Editorial


04 Mar 2015

Kampung Beting, Pontianak, Kalimantan Barat

 

 

Kampung Beting

Kampung Beting

 

Tulisan ini disusun oleh Indah Kartika Sari (dosen Arsitektur Universitas Tanjung Pura, Pontianak). Tulisan ini dipresentasikan dan didiskusikan dalam Diskusi Kampung yang diadakan oleh RCUS bertempat di Bumi Pemuda Rahayu pada  29-30 Januari 2015. Diskusi tersebut diikuti oleh peneliti, komunitas dan lembaga yang selama ini bekerja bersama dan untuk kampung seperti Kampungnesia, Program Arsitektur Kampung UNS,  Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Tanjung Pura, ArkomJogja, Paguyuban Kalijawi, Combine Resource Institution,  Kunci Cultural Studies, Ayorek Surabaya, gerobak Hysteria Semarang, dll.

Salah satu wujud arsitektur lokal yang masih eksis di wilayah nusantara dan masih menyimpan karakter arsitektur lokal di dalamnya adalah Kampung. Keunikan kampung di Kalimantan Barat terletak pada  sistem keterhubungan antar ruang tersebut. Setiap kampung-kampung tersebut memiliki elemen arsitektur yang sama, baik penempatan maupun fungsi-fungsinya. Konfigurasi ruang dalam kampung membentuk karakter dalam permukiman di Kalimantan Barat.

 

Kondisi Kampung Beting Kota Pontianak

Kondisi Kampung Beting Kota Pontianak

 

Kampung beting merupakan kampung pertama setelah dibangunnya istana Kadariah yaitu istana kerajaan Pontianak sebagai pusat kerajaan di masa lampau, kampung ini memiliki elemen arsitektur berupa langgar (elemen peribadatan), kopol (dermaga), tiga buah rumah besa’ (tempat bermusyawarah) dari tiga tokoh suku berbeda, rumah balai (elemen pemerintahan) dan makam. Bentuk tatanan dari konfigurasi kampung dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas stylistic system, physical system dan spatial system. Susunan dari sistem tersebut terdiri atas elemen-elemen atau unsur-unsur pembentuk lingkungan yang terwujud di dalam suatu kawasan dan menjadi penunjang aktivitas perilaku kehidupan manusia. Latar belakang sosial-kultural dan tingkat adaptasi masyarakat cenderung beragam. Elemen-elemen dan tatanannya menjadi artefak dari cerminan karakter wujud kebudayaan dalam permukiman tersebut. (Sari, 2013, 2014)

Kampung Beting yang berdekatan dengan Kerajaan Pontianak

Kampung Beting yang berdekatan dengan Kerajaan Pontianak

 

Posisi Kampung, berada tepat dibelakang mesjid dan posisi mesjid sejajar dengan letak istana kerajaan Pontianak. Letak istana tersebut berada di pertigaan sungai Kapuas dan sungai Landak. Pada masa lampau jalur sungai ini digunakan sebagai akses utama dan merupakan jalur perdagangan yang dilalui dari berbagai wilayah.

 

Elemen-elemen arsitektur yang menjadi karakter Kampung Beting tahun 1771

Elemen-elemen arsitektur yang menjadi karakter Kampung Beting tahun 1771

 

Keunikan kampung beting yang merupakan kampung pertama kerajaan Pontianak yaitu mengenai elemen-elemen arsitekturnya. Hal tersebut terlihat memiliki karakter jika dilihat dari stylistic system, physical system dan spatial systemnya. Dikutip dari Habraken, 1976 pada dasarnya untuk mengetahui karakter bentuk arsitektur dapat dilakukan dengan tiga cara yang diantaranya:

  1. Stylistic System, berhubungan dengan tampilan bangunan misalnya bentuk bangunan.
  2. Physical System, mengidentifikasi melalui karakteristik komponennya yaitu bahan dan struktur elemen pembentuk ruang.
  3. Spatial System, mengidentifikasi karakter ruang dan bagaimana hubungan antara ruang-ruang tersebut orientasi maupun hirarki.

 

Hirarki Kampung Beting

Hirarki Kampung Beting

 

Bangunan kampung terdiri atas bangunan rumah tinggal dengan bentuk rumah panggung. Pada masa lampau terdapat rumah lanting, rumah ini berupa rumah tinggal yang terletak diatas air. namun kini rumah lanting tersebut telah berubah bentuk menjadi rumah panggung. Bahan dan struktur masih menggunakan bahan kayu. Orientasi bangunan didalam kampung juga memiliki karakter tersendiri. Hirarki bangunan terlihat jelas yakni Mesjid Jami merupakan bangunan tertinggi di kampung tersebut dan bangunan tokoh masyarakat lebih tinggi dari bangunan rakyat.

 

Rumah Panggung Kampung Beting

Rumah Panggung Kampung Beting

 

Rumah Panggung didalam kampung memiliki tiga tipe rumah. Tipe rumah menunjukkan kasta dari penghuni rumah. Tipe tersebut diantaranya tipe rumah Potong Godang, tipe rumah potong kawat dan tipe rumah potong limas. Tipe rumah potong limas biasanya ditinggali oleh tokoh masyarakat yang berkaitan dengan kerajaan.

Rumah Lanting Kampung Beting

Rumah Lanting Kampung Beting

 

Rumah lanting merupakan rumah yang ditinggali rakyat. Pada masa lalu, mereka bekerja sebagai pengawal kerajaan. Rumah ini terletak diatas air dan balok-balok kayu sebagai media apung bangunan tersebut. Hasyim (1999) memaparkan bahwa walaupun rumah lanting tidak dapat lagi ditemukan di Kampung Beting, namun jejak fisik rumah lanting masih dapat dijumpai dengan masih banyaknya batang-batang kayu besar yang terpendam di dalam lapisan lumpur. Perubahan hunian rumah lanting yang awalnya bersifat sementara kemudian menjadi rumah panggung bersifat permanen menyebabkan terjadinya perubahaan konstruksi bangunan. Namun di Kota lain di Kalimantan Barat masih dapat dijumpai rumah lanting.

(a) jalan gertak di Kampung Beting (b) Posisi Jalan gertak terhadap rumah

(a) jalan gertak di Kampung Beting (b) Posisi Jalan gertak terhadap rumah

 

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sebagian besar pulaunya dilalui jalur sungai dan ribuan anak-anak sungai. Keadaan geografis ini menjadikan Kota  Pontianak sering disebut sebagai kota seribu parit. Menurut Hassanudin, dkk (2000:21) bentuk awal ibu kota di Kalimantan Barat, Kota Pontianak dipengaruhi oleh letak geografis dipersimpangan sungai yakni sungai Landak dan sungai Kapuas. Jalur ini merupakan jalur yang mudah dalam menyelenggarakan transportasi dan komunikasi disekitar Kota Pontianak. Bagi suatu kerajaan, kondisi tersebut merefleksikan geliat taktis dan strategis dari gaung kekuatan politik, sosial ekonomi, kebudayaan dan militernya. Akibatnya Kota Pontianak termasuk kerajaan terpenting di wilayah Kalimantan. Kampung pertama yang ditempatkan didaerah delta sungai Kapuas dan sungai Landak juga dipilih karena memiliki beberapa pertimbangan strategi-strategi yang mempengaruhi perkembangan setiap wilayah.

Perkembangan Kota Pontianak diawali dari sebuah ide yang mempertimbangkan keselarasan dan keseimbangan antara potensi alam, potensi masyarakat heterogen (plural dan multikultural). Namun kini, tidak terjadi perubahan kondisi fisik arsitektur kawasan tersebut diantaranya fungsi bangunan seperti rumah Besa’ maupun rumah Balai sudah tidak difungsikan lagi. Keadaan ini dimulai semenjak bergesernya pemerintahan kesultanan (kerajaan) menjadi pemerintahan republik. Perubahan sistem kampung menjadi kelurahan memberikan dampak pada pengaturan kewenangan terhadap status sosial didalam kampung beting, yang awalnya sistem pemberian tanah berasal dari anugerah sultan namun kini melewati sistem jual beli ataupun sistem waris. Bentuk rumah yang awalnya berukuran besar karena memiliki 3 ruang utama (rumah induk, pelamtaran, rumah dapo’) kini terpisah menjadi beberapa bagian dan beberapa hadapan/orientasi. Jembatan yang awalnya berbentuk lengkung kini menjadi lurus karena perkembangan teknologi transportasi. Dahulunya masyarakat menggunakan sampan tapi sekarang masyarakat menggunakan motor diatas gertas sehingga memerlukan jembatan yang datar. Hal ini memberikan pengaruh, pada sore hari disaat air pasang, pengguna sampan harus menunduk dibawah jembatan.

Elemen-elemen arsitektur yang menjadi karakter Kampung Beting pada masa Republik

Elemen-elemen arsitektur yang menjadi karakter Kampung Beting pada masa Republik

 

Polisi Kepung Kampung Beting

Polisi Kepung Kampung Beting

 

Perubahan sistem pemerintahan memberikan dampak pada kampung ini. Pada masa lalu sebagian besar masyarakat kampung Beting merupakan tokoh masyarakat dan prajurit kerajaan. Namun perubahan sistem kesultanan menjadi kepresidenan membuat masyarakat setempat mengalami penurunan perekonomian. Mereka yang awalnya merupakan prajurit kerajaan menjadi pengangguran. Kondisi ini diperparah dengan masuknya kriminalitas didalam kawasan. Pengeredaran Narkoba didalam kampung membuat kampung bersejarah yang awalnya menjadi saksi sejarah perkembangan kota kini menjadi saksi bisu rusaknya anak bangsa.

Mirisnya keadaan ini membuat beberapa remaja maupun tokoh-tokoh masyarakat di Kota Pontianak membuat suatu gebrakan agar dapat mengangkat kembali nilai kampung beting.  Kegiatan-kegiatan kreatif ini diharapkan dapat mengurangi paradigma negatif yang berkembang dikampung tersebut.

 

Beting Sreet Art untuk Mengangkat Nilai Kampung Beting

Beting Sreet Art untuk Mengangkat Nilai Kampung Beting

 

 

 

Daftar Pustaka

Hasanuddin, Bambang Hendrata S.P, Pembayun Sulistyorini, 2000. Pontianak 1771-1900 Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi. Romeo Grafika Pontianak.

Habraken, N.J. 1976; Variations: The Systematic Design of Supports; MIT Cambridge; Massachusetts

Sari, Indah Kartika, 2013a. Perubahan Arsitektur Permukiman Kampung Beting Kota Pontianak. Thesis Program of Magister. Yogjakarta: University of Gadjahmada. (Unpublished).

______________, 2013b. The Changes of Settlement Architecture Beting Vilage Pontianak City.

National Journal of space#1 Penataan Ruang Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan. Bali: University of Hindu Indonesia.

_____________  , 2014. The Changes of characteristic Settlement Architecture Beting Vilage

Pontianak City. Journal of Architecture Langkau Betang Volume 1 No.1.Pontianak: University of Tanjungpura.

www.saewad.blogspot.com

www.beritakalimantan.co

www.bloggerborneo.com

No Comments »

Topics: , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


07 Oct 2014

Bencana Itu Dimulai Hari Ini

petisi tanggul jakarta

 

Text oleh Andesha Hermintomo

 

Perlu dipahami, bahwa kami tidak menolak pembangunan, penciptaan lapangan kerja, stimulus pertumbuhan ekonomi, peningkatan kondisi sarana dan prasarana, ataupun penanganan banjir di ibukota Jakarta.

Yang kami tolak adalah pola pembangunan yang perencanaannya tidak melibatkan aspirasi warga, tidak melalui kajian dampak lingkungan hidup, memiliki keberpihakan kepada kepentingan golongan ekonomi kuat dan mengabaikan yang lemah.

Kami juga merasa berkewajiban untuk memberikan peringatan akan beberapa prioritas pembangunan yang sangat vital namun belum terlaksana seperti peningkatan prasarana angkutan umum, penyediaan air bersih bagi 54% populasi jakarta yang belum memperoleh layanan PAM, penyediaan hunian layak bagi ratusan ribu warga miskin kota, dan sistem drainase kota yang buruk.

Kami berpendapat bahwa proyek tanggul raksasa yang disertai proyek reklamasi skala masif serta pembangunan kawasan komersial dan residensial mewah yang diperkirakan akan menghabiskan dana pembangunan sebanyak Rp.600.000.000.000.000,00 (enam ratus triliun rupiah) tidak mengatasi masalah-masalah paling krusial yang dihadapi oleh warga jakarta setiap saat tersebut.

Meski digaungkan sebagai solusi atas bencana ekologis berupa penurunan tanah, keterbatasan lahan dan kekurangan cadangan air tawar, namun tanpa menggunakan prinsip kehati-hatian dan metode partisipatif, sangat besar kemungkinan proyek raksasa untuk membangun tanggul dan kawasan reklamasi di teluk jakarta hanya akan melahirkan bencana-bencana sosial dan ekologis yang baru seperti sedimentasi muara sungai, terancamnya kelestarian hutan mangrove, dan kurangnya hunian bagi masyarakat ekonomi lemah.

Bencana itu dimulai hari ini, dan hanya upaya nyata dari warga untuk menyuarakan aspirasinya yang bisa menghentikannya.

https://www.change.org/p/joko-widodo-menolak-adanya-tahapan-pembangunan-dari-proyek-tanggul-raksasa-jakarta-national-capital-integrated-coastal-development-tanpa-amdal-dan-dengar-pendapat-warga-terdampak#

No Comments »

| Agent of Change: none |


25 Aug 2014

Elevated Toll Road Construction in Sprawling Megacities: A Summary of Issues and Potential Externalities

sumber: tempo.co.id

sumber: tempo.co.id

Text by Christoper kelly*

 

“Widening roads to ease congestion is like trying to cure obesity by loosening your belt”

 (Roy Kienitz 1998, Executive Director of Surface Transportation Policy Project)

 

  • Urban Sprawl is one of the most serious problems in Jakarta, causing worsening traffic, lack of access to municipal services, and economic inefficiency. In short, urban sprawling reduces the benefits commonly associated with city living, and is likely to be worsened by the construction of elevated toll-highways.
  • Elevated highways in the USA, Australia, India, Korea and elsewhere have been blamed for falling living standards and house prices in the surrounding areas, generating ongoing sprawl at the urban fringe by those seeking to escape high levels of pollution, ongoing construction and road surface run-off.
  • This suburban displacement of populations will:

1.    Increase the number of cars on the roads by limiting car-sharing initiatives between more dispersed colleagues and increasing the number of individuals depending on private vehicles to commute to work.

2.    Increase journey times and potentially widen the range of current traffic backlogs.

3.    Increase the costs of introducing an effective mass transit system, by raising construction costs whilst offering limited access to highly dispersed areas.

4.    Reduce funds available to construct such mass transit systems

5.    Reduce access to the current commuter-transit systems, undermining their financial viability.

6.    All of these factors will combine to increase the levels of traffic congestion and pollution, particularly around the city centre, and can be seen to full effect in Los Angeles.

  • The rate of vehicle ownership in Jakarta is increasing ten times faster than the rate at which roads are constructed to meet this demand. It is impossible for road construction to match the increasing number of vehicles.
  • “To be economically and financially sustainable”, transport must be cost-effective and continuously responsive to changing demands” (World Bank, 1996, p.33).
  • New toll roads are unlikely to reduce traffic congestion:
  • Traffic congestion is likely to just be diverted; if the new toll roads are too expensive then they will not be used, but if they are very cheap then they are likely to divert all traffic onto them. How can we be sure of an even distribution of traffic between old and new roads?
  • The construction of new road capacity is likely to be matched almost instantly by increasing demand. The principle of induced demand states that when traffic systems are operating at or near full capacity, there are likely to be those who wish to drive but do not. Expanding the traffic system will likely bring these individuals back into private vehicle usage.
  • By a similar principle, those who avoid travelling at peak times because of traffic may return to peak time journeys if the road capacity will allow them to leave home earlier/work later without impacting total journey time.
  • Road pricing initiatives have been found to be effective at reducing congestion only if they can shift usage to public transport, however at the present time Jakarta lacks the infrastructure to absorb this shift.
  • Sydney, Australia, has been consistently expanding its highway network over the years, but has never succeeded in meeting the demand for road space and now ranks amongst the top ten most congested cities in the world. By Contrast, Adelaide’s introduction of an O-Bahn (bus light transit system) has helped alleviate the worst of its traffic problems.
  • The construction of elevated toll-highways in Jakarta ignores the needs of the more vulnerable members of society:

1.   The construction and presence of the toll roads will have a detrimental effect on the lives of those living in the immediate area. Usually the urban poor.

2.   Unlike mass transit systems, structuring a city around the automobile will marginalise those with limited access to this mode of transport: The elderly, the disabled, children, and those unable to afford a private vehicle.

3.    Lack of mass transit systems also limits access to economic opportunity, education and healthcare by families lacking or owning just one private vehicle.

4.    Unlike mass transit systems, which provide sites of economic opportunity around stations and transport hubs, toll road income largely circumnavigates the local people.

5.   Traffic accidents cause thousands of deaths and millions of injuries every year, and are predicted to become the second most important cause of death in the developing world by 2020. In Jakarta last year 668 people died in traffic accidents, whilst more than 6,300 were injured, mainly amongst the urban poor. Mass transit systems reduce the number of injuries and fatalities drastically.

6.   Vehicular emissions account for 40–80 percent of air quality problems in the megacities in developing countries (Ghose 2002), concentrated expecially amongst the poorest in society

 

  • The construction of elevated toll roads in Jakarta will worsen the city’s already serious pollution problems:

1.      More vehicles on the road and longer journey times due to the aforementioned urban sprawl.

2.      The kind of stop-start driving necessary for toll roads increases the total pollution output of each vehicle.

3.      The construction process itself is likely to generate large volumes of waste, disrupt drainage and water cycles.

4.      Lacking access to mass transit, the urban poor are likely to continue the use of outdated, poorly serviced or otherwise more environmentally damaging vehicles.

 

 

 

Sources:

  • Timilsina, G. & Dual, H. (2010) Urban Road Transportation Externalities: Costs and Choice of Policy Instruments, The World Bank Research Observer, Oxford University Press
  • Jolley, A. & Tgart, G. (2000) Sustainable Transport for APEC Megacities: Issues and Solutions (vol. II Full Report), Asia Pacific Economic Cooperation Industrial Science and Technology Working Group, National Science and Development Agency Bangkok, Thailand.
  • Marhaenjati, B. (2013) Traffic Accidents Drop on Slower Traffic, More Cars, The Jakarta Post, http://www.thejakartaglobe.com/news/jakarta/traffic-accidents-drop-on-slower-traffic-more-cars/
  • Beherens, R. (2008) Cape Town’s Transport System Crisis: Why We Can’t Build Our Way Out of the Problem, University of Cape Town Faculty of Engineering and the Built Environment, Centre for Transport Studies http://www.cfts-uct.org/publication/cape-towns-transport-system-crisis-why-we-cant-build-our-way-out-of-the-problem/wppa_open/
  • Padro-Martinez, L., Patton, P., Trull, J., Zamore, W., Brugge, D.,& Durant, J. (2012) Mobile Monitoring of Particle Number Concentration and Other Traffic-Related Air Pollutants in a Near-Highway Neighbourhood Over the Course of a Year, Journal of Atmospheric Environment 61

 

*Chris is a 22 year old activist, writer, environmentalist and traveler who has graduated from a development studies degree and is now looking to transfer his skill set into practical solutions for 21st century problems, whilst continuing to learn as much as he can about the world around him. 

No Comments »

| Agent of Change: none |


14 Aug 2014

Membayangkan Rencana 6 Ruas Tol Dalam Kota Baru

Wacana mengenai 6 ruas Tol Dalam Kota baru mencuat sejak 5 tahun silam diprakarsai oleh (katanya) Badan Usaha Milik Derah DKI Jakarta yang bernama PT Jakarta Tollroad Development. Pemerintah nasional sempat menyepakati pembangunan tersebut di akhir 2007, untuk dimulai di tahun 2009. Namun banyak sekali pro dan kontra terkait dengan rencana tersebut. Kontra kebanyakan diusung oleh pecinta lingkungan yang mengkhawatirkan dampak lingkungan dan limpahan kemacetan tersebut paska beroperasinya jalan tol tersebut. Perlahan isu tersebut diam-diam mengendap, dan untuk sementara rencana 6 ruas jalan tol dalam kota ditinggal, dan beralih kepada 2 proyek jalan layang non tol sepanjang Antasari dan Casablanca.

(more…)

24 Comments »

Topics: , | Agent of Change: none |


10 Jul 2014

Perda No 1 tahun 2014 : Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta


tugu dan taman proklamasi

 

 

Setelah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta pada 18 Desember 2013, akhirnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta menjadi dokumen hukum dengan nama Perda No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta.

Dokumen RDTR yang dilengkapi dengan Peta Zonasi ini merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2011-2030 dengan peta skala 1: 5.000.

Perda RDTR dan Peraturan Zonasi terdiri dari 23 Bab yang mengatur antara lain :

- pola pengembangan kawasan dan sifat lingkungan

- rencana detail tata ruang kecamatan

- peraturan zonasi

- perizinan dan rekomendasi

- insentif dan disinsentif

- pengendalian pemanfaatan ruang

- hak, kewajiban dan peran masyarakat;

- pembinaan dan pengawasan

 

Untuk dokumen lebih lengkap, silahkan diunduh di Rujak Center for Urban StudiesBiro Hukum DKI Jakarta atau meng-copy dokumen tersebut di Kantor Rujak.

 

 

6 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


06 Feb 2014

Beberapa Kejanggalan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan 2030, Jakarta

Baru selintas saya melihat file RDTRK Jakarta 2030, seketika dengan mudah nampak setidaknya empat kejanggalan yang saya lampirkan gambarnya di bawah ini. File ini dipercaya sebagai versi terakhir yang telah disahkan oleh DPRD sebagai Peraturan Daerah (PERDA), dan sedang diteliti oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kejanggalan-kejanggalan ini bukan sepele, karena menyangkut monumen dan bangunan umum sangat penting, terkait sejarah nasional. Dan bagaimana bisa terjadi? Ini kesalahan atau kesengajaan?  Kalau kesalahan, agak memalukan, kalau kesengajaan, agak mengagetkan.

Bagaimana dengan kecamatan-kecamatan lain yang belum sempat saya lihat? Kelihatannya perlu bantuan teman-teman untuk melihat RDTRK kecamatannya masing-masing: Adakah bangunan umum yang berubah fungsi, adakah ruang terbuka hijau/biru yang berubah fungsi?

1. Apa yang dulu bernama Taman Ria Senayan menjadi komersial (perdagangan, perkantoran, jasa, warna ungu). Padahal bukankah dulu Gubernur Fauzi Bowo pernah menolak rencana mall di sini dan mengatakan akan mempertahankannya sebagai ruang terbuka hijau? Masih ingat?

BfyFfauCEAETae6.jpg-large

2. Museum Nasional (warna coklat di sebelah kiri) tidak mencakup lahan perluasannya yang berbatasan langsung dengan Jalan Museum di sebelah utaranya. Sudah lama (tahun 1990an) ada perluasan Museum Nasional kita hingga ke batas Jalan Museum di sisi utaranya.

BfyF1WfCEAALsJT

3. Museum Perumusan Naskah Proklamasi jadi perumahan biasa (warna kuning) di sebelah Geraja Paulus/Ayam (warna cokat di tengah sebelah kiri/barat). Apakah ada rencana pemindahan museum tersebut?

BfxthvBCAAAR9Nm-1.jpg-large

4. Taman Tugu Proklamasi menjadi komersial (perdagangan, perkantoran, jasa, warna ungu). Bukankah “taman” seharusnya hijau?

BfxsUjDCEAEDQFj.jpg-large

5 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


04 Dec 2013

Cultural Mapping

photo copy 3

 

Budaya menghasilkan ruang; ruang turut membentuk budaya. Hubungan yang nampaknya serta-merta itu umumnya mudah terlihat dan diceritakan di dalam konteks masyarakat tradisional. Tetapi, sebenarnya bahkan di dalam kota, pun yang merupakan produk modernisasi yang cepat, hubungan tersebut nyata. Hanya saja diperlukan metoda yang lebih khusus untuk menampilkan dan memahaminya. Dan itu penting untuk merencanakan masa depan.

Ini buku baru di Pustaka RCUS. Silakan menjadi anggota Pustaka Rujak Center for Urban Studies untuk membaca di tempat atau membawa keluar.

2 Comments »

Topics: | Agent of Change: none |


17 Oct 2013

Will California Reject REDD?

California civil servants are about to make a critical decision about the future of our commons. They are considering including forest carbon offsets – known as REDD – in California’s Global Warming Solutions Act. Only Governor Jerry Brown has the power to reject REDD. This upcoming Thursday he will be awarded for his leadership on climate change. This is our moment to make our message clear: “Our forests are not for sale“.

REDD allows Californian companies to buy and use ancient forests in other countries as “sponges” for the carbon pollution of corporations such asChevron and Shell.

Indigenous groups like our friends at the Indigenous Environmental Network and Idle No More along with environmental groups like Friends of the Earth and citizens from around the world are organizing a protest in front of the hotel where the Governor will receive this award.

Stand in solidarity with the movement by sending Jerry Brown an email urging him to leave REDD out of California’s climate change law and focus on reducing emissions at source.

https://www.therules.org/en/actions/email-governor-brown-and-say-no-to-redd

If we surround him both physically and virtually, Jerry Brown will not be able to ignore the cumulative effect.

Supporters of REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) claim it will actually lead to less carbon emissions over time, although the evidence suggests the opposite[1]. Similar REDD-type projects have already harmed citizens around the world, particularly Indigenous peoples abroad, violating human rights and leading to huge land grabs and environmental destruction.[2]

This is the first time any sub-national government body has tried to launch REDD, and it could set a dangerous precedent that others around the world will then copy. Assigning an economic value to their forests puts more power in the hands of corporations and causes the upward redistribution of wealth from citizens to rich and powerful elites.

Tell Governor Brown to reject this false solution, and continue California’s legacy of bold environmental leadership by breaking away from REDD and actually reducing carbon at its source.

https://www.therules.org/en/actions/email-governor-brown-and-say-no-to-redd

Onwards!

Alnoor and /TR team with:
Indigenous Environmental Network and Idle no More

No Comments »

| Agent of Change: none |


14 Oct 2013

PKL: Bukan Urusan Perut Semata

 

IMG_3353

 

Isu PKL di DKI Jakarta tengah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Keberadaannya sering dianggap mengganggu lalu lintas, mengokupasi jalur pejalan kaki, merusak pemandangan, serta menjual produk yang berkualitas rendah maupun tak layak konsumsi. Tapi mengapa PKL ini masih bertahan dan justru jumlahnya terus bertambah? 

 

Oleh Khairunnisa dan Dinar Ramadhani

 

PKL muncul di sela-sela kota sebagai ironi. Ia hadir di pasar-pasar tradisional, gang-gang sempit, terminal, hingga sekolah-sekolah. Namun keberadaannya juga banyak ditemukan di tengah-tengah gedung-gedung megah perkantoran maupun pusat perbelanjaan dan mall-mall yang bergengsi. Ia juga memadati jalan utama dan taman kota yang menjadi tempat lalu lalang dan persinggahan bagi para citizens. Jelas, keberadaan PKL ini didukung dengan adanya kebutuhan atau permintaan dari masyarakat. Selain karena harga yang ditawarkan relatif ramah kantong, keberadaannya pun mudah dijumpai di berbagai tempat, tak harus memaksa konsumen untuk berjalan masuk menuju bangunan tertentu. Namun, keberadaan PKL ini ternyata menimbulkan perdebatan. Lokasi yang mereka pilih untuk berjualan seringkali mengganggu area pejalan kaki dan menjadi salah satu alasan penyebab kemacetan.

 

IMG_3339

PKL ada karena kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat akan produk/jajanan murah yang dapat dijangkau dengan mudah. Lebih jauh lagi jika melihat mengenai PKL, nilai-nilai apa yang membuat PKL berbeda dari penjaja yang lain?

“Jajanan pikulan atau dorongan itu punya sejarah lebih, ada nilai story telling,” (Bondan Winarno)

Salah satu nilai yang ada pada PKL adalah sejarah. Seorang pedagang sate ayam di daerah Sabang misalnya, sudah berjualan hampir 20 tahun lamanya. Bayangkan, peristiwa apa saja yang sudah ia alami sepanjang berjualan disana? Ikatan pedagang dengan suatu lokasi menjadikan mereka sebagai salah satu saksi sejarah terjadinya perubahan di lingkungan tempat mereka berjualan. “Saya udah jualan di sini berapa tahun neng, lama banget. Dulu tuh ya, jalanan tuh enggak begini”, mungkin ini menjadi salah satu kalimat yang kebanyakan dikatakan oleh pedagang saat menceritakan kisah selama ia berjualan di tempat itu.

IMG_3354

Beberapa konsumen bahkan memiliki kesan nostalgia pada PKL yang menjajakan produk/makanan tertentu, mengingatkan pada masa sekolah, kuliah, bahkan suasana pada kampong halaman. Wajar saja, sebagian besar penjaja di kaki lima ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat perkotaan yang umumnya heterogen dan multikultur akan merasakan sepenggal kampung halaman ketika mengunjungi PKL dari daerahnya. Masyarakat dari daerah lain pun tak ketinggalan, penasaran mengicip rasa kampung halaman orang bisa menjadi salah satu alasannya. Terlebih dengan harga yang murah dan dapat dijangkau semua kalangan.

Keakraban pun dapat terjalin melalui percakapan-percakapan singkat yang terjadi antara pedagang dan pembeli membuat adanya. “Tante”, “Mami”, dan “Om”, adalah sapaan-sapaan akrab yang dimiliki oleh konsumen tetap terhadap pedagang, ataupun sebaliknya pun sering ditemukan. Konsumen yang membeli makanan di PKL, akan berhubungan dengan pedagangnya secara langsung dan lebih dekat. Hal ini akan sulit ditemukan jika membeli makanan di restoran karena ada jarak antara konsumen dan pedagang.

photo (2)

 

Pada perkotaan di negara-negara berkembang, sektor informal seperti PKL ini belum cukup mendapat perhatian. Akibatnya, pelaku sektor informal ini tidak mendapatkan ruang dan menjadi kaum marjinal yang seolah harus ditertibkan. Tentu telah banyak cerita bahwa relokasi PKL tak jarang menempati lokasi baru yang sepi pembeli, sementara tempatnya berjualan dulu dibangun menjadi pasar modern megah bagi investor besar. Tak pelak, PKL ini kerap mengajukan keberatannya terhadap kebijakan penggusuran maupun relokasi. Meskipun mereka menyadari kesalahannya, tapi itu tak berarti pihak lain tidak memiliki andil dalam pelanggaran ini. PKL umunya telah membayar iuran untuk retribusi daerah berupa iuran kebersihan, keamanan, dan sewa tempat. Hal itu membuat PKL merasa berhak akan usahanya tersebut. Lalu ke mana bermuaranya iuran-iuran ini? Berdasarkan suvei yang telah dilakukan di ruas Jalan Sudirman-Thamrin, mereka mengaku iuran ini dibayarkan ke kelurahan, atau pengurus daerah setempat seperti RT/RW.

Berbeda dengan pemerintah DKI Jakarta yang terlihat masih kurang menaruh perhatian pada PKL, lain halnya di Singapura. Singapura tidak berbeda dengan Jakarta, di mana banyak orang menyukai makanan PKL, tetapi tampak perbedaan keberadaan PKL di Singapura dengan di Jakarta. Lokasi PKL di Singapura telah diatur oleh pemerintah, mereka dikumpulkan di satu lokasi untuk berjualan dengan tempat yang bagus dan rapi. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Singapura sejak tahun 1960-an.

Seperti yang sudah dikatakan bahwa PKL itu ada karena ada yang membutuhkan. Suatu kebutuhan itu muncul karena ada hal yang tidak terpenuhi, salah satu contohnya adalah bagi para pegawai. Kawasan Universitas Bina Nusantara dan Senayan City, serta kawasan Grand Indonesia adalah contoh lokasi di mana ditemukan PKL yang cukup banyak. Sebagian besar konsumen yang ditemukan di lokasi ini adalah pegawai mall setempat. Murah adalah alasan mereka mengonsumsi makanan yang dijajakan oleh PKL sebab makanan yang terdapat di tempat mereka berkerja tidak terjangkau. Makanan yang tersedia memiliki harga yang cukup mahal, sehingga makanan yang dijajakan oleh PKL menjadi alternatif terbaik bagi mereka.

 

IMG_9323

PKL telah menjadi salah satu wajah kompleksitas kota. Sektor informal yang dibina, diberi ruang, dan diintegerasikan dengan perkekonomian kota tentu dapat menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Menilik kebutuhan masyarakat dengan segala keunikan PKL yang telah disebutkan di atas, sudah seharusnya masalah PKL ini menjadi perhatian. Penanganan PKL di setiap titik pun bisa jadi amat berbeda, bergantung pada karakteristik lokasi, peralatan serta barang dagangan, serta jenis konsumennya. Penangan PKL ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi tiap perkotaan di Indonesia. Pengusutan pihak-pihak di balik PKL ini tentu akan menyebabkan benturan di berbagai tataran. Oleh karenanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak tentu amat diperlukan dalam menangani masalah PKL ini.

 

No Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


10 Oct 2013

Vladimir Antolic, the Croatian Architect who helped Masterplanning Jakarta in 1962-1965.

vladimir antolic

From 1962 to 1965 Vladimir Antolic worked as UN planning adviser in Indonesia being involved in preparing Master Plan for Djakarta and other Indonesian towns.

In the 1953, with the previous experience of the founder and the director of Croatian Urban Planning Institute as well as of Urban Planning Department of the City of Zagreb where Vladimir Antolic developed a dozen of significant postwar urban plans for Yugoslavian cities on the basis of his prewar activity in CIAM and the engagement on Zagreb regulation plan (1936), Vlado Antolic accepted the post of UN expert in newly independent Burma. From 1953 to 1958 he established the urban planning service of Burma, developed Greater Rangoon Plan and Regulation Plans for several other Burmese cities. From Burma he went to Malaysia where he worked until 1961As UN expert in Malaysia, he developed Master Plan of Kuala Lumpur as a part of Klang Valley Regional Plan. 

Ms. Marina Smokvina at Zagreb University is doing a research on Antolic’s works in Burma, Malaysia and Indonesia in the 1950s and 1960s.  She would like to get in touch with anyone interested or having information on this subject. Contact: info@rujak.org

 

Pictures:

(more…)

No Comments »

| Agent of Change: none |