Editorial


10 Jul 2014

Perda No 1 tahun 2014 : Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta


tugu dan taman proklamasi

 

 

Setelah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta pada 18 Desember 2013, akhirnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta menjadi dokumen hukum dengan nama Perda No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta.

Dokumen RDTR yang dilengkapi dengan Peta Zonasi ini merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2011-2030 dengan peta skala 1: 5.000.

Perda RDTR dan Peraturan Zonasi terdiri dari 23 Bab yang mengatur antara lain :

- pola pengembangan kawasan dan sifat lingkungan

- rencana detail tata ruang kecamatan

- peraturan zonasi

- perizinan dan rekomendasi

- insentif dan disinsentif

- pengendalian pemanfaatan ruang

- hak, kewajiban dan peran masyarakat;

- pembinaan dan pengawasan

 

Untuk dokumen lebih lengkap, silahkan diunduh di Rujak Center for Urban StudiesBiro Hukum DKI Jakarta atau meng-copy dokumen tersebut di Kantor Rujak.

 

 

No Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


06 Feb 2014

Beberapa Kejanggalan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan 2030, Jakarta

Baru selintas saya melihat file RDTRK Jakarta 2030, seketika dengan mudah nampak setidaknya empat kejanggalan yang saya lampirkan gambarnya di bawah ini. File ini dipercaya sebagai versi terakhir yang telah disahkan oleh DPRD sebagai Peraturan Daerah (PERDA), dan sedang diteliti oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kejanggalan-kejanggalan ini bukan sepele, karena menyangkut monumen dan bangunan umum sangat penting, terkait sejarah nasional. Dan bagaimana bisa terjadi? Ini kesalahan atau kesengajaan?  Kalau kesalahan, agak memalukan, kalau kesengajaan, agak mengagetkan.

Bagaimana dengan kecamatan-kecamatan lain yang belum sempat saya lihat? Kelihatannya perlu bantuan teman-teman untuk melihat RDTRK kecamatannya masing-masing: Adakah bangunan umum yang berubah fungsi, adakah ruang terbuka hijau/biru yang berubah fungsi?

1. Apa yang dulu bernama Taman Ria Senayan menjadi komersial (perdagangan, perkantoran, jasa, warna ungu). Padahal bukankah dulu Gubernur Fauzi Bowo pernah menolak rencana mall di sini dan mengatakan akan mempertahankannya sebagai ruang terbuka hijau? Masih ingat?

BfyFfauCEAETae6.jpg-large

2. Museum Nasional (warna coklat di sebelah kiri) tidak mencakup lahan perluasannya yang berbatasan langsung dengan Jalan Museum di sebelah utaranya. Sudah lama (tahun 1990an) ada perluasan Museum Nasional kita hingga ke batas Jalan Museum di sisi utaranya.

BfyF1WfCEAALsJT

3. Museum Perumusan Naskah Proklamasi jadi perumahan biasa (warna kuning) di sebelah Geraja Paulus/Ayam (warna cokat di tengah sebelah kiri/barat). Apakah ada rencana pemindahan museum tersebut?

BfxthvBCAAAR9Nm-1.jpg-large

4. Taman Tugu Proklamasi menjadi komersial (perdagangan, perkantoran, jasa, warna ungu). Bukankah “taman” seharusnya hijau?

BfxsUjDCEAEDQFj.jpg-large

5 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


04 Dec 2013

Cultural Mapping

photo copy 3

 

Budaya menghasilkan ruang; ruang turut membentuk budaya. Hubungan yang nampaknya serta-merta itu umumnya mudah terlihat dan diceritakan di dalam konteks masyarakat tradisional. Tetapi, sebenarnya bahkan di dalam kota, pun yang merupakan produk modernisasi yang cepat, hubungan tersebut nyata. Hanya saja diperlukan metoda yang lebih khusus untuk menampilkan dan memahaminya. Dan itu penting untuk merencanakan masa depan.

Ini buku baru di Pustaka RCUS. Silakan menjadi anggota Pustaka Rujak Center for Urban Studies untuk membaca di tempat atau membawa keluar.

2 Comments »

Topics: | Agent of Change: none |


17 Oct 2013

Will California Reject REDD?

California civil servants are about to make a critical decision about the future of our commons. They are considering including forest carbon offsets – known as REDD – in California’s Global Warming Solutions Act. Only Governor Jerry Brown has the power to reject REDD. This upcoming Thursday he will be awarded for his leadership on climate change. This is our moment to make our message clear: “Our forests are not for sale“.

REDD allows Californian companies to buy and use ancient forests in other countries as “sponges” for the carbon pollution of corporations such asChevron and Shell.

Indigenous groups like our friends at the Indigenous Environmental Network and Idle No More along with environmental groups like Friends of the Earth and citizens from around the world are organizing a protest in front of the hotel where the Governor will receive this award.

Stand in solidarity with the movement by sending Jerry Brown an email urging him to leave REDD out of California’s climate change law and focus on reducing emissions at source.

https://www.therules.org/en/actions/email-governor-brown-and-say-no-to-redd

If we surround him both physically and virtually, Jerry Brown will not be able to ignore the cumulative effect.

Supporters of REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) claim it will actually lead to less carbon emissions over time, although the evidence suggests the opposite[1]. Similar REDD-type projects have already harmed citizens around the world, particularly Indigenous peoples abroad, violating human rights and leading to huge land grabs and environmental destruction.[2]

This is the first time any sub-national government body has tried to launch REDD, and it could set a dangerous precedent that others around the world will then copy. Assigning an economic value to their forests puts more power in the hands of corporations and causes the upward redistribution of wealth from citizens to rich and powerful elites.

Tell Governor Brown to reject this false solution, and continue California’s legacy of bold environmental leadership by breaking away from REDD and actually reducing carbon at its source.

https://www.therules.org/en/actions/email-governor-brown-and-say-no-to-redd

Onwards!

Alnoor and /TR team with:
Indigenous Environmental Network and Idle no More

No Comments »

| Agent of Change: none |


14 Oct 2013

PKL: Bukan Urusan Perut Semata

 

IMG_3353

 

Isu PKL di DKI Jakarta tengah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Keberadaannya sering dianggap mengganggu lalu lintas, mengokupasi jalur pejalan kaki, merusak pemandangan, serta menjual produk yang berkualitas rendah maupun tak layak konsumsi. Tapi mengapa PKL ini masih bertahan dan justru jumlahnya terus bertambah? 

 

Oleh Khairunnisa dan Dinar Ramadhani

 

PKL muncul di sela-sela kota sebagai ironi. Ia hadir di pasar-pasar tradisional, gang-gang sempit, terminal, hingga sekolah-sekolah. Namun keberadaannya juga banyak ditemukan di tengah-tengah gedung-gedung megah perkantoran maupun pusat perbelanjaan dan mall-mall yang bergengsi. Ia juga memadati jalan utama dan taman kota yang menjadi tempat lalu lalang dan persinggahan bagi para citizens. Jelas, keberadaan PKL ini didukung dengan adanya kebutuhan atau permintaan dari masyarakat. Selain karena harga yang ditawarkan relatif ramah kantong, keberadaannya pun mudah dijumpai di berbagai tempat, tak harus memaksa konsumen untuk berjalan masuk menuju bangunan tertentu. Namun, keberadaan PKL ini ternyata menimbulkan perdebatan. Lokasi yang mereka pilih untuk berjualan seringkali mengganggu area pejalan kaki dan menjadi salah satu alasan penyebab kemacetan.

 

IMG_3339

PKL ada karena kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat akan produk/jajanan murah yang dapat dijangkau dengan mudah. Lebih jauh lagi jika melihat mengenai PKL, nilai-nilai apa yang membuat PKL berbeda dari penjaja yang lain?

“Jajanan pikulan atau dorongan itu punya sejarah lebih, ada nilai story telling,” (Bondan Winarno)

Salah satu nilai yang ada pada PKL adalah sejarah. Seorang pedagang sate ayam di daerah Sabang misalnya, sudah berjualan hampir 20 tahun lamanya. Bayangkan, peristiwa apa saja yang sudah ia alami sepanjang berjualan disana? Ikatan pedagang dengan suatu lokasi menjadikan mereka sebagai salah satu saksi sejarah terjadinya perubahan di lingkungan tempat mereka berjualan. “Saya udah jualan di sini berapa tahun neng, lama banget. Dulu tuh ya, jalanan tuh enggak begini”, mungkin ini menjadi salah satu kalimat yang kebanyakan dikatakan oleh pedagang saat menceritakan kisah selama ia berjualan di tempat itu.

IMG_3354

Beberapa konsumen bahkan memiliki kesan nostalgia pada PKL yang menjajakan produk/makanan tertentu, mengingatkan pada masa sekolah, kuliah, bahkan suasana pada kampong halaman. Wajar saja, sebagian besar penjaja di kaki lima ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat perkotaan yang umumnya heterogen dan multikultur akan merasakan sepenggal kampung halaman ketika mengunjungi PKL dari daerahnya. Masyarakat dari daerah lain pun tak ketinggalan, penasaran mengicip rasa kampung halaman orang bisa menjadi salah satu alasannya. Terlebih dengan harga yang murah dan dapat dijangkau semua kalangan.

Keakraban pun dapat terjalin melalui percakapan-percakapan singkat yang terjadi antara pedagang dan pembeli membuat adanya. “Tante”, “Mami”, dan “Om”, adalah sapaan-sapaan akrab yang dimiliki oleh konsumen tetap terhadap pedagang, ataupun sebaliknya pun sering ditemukan. Konsumen yang membeli makanan di PKL, akan berhubungan dengan pedagangnya secara langsung dan lebih dekat. Hal ini akan sulit ditemukan jika membeli makanan di restoran karena ada jarak antara konsumen dan pedagang.

photo (2)

 

Pada perkotaan di negara-negara berkembang, sektor informal seperti PKL ini belum cukup mendapat perhatian. Akibatnya, pelaku sektor informal ini tidak mendapatkan ruang dan menjadi kaum marjinal yang seolah harus ditertibkan. Tentu telah banyak cerita bahwa relokasi PKL tak jarang menempati lokasi baru yang sepi pembeli, sementara tempatnya berjualan dulu dibangun menjadi pasar modern megah bagi investor besar. Tak pelak, PKL ini kerap mengajukan keberatannya terhadap kebijakan penggusuran maupun relokasi. Meskipun mereka menyadari kesalahannya, tapi itu tak berarti pihak lain tidak memiliki andil dalam pelanggaran ini. PKL umunya telah membayar iuran untuk retribusi daerah berupa iuran kebersihan, keamanan, dan sewa tempat. Hal itu membuat PKL merasa berhak akan usahanya tersebut. Lalu ke mana bermuaranya iuran-iuran ini? Berdasarkan suvei yang telah dilakukan di ruas Jalan Sudirman-Thamrin, mereka mengaku iuran ini dibayarkan ke kelurahan, atau pengurus daerah setempat seperti RT/RW.

Berbeda dengan pemerintah DKI Jakarta yang terlihat masih kurang menaruh perhatian pada PKL, lain halnya di Singapura. Singapura tidak berbeda dengan Jakarta, di mana banyak orang menyukai makanan PKL, tetapi tampak perbedaan keberadaan PKL di Singapura dengan di Jakarta. Lokasi PKL di Singapura telah diatur oleh pemerintah, mereka dikumpulkan di satu lokasi untuk berjualan dengan tempat yang bagus dan rapi. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Singapura sejak tahun 1960-an.

Seperti yang sudah dikatakan bahwa PKL itu ada karena ada yang membutuhkan. Suatu kebutuhan itu muncul karena ada hal yang tidak terpenuhi, salah satu contohnya adalah bagi para pegawai. Kawasan Universitas Bina Nusantara dan Senayan City, serta kawasan Grand Indonesia adalah contoh lokasi di mana ditemukan PKL yang cukup banyak. Sebagian besar konsumen yang ditemukan di lokasi ini adalah pegawai mall setempat. Murah adalah alasan mereka mengonsumsi makanan yang dijajakan oleh PKL sebab makanan yang terdapat di tempat mereka berkerja tidak terjangkau. Makanan yang tersedia memiliki harga yang cukup mahal, sehingga makanan yang dijajakan oleh PKL menjadi alternatif terbaik bagi mereka.

 

IMG_9323

PKL telah menjadi salah satu wajah kompleksitas kota. Sektor informal yang dibina, diberi ruang, dan diintegerasikan dengan perkekonomian kota tentu dapat menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Menilik kebutuhan masyarakat dengan segala keunikan PKL yang telah disebutkan di atas, sudah seharusnya masalah PKL ini menjadi perhatian. Penanganan PKL di setiap titik pun bisa jadi amat berbeda, bergantung pada karakteristik lokasi, peralatan serta barang dagangan, serta jenis konsumennya. Penangan PKL ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi tiap perkotaan di Indonesia. Pengusutan pihak-pihak di balik PKL ini tentu akan menyebabkan benturan di berbagai tataran. Oleh karenanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak tentu amat diperlukan dalam menangani masalah PKL ini.

 

No Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


10 Oct 2013

Vladimir Antolic, the Croatian Architect who helped Masterplanning Jakarta in 1962-1965.

vladimir antolic

From 1962 to 1965 Vladimir Antolic worked as UN planning adviser in Indonesia being involved in preparing Master Plan for Djakarta and other Indonesian towns.

In the 1953, with the previous experience of the founder and the director of Croatian Urban Planning Institute as well as of Urban Planning Department of the City of Zagreb where Vladimir Antolic developed a dozen of significant postwar urban plans for Yugoslavian cities on the basis of his prewar activity in CIAM and the engagement on Zagreb regulation plan (1936), Vlado Antolic accepted the post of UN expert in newly independent Burma. From 1953 to 1958 he established the urban planning service of Burma, developed Greater Rangoon Plan and Regulation Plans for several other Burmese cities. From Burma he went to Malaysia where he worked until 1961As UN expert in Malaysia, he developed Master Plan of Kuala Lumpur as a part of Klang Valley Regional Plan. 

Ms. Marina Smokvina at Zagreb University is doing a research on Antolic’s works in Burma, Malaysia and Indonesia in the 1950s and 1960s.  She would like to get in touch with anyone interested or having information on this subject. Contact: info@rujak.org

 

Pictures:

(more…)

No Comments »

| Agent of Change: none |


26 Jul 2013

Jakarta Perlu Drainase Vertikal

 

Capture

 

Teks dan foto oleh Fatchy Muhamad (Masyarakat Air Indonesia)

Umumnya dipahami, mengatasi banjir atau genangan adalah dengan cara mengalirkannya, segera, ke sungai atau laut melewati gorong-gorong atau selokan. Cara ini termasuk  juga dilakukan pengembang perumahan atau bangunan yang hanya menyiapkan talang atap rumah dan pipa air buangan serta mengarahkan air hujan dan limbah rumah ke selokan.

Genangan atau sebenarnya “banjir lokal” terjadi akibat ruang selokan tak mampu menampung air. Hal ini bisa disebabkan karena jumlah air ke selokan bertambah banyak atau ada banyak kotoran, tanah, dan sampah yang menumpuk serta menghambat laju aliran.

Tetapi sebenarnya, semua air yang dibuang lewat “drainase horizontal” hanya akan menambah volume air di selokan yang berujung ke sungai dan berakhir di muara pantai utara Jakarta.  Akibatnya bisa dibayangkan tatkala rob atau air laut pasang, maka banjir akan menggenangi  wilayah dekat pantai.

Gagasan drainase horizontal Jakarta dimulai ketika rencana Prof  H. Van Breen dijalankan di abad 19 dengan dibangunnya Kanal Banjir Barat. Di balik tujuan untuk menggeser aliran sungai ke luar kota Batavia, telah disadari adanya potensi banjir akibat alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan teh di daerah Bogor dan Puncak .

Kemudian, dari zaman ke zaman penduduk bertambah dan pemukiman menjamur di daerah aliran sungai Ciliwung hingga Jakarta. Ruang terbuka hijau berkurang drastis. Penyerapan air hujan menjadi air tanah berkurang banyak, akibat nya muka air tanah makin lama makin jauh dari permukaan tanah dan masyarakat mengganti pompa  dengan kapasitas yang lebih besar dan lebih dalam.

Pengambilan air tanah terjadi terus menerus dan bertambah besar sejalan dengan meningkatnya konsumsi air, sementara pasokan air ke dalam bumi berkurang. Permukaan aspal, beton, bangunan melimpaskan air hujan begitu saja. Daerah aliran sungai tak lagi menyerap air hujan.

Secara umum, siklus air di bumi relatif tak berubah, pun volumenya. Air menguap ke udara, menumpuk sebagai awan, turun ke bumi menjadi hujan. Yang berubah ialah, ketika tiba di bumi, air tak banyak lagi terserap ke dalam tanah, tetapi melimpas ke permukaan.

Dalam musim hujan, mengatasi banjir dengan memperbesar  saluran atau drainase horizontal memang efektif. Tetapi, cara tersebut hanya memindahkan banjir  di daerah hulu ke arah hilir atau  ke daerah dengan permukaan yang lebih rendah dan pada akhirnya menuju ke laut. Persoalan terkait air juga muncul pada musim kemarau di mana Jakarta kekurangan air baku sampai 10 m3/ dt. Lalu apa yang harus dilakukan?

 

Capture2

 

 

Konservasi Total sebagai Solusi Jakarta

Dalam jangka pendek cara tersebut memadai, karena masyarakat butuh tindakan segera. Namun, kita juga butuh pemecahan jangka menengah dan panjang guna memecahkan masalah banjir Jakarta, sekaligus mengatasi krisis air di Jakarta.

Jawabannya adalah melalui ” konservasi total” .

Dengan Konservasi Total  ditargetkan:

Mengurangi ancaman banjir meskipun terjadi curah hujan sebesar 73 mm/ 2 jam atau 73 liter/m2/2 jam.

(Sebagai catatan, saat ini Jakarta banjir meski curah hujan baru  40 mm/2 jam atau 40 lietr/m2 /2 jam ).

Keadaan banjir Jakarta terjadi akibat tingkat penyerapan air ke dalam tanah antara 5% sampai dengan 25%. Artinya, persentase air yang melimpas atau terbuang antara 75% sampai dengan 95%.

 

Oleh sebab itu dengan aksi Konservasi Total  diarahkan supaya:

1. Penyerapan air hujan ke dalam tanah kembali ke keadaan ideal atau mendekati angka semula, antara 75% sampai dengan 95%.

2. Limpasan atau buangan air diturunkan ke angka 5% sampai dengan 25%.

 

Solusi Jakarta kita

Siapa sajakah yang musti terlibat dalam aksi Konservasi Total ? Kalau hanya Pemerintah DKI saja mungkin akan terbatas. Perlu kerja bersama seluruh pihak yang berkepentingan. Terutama peran serta segenap warga masyarakat.

Enam (6) agenda aksi Konservasi Total ) :

  1. Penghijauan dan pembuatan sumur resapan (untuk daerah Jakarta selatan  kapasitas serap 5,5 m3 / jam s/d 20 m3/jam ) di sepanjang tepi dan median jalan.
  2. Penghijauan dan pembuatan sumur resapan di masing-masing rumah warga menengah atas di Jakarta.
  3. Pembuatan sumur resapan dalam (kapasitas serap 12 m3/jam s/d 18 m3/jam ) di setiap bangunan bertingkat tinggi: kantor, hotel, apartemen dan lainnya.
  4. Pembuatan  biopori ( kapasitas serap < 0,1 m3 / jam ) di kawasan pemukiman padat yang masih memiliki halaman.
  5. Memanen air hujan dan disimpan dalam storage / basement (rain harvesting ) untuk daerah peresapan yang kecil, contoh Jakarta  Pusat dan Jakarta Utara.
  6. Pembuatan waduk resapan di Jakarta Selatan dan selatan Jakarta, selain bermanfaat untuk meredam banjir juga sekaligus tempat cadangan air di musim kemarau.

Bila sasaran aksi Konservasi Total tercapai, maka tidak saja ancaman banjir berkurang drastis, tapi sekaligus menghindarkan Jakarta dari ancaman krisis air atau kekeringan.

4 Comments »

Topics: , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


13 Jun 2013

Hak atas Kota: Hak untuk Bermukim di Pusat Kota !

 

 

 

“During my mission I have heard several times that there is no room for the poor in the city because of the high cost of land & housing. The right to adequate housing is a universal and does not belong only to the rich. Rather, it is the state obligation to prioritize vulnerable and marginalized groups. It is clear that the kampongs and the low income laborers, the street vendors and the fish market workers have been there for decades and centuries before the sky scrappers and shopping malls. So when I hear that the “poor should know their place” – I say yes, they should, – and their place is in the city center! State land should be allocated as a priority to low income housing, including in the city centers”. – Raquel Rolnik (Special Rapporteur on Adequate Housing)

 

Kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Perumahan yang Layak selama 13 hari (30 Mei – 11 Juni 2013) di Indonesia telah selesai. Di akhir kunjungannya, Raquel Rolnik melaporkan temuan awal nya kepada publik. Pada akhir tahun ini, laporan final akan selesai dituliskan dan akan dibacakan di sidang Dewan HAM PBB pada Maret 2014.

Selama kunjungan dan pemantauan Pelapor Khusus, saya berkesempatan untuk menemani kawan-kawan organisasi rakyat miskin kota di Jakarta, Surabaya dan Makassar dalam menerima kunjungannya.

Kedatangan Pelapor Khusus merupakan kunjungan formal. Seorang pelapor khusus dapat melakukan pemantauan terhadap pemenuhan hak atas perumahan yang layak di suatu negara, hanya apabila diundang resmi oleh negara yang bersangkutan.

Tulisan ini berupaya merangkum apa yang saya saksikan dan coba pahami terkait pemenuhan hak atas perumahan yang layak di ketiga kota di atas. Dalam pertemuan dengan komunitas, agenda pertemuan hampir serupa, yaitu kesaksian warga tentang pemenuhan hak atas perumahan yang layak dari pemerintah. Kesaksian tidak hanya berisikan pengaduan tetapi juga prakarsa warga di tiap kota terkait permukiman yang layak.

Dalam melakukan pemantauan dan menyusun laporannya, pelapor khusus bertemu dan berdiskusi dengan perwakilan banyak pihak seperti pemerintah (Kementrian Luar Negeri, Kementrian Perumahan Rakyat, Kementrian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, PERUMNAS, Ombudsman, dan Pemerintah Kota), akademisi, kelompok ahli, NGO dan pastinya melihat langsung di lapangan tentang praktek pemenuhan hak atas perumahan yang layak.

 

Raquel Rolnik_foto oleh M. Nawir

Raquel Rolnik_foto oleh M. Nawir

 

Kampung Jakarta: adaptasi rakyat miskin dalam perebutan ruang

Pertemuan pertama Pelapor Khusus dengan komunitas bertempat di pinggir Waduk Pluit, Jakarta pada 2 Juni 2013. Kenapa Waduk Pluit? Maksud dari kunjungan tersebut adalah menjadikan kasus Waduk Pluit sebagai gambaran di lapangan terkait pemenuhan hak atas pemukiman yang layak. Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Urban Poor Consortium (UPC) menjadi tuan rumah dalam kunjungan tersebut.

Pada kunjungan di Waduk Pluit, ada dua warga dari wilayah Muara Baru dan Kebun Tebu yang memberikan kesaksian untuk Jakarta. Ada Mak Een yang sudah mengalami lima kali penggusuran sejak dia merantau ke Jakarta di awal tahun 1970. Mulai dari penggusuran untuk kepentingan umum, hingga penggusuran untuk bangunan-bangunan privat seperti mall, apartemen, dll.  Setelah itu,  Nenek Dela yang tinggal di pinggiran Waduk Pluit menuturkan bahwa kampung di pinggir Waduk Pluit sudah terbentuk sejak tahun 1970-an. Lamanya pemukiman membentuk ikatan sosial yang kuat antar warga. Lokasi yang strategis juga menjadi dasar untuk warga menyandarkan sumber pendapatan nya pada pusat-pusat ekonomi yang tersebar sepanjang 1-2 km dari wilayah Muara Baru seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Mega Mall Pluit, RS Atmaja, RS Pluit, Pabrik-pabrik yang tersebar di Muara Baru dan Perumahan Pantai Mutiara.

Nenek Dela dalam kesaksiannya mempertanyakan mengapa hanya warga Waduk Pluit saja yang “diharuskan” pergi untuk membuat Waduk berfungsi kembali. Kalau memang ingin mengatasi banjir, menurutnya, tidak hanya pinggiran waduk yang harus dikembalikan lagi fungsi nya tetapi juga fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Pluit yang saat ini sudah berganti menjadi Mega Mall Pluit. Lalu dia mempertanyakan juga keberadaan Apartemen Laguna yang bertengger manis di dekat Waduk Pluit tetapi sama sekali tidak mendapatkan teguran dari pemerintah.

Saat ini, warga yang teroganisir dalam JRMK, bekerjasama dengan Arsitek Komunitas (ARKOM), Rujak Center for Urban Studies (RCUS) dan Arsitektur UI mencoba menawarkan konsep alternatif pembangunan rusunawa (dalam radius 500 m – 1 km) yang memfasilitasi kebutuhan dan keinginan warga. Proses konsultasi masih berlangsung dengan Pemerintah DKI Jakarta yang pada prinsip nya menyetujui tawaran konsep alternatif.

Selain warga Muara Baru dan Waduk Pluit, perwakilan warga dari Teluk Lampung dan Tulang Bawang, Lampung juga hadir dan memberikan kesaksian tentang pemenuhan hak atas perumahan yang layak di Lampung. Untuk warga Teluk Lampung, kesaksian mereka terkait dengan proyek reklamasi pesisir Lampung yang nantinya akan men-zonasikan wilayah pesisir Lampung menjadi wilayah pelabuhan, apartemen, pusat bisnis, Rekreasi/Hiburan dan Rusunawa. Warga yang puluhan tahun menetap di sana pun terancam digusur dan direlokasi ke Rusunawa.

Sedangkan untuk warga Tulang Bawang, persoalan perumahan layak terkait dengan konflik tanah antara warga (petambak plasma) dengan pengusaha yang mengklaim memiliki lahan yang ditempati warga saat ini. Perseteruan antara warga dengan pihak perusahaan kerap melibatkan kekerasan oleh negara, dalam hal ini pelibatan aparat militer. Di bulan April 2013, Ketua Forum Silaturahmi (FORSIL) Petambak Bratasena, Edi Prayitno, mengalami proses kriminalisasi oleh aparat Kepolisian.

 

Makassar : Konflik Tanah dan Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak

Kunjungan Pelapor Khusus di Makassar berlangsung pada 6 Juni 2013. Untuk agenda di Makassar, selain bertemu dengan komunitas, Pelapor Khusus juga bertemu dengan Walikota Makassar. Pertemuan dengan komunitas berlangsung di Kampung Pisang, Mancini Sombala yang difasilitasi oleh Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM).

Selain warga dari berbagai kampung di Makassar, hadir juga perwakilan warga dari Bungkutoko, Kendari, Wakil Walikota Kendari, Anggota DPRD  Makassar dan juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

Kesaksian warga dari kampung di Makassar berkisar pada konflik tanah antara warga (kampung)  dengan pengusaha atau warga lain yang mengklaim sebagai turunan kerajaan dan memiliki hak atas tanah yang dipersengketakan. 75% penguasaan tanah di kampung-kampung miskin Makassar hanya berdasarkan pada fakta-fakta penguasaan tanah secara turun temurun yang dibuktikan oleh slip pembayaran tanah, rinci (riwayat penguasaan tanah), dan bukan bukti-bukti secara terulis (sertifikat tanah).  Dalam sepuluh (10) kasus yang dipresentasikan di Makassar, pemerintah Kota Makassar gagal memediasi sebagian besar konflik pertanahan tersebut. Banyak kasus di mana kekerasan, oleh aparat kepolisian maupun preman yang disewa oleh perusaahan, diterapkan pada warga.

Kerancuan bertambah dengan kekacauan pendaftaran tanah. Adnan Buyung Azis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar menyebutkan banyak terjadi kasus di mana satu sertifikat tanah bisa diklaim dimiliki oleh tiga orang. Persoalan pendaftaran tanah juga menjadi kesulitan tersendiri bagi warga miskin dikarenakan biaya yang tinggi.

Tidak hanya itu saja, persoalan mendasar dari kasus konflik tanah yang berlarut-larut di Makassar, menurutnya, disebabkan oleh mata pisau sistem peradilan yang masih berdasarkan pada kepastian hukum dan bukan keadilan.

Kepastian hukum, menurutnya, melihat pada bukti-bukti tertulis dan tidak melihat pada fakta-fakta penguasaan tanah yang selama ini menjadi dasar bagi warga. Oleh karena nya, apabila diproses di ranah hukum, maka warga akan kalah dan berujung pada hilangnya hak bermukim.

Namun, warga yang bernaung di dalam KPRM tidak hanya memaparkan persoalan.  Sudah tiga tahun ini warga berupaya menawarkan konsep alternatif untuk persoalan tanah di Kampung Pisang, yaitu konsep berbagi lahan dengan pemilik tanah di mana warga meminta lahan sejumlah 7000 m2 (dari 3,7 Hektar tanah yang disengketakan) untuk memfasilitasi 43 KK. Konsep tersebut direncanakan warga secara partisipatif dan difasilitasi oleh ARKOM dan RCUS. Walikota Makassar hingga saat ini belum berhasil memediasi konflik tanah antara warga dengan pengusaha.  Justru Walikota meminta warga menerima tawaran pengusaha yang hanya bersedia memberikan 3000 m2. Tawaran tersebut ditolak warga karena tidak cukup memenuhi kebutuhan warga.

Selain presentasi dari Makassar, pertemuan hari itu juga diisi oleh presentasi warga Bungkutoko, Kendari. Warga yang juga merupakan anggota dari GERMIS (Gerakan Rakyat Miskin) Kendari menceritakan kisah sukses penataan partisipatif di Bungkutoko. 55 keluarga terlibat dalam proses relokasi partisipatif yang memindahkan warga sejauh 500 m dari permukiman semula. Proses relokasi dan perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif  bersama warga dan difasilitasi oleh Rujak Center for Urban Studies (RCUS) dan jaringan arsitek komunitas Yogya (Arkom-Yoga). Tanah seluas 1,8 Hektar yang disediakan oleh pemerintah tidak diberikan secara cuma-cuma. Warga menyicil untuk biaya tanah dan pembangunan rumah melalui kelompok tabungan yang dibentuk oleh warga. Setelah 20 tahun, penguasaan tanah akan menjadi Hak Milik yang sebelumnya Hak Guna Bangunan (HGB).

Paparan yang disampaikan oleh warga Bungkutoko diamini oleh Wakil Walikota Kendari yang menyampaikan bahwa proses di Bungkutoko menjadi cikal bakal pendekatan City Wide Upgrading dengan warga terlibat dalam keseluruhan proses. Diharapkan pendekatan ini dapat mengatasi persoalan kemiskinan di Kendari karena memberikan kepastian jaminan bermukim.

 

Surabaya: Pengakuan akan Inisiatif Warga

Persoalan pemenuhan hak akan permukiman layak yang  dipresentasikan di Surabaya pada 7 Juni 2013 adalah kasus pemukiman bantaran pinggir kali (Stren Kali) Wonokromo. Di sepanjang 15 km sungai, tersebar tujuh kampung (Bratang, Semampir, Kampung Baru, Gunung Sari I, Gunung Sari II, Medokan, Braya) yang tergabung dalam Paguyuban Warga Sren Kali Surabaya (PWSS). Upaya warga melawan rencana penggusuran sejak tahun 2002 berujung manis pada Oktober 2007 di mana pada saat itu DPRD Provinsi Jawa Timur menghasilkan Perda No. 5/2007 yang memberikan izin keberadaan permukiman terbatas dan mewajibkan warga untuk melakukan penataan permukiman sesuai dengan konsep Jogo Kali, sebuah konsep yang ditawarkan oleh warga dalam memberikan jaminan sebagai penjaga kelestarian lingkungan sungai. Melalui konsep tersebut, warga ingin melawan stigma bahwa warga yang tinggal di bantaran sungai merupakan penyebab limbah yang mencemari sungai. Konsep Jogo Kali mensyaratkan warga untuk mundur 3-5 m dari bibir sungai (untuk jalan inspeksi) dan menghadapkan rumahnya ke arah sungai. Selama dua tahun terakhir, warga, secara swadaya dan gotong royong telah berhasil memperbaiki lingkungan di sepanjang sungai.

Terlepas dari prakarsa yang dilakukan warga secara mandiri, pengakuan dari Pemerintah Daerah berupa legalisasi lahan baik dalam bentuk sertifikat komunal maupun individu belum ada hingga saat ini. Warga juga masih bisa mendapatkan ancaman penggusuran sewaktu-waktu karena belum pastinya pengakuan hak bermukim di sana.

Selain paparan untuk kasus stren kali, warga juga berbagi cerita tentang Surat Ijo, yaitu bentuk surat sewa tanah di mana warga secara rutin membayar biaya sewa kepada Pemerintah Kota. Surat Ijo biasanya dimiliki dalam rentang waktu yang cukup lama. Memiliki surat Ijo tidak berarti memberikan rasa aman bermukim kepada warga karena sewa dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Pemerintah. Dalam pertemuan dengan Pelapor Khusus, warga yang memiliki Surat Ijo bertutur bahwa saat ini Pemerintah Kota Surabaya berniat mengalihkan Surat Ijo kepada warga. Artinya, warga akan memiliki kepastian bermukim. Dalam pertemuan tersebut, warga meminta Pelapor Khusus untuk mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk mensegerakan rencana peralihan kuasa atas tanah tersebut.

 

Pelajaran dari Lima Kota

Dari kasus yang disampaikan kelima kota di atas (Lampung, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Kendari) dapat dilihat bahwa upaya Pemerintah dalam penyediaan permukiman untuk warga miskin masih belum cukup. Dalam pemaparannya di setiap pertemuan, Raquel Rolnik menekankan bahwa Hak atas Perumahan yang layak tidak boleh ditafsirkan dalam artian sempit tetapi mencakup penjaminan akan: (a). Hak milik (b). Tersedianya layanan dasar (sarana dan prasarana) (c). Keterjangkauan (d) kelayakhunian (e). Aksesibilitas (f) lokasi dan (g). Kesesuaian budaya.

Apa yang terjadi di lima kota menggambarkan pendekatan pemerintah dalam penyediaan permukiman untuk warga miskin, yaitu :

  1. Terkait Ruang. Dalam hal penyediaan ruang untuk pemukiman warga miskin, yang terjadi di hampir setiap kota besar di Indonesia adalah peminggiran warga miskin dari pusat kota melalui prioritas pemanfaatan ruang di pusat kota untuk pembangunan seperti mall, superblok, dan pusat bisnis. Tidak hanya itu, kawasan pinggiran pantai yang lekat dengan kehidupan nelayan pun berganti rupa menjadi waterfront city. Keberpihakan kepada investasi dan pembangunan masif akhirnya meminggirkan warga miskin dari pusat kota dan ditampung dalam mekanisme yang disebut Rusunawa.
  2. Terkait pendekatan. Alih-alih melibatkan warga dalam perencanaan kota, sebagaimana direkomendasikan oleh Pelapor Khusus, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam penyediaan perumahan untuk warga miskin adalah stigmasisasi (pemberian label sebagai warga liar; pembuat masalah; dll), diskriminasi, penggusuran dengan kekerasan dan bahkan kriminalisasi.

Warga miskin  yang terorganisir telah bekerjasama dengan kelompok-kelompok lain (akademisi, kelompok keahlian, lembaga bantuan hukum, dll) untuk mendukung kasus mereka dan untuk mengusulkan solusi alternatif atas persoalan yang ada.

Urban Poor Consortium (UPC), Arsitek Komunitas (ARKOM), Rujak Center for Urban Studies (RCUS), Universitas Petra, Universitas Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar adalah sebagian dari banyak pihak yang telah bekerja sama dengan kelompok miskin di lima kota (Lampung, Jakarta, Makassar, Kendari dan Surabaya).

Pendekatan Pengorganisasian, Advokasi dan Jaringan telah diterapkan oleh JRMK, FORSIL, KPRM,  GERMIS dan PWSS untuk mengusulkan alternatif solusi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD.

 

Beberapa dari mereka telah cukup berhasil seperti:

1. Surabaya dengan lahirnya Perda No.5/ 2007 tentang pemukiman di tepi sungai

2. Perencanaan Partisipatif & Relokasi 55 keluarga di Bungkutoko Kendari

 

Dan beberapa masih berjuang untuk meyakinkan pemerintah, seperti:

1. Konsep alternatif untuk Relokasi dan perencanaan partisipatif di Waduk Pluit, Jakarta

2. Konsep Alternatif berbagi lahan di Kampung Pisang, Makassar

3. Advokasi untuk perumahan dan tanah di Lampung

 

Menurut saya, hal ini merupakan pertanda baik, mengetahui bahwa warga miskin terhubung dengan beragam pemangku kepentingan lain dan secara bersama mengusulkan solusi alternatif (bukan hanya menggambarkan masalah) kepada pembuat kebijakan. Warga yang terorganisir telah membuktikan bahwa mereka berhasil bekerja secara swadaya, bergotong royong dan bertahan dari pendekatan pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat miskin.

Sebagaimana disampaikan Raquel Rolnik dalam temuan awalnya, bahwa menjadi tugas pemerintah lah untuk memastikan adanya ruang bagi warga miskin dengan pendekatan utama yaitu, mengakui hunian yang sudah ada saat ini, misalnya dengan cara penataan kampung (site upgrading); mengakui inisiatif kolektif warga;  serta menjadikan kampung sebagai bagian dari perencanaan kota.

 

 

 

1 Comment »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


22 May 2013

Memproduksi Pengetahuan itu Hak Semua Orang

1.Workshop penentuan isu dan tokoh kampung - Awal 2013

Dinamika Penggalian Pengetahuan di Kampung Bustaman. Oleh Anastasia (Ami) Dwirahmi.

Beberapa bulan terakhir, warga Kampung Bustaman memiliki kesibukan baru. Di sela-sela kegiatan pemotongan kambing dan pengelolaan sanimas, remaja dan tetua kampung membuka-buka album foto lama, menelusur arsip kampung dan menceritakan kenangan-kenangan mereka. Pengetahuan mengenai kampung dikumpulkan dan akan didistribusikan baik ke dalam maupun ke luar. Program ini merupakan kolaborasi warga dengan beberapa komunitas di Semarang yang tetarik pada isu kampung.

Kebanyakan penelitian dilakukan oleh peneliti, tanpa melibatkan warga sama sekali. Warga hanya menjadi objek yang ditanyai dan diberi lembar kuesioner. Namun kali ini, warga terlibat cukup aktif untuk mengenal kembali sejarah mereka.

Ketika mendengar kata sejarah, ada beberapa warga yang merasa enggan untuk terlibat. Bagi mereka, kata itu terlalu berat dan mereka merasa tidak punya pengetahuan sama sekali. Maka yang pertama kali dilakukan adalah memetakan tema penelitian yang sekiranya lebih bisa diterima oleh warga, tetapi tidak menghilangkan misi untuk menggali sejara kampung.

Akhirnya setelah sekitar satu bulan mengadakan pertemuan informal dengan ketua RT, RW dan para remaja, ditentukan 6 buah tema turunan dari tema besar sejarah kampung. Tema-tema tersebut adalah : Profil remaja, Mushola, Rumah Pemotongan Hewan, Sanimas, Tokoh Bustaman, dan Pedagang. Metodenya para remaja akan menjadi ‘peneliti’ bagi kampung mereka sendiri dan mewawancarai orang tua mereka.

Untuk itu, remaja dibekali dengan teknik-teknik sederhana untuk menggali dan mendokumentasikan informasi. Tim UGD Semarang mengundang beberapa praktisi surat kabar dan televisi untuk berbagi pengetahuan pada para remaja mengenai teknik wawancara, pembuatan video dan pengolahan data.

Setelah mendapat pembekalan, remaja mulai bekerja dengan didampingi oleh beberapa fasilitator  untuk membantu mereka memecahkan masalah yang mereka temui selama melakukan penelitian ini. Mereka melakukan kegiatan ini sejak bulan Januari-April 2013. Mulai dari mewawancara tokoh kampung, mencari foto-foto lama, sampai digitalisasi arsip kampung.

Beberapa kendala bisa dipetakan dari metode seperti ini. Yang pertama adalah sulitnya membuat warga merasa terlibat dengan program ini. Mungkin karena warga terbiasa dengan ‘pendatang’ yang membawa uang segar dan melakukan proyek fisik. Sehingga ketika tim UGD datang dengan membawa tugas untuk mereka, warga sedikit malas ikut serta. Kedua adalah waktu. Para remaja harus berbagi dengan kegiatan sekolah dan pekerjaan mereka (karena banyak dari mereka yang juga bekerja).

Masalah ketiga adalah problem internal kampung. Ada beberapa gap yang terjadi, baik di antara remaja kampung maupun antara remaja dengan warga senior. Tapi tidak disangka-sangka, masalah yang terakhir ini cukup bisa diselesaikan dengan adanya program dari tim UGD. Beberapa kali kami berusaha mengupayakan dialog antara remaja dan para orang tua. Hasilnya adalah, Ikatan Remaja Bustaman yang sudah lama vakum kini bisa hidup kembali.

Setelah penelitian selama 4 bulan tersebut, data yang telah dikumpulkan diolah menjadi beberapa tulisan naratif mengenai kampung. Tulisan-tulisan inilah yang nanti akan dijadikan panduan untuk berkarya bagi seniman yang terlibat dalam festival Tengok Bustaman. Maksud dari penyelenggaraan festival ini, selain untuk menandai selesainya program Kampung Bustaman, juga untuk menyampaikan hasil penelitian warga dengan cara kreatif untuk menarik perhatian anak muda di Kota Semarang.

20130208_164309

No Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


20 Mar 2013

Partisipasi Warga : dari Pojok Utara hingga Ujung Selatan Jakarta

IMG_0314

 

Penataan Waduk Pluit

Perkara banjir yang terjadi di pertengahan Januari lalu masih membawa cerita bagi ribuan keluarga yang menetap di pinggiran Waduk Pluit. Sejak banjir besar yang melanda wilayah Pluit dan sekitarnya selama hampir satu minggu, warga yang tinggal di pinggiran Waduk Pluit menjadi sorotan banyak pihak.

Kali ini, keberadaan mereka lebih dipersoalkan dibanding sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta langsung mengambil langkah tegas, merencanakan program revitalisasi waduk Pluit dan merelokasi warga ke rumah susun, salah satunya adalah Rumah Susun Marunda.

Program Gubernur DKI Jakarta merupakan respon atas banjir yang disinyalir karena berkurangnya kapasitas waduk yang semula 80 Ha menjadi 60,2 Ha. Seluas 19,8 Ha telah berubah menjadi kampung yang menampung ribuan warga. Berkurangnya kedalaman waduk juga dianggap sebagai penyebab menurunnya kapasitas waduk.

Persoalan banjir, analisa penyebab dan solusinya tidak bisa disederhanakan begitu saja. Warga pinggiran waduk pun mempertanyakan hal tersebut. Dalam diskusi yang diadakan di balai warga Marlina, Muara Baru pada 3 Februari 2013, warga secara kritis merespon paparan yang disampaikan oleh Elisa Sutanudjaja terkait persoalan banjir Jakarta.

Salah satu warga dari Kebun Tebu mempertanyakan mengapa reaksi untuk penanggulangan banjir hanya disasarkan kepada warga yang menempati wilayah hilir. Ibu Tum, dari blok B Kebun Tebu, mempertanyakan mengapa hal yang sama tidak dilakukan terhadap praktek pelanggaran tata ruang di wilayah hulu Jakarta?

Seorang Ibu Muda dari Kebun Tebu juga bertanya, dengan sedikit emosi, bahwa apakah dengan direvitalisasinya Waduk Pluit dan direlokasinya ribuan warga dari pinggiran waduk dapat menjawab persoalan banjir Jakarta? Apakah dengan itu Jakarta terjamin bebas banjir?

Pertanyaan kritis dua Ibu warga Kebun Tebu di atas sebetulnya merupakan refleksi bahwa persoalan banjir memang kompleks, memerlukan solusi yang komprehensif, dan yang paling penting, tidak tebang pilih.

Terkait banjir, warga Kebun Tebu yang hadir dalam diskusi  menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari persoalan. Tetapi, terkait dengan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, warga bersedia juga untuk menjadi bagian dari solusi.

Salah satu hal yang ditekankan oleh warga adalah adanya upaya komunikasi atau konsultasi publik untuk perumusan solusi atas banjir Jakarta. Dalam hal ini, warga minta dilibatkan dalam proses dan bukan hanya menjadi objek dari program.

Niatan warga untuk menjadi bagian dari solusi diwujudkan dengan mendatangi Balaikota Jakarta pada 5 Februari 2013.  Bersama Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Urban Poor Consortium (UPC), warga menemui Gubernur DKI Jakarta, yang kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu :

  1. Bahwa tawaran pindah ke Rumah Susun Marunda hanya untuk warga yang bersedia dan tanpa paksaan
  2. Bahwa Gubernur DKI Jakarta setuju pendekatan penataan kampung, tetapi tidak di atas waduk dan alternatif lain adalah pindah ke lahan kosong terdekat.
  3. Bahwa warga diminta untuk membuat usulan kepada Gubernur DKI Jakarta.

Merespon tantangan dari Gubernur untuk membuat usulan, warga pun secara bersama merumuskan usulan penataan kampung. Bekerja bersama Arsitek Komunitas (ARKOM) dan Rujak Center for Urban Studies (RCUS) warga hadir dengan beberapa usulan yang disampaikan pada pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta pada 4 Maret 2013.

Dalam pertemuan tersebut, Nenek Della, dari Kebun Tebu, menyampaikan usulan penataan permukiman Waduk Pluit dijadikan sebagai bagian dari penataan waduk. Menurutnya, warga merupakan aset kota. Jika warga dipindahkan jauh dari lokasi semula maka yang rugi bukan saja warga tetapi juga tempat pelelangan ikan (TPI) dan perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar Muara baru.  Perusahaan tersebut bisa kehilangan tenaga kerja karena sebagian besar karyawan adalah warga Waduk Pluit. Usulannya, penataan dilakukan in-situ (di tempat) dengan cara per-segmen.

Karto, warga blok B Kebun Tebu, menambahkan bahwa untuk kebutuhan penataan, warga sudah melakukan pendataan secara partisipatif. Namun, pendataan belum selesai. Sampai hari ini warga yang sudah terdata adalah 1200 KK dari total 6000 an KK yang tinggal di 28 blok di Kebun Tebu.

Menurut Karto, pendataan mengalami hambatan dari sebagian pimpinan RT dan para pemilik kontrakan yang kepentingannya terganggu. Para pemilik kontrakan lebih setuju ganti rugi karena lebih menguntungkan. Konsep penataan yang diusulkan akan menghilangkan aset mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, JRMK-UPC mengusulkan ada tim gabungan dari kelurahan dan JRMK-UPC untuk melakukan pendataan bersama.

Atas usul warga, Gubernur merespon bahwa Waduk Pluit tetap harus steril dari permukiman. Gubenur Jokowi setuju untuk dilakukan pendataan bersama antara UPC-JRMK dengan kelurahan Penjaringan. Gubernur kemudian memerintahkan penjadwalan pertemuan lanjutan antara UPC-JRMK dengan Walikota Jakarta Utara, Camat Penjaringan dan Lurah Penjaringan untuk membahas hal tersebut.

 

Pertemuan selanjutnya terjadi pada 6 Maret 2013 di Kantor Walikota Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan JRMK, UPC dan Rujak mempertegas pentingnya pendataan partisipatif bersama  warga yang tinggal di Kebun Tebu. Dengan data yang dimiliki, pendekatan kebijakan yang dipilih dapat lebih solutif. Semisal, dari pendataan partisipatif sementara yang telah dilakukan, terdata bahwa warga di Kebun Tebu bekerja di sektor informal dan menyandarkan hidupnya pada pusat ekonomi di sekitar wilayah Muara Baru semisal Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik-pabrik, Pelabuhan Sunda kelapa, Rumah Sakit (Pluit dan Atmajaya), Mall (Pluit Junction, Mega Mall Pluit, Emporium) dan juga hunian di sekitar Waduk Pluit (Apartemen Laguna, Pantai Indah Kapuk, dan Pantai Mutiara). Dari pendataan sementara, terungkap bahwa kegiatan ekonomi warga Kebun Tebu berjarak dalam radius 1-3 km dari Waduk Pluit.

Oleh karena itu, pendataan yang sejelasnya menjadi sangat penting karena dengan dasar data yang jelas, pemerintah, setelah berkonsultasi dengan warga, dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat.

Dalam pertemuan dengan Walikota Jakarta Utara disampaikan usulan dari warga, JRMK, UPC dan Rujak untuk adanya tim gabungan antara pemerintah dengan warga dan organisasi pendamping untuk melakukan pendataan partisipatif yang dikuatkan dengan SK Gubernur sebagai awalan proses penataan partisipatif.  Saat ini, warga masih menunggu tindak lanjut dari pertemuan tersebut.

 

SPBU di Pemukiman dan Pelanggaran Hak Warga

 

Dari pojok Utara Jakarta, kita bergeser ke Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Hampir dua tahun terakhir ini, Rujak bekerjasama dengan kelompok warga yang berasal dari dua wilayah, yaitu Kedoya Utara dan Cempaka Putih Timur. Setelah hampir 2 tahun mengupayakan penyelesaian, warga mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama Asisten Pembangunan DKI Jakarta pada 4 Februari 2013. Asisten Pembangunan, selaku fasilitator juga mengundang SKPD terkait seperti Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas P2B, Dinas Tata Ruang, dll.

Inti dari pertemuan tersebut adalah menindaklanjuti keluhan warga atas pelanggaran hak warga terkait terbitnya izin untuk beroperasinya SPBU Total di Kedoya Utara dan SPBU Pertamina di Cempaka Putih Timur. Keluhan warga terkait dengan terbitnya izin tanpa adanya tanda tangan izin gangguan dari warga di sekitar lokasi SPBU.

Dari paparan warga, terungkap bahwa ternyata izin tersebut dipalsukan. Tanda tangan yang ada di dokumen perizinan ternyata bukanlah milik warga terkait. Pemalsuan tanda tangan dalam izin ini diperparah dengan lemahnya sistem verifikasi dari lembaga penerbit izin (operasional dan izin mendirikan bangunan) yaitu Dinas Perindustrian&Energi dan Dinas P2B atas terbitnya izin gangguan yang dikeluarkan oleh Dinas Satpol PP.  kedua Dinas pemberi izin tetap pada keyakinan bahwa izin yang dikeluarkan telah memenuhi syarat administratif. Yang disayangkan adalah, kedua dinas terkait tidak memverifikasi muatan atau syarat substantif dari izin tersebut, yaitu kesediaan warga. Pada pertemuan tersebut, Dinas Satpol PP tidak dihadirkan sehingga forum tidak bisa mengklarifikasi atas terbitnya izin gangguan dengan tanda tangan palsu.

Pelanggaran Hak yang meresahkan warga selama 2 (dua) tahun terakhir ini tidaklah akan semakin berlarut apabila pemerintah jeli sejak awal dan benar-benar mendengar suara warga. Rencana pembangunan SPBU di tengah permukiman kedua wilayah di atas telah sejak awal ditolak warga. Terkait rencana pembangunan SPBU, ada UU Gangguan tahun 1926 yang melindungi warga dari rencana pembangunan atau kegiatan usaha yang dikhawatirkan merugikan dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Melalui ketentuan dalam UU Gangguan, warga sekitar harus dimintakan izin. Hal ini lah yang dilanggar dalam kasus beroperasinya SPBU Total di Kedoya Utara dan SPBU Pertamina Cempaka Putih Timur.

Penolakan warga bukan tanpa alasan. Berdasarkan temuan ilmiah Ilmu Kesehatan Lingkungan, jarak aman keberadaan tangki pompa bensin adalah 100 m. Dalam radius tersebut, uap bensin yang menyebar membahayakan dan dapat menimbulkan potensi kanker darah (Leukimia) untuk balita.

Untuk wilayah Cempaka Putih Timur, kerentanan akan bahaya bertambah dengan adanya banjir yang kerap melanda willayah Cempaka Putih setiap musim penghujan. Pada pertengahan Januari lalu saja, tumpahan bensin/solar dapat masuk ke dalam rumah terbawah oleh banjir yang menggenangi rumah warga.

Dari diskusi tersebut, pihak Asisten Pembangunan menjanjkan pertemuan lanjutan dengan dinas terkait, warga dan juga operator SPBU. Sehingga, diharapkan akan ada solusi lebih lanjut.

Namun, hingga hari ini, belum ada kejelasan dari pihak Asisten Pembangunan DKI Jakarta terkait persoalan di atas. Hingga hari ini, warga dan Rujak belum mendapatkan undangan pertemuan sebagaimana dijanjikan.

 

Pondok Indah, Riwayatmu Kini..

 

Beberapa bulan belakangan ini warga Pondok Indah yang tergabung dalam lima RW (disebut sebagai Panca RW) berkumpul dan membahas tentang penurunan kualitas lingkungan yang terjadi di kawasan Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang.

Oleh warga, pengembangan kawasan Pondok Indah dianggap sudah melenceng dari rencana semula. Warga mengganggap hal ini terjadi karena adanya pembiaran dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini alih fungsi peruntukan lahan, yang menyebabkan terjadinya kemacetan, dll dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan yang asri.

Kawasan Pondok Indah memiliki banyak bangunan besar berupa bangunan perkantoran, plaza niaga, mall, apartemen dan sekolah-sekolah bertaraf internasional, yang kesemuanya mengandalkan jalan-jalan di kawasan pemukiman Pondok Indah. Belum lagi kelanjutan pembangunan yang diinisiasi oleh PT. Metropolitan Kencana Tbk dalam rangka membangun super blok yang mengabaikan aspek infrastruktur dan tidak mempedulikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Proyek raksasa ini dianggap sangat berlebihan bagi lingkungan yang sangat terbatas.

Penolakan warga terhadap rencana pembangunan super blok yang dimotori oleh PT. Metropolitan Kentjana Tbk bukan tanpa sebab. Rencana pembangunan Pondok Indah Town Center (PITC) terutama rencana pembangunan mal sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) hotel bertaraf internasional, 8 (delapan) menara gedung perkantoran, 11 (sebelas) menara apartemen, dan pusat hiburan dikhawatirkan akan membawa dampak lingkungan yang lebih buruk untuk kawasan Pondok Indah dan sekitarnya.

Warga yang tergabung dalam Panca RW juga menekankan bahwa rencana tersebut bertentangan dengan RTRW DKI Jakarta 2030 dalam kaitannya dengan upaya peeningkatkan daya dukung lingkungan hidup Jakarta dan membebaskan Jakarta dari bencana banjir, krisis air bersih, dan polusi udara.

Kekhawatiran warga juga beralasan, sebab, dalam perencanaan sebagian dari super blok, yaitu pembangunan Pondok Indah Mall 1 dan 2 yang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) nya disetujui oleh mantan Gubernur Sutiyoso pada tahun 2007, tidak ada pelibatan warga sama sekali.

Persetujuan RTBL yang akhirnya mewujud pada terbitnya dokumen AMDAL dan izin pembangunan, tidak melibatkan warga. Padahal, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, partisipasi warga dalam penataan ruang menjadi hak dasar.

Terkait AMDAL, diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa warga haruslah dilibatkan melalui proses konsultasi publik dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Sehingga, tidak seperti saat ini di mana warga menjadi saksi atas menurunnya kualitas lingkungan hidup di kawasan Pondok Indah.

Penurunan kualitas lingkungan juga tidak disikapi secara pasif oleh warga. Justru warga secara proaktif mengorganisir diri dan melakukan serangkaian kegiatan positif untuk perbaikan lingkungan di kawasan Pondok Indah. Salah satu organisasi yang sangat aktif dalam mempelopori kegiatan perbaikan kualitas lingkungan adalah Komunitas Hijau Pondok Indah (KHPI).

Dalam pemberitaan di Jakarta Post pada 15 Maret 2013, pihak Dinas Tata Ruang menyatakan bahwa saat ini RTBL dari rencana Super blok sedang dalam proses review 5 tahunan. Warga dan juga Rujak menganggap bahwa ini merupakan momen yang tepat untuk pelibatan warga terkait izin yang sudah diberikan. Artinya, apabila izin ingin dilanjutkan maka harus ada upaya perbaikan lingkungan yang komprehensif. Selain itu, harus juga ada rencana meminimalisir dampak dari pembangunan lanjutan yang sudah direncanakan.

Apabila, PT Metropolitan Kentjana  Tbk tidak dapat memenuhi hal di atas, maka patutlah izin tersebut dipertimbangkan untuk dibatalkan. Tujuan dari ketentuan AMDAL adalah memagari proses pembangunan agar tidak membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Secara prinsipil ia tidak menolak pembangunan, dalam hal ini pembangunan ekonomi, namun ia dimaksudkan untuk melindungi aspek-aspek yang mungkin terdampak dari proses pembangunan yang terjadi.

Sama halnya dengan ketentuan izin gangguan dalam kasus SPBU, yang bertujuan untuk melindungi warga dari dampak negatif yang mungkin dimunculkan dari pembangunan SPBU di tengah pemukiman.

Ketiga kasus di atas, menunjukan bahwa warga secara aktif berupaya mendorong pelibatan dirinya dalam proses pembangunan di kota Jakarta. Apa yang terjadi di kawasan Waduk Pluit, Kedoya Utara, Cempaka Putih dan Pondok Indah menunjukan pentingnya melibatkan warga dan menjadikan warga sebagai bagian dari pengelola kota, suatu hal yang semestinya.

 

 

2 Comments »

Topics: , , , , , , , , , | Agent of Change: none |