Editorial, Events

Diskusi Normalisasi Sungai Ciliwung

by admin, 10.08.2012

Oleh Dian Tri Irawaty

Pada 31 Juli lalu, Rujak center for Urban Studies mengadakan diskusi publik mengenai normalisasi sungai Ciliwung. Hadir sebagai narasumber adalah perwakilan dari Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PU yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Kementrian Perumahan Rakyat, Kementrian Sosial, Bappeda Provinsi DKI Jakarta dan Jehansyah Siregar dari ITB sebagai penanggap narasumber di atas.

Ke empat institusi negara yang diundang merupakan sebagian dari banyak nya kementrian yang terlibat dalam program pemerintah ini. Di bawah arahan Wakil Presiden dan dikoordinir oleh Kemenko Kesra, program Normalisasi Sungai Ciliwung melibatkan beberapa kementrian seperti Kementrian PU, Kementrian Perumahan Rakyat, Kementrian Sosial, Kementrian  Pertahanan dan Keamanan, Kementrian Perhubungan, Kementrian Koperasi dan UKM, kementrian BUMN, BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Diskusi Publik ditujukan untuk mendapatkan informasi dari Pemerintah tentang program yang mulai dilaksanakan tahun ini dan akan berdampak pada 34 ribu KK yang hidup di sepanjang bantaran sungai Ciliwung.

Paparan dari pemerintah dimulai oleh perwakilan dari BBWS Ciliwung Cisadane, Pak Bastari, selaku kepala Bidang Pelaksanaan. Keseluruhan presentasi dapat dilihat disini.  Diawali dengan konteks upaya pengendalian banjir di Jakarta, Pak Bastari menjelaskan tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat atas 13 sungai yang berada di wilayah DKI Jakarta, di mana Kali Ciliwung masuk ke dalam kewenangan Pemerintah Pusat.

Pembagian kewenangan 13 sungai di wilayah DKI Jakarta

Dikarenakan berbagai sebab seperti berkurangnya wilayah resapan air di Jakarta sebagai akibat dari pembangunan dan peralihan tanah pertanian menjadi pemukiman akibat laju urbanisasi, juga konteks penurunan permukaan tanah di Jakarta, khususnya Jakarta Utara, maka banjir kerap melanda DKI Jakarta.

Untuk itu, menurutnya, Kementrian PU menyiapkan konsepsi pengendalian banjir sebagai berikut:

 

Konsepsi pengendalian banjir

 

Terkait penanganan untuk DAS Ciliwung,  Pak Bastari menerangkan bahwa secara umum kondisi di Jakarta yang mempengaruhi permasalahan banjir Kali Ciliwung adalah  :

-        Drainase kota yang buruk ditambah sampah padat dan limbah cair.

-        Ambalasan tanah terutama di Jakarta Utara (Muara Ciliwung) terjadi karena eksploitasi air tanah yang berlebihan.

-        Permukiman yang tidak terkontrol, penegakan hukum yang lemah dan tidak dipatuhinya tata ruang.

 

Dengan terganggunya keseimbangan  Kali Ciliwung, pemerintah menegaskan diperlukannnya keseimbangan baru melalui upaya penanganan secara menyeluruh/sistemik (komprehensif dan integral) dari hulu sampai hilir, tidak hanya alur sungainya tetapi juga daerah tangkapan airnya termasuk perilaku manusia yang tinggal di sepanjang bantaran sungai.

Rencana penataan sungai Ciliwung akan dilakukan di sepanjang wilayah Pintu Air Manggarai hingga Jembatan T.B Simatupang sejauh 18, 98 km. Melalui penataan, rencananya, sungai Ciliwung akan dilebarkan sepanjang 50 m, diperkuat dengan turap beton dan dibuatkan jalan inspeksi kanan-kiri sungai selebar 7,5 m.

 

Penataan sungai Ciliwung

 

Untuk menormalisasi sungai Ciliwung, pemerintah pusat akan memindahkan warga yang tinggal di bantaran sungai. Berdasarkan data yang Rujak miliki, ada 34.051 KK yang akan terkena dampak.  Dari angka tersebut, jumlah yang terbesar adalah wilayah Srengseng Sawah (RW 02, 03, 04, 07, 08, 09, dan RW 19) dengan 8.791 KK, disusul oleh Kampung Melayu (RW 01, 02 03, 06, 07, dan 08) dengan 7.233 KK.

Selain dua wilayah tersebut, wilayah bantaran Sungai Ciliwung yang  juga terdampak adalah  Manggarai (RW 01, 04, dan 10) dengan 2.390 KK; Bukit Duri (RW 01, 09, 10, 11, dan 12) dengan 3.526 KK; Kebon Baru (RW 01 dan 04) dengan 264 KK; Cawang (RW 01, 02, 03, 05, 08, dan 12) dengan 1.623 KK; Cililitan (RW 07) dengan 441 KK; Pangadegan (RW 01 dan 02) dengan 270 KK; Rawa Jati (RW 01, 03, 06, 07, dan 08) dengan 3.521 KK; Pejaten Timur (RW 03, 05, 06, 09, dan 11) dengan 4.967 KK; Balekambang (RW 01, 02, 04, dan 05) dengan 363 KK; Gedong (RW 03, 07 dan 11) dengan 387 KK; dan Tanjung Barat (RW 01, 03, dan 05) dengan 275 KK.

Dalam kesempatan paparannya, Pak Bastari juga menjeleaskan bahwa program normalisasi sungai Ciliwung berbeda dengan program pemerintah lain yang bernama Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) atau sering disebut JEDI. Untuk JUFMP yang memang akan mengeruk 10 sungai, 4 waduk dan 1 kanal (Banjir Kanal Barat), sungai Ciliwung yang menjadi bagian dari JUFMP adalah Saluran Drainase Ciliwung- Gunung Sahari.

Paparan dari BBWS dilanjutkan dengan paparan dari  Kemenpera. Sebagai pembuka, Pak Panguhitan Marpaung, selaku Deputi Bidang Perumahan Formal  menjelaskan konteks penataan Sungai Ciliwung yang pada dasarnya berisikan dua kegiatan utama yaitu normalisasi sungai dan pembuatan sodetan, yang terbagi atas:

  1. Memperbaiki kualitas lingkungan hunian melalui konsep “membangun permukiman tanpa kumuh”
  2. Mengamankan daerah bantaran sungai untuk menjaga kesinambungan DAS Ciliwung
  3. Membangun rumah susun sewa di Bernlaan, untuk merelokasi penduduk bantaran sungai (wilayah terkena dampak)

Terkait pemindahan warga, Kementrian Perumahan Rakyat berperan dalam menyediakan rumah susun untuk warga.  Klik di sini untuk presentasi lengkap dari Kemenpera.

Pembahasan pembangunan rusunawa menurut Bapak Marpaung sudah dimulai sejak November 2011.  Berikut adalah kronologi perencanaan pembangunan Rusunawa:

November 2011 – Januari 2012

  1. Arahan Bapak Wakil Presiden RI (21 Nov 2011)
  2. Rapat Koordinasi dengan Menko Kesra (25 Nov 2011)
  3. Rapat koordinasi antar instansi (al. Kementerian PU, Pemprov DKI Jakarta, BPN, Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Perum Perumnas, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Bappenas
  4. Presentasi di Kantor Gubernur DKI Jakarta. Teridentifikasi 8 lokasi potensial/alternatif di mana Bernlaan seluas 20 Ha terpilih menjadi lokasi pembangunan rusunawa
  5. Pembahasan Rancangan Keppres tentang Tim Koordinasi Penataan Ciliwung

 

kondisi existing Berlaan

   Januari – April 2012

1. Rapat koordinasi antar instansi (al. Kementerian PU, Pemprov DKI Jakarta, BPN, Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Perum Perumnas, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Bappenas)

2. Pembahasan dan penyempurnaan draft Rakeppres dan Rancangan Kepmenko Kesra

3. Pendalaman  terhadap lokasi terpilih  yaitu Bernlaan dengan rencana pemanfaatan semula seluas 20 Ha untuk dibangun 44 tower rumah susun

4. Penyusunan Desain Penataan Kawasan dan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Bernlan

  1. Rencana pengembangan


     

    April – Juli 2012

    1. Rapat Koordinasi antar instansi  membahas masalah lokasi tanah di Kawasan Bernlaan dan Penyempurnaan Rakeppres Ciliwung

    2. Rincian Kegiatan Penataan Kawasan Ciliwung (28,9 M kegiatan non-fisik, 216 M pengadaan tanah, 355,1 M kegiatan fisik)

    3. Surat KASAD kepada Menpera ttg Pemanfaatan Tanah Bernlaan seluas 7 Ha (5 Juli 2012)

Dengan berkurangnya ketersediaan lahan menjadi 7 Ha, saat ini Kemenpara masih mencoba meminta  kepada Kementrian BUMN agar tanahnya di Indofarma, seluas 2 Ha, bisa digunakan untuk rusun.

Kurangnya ketersediaan lahan juga coba diatasi oleh kementrian PU  melalui rencana sodetan sebagai berikut:

rencana sudetan di Kalibata

 

Rencana sudetan di Kebonbaru

Diharapkan, dari dua lokasi ini akan diperoleh lahan seluas 2,9 ha yang bisa dijadikan sebagai lahan untuk Rusunawa.

Mengenai skenario hunian, menurut Bapak Marpaung, periode sewa bagi warga adalah dua tahun dan dapat diperbaharui. Pilihan Rusunawa sebagai bentuk hunian bagi warga bantaran sungai, menurut Pak Marpaung, merupakan pilihan tepat terlepas dari fakta bahwa di beberapa tempat konsep rusunawa belum berhasil, dalam hal ini tidak dihuni oleh kelompok sasaran semisal rumah susun di Tanah Abang dan Kebun Kacang.  Begitu juga dengan rumah susun Tebet dan Penjaringan yang pada awalnya diperuntukan bagi korban kebakaran.

Pilihan kebijakan membangun rusunawa sebagai hunian bagi warga bantaran sungai Ciliwung juga didasarkan pada survey yang dilakukan pada 2002. Menurut survei tersebut, 78% warga bantaran sungai mau direlokasi sepanjang lokasi nya di dekat sungai.

Terkait dengan kesiapan warga untuk relokasi, Kementrian Sosial mengambil peran untuk mengatasi dampak sosial dari kebijakan penataan sungai. Klik di sini untuk presentasi lengkapnya.

Upaya mengatasi dampak dilakukan dengan meningkatkan kesiapan warga untuk relokasi. Menurut Bapak Cecep Sulaeman yang mewakili Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaaan, peningkatan kesiapan warga akan dilaksanakan dengan cara menghidupakan kembali pranata sosial di masyarakat melalui pendampingan sosial yang akan dilaksanakan oleh pekerja sosial (pendamping dan penyuluh) juga dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat.

 

Bentuk Penanganan DAS Ciliwung

 

Langkah penanganan nya sendiri akan terbagi penjadi 3 tahapan, yaitu :

  1. Tahap persiapan, yang akan dilakukan melalui pemetaan sosial, need assesment, penyuluhan sosial dan rekruitmen pendamping/penyuluh.
  2. Tahap Pelaksanaan, yang akan dilakukan melalui proses pendampingan masyarakat, pendampingan bagi kelompok khusus/rentan, juga penanganan fakir miskin.
  3. Tahap pembinaan Lanjut, yang akan dilakukan melalui proses evaluasi hasil kegiatan, memberikan bimbingan pemantapan, dan penyerahan hasil kegiatan kepada pihak terkait untuk melanjutkan.

 

Dalam waktu dekat, kementrian Sosial akan melaksanakan survey cepat tentang animo masyarakat terhadap program.  Survey ini ditujukan untuk mengetahui masukan dan harapan warga terhadap rencana pemerintah.  Dari hasil survey yang didapatkan,  baru kemudian rencana aksi akan dilaksanakan.

Paparan ditutup dengan paparan Bappeda DKI Jakarta yang diwakili oleh Bapak Nursyam Daud selaku Kabid Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa dasar hukum dari program Penataan Sungai Ciliwung adalah Perda No. 1 tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030.  Menurut Pak Nursyam, selain mengkoordinir dalam hal penyediaan tanah/lahan untuk pelaksanaan program, peran Pemerintah DKI Jakarta adalah sebagai pelaksana dalam konsep yang disebut sebagai Resettlement Policy Framework (RPF). Menurutnya, RPF atau disebut dengan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali adalah pendekatan yang akan menjamin bahwa warga yang terkena dampak proyek (Warga terdampak/ WTP) tidak lebih buruk kondisinya.

Prinsip-prinsip RPF adalah:

  1. Melibatkan seluruh stakeholders baik pemerintah, masyarakat, LSM dan LBH dalam rangka mencari alternatif desain proyek, permukiman kembali yang layak serta inventarisasi/pendataan warga yang terkena proyek
  2. Memberikan penggantian/kompensasi atas lahan/bangunan yang terkena proyek sesuai status kepemilikan lahan
  3. Mencarikan alternatif solusi terhadap aktivitas ekonomi warga terkena proyek yang berpotensi hilang
  4. Memberikan kesempatan warga terkena proyek untuk bermukim ditempat yang legal
  5. Membangun kembali fasilitas publik yang terkena proyek di lokasi permukiman baru

 

Untuk rencana aksi, tahun ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta fokus pada pendataan warga terdampak (TDP) dan pendampingan warga terdampak. Pendataan warga terdampak akan meliputi beberapa kriteria sebagai berikut:

  • jumlah penduduk (kk, pria/wanita, anak-anak)
  • status tanah (tanah negara/girik/hak milik)
  • kondisi fisik bangunan (permanen/tidak permanen/kumuh)
  • status kepemilikan bangunan (swasta/masyarakat/negara)
  • status penghuni (sewa/milik sendiri)
  • luas wilayah yang akan dibebaskan (akibat normalisasi, akibat rencana usulan rusun 12 lantai/walk up)
  • mata pencaharian (pedagang, buruh, pemulung, pengrajin, dll)

Sedangkan untuk tahun 2013, pemerintah provinsi DKi Jakarta akan memfasilitasi proses pemindahan warga terkena Dampak Proyek (WTP)  ke Rusunawa.

Sebagai penanggap dalam diskusi publik ini, Bapak Jehansyah Siregar dari ITB menyorot  isu normalisasi sungai Ciliwung berdasarkan dua aspek, yaitu :

1. Manajemen kota yang berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan kota Jakarta masih lemah. Berdasarkan UU no 29/ 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kewajiban pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengelola masalah kota dan bertanggung jawab kepada presiden.

Menurutnya, situasi yang ada saat ini sifatnya ad hoc. Pak Jehan mempertanyakan apakah Pemerintah pusat dan DKI Jakarta akan menangani permasalahan pemukiman kumuh apabila tidak ada program normalisasi sungai. Dia menambahkan bahwa Pemda DKI harus berbenah, dengan tidak menganggap urbanisasi sebagai hal yang negatif. Menurutnya, dalam struktur masyarakat kota selalu ada kelompok seperti warga bantaran Ciliwung. Sehingga, menjadi kewajiban bagi Pemda DKI untuk menyediakan lebih banyak wilayah atau lokasi untuk pemukiman kembali. Kuncinya adalah kapasitas mengelola persoalan yang ada, di mana saat ini, belum dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta.

2. Pengadaan perumahan. Menurut Pak Jehan, proses manusia memilih tempat tinggalnya merupakan suatu pilihan yang sangat alamiah. Pada prinsipnya, manusia merupakan makhluk yang paling bebas dalam memilih tempat tinggalnya. Rakyat misin kota memilih tempat tinggalnya dekat dengan lokasi kerja.  Pilihan-pilihan tersebut secara sengaja harus diciptakan. Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menyiapkan pilihan-pilihan bertempat tinggal sebanyak mungkin sehingga masyarakat akan memilih berdasarkan keinginan dan kebutuhan.

Dalam proses diskusi, peserta mempertanyakan pilihan Kemenpera yang menjadikan rusunawa sebagai pendekatan penyediaan permukiman bagi warga bantaran sungai. Pak Darundono, selaku ahli perumahan, mengingatkan bahwa pendekatan rumah susun  banyak mengalami  kegagalan di Amerika Serikat dan pada hakekatnya tidak menyelesaikan masalah.

Pemindahan warga bantaran sungai ke Berlan  menurutnya akan menghilangkan modal sosial yang sudah kental (lebih dari 50 tahun) dimiliki oleh masyarakat. Dengan kepadatan penduduk 600 jiwa/Ha maka pemindahan ke rumah susun dapat dipastikan akan menciptakan perubahan sosial.

Edi Saidi dari Urban Poor Consortium juga mempertanyakan hal yang sama. Menurutnya, selama ini pemerintah kerap memandang persoalan dengan sebelah mata. Ketika berbicara kurangnya lahan hijau, pemerintah kerap menyalahkan rakyat miskin yang menghuni lahan-lahan seperti bantaran sungai. Sedangkan, menurutnya, selama ini banyak sekali lahan hijau, hutan kota atau daerah resapan air yang telah berubah peruntukan menjadi mall seperti Mall Taman Angggrek, Mall Artha Gading, dll.

Menurutnya, pendekatan kepada masyarakat tidak bisa dengan satu cara saja. Proses konsultasi harus intens dilakukan. Perencanaan program yang sangat detail menurutnya belum tersampaikan ke masyarakat. Banyak warga di bantaran kali yang tidak mengetahui rencana pemerintah sebagaimana dipaparkan dalam diskusi ini.

Edi menambahkan, daripada pemerintah mengeluarkan dana besar untuk program yang ditau akan gagal, lebih baik mencoba pendekatan lain seperti halnya kasus di Stren Kali, Surabaya. Dalam kasus tersebut, warga berhasil meyakinkan pemerintah Daerah melalui konsep Jogo Kali. Artinya, warga diperbolehkan tinggal di bantaran sungai dengan syarat bersedia merenovasi rumahnya, mundur 3-5 m untuk sempadan sungai dan membalik posisi rumahnya menghadap sungai. Dengan begini, maka warga akan selalu tersadarkan untuk menjaga kebersihan kali yang ada di depan rumahnya.

Normalisasi sungai dengan konsekuensi relokasi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesejahteraan warga. Sehingga,  modal sosial yang ada tidak hilang hanya karena sedikitnya pilihan bagi warga untuk memilih tempat tinggalnya.

kebutuhan untuk menormalisasi sungai Ciliwung demi kelestarian Jakarta perlu dipenuhi dengan tetap memperhatikan aspek sosial, dalam hal ini keberadaan warga bantaran sungai dan modal sosial, ekonomi yang selama ini melekat bersama mereka. Sudah saatnya baik warga maupun pemerintah saling percaya bahwa warga berhak mempunyai pilihan dan warga pun berkewajiban menjaga kelestarian sungai, demi kelestarian Jakarta.

 

 


Topics: , , , | Agent of Change: none

4 Responses to “Diskusi Normalisasi Sungai Ciliwung”

  1. Komunitas Ciliwung says:

    Terima Kasih Informasinya…

  2. icha says:

    apakah ada regulasi (perda atau pergub) dki jakarta mengenai normalisasi sungai..?
    kalau boleh tau apa saja..
    terima kasih..

  3. [...] ??? Baca Juga : Banjir Jakarta 2013 : Peta terdampak banjir   | | Sejarah Banjir di Jakarta  | | Diskusi Normalisasi Sungai Ciliwung | | Menjawab 10 mitos tentang air dan banjir di Jakarta | | Deep Tunnel_Solusi bukan Solusi  || [...]

  4. [...] program besar pemerintah DKI Jakarta yaitu Jakarta Urgent Flood and Mitigation Project (JUFMP) dan Program Normalisasi Sungai Ciliwung. Kedua program di atas dapat dipastikan akan membawa dampak besar bagi puluhan ribu KK yang [...]

Leave a Reply