Dihimpit oleh Jl. Cilacap – Jl. Bandung – Jl.. Semarang berdirilah sebuah gedung besar serta panjang yang bertingkat dua. Bangunan ini menarik perhatian orang yang lewat karena proporsi-nya baik. Sebagian tingkat kedua baik di luar maupun di dalam dikelilingi balkon kayu. Dibangun sebagai Telefoongebouw Menteng, 1923/24, gedung ini pada tahun 1999 dipugar oleh Yayasan Universitas Bung Karno. ‘Pemilik’ sebelumnya menelantarkannya, supaya keadaannya cepat memburuk dan setelahnya di’ijin’kan pembongkarannya. Sesudahnya ingin digantikan dengan bangunan yang menghasilkan uang yang sebanyak mungkin dan secepat mungkin.

Gedung ini pernah digunakan oleh Departement van Onderwisj en Eredienst, sebagai kantor Badan Pekerja Komite National Indonesia Pusat (1945/46) dan oleh Departemen Pendidikan dan Pengajaran (1950), dan kemudian oleh Ditjen. Kebudayaan (Dept. P. dan K.) sejak 1968. Instansi terakhir ini meninggalkan tempat ini (1996) karena dengan ruilslag yang kurang menguntungkannya mendapat tempat baru di Jl. Sudirman.

Rumah  di Jl. Cilacap 4 diklasifikasikan sebagai benda Gagar Budaya dan digolongkan kategori A sejak tahun lalu. Namun demikian, rupanya sejak tahun 1996 gedung ini dikenakan taktik mempercepat terbitnya izin pembongkaran dengan membiarkan pintu, jendela, dan perlengkapan kayu yang mahal ‘dicuri’ orang. Taktik seperti ini pernah diterapkan juga pada gedung Kunstkring dan beberapa rumah tinggal yang digolongkan ketegori B, mis. pada rumah tinggal di Jl. M. yamin no. 36. Siasat ini biasanya berhasil. Syukurlah, pada kedua gedung umum permainan tidak berhasil. Gedung Ditjen. Kebudayaan diselamatkan oleh Yayasan Bung Karno, yang memugarnya untuk dimanfaatkan sebagai gedung kuliah.

Sebenarnya gedung ini dengan mudah dapat dimanfaatkan untuk berbagai tugas Departemen P. dan K. dan demi rakyat. Sebab, letaknya strategis dan mudah dicapai oleh orang yang berurusan dengan instansi yang bersangkutan, karena stasiun kereta api Cikini maupun berbagai halte bus umum dekat. Lebih baik menjaga gedung berarsitektur langka dalam lingkungan yang masih agak serasi daripada membangun museum mewah real estate Lippoland, jauh di Jawa Barat.

Sumber :

Menteng ‘Kota Taman’ pertama di Indonesia

TAPI KINI GEDUNG INI BERGANTI PEMILIK LAGI, DAN SEDANG TERANCAM DIBONGKAR, MAKA HADIRILAH:

UNDANGAN DISKUSI 

oleh: Robin Hartanto

Sampah
Ia adalah kata yang cenderung berkonotasi negatif. Ia menjadi ujung kegunaan sebuah produk, tidak lagi dibutuhkan, dan hanya satu tindakan diperlukan untuk mengakhiri hayatnya, membuangnya.

Padahal, “membuang” tidak pernah benar-benar membunuhnya. Perjalanan panjang masih menanti. Apakah ia akan dibawa bersama teman-temannya oleh sebuah truk, yang selalu dihindari orang-orang karena baunya yang amat menyengat, menuju tempat pembuangan akhir? Apakah ia lalu akan ditimbun di dalam tanah? Apakah ia akan diambil oleh para pemulung dan dibawa ke tempat daur ulang, untuk kemudian diproses hingga dapat digunakan kembali? Ataukah ia akan terbang ke sana-sini mengikuti kemana angin membawanya? Sampai tiba dirinya di aliran sungai yang akan membawanya menuju hilir dan mempertemukannya dengan lautan luas?
Kita tentu tidak peduli akan nasibnya. Yang kita perlu tahu hanyalah membuangnya, baik dengan cara yang “sampahwi” ataupun tidak. Ibarat mengubur orang mati atau biarkan saja orang itu tergeletak di jalan.

Maka ketika salah satu mantan calon gubernur Jakarta tercantik menebarkan jargon “Mengubah Sampah Menjadi Emas” di belakang bus-bus umum, kita cenderung menganggapnya angin lalu. Bagi warga Jakarta, macet dan banjir adalah masalah, apalagi dirasakan secara langsung sehari-seharinya oleh warga. Sementara sampah? “Ya, jadi masalah pemerintah saja!” pikir kita dengan cuek.
Padahal data-data yang dimiliki kota Jakarta cukup fantastis. Jakarta menghasilkan 6000 ton sampah per hari (2007). Volumenya sekitar 26000 meter persegi. Bisa membayangkan seberapa besar? Buku Kata Fakta Jakarta memberikan sebuah gambaran menarik. Dalam setahun, kita bisa memiliki 185 Candi Borobudur (volumenya sekitar 55000 meter persegi) baru yang dibangun dari sampah.

Dengan jumlah yang begitu besar, memang ada potensi apabila kita dapat menemukan cara memanfaatkannya. Beberapa inisiatif masyarakat yang tersebar di sekitar 1000 RT dan RW di DKI Jakarta patut diteladani. Dengan menggunakan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), mereka melakukan pemilahan sampah dan mengolahnya kembali. Tentu saja mereka bukan penyihir yang bisa mengubah sampah menjadi emas, tetapi mereka dapat mengubah sampah menjadi pupuk kompos atau biogas. Dengan begitu, mereka dapat mengurangi pekerjaan pemerintah hingga dua puluh persen.

Namun, memikirkan masalah sampah hanya pada tahap pengolahan akhir adalah paradigma yang perlu diubah. Hal tersebut hanyalah dapat mengurangi sampah, tanpa dapat benar-benar menyelesaikan masalah sampah secara menyeluruh. Solusi justru perlu dipikirkan pada tataran produksi, distribusi, dan konsumsi kita atas produk-produk yang sejatinya akan berujung menjadi sampah.

Melalui buku Cradle to Cradle misalnya, William McDonough dan Michael Braungart mencoba menawarkan perubahan paradigma tersebut pada tataran produksi. Dengan mengubah cara kita menciptakan sesuatu, kita dapat menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Buku itu sendiri dibuat dari kertas sintetis dengan kualitas tinggi, tanpa memotong sebatang pohon pun, dan dapat didaur ulang tanpa menghilangkan kualitasnya.

Malah, terkadang kita tidak perlu teknologi canggih untuk melakukannya. Sesederhana dengan membawa tas lipat atau peralatan makan sendiri, kita dapat memberikan sumbangan besar terhadap masalah sampah dalam tataran konsumsi.

Tentu saja banyak lagi cara-cara yang dapat kita lakukan. Tetapi semua itu akan sia-sia saja tanpa aksi dari kita. Yang sejujurnya paling esensial kita perlukan adalah pengetahuan komprehensif serta inisiatif. Dan melalui diskusi-diskusi bermutu, saya percaya, kita dapat mendorong pemahaman dan inisiatif kita ke tingkat aksi.

Apa arti usia dua tahun bagi seseorang? Tidak banyak. Bahkan ciri-ciri fisikpun belum stabil, apalagi watak.

Bagi sebuah organisasi, usia dua tahun bahkan lebih tidak berarti lagi. Sebab, umur organisasi harus diukur dengan skala yang lebih panjang daripada skala umur manusia.

Dalam dua tahun terakhir, Rujak Center for Urban Studies belum apa-apa. Ia baru berada dalam tahapan memulai kehadirannya untuk “membantu kota-wilayah berubah menuju ke kelestarian”, misi yang diembannya.

Ia selayaknya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu melahirkannya, yaitu para pendiri dan pengurus yayasan: Karina Sigar, Ricky Dewi Lestari, Evi Mariani, Ade Darmawan, Ignatius Hariyanto;  para perumus visi dan misinya, yaitu yang selamat ini menyebut dirinya “kelompok Pulau Macan”: Achmad Tardiyana, Suryono Herlambang, Shanty Syahril, Hizrah Muchtar, Antariksa, Ricky Dewi Lestari, Elisa Sutanudjaja, Meutia Chaerani, Anggie Arifin, Andrea Fitrianto, Irvan Pulungan; para donor: Goethe Institut, HIVOS, Ford Foundation, Yayasan Tifa, RWI, LGI, penyumbang perseorangan yang tidak dapat disebut satu persatu, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Japan Foundation; para mitra kerja: Arsitek Komunitas (Yuli Kusworo dan kawan-kawan), Cecil Mariani, Satya Witoelar, Iqbal Prakasa, Kaka Prakarsa (Air Putih) dan Nanang Syaifuddin (Air Putih), Kunci Cultural Studies Center, Famega Syafira, Hera Diani, Irwan Ahmett, Enrico Halim, Abdoumaliq Simone, Gustaff Iskandar (Common Room), berbagai lembaga pemerintah dan para sukarelawan yang tidak dapat disebut satu persatu.

Secara khusus kami ingin ucapkan terima kasih kepada berbagai komunitas atau kelompok masyarakat atas kerjasama yang erat selama ini. Untuk merekalah RCUS terutama didirikan. Dan merekalah sumber inspirasi terbesar kami dalam mengembangkan program kerja.

Pada saat ini pun RCUS masih sibuk membangun fondasinya, sambil melakukan berbagai kegiatan.

Salah satu fondasi yang kami sedang siapkan benar-benar bersifat fisik, ialah membangun fasilitas yang disebut “Pusat Pembelajaran Kelestarian” (Sustainability Learning Center) bernama Bumi Pemuda Rahayu di Dlingo, Imogiri, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami berharap tempat yang dimaksudkan untuk memadukan residensi berbagai pekerja kreatif dengan para pembelajar kelestarian ini dapat membantu inovasi dan pertumbuhan kesadaran, pemikiran, dan praktik kehidupan lestari.

Fasilitas tersebut akan terdiri dari akomodasi untuk sekitar lima puluh orang, bengkel, perpustakaan, teater terbuka, sebuah Joglo terbuka, sebuah bangunan bambu serbaguna, ruang diskusi, dan lain-lain penunjang serta instalasi daur-ulang limbah dan bio-gas. Semuanya dikelilingi suatu “taman pangan” (edible landscape).

Kami memohon doa restu dan dukungan baginya agar dapat terwujud di bulan September 2012. Masih jauh dari sempurna dan mencukupi, kami akan menerima dengan senang hati semua dukungan dan bantuan. Dukungan yang paling berharga pada akhirnya adalah: memakainya. Kami senang dihubungi kapan saja!

Yuk, Berpatungan

Punya impian kreatif namun tidak ada dana dalam mewujudkannya? Ingin berwira-sosial namun tidak kendala dana? Lagi dan kerap kali dana menjadi masalah untuk menggapai mimpi.

Tapi jangan lupa, sikap gotong royong sudah mendarah daging dalam masyarakat. Banyak sekali orang yang mungkin memiliki minat sama dengan anda, dan mau membantu dalam bentuk dana untuk mewujudkannya.

Patungan.net adalah bentuk media yang memungkinkan bertemunya pemilik ide dengan penyandang dana. Seperti dikutip dari situsnya, Patungan.net bertujuan untuk mendorong perkembangan kinerja kewirausahaan Indonesia. Pengaju proyek dilatih untuk, selain memikirkan teknis proyek ajuan, mereka dituntut untuk dapat mempresentasikan (menjual) gagasan, mempromosikan, yang dilakukan secara pararel dengan melakukan tahapan kerja, dan ‘memelihara’ dukungan.

Proyek seperti apa yang diharapkan ada di Patungan.net? Proyek yang diajukan, memenuhi kriteria dasar, yaitu;
• Berpikiran terbuka
• Berguna bagi publik
• Bertema: lingkungan (hidup dan sosial), sejarah, dan seni
• Berkelanjutan

Lalu apa peran masyarakat untuk mendukung proyek? Mudah, dapat berpartisipasi dengan cara mendonasi. Ada banyak proyek baik (dan akan bertambah terus) dan proyek-proyek tersebut membutuhkan dana publik. Entah itu proyek teater, film, workshop dan kesenian. Silakan cek daftar proyek ini dan dukunglah yang sesuai dengan hati. Tidak perlu khawatir dengan jumlah uang yang bisa anda patungkan.

Patungan, Yuk!

sumber: http://www.terpopuler.net/tangga-lagu-korea-kpop-terbaru

Peristiwa ini dialami dalam sebuah angkutan kota bernomor 07, dari depan Pusat Grosir Cililitan (PGC) menuju Condet. Anak itu naik bersama ibunya. Wajahnya mewakili cita rasa blasteran, ibunya Melayu dan ayah yang mungkin Arab atau India, entahlah. Sejak di dalam angkot dan sepanjang jalan hingga tiba di tujuan bibirnya tak pernah diam. Ia bernyanyi lagu Hindustan yang pernah dinyanyikan Norman Camaru. Ia bernyanyi tanpa peduli. Anak ini bukan saja aktif, tetapi juga, berani. Ia mewakili pertumbuhan generasi Y.

Kira-kira dua atau tiga hari sebelum bertemu anak blasteran yang bernyanyi itu, dalam angkutan kota yang juga mengarah ke Condet, naik lima orang warga keturunan Asia Timur yang seumuran Anak Baru Gede (ABG). Saya menyebut Asia Timur sebab tidak terlalu jelas, mereka dari keturunan China atau Korea. Sebelum tiga ABG keturunan Asia Timur masuk, di angkutan kota hanya ada saya, seorang kawan, dan dua karyawati yang baru pulang kerja. Dua karyawati ini yang tak henti bicara dengan dialek melayu-betawi yang kental dan ekspresif, khas orang Jakarta pada umumnya.

Anda tahu apa yang terjadi sesudah lima ABG-keturunan itu bergabung dalam angkutan kota yang membawa kita menuju Condet?.

Mobil kecil yang maksimal diisi sepuluh orang dengan posisi duduk saling berhadapan itu menjadi ramai dengan lalu lalang percakapan. Dua karyawati yang mungkin berumur antara 20-23 tahun itu terus saja eksis dengan dialek Betawi-Melayu yang sesekali dicampur sedikit nuansa Bristish seperti by the way, oh my God beradu kencang suara dengan lima ABG yang tak kalah kuat bercakap menggunakan bahasa dan intonasi seperti di film Korea atau China. Jangan lupa, smart phone BlackBerry tetap eksis ditangan masing-masing.

Saya dan seorang kawan yang tersudut dipojok paling belakang  sesekali menatap mereka. Dalam hati bertanya pelan : tontotan apalagi ini ?.

Sketsa Tesis

Tesis pertama yang muncul di benak saya adalah angkutan kota ini telah menjadi panggung dari adu identitas khas rakyat pinggiran. Mereka tanpa peduli pada penumpang yang lain begitu aktif menampilkan dirinya lewat medium bahasa masing-masing. Tak penting apa isi percakapan itu, yang penting adalah bahasa yang digunakan. Sama halnya : mereka juga mengabaikan kenyataan ruang jikalau kita sedang berada di angkot yang sesak dan sesekali berhenti karena macet yang abadi ala Jakarta. Suara mereka lebih kencang dari bunyi knalpot.

Tesis kedua yang terbangun di benak saya adalah adu identitas itu mewakili arus besar pertumbuhan budaya pop, terutama yang berkaitan dengan ekspansi K-Pop yang kini merajai industri hiburan, khususnya fashion, film dan musik nasional. Wabah K-Pop ini meluas di seluruh Indonesia. Segenap kesadaran, cita rasa perasaan, gerak-gerik bahkan imajinasi tentang hidup sehari-hari remaja urban di Indonesia kini tumbuh dalam bayang-bayang serba Korea atau, lebih luas dari itu, Asia Timur. Mereka, para remaja itu, menjadi agen budaya yang terseok-seok meng-copy paste segala yang serba ‘K-Pop’ (walau sebenarnya sejarah K-Pop tidaklah genuine Korea).

Lalu, tesis ketiga yang menyemburat dalam ranah kesadaran ialah lalu lalang import budaya pop seperti ini memang memiliki efek pasang surut sebagaimana labilitas para remaja urban. Jelas saja perkembangan ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru. Kebaruannya hanyalah terletak pada subyek yang mendominasi (kali ini importirnya dari Asia Timur) saja. Para remaja urban seperti di Jakarta mungkin menjadi subyek-yang-tereksploitasi sekaligus hendak eksis. Perjumpaan ini, antara subyek-yang-mendominasi dan subyek-yang-tereksploitasi-hendak eksis mewakili narasi besar berjudul : global war of pop culture (??).

***

Agak terburu-buru jika perkembangan di atas lantas kita simpulkan sebagai krisis kebudayaan nasional kita di ruang urban. Atau sebutlah itu krisis identitas anak muda. Namun perkembangan ini tak bisa dipandang sambil lalu sebagai kegenitan cultural sesaat khas remaja dan ibu-ibu muda urban yang aktif mengucap ‘omigod,omigod,omigod’ ketika menyimak Twilight dan Breaking Down produksi Amerika.

Yang jelas di mata kita adalah kota-kota telah menjadi ruang yang mengalami defisit identitas lokal di mana akar-akar culturalnya membentuk diri terus menerus seirama gerak transfomasi fisik-ruang kota. Ini telah berlangsung lama sejak kota di Asia Tenggara diposisikan sebagai agen modernisasi. Ada kekalahan yang serius dari yang disebut sebagai lokalitas kultur urban, sebagaimana kekalahan bumiputera pemilik lahan dari ekspansi mall atau kekalahan pasar tradisional dari kekuasaan Giant dan Hypermart.

Sejarah kota memang tak pernah sepi dari pergantian pemenang dan pecundang, perintis dan peniru, penjaga juga perusak.

Kita tahu jikalau pada ruang ekonomi-politik, menyebut kalah-menang selalu paralel dengan menghitung rugi-untung. Tetapi, apakah juga sama berlaku diruang kultural ?. Maksudnya, ini bisa menjadi pertanyaan sejauh manakah terbuka kemungkinan bagi kepentingan ekonomi-politik untuk bekerja bagi pemuasan dirinya dengan menggunakan kultur sebagai mediumnya; meletakkan kultur sebagai sub-ordinat dari pemuasaan hasrat ekonomi-politik ?.

Artinya, pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada diskursus rumit mengenai imperialisme kebudayaan atau industri kebudayaan.

Tak ada jawab tunggal dan berkekuatan praktis atas hal diatas.

Salah satu hal penting yang tengah kita hadapi kini adalah model pertarungan kultural di mana agen-agen penyalurnya memainkan operasi ganda yang canggih. Ambillah contoh televisi, kotak canggih yang mengkombinasikan gambar, gerak, dan bunyi dalam satu momen penyampaian pesan. Daftar siaran televisi bisa menampilkan sesuatu yang berkarakter ‘kita’ (: Indonesia) namun di saat jam tayang lainnya, ia menjadi sepenuhnya bukan kita (: dengan segala macam tontonan gosip, musik, plus sinetron import). Televisi yang menguasai waktu-waktu luang pun waktu-waktu produktif bukan tak mungkin menggantikan fungsi keluarga sebagai apparatus dari sistem nilai masyarakat. Dalam adagium lama McLuhan : medium telah menjadi pesan itu sendiri.

Lalu para remaja itu bertumbuhan dalam pluralisme referensi nilai-norma yang jejak obyektivasinya bisa dilihat dari potret fisik mereka : mata bulat, kulit coklat dengan dandan anak muda Korea. Mereka seolah mengalami retak sekaligus mengumpulkan serakannya dalam model identitas tubuh yang melampaui kategori-kategori biner Timur Melayu vs Timur Mandarin, misalnya. Proses yang ditempuh para remaja seperti ini mungkin bisa ringkaskan dalam kalimat: ketercerabutan yang membentuk dirinya terus menerus. Sehingga, untuk sementara bisa dikatakan, problem eksistensial para remaja urban seperti di Jakarta ialah penemuan diri dalam satu episode ketercerabutan kepada episode ketercerabutan yang lain; semacam kelahiran dalam ketercerabutan.

Dalam bahasa yang lain : kelahiran dalam atau melalui ketercerabutan juga tersirat menandakan ada retak fungsi dalam pranata-pranata sosial dalam meng-inkulturasi anak-anak remaja. Pada ujungnya situasi ini membawa kita pada judul besar ke-Kita-an kita yang terus menerus bertempa diri dengan arus import ‘yang-Lain’.

Tentu saja kita tidak bisa menafikan pandangan kritis yang menyebutkan gaya hidup remaja urban sebagai bentuk keterasingan diri (: kesadaran palsu) yang terjebak dalam operasi canggih ‘rezim teknologi tubuh’ di mana komoditi membentuk sirkulasinya yang efektif dengan sasaran utama remaja. Maksudnya adalah proses penemuan diri dalam ketercerabutan itu adalah gerak yang rapuh dan, katakan, menipu.

Para remaja mungkin menemukan dirinya referensi-referensi kultural import itu (?) yang secara bersamaan mengambil keuntungan dari konsekuensi-konsekuensi ketercerabutan diri dan kelompok dari rumah kulturalnya masing-masing. Pada terma postkolonial theory, mereka barangkali sedang melakukan mimikri, yang juga mengisyaratkan ambivalensi akut ; benci-benci tapi rindu pun meniru-mengejek yang berakar dalam.

Menjadi Kita memang rumit.

Kita tidak sering menemukan tempat duduk di ruang publik Jakarta, baik di sepanjang trotoar, maupun di lingkungan perumahan.

Apakah ini terjadi karena warga kota kurang membutuhkannya?

Proyek kedua Rika and Silvia Project menggali pengetahuan soal perlu dan pentingnya
ruang duduk ini.

Bunderan Tugu Selamat Datang (GuMaTang) dengan fokus pada ruang publik
di depan Plaza Indonesia, serta ruang duduk di pemukiman RT 03/RW 014 di Kelurahan
Tomang (Cideng) adalah lokasi wawancara yang kami tampilkan dalam video “ [Silakan/
Melarang] Duduk “ (tautan ada di akhir tulisan ini). Sebab, kita tahu, sudut di depan Plaza
Indonesia – Bunderan Tugu Selamat Datang, tak pernah sepi dari warga. Pun, di lokasi lain,
sepanjang kali Banjir Kanal Barat, beragam tempat duduk berjejer untuk warga.

Kedua lokasi tersebut, sudut di depan Plaza Indonesia dan RT 03/RW 014 di Kelurahan Tomang
(Banjir Kanal Barat), memuat pengalaman ruang yang berbeda. Yang satu dikenal sebagai
kawasan komersial, satunya merupakan pemukiman. Dengan harapan memperoleh pengetahuan
lebih obyektif dan variatif, kami melibatkan warga yang berkeseharian di kedua lokasi tersebut
dalam proyek ini. Keterlibatan dilakukan melalui wawancara dan bermain Lego.

(foto 001_Cideng)

Banjir Kanal Barat

RT 03/RW 014 Kelurahan Tomang merupakan salah satu bagian pemukiman di Banjir Kanal
Barat. Di sini, kami bertemu Mulyo Santoso, yang menjadi ketua RT sejak 1979. Perbincangan
dengan beliau meninggalkan kesan tersendiri bagi kami. Awalnya, kami menduga terbentuknya
ruang duduk di RT ini karena adanya kebutuhan ruang bersama, ternyata kami salah.

Ruang duduk justru dibentuk dari sisi pertimbangan kesehatan. Pemukiman yang padat
dengan gang-gang sempit dan berposisi di bawah badan jalan, menjadikan ruang-ruang hunian

kurang mendapatkan cahaya dan udara segar. Kondisi ini mendorong Mulyo mengajak warga
memanfaatkan bahu jalan di dekat gerbang RT 03/RW 014 sebagai ruang duduk.

Posisi ruang duduk sekarang ini dirasa sempurna menerima cahaya matahari pagi dari arah
timur. Bayi-bayi dan warga dari berbagai usia bisa berjemur di pagi hari dengan nyaman.
Tentu saja ruang duduk ini kemudian menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi. Dalam
perkembangannya, ruang duduk dilengkapi dengan televisi dan VCD/DVD player. Mulyo
bahkan meminta PT.Telkom untuk memindahkan telepon umum, yang tadinya ada di sekitar
MCK, ke ruang duduk bersama. Pada beberapa titik dipasang lampu taman.

(foto 002_Cideng )

Keberadaan ruang duduk sebagai salah satu bentuk ruang bersama, tempat berbagi antar warga,
memberi dampak pada kedekatan antar warga dari berbagai usia dan latar belakang. Karena
saling mengenal antar warga, keamanan lebih terjaga. Misalnya, mengenai pemeliharaan,
(termasuk biaya untuk listrik dan perbaikan ruang duduk) dikelola bersama oleh warga.
Menyapu dan menyiram tanaman dikerjakan tanpa ada penjadwalan khusus. Ruang duduk tidak
dibiarkan kotor.

(foto 003_Cideng)

Apa yang diupayakan RT 03/RW 14, kami lihat juga ada di RT-RT lain. Warga merasakan
banyak manfaat dari ruang duduk seukuran rata-rata 2,5 x 1.5 m di area pemukiman
mereka. Ruang ini dapat pula digunakan untuk mengatasi kantuk yang begadang atau ronda
malam. “Yang begadang bisa nonton TV”, kata Mulyo. Pemukiman padat ini rawan kebakaran.
Perlu ada yang berjaga untuk membangunkan warga, jika kebakaran terjadi, agar api menjalar
dapat dicegah. “Kalau ada kebakaran, yang begadang yang tahu duluan”, lanjut Mulyo.

(foto 004_BunderanGuMaTang)

Sudut Plaza Indonesia – Tugu Selamat Datang (GuMaTang)

Beralih ke seputaran Bunderan GuMaTang. Untuk Menemukan tempat duduk di sekitar
Bunderan GuMaTang tidak lah banyak. Trotoar yang ada sebenarnya cukup lebar, tetapi sangat
sedikit ketersediaan ruang untuk duduk dengan nyaman. Padahal, justru banyak orang yang ingin
menikmati waktu di sini. “Kita suka duduk-duduk di sini karena pemandangannya bagus dan
tidak gerah” kata Alamsyah, salah seorang karyawan di Plaza Indonesia.

(foto 005_BunderanGuMaTang)

(foto 006_BunderanGuMaTang)

Sebagian orang memilih duduk di trotoar, di pinggir pagar batas kavling gedung, dan di
pinggiran pot-pot besar yang ada di sepanjang trotoar. Yang bahaya, ada beberapa ruas pot-pot
bunga diberi penghalang berupa segitiga-segitiga besi runcing (lihat foto 006). Ini bukan lagi
berkesan melarang orang untuk duduk, tapi sudah berpotensi mencelakakan publik. Penghalang
yang dipakai tampak berbahaya bagi keselamatan orang. Bagaimana jika ada anak atau siapa pun
yang terjatuh ke arah pot-pot tersebut?

(foto 007_BunderanGuMaTang)

Kami pun melanjutkan wawancara kedua di trotoar depan Plaza Indonesia. Kali ini sambil
melakukan wawancara, kami meminta sekelompok karyawan yang sedang beristirahat untuk
bermain lego. Kami sudah menyiapkan miniatur ruang terbuka tempat wawancara dilakukan dan
meminta beberapa orang untuk menyusun ruang duduk yang ideal menurutnya.

(foto 008_BunderanGuMaTang)

Bagi para karyawan dari Plaza Indonesia, mungkin juga karyawan dari gedung-gedung di sekitar
Bunderan GuMaTang, duduk di lantai trotoar menjadi pilihan yang paling mungkin. “Tidak
ada tempat duduk lain” kata Hidayat, karyawan Plaza Indonesia, ketika ditanya alasan duduk di
lantai trotoar. Dan, ini juga merupakan alternatif yang jauh lebih baik daripada menghabiskan
waktu istirahat di dalam kantin. Sebagian mengungkapkan alasan kebutuhan berada di ruang
terbuka, menikmati pemandangan, berinteraksi dengan lebih banyak orang dalam suasana santai,
dan mendapatkan udara segar.

Wawancara dengan para karyawan yang duduk di depan Plaza Indonesia, disertai aktivitas
menata letak ruang duduk dengan Lego. Sebelumnya, kami telah menyusun miniatur dari
lokasi tersebut. Tujuan aktivitas ini adalah menerjemahkan keinginan adanya ruang duduk yang
nyaman. Hidayat, Alamsyah, dan teman-teman menyusun ruang duduk dalam jarak tertentu dan
berkelompok. Masing-masing bangku dilengkapi tempat sampah. Menurut pendapat mereka,
salah satu syarat ruang duduk di ruang terbuka yang nyaman adalah berada di bawah naungan
pohon yang rindang. Mereka juga berinisiatif menempatkan lampu taman di beberapa sudut dan
menayakan perihal keberadaan toilet. (untuk hasilnya bisa dilihat di video“ [Silakan/Melarang]
Duduk “ )

Berlawanan dengan pendapat kami, Hidayat, Alamsyah, dan teman-teman lain, tentang perlunya
bangku, Pendapat kedua tentang ruang duduk kami dapatkan dari Pak Andri. Bagi Pak Andri,
karyawan di sekitar Bunderan GuMaTang, mengatakan bentukan tempat duduk yang menerus
dan memanjang lebih ideal dibanding bentuk bangku. Jika tempat duduk berbentuk bangku,
seperti di halte, maka akan terbentuk kelompok-kelompok. Baginya, daya tarik duduk di depan
Plaza Indonesia justru karena semua berbaur, mudah saling menyapa dan berkenalan.

(foto 009_BunderanGuMaTang)

Sayangnya, spot yang dimaksud Andri tersebut, yang untuk saat ini sebenarnya juga
satu-satunya spot yang layak sebagai tempat duduk, kerap basah walau tak ada hujan. Kenapa?
Ketika kami tanyakan hal tersebur pada para karyawan yang sedang beristirahat, salah satu
menjawab bahwa lokasi tersebut mungkin memang disiram oleh petugas dari Plaza Indonesia
untuk menghalangi orang duduk. Kemungkinan alasannya adalah kerumunan orang-orang
yang duduk dianggap mengganggu pemandangan, apalagi dengan banyaknya sampah yang
ditinggalkan. Dari informasi yang kami dapatkan, spot tersebut memang milik Plaza Indonesia,
bukan bagian dari trotoar.

(foto 010_BunderanGuMaTang)

Sampah memang tampak berserakan di sudut itu. Menurut Andri, itu terjadi karena, pertama,
orang-orang yang duduk memang tidak mau repot-repot membuang sampah, dengan asumsi
petugas dari Plaza Indonesia akan membersihkannya. Kedua, tidak menemukan tempat sampah
dan malas untuk membawa sampahnya. Sebenarnya ada tempat sampah dalam jarak beberapa
meter di area tersebut, hanya saja tidak memiliki bentuk dan posisi yang membuat orang sadar
bahwa itu adalah tempat sampah.

Duduk adalah Kebutuhan

Dari semua wawancara dan hasil bermain lego ruang duduk, bisa disimpulkan bahwa ruang
duduk di area publik dibutuhkan warga Jakarta. Bagi warga pemukiman di RT 003/RW 014
Kelurahan Tomang, ruang duduk berfungsi juga sebagai ruang bersama untuk berbagi berbagai
kegiatan (termasuk berjemur di pagi hari), dan sarana untuk mendekatkan antar warga. Bagi para
karyawan di seputar Bunderan Tugu Selamat Datang, ruang publik di depan Plaza Indonesia menjadi ruang duduk untuk menghilangkan kepenatan di sela-sela jam kerja selain juga sebagai

tempat bersosialisasi, meski kesulitan mencari tempat duduk yang layak/manusiawi.

Ruang duduk di trotoar maupun lingkungan pemukiman, tidak hanya berfungsi sebagai sekedar
tempat duduk. Ada warga dan kegiatan yang menghidupkannya. Kebutuhan akan adanya
bentukan ruang tempat interaksi antar warga di area publik cukup terasa. Akankah di masa akan
datang, Jakarta semakin banyak memiliki ruang-ruang duduk yang nyaman di area publik?

————————
Rika & Silvia Project merupakan inisiatif dua warga Jakarta, Rika Febriyani dan Silvia Honsa.
Inisiatif ini meyakini jika aspirasi warga dalam penataan ruang adalah sesuatu yang penting.
Sebab, sejatinya, bentukan kota adalah termasuk untuk memenuhi kebutuhan ruang gerak
warga. Dengan bantuan alat peraga berupa Lego, dilakukan simulasi penataan ulang letak
elemen-elemen penting di ruang publik atau tempat umum. Simulasi langsung melibatkan warga
di tempat mereka berada, yang dalam kesehariannya menggunakan fasilitas publik atau berada
di ruang publik. Sekilas simulasi ini memang lebih mirip ‘bermain’, daripada duduk serius
mendiskusikan tata letak sebuah ruang, tetapi karena itu juga cara ini mungkin bisa diharapkan
untuk menggali aspirasi warga.

“ Pengguna facebook kita ada 30,1 juta, itu adalah no 2 terbesar pengguna di dunia”.

“Untuk pengguna twitter, kita ada 6,2 juta. Kalau dari sisi jumlah, kita no.3 pengguna terbesar di Asia. Di dunia kita yang paling tinggi dalam hal men-tweet, yaitu sebesar 20,8%. Amerika itu cuma 11,9% dan peringkat dua adalah Brazil dengan 20,5%”.

“Kalau dihitung-hitung dengan yang menggunakan handphone, pengguna internet di Indonesia mencapai 45 juta pelanggan”

“Jumlah blogger kita ada 2,7 juta blogger”.

“Pengguna Handphone ada 150-180 juta orang. Ini angka yang besar sekali, kalau kita bicara soal penggunaan media sosial  di Indonesia”.

Serangkaian cuplikan kalimat di atas adalah bagian dari film Linimas(s)a yang diputar pada Sabtu akhir Maret lalu di kantor Rujak. Pada hari itu Rujak mengadakan Rujak Sorot dan Diskusi dengan tema Kota dan Ruang Maya. Film @linimas(s)a adalah sebuah film dokumenter yang menggambarkan pemanfaatan media sosial untuk kampanye atau perubahan sosial di segala isu seperti kemanusiaan, bencana alam, keadilan, HAM, dll.

Ada banyak cerita yang terangkum dalam film dokumenter tersebut. Ada kisah penarik becak di Jogja yang mengiklankan jasanya melalui FB dan Twitter, ada Komunitas Blogger Bengawan yang mengadakan kegiatan pelatihan penggunaan internet untuk orang-orang dengan kemampuan berbeda (diffable), ada kisah perjuangan koin untuk Prita, kisah upaya pengumpulan donor darah (blood for life), kisah relawan (Lintas Merapi) untuk Bencana letusan Gunung Merapi 2010 dan juga kisah dukungan aksi anti korupsi – Satu Juta Dukungan untuk Bibit-Chandra, yang kesemuanya menggunakan beragam media sosial seperti twitter dan FB dalam mengkampanyekan isu.

Hadir dalam diskusi yang juga merangkap sebagai penanggap adalah Ignatius Haryanto (pakar media) dan Glenn Marsalim (pakar periklanan). Terhadap film tersebut,  keduanya menilai film dokumenter ini sebagai film yang menarik dan meresonansi fungsi media sosial.

Ignasius Haryanto melihat media sosial, dalam film tersebut, sebagai alat yang menarik untuk eksperimen-eksperimen seperti blood for life, lintas merapi, pengiklanan jasa penarik becak, dll. Dalam hal ini,  Hari (panggilan Ignatius Haryanto) menilai bahwa media sosial dilihat sebagai alternatif sumber informasi. Apabila dikawinkan dengan media mainstream, maka informasi yang dihasilkan akan lebih berpengaruh. Dengan semakin maraknya penggunaan media sosial maka, menurutnya, media tidak lagi dikonsumsi secara pasif. Pemanfaat media saat ini sudah terlibat, tidak hanya mengkonsumsi secara pasif, tetapi juga mengelola informasi tersebut baik dalam bentuk berbagi (share, retweet) ataupun mengkonsumsi dengan kritis. Hal positif lain yang muncul adalah meningkatnya budaya partisipasi dan solidaritas di kalangan pemanfaat media sosial, sebagaimana tercerminkan dalam film @linimas(s)a.

Yang menjadi catatan Hari atas fenomena pemanfaatan media sosial adalah di soal akurasi informasi yang berseliweran. Menurutnya, berseliwerannya informasi juga memiliki kelemahan tersendiri yaitu semakin sempitnya jarak ruang dan waktu yang membuat ingatan kita menjadi pendek. Kampanye isu dalam media sosial  (hangatnya berita) memiliki waktu  kisaran tiga (3) hari di mana dalam media mainstream, sebuah isu bisa dikelola selama enam (6) hari, atau lebih.

Contoh yang Hari angkat adalah kampanye koin Prita. Hari mengingatkan kita semua bahwa walaupun kasus Prita masih berlanjut hingga saat ini di tingkat Mahkamah Agung, namun semangat orang-orang yang dulu perduli tidaklah sama lagi.

Hal lain yang dikiritisi oleh Hari dari fenomena pemanfaatan media sosial adalah di soal tingkat kepedulian atau solidaritas. Sejauh mana masyarakat benar-benar peduli terhadap isu atau wacana yang diangkat melalui media sosial? Apakah sebatas meng-klik saja atau hingga komitmen dalam bentuk aksi nyata?

Kekhawatiran Hari dijawab oleh Glenn Marsalim yang melihat bahwa pemanfaatan media sosial   secara masif saat ini merupakan euforia media sosial. Menurutnya, untuk menjadi alat penggerak yang masif, ada tiga prasyarat dalam pemanfaatan media sosial, yaitu:

1. Bahwa isu yang dikampanyekan memiliki aspek personalitas. Artinya, isu yang diangkat merupakan isu yang bisa dirasakan oleh masing-masing pribadi pengguna media sosial. Glenn mencontohkan kampanye koin Prita di mana dia menilai bahwa masyarakat yang mendukung kampanye tersebut merasa terkait dengan kasus yang dialami Prita baik sebagai ibu rumah tangga ataupun Prita sebagai konsumen.
2. Bahwa isu yang dikampanyekan memiliki jalan cerita. Ada kisah di situ, soal ketidakadilan, kemanusiaan, dll.
3. Bahwa kampanye tidak hanya sebatas wacana tetapi juga mewujud dalam aksi nyata dan mudah dilakukan seperti meng-klik dukungan (dalam sejuta dukungan untuk Bibit-Chandra) atau mengumpulkan koin (dalam kasus koin untuk Prita).

Prasyarat ini bisa menjawab apa yang menjadi catatan Yanuar Nugroho dalam film, bahwa bicara soal solidaritas, ada perbedaan besar antara kampanye koin Prita  dengan kampanye Lumpur Lapindo. Menurut Glenn, hal ini disebabkan unsur personalitas dan aksi nyata yang mudah, tidak terpenuhi di kampanye Lumpur Lapindo.  Ada perbedaan antara membantu seorang Prita dengan membantu ratusan keluarga korban Lumpur Lapindo. Ada aksi nyata dan mudah dilakukan dalam kampanye koin Prita, tetapi sulit direalisasikan untuk kampanye lumpur Lapindo, terlebih lagi yang disasar adalah perusahaan milik Bakrie.

Bicara soal keberlanjutan isu, terkait dengan karakteristik ingatan pendek dari media sosial, salah satu peserta, Anita, menyarankan untuk terus menerus mengkampanyekan isu atau wacana melalui media sosial. Anita mengungkapkan bahwa setiap harinya mengupload video lagu John Lennon yang berjudul “Imagine”. Hal ini sudah ia lakukan lebih dari 40 hari berturut-turut sebagai upayanya mengkampanyekan perdamaian.

Percobaan tersebut belum memberi jawaban apakah upayanya itu bisa memperpanjang ingatan pendek yang dimiliki oleh media sosial. Tetapi, Anita menjelaskan bahwa setiap harinya selalu ada respon yang ia terima atas video yang diupload.

Menyoal kampanye melalui media sosial, menurut Glenn, terlepas dari peran media sosial sebagai media kampanye yang efektif, perlu diingat bahwa sebagian besar pengguna media sosial berusia belasan tahun hingga awal 20-an yang sebagian besar menggunakan media sosial untuk bersenang-senang, lucu-lucuan, berteman, dan juga sebatas mengeluh soal layanan publik yang buruk. Mereka bukanlah kelompok masyarakat yang kerap semangat merespon kampanye isu-isu sosial.  Jumlah pengguna FB dan Twitter yang fantastis, menurut Glenn, kerap disalahartikan sebagai mereka yang akan selalu responsif atas kampanye-kampanye sosial.

Pendapat Glenn dikuatkan oleh hasil riset Merlyna Lim berjudul @crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia, tahun 2011. Dalam hasil riset tersebut, terungkap bahwa pengguna internet adalah mereka yang berusia 18-24 tahun (41%) dan pengguna mobile web sebagian besar (53%) adalah mereka yang berusia 18-27 tahun.

Pada akhir diskusi, ada beberapa poin karakteristik dari media sosial yang bisa dikerucutkan yaitu bahwa sebagai sebuah euforia, media sosial hadir sebagai media di mana kita bisa mengakses informasi dari orang-orang yang bukan bagian dari jaringan yang kita miliki. Dalam hal ini, Hari mencontohkan manfaat media sosial bagi jurnalis yang melalui media sosial mampu mendapatkan informasi dari warga dalam bentuk jurnalisme warga. Hal ini, menurutnya tetap memerlukan pengecekan dari jurnalis tersebut. Gambaran yang sama juga dibahas oleh Paul Lewis: Crowdsourcing the News (http://www.ted.com/talks/paul_lewis_crowdsourcing_the_news.html) yang menggambarkan bagaimana dia bisa mengungkap dua kasus kematian berdasarkan informasi yang dia terima sebagai respon atas diumumkannya berita tersebut melalui media sosial.

Selain sebagai media crowdsourcing, media sosial juga  mampu memunculkan kembali dan menguatkan nilai-nilai solidaritas dan budaya partisipasi di masyarakat. Namun, ada catatan dari situ yaitu ingatan jangka pendek dari media sosial dan seliweran informasi yang akurasinya harus tetap kita kritisi.

Pada akhir diskusi, salah satu peserta menanyakan berapa lama lagi FB dan Twitter masih digunakan oleh masyarakat? Glenn menegaskan bahwa  pada hakekatnya media sosial tidak akan berhenti, ia hanya bertransformasi.

Air merupakan senyawa yang sangat penting tidak hanya manusia, namun juga kelangsungan ekologi hayati dan non hayati. Namun secara khusus, bagi manusia, kekurangan air dapat menyebabkan kematian. Hal ini dikarenakan sekitar 80% tubuh manusia terdiri dari air. Otak dan darah adalah dua organ penting yang memiliki kadar air di atas 80%. Otak memiliki komponen air sebanyak 90 persen, sementara darah memiliki komponen air 95 persen. Jika kadar air dalam tubuh berkurang 1 persen, maka akan timbul rasa haus dan gangguan mood; jika berkurang  2-3 persen, suhu tubuh akan meningkat, timbul rasa haus dan gangguan stamina; jika berkurang 4 persen, kemampuan fisik akan menurun hingga 25 persen; dan apabila kadar air di dalam tubuh berkurang hingga 7 persen seseorang bisa jatuh pingsan hingga menyebabkan kematian.

Semua makhluk hidup yang diketahui memiliki ketergantungan terhadap air. Air merupakan zat pelarut yang penting untuk makhluk hidup dan adalah bagian penting dalam proses metabolisme. Di Indonesia, hingga saat ini air masih memiliki sifat common property, dalam artian milik bersama, sehingga monopoli dan privatisasi pengelolaan air dilarang, dan Pemerintah bertanggung jawab menjamin ketersediaan air bagi kelangsungan hidup penduduknya yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pada umumnya, manusia diasumsikan membutuhkan sekitar 150 liter air perharinya. Air ini digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan, dari minum, makan, mandi, memasak, hingga mencuci. Dengan demikian kebutuhan akan air bagi setiap manusia jumlahnya cukup bervariasi, dan jenisnya berbeda-beda. Misalnya untuk minum dan makan, disyaratkan air bersih yang sudah dimasak. Sedangkan untuk mandi cukup air yang bersih. Dan untuk keperluan lain seperti menyiram tanaman, air bekas pakai juga dapat digunakan. Namun tetap, jumlahnya berkisar antara 75 liter hingga 150 liter per hari per orang. Jumlah tersebut akan sangat terlihat besar dan jika kita membandingkannya dengan jumlah penduduk dan daya dukung air di lingkungan kita.

Indonesia pada saat ini masih tercatat sebagai negara yang masih memperbolehkan warganya untuk memenuhi kebutuhan air pribadinyanya dari air tanah. Air tanah dalam hal ini adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Negara-negara maju, terutama yang memiliki daya dukung air lebih sedikit, misalnya karena pengaruh empat musim, sangat membatasi kegiatan pengambilan air tanah, walaupun untuk kebutuhan pribadi. Namun belum mampunya Pemerintah dalam menyediakan air bersih yang layak, membuat kegiatan eksplorasi air tanah secara pribadi diperbolehkan, selama bukan untuk kepentingan ekonomi, misalnya untuk usaha laundry, pencucian kendaraan, atau bangunan dan gedung. Seyogyanya, tanggung jawab ini diemban oleh PT. PDAM. Namun jumlah PDAM yang berhasil melayani warganya, hingga saat ini masih sangat sedikit. Tidak tersedianya jaringan perpipaan yang baik, tingkat kebocoran yang tinggi, dan langkanya sumber air bersih menjadi penyebab, mengapa hampir semua Kota dan Kabupaten sebagian besar masyarakatnya masih belum terlayani oleh PDAM masing-masing. Padahal pemenuhan kebutuhan air bagi setiap anggota masyarakat merupakan amanat Undang-undang, dan juga tencantum dalam salah satu tujuan dari Millenium Development Goals (MDG) yang ikut disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan terbatasnya pasokan air dari PDAM dan penggunaan sumur-sumur bor milik masyarakat, daya dukung air tanah di Indonesia menjadi semakin menurun. Padahal air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan. Air tanah (selain air sungai dan air hujan) juga mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga (domestik) maupun untuk kepentingan industri. Misalnya di Kota Jakarta, ketergantungan pasokan air bersih dan air tanah telah mencapai ± 70%.

Tingginya jumlah penduduk di Kota Jakarta mengakibatkan kebutuhan akan air, terutama air bersih menjadi sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya eksplotasi air tanah yang berlebihan. Berdasarkan kedalamannya, terdapat 3 pembagian aquifer air tanah, yaitu upper aquifer yang terdapat pada ke dalaman kurang dari 40 meter, middle aquifer pada ke dalaman 40 sampai 140 meter, dan lower aquifer yang terdapat pada ke dalaman 140 sampai 250 meter. Sedangkan pada ke dalaman lebih dari 250 meter masih ditemukan air  namun dengan kualitas yang sudah menurun dan banyak ditemukan sedimen.

Di Kota Jakarta air tanah diekstraksi mulai dari kedalaman 40 meter. Pada kedalaman 40 meter, cara yang digunakan untuk mengektraksinya adalah dengan pembuatan sumur dan pemasangan pompa air. Pada daerah permukiman, ektraksi air tanah masih dilakukan pada kedalaman kurang dari 40 meter, namun  didaerah perindustrian ektraksi air tanah sudah dilakukan pada kedalaman lebih dari 40 meter.

Berdasarkan Dinas Pertambangan DKI Jakarta, wilayah Kota Jakarta Utara sudah termasuk zona rusak untuk aquifer 40 hingga 140 m. Sedangkan Kotamadya Jakarta Pusat,  Kotamadya Jakarta Barat, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kotamadya Jakarta Selatan masih termasuk zona kritis untuk aquifer 40 hingga 140 m. Dan tingkat kerawanan ini masih terus berlangsung. Perbandingannya dapat disimak pada perhitungan di dua tabel berikut ini.

Tabel 1. Pengambilan Air Tanah di Kota DKI Jakarta Tahun 2008

Sumber: BPS Tahun 2011

Tabel 2. Pengambilan Air Tanah di Kota DKI Jakarta Tahun 2010

Sumber: BPS Tahun 2011

Pada kedua tabel tersebut dapat terlihat bahwa, pada Tahun 2008 dimana jumlah penduduk DKI Jakarta adalah 9.146.200 jiwa, terdapat kelebihan pengambilan air tanah sebesar 44 juta liter. Jumlah ini kemudian meningkat hingga 12 juta liter pada Tahun 2010. Kelebihan pengambilan air tanah ini adalah penyebab utama bagaimana fenomena memburuknya kualitas air tanah di Kota DKI Jakarta terutama di Kotamadya Jakarta Utara terus terjadi. Dan juga dapat menjelaskan sebagai hubungan tidak langsung, bagaimana penurunan muka tanah Kota DKI Jakarta terjadi.

Masyarakat secara langsung telah mempengaruhi daya dukung air tanah dengan melakukan kegiatan pengambilan air tanah. Eksploitasi air tanah yang berlebihan telah mengakibatkan laju penurunan daya dukung air tanah menurun, kemudian menyebabkan penurunan kualitas air tanah sehingga partikel-partikel berbahaya seperti bakteri E.Colli menjadi dominan, dan pada gilirannya akan membahayakan kesehatan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian secara keseluruhan akan menjadi satu lingkaran penuh yang saling berhubungan. Manusia, air, dan Kota itu sendiri.

Selayaknya manusia, sebuah Kota pun memiliki batasannya. Dan ketika batasannya itu terlampaui, maka sistem alam akan melakukan tugasnya. Penyakit dan wabah akan timbul dan membuat seleksi alam. Mengurangi jumlah penduduknya sehingga mendekati daya dukung awal Kota tersebut kembali. Namun pada dasarnya, dengan memahami bagaimana suatu sistem “kota yang hidup” bekerja, kita dapat menyesuaikan perilaku kita dengan batasan-batasan kota yang kita tinggali. Bijak dalam menggunakan air adalah salah satunya. Menggunakan keran shower daripada menggunakan bak penampung air, dapat mengurangi penggunaan air saat mandi secara signifikan. Menggunakan air bekas mencuci untuk menyiram tanaman dapat menghemat puluhan liter air. Mencuci kendaraan di tempat pencucian komersil yang menggunakan air daur ulang, dapat menjadi pesan bahwa kita menghargai keberadaan air yang sudah sangat terbatas ini.Bijak menggunakan air berarti menghormati alam, dan menghargai Kota yang kita tinggali.

oleh Robin Hartanto

Editorial Maret – Kota dan Ruang Maya

Kelekatan dengan ruang maya tidak lagi dibatasi tempat.  Di dalam bus, lima dari delapan orang di sekitar saya memainkan jemarinya di atas telepon genggam. Modem broadband seukuran flashdisk sudah dapat mengalihkan kita dari ruang nyata. Belum lagi jaringan internet nirkabel yang tersedia di berbagai tempat, baik itu di restoran maupun di kantor, siap mengantar kita ke ruang maya. Warung internet, yang mewadahi 65 persen pengguna internet di Indonesia berdasarkan survei Intermedia tahun 2008, menjamur dimana-mana, malah telah menjadi seperti warung kopi. Orang-orang di dalamnya menghabiskan waktu berjam-jam dan tak jarang kita menemukan warnet 24 jam.

Dikotomi antara ruang nyata dan ruang maya pun menjadi kabur, karena ruang maya sendiri bagi banyak orang telah menjelma menjadi “kenyataan”. Ia menjadi tidak nyata ketika kita membicarakannya sebagai sebuah benda yang memiliki wujud fisik, tetapi menjadi sangat nyata saat membicarakan efek yang ditimbulkan olehnya. Banyak orang yang kemudian berkomunikasi dan berinteraksi melaluinya, lebih daripada di ruang nyata. Kemudahan dalam mengakses konten melalui ruang maya juga membuat kita lebih mudah dan cepat mencari data di internet dibandingkan dengan media lainnya.

Lebih jauh, ruang maya malah telah menjadi wadah untuk berekspresi dan untuk menunjukkan eksistensi penggunanya. Update status sudah lumrah, padahal pertama kali saya mendengarnya, saya merasakannya sebagai hal yang konyol. Situs-situs blogging bermunculan, seperti toko-toko di jalanan dengan papan nama beragam, dari pribadi hingga institusi, yang produk-produknya ditampilkan di kotak kaca dan orang-orang yang lalu lalang dapat melihatnya.

Batas antara ranah privat dan ranah publik menjadi sebuah pertanyaan yang tidak terjawab. Hal-hal yang tadinya bersifat pribadi didorong ke jalan raya untuk dinikmati bersama, bahkan untuk ditabrak oleh kendaraan yang melaju kencang. Orang-orang berhak peduli atau cuek, tetapi “kita”-lah yang menjadi aktor sekaligus penontonnya, sebagaimana majalah TIME memilih “You” sebagai Person of the Year 2006.

Lantas apa hubungan semua ini dengan kota? Lewis Mumford pernah mendeskripsikan bahwa kota yang hidup adalah kota yang “menyediakan sebuah panggung tempat drama kehidupan sosial bisa berlangsung, dengan aktor-aktornya bergiliran menjadi penonton, dan para penonton bergantian menjadi aktornya.”

Paul Goldberger dalam ceramah berjudul “Cities, Place and Cyberspace” mencermati bahwa pada awal abad 20, teknologi membawa kita menjauhi kehidupan urban seperti yang dimaksudkan Mumford. Kita berada pada era yang menganggap bahwa jalan untuk kendaraan lebih penting dibandingkan jalur pedestrian tempat orang-orang berjalan dan mengalami kota. Juga sebuah era yang menarik pengalaman kehidupan urban ke dalam sektor privat, yang menyebabkan masyarakat perlu membayar untuk dapat menikmati kehidupan publik.

Namun, ruang maya yang relatif belia tapi bertumbuh dengan amat progresif ini justru memberikan sebuah harapan. Bukankah ruang maya sekarang ini telah menjadi panggung drama kehidupan sosial seperti yang dideskripsikan oleh Mumford? Ruang maya telah memberikan kita pengalaman kehidupan urban yang sulit kita temukan di jalanan Jakarta yang penuh kebul asap knalpot. Ia seperti berteriak memprotes ruang nyata di kota sekarang ini. Walaupun banyak juga dampak negatifnya, ruang maya telah membawa beragam hal positif, sebutlah Koin Peduli Prita, Kampanye CICAK vs BUAYA, hingga aksi-aksi penanggulangan bencana yang amat berutang pada ruang maya dalam menggerakan masyarakat.

Relevansi pengaruh ruang maya terhadap kota sekarang ini membuat RujakWeekend bulan Maret mengangkat topik “Kota dan Ruang Maya” untuk didiskusikan lebih lanjut. Program-program kami antara lain adalah RujakScreen yang akan memutar film Linimas(s)a dan RujakShare yang akan mengundang berbagai komunitas yang memperjuangkan hak publik melalui ruang maya. Selamat menikmati!

Rincian jadwal acara Rujak Weekend Maret 2012 dan resensi buku yang berhubungan dengan “Kota dan Ruang Maya” dapat dilihat di publikasi di bawah ini.

Hampir tiap tahun Jakarta mengalami banjir dan menjadi lebih luas dampaknya ketika banjir siklus lima tahunan melanda. Pengalaman terakhir yang masih menyisakan trauma adalah banjir di tahun 2007 yang melanda 60% wilayah Jakarta dengan kerugian yang besar bahkan korban jiwa.

Atas alasan banjir yang semakin akut kemudian Pemerintah DKI Jakarta mencoba membenahi sistem pengendalian bajir di Jakarta, salah satunya adalah dengan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT).

Tidak hanya hadir dengan program BKT, pemerintah kemudian menggagas program besar yang diharapkan bisa membenahi sistem pengendalian banjir di Jakarta.

Pada tahun ini, program dengan banyak nama; Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) atau Proyek Darurat Pengendalian Banjir Jakarta dan terakhir disebut juga sebagai proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), akan segera dilaksanakan setelah memperoleh payung hukum melalui pengesahan dua Peraturan Pemerintah (PP) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2006 dan PP No 54/2005.

PP No 2/2006 mengatur Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman yang direvisi menjadi PP No 10/2011 dan disahkan November 2011.

PP No 54/2005 mengatur Pinjaman Daerah dan direvisi menjadi PP No 30/2011 pada Februari 2012.

Menurut dokumen bertajuk “Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)- Proyek Darurat Pengendalian Banjir Jakarta” yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Program ini  ditujukan untuk berkontribusi terhadap perbaikan cara-cara pengoperasian dan pemeliharaan sistem pengelolaan banjir di Jakarta. Tujuan khusus dari Proyek adalah mendukung pengerukan saluran pengendali banjir, kanal dan waduk dari sistem pengelolaan banjir Jakarta dan membuang lumpur endapan ke fasilitas yang tepat dengan menggunakan cara-cara yang berkelanjutan (menitikberatkan pada koordinasi antar instansi dan keberlanjutan lingkungan dan sosial).

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menyatakan bahwa upaya pengerukan tidak akan langsung memberikan keuntungan. Tetapi, menurutnya, dengan semakin lancarnya saluran air di Jakarta, maka kerugian akibat banjir dapat ditekan seminim mungkin.

Dalam dokumen JUFMP, hasil model simulasi banjir menunjukkan bahwa untuk banjir seperti yang terjadi pada tahun 2007, maka pendekatan ini akan mengembalikan sistem pengendalian banjir ke sistem desain awal dan diperkirakan akan mengurangi sekitar 30% dari luas genangan banjir.

Peta proyek JUFMP

Melalui Proyek Darurat Pengendalian Banjir Jakarta, akan terjadi pengerukan 10 sungai, 1 kanal, dan 4 waduk. Ke-10 sungai yang akan dikeruk itu adalah Sungai Grogol, Sungai Sekretaris, Sungai Krukut, Sungai Cideng, Sungai Pakin, Sungai Kali Besar, Sungai Ciliwung, Sungai Gunung Sahari, Sungai Sentiong, dan Sungai Sunter. Empat waduk yang akan dikeruk adalah Waduk Melati, Sunter Utara, Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur II. Sementara kanal yang akan dikeruk adalah Kanal Banjir Barat.

Pengerukan ini akan berpengaruh pada kehidupan 34.051 KK yang tinggal di sepanjang bantaran kali Ciliwung (Sumber: Kemenpera). Dari angka tersebut, jumlah yang terbesar adalah wilayah Srengseng Sawah (RW 02, 03, 04, 07, 08, 09, dan RW 19) dengan 8.791 KK, disusul oleh Kampung Melayu (RW 01, 02 03, 06, 07, dan 08) dengan 7.233 KK.

Selain dua wilayah tersebut, berikut adalah wilayah bantaran Sungai Ciliwung yang  juga terdampak proyek JUFMP: Manggarai (RW 01, 04, dan 10) dengan 2.390 KK; Bukit Duri (RW 01, 09, 10, 11, dan 12) dengan 3.526 KK; Kebon Baru (RW 01 dan 04) dengan 264 KK; Cawang (RW 01, 02, 03, 05, 08, dan 12) dengan 1.623 KK; Cililitan (RW 07) dengan 441 KK; Pangadegan (RW 01 dan 02) dengan 270 KK; Rawa Jati (RW 01, 03, 06, 07, dan 08) dengan 3.521 KK; Pejaten Timur (RW 03, 05, 06, 09, dan 11) dengan 4.967 KK; Balekambang (RW 01, 02, 04, dan 05) dengan 363 KK; Gedong (RW 03, 07 dan 11) dengan 387 KK; dan Tanjung Barat (RW 01, 03, dan 05) dengan 275 KK.

Didanai sebagian oleh dana hibah, proyek ini merupakan program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia untuk menangani persoalan banjir di Ibu Kota Jakarta. Terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan Bank Dunia.

Pinjaman dari Bank Dunia untuk Proyek ini adalah Rp 1,35 triliun atau setara dengan 150,5 juta dollar AS. Pinjaman dibagi dua, yaitu pinjaman pemerintah pusat Rp 631 miliar (46,6 %) dan sisanya pinjaman Pemprov DKI Jakarta Rp 724 miliar (53,4%).

Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Stefan Koeberle, pendanaan untuk proyek lima tahun tersebut telah disetujui Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia pada 17 Januari 2012.

Untuk pengerukan 10 sungai, empat waduk dan satu kanal, volume lumpur galian yang memerlukan pembuangan diperkirakan sekitar 3,5 juta m3. Dari hasil pengerukan, sampah akan dibuang ke Bantar Gebang, bahan beracun berbahaya (B3) akan dibuang ke Cibinong dan lumpur akan dibuang ke Ancol.

Mengacu pada Kajian awal atas kualitas sedimen pada Agustus 2008 (dokumen JUFMP: Pemprov DKI Jakarta) yang  menunjukan bahwa sedimen tidak merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan dianggap layak untuk dibuang ke fasilitas pembuangan laut, maka Pemerintah merencanakan pembuangan di Ancol. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Budi Karya Sumadi menyatakan siap menampung lumpur hasil pengerukan 11 sungai dan empat waduk dalam proyek penanggulangan banjir darurat Jakarta.

Normalisasi Sungai Ciliwung dan Relokasi Warga

Untuk tahun 2012, pengerukan diawali di wilayah sepanjang sungai Ciliwung. Program penataan Sungai Ciliwung dibahas dalam rapat koordinasi pada 9 Februari 2012 yang dihadiri Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyat H Djan Farid, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (diwakilkan), Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri (diwakilkan), Menteri Perhubungan AE Mangindaan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (diwakilkan), perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.

Berdasarkan pembahasan tersebut, untuk tahap pertama, penataan akan dilakukan di bantaran Sungai Ciliwung sepanjang Jembatan Kampung Melayu hingga Manggarai. Melalui penataan, Sungai Ciliwung akan dinormalisasi hingga lebar mencapai 50 meter.

Diperuntukan sebagai tempat relokasi, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat akan membangun rusunawa di kawasan Berlan, Jakarta Timur di atas lahan seluas 20 Ha. Pembangunan 29 tower  rusunawa, yang akan dimulai pada 2012 dan diharapkan selesai pada 2014, diperkirakan membutuhkan anggaran 9 Triliun, menurut Menteri Perumahan Rakyat, Djan Fariz.

Untuk pembangunan rusunawa, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah, Novizal, menyatakan bahwa warga yang berdomisili di kawasan komplek Zeni TNI AD yang dihuni sekitar 15 anggota TNI dan 20 KK Purnawirawan TNI akan direlokasi agar pembangunan dapat berjalan dengan tepat waktu.

Tim Koordinasi telah dibentuk untuk mengawal pembangunan rusunawa untuk pemukiman kembali penduduk permukiman kumuh pada daerah aliran sungai Ciliwung. Tim tersebut terdiri dari Pengarah (Wakil Presiden RI); Ketua (Menkokesra); Ketua Harian (Menteri Perumahan Rakyat); dan Wakil Ketua Harian (Menteri Pekerjaan Umum).

Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK)

Terhadap rencana relokasi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, relokasi akan menggunakan Resettlement Policy Frameworks (RPF) atau kerangka kebijakan pemukiman kembali dari Bank Dunia. Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK) akan menjadi panduan, yang berisikan prinsip-prinsip, prosedur-prosedur dan tatacara pengorganisasian, bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Permukiman Kembali (RPK)  untuk proyek yang melibatkan proses pemindahan warga dalam pelaksanaan JUFMP.

KKPK sendiri merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Dunia kepada Pempov DKI Jakarta untuk mendapatkan dana bantuan.

KKPK merupakan pendekatan baru dalam proses relokasi atau “penggusuran” di Jakarta. Dengan KKPK ini, warga yang akan direlokasi diharapkan akan lebih terjamin hak-hak nya.

Beberapa prinsip-prinsip dalam KKPK dapat dilihat sebagai instrumen yang lebih baik, dengan asumsi apabila semua prinsip-prinsip dapat terpenuhi.

Berikut adalah prinsip-prinsip dan kebijakan yang akan diterapkan pada mekanisme pemukiman kembali yang terkait dengan subproyek JUFMP :

1. Meminimalkan permukiman kembali, dengan cara mencari semua alternatif desain-desain proyek yang layak;
2. Jika permukiman kembali tidak dapat dihindarkan, maka Warga Terpaksa Pindah (WTPi) berhak untuk mendapatkan akses terhadap hunian yang memadai. Jika pemindahan berdampak terhadap pendapatan dan/atau kehidupan WTPi tersebut, maka kepada mereka akan diberikan bantuan selama masa transisi/peralihan, yang lamanya kurun waktu, jenis dan besarnya cukup untuk mengembalikan tingkat kehidupan mereka seperti kondisi semula.
3. Pilihan dan bantuan permukiman kembali akan direncanakan melalui konsultasi dengan WTPi. Konsultasi akan menggunakan komunikasi informasi dua arah antara staf JUFMP dan WTPi.
4. WTPi yang menempati tanah pemerintah atau tanah negara yang harus pindah karena JUFMP akan diberikan kesempatan bermukim di tempat yang legal sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Dalam hal relokasi dilakukan secara berkelompok/grup, fasilitas publik dan prasarana masyarakat yang terkena proyek akan dibangun kembali di lokasi permukiman baru jika pada lokasi pemukiman baru belum tersedia fasilitas dan prasarana publik sejenis.
6. Informasi tentang anggaran yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan KKPK ini akan diumumkan.

Prinsip-prinsip di atas membawa pendekatan yang sebetulnya tidaklah baru di atas kertas tetapi merupakan poin penting khususnya bagi upaya pemenuhan hak warga.

Terdapat pengakuan atas aspirasi warga dengan diaturnya proses konsultasi dalam semua tahap pengambilan keputusan dan fasilitasi desain alternatif sebagai upaya meminimalkan pemukian kembali. Pemaksimalan proses partisipasi juga dilakukan dengan mekanisme keterbukaan informasi melalui pengumuman tahapan proyek. Selain itu, modal sosial yang melekat pada kehidupan bersama warga juga difasilitasi dalam bentuk relokasi berkelompok.

Pelaksanaan subprojek JUFMP akan membawa sedikit-banyak dampak bagi warga sekitar proyek (yang disebut sebagai Warga Terdampak Proyek – WTP). Untuk itu, diatur dalam dokumen JUFMP bahwa secara umum terdapat dua kategori WTP dalam KKPK, yaitu: (1) warga terkena sebagai akibat penguasaan kembali tanah negara atau tanah pemerintah; dan (2) warga terkena sebagai akibat pengadaan tanah yang berupa tanah milik.

Dari kajian singkat yang dilakukan pemerintah, terindikasi bahwa mayoritas warga yang berpotensi terkena dampak dalam pelaksanaan subproyek JUFMP adalah warga yang menempati tanah negara atau tanah pemerintah yang kemudian dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu :

1. Warga yang memiliki dan menghuni bangunan hunian di atas tanah negara atau tanah pemerintah tanpa suatu hak legal
2. Penyewa hunian atau bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau tanah pemerintah tanpa suatu hak legal
3. “Penyerobot”, yaitu warga yang memperbesar atau memperluas penguasaannya (tanah dan aset diatas tanah milik) dengan cara menyerobot tanah negara atau tanah pemerintah yang berdekatan/bersebelahan
4. Warga yang mengambil manfaat secara tidak sah dari sewa atas bangunan yang dibangun di atas tanah negara atau tanah pemerintah, tetapi tidak tinggal/menghuni bangunan tersebut.

Warga yang termasuk dalam dua kategori pertama dan kedua berhak untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan KKPK. Sedangkan bagi yang masuk ke dalam kategori ke 3 dan 4, diatur bahwa tidak berhak mendapatkan manfaat apapun.

Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh Warga Terdampak proyek (WTP) yang menempati tanah negara/pemerintah dan diatur dalam KKPK :

Mengenai pendanaan,  KKPK dan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen ini akan dibiayai secara bersama oleh DKI Jakarta, Unit Pengelola Proyek (berada di Kementerian PU), dan Dana Hibah.

DKI Jakarta sendiri akan membiayai dalam aspek berikut:

1. Unit Implementasi Proyek, termasuk seluruh Pokja yang terdapat di dalamnya
2. Kompensasi atas pemukiman kembali, bantuan permukiman kembali serta bantuan rehabilitasi
3. Pembentukan dan penyediaan tempat Pusat Penanganan Keluhan pada tingkat provinsi dan kota serta Posko (sesuai kebutuhan)
4. Sistem m-government dan penempatan lokasi website

Pendekatan yang coba digagas oleh pemerintah kali ini dalam upayanya mengatasi kemiskinan bisa diapresiasi. Tetapi, masih terasa banyak ganjalan terutama bagaimana pendekatan baru ini dapat dilaksanakan dan prinsip-prinsip di dalamnya terpenuhi.

Seperti disebutkan di atas, pendekatan ini merupakan perubahan yang cukup radikal tentang bagaimana “mengeksekusi” penataan permukiman. Selama ini, praktek penggusuran yang dilakukan di Jakarta tidak didasari oleh prinsip-prinsip pemenuhan hak warga sebagaimana diatur dalam KKPK.

Sehingga, tantangan utama bagi Pemerintah DKI Jakarta adalah merubah cara berpikir dan pandangannya terhadap konteks relokasi atau permukiman kembali. Salah satunya adalah dengan mengakui kemampuan warga untuk menentukan, bersepakat dan bertanggung jawab tentang apa yang baik bagi warga dan kehidupan Kota, secara bersama. Artinya, melihat warga sebagai stakeholder yang paham akan hak dan kewajibannya juga memiliki ide-ide inovatif yang mungkin bisa mendorong proses penataan pemukiman, menjadi lebih baik.

Tetapi, terlepas dari prinsip yang baik sebagaimana tercantum dalam KKPK, seperti prinsip keterbukaan informasi dan partisipasi warga, wakil pemerintahan di level masyarakat (tingkat kelurahan, RW dan RT) hingga saat ini masih belum transparan atas rencana pemerintah terkait proyek JUFMP.

Masih banyak warga yang belum memiliki informasi detail tentang bagaimana proyek akan dilaksanakan. Lokasi relokasi dan gambaran pemukiman kembali sudah ditentukan dan disusun oleh Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta, tanpa pelibatan warga.

Menjadi pertanyaan besar kemudian, apakah benar proyek JUFMP, terkait rencana pemukiman kembali, akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KKPK?

Penulis: Dian Tri Irawaty