Editorial


20 Aug 2015

Tata Ruang dan Angkutan Umum di Jabodetabek

Tata Ruang dan Angkutan Umum Jabodetabek

Setiap hari bertambah 1.600 mobil dan 4.500 motor di Jakarta. Dalam masa 2001 – 2004, kemacetan menyebabkan kerugian 5,5 Triliun rupiah. Perjalanan dari Slipi Kemanggisan ke Menteng memakan waktu lebih dari 1 jam dengan angkutan umum. Dengan kendaraan pribadi, setengah jam lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan hanya 1/3.

Suburbanisasi merupakan pembangkit utama kemacetan. Jumlah perjalanan dari wilayah Bodetabek ke Jakarta meningkat lebih dari 1,5 kali dalam masa 8 tahun, yaitu dari 743.000 pada tahun 2002, menjadi 1.105.000 pada tahun 2010. Tidak terpadu nya tata ruang dan sistem angkutan umum merupakan sebab utama kemacetan Jakarta.

30 halaman berikut ini menjelaskan persoalan Tata Ruang dan Angkutan Umum di Jakarta (disusun oleh Mahasiswa Magang, Muhammad Amri Yahya)

 

No Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


02 Jun 2015

Lagi-lagi Penggusuran

 

Repro: www.lensaindonesia.com

Repro: www.lensaindonesia.com

Lagi-lagi Penggusuran!

Jika dibandingkan dengan kelas menengah yang bawelnya minta ampun: minta dibuatkan jalan tol, transportasi masal, pusat perbelanjaan untuk memenuhi kegiatan konsumsinya, sekolah taraf internasional, subsidi bahan bakar, taman bertema, festival2 tiruan luar negeri, dll….

Masyarakat miskin kota, adalah kelompok masyarakat yang paling mandiri, paling tidak menuntut, dan paling tidak merepotkan. Dari negara, mereka hanya minta terpenuhinya kebutuhan dasar untuk hidup yang tidak bisa diselenggarakan oleh individu, yakni ketersediaan bahan pokok, jaminan kesehatan dasar (bahkan kalau sakitnya udah rumit pun mereka biasanya ikhlas aja dan menganggapnya sebagai takdir), serta keamanan untuk berusaha dan bertempat tinggal…. Bangunannya, mereka bikin sendiri, tanpa subsidi. Tanahnya ilegal? Ya emang mau darimana lagi caranya bisa tinggal? Beli tanah yang harganya 10 juta semeter? dari penghasilan yang cuma 2-3 juta sebulan?

Mereka saat ini dalam tekanan hebat untuk disingkirkan dari pusat aktifitas kota…. Karena dianggap bikin kotor? Karena tidak punya sertifikat tanah.. lalu dianggap melanggar peraturan.. karenanya ilegal… karenanya kriminal.. karenanya rumah2nya harus dibongkar, disingkirkan…

Lalu difitnah menjadi penyebab utama banjir jakarta? Sekarang secara rasional gw tanya, mana yang lebih bikin banjir kota ini… rumah2 tripleks dan seng, sebagian besar berbentuk panggung, dengan luas masing-masing tidak lebih dari 20 m2 dihuni tapi bisa sampai 6 orang…. Bandingkan dengan rumah beton di kelapa gading, pluit, pondok indah yang luasnya masing-masing sekitar 400 m2, halamannya disemen buat carport, dan hanya ditinggali paling 4 orang.. itu juga yang 2 orang pembantu…

Emang pernah kebayang, kalo mereka yang disebut “miskin kota” ini akhirnya benar-benar tersingkir dari pusat kota.. Apa yang akan terjadi? Lo udah siap kalo ga ada lagi yang bisa jual makan siang enak seharga 10-20 rb rupiah per porsi? Atau pas makan di restoran harus melayani diri sendiri? Ga ada satpam, pelayan toko, petugas kebersihan, pemadam kebakaran, suster, tukang ledeng, dll…

Semua kegiatan konsumsi kelas menengah, itu bergantung pada kesediaan kelas masyarakat bawah untuk memperoleh imbalan gaji rendah. Mereka hanya dipanggil ketika dibutuhkan jasanya, tapi disingkirkan hak-haknya untuk punya tempat tinggal di dekat tempat kerja. Kenapa harus dekat? karena gaji / pendapatan mereka tidak cukup untuk membayar ongkos transportasi jika rumah mereka jauh! 60 % pendapatan mereka habis untuk biaya makan, lalu 10 % hiburan, dan 30 % mereka kirim ke sanak keluarga di kampung halaman.

Disediakan rusunawa, katanya hunian murah bersubsidi… tapi lokasinya jauh banget… marunda! Lo pernah ga ke marunda? Ke pusat kota harus naik ojek, yg akhirnya mahal-mahal juga…

Nah, mulai sekarang.. Siapapun yang bilang bahwa penggusuran dengan kekerasan terhadap kaum “miskin” kota itu perlu dan wajar… mendingan lo beli tiket sekali jalan ke singapura, ngelamar jadi warganegara sana, dan jangan balik-balik lagi ke jakarta… ok?

AH.

1 Comment »

| Agent of Change: none |


11 May 2015

UNDANGAN PROPOSAL : URBANISME WARGA

Formulir:

https://www.dropbox.com/sh/8va03vntzpixgcp/AABHgpHCE2_1TrSMldi-XBsMa?dl=0

 

draft poster Urbanisme WargaR2-2

 

Setiap warga kota berhak mengembangkan pengetahuan dan gagasan tentang kota. Kelestarian dan masa depan kota-kota tergantung pada kemampuan kota menyerap dan mendayagunakan kehendak, kreativitas dan kontribusi tiap-tiap warganya.

Program Urbanisme Warga (Citizen Urbanism) adalah program 30 bulan, di 5 (lima) kota terpilih, mendorong produksi-bersama pengetahuan perkotaan setempat dan memanfaatkannya bagi perubahan kebijakan perkotaan.

Informasi selengkapnya dan formulir proposal dapat diperoleh dengan klik di sini.

Hanya proposal yang diajukan dengan mengisi tiga formulir proposal yang akan dipertimbangkan.

 

Kontak:

Edhis Subhana

[email protected]

+62-2131906809

Gedung Ranuza Lantai 2, Jalan Timor No. 10, Jakarta 10350.

 

No Comments »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


07 Oct 2014

Bencana Itu Dimulai Hari Ini

petisi tanggul jakarta

 

Text oleh Andesha Hermintomo

 

Perlu dipahami, bahwa kami tidak menolak pembangunan, penciptaan lapangan kerja, stimulus pertumbuhan ekonomi, peningkatan kondisi sarana dan prasarana, ataupun penanganan banjir di ibukota Jakarta.

Yang kami tolak adalah pola pembangunan yang perencanaannya tidak melibatkan aspirasi warga, tidak melalui kajian dampak lingkungan hidup, memiliki keberpihakan kepada kepentingan golongan ekonomi kuat dan mengabaikan yang lemah.

Kami juga merasa berkewajiban untuk memberikan peringatan akan beberapa prioritas pembangunan yang sangat vital namun belum terlaksana seperti peningkatan prasarana angkutan umum, penyediaan air bersih bagi 54% populasi jakarta yang belum memperoleh layanan PAM, penyediaan hunian layak bagi ratusan ribu warga miskin kota, dan sistem drainase kota yang buruk.

Kami berpendapat bahwa proyek tanggul raksasa yang disertai proyek reklamasi skala masif serta pembangunan kawasan komersial dan residensial mewah yang diperkirakan akan menghabiskan dana pembangunan sebanyak Rp.600.000.000.000.000,00 (enam ratus triliun rupiah) tidak mengatasi masalah-masalah paling krusial yang dihadapi oleh warga jakarta setiap saat tersebut.

Meski digaungkan sebagai solusi atas bencana ekologis berupa penurunan tanah, keterbatasan lahan dan kekurangan cadangan air tawar, namun tanpa menggunakan prinsip kehati-hatian dan metode partisipatif, sangat besar kemungkinan proyek raksasa untuk membangun tanggul dan kawasan reklamasi di teluk jakarta hanya akan melahirkan bencana-bencana sosial dan ekologis yang baru seperti sedimentasi muara sungai, terancamnya kelestarian hutan mangrove, dan kurangnya hunian bagi masyarakat ekonomi lemah.

Bencana itu dimulai hari ini, dan hanya upaya nyata dari warga untuk menyuarakan aspirasinya yang bisa menghentikannya.

https://www.change.org/p/joko-widodo-menolak-adanya-tahapan-pembangunan-dari-proyek-tanggul-raksasa-jakarta-national-capital-integrated-coastal-development-tanpa-amdal-dan-dengar-pendapat-warga-terdampak#

No Comments »

| Agent of Change: none |


25 Aug 2014

Elevated Toll Road Construction in Sprawling Megacities: A Summary of Issues and Potential Externalities

sumber: tempo.co.id

sumber: tempo.co.id

Text by Christoper kelly*

 

“Widening roads to ease congestion is like trying to cure obesity by loosening your belt”

 (Roy Kienitz 1998, Executive Director of Surface Transportation Policy Project)

 

  • Urban Sprawl is one of the most serious problems in Jakarta, causing worsening traffic, lack of access to municipal services, and economic inefficiency. In short, urban sprawling reduces the benefits commonly associated with city living, and is likely to be worsened by the construction of elevated toll-highways.
  • Elevated highways in the USA, Australia, India, Korea and elsewhere have been blamed for falling living standards and house prices in the surrounding areas, generating ongoing sprawl at the urban fringe by those seeking to escape high levels of pollution, ongoing construction and road surface run-off.
  • This suburban displacement of populations will:

1.    Increase the number of cars on the roads by limiting car-sharing initiatives between more dispersed colleagues and increasing the number of individuals depending on private vehicles to commute to work.

2.    Increase journey times and potentially widen the range of current traffic backlogs.

3.    Increase the costs of introducing an effective mass transit system, by raising construction costs whilst offering limited access to highly dispersed areas.

4.    Reduce funds available to construct such mass transit systems

5.    Reduce access to the current commuter-transit systems, undermining their financial viability.

6.    All of these factors will combine to increase the levels of traffic congestion and pollution, particularly around the city centre, and can be seen to full effect in Los Angeles.

  • The rate of vehicle ownership in Jakarta is increasing ten times faster than the rate at which roads are constructed to meet this demand. It is impossible for road construction to match the increasing number of vehicles.
  • “To be economically and financially sustainable”, transport must be cost-effective and continuously responsive to changing demands” (World Bank, 1996, p.33).
  • New toll roads are unlikely to reduce traffic congestion:
  • Traffic congestion is likely to just be diverted; if the new toll roads are too expensive then they will not be used, but if they are very cheap then they are likely to divert all traffic onto them. How can we be sure of an even distribution of traffic between old and new roads?
  • The construction of new road capacity is likely to be matched almost instantly by increasing demand. The principle of induced demand states that when traffic systems are operating at or near full capacity, there are likely to be those who wish to drive but do not. Expanding the traffic system will likely bring these individuals back into private vehicle usage.
  • By a similar principle, those who avoid travelling at peak times because of traffic may return to peak time journeys if the road capacity will allow them to leave home earlier/work later without impacting total journey time.
  • Road pricing initiatives have been found to be effective at reducing congestion only if they can shift usage to public transport, however at the present time Jakarta lacks the infrastructure to absorb this shift.
  • Sydney, Australia, has been consistently expanding its highway network over the years, but has never succeeded in meeting the demand for road space and now ranks amongst the top ten most congested cities in the world. By Contrast, Adelaide’s introduction of an O-Bahn (bus light transit system) has helped alleviate the worst of its traffic problems.
  • The construction of elevated toll-highways in Jakarta ignores the needs of the more vulnerable members of society:

1.   The construction and presence of the toll roads will have a detrimental effect on the lives of those living in the immediate area. Usually the urban poor.

2.   Unlike mass transit systems, structuring a city around the automobile will marginalise those with limited access to this mode of transport: The elderly, the disabled, children, and those unable to afford a private vehicle.

3.    Lack of mass transit systems also limits access to economic opportunity, education and healthcare by families lacking or owning just one private vehicle.

4.    Unlike mass transit systems, which provide sites of economic opportunity around stations and transport hubs, toll road income largely circumnavigates the local people.

5.   Traffic accidents cause thousands of deaths and millions of injuries every year, and are predicted to become the second most important cause of death in the developing world by 2020. In Jakarta last year 668 people died in traffic accidents, whilst more than 6,300 were injured, mainly amongst the urban poor. Mass transit systems reduce the number of injuries and fatalities drastically.

6.   Vehicular emissions account for 40–80 percent of air quality problems in the megacities in developing countries (Ghose 2002), concentrated expecially amongst the poorest in society

 

  • The construction of elevated toll roads in Jakarta will worsen the city’s already serious pollution problems:

1.      More vehicles on the road and longer journey times due to the aforementioned urban sprawl.

2.      The kind of stop-start driving necessary for toll roads increases the total pollution output of each vehicle.

3.      The construction process itself is likely to generate large volumes of waste, disrupt drainage and water cycles.

4.      Lacking access to mass transit, the urban poor are likely to continue the use of outdated, poorly serviced or otherwise more environmentally damaging vehicles.

 

 

 

Sources:

  • Timilsina, G. & Dual, H. (2010) Urban Road Transportation Externalities: Costs and Choice of Policy Instruments, The World Bank Research Observer, Oxford University Press
  • Jolley, A. & Tgart, G. (2000) Sustainable Transport for APEC Megacities: Issues and Solutions (vol. II Full Report), Asia Pacific Economic Cooperation Industrial Science and Technology Working Group, National Science and Development Agency Bangkok, Thailand.
  • Marhaenjati, B. (2013) Traffic Accidents Drop on Slower Traffic, More Cars, The Jakarta Post, http://www.thejakartaglobe.com/news/jakarta/traffic-accidents-drop-on-slower-traffic-more-cars/
  • Beherens, R. (2008) Cape Town’s Transport System Crisis: Why We Can’t Build Our Way Out of the Problem, University of Cape Town Faculty of Engineering and the Built Environment, Centre for Transport Studies http://www.cfts-uct.org/publication/cape-towns-transport-system-crisis-why-we-cant-build-our-way-out-of-the-problem/wppa_open/
  • Padro-Martinez, L., Patton, P., Trull, J., Zamore, W., Brugge, D.,& Durant, J. (2012) Mobile Monitoring of Particle Number Concentration and Other Traffic-Related Air Pollutants in a Near-Highway Neighbourhood Over the Course of a Year, Journal of Atmospheric Environment 61

 

*Chris is a 22 year old activist, writer, environmentalist and traveler who has graduated from a development studies degree and is now looking to transfer his skill set into practical solutions for 21st century problems, whilst continuing to learn as much as he can about the world around him. 

No Comments »

| Agent of Change: none |


14 Aug 2014

Membayangkan Rencana 6 Ruas Tol Dalam Kota Baru

Wacana mengenai 6 ruas Tol Dalam Kota baru mencuat sejak 5 tahun silam diprakarsai oleh (katanya) Badan Usaha Milik Derah DKI Jakarta yang bernama PT Jakarta Tollroad Development. Pemerintah nasional sempat menyepakati pembangunan tersebut di akhir 2007, untuk dimulai di tahun 2009. Namun banyak sekali pro dan kontra terkait dengan rencana tersebut. Kontra kebanyakan diusung oleh pecinta lingkungan yang mengkhawatirkan dampak lingkungan dan limpahan kemacetan tersebut paska beroperasinya jalan tol tersebut. Perlahan isu tersebut diam-diam mengendap, dan untuk sementara rencana 6 ruas jalan tol dalam kota ditinggal, dan beralih kepada 2 proyek jalan layang non tol sepanjang Antasari dan Casablanca.

(more…)

24 Comments »

Topics: , | Agent of Change: none |


10 Jul 2014

Perda No 1 tahun 2014 : Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta


tugu dan taman proklamasi

 

 

Setelah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta pada 18 Desember 2013, akhirnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta menjadi dokumen hukum dengan nama Perda No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta.

Dokumen RDTR yang dilengkapi dengan Peta Zonasi ini merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2011-2030 dengan peta skala 1: 5.000.

Perda RDTR dan Peraturan Zonasi terdiri dari 23 Bab yang mengatur antara lain :

- pola pengembangan kawasan dan sifat lingkungan

- rencana detail tata ruang kecamatan

- peraturan zonasi

- perizinan dan rekomendasi

- insentif dan disinsentif

- pengendalian pemanfaatan ruang

- hak, kewajiban dan peran masyarakat;

- pembinaan dan pengawasan

 

Untuk dokumen lebih lengkap, silahkan diunduh di Rujak Center for Urban StudiesBiro Hukum DKI Jakarta atau meng-copy dokumen tersebut di Kantor Rujak.

 

 

6 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


06 Feb 2014

Beberapa Kejanggalan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan 2030, Jakarta

Baru selintas saya melihat file RDTRK Jakarta 2030, seketika dengan mudah nampak setidaknya empat kejanggalan yang saya lampirkan gambarnya di bawah ini. File ini dipercaya sebagai versi terakhir yang telah disahkan oleh DPRD sebagai Peraturan Daerah (PERDA), dan sedang diteliti oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kejanggalan-kejanggalan ini bukan sepele, karena menyangkut monumen dan bangunan umum sangat penting, terkait sejarah nasional. Dan bagaimana bisa terjadi? Ini kesalahan atau kesengajaan?  Kalau kesalahan, agak memalukan, kalau kesengajaan, agak mengagetkan.

Bagaimana dengan kecamatan-kecamatan lain yang belum sempat saya lihat? Kelihatannya perlu bantuan teman-teman untuk melihat RDTRK kecamatannya masing-masing: Adakah bangunan umum yang berubah fungsi, adakah ruang terbuka hijau/biru yang berubah fungsi?

1. Apa yang dulu bernama Taman Ria Senayan menjadi komersial (perdagangan, perkantoran, jasa, warna ungu). Padahal bukankah dulu Gubernur Fauzi Bowo pernah menolak rencana mall di sini dan mengatakan akan mempertahankannya sebagai ruang terbuka hijau? Masih ingat?

BfyFfauCEAETae6.jpg-large

2. Museum Nasional (warna coklat di sebelah kiri) tidak mencakup lahan perluasannya yang berbatasan langsung dengan Jalan Museum di sebelah utaranya. Sudah lama (tahun 1990an) ada perluasan Museum Nasional kita hingga ke batas Jalan Museum di sisi utaranya.

BfyF1WfCEAALsJT

3. Museum Perumusan Naskah Proklamasi jadi perumahan biasa (warna kuning) di sebelah Geraja Paulus/Ayam (warna cokat di tengah sebelah kiri/barat). Apakah ada rencana pemindahan museum tersebut?

BfxthvBCAAAR9Nm-1.jpg-large

4. Taman Tugu Proklamasi menjadi komersial (perdagangan, perkantoran, jasa, warna ungu). Bukankah “taman” seharusnya hijau?

BfxsUjDCEAEDQFj.jpg-large

5 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


04 Dec 2013

Cultural Mapping

photo copy 3

 

Budaya menghasilkan ruang; ruang turut membentuk budaya. Hubungan yang nampaknya serta-merta itu umumnya mudah terlihat dan diceritakan di dalam konteks masyarakat tradisional. Tetapi, sebenarnya bahkan di dalam kota, pun yang merupakan produk modernisasi yang cepat, hubungan tersebut nyata. Hanya saja diperlukan metoda yang lebih khusus untuk menampilkan dan memahaminya. Dan itu penting untuk merencanakan masa depan.

Ini buku baru di Pustaka RCUS. Silakan menjadi anggota Pustaka Rujak Center for Urban Studies untuk membaca di tempat atau membawa keluar.

3 Comments »

Topics: | Agent of Change: none |


17 Oct 2013

Will California Reject REDD?

California civil servants are about to make a critical decision about the future of our commons. They are considering including forest carbon offsets – known as REDD – in California’s Global Warming Solutions Act. Only Governor Jerry Brown has the power to reject REDD. This upcoming Thursday he will be awarded for his leadership on climate change. This is our moment to make our message clear: “Our forests are not for sale“.

REDD allows Californian companies to buy and use ancient forests in other countries as “sponges” for the carbon pollution of corporations such asChevron and Shell.

Indigenous groups like our friends at the Indigenous Environmental Network and Idle No More along with environmental groups like Friends of the Earth and citizens from around the world are organizing a protest in front of the hotel where the Governor will receive this award.

Stand in solidarity with the movement by sending Jerry Brown an email urging him to leave REDD out of California’s climate change law and focus on reducing emissions at source.

https://www.therules.org/en/actions/email-governor-brown-and-say-no-to-redd

If we surround him both physically and virtually, Jerry Brown will not be able to ignore the cumulative effect.

Supporters of REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) claim it will actually lead to less carbon emissions over time, although the evidence suggests the opposite[1]. Similar REDD-type projects have already harmed citizens around the world, particularly Indigenous peoples abroad, violating human rights and leading to huge land grabs and environmental destruction.[2]

This is the first time any sub-national government body has tried to launch REDD, and it could set a dangerous precedent that others around the world will then copy. Assigning an economic value to their forests puts more power in the hands of corporations and causes the upward redistribution of wealth from citizens to rich and powerful elites.

Tell Governor Brown to reject this false solution, and continue California’s legacy of bold environmental leadership by breaking away from REDD and actually reducing carbon at its source.

https://www.therules.org/en/actions/email-governor-brown-and-say-no-to-redd

Onwards!

Alnoor and /TR team with:
Indigenous Environmental Network and Idle no More

No Comments »

| Agent of Change: none |