Events, News

UNDANGAN TERBUKA: Diskusi Publik Apakah SPBU Layak Berada Di Pemukiman?

by admin, 14.05.2012

Forum Warga (Cempaka Putih, Kedoya Utara dan Tanah Kusir) mengadakan diskusi publik membahas dampak dari adanya SPBU di pemukiman, yang akan diadakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Mei 2012
Waktu : pukul 12.00 – selesai (dimulai dengan makan siang)
Tempat : Gedung Joeang 45, Jl. Menteng Raya No. 31, Jakarta Pusat
Narasumber : Ahli kesehatan Lingkungan
Pengacara Kelompok warga
Komunitas/perwakilan warga
Calon Gubernur DKI Jakarta

Kecelakaan di SPBU Palmerah 26 April lalu menjadi penguat kekhawatiran beberapa kelompok warga yang tinggal dekat lokasi SPBU. Ledakan yang muncul dalam proses perbaikan tangki penyimpanan bensin menjadi bukti bahwa operasional SPBU rentan dengan human error, terlepas sebaik apapun sistem yang digunakan.
Selama dua tahun terakhir warga yang tersebar di wilayah DKI Jakarta (Tanah Kusir, Cempaka Putih, dan Kedoya Utara) tersita energi, waktu, dan pikirannya dikarenakan bangunan SPBU menyerobot ruang di wilayah pemukiman yang telah mereka tempati selama puluhan tahun.

SPBU dibangun di luar persetujuan warga setempat yang telah menyatakan penolakan sejak rencana SPBU disosialisasikan. Penolakan warga didasarkan pada beragam pertimbangan baik dari aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi.
Hampir di semua kasus, warga melakukan gugatan terhadap instansi penerbit IMB melalui PTUN. Hanya pembangunan SPBU Shell di Bintaro yang terhenti karena terbitnya keputusan yang memenangkan warga. Di lain pihak, SPBU Total Oil Indonesia di Kedoya Utara dan SPBU Pertamina di Cempaka Putih bisa langgeng beroperasi karena kalahnya tuntutan warga di tingkat PTUN.

Terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor, menurut Gaikindo, terjadi peningkatan pembelian kendaraan bermotor yang cukup signifikan di Indonesia, termasuk Jakarta. Jumlah penjualan kendaraan roda empat untuk tahun 2010 sejumlah 764.710 kendaraan, meningkat jauh dari angka penjualan sepanjang tahun 2009 yaitu 483.548 kendaraan.
Untuk semester dua di tahun 2011 (periode Januari-September 2011) angka penjualan sudah mencapai angka 659. 857 kendaraan.
Untuk kendaraan roda dua, lonjakan jumlah pembelian juga terjadi. Menurut catatan PT Astra International Tbk, penjualan motor meningkat jauh dari angka 5.851.692 di tahun 2009 menjadi 7.372. 989 kendaraan di tahun 2010. Hingga September 2011 angka penjualan juga cukup tinggi mencapai angka 6.194. 700.
Untuk wilayah DKI Jakarta saja, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta menyatakan bahwa setiap harinya, sejumlah 1.350 kendaraan roda dua dan 350 kendaraan roda empat terjual.

Meningkatnya angka penjualan kendaraan bermotor berakibat pada peningkatan kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang diperoleh RCUS dalam penelitian bertajuk Jakarta Petrodollar, terungkap bahwa untuk wilayah Jakarta saja di tahun 2009, dijual 11 jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) sebanyak 5.392.780 kiloliter. Untuk angka tersebut, premium mendominasi dengan jumlah 1.784.594 kilolter (33,09%). Solar menyusul dengan penjualan sebesar 1.454.521 kiloliter (27,97%) dan minyak bakar sebesar 1.112.801 kiloliter (20,64%).
Kebutuhan akan bahan bakar memunculkan kebutuhan adanya SPBU yang oleh pasar dilihat sebagai peluang usaha, termasuk perusahan asing seperti Shell, Petronas dan Total Oil Indonesia.

Hingga hari ini, pengaturan di mana seharusnya SPBU berada belum ditegaskan. Kondisi menjadi buruk dengan semakin maraknya pilihan lokasi SPBU yang menyasar kawasan perumahan setelah adanya larangan pemanfaatan jalur hijau untuk SPBU. Mekanisme Izin Gangguan sebenarnya ditujukan untuk melindungi warga negara terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan dari keberadaan SPBU dekat tempat tinggal. Tetapi, ketentuan itu kerap dilanggar demi lancarnya rencana pembangunan SPBU. Lalu, di manakah seharusnya SPBU diletakkan dalam kerangka tata ruang? Apakah dia layak diletakkan di permukiman? Dampak apa yang ditimbulkan dengan adanya SPBU di permukiman?

 


| Agent of Change: none

One Response to “UNDANGAN TERBUKA: Diskusi Publik Apakah SPBU Layak Berada Di Pemukiman?”

  1. ALy says:

    Jauh sebelum peraturan mengenai kelayakan keberadaan SPBU, ‘tata ruang’ kota pada pelaksanaannya acap terbentuk dengan tanpa kejelasan. Antara tempat bermukim hingga berusaha., semua mudah bercampur, rentan berganti fungsi (Belum lagi mengenai kekeliruan tentang Kawasan Bisnis Terpadu/CBD yang sering mencampur-adukkan fungsi pemukiman dengan komersil).

    Hal ini menjadi dampak pada kesemrawutan pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi. Utamanya karena fungsi pemukiman kerap berganti dengan komersil, mau tak mau fungsi infrastuktur jalannya pun mengikuti. Dari yang hanya untuk dilintasi penghuni (lokal), menjadi jalan yang harus mampu dilintasi oleh produsen, konsumen (asing), maupun distributornya. Terang saja menjadi padat (rawan macet).

    Berlepas dari faktor budaya (terbiasa mengguna), sosial (penilaian strata kelas), politik (kebijakan pengadaan) dan keamanan (rasa aman di jalan secara psikologis kerap didapat di dalam kendaraan pribadi)., kepadatan yang berakibat macet itu juga disebabkan oleh kekeliruan pengaturan sistem transportasi massal. Yang akhirnya mengikis rasa percaya masyarakat untuk mengguna kendaraan umum, perlahan beralih pada kendaraan pribadi. Ini yang mengakibatkan jalan menjadi padat kendaraan.

    Lumrahnya, tidak mungkin para investor SPBU membangun infrastrukturnya di jalan yang sepi lalu lalang kendaraan, atau ditempat pemukiman yang mayoritas penghuninya kerap mengguna transportasi kendaraan umum. Lebih ekstrem lagi, ditempat komersil yang masyarakatnya terbiasa mengguna transportasi kendaraan umum. Karena perhitungannya sederhana, berapa banyak kendaraan (khususnya pribadi) melintas pada jalan tersebut.

    Mengenai keberadaan SPBU yang ditilik dari segi kewajiban pelayanan pemerintah terhadap warga, sebenarnya tidak menjadi masalah bila ditempatkan di pemukiman asal ada ‘ruang’ jeda yang mengamankan (radius jarak, dsb), atau dengan kata lain dekat dengan pemukiman warga. Hal ini terkait dengan persepsi pada arti pemukiman serta kelayakan infrastruktur pendukungnya itu sendiri. Hanya saja persepsi yang terjadi sekarang adalah seperti kota tanpa jeda, bercampur aduk.

    Mendiskusikan keberadaan SPBU didalam pemukiman bila seksama didalami akan mempertanyakan kembali tentang kebijakan pengaturan tata ruang kota. Ibarat memikirkan sistem keamanan pada sebuah Mall, yang dipertanyakan bukan tentang jumlah aparat pengamanannya., melainkan tentang desainnya, khususnya pada konsep sirkulasi arus keluar masuk pengunjung.

Leave a Reply