Oleh Jo Santoso: Pertama adalah bahwa budaya hanya bisa berkembang, atau dikembangkan kalau “Lebensraum” yang diperlukannya tersedia.

Tidak ada budaya bisa berkembang tanpa keterikatan pada tempat atau teritori/ruang dalam arti fisik. Proses perkembangan budaya terjadi di
sebuah tempat dan dilakukan secara bersama oleh sejumlah kelompok masyarakat.
Jadi kalau kita bicara tentang budaya urban yang tradisional, yang non-feodal, maka selama ini kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta tidak pernah memberikan tempat yang memungkinkan perkembangan semacam itu bisa berlangsungi. Memang kita tidak seburuk  Singapura yang membabat habis perkampungan tradisional mereka, dan sekarang secara budaya mati suri, tetapi kitapun tidak pernah secara sadar memberikan ruang bagi munculnya sebuah budaya urban yang berbasis pada pola kehidupan masyarakat kita. Budaya kota yang unggul baru bisa (suatu hari) muncul kalau kita juga menyediakan ruang hidup bagi budaya urban untuk semua lapisan masyarakat, terutama untuk rakyat biasa. Karena kalau budaya rakyatnya tidak bisa berkembang, karena digusur habis seperti di Singapura, sekolah tinggi seni sebanyak apapun tidak bisa menggantikan. Kalau tidak ada budaya rakyat, budaya tinggipun tidak bisa muncul.

Lihat juga Ruang Khalayak dan Kebudayaan serta City Life, from Jakarta to Dakar dan Jakarta Utara

Menata akik, memulai hari perdagangan di pasar batu perhiasan Rawabening, Jatinegara, Jakarta.

Teks dan Foto oleh M. Kusumawijaya dan E. Sutanudjaja. Rujak hari ini mengunjungi pasar khusus perhiasan batu-batuan, Pasar Akik Rawabening di Jatinegara, karena ingin coba belajar tentang Ekonomi Perkotaan.

Sebab, ternyata salah satu cabang studi perkotaan yang paling sulit dicari ahlinya adalah Ekonomi Perkotaan. Dari sisi disiplin ilmu ekonomi pun didapat kesan tidak ada ekonom yang sungguh mengkhususkan diri mempelajari Ekonomi Perkotaan. Sebabnya, menurut Lin Che Wei, tidak ada permintaan dari sektor swasta atas data dan nasehat dari perspektif Ekonomi Perkotaan. Ekonomi pembangunan yang berorientasi pada mengundang investasi formal, besar, dari luar, hanya perlu melirik data ekonomi nasional, serta cuaca politik ekonomi.

Tetapi, Ekonomi Perkotaan diperlukan semestinya oleh sektor publik, oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan perkotaan. Rujak dalam tulisan yang lalu tentang Pasar Bunga Rawabelong, misalnya, mencoba menunjukkan bagaimana intervensi pemerintah berupa pembangunan pasar dapat mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan komunitas di Rawabelong; dan sebaliknya perkembangan yang dibiarkan saja tanpa perencanaan seperti pembangunan universitas di dekatnya, dan perkembangan eksternal seperti menurunnya permintaan akan bunga oleh perubahan gaya hidup, dapat mengurangi secara tidak semestinya vitalitas ekonomi komunitas Rawabelong. Kalau saja ada pengetahuan dan kesadaran lebih tinggi, maka perubahan-perubahan itu dapat dijadikan faktor dalam rencana pengembangan ekonomi komunitas pasar bunga tersebut.

Koalisi Warga untuk Jakarta 2030, sayangnya, juga menemukan sedikit sekali pengetahuan yang diterapkan pada buram Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2010-2030 yang bisa diunduh di situs Koalisi tersebut.

Selain itu di dalam rujak ada tulisan Abdoumaliq Simone tentang komunitas ekonomi di Jakarta Utara, yang antara lain menggambarkan kompleksitas ekonomi komunitas yang memiliki dimensi hubungan-hubungan sosial yang terjalin kuat dengan produktivitas ekonominya. Produktivitas ekonomi dan reproduktivitas sosial saling jalin menjalin dalam kehidupan sehari-hari, dalam komunitas yang tidak secara formal dan kaku memisahkan ruang kerja dan ruang hidup.

Apakah Anda melihat citra Tembok Besar Cina pada batu ini?

Sedang perdagangan perhiasan batu punya keunikannya sendiri, setidaknya yang di Rawabening, Jatinegara, Jakarta. Misalnya, menurut pengakuan para pedagang, ia tidak mengenal siklus yang sungguh terkait dengan irama kehidupan massa seperti adanya lebaran dan lain-lain. Orang belanja batu perhiasan karena hobi, kapan saja ada waktu. Iramanya mengikuti selera individual. AL yang datang dari Medan, mengaku berdagang batu perhiasan karena berawal hobi. Sedang pekerjaan utamanya adalah kontraktor. Dia ke Pasar Akik Rawabening membawa batu-batuan untuk diasah serta dipoles oleh artisan langganannya berpuluh tahun di pasar ini. Ketika Rujak menemui mereka, batu yang sedang diasah dan dipoles adalah Giok Putih. AL mengaku sering ke Myanmar lewat Thailand untuk memperoleh batu bermutu. Selama ini dia sudah lebih dari lima kali mengunjungi Myanmar. Berlainan dengan Pasar Bunga Rawabelong yang para pedagangnya banyak yang berasal dari komunitas setempat, para pedagang di Pasar Akik Rawabening banyak pendatang dari mana saja dengan berbagai keperluan. Selain berdagang batu, orang seperti Al juga datang untuk mengasah, memoles, melubangi, dan mungkin lain-lainnya lagi.

Akik sintetik yang diolah dari debu batu-batuan asli

Sebagian pedagang mengatakan lebih 50% pedagang di Pasar Rawabening adalah orang Minang.

Rujak baru mulai belajar tentang ekonomi perkotaan, dengan mencoba melihat kasus-kasus ekonomi komunitas di bagian-bagian Jakarta.  Anda punya pengalaman atau pengamatan tentang ekonomi perkotaan Jakarta? Mohon serta berbagi untuk semua, dapat dikirim ke info@rujak.org

Banyak terima kasih sebelumnya.

Giok Putih bongkahan dan yang sedang diasah

Lihat Juga di news: Kembali ke Pasar?

Bunga dan kehidupan masyarakat Jepang seakan saling berkaitan. Sakura di kebanyakan kota-kota Jepang, atau bunga Azalea yang mewarnai kota-kota di Jepang bagian Selatan, tepatnya di Pulau Kyushu. Budaya dan bunga pun saling bersinggungan. Tradisi upacara minum teh atau cha no yu tidak bisa dipisahkan dengan kaligrafi dan seni merangkai bunganya atau Ikebana. Setiap aliran, setiap musim dan setiap kota memiliki rangkaian bunga berbeda yang mewarnai ruang-ruang minum tehnya.

Sakura di sepanjang jalan menuju Stasiun Yotsuya

Toko bunga pun bertebaran di sepanjang sudut kota, dia tak ubahnya seperti kios majalah, berada di tempat strategis. Tak hanya berhenti di bunga potong, toko bunga di Jepang menyediakan bunga-bunga dan tanaman dalam pot. Jika anda berada di Jepang, dan diundang ke pesta rumah baru, maka tanaman pot adalah salah satu hadiah ideal. Bunga pun wajib hukumnya bagi rumah-rumah warga kebanyakan di Jepang, dimana altar leluhur mereka selalu dihiasi oleh bunga-bunga.

Toko bunga di daerah Sengawa

Bunga tak hanya menjadi simbol dan hiasan, ia pun menjadi inspirasi bagi produsen makanan Nestle lewat produknya Kit Kat. Setiap menjelang musim semi, Nestle mengeluarkan seri Kit Kat rasa sakura di kota-kota tertentu, dan bunga-bunga lain pada kota lain juga.

Kit Kat rasa Sakura dan Green Tea

Akhirnya bunga berhenti menjadi pemanis, dia menjadi simbol, bagian dari budaya, dan sinergis dengan kehidupan. Dia juga menjadi peluang bagi petani dan pengimpor bunga, dan disaat bersaman menjadi inspirasi bagi industri lain. Apakah arti bunga bagi anda? Apa arti bunga bagi kota kita? Lewat Rawa Belong, kita dapat melihat bahwa ada denyut ekonomi bunga yang menjadi bagian dari Jakarta. Mungkin bunga pun bisa memberi cerita lain – membawa kedamaian dan keceriaan, seperti Azalea di Minamata yang seakan menceriakan kehidupan Minamata paska tragedi pencemaran air raksa yang banyak merengut nyawa dan merusak tatanan dan keakraban hubungan sosial disana.

Azalea di Minamata

Karya Taring Padi. Tahun...

Di dalam bulan April ada Hari Bumi. Ada banyak kegiatan untuk publik. Silakan lihat di Event. Tetapi saya sendiri tidak ingat, dan tidak ingin ingat tanggal berapa yang disebut Hari Bumi itu. Sebab saya mennganggap tidak penting adanya hari khusus untuk mengingat bumi. Saya menganggap kita harus mengingat bumi setiap saat. Sebenarnya bahkan agak ketinggalan jaman (“jadoel”) pendekatan yang membuat hari ini-hari itu, juga jam ini-jam itu, termasuk “Earth Hour”. Semua itu hanya mengembalikan kita kepada insting “suka rame-rame”. Saya hanya pikir kita perlu lebih maju lagi: berubah pada tingkat personal, pada tingkat habitus masing-masing, dengan prakarsa dan kerelaan sendiri. Selamat berubah! Dan, nikmati rame-rame di bulan April!

Formulir kesertaan dapat diunduh di sini.

Berita terkait:

The Jakarta Post, Monday April 05, 2010 page 17: Spatial Planning “Coalition invites public to class action against Jakarta administration”

Kompas, Senin, 5 April  2010,  Halaman 26: “Warga Bisa Gugat Pemprov”

- Apakah hal yang Anda inginkan diliput oleh Rujak?

- Adakah Kelurahan atau/dan Lurah di Jakarta yang Anda ketahui membuat inovasi atau memiliki kekhasan yang membanggakan, untuk diliput oleh Rujak?

Kami tunggu tanggapan Anda sekalian. Banyak terima kasih sebelumnya!

The NYC knows how to get attention of citizens I guess.
http://www.nyc.gov/html/planyc2030/html/greenyc/greenyc.shtml
Unfortunately I do not remember the contents, just graphics and feeling of hope/energy from the city.

Jakarta needs its people.

That is the simple but fundamental argument to redo Jakarta 2010-2030 Spatial Masterplan through a participatory process. Jakarta needs its people to own the plan so that they will participate in implementing it willingly. Participation builds a strong link called “ownership” between making and implementing a plan. They can only do so if they participate in the making of basic strategic options and decisions. This means deployment of a true participatory process that goes beyond passive “consultative participation” where people are merely asked their opinions about options and decisions that have been made or predetermined by others, usually the bureaucrats and their consultants.

Judging from its content, the draft bylaws (RAPERDA) on the Spatial Masterplan Jakarta 2010-2030 clearly shows that Jakarta needs its people not only for their aspiration, but also for their inspiration, information, knowledge and know-how.

A coalition of citizens, just after a couple of weeks scrutinising the draft bylaws, easily discovered many disturbing mistakes, from repeated typo’s, misleading projection of population growth (as it is based on raw aggregated trend), to mis-use of floor area standards as land area standards. It is unbelievable that a capital of this great nation is taking so lightly and irresponsibly this rare opportunity of spatial masterplanning to reverse its downturn. Four other world cities are currently taking masterplanning process seriously as a one-time opportunity to fix their long outstanding problems as well as to respond to immediate future challenges such as climate change, sustainability and global competitiveness. They are Sydney, Melbourne, London and New York City, that have just completed its plan for 2030. Their qualities are by far incomparable to Jakarta’s. They are all participatory in process and the results are SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-bound), which is not the case with Jakarta’s. New York City and Sydney employed the same Jan Gehls, a senior architect that in the past 40 years has been influential in the making of pedestrians- and cyclists-friendly Copenhagen.

The most primary of all, the “vision” of Jakarta, has been formulated as “a service city that is comfortable, prosperous and sustainable”. There is no record about how it was formulated and on what grounds, be it people’s aspiration or Jakarta factual potencials. Those words are heavily loaded, cannot be treated lightly, because they can mean different things to different people. For example, for many people, inner city toll roads are certainly not “sustainable”, and yet the government is going ahead with them. MRT, for which a corporation has been founded, is indicated differently vaquely in several versions of the draft bylaw, which had been revised at least 5 times in the last couple of weeks, with the early ones were not even dated properly. Visioning could have been a participatory process to forge concensus and ownership.

Our contemporary world is such that production of knowledge is no longer concentrated only in a handful of consultants and university professors. A staff in an international NGO, for example, can access and analyse the whole globally available knowledge, as much as a university professor can do.  A well-travelled business man would have known more cities in the world to compare with Jakarta than a buraucrat, even if he/she have gone for many wasteful “comparative study trips”.  It is truly amazing how the city’s authority does not want to care about the different imaginations the city’s population migh have, given the contemporary democratisation in knowledge production and critical analysis, and that all those need to be accomodated and negotiated during masterplanning process, not afterwards.

Jakarta Spatial Masterplan 2010-2030 is a long-term plan. It is a generation’s chance, only once in 20 years. It will outlive many politicians’s career. Therefore, they cannot just decide on it by themselves. They need to ask the people. In fact, if  “we cannot ask the people on the street”—as many bureaucrats, including the governor, have often said—we’d better not plan at all! It is impossible not to ask the population about choices that determine their and their children’s futures. It is a must, not an option. We should do our best to invent ways to conduct it properly. The fact that many bureaucrats and consultants are not used to it and do not have sufficient skills about it, does not justify negligence. Many citizens are willing to “help” the government to do that, because they really want to feel to own the plan and the city.

In fact, a structured participatory process is not really that difficult to conduct even at large scale planning such as for a metropolis like Jakarta.  There are techniques and technologies that can be used to design a structured and phased participatory process. Different forms of meetings –large and small focus groups discussions, opinion surveys, facilitated questionaires—can be employed to formulate and decide on differet levels of issues. It is not that “we just go out and ask the men on the street”.

In the 30 years of modern history of  city planning in Indonesia no city has really got better because of its plan . Most got worsed. Implementation is often blamed for the failure of planning, which is often defended by the expression that “the plan is fine, it is the implementation that is bad”. The truth is that a good plan should include a good workable implementation strategy. One cannot blame imlementation without blaming the planning approach, which has two basic faults. First, it has not been participatory enough to develop sense of ownership that would encourage popular support in implementation. Secondly it has never been SMART and transparant enough, which made it easy to corrupt.  These are all understandable under the New Order. But, should we not continue our reform movement to touch our city planning approach?

Obviously, the hardest and most bitter pill to swallow is that Jakarta can only reverse its downturning process if we change its planning approach. We are going nowhere with business-as-usual attitude, and without a courage to make fundamental changes in its planning approach. Indeed, a participatory process is a new way of building city. The old ways have failed, at least will not be able to respond properly to immediate and future problems. Jaime Lerner, a former mayor of Curitiba, knows that, and often said in different formulation, that buidling a city is building its society. We cannot just copy the result. We need to exercise a participatory process to come out with authentic solutions unique to Jakarta. Citizens are ready and aspiring to it. Why not the government? Where is the leadership?

By Marco Kusumawijaya and Elisa Sutanudjaja.

Published in different version in The Jakarta Post.

Related article: http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/06/the-flawed-2030-jakarta-spatial-plan.html

Perjalanan Jakarta tahun 2009 ini diwarnai bom, longsor, pemilu presiden langsung, hingga pesta kerak telor di pertengahan tahun. Tidak ada perubahan (positif) berarti selama perjalanan 2009 ini. Walaupun sebanyak 27 pom bensin di Jakarta dikembalikan fungsinya ke ruang terbuka hijau, justru makin banyak pom bensin bermunculan.

Jebolnya Situ Gingtung seakan tidak memberi pelajaran bagi warga dan pemerintah Jakarta, tentang rentannya tata kelola air di Jakarta. Sementara upaya yang pemerintah lakukan hanya melakukan pengerukan dan memperkokoh dinding sungai dengan beton tebal, serta memilih membebankan seluruhnya pada sungai-sungai dan Kanal Banjir Timur yang baru. Mampukah ia menanggung curah hujan Jakarta dan kota-kota sekitarnya? Apakah kita harus menyongsong musibah banjir dan longsor lain?

Sementara kepenatan hidup sebagaian warga Jakarta pun tak berkurang. Menu kemacetan tetap menjadi santapan harian. Sementara TransJakarta dipaksa bersaing dengan ketidakprofesionalan dan beban subsidi, makin tergerus dengan lajunya motor-motor. Akhirnya yang menderita adalah para pejalan kaki, yang sedikit demi sedikit lahannya diambil secara perlahan-lahan.

Mungkin perubahan paradigma pun harus dilakukan. Cara sama selama 65 tahun ini sudah tidak mempan lagi untuk memanusiawikan kota ini. Banting setir, putar 180 derajat atau apapun istilahnya.

Dan tahun 2010 ini warga Jakarta mendapatkan kesempatan itu. Pemerintah telah membuka sedikit pintu bagi warga, dan ini waktunya warga untuk merebut tempatnya lagi dalam percaturan kota. Bukan lagi sebagai si pasif yang sabar (Menurut Time Magazine, Jakarta adalah kota ‘Tersabar’), tetapi si aktif yang terus mempertanyakan kebijakan pemerintah, mempertanyakan nasib kota ini, dan lalu memperjuangkannya untuk menjadi lebih baik.

Jika koin Prita mampu meruntuhkan individualitas warga kota, maka sekali lagi, Kota Jakarta ini memanggil solidaritas warganya, untuk bersama-sama membangun Jakarta menjadi lebih baik.

Maka warga pun dapat berkata dengan lantang dan bangga kepada pemerintah: “Meremehkan Partisipasi Warga berarti Meremehkan Potensi dan Kemampuan Warga.”

Jakarta gagal karena perencanaannya gagal. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2010-2030 adalah kesempatan sekali dalam 20 tahun untuk membuat Jakarta berhasil. Kami mengajak kita semua mendukung petisi menuntut proses perencanaan RTRW Jakarta 2010-2030 yang benar:

Sering kali kegagalan Jakarta disalahkan pada implementasi dari perencanaan, bukan perencanaannya sendiri.

Tetapi, rencana yang baik seharusnya telah mencakup rencana implementasi yang baik. Ini berarti memiliki strategi (pilihan-lihan pendekatan/metoda dan rangkaian tindakan), target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang spesifik dan terukur.

Semestinya rencana kota mencakup rencana-implementasi yang terukur, termasuk target kinerja, sehingga kita tidak bolak-balik menyalahkan “implementasi” dan mengatakan “rencananya sudah benar”.

Namun saya menduga akan ada resistensi dengan mengatakan “itu akan ada tingkat lebih rendah” (kotamadya, kecamatan, dll).

Untuk mengatasi itu, memang UU Penataan Ruang harus ditafsirkan khusus untuk Jakarta atas dasar dua hal:

1. Jakarta adalah Provini Kota. Seluruh wilayahnya adalah kawasan perkotaan. Jadi RTRW Provinsi Jakarta dapat atau harus mencakup kedalaman, detail, dll seperti sebuah rencana tata ruang kota.

2. Pada tingkat kota madya, Jakarta tidak memiliki wadah perwakilan rakat (DPRD Kota). Maka keputusan-keputusan krusial dan cukup detail memang semestinya diputuskan pada tingkat provinsi (-kota) tersebut, bukan pada tingkat lebih rendah dan hanya oleh walikota atau suku dinas (yang tidak didampingi DPRD Kota).

Jakarta perlu pandai memanfaatkan penduduknya bukan hanya sebagai “suara” (aspirasi) yang mencereweti, tetapi juga sebagai sumber daya dan pengetahuan. Tiap-tiap warga Jakarta memliki akses ke ilmu pengetahuan dan jaringan yang dapat membangun Jakarta menjadi lebih baik.

Dari draft RAPERDA RTRW 2030 yang sempat dibahas beberapa kali oleh Koalisi Warga untuk Jakarta 2030 sudah nampak betapa buruknya draft itu KARENA tidak memanfaatkan potensi warganya sendiri. Diskusi-diskusi juga menunjukkan betapa banyak hal dapat diperbaiki jika memanfaatkan warga.

Sebaiknya dipikirkan untuk seluruh Indonesia: proses perencanaan kota dapat melibatkan masyarakat (partisipatif!) dalam tiga fungsi (minimal):

1. Sebagai aspirasi (hak politik).

2. Sebagai sumber pengetahuan dan daya membangun yang lebih baik

3. Sebagai sukarelawan untuk menyelenggarakan proses perencanaan partisipatif itu sendiri.

Yang pertama sering ditekankan dalam pendekatan “rights-based”.

Sebaiknya yang kedua dan ketiga dianggap makin penting dan esensial juga, karena perubahan yang diperlukan dalam satu generasi (25 tahun) mendatang untuk antara lain menghadapi perubahan iklim memerlukan komitmen perubahan pada tiap individu. Keterlibatan dalam menyusun masa depan (rtrw itu…) dapat membangun kepemilikan untuk dasar komitmen tersebut.

Jadi proses partisipasi adalah proses membangun modal sosial. Akan salah kalau para staf Bappeda menganggapnya ini sebagai soal teknis yang hanya memerlukan para insinyur.

Menyusun RTRW adalah suatu kesempatan 20 tahun sekali untuk juga sekaligus menjadi alat/proses membangun modal sosial untuk meng-efektifkan perubahan yang sangat diperlukan!