Feature, Guest Column

Berpolitik di Ruang Tinggal dan Kota

by Elisa Sutanudjaja, 15.09.2009

 

LinearCity

Membelakangi lensa: Bapak Hari Sasongko, Kepala Dinas Pengawasan Mendirikan Bangunan

Kota bagi seorang Hannah Arendt bukanlah sekadar benda arsitektural, melainkan ‘ruang’ yang memungkinkan keadaban public (public civility). Sementara idealisme Aristoteles menyatakan bahwa kota adalah komunitas hidup bersama, sehingga mungkin bisa juga dikatakan jika kota itu adalah realitas sosial yang menspasial atau meruang. Karena ia merupakan suatu bentuk sosial yang muncul dari interaksi warganya, maka ia tidak bisa direncanakan; dan kalaupun di’skenario’kan oleh perencana kota, maka interaksi sosial tersebut mampu mebawa spasialitas kota kearah berlawanan.Seiring dengan perkembangan revolusi interaksi sosial, terjadi pula pada pola kehidupan warga. Konsep-konsep tradisional akan pola hidup terdekonstruksi. Prinsip akan ruang-ruang warga pun bergeser, termasuk pemikiran akan habitatnya. Pergeseran tersebut terjadi dalam wacana kota, terlebih ketika beban kota semakin berat dengan muncul berbagai macam problematika: polusi, kemacetan, kriminalitas, banjir, kemiskinan, jurang sosial, diskriminasi, paranoia dan lain-lain. Ruang tinggal warga pun beradaptasi sekaligus menciptakan varian baru. Dia tidak bisa disederhanakan menjadi konsep ruang tinggal ala rumah developer dan rusun pemerintah belaka. Transformasi dan revolusi ruang tinggal itu muncul dalam berbagai imitasi bentuk, seperti mal yang menjadi ‘ruang keluarga dan ruang makan’ bagi warga, atau perahu dan jalan raya yang mendadak menjadi rumah saat kota sedang dilanda banjir besar dan macet total.

Kota dan konsep ruang tinggal tidaklah eksklusif menjadi milik perencana dan arsitek. Banyak perencanaan dan masalah kota dihadapi dengan pandangan rasional, metodis dan analitik. Seperti yang kerap dikritik Lefebvre, perencana kota kerap melepaskan diri dari realitas kota – realitas yang terjadi di permukaan jalan, dengan melihat kota sebagai dua dimensi dalam bentuk denah terlihat dari atas. Akibatnya spasialitas dari perencana kota menentukan bentuk-bentuk sosial: warga tidak mampu lagi menentukan bentuk ruang hidupnya, melainkan ruang hidup itu semakin membentuk prilaku manusia. Perencana kota tersebut membayang kota BUKAN dihuni oleh manusia-manusia kota, melainkan oleh warga kota yang seolah-olah bebas membentuk dan menata komunitas tanpa pembagian kerja, tanpa kelas sosial, tanpa jender dan primordialitas suku maupun agama (Karlina Supelli, 2009). Lebih lanjut lagi, kota-kota (menuju) modern, seperti Jakarta, dirancang secara geometris untuk menopang kapasitas laju produksi dan konsumsi, yang tentunya menjadikan kota semakin eksklusif, terbatas bagi orang-orang yang mampu dan mau terjerat dalam arus produksi dan konsumsi. Komodifikasi ruang tinggal tidak lepas dari pemikiran dan pandangan rasional geometris tersebut.

Pada akhirnya opsi yang dimiliki oleh warga semakin terbatas – walaupun kesannya begitu banyak produk hunian yang ditawarkan oleh pihak swasta dan pemerintah. Relasi antara warga, ruang tinggal dan kota mengalami seleksi alam, ekonomi, sosial dan politk. Warga miskin kota tidak dikenali dalam rencana tata ruang, mereka tinggal di tempat-tempat yang seharusnya bukan untuk ruang tinggal: bantaran kali, bawah jembatan, tepi rel kereta. Sementara bentuk kampung yang erat dengan pola hidup dan tinggal berubah menjadi bentuk geometris dalam rencana tata ruang. Kaum menengah semakin terjepit di antara keterbatasan pilihan, apakah sebaiknya tinggal jauh di pinggir kota demi mendapatkan rumah manusiawi, atau bersempit ria di pusat kota. Lalu (kebaikan) kota ini untuk siapa? Apakah hanya untuk segelintir yang tercakup dalam tata ruang, golongan yang mampu membayar untuk tinggal di pusat kota dengan tanah luas, konglomerat yang mampu men-gentrifikasi tempat strategis?

Jika akhirnya banyak warga terpencil dan terkucil dari kota ini, apakah selamanya status quo ini dibiarkan? Pengadaban kembali kota, mengembalikan kota untuk semua, bisa ditempuh jika warga kota mau dan mampu membentuk masyarakat politis dan kritis. Masyarakat yang menurut Dr. Karlina Supelli adalah masyarakat yang terus menerus mendiskusikan dan menanggapi hal-hal yang hendak dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah maupun pemilik modal. Sudah saatnya warga, masyarakat mulai angkat bicara dan beropini, serta berinisiatif mencari bentuk ruang tinggal dan kotanya: apakah ia bisa berupa gerakan akar rumput dari kaum terpinggirkan kota, warga kelas menengah yang menolak komodifikasi ruang atau kelompok-kelompok utopia dari arsitek muda Indonesia.

Foto oleh Dita Wisnuwardani

Trailer Final AMI Ruang Tinggal Dalam Kota from wagionobustami on Vimeo.


Topics: , | Agent of Change: none

Leave a Reply