Resources, Uncategorized

Banjir dan Relokasi : Balada Warga Miskin Jakarta

by Dian Tri Irawaty, 28.01.2013


Banjir adalah bencana. Bagi warga miskin di Jakarta, banjir membawa dua bentuk bencana, pertama kerugian materil dan imateriel, dan kedua ancaman penggusuran. Pasca banjir, warga miskin yang tinggal di wilayah rentan banjir seperti bantaran sungai dan pinggiran waduk kerap dituding sebagai penyebab banjir karena dianggap menyumbat dan mengakibatkan naiknya permukaan air yang membanjiri wilayah sekitar.

Tuduhan kepada warga bantaran sungai dan waduk tidak bisa dibenarkan seutuhnya. Dalam bukunya, “Gagalnya Sistem Kanal : Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa”, Restu Gunawan mencatat sejarah pembangunan Jakarta, khususnya di soal pertambahan jumlah penduduk yang mendorong perluasan lahan permukiman dimulai dari pembangunan kota baru Kebayoran, Senayan, Tebet, Tanah  Kusir, Rawamangun, Pulomas dan  aglomerasi kota di sekitar Jakarta seperti Bogor, Tanggerang, Depok dan Bekasi.

Pembangunan permukiman dan proyek besar seperti Kompleks Senayan dan Taman Impian Jaya Ancol sedikit banyak mendorong perubahan peruntukan lahan di Jakarta dan sekitarnya, yang sejak tahun 1974 menjadi bagian dari Jabotabek.

Menurut Restu Gunawan, pembangunan di daerah Jabotabek telah merusak Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang daya resapnya berkurang hingga menjadi 20%, sisanya menjadi aliran sungai. Pembangunan di Puncak dan pertambahan pemukiman di bagian tengah Jakarta dilihatnya sebagai penyebab banjir di Sungai Ciliwung. Selama kurun waktu sepuluh tahun sejak 1970 hingga 1980 perkembangan kawasan terbangun di DAS Ciliwung meningkat dari 33,65% menjadi 41,95%. Prosentase tersebut terdiri atas 10.857,63 Ha untuk kawasan perumahan, 4.960,05 Ha untuk kawasan industri, dan 2.596, 58 Ha untuk kawasan jasa perdagangan.

Selain pengembangan wilayah Jakarta dan sekitar, tidak konsisten nya tata ruang di Jakarta juga disebut sebagai persoalan penting. Penelitiannya menemukan salah satu faktor penyebab yaitu penyelewengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DKI Jakarta.

Dalam editorial Rujak yang bertajuk “Melawan Lupa” oleh Elisa Sutanudjaja, dipaparkan tentang  perubahan kronik peruntukan RTH di Jakarta. Dalam tulisan tersebut juga tercatat bahwa konversi RTH tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta untuk pembangunan kawasan permukiman dan hotel tetapi juga oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pembangunan kawasan Senayan dan perkantoran.

Perspektif yang kerap menyalahkan warga Jakarta yang menghuni wilayah rentan bencana berlanjut hingga kini. Dengan alasan untuk perlindungan korban bencana dan juga pemulihan fungsi saluran air seperti sungai dan waduk, Pemerintah DKI Jakarta berencana untuk memindahkan warga yang tinggal di pinggiran Sungai Ciliwung dan Waduk Pluit.

Kedua rencana tersebut masuk ke dalam dua program besar pemerintah DKI Jakarta yaitu Jakarta Urgent Flood and Mitigation Project (JUFMP) dan Program Normalisasi Sungai Ciliwung. Kedua program di atas dapat dipastikan akan membawa dampak besar bagi puluhan ribu KK yang menempati kedua wilayah tersebut.

Bantaran sungai Ciliwung misalnya, dihuni oleh sekitar 34 ribu KK yang mungkin sudah puluhan tahun menetap dan mencari nafkah di wilayah tersebut. Sama halnya dengan pinggiran Waduk Pluit, dihuni oleh hampir 10 ribu KK. Warga memutuskan tinggal di bantaran sungai dan pinggiran waduk bukan tanpa alasan. Lokasi yang strategis menjadi faktor penarik. Keterbatasan akses hunian yang terjangkau secara finansial juga menjadi pendorong.

Di dua wilayah tersebut, kesempatan untuk mencari nafkah, khususnya di sektor informal terbuka luas. Salah satu warga Kebun Tebu di Muara Baru menyatakan “asalkan rajin, mau kerja, pasti ada saja kerjaan”.  Walaupun terletak di ujung Jakarta Utara, beragam pusat kegiatan ekonomi tersebar di Muara Baru. Sebut saja TPI Muara Baru, Pergudangan, Pabrik tekstil (celana jeans, dll) dan beragam jenis usaha/toko. Selain itu, keberadaan Perumahan Pantai Mutiara yang terletak bersebelahan juga memberikan peluang pekerjaan bagi warga seperti menjadi pekerja rumah tangga, satpam, dll.

Hal yang sama juga menjadi argumentasi pilihan warga menetap di bantaran sungai Ciliwung. Lokasi yang strategis di pusat kota, dengan beragam pusat ekonomi seperti Pasar Jatinegara, Terminal Kampung Melayu, dll menjadi faktor penarik warga.

 

Pola Penanganan Pemukiman Kumuh di Jakarta 

Persoalan pemukiman yang berada di wilayah “abu-abu” seperti bantaran sungai, kolong tol, dan pinggiran waduk kerap menjadi persoalan berlarut-larut di kota-kota besar Indonesia, termasuk Jakarta. Menurut Dinas Perumahan DKI Jakarta, jumlah penduduk tahun 2011 adalah sejumlah 9.607. 787 jiwa dengan kepadatan penduduk 13. 157, 63 jiwa/km2. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2012 berjumlah 363.200 jiwa (3,69%) .

Dari 662 km2 luas DKI Jakarta, 49,47% di antaranya adalah perumahan dan permukiman di mana 5,4% di dalamnya adalah permukiman kumuh. Data direktori Kumuh Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta menyebutkan bahwa masih ada 392 RW kumuh di Jakarta.

Jumlah pemukiman kumuh berdasarkan data Dinas Perumahan belum mencakup 64 kampung miskin di Jakarta yang menempati lahan-lahan di bantaran sungai, kolong tol, dll. Jumlah tersebut merupakan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Urban Poor Consortium (UPC) selama 2008-2010.

Menurut berbagai terminologi, pemukiman kumuh diartikan sebagai hunian yang memiliki infrastruktur dasar yang buruk.  Sebelas (11) variabel kumuh (BPS Jakarta 2011) antara lain adalah kepadatan penduduk; tata letak bangunan; Konstruksi bangunan tempat tinggal; keadaan ventilasi bangunan tempat tinggal; pemanfaatan lahan untuk bangunan; Keadaan jalan; Keadaan drainase/ saluran air; tempat buang air besar; pengangkutan sampah; cara membuang sampah dan penerangan jalan umum.  Pelekatan isitilah ilegal terhadap pemukiman kumuh yang berada di bantaran sungai, pinggiran waduk, pinggir rel kereta api, dikaitkan pada status tanah.

Tahun 1969 ditandai sebagai lahirnya pendekatan “solutif” untuk mengatasi keadaan perumahan kampung miskin. Saat itu, pemerintah memiliki 3 (tiga) pilihan, yaitu:

  1. Menggusur kampung dan membangun rumah susun
  2. Membangun perumahan baru di pinggir kota
  3. Memperbaiki kampung, membuat gang dan jamban umum, memasukan air PAM dan memperbaiki cara pembuangan sampah.

Pilihan ketiga, yang kita kenal sebagai Program Perbaikan Kampung atau MHT diambil oleh Pemda DKI Jakarta. Pembaruan kota melalui pendekatan menggusur kampung dan membangun rumah susun dikesampingkan karena menurut Pemda DKI Jakarta, saat itu, berdiam di rumah susun masih asing bagi kebiasaan orang Indonesia. Program MHT dilaksanakan saat itu dengan alokasi anggaran Rp. 10 juta dengan penduduk Jakarta berjumlah 4,5 juta. Pilihan merehabilitasi kampung diambil karena dianggap paling efektif tanpa merusak jaringan tradisional masyarakat.

Proyek perbaikan Kampung atau lebih dikenal dengan  MHT telah dilaksanakan sejak tahun 1969 kemudian dievaluasi pada tahun 1993. Catatan evaluasi adalah kurangnya peran masyarakat dalam pemeliharaan hasil proyek. Selanjutnya, pelaksaan program dirubah menjadi Tribina (Bina Sosial, Bina Ekonomi, dan Bina Fisik Lingkungan). Sejak 2006, program MHT disempurnakan menjadi Program Perbaikan Kampung Terpadu/MHT Plus. Penguatan program dilakukan melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat, pendampingan dan penguatan kelompok, peningkatan peran serta masyarakat dan pemandirian LSM.  Hasil dari pendampingan dan penguatan kelompok masyarakat adalah Community Action Plan (CAP) yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, penanganan 100 RW kumuh di Jakarta dilakukan melalui program MHT Plus berdasarkan Pergub No. 190 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT PLus) dan Kepgub Prov DKI Jakarta no 1907 tahun 2009 tentang pembentukan Pokja Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus).

Untuk tahun ini, Program MHT Plus akan dimulai dengan penataan 30 RW kumuh dengan menggandeng perusahaaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility. Telah ada komitmen dari tujuh (7) perusahaan yang bersedia melaksanakan program yaitu PT. Jasindo, PT. Don Media Indonesia, PT. Bank DKI, PT. Pembangunan Jaya Ancol, PT. Jakarta Propertindo, PD. Pembangunan Sarana Jaya dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan ada 3 perusahaan lain yang bersedia yaitu PT. Astra Internationa Tbk, PT. Jakarta Tourisindo, dan PD Pasar Jaya.

Untuk program MHT Plus tahun ini, program penataaan kampung akan meliputi :

  1. Perbaikan rumah tidak layak (lantai, dinding, kusen, plafon dan atap)
  2. Pembuatan sumur resapan
  3. Pembuatan Septic tank/ IPAL Komunal
  4. Penghijauan
  5. Perbaikan MCK
  6. Pembangunan ruang interaksi sosial
  7. Pengadaan alat pendukung posyandu
  8. Pengadaan alat peraga PAUD
  9. Pembangunan Pos RW

Terkait pemilihan lokasi dalam Kegiatan kemitraan CSR di program MHT Plus, mekanisme penetapan lokasi MHT Plus ditentukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

  1. Berada di RW kumuh di setiap kota/kabupaten Administrasi sesuai dengan Data Evaluasi RW Kumuh yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta
  2. Penetapan RW Kumuh dilakukan oleh masing-masing Walikota dan Bupati
  3. Usulan lokasi pelaksanaan CSR dalam MHT Plus akan ditetapkan oleh Dinas Prumahan dan Gedung Pemerintah Prov DKI Jakarta

Selain tiga kriteria di atas, persyaratan mendasar lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Novrizal selaku Kepala Dinas Perumahan, adalah bukan pemukiman liar yang berdiri di atas lahan yang diperuntukkan bagi RTH (Ruang Terbuka Hijau) ataupun peruntukan lain. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pendekatan terhadap persoalan pemukiman kumuh telah menutup mata terhadap keberadaan pemukiman miskin lain.

 

Penyataan di atas menekankan pendekatan Pemerintah terhadap persoalan pemukiman miskin yang tinggal di bantaran kali, kolong tol, pinggiran rek kereta api, dll. Selama ini, pendekatan dengan penggusuran dan relokasi, nyata-nyata tidak menyelesaikan persoalan. Dengan memindahkan warga ke Rumah Susun yang terletak  jauh dari lokasi tempat tinggal dan tidak dilengkapi dengan prasarana fasilitas umum dan sosial hanya akan membuat warga kembali ke tempat semula. Iming-iming perlengkapan rumah seperti tempat tidur, TV, dll tidak menjawab kebutuhan dasar warga, yaitu untuk berada di sekitar pusat kegiatan ekonomi.

Penggusuran dan relokasi tanpa pengorganisasian di tingkatan warga hanya memberikan ruang untuk beralihnya kepemilikan hak sewa kepada mereka yang bukan sasaran dari program. Pada akhirnya, warga miskin kembali ke tempat semula dan lingkaran yang sama kembali terulang. Hal yang sama terjadi untuk kasus penggusuran Kolong Tol di tahun 2007 di mana tiga tahun kemudian warga sudah kembali menghuni ruang-ruang di bawah kolong tol.

Pendekatan yang sama sudah tidak boleh berlaku karena sejak tahun 2012 Pemerintah DKI Jakarta telah menyepakati ketentuan tentang Resettlement Policy Framework atau Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali melalui ketentuan pinjaman dana dari Bank Dunia untuk program JUFMP. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa relokasi yang dilaksanakan tidak menjadikan kondisi warga lebih buruk dari sebelumnya.

Pendekatan yang ditekankan dalam RPF adalah bagaimana  meminimalkan pilihan relokasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasiltasi warga secara kolektif untuk mengumpulkan ide-ide kreatif dan alternatif terhadap persoalan pemukiman, semisal rehabilitasi kampung, penataan kampung, dll. Intinya adalah melibatkan warga terdampak dalam setiap tahapan proses.

Sama seperti kebijakan publik lainnya, normalisasi sungai Ciliwung dan Waduk Pluit harus dilaksanakan dengan cara separtisipatif mungkin karena berdampak pada hajat hidup banyak orang. Langkah radikal harus segera diambil untuk menyelesaikan persoalan pemenuhan hak atas permukiman layak.

Langkah yang dapat dimulai segera oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan mengadakan konsultasi publik atau public hearing, sama halnya pada rencana pembangunan MRT dan pembangunan 6 ruas tol dalam kota.  Public hearing perlu dilakukan untuk mendapatkan solusi bersama untuk persoalan pemukiman layak dan juga konservasi lingkungan. Dua kebutuhan mendasar yang sama pentingnya demi perkembangan kota lestari. Kali ini, belajar dari proses sebelumnya, pemberitahuan public hearing harus dilakukan beberapa waktu sebelumnya, sehingga para pihak yang berkepentingan dan memiliki perhatian terhadap dua isu di atas dapat berdiskusi dan merumuskan pendekatan win-win solution untuk semua.

 



 


Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none

One Response to “Banjir dan Relokasi : Balada Warga Miskin Jakarta”

  1. nita says:

    Program MHT di kampung saya tidak memberi solusi atau salah sasaran.
    Contohnya, utk menanggulangi banjir, jalan2 utama / gang besar saja yg ditinggikan, namun jalan2 kecil / gang kecil dan gang buntu malah dibiarkan rendah. Sama saja dengan mengumpulkan air serta sampah banjir pada jalan kecil dan buntu, sehingga warga yg tinggal dijln kecil tersebut pastinya akan merasakan dampak buruknya.
    Dan peninggian jalan utama tidak disertai dengan pengerukan selokan atau saluran air, malah selokan menjadi macet krna dampak dari peninggian jalan dikarenakan byk material yg digunakan utk peninggian jalan justru masuk ke selokan dan membuat selokan macet.
    Sekarang hujan turun sebentar, banjir sudah pasti datang. Dan kami yg tinggal di gang2 kecil malah merasakan banjir yg lebih parah drpd warga lain yg tinggal di gang besar.
    Lebih baik lancarkan saja selokan2 dan saluran air daripada terus membuat rumah kami lebih rendah dari jalanan.
    Menurut saya, ini sangat salah sasaran.

    Dari RW 01, kelurahan Tangki, kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat

Leave a Reply