Nasib kita untuk 20 tahun mendatang tergantung pada Perda tersebut. Apakah Anda punya komentar yang ingin disampaikan?
Raperda RTRW Jakarta 2010-2030
View more documents from Elisa Sutanudjaja.
Editorial
15 Dec 2009
Apakah Pejalan Kaki Perlu Kumpulkan Sejuta Tanda Tangan juga?
Saya harap tidak demikian.
Ketika komunitas Bike To Work meminta jalur sepeda kepada Gubernur Jakarta, maka sang gubernur pun menantang balik: ‘Jika komunitas mampu mendapatkan tanda tangan dari 1 juta pesepeda, maka gubernur baru memenuhi tuntutan jalur sepeda. Apakah demi mendapatkan trotoar nyaman, aman, dan lestari, maka warga Jakarta harus mengajukan 1 juta tanda-tangan dahulu sebelum ditindaklanjuti oleh gubernur?
Memanusiawikan Areal Pejalan Kaki.
Kehidupan kota yang demokratis berarti kehidupan kota yang memenangkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi dan golongan. Cermin kota yang demokratis dapat terlihat dari kondisi ruang-ruang publiknya. Bagaimana dengan kondisi trotoar dan taman-tamannya? Apakah kota didominasi oleh bangunan-bangunan publik seperti museum dan perpustakaan atau dikuasai oleh pusat-pusat perbelanjaan?
Walikota Bogota periode tahun 1998 – 2001, Enrique Penalosa dalam acara Sustainable Jakarta Convention mengutarakan pentingnya trotoar, demikian dikutip: “Sidewalks are the most important factor of democratic life.” Di trotoar itulah para warga dari berbagai macam latar belakang bertemu dan memiliki status yang sama, yaitu sebagai pejalan kaki. Trotoar pun dianggap penting karena trotoar merupakan perpanjangan tangan dari taman-taman kota. Taman-taman dan elemen kota lainnya terhubung dan disatukan oleh trotoar.
Lebih lanjut lagi, Walikota Penalosa mengutarakan deskripsi kota yang baik ( A Good City), yaitu kota dimana warga-warganya bahagia ketika berada didalam luar ruangan dan ruang publik, serta mau menghabiskan waktu diluar. Kota tersebut baik, apabila ramah dan nyaman bagi anak-anak, kaum manula dan kaum difabel (diffabled people).
Lalu bagaimana dengan Jakarta? Jakarta boleh bangga akan berbagai macam pusat perbelanjaan dengan desain mutakhir. Namun pusat perbelanjaan bukanlah ruang publik, karena dalam pusat perbelanjaan terjadi seleksi terhadap kelas ekonomi, dan tentunya mengesampingkan kaum miskin. Kedemokratisan Jakarta pun dipertanyakan jika melihat kondisi trotoar dan taman-taman kota. Trotoar-trotoar di Jakarta bagaikan serupa tak sama dengan trotoar di negara-negara Afrika, misalnya kota di Kamerun dan Sudan.
Kondisi trotoar di Kamerun, memiliki kesamaan dengan trotoar di Jakarta
Di trotoar Jakarta, para pejalan kaki bersaing dengan parkir mobil, motor, sampah hingga pedagang kaki lima. Jangankan menjadi jalur sepeda, para pejalan kaki pun sering tersingkir dari trotoar. Tak hanya harus bersaing, pejalan kaki harus berhadapan dengan kondisi trotoar yang menyedihkan, seperti permukaan tidak rata, diinterupsi terus menerus oleh pintu masuk dan keluar mobil dan terkadang ada motor yang melaju diatas trotoar.
Kondisi trotoar yang buruk bukannya tidak disadari oleh aparat. Setidaknya itulah yang tersurat dari situs resmi Pemda DKI Jakarta. Tak hanya ketidakmampuan pemerintah untuk membuat nyaman trotoar, ada saja orang-orang yang merusak trotoar, misalnya oknum yang mencuri conblock, hingga pedagang (baik pedagang kaki lima maupun bukan) yang menginvansi secara masif trotoar, dan akhirnya melemparkan para pejalan kaki sehingga harus tersingkir dan berdampingan dengan mobil motor yang melaju di jalan.
Keberpihakan kota Jakarta terhadap kendaraan bermotor pun terlihat jelas, dengan semakin banyaknya jalan baru dalam rupa jalan tol, jalan layang, jalan pintas bawah tanah, hingga jalan arteri yang terus bertambah, sementara areal pejalan kaki terkikis dan terdeteriorasi.
Adakah yang salah dalam perencanaan dan desain urban Jakarta sehingga kondisi trotoar semakin menyedihkan dan hak pejalan kaki terus terzalimi? Bisa jadi karena trotoar dianggap sebagai pelengkap bukan sebagai kebutuhan. Ditambah lagi, kemacetan yang ada, selalu dianggap oleh para insinyur jalan sebagai tanda kurangnya jalan mobil, sehingga pejalan kaki menjadi warga kelas dua di kota ini. Pada akhirnya keputusan akan pentingnya trotoar menjadi kebutusan teknis (engineering decision) dan bukannya berdasarkan kehendak dan keputusan politik (political decision). Dan terkadang pemangku kepentingan pun tak sadar, kalau trotoar adalah salah satu sarana transportasi umum. Terlebih jika trotoar tersebut memiliki hubungan dan jaringan yang baik dengan moda transportasi umum lainnya, seperti halte TransJakarta, halte bus, dan stasiun kereta api.
Lalu apa yang perlu warga Jakarta lakukan demi merebut kembali ruang jalan kaki tersebut? Pertama, sadarlah bahwa trotoar itu adalah aset kota, hargailah trotoar. Jika dan seandainya gubernur memerlukan tanda tangan sejuta pejalan kaki demi memperbaiki trotoar, marilah kita sesama warga Jakarta kerja keras mengumpulkan tanda tangan demi memerdekakan trotoar. Para pemilik gedung-gedung dan bangunan yang berdampingan langsung dengan trotoar, diminta ‘kemurahan-hatinya’ untuk menjaga agar kontinuitas trotoar tidak terinterupsi dengan parkir mobil, pintu masuk dan keluar kendaraan motor, hingga perpanjangan gerai-gerainya, termasuk menyediakan areal bagi pedagang kaki lima dalam kompleks kantor. Para pemakai sepeda motor, dimohon untuk tidak menjajah trotoar sebagai tempat parkir maupun jalan singkat.
Mari bersama-sama mewujudkan Trotoar yang Merdeka.
Let’s make Copenhagen a Hopenhagen! COP15, 7-9 December 2009. 04 Dec 2009
Tata Ruang Jakarta 2030
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2030 sedang dibuat. Di dalam draft yang diterima Rujak terdapat jadwal yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 November lalu RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) RTRW DKI Jakarta 2030 telah diserahkan kepada DPRD. Apakah khalayak ada yang mengetahuinya? Bila ada mohon membantu memastikan hal tersebut.
Untuk melihat selengkapnya paparan draft RTRW Jakarta 2030 itu silakan klik di sini.
Tentang pentingnya penataan ruang Jakarta dan masalah mendesak sekarang, silakan lihat tulisan “Warga, Tata Ruang, Jakarta Lestari” disini.
Apakah masukan yang perlu kita, sebagai warga yang ahli maupun yang awam, ingin sampaikan kepada DPRD? Silakan sampaikan di sini!
25 Oct 2009
Malang Melintang Infrastruktur Jakarta
Tidak semua kawasan dan jalan Jakarta beruntung seperti jalan Thamrin dan Sudirman: areal pejalan kaki yang nyaman kadang ditemani pohon rimbun, pemberhentian TransJakarta hanya selemparan batu, serta jembatan penyeberangan berkanopi. Bahkan pengendara sepeda pun bisa melenggang dengan bebas tanpa takut terserempet motor atau bis kota. Lampu penerangan jalan pun tercukupi, tanpa perlu khawatir melewati jalan tersebut pada tengah malam.
Tapi mari kita tengok daerah sejauh 10 kilometer dari Tugu Monas yaitu perempatan Daan Mogot, Cengkareng. Di daerah tersebut terjadi tambal sulam infrastruktur: ada yang baru, ada yang hilang. Terbaru adalah lintasan jalan tol lingkar luar tepat diatas perempatan sibuk Daan Mogot – Arteri Kapuk. Tak jauh dari situ, ada proyek penurapan Kali Mokervart sepanjang Jalan Daan Mogot yang sebentar lagi tuntas, dan diharapkan selesai sebelum musim penghujan.
Kesemrawutan, apakah hal tersebut harus terjadi seiring dengan pembangunan? Tak hanya pada masa konstruksi, tak jarang setelah konstruksi pun kerap meninggalkan kesemrawutan. Seperti ketika deretan pohon di jalur pembatas MH Thamrin harus ditebang demi pelebaran jalan kontan mewariskan tutup-tutup saluran air yang tak rata dan banjir – dan akhirnya dibongkar lagi bulan ini.
Problematika infrastruktur Jakarta tak hanya berhenti pada masalah tambal sulam akibat proses renovasi dan pembangunan, tapi juga pada banyaknya elemen infrastruktur dan pelengkap yang harus ditampung, mulai dari lampu jalan, lampu lalu lintas, rambu lalu lintas, drainase, kabel listrik, telepon, gas, pejalan kaki, tempat sampah, panel listrik, jembatan penyeberangan hingga papan reklame dan masih banyak lagi. Tak jarang pula infrastruktur contohnya jalur pejalan kaki pun diinvasi oleh pedagang kaki lima, motor, tempat parkir hingga terminal bayangan. Infrastruktur jalan di Jakarta pun dituntut harus mampu melayani berbagai macam kepentingan, mulai dari TransJakarta, mobil pribadi, motor, angkutan umum hingga sepeda dan pejalan kaki.
Jakarta bagaikan sang artis kecanduan operasi plastik. Namun selama ini warga mungkin kerap melirik dan menuduh ketidakbecusan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dalam mengkoordinasi pekerjaan lapangan. Tapi jika dikembalikan kepada diri sendiri, maka carut marut dan cantiknya infrastruktur pun tergantung dari warganya, apakah mereka pun mau menjaganya? Apakah mereka rela tidak parkir di trotoar, apakah pengemudi motor rela tidak naik trotoar di kala macet, apakah pedagang kaki lima rela tidak berjualan di trotoar menutupi saluran air, apakah warga menahan diri untuk tidak membuang sampah di drainase, apakah pengguna mikrolet rela turun di halte resmi dan bukannya turun di sembarang tempat, apakah pemilik gedung tidak semena-mena membuat jalan pintu masuk keluar mobil seenaknya dan merusak trotoar, apakah rela tidak mengebor air tanah seenaknya. Dan jika pemerintah berupaya, warga rela dan berpartisipasi, niscaya infrastruktur Jakarta memiliki masa depan lebih cerah.
02 Oct 2009
Apa motifmu hari ini?
Ada yang menyebutnya sebagai Hari Batik. Mendadak batik menjadi bagian dari Jakarta, batik merambah jalan, perkantoran, bis, mall hingga salon. Dalam berbagai motif dan teknik, cap tulis atau kombinasi, murah mahal, sutra katun, bunga atau fraktal, malah mungkin terselip batik-batik impor dari China.
Jika Semarang merayakan batik dengan peragaan batik di Simpang Tugu oleh para duta-duta wisatanya, maka Jakarta pun tak kalah. Ada gerai-gerai hipermart yang memberikan hadiah spesial bagi konsumen berbatik, toko buku memberi diskon, hingga toko es krim dan gerai mie. Hingga toko khusus batik pun ramai dikunjungi. Semuanya berlomba-lomba memberikan apresiasi terhadap batik. (more…)
15 Sep 2009
Apa arti rumah?
Apakah definisi rumah? Apakah itu berarti sebuah bangunan dengan alamat yang tertera dalam KTP masing-masing? Atau sebuah tempat dimana kita menghabiskan sebagian besar waktu, entah itu tidur atau bermain? Atau tempat yang penuh dengan memori dan keluarga? Atau hanya tempat kita tidur, dan esok pagi bertolak pergi ke tempat lain?
Apakah berarti tempat yang kita kunjungi satu tahun sekali setiap libur raya?
Mari renungkan arti rumah? Munkinkah rumah tak hanya lagi berarti kelompok-kelompok ruang yang terdiri atas ruang tidur, ruang keluarga dan ruang makan? Toh cafe, lounge, restaurant mampu menjadi pengganti ruang-ruang itu?
Sementara ada warga-warga yang menghabiskan waktunya di kota lain yang bukan domisilinya, seperti hasil survey disini. Apakah dengan demikian rumahnya adalah tempat dia menghabiskan banyak waktu?
Jakarta pun demikian. Kota yang pada malam hari berjumlah sekitar 8 juta penduduk, sedangkan siang harinya hampir berlipat ganda. Kota dimana warganya dapat tinggal berdampingan dengan kereta api disaat bersamaan ada yang berdomisili di kaki langit. Ada juga yang terus mendeskripsikan ruang-ruang tinggal itu, seperti eksplorasi arsitek-arsitek muda ini. Lalu bagaimana dengan anda?
Apakah rumah itu?
Foto oleh Dita Wisnuwardani
16 Aug 2009
Density: Myth and Reality
Photo by Erik Prasetya
Is Jakarta really dense? Or just not efficient? By density we should really mean to include the people, not just the square meters of built floor; and meanings, not just empty spaces; and also multiplicity of uses and relationships, not just mono-functionality dictated by short-term real-estate “efficiency”. By density we should mean not only the volumetric density, but programatic density, which is the real, historical essense of urbanity.
In that context, we find it reasonable to doubt if highrise buildings solve the density problem. See Feature by Andrea Fitrianto and Guest Column by Meutia Chaerani http://rujak.org/2009/08/apartmentcentral-vs-housesuburb/
Instead of imagining Jakarta consisting of towers –highrise and high cost in both construction and operation periods, hence environmentally not friendly—can we really not imagine different forms, such as medium (4 to six or even 8 stories) high all over Jakarta?
The fact is that most of the expanse of the metropolis is low-rise medium density. The propaganda on the metropolis’ density is also false in that most of the “high density” zones are high density only in volumetric sense, without programatic density or complexity.
Often also, as in the case of gentrification, or “super-gentrification” such as the taking over of already up-scale houses in Menteng by the nouveau-riche, square meter densification does not at all accommodate more people, but on the contrary often accommodates even less people, resulting in less people in larger built floor area. Often also, with more cars.
Therefore, higher density of square meters does not necesasarily mean higher density of inhabitants on the same area. The same case is true with Kemang area, where now there are more larger houses and yards with less people or families, with more cars, than 20 years ago. The same is also true with the so-called Sudirman Central Business District (SCBD) that about 15 years ago displaced thousands of families living there.
Density of contestation takes place not only in the “major” spaces, but also in “marginal” spaces such as along railroads and under fly-overs. See http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/29/take-paradise-put-a-parking-lot.html; http://www.thejakartapost.com/news/2009/02/14/old-immigration-office-—-private-partnership-distortion.html; http://www.thejakartapost.com/news/2009/03/21/the-plight-and-plea-menteng.html. See also pictures of Jakarta Biennale 2009 intervention in marginal spaces.
Elisa Sutanudjaja compiles basic information that shows how “density” issues are institutionalised in urban planning practice in Jakarta. And, no less important: how it relates to our daily life. See her Tips: Tata-Ruang untuk Awam.
For other resources, see in Rujak/Resources: http://rujak.org/2009/08/density-in-urban-development/ and http://rujak.org/2009/08/practical-decisions-facing-urban-planners/
30 Jul 2009
Inisiatif dan Partisipasi Warga
Minggu ini Rujak menerima bahan-bahan terkait inisiatif warga dalam membangun kota: Rumah Bersama (Co-housing); Ruang Keluarga Jakarta; Jakarta Tiga Masa, dan On Provisional Publics and Intersections: Remaking District Life in North Jakarta.
Rumah Bersama adalah gerakan mengadakan perumahan oleh inisiatif dan untuk kelompok warga kota biasa. Lihat juga di Rujak/Guest Column: Para Bocah yang…. Ruang Keluarga Jakarta adalah ulasan tentang pelayanan publik di Jakarta. Jakarta Tiga Masa adalah tugas akhir Yanaika Agustine, arsitek, yang bermaksud menyediakan suatu tempat untuk warga dapat mengenal Jakarta secara intreaktif dan berpartisipasi dalam pembangunannya.
On Provisional Publics and Intersections: Remaking District Life in North Jakarta, adalah tulisan Abdoumaliq Simone, seorang urbanis yang mengajar di Goldsmith College, University of London, yang selama beberapa tahun terakhir beberapa kali tinggal di Jakarta mengadakan penelitian bersama UPC/UPLINK.
Semua tulisan di atas menunjukkan betapa dinamisnya warga dan ruang yang mereka tinggali atau inginkan. Inilah kenyataan-kenyataan yang masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Warga yang terorganisasikan dengan baik, yang punya prakarsa, dan mampu mengurus dirinya sendiri dan memenuhi kebutuhannya, adalah aset penting sebuah kota. Bukankah, bahkan suatu pemerintah hanya dapat menjadi sebaik warga yang membentuknya?
Tidak berarti lalu pemerintah cukup berdiam diri saja. Ada hal-hal yang harus dilakukan secara kolektif. Untuk inilah pemerintah dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah justru perlu menggalakkan prakarsa masyarakat, menyediakan kerangka peraturan dan fasilitas yang memudahkan serta mendorong prakarsa masyarakat.
Makin disadari di seluruh dunia, bahwa keberhasilan suatu pemerintahan kota tergantung pada seberapa baik ia mengenal dan mengelola kemampuan warganya sendiri.
Jakarta sudah barang tentu adalah kota dengan kemampuan sumber daya manusia dan bukan-manusia yang paling baik yang ada ada di Indonesia. Tetapi mengapa kotanya tidak menjadi sebaik yang diharapkan warganya? Apa yang salah? Bagaimana pendapat Anda?
24 Jul 2009
Dilema Angkutan (Umum) Jakarta
Ruas Jalan Tol Wiyoto Wiyono (Cawang-Tj.Priok) di sore hari (Elisa Sutanudjaja)
Jakarta macet total tahun 2011? Di tahun 2011 itu diperkirakan luas kendaraan di Jakarta sama dengan luas jalannya. Siapkah Jakarta dan masyarakatnya menghadapi itu? Hanya tersisa satu setengah tahun sebelum bencana itu terjadi. Apakah strategi pemerintah Jakarta, entah itu rencana sistem angkutan ataupun tata ruang, nantinya akan mampu menanggulangi ‘bencana buatan’ tersebut?
