Guest Column


13 Jul 2014

Palembang: Sebuah Catatan Kota

 

images-1

Oleh : Ruhulludin Kudus

Palembang, apa yang menjadi daya tarik orang berkunjung ke Palembang? Pempek? Jembatan Ampera? Sungai Musi? Kain Songket? Mungkin semua ini, tapi apakah kita bisa menambah daya tarik bagi orang lain untuk berkunjung ke salah satu kota paling tua di Indonesia ini? Sejarah. Ya, sejarah kota.

Palembang memiliki sejarah panjang, kerajaan terbesar di Indonesia bahkan di Asia, Sriwijaya yang memilki kekuasaan sampai ke India. Bila kita kembalikan ke Palembang, berbicara Sriwijaya tak lepas dari pengaruh Sungai Musi, karena saat itu sungai berperan sebagai pusat perdagangan. Kota yang dulunya terkenal dengan Venesia dari Timur ini awalnya dibelah oleh ratusan anak Sungai Musi, lalu bertransformasi menjadi kota yang nyaris tak ada sungai lagi. Dalam rangka “memodernisasi” Kota. Pemerintah Kolonial Belanda secara perlahan mengubah Palembang dari kota air menjadi kota daratan. Proses penghilangan simbol kota dimulai sejak zaman kolonial, Gemeente Palembang membuat kebijakan pembangunan dan pengaspalan jalan dengan cara menimbun sungai. Jalan sebagai urat nadi transportasi dibangun di atas “tembokan” yang menimbun sungai dengan menggunakan puru dan kerikil.

Kota ini sangat kaya, khususnya sejarah. Elemen besar kota menarik untuk diceritakan, tapi elemen-elemen pembentuk kota juga berperan penting. Bagaimana Jembatan Ampera mengawali awal pembangunan di Palembang pasca kemerdekaan. Jembatan Ampera sebagai simbol kota, sebagai penghubung Palembang ulu dan Palembang Ilir. Jembatan ini dibuat sebagai media dalam menanamkan ideologi dan menjalankan politik identitas baik nasional maupun lokal. Ketika rakyat mendobrak Orde Lama, Jembatan Ampera menjadi media yang merepresentasikan kehendak mereka agar zaman berubah. Begitu banyak sejarah di Kota Palembang, semua bangunan bisa berbicara berdasarkan zamannya. Kemudian yang ingin saya khususkan yakni Pasar Cinde, karena pasar ini akan segera mengalah dengan kepentingan kapitalis dan akan berganti dengan sebuah bangunan megah.

 

Pasar cinde adalah pertama yang dibangun pasca kemerdekaan pada tahun 1959 di Palembang, dirancang oleh arsitek Belanda, Herman Thomas Karsten. Pasar ini terletak di jalur arteri Kota Palembang. Apabila melewati jalan Sudirman, kita akan dengan mudah mengenali pasar ini, bangunannya memanjang dengan atap datar, kesan bangunan modernnya sangat kuat.

Memasuki kawasan pasar cinde, kita akan disuguhi dengan berbagai bau kue-kue khas Palembang. Karena memang secara penempatan, pedagang  yang berdagang makanan diletakkan area depan. Kemudian memasuki sisi dalam, koridor kecil dengan berbagai kios yang berdagang kelontong dan bumbu dapur menyambut. Kondisi koridor sekarang cukup gelap, hanya remang lampu kios, ditambah lantai yang becek. Koridor kios tak terlalu panjang menuju ruang utama Pasar Cinde. Memasuki ruang utama, disinilah pangan pokok dijual, sayur, ikan dan daging.

Prinsip dasar arsitektur juga diterapkan dalam perancangan perpindahan antar ruang pasar, menggunakan koridor sempit sebagai pengantar sebelum bertemu ruang utama yang besar, sehingga ketika pengunjung memasuki ruang utama, ada kesan kejut sekaligus lega. Begitu arif sang arsitek mendesain ruang-ruang pengantar sebelum memasuki ruang utama. Bagaimana pula  ia mengatur bukaan-bukaan untuk ventilasi udara dan cahaya. Semuanya berpadu elegan dengan jajaran kolom berpenampang cawan.

Lalu lalang pedagang sangat cepat dan lugas, wangi buah dan sayur bercampur bau amis ikan, semua berdampingan. Begitupula para pedagang, lebih terlihat sebagai sebuah koloni kecil. Koloni yang bahu-membahu membangun sumber penghasilan mereka, tak ada persaingan, semua bergerak sebagai satu kesatuan, utuh membentuk pasar.

Ketika saya berkunjung untuk mengamati Pasar Cinde. Terlihat seorang bapak tua yang sedang membersihkan meja warung kopinya, dengan senyum ia menyapa. Sapa pun berlanjut mengejutkan dari seorang tetua yang telah berdiri dibelakang. Perkenalan singkat lalu ia mulai bercerita sebagai pedagang, pahit manis, serta cerita tentang pasar cinde. Pemerintah tidak berani mengusir secara langsung para pedagang ini, namun dengan perlahan pemerintah menyudutkan para pedagang dengan kenaikan harga sewa kios. Pedagang pun dibuat diam. Entah sampai kapan mereka akan bisa berdagang di sini, sementara pemerintah telah mengumumkan bahwa akan adanya revitalisasi pasar cinde, dengan membangun bangunan 20 lantai. Ironis.

Tidak ada lagi pasar paling strategis (dipusat kota) selain pasar cinde di Palembang. Namun pasar cinde sekarang dalam kondisi yang kurang baik. Sanitasi, jalur distribusi sampah, manajemen pasar yang masih perlu diperbaiki. Walaupun begitu, pasar cinde tetap ramai pengunjung. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sangat menggantungkan kehidupan pada pasar cinde ini, baik pedagang maupun pembeli. Begitu banyak pedagang yang bergantung pada pasar cinde, bukan hanya pedagang di dalam pasar cinde itu sendiri, tapi juga pedagang di sekitar kawasan. Disisi Barat Pasar CInde kita temui ruko-ruko dan pedagang kaki lima yang berdagang segala jenis makanan. Sedangkan disisi timur, banyak pedagang barang-barang bekas dan spare part kendaraan bermotor. Prinsip dasar dari perdagangan, dimana ada keramaian maka akan ada pembeli. Penataan kembali pasar cinde tidak hanya meliputi fisik bangunan pasar cinde itu sendiri, perlu didata juga nonfisik disekitar bangunan.

Penataan nonfisik harus sama porsinya dengan penataan fisik, karena didalamnya terkandung unsur budaya dan kebiasaan turun temurun sebuah pasar. Hal ini tak bisa kita abaikan begitu saja, hanya karena tampilan fisik bangunan yang megah takkan menjamin pedagang akan laku dagangannya. Sebuah budaya ada karena perilaku yang terus berulang. Akankah kita akan menghilangkan sebuah budaya yang telah lama ada (bahkan membentuk identitas kita yang sekarang) dengan sebuah kemodernan?

No Comments »

Topics: , , , , , , | Agent of Change: none |


12 Aug 2013

#BETTERCITIES’ URBAN RESIDENCY: Oleh-Oleh for My City

 

4

 

Teks dan foto oleh Rofianisa Nurdin

 

“To the young with hearts of passion and the old who are young at heart.” – Kevin Mark Low

 

Last June I got an opportunity to be a part of #BetterCities’s pilot project, Urban Residency in George Town, Penang, in which 9 young creatives from architecture and design backgrounds collaborate to design a community space. The site lies at a back lane flanked by shop houses and residences in Little India. Within a week, we have to design this almost abandoned pocket space into a place where community can use, gather and interact.

Prior to our workshop, the #BetterCities team had conducted a 4-month research before locating this space as a case study. They made the design guidelines and requirements for us. So our aim was to tackle the Challenge Brief with a design solution that could be possibly built within a week. There was also a budget limitation, of MYR 8000.

A

 

Since the first day when I arrived at Sekeping Victoria, the workshop venue, these creative people fascinated me. They all have sharp opinions and a deep understanding on many kinds of issues. Every discussion was intense. Every design decision was under careful consideration. Being among them, I learned new things: how to argue and solve problem in terms of design; how to interact with different layers of communities and authorities; how to implement ideas into technical construction (i.e. making it real); how to know when to brainstorm and when to make decision; and when to stop thinking and just do.

 

C

I also heard many interesting stories from the participants: the art scene in Penang, the political situation in Malaysia, the creative people’s desire to be appreciated more, and the so many different approaches to tackle the urban challenges in the cities from what I know back in Indonesia.

Yet, as the neighboring countries we share similar issues. Southeast Asian countries, especially our cities, are vastly growing. Some people are ready to face global challenges; they talk about a better future, a better world. Some are still absorbed in their conservative values and traditional way of living, which are actually great to preserve history and their roots.

Being the generation in between, I think this is the opportunity for young people to address both sides with smart and creative kind of approach. Bridge the gap. Be the solution.

 

E

 

As for me when I was back to my hometown, Jakarta, drowned in the crowded TransJakarta bus, I was thinking that we are on the way towards a better future. Despite of the messy traffic and polluted air, the city has a promising sky and inspiring people. Admit that, our people are the struggling creative ones and tough adapters. Layers of Jakarta societies have their own unique vision to build a better city from many different perspectives. We are now on the hand of great figures (because good seems not enough for the tough city), promisingly created a good governance in the future.

Hopes are everywhere.

George Town is a nice city. Penangite people are nice it reminds me about our people. Yes, we are nice people. Some people being tough in the bus because they have a lot of problems so they forgot being nice. Once the city problem got fixed, as we fixed it together, Jakarta will hopefully be one of the beautiful South-East Asia cities.

 “If you imagine less, less will be what you undoubtedly deserve. Do what you love, and don’t stop until you get what you love. Work as hard as you can, imagine immensities, don’t compromise, and don’t waste time. Start now. Not 20 years from now, not two weeks from now. Now.”

− Debbie Millman’s Advice on Courage and the Creative Life

*

To the young with hearts of passion and the old who are young at heart, I hope wherever and whoever you are, whatever you wish to be, you will learn something from whatever you are facing right now.

To be a better person. Among a better community. In a better city.

 

More about #BetterCities on www.betterciti.es or facebook page www.facebook.com/bettrcities

No Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


18 Jun 2013

Powering Change for the Urban Poor: ‘Devils’ and Coin-Operated Electricity for Slum Dwellers

 

picture by URB.im

picture by URB.im

 

Seventy-nine percent of people living in developing countries don’t have access to electricity. Of those who do, many acquire it illegally, leading to financial, legal and safety issues. Sustainable, plentiful and affordable energy is a global issue, but it reaches even greater importance in the developing world, where the question of affordability is critical. Programs working on energy in the context of informal urban communities often offer ways to provide electricity in slums, or focus on giving the poor incentives to obtain power legally. Read on for six examples from Mexico City, Rio de Janeiro, Lagos, Nairobi, Mumbai and Jakarta.

In Mumbai, many slum areas have access to electricity, but the illegal connections come through middlemen who charge exorbitant rates, leaving many in the dark for many hours of the day. A group of college students heard about a simple, affordable lighting solution being experimented with in other parts of the world and decided to test it in Mumbai’s slums. The idea is to take 1.5 liter plastic bottles, fill them with water and bleach and then seal the container with glue to secure the elements inside. The students then hoist the bottles from a hole they drill in shack rooftops so that the bottle is half inside and half outside. The principles of refraction of light allow sunlight, as it passes through the bottle, to illuminate the inside of the houses. As long as the sun is out — in Mumbai, nearly the entire year — the homes will have full days of free light. While this solution is not the full answer to electrification in slums, this innovative approach is quick, low-cost, and environmentally friendly.

In Jakarta, street vendors use illegal and dangerous electricity connections when working at night. The state electricity company is piloting a new program where street vendors can buy small, affordable amounts of electricity through a coin-operated device. For 1,000 Indonesian Rupiah (about USD $0.10), consumers receive 900 watts of power for 30 minutes. When they run out, they can insert another coin, like using a pay phone. Although the program is in its beginning phases, it holds much promise in encouraging street vendors to use safe and legal electricity connections.

Energy theft is a huge issue in Mexico City, resulting in losses of nine billion pesos a year. Electricity is stolen and re-sold by informal electricity merchandisers, known as diablitos, or “devils.” The state electricity department has launched a project to disconnect illegal electrical installations, and replace them with regular power outlets. However, the diablitos are resisting this transition to paying the full commercial rate, and have been reconnecting illegally. The federal government runs another program that gives households living in poverty 50 pesos (about USD $4) every two months to pay for electricity bills. Although this program is not intended for commercial activity, it is an example of an initiative that could support and encourage the diablitos in their regularization process.

Rio de Janeiro has achieved good coverage of basic services, but the next big challenges include affordability, and incentivizing low-income families to “go legal” and pay for their services. The federal government recently launched a subsidy to offer low-income families discounted electricity bills. Families earning up to half of the monthly minimum wage are eligible for a discount ranging from 10 to 65 percent of their bill, depending on their level of consumption. Around 150,000 families already benefit from this subsidy, but there are an estimated 250,000 more eligible families who do not. Progress remains to be made, but Rio is well on its way to expanding affordable electricity and reducing illegal connections.

Lagos’ power outages are widespread and consistent, prompting the launch of a new waste-to-energy initiative. Waste is stored and then heated; the heat boils the water, which powers a turbine that in turn produces electricity. This initiative produces clean energy with reduced greenhouse gas emissions, supports the recycling of waste and provides an energy alternative instead of consistent shortages.

Another sustainable alternative exists in Nairobi: a small enterprise has pioneered the technique of converting discarded or unusable charcoal waste into fuel briquettes from raw materials sourced from local dealers and retailers. However, as they are made from recycled materials, they are inevitably more expensive than those made from unlicensed charcoal. Unless the government forces compliance with environmental laws, it will be impossible to make them cheap enough for domestic consumption at the lower end of the market.

Water and bleach. Coin-operated devices. Government subsidies. Waste-to-energy initiatives. Do you know of other ways to deliver electricity to the urban poor? Have you heard of other solutions? Please join the conversation about energy and informality on URB.im, the global community for just and inclusive cities.

 

*This article is sent by URB.im

URB.im is the global online network “for just and inclusive cities,” connects practitioners, urban planners and policy makers in the Global South to establish an international community of practice. They share best practices to scale working solutions to the problem of urban poverty. An initiative of the Ford Foundation, it is managed by San Francisco-based Dallant Networks and currently covers ten cities: Mumbai, Bangalore, Jakarta, Dhaka, Cairo, Lagos, Nairobi, Mexico City, Rio de Janeiro and São Paulo.

No Comments »

Topics: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


21 May 2013

Kampung Bustaman?

Oleh Anastasia (Ami) Dwirahmi

DSCN5366

20121214_164216

Sejak bulan Oktober 2012, tim UKD Semarang yang menyebut diri sebagai UGD (Unidentifid Group Discussion) telah menjalankan program di sebuah kampung di wilayah Semarang Tengah bernama Kampung Bustaman. Kampung ini terletak di antara situs penting Kota Semarang yaitu : Pecinan, Kota Lama dan Pasar Johar. Ketiganya mungkin sudah banyak kita dengar, namun Bustaman belum banyak yang mengenal.

Kampung Bustaman adalah sebuah kampung yang terdiri hanya dari 2 RT saja, dan dihuni oleh kurang lebih 90 keluarga. Ada 3 jalan masuk menuju kampung ini, dari Jalan MT. Haryono, Petudungan atau lewat Pekojan. Walaupun memiliki beberapa pintu, kampung ini senantiasa aman. Maka kata Bustaman sering juga dipelesetkan menjadi ‘Tembus Tapi Aman’.

Mendengar nama Bustaman, kita pasti teringat pada seorang tokoh seni lukis modern kebanggaan Indonesia, Raden Saleh. Ya, Raden Saleh Syarif Bustam memang memiliki kaitan dengan kampung ini secara tidak langsung. Kakek buyut dari Raden Saleh, yaitu Kyai Kertoboso Bustam, adalah orang yang mendirikan kampung ini. Kyai Bustam memulai kampung ini dengan membangun sebuah sumur, tanah kampung ini beliau dapatkan dari pemerintah Belanda atas jasanya menghentikan pemberontakan orang Jawa dan Cina. Kyai Bustam juga pintar menerjemahkan Bahasa Belanda, sehingga ia sangat disayang oleh pemerintah kolonial pada waktu itu.

Kebanggaan warga Bustaman akan sang Kyai sangat terasa. Walaupun begitu, ternyata tidak semua dari mereka sadar akan betapa berharganya ‘warisan’ yang mereka miliki. Tim UGD bersama beberapa komunitas berusaha untuk mengajak warga mengangkat kembali sejarah mereka demi kelestarian kisah dan kampung ini sendiri.

Selain Kyai Bustam, kampung kecil ini juga memiliki ‘warisan’ lain yaitu tradisi berdagang kambing. Perdagangan kambing sudah ada di Bustaman sejak berpuluh tahun yang lalu, bahkan Bustaman menjadi salah satu sentra pemotongan kambing di Semarang. Selain dagingnya, beberapa warga Bustaman juga membuat bumbu gule dan tengkleng, namun tidak ada yang berjualan masakan daging kambing siap makan. Pamor Bustaman sebagai pusat kambing membuat nama kampung ini diambil sebagai nama warung-warung gule di seantero Kota Semarang, walaupun yang berjualan sebenarnya bukan orang Bustaman.

Sejak tengah malam sampai menjelang sore, kegiatan yang berkaitan dengan pemotongan dan pendistribusian daging kambing terjadi di kampung ini. Mulai dari datangnya kambing hidup, disembelih, dibersihkan, dipotong menjadi bagian-bagian kecil, sampai diambil oleh para pedagang gule/tengkleng semua bisa kita lihat di Bustaman. Ditambah lagi dengan aroma bumbu gule yang sedang dimasak. Saat ini di Bustaman hanya tinggal tersisa 2 pedagang kambing yang masih aktif, yaitu Haji Toni dan Bapak Yusuf.  Sebagian pedagang lainnya sudah gulung tikar karena berbagai macam hal.

Bustaman adalah salah satu kampung bersejarah di Kota Semarang yang belum banyak diketahui orang. Di tengah perkembangan Kota Semarang, kampung-kampung seperti Bustaman ini sering kali dilupakan. Padahal jika dilihat dari kisahnya, Kampung Bustaman bisa menjadi salah satu aset sejarah dan budaya dari Kota Semarang.

Selamat datang di Bustaman!

No Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


21 May 2013

#Tengok Bustaman, Semarang

IMG_4976

IMG_4983 IMG_4984 IMG_4977 IMG_4986

Sekilas Tentang Persiapan Tengok Bustaman oleh Anastasia (Ami) Dwirahmi

Akhirnya, rangkaian program UKD Semarang di Kampung Bustaman hampir mendekati akhir. Pada 18-19 Mei 2013, tim bersama warga mengadakan festival kampung bertajuk Tengok Bustaman. Festival ini juga menggandeng banyak komunitas seni di Semarang untuk berpartisipasi. Gagasan mengenai festival ini disampaikan pada warga di awal Mei 2013. Dalam waktu yang singkat, beberapa rapat persiapan, presentasi pada warga, pendekatan dengan komunitas dilakukan secara berurutan. Warga dan komunitas menyambut baik dan sangat antusias terhadap rencana ini.

Rangkaian kegiatan sudah dimulai sejak Minggu, 12 Mei 2013. Pada hari itu, rekan-rekan dari Orart Oret, sebuah komunitas sketsa di Semarang, mengajak warga Bustaman menggambar kampung mereka. Walaupun mulanya sedikit malu-malu, akhirnya banyak juga anak-anak dan remaja yang mulai ikut menggambar. Menurut Dadang Pribadi, seorang penggagas komunitas ini, jumlah gambar yang terkumpul dari warga ada sekitar 27. Semua gambar tersebut kemudian dipamerkan di festival kampung.

Warga juga tidak mau kalah bersiap.  Sejak Selasa, 14 Februari 2013 warga Bustaman sudah mulai terlihat sibuk. Beberapa warga senior  yang dikomando langsung oleh Pak RW sibuk memasang lampu. Beberapa mulai menyapu halaman, membersihkan selokan, dan mushola. Para ibu juga mulai berkumpul, membicarakan kira-kira apa yang akan mereka jual di acara Tengok Bustaman. Mulai muncul ide-ide segar dari warga, warga yang tadinya tidak rutin berjualan, berniat untuk memasak beberapa jenis makanan untuk dijual. Selain itu, mereka juga mulai bersiap memasak untuk konsumsi pengisi acara, yang memang seluruhnya diupayakan secara swadaya oleh warga.

Remaja Bustaman yang kini mulai aktif kembali di bawah bendera Ikatan Remaja Bustaman semakin aktif membantu persiapan festival, terutama yang berkaitan dengan tata visual kampung. Para remaja putri membuat umbul-umbul dan hiasan lain. Sementara remaja putra membantu beberapa komunitas street art, seperti Hokage, ZOS, dan OneTwoPM untuk membuat mural kampung. Remaja mengaku senang karena selain kampungnya menjadi semarak, mereka juga mendapatkan ilmu baru.

Ketika beberapa gambar mural sudah jadi, banyak warga yang berkumpul membahas gambar di tembok kampung mereka tersebut. Salah satu karya mural dari ZOS menampilkan sejarah singkat mengenai Kampung Bustaman, dengan gambar seorang kyai yang menggendong kambing. Warga membahas gambar dan tulisan yang ada di mural tersebut, sebuah informasi sejarah kampung yang beberapa dari mereka belum ketahui sebelumnya. Misalnya mengenai keberadaan sumur Kyai Bustam dan hubungan kekerabatan Sang Kyai dengan Raden Saleh.

Selain kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan festival, ada juga beberapa workshop yang ternyata berhasil membangkitkan suasana kebersamaan kampung jelang festival. Salah satu workshop diadakan oleh Serok Mancung, yang mengajak anak-anak dan pemuda kampung bermain permainan tradisional bersama. Gambang Semarang Art Company, yang juga membuka acara Tengok Bustaman, mengadakan workshop tari gratis untuk Kampung Bustaman.

Melihat kampungnya sudah berhias, warga semakin semangat menyambut festival. Apalagi mereka tahu bahwa banyak komunitas seni di Semarang yang turut berpartisipasi. Beberapa kali para orang tua sempat mengingatkan anak-anak mereka untuk banyak belajar dari teman-teman komunitas yang datang membantu mereka, agar Kampung Bustaman bisa menjadi kampung yang kreatif.  Selama persiapan tersebut warga mengungkapkan harapannya agar acara serupa bisa diselenggarakan setiap tahun.

Latihan tari bersama Gambang Semarang Art Company Menggambar bersama Orart Oret, 12 Mei 2013 Rapat Awal Persiapan Tengok Bustaman. Dihadiri Warga dan Komunitas. Workshop permainan tradisional dari Serok Mancung - Mei 2013

No Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


06 May 2013

Once Upon a Sinking City: The Perpetual Floods of Jakarta

From Jakarta Expat

Posted on 25 February 2013. Tags: 

By: Grace Susetyo

It is said that in life only two things are certain: death and taxes. But if you live in Jakarta, you can add two more to that list: macet and banjir.

Government officials come and go, and it seems like none of them can keep floods out of Jakarta. Even award-winning Governor Joko “Jokowi” Widodo–who visits the capital’s problematic areas on a daily basis and demonstrates considerable effort to “fix Jakarta”–was quoted saying to the press, “(Solving) banjir and macet takes process, so don’t expect me to fix it like a god turning his hand. Even the gods can’t [solve Jakarta's floods and traffic jams].”

It is rather unfortunate that Jokowi’s 100th day evaluation fell on January 22, right in the middle of last month’s major floods. But I don’t blame Jokowi.

Nevertheless, Jakarta’s flooding remains a serious perpetual concern. Some areas in Jakarta, according to urban planner and director of RuJak.org Marco Kusumawijaya, are confirmed to sink at an alarming rate of 18 centimetres per year (that’s a tall person’s height per decade!), mostly due to deep well groundwater usage and urban development.

Many people, fatigued with Jakarta’s less-than-stellar water management, like to romanticise about the “good-old-days” under the Dutch rule when the old canals were well maintained and Batavia was known as “Paris of the East”. But not many people know that Batavia has been flooded since 1665.

Batavia was established in 1619 by the Dutch East India Company. According to historian Bondan Kanumoyoso, who authored a book on 17th-18th century socioeconomic development in Batavia, the settlement now known as Jakarta’s Old City was never meant to be a proper city, but rather as the company’s Southeast Asian hub for the spice trade. Ecological considerations were the least of the Company’s concern.

The settlement was healthy for the first thirty years, until Batavia was attacked by Mataram (present-day Yogyakarta Sultanate), thus prompting the Dutch to end their isolation and start developing new settlements along the riverbanks of Ciliwung. Sugarcane plantations burgeoned down south, and migrant workers from outside Java were brought in, causing deforestation and subsequently flooding.

“But flooding in the rainy season is only half of the problem. In the dry season there’s drought, which causes muddy waters to stagnate in the canals and become breeding grounds for disease vectors like malaria-bearing mosquitos,” said Bondan. “In addition to preventing floods, there’s also the challenge of making sure that there’s the right amount of water flowing in the dry season.”

Batavia’s canals were commissioned in the early 17th century by Jan-Pieterszoon Coen, a Company official who studied in Venice and wanted a similar waterway transportation system in the hub. Batavia’s canals would later inspire the infamous canals of Amsterdam.

However, some of Batavia’s canals had to be converted into roads when waters carrying sedimentation from Mount Salak’s eruption stagnated. Other canals were subsequently built over the coming centuries, like the Molenvliet in Jl. Hayam Wuruk-Gajah Mada, the Mookervaart in Jl. Daan Mogot, Kanal Banjir Barat, and Kanal Banjir Timur. But the floods keep on coming.

Marco Kusumawijaya referred to Restu Gunawan’s book Gagalnya Sistem Kanal (“The Failure of the Canal System”), which explains the history of flood control in 20th century Batavia and problems Dutch canals cannot solve. Canals ultimately fail because once bigger ones are installed, it encourages development, which only exacerbates the root causes of flooding.

Marco’s mathematical formula for floods is:

F = SR – (Q1 + Q2)

F being “Flood”, SR being “Surface Runoff”, Q1 being natural drainages like rivers and lakes, and Q2 being manmade channels.

Most of the time, people attempt to control floods by maximising Q2: canals, dams, reservoirs. Such projects are often commissioned to private companies, thus making them economically and politically beneficial.

“But increasing Q2 without reducing SR is like putting a bigger glass under a tap of running water. Sure, it holds more water, but unless the tap is turned off, the glass would still eventually overflow no matter how big it is,” said Marco.

Jakarta The Sinking CityJakarta already has a great amount of natural SR from rainfall and excess waters from West Java’s highlands alone. And then there’s the additional runoff from population growth, developments that take away surfaces for groundwater absorption, and sewage produced by human settlements and industries–some which draw deep groundwater but can’t put it back into the ground.

Efforts to curb SR include reforestation and groundwater recharging through infiltration wells. “They’re not politically ‘sexy’ because they require decentralisation and the empowerment of the people,” said Marco.

“Q2 measures tend to be more popular because they put money into infrastructure, thus giving the impression of modernisation. In comparison, SR measures tend to give the impression of curtailing development.” Reforestation, for instance, may require spending tax money to buy hectares of rainforest and simply conserve them, without developing any moneymaking investments on the expensive land.

In order to encourage SR measures, Marco said that it is important for the public to assure the government and businesses that it is acceptable to invest in them. “The sustainable way is always a challenge, but technology makes it possible. It’s just not well-embedded in the system yet,” said Marco. These technologies include permeable drainage to absorb the runoff, plants that act as natural water cleaners and absorbers, biopores, and “green roofs” that retain water.

Additionally, development and flood control can go hand-in-hand by implementing spatial planning bylaws that regulate the intensification of land use and set limits on floor area ratio. Unfortunately businesses often violate them with under-the-table arrangements involving money.

“This is because our government and our people still lack a scientific mentality,” said Marco. “In order for it to stop, damages must be clearly calculable, and there needs to be legal procedures to punish offenders. Sure, this will increase development costs and reduce profits, but it also disciplines the market by forcing it to become more efficient. Businesses need to start including SR measures as part of their normal business costs. It only costs a few million Rupiahs.”

“In order for Jakarta to have zero flooding, there needs to be zero corruption,” he added. “Sustainability is the only way to go if we want to survive. First we must believe that we need to survive and that we have the technology to make it possible.”

Rujak Center for Urban Studies (RCUS)
Gedung Ranuza 2nd Floor
Jl Timor No. 10
Menteng, Jakarta Pusat 10350
http://www.rujak.org

Rujak  is a non-profit organisation devoted to exchange ideas and commit to actions that transform Jakarta into a better, sustainable city. The RuJak website is regularly updated with entries on urban planning and architecture, and announces upcoming public discussions.

1 Comment »

Topics: | Agent of Change: none |


24 Apr 2013

Kota (Belum) Tanggap Banjir Yang (Tidak) Ramah Anak

IMG_0433

 

Oleh : Gita Hastarika

 

Anak-anak selalu terlihat gembira, bahkan saat mengalami banjir. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya.

Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, khususnya Muara Baru sudah akrab dengan banjir atau rob karena letaknya yang dekat dengan laut. Akan tetapi banjir di awal tahun 2013 ini mereka anggap kiamat kecil. “Saat banjir besar tahun 2002, ketinggian air masih di bawah satu meter. Tahun ini ketinggian air mencapai dua meter,” ungkap Mardiyah, warga Muara Baru, Penjaringan.

Salah satu penyumbang parahnya banjir di wilayah ini adalah terjadinya penurunan tanah. Tempo.com menulis pada 2008-2009, permukaan tanah Muara Baru (salah satu RW di kelurahan ini) turun sampai -14 cm dari permukaan air laut. Pada 2009-2010, angka itu bertambah menjadi -15.2 cm dari permukaan air laut.

Maka, bisa disimpulkan selama Jakarta belum bisa mengatasi masalah penurunan tanah ini, warga Muara Baru sulit berharap banjir tak akan terjadi lagi. Namun hal yang bisa dilakukan adalah menyiapkan daerah ini agar tanggap bencana. Masalahnya, belum ada sistem tanggap bencana di Penjaringan yang siap dalam mengoordinasi pengungsi dan bantuan, termasuk distribusi perahu karet, dan membuat dapur umum yang siap melayani orang banyak.

Herannya, kepanikan seperti yang dirasakan oleh Mardiyah jarang kita lihat dari anak-anak. Di berita-berita, kerap terlihat anak-anak girang meski rumah mereka terendam. Mungkin karena mereka bisa berenang gratis, atau sekolah mereka diliburkan, atau senang masuk TV.

 

IMG_0425

Padahal, saat banjir, anak-anak adalah korban yang paling menderita. Buktinya, pasca banjir, pasien Posyandu menumpuk. “Anak saya terkena muntaber. Banyak yang demam tinggi dan terkena penyakit kulit,” ujar Mardiyah, Kader Posyandu. “Kesannya mereka tidak mengerti kalau banjir itu bencana, padahal tubuh mereka tidak bisa berbohong jika situasi itu tidak nyaman bagi mereka,” tambahnya.

 

IMG_0659

Kondisi pengungsian yang sesak dan sekolah yang terendam juga membuat anak-anak tak bisa berkegiatan normal.

Permasalahan yang memperparah dampak banjir di Kelurahan padat penduduk ini adalah tidak adanya titik-titik evakuasi yang terencana. Masih untung di kelurahan ini terdapat sekolah negeri, mesjid, dan Rusun Penjaringan yang bisa dialihfungsikan sebagai shelter yang kering, walau tidak bisa menampung seluruh pengungsi. “Banyak keluarga, khususnya yang rumahnya bertingkat, tidak mengungsi, karena setelah sampai di posko, ternyata poskonya sudah penuh. Anak-anak tidak bisa tidur, mau selonjor saja susah.” Selain itu anak-anak yang selalu bermain akan merasa stress karena hari-harinya berlalu tanpa kegiatan yang berarti.

Dalam kondisi seperti ini, warga RT 19 dan 20 yang mengungsi di Rusun Penjaringan beruntung karena bisa memanfaatkan Ruang Sahabat Anak (RSA) yang dibuka Wahana Visi Indonesia (WVI).  RSA merupakan shelter yang didesain untuk memberikan kenyamanan dan mengisi waktu anak-anak dalam masa tanggap bencana. Di  RSA, sekitar 100-200 anak mendapat berbagai fasilitas termasuk mobil perpustakaan. Salah satunya Adinda (8), “Senang, di sini bisa bermain dan membaca, jadi tidak bosan.”

 

IMG_1670

 

 

IMG_0937

 

Selain itu, WVI juga menerjunkan tim fasilitator yang mengajarkan anak-anak menggambar, mewarnai, juga bermain. Gambar-gambar anak-anak ini kemudian dipajang di dinding Rusun sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan. WVI juga memberikan pelatihan bagaimana memberi makan anak yang sehat dan higienis, yang sering dilupakan pada masa banjir.

 

IMG_0972

 

 

IMG_1739

Sulitnya mendapatkan makanan dan peralatan anak-anak juga dirasakan oleh ibu-ibu di Penjaringan. “Semua toko tutup. Saya sempat berjalan kaki ke Pluit berharap Pluit Imperium buka, tapi ternyata tutup juga,” ungkap Mardiyah. Ia mengatakan saat terjadi banjir, bantuan yang paling sering disalurkan adalah mie instan, dan banyak anak-anak balita apalagi batita yang belum diperbolehkan mengkonsumsi makanan seperti itu.

Wahana Visi Indonesia yang memiliki program pengembangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan anak di Kelurahan Penjaringan y juga memiliki program tanggap bencana. Ini mengapa saat banjir kemarin, mereka bisa langsung mengerahkan perangkat yang sudah siap untuk merespon bencana. “Kami langsung membuka Ruang Sahabat Anak di posko-posko yang memungkinkan, menyalurkan bantuan children kit yang terdiri dari selimut, bedak, minyak telon, sabun, odol, sikat gigi anak, dan school kit, serta bekerja sama dengan Kader Posyandu menyalurkan makanan pendamping ASI untuk batita dan balita,” jelas Shintya Kurniawan, Media Relation WVI.

Program tanggap bencana seperti yang dilakukan oleh WVI memang sudah banyak dilakukan oleh LSM-LSM lokal dan internasional, pemerintah, atau organisasi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang terkena bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami. Namun melihat bencana lingkungan semakin mengancam kawasan urban seperti Penjaringan yang minim fasilitas umum dan tempat evakuasi, maka sistem tanggap bencana yang ramah pada anak-anak juga patut diaplikasikan di kawasan urban yang rawan banjir atau mungkin kebakaran.

Fabianus Boli Uran, senior field facilitator WVI mengatakan Maret ini akan bicara dengan seluruh stakeholder di Penjaringan untuk membangun sistem tanggap bencana yang komprehensif. Dengan demikian bantuan yang datang akan terkoordinasi dengan BNPB dan pemerintah setempat, dan didukung perangkat yang ada di wilayah tersebut seperti Kader Posyandu, Kelurahan, Karang Taruna, dsb. Sistem ini dapat direplika oleh kawasan-kawasan rawan banjir lainnya, khususnya yang memiliki keterbatasan fasilitas dan ekonomi, serta padat penduduk. “Wilayah lain seperti Kampung Melayu sudah lebih tanggap menghadapi banjir. Seharusnya, Penjaringan, yang hampir selalu tergenang saat laut pasang, juga memiliki sistem tanggap bencana yang ramah anak-anak.”

No Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


02 Feb 2013

Warga Berbagi Cerita : Advokasi Taman PIK Pulogadung

 

01_Taman PIK ed

Oleh : Shanty Syahril 

Tulisan ini runtutan kejadian dari upaya dua warga Jakarta menghentikan pembangunan kios komersial di dalam sebuah taman. Taman seluas 1,25 Ha tersebut berlokasi  di tengah Permukiman Industri Kecil (PIK) Pulogadung, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Pembangunan di dalam taman tersebut diprakarsai oleh Instansi Pemda Pengelola PIK Pulogadung.

PIK Pulogadung dan Taman PIK

Di dalam Taman PIK dapat ditemui sebuah prasasti, penanda awal dibangunnya perkampungan industri kecil tersebut  sebagai perluasan kawasan industri Pulogadung. Walaupun terletak di Kelurahan Penggilingan, kawasan tersebut menyandang nama resmi  PIK Pulogadung. Prasasti tertanggal 25 Mei 1981 dan ditandatangani mantan Gubernur DKI Jakarta, Tjokropranolo.

Saat ini PIK Pulogadung yang luasnya 44 Ha menampung sedikitnya 500 UKM. Sebagai kawasan industri yang sekaligus berfungsi sebagai permukiman, banyak sekali anak-anak yang menghabiskan kesehariannya di lingkungan PIK Pulogadung. Setidaknya ada lima sekolah (4 SDN dan 1 SMPN) dalam radius 150 m dari batas selatan taman. Sekurangnya ada 1.500 siswa yang menuntut ilmu di lima sekolah tersebut.

Taman PIK bisa dikatakan satu-satunya fasilitas rekreasi bebas biaya bagi warga sekitar. Pagi hari sering terlihat beberapa orang tua, bersama anak balitanya berjalan-jalan di taman. Tengah hari biasa ditemui beberapa pekerja duduk di bangku taman menikmati bungkusan makan siangnya. Dua warga yang melakukan advokasi, biasa memanfaatkan Taman PIK sebagai media belajar dan tempat kegiatan alternatif luar sekolah yang diikuti sekitar 40 siswa sekolah dasar setempat.

Di sekeliling taman, mangkal beberapa pedagang makanan dengan gerobaknya. Tapi tak satupun pedagang berani berjualan di dalam taman. Sebuah rambu penanda di taman yang dipasang oleh Instansi Pemda Pengelola PIK memang menegaskan larangan berjualan/berdagang di sarana umum dan taman sesuai Perda Pemrov DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007.

 

Pembangunan di Taman PIK

Ironisnya, pembangunan kios komersial di dalam Taman PIK diprakarsai oleh Instansi Pemda Pengelola PIK itu sendiri. Sepanjang bulan November 2012 berlangsung proses pembangunan 4 unit kios @ seluas 9,5 m2 di dalam Taman PIK. Tambahan sebanyak 4 unit kios @ seluas 6 m2 dibangun lebih utara dari lokasi yang pertama sepanjang bulan Desember 2012.

Kilas balik ke belakang, sebenarnya pembangunan kios komersial di kawasan PIK secara agresif sudah mulai pada awal tahun 2012. Atas restu Pengelola PIK, sepanjang pinggir lapangan PIK yang awalnya kosong, secara terorganisir dibangun menjadi deretan kios baru. Termasuk di tanah kosong di bantaran saluran drainase yang termasuk sebagai peruntukan jalur hijau (Pht) dalam Lembar Rencana Kota Jakarta.

Beberapa warga sekitar, antara lain ibu rumah tangga, orang tua siswa, dan pedagang kaki lima, sempat pula ditanyai secara acak pandangannya terhadap pembangunan kios di dalam taman. Seluruhnya keberatan dengan pembangunan tsb. “Lama-lama bisa habis semua tanah kosong dibuat kios,” ungkap salah satu di antara dengan geram. Tapi tak satupun berani menentang secara terbuka tindakan Pengelola PIK.

Bila dilihat sejarahnya, Pengelola PIK merupakan Instansi Pemda yang awalnya dibentuk untuk mengembangkan kawasan PIK. Mereka mengklaim puluhan hektar tanah milik Pemda di PIK merupakan hasil kerja keras mereka puluhan tahun. Sehingga tak heran bila perilakunya bak tuan tanah daerah tsb.

Ketika pembangunan terus berlanjut hingga merambah masuk ke dalam taman, maka kedua warga berpikir tindakan tsb tidak dapat dibiarkan. Apalagi pembangunan komersial di kawasan PIK sama sekali tidak diimbangi dengan pembangunan fasilitas yang mendukung tumbuh kembang anak-anak.

 

Upaya Advokasi

Kronologis upaya advokasi yang dilakukan dua warga di atas ditampilkan dalam tabel di bawah. Keduanya memutuskan untuk membatasi diri pada advokasi Taman PIK, dan tidak mempersoalkan pembangunan pada tanah kosong yang sebenarnya diperuntukkan bagi jalur hijau.

Keberatan disampaikan kepada penguasa wilayah setempat terlebih dahulu. Walaupun bersiap untuk membawanya kepada Gubernur atau Wakilnya sebagai langkah terakhir bila diperlukan. Langkah pertama di mulai dengan klarifikasi kepada Kelurahan Penggilingan, yang dilanjutkan dengan mengirim surat pengaduan kepada Camat Cakung.

Sekalipun keberatan dan sadar bahwa pembangunan di dalam taman melanggar aturan, baik pihak Kelurahan Penggilingan maupun Kecamatan Cakung tidak mampu (mau/berani) secara aktif bertindak untuk mencegahnya.  Pihak Kecamatan Cakung angkat tangan setelah mendapat surat resmi dari Pengelola PIK yang menjelaskan bahwa:

1. Pembangunan tersebut dijalankan berdasarkan koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Timur yang didukung oleh Kementerian Koperasi.

2. Pembangunan di taman tidak menyalahi peraturan yang ada

3. Kios di taman rencananya akan diresmikan pada awal bulan Januari 2013 oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta

 

Surat penjelasan resmi tersebut tidak menyurutkan semangat kedua warga. Surat tersebut  justru penting artinya karena memberi informasi bahwa Pengelola PIK berada di bawah koordinasi Kepala Dinas KUMKMP. Di lain pihak dari laman berita online mereka menemukan artikel yang memuat pernyataan Ibu Ratnaningsih, Kepala Dinas KUMKMP yang patuh terhadap kaidah tata ruang dalam mengembangkan lokasi binaan UKM. Justru yang tidak sesuai akan beliau relokasi.

Bermodal amunisi baru tersebut, kedua warga mengirimkan surat untuk meminta klarifikasi sekaligus menyampaikan keberatan kepada Kepala Dinas KUMKMP terhadap pembangunan kios UKM di dalam Taman PIK. Ternyata respon Kepala Dinas KUMKMP tidak secepat yang diharapkan. Staf yang dihubungi tidak dapat menjelaskan tindak lanjut yang akan dilakukan. Khawatir kios tersebut terlanjur diresmikan oleh Gubernur, maka keduanya memutuskan untuk menempuh langkah terakhir, yakni mendatangi Posko Pengaduan Wakil Gubernur pada tanggal 15 Januari 2013.

Di Posko Pengaduan keduanya langsung dilayani oleh tiga orang petugas posko. Perlu beberapa waktu dan penjelasan panjang lebar sebelumnya akhirnya duduk persoalannya dipahami petugas. Salah seorang petugas berinisiatif menghubungi Pengelola PIK. Pada saat itulah kedua warga mendapat kabar yang sungguh mengejutkan. Pengelola PIK menyampaikan ke petugas bahwa kios sedang dalam proses pembongkaran.

Bahkan petugas posko juga sempat bertanya mengapa fasilitas bermain di Taman PIK tidak terawat. Menurut Pengelola PIK hal itu disebabkan belum jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap perawatan taman, apakah Suku Dinas Pertamanan atau Pengelola PIK. Agak lucu sebenarnya, ketika terkait dengan bangun kios, Pengelola PIK begitu agresif, tapi lempar tanggung jawab ketika terkait dengan fasilitas taman lainnya.

Setelah berproses sekitar dua bulan, akhirnya bangunan kios yang sempat sudah terbangun dan siap beroperasi sudah dibongkar hingga bersih. Sebenarnya kedua warga masih memiliki tanya tanya besar. Sampai tanggal 10 Januari 2013, belum ada tanda-tanda akan dibongkar. Jadi apa sebenarnya yang akhirnya mendorong Pengelola PIK membongkarnya.

Belakangan terdengar kabar bahwa ibu RW setempat juga keberatan. Bisa jadi ada upaya pula yang dilakukan ibu RW untuk mencegah pembangunan. Tapi sejauh ini belum diperoleh informasi lebih rinci terkait hal tersebut. Barangkali juga ibu Kepala Dinas langsung menghubungi Kepala Pengelola PIK dan memerintahkan untuk membongkarnya, tanpa diketahui staf bawahannya.

Kedua warga tidak memusingkannya, yang terpenting tujuan sudah tercapai sesuai harapan. Taman PIK bersih dari kios pedagang. Bila ditanya alasan kenapa kedua warga tersebut berani mencoba melakukan advokasi terhadap Taman PIK, maka berikut jawabannya:

“Pemimpin baru Jakarta, terus terang memberi harapan baru. Walaupun masih baru menjabat, sudah terlihat mereka berusaha berpihak pada warga. Sebagai langkah terakhir kami percaya bisa mengadu kepada mereka. Sekaligus juga sebenarnya ingin menguji seberapa responsif pemimpin baru tsb dan sistem pelayanan pengaduan yang mereka siapkan”.

 

Belajar dari pengalaman

Kedua warga belajar banyak dari proses yang dijalaninya. Berikut beberapa tips dalam membuat pengaduan yang dirangkum keduanya:

1. Buat surat pengaduan sesuai prosedur, dalam hal ini kepada penguasa wilayah setempat atau instansi yang berwenang. Buat tembusan surat kepada atasannya, agar instansi terkait merespon dengan sungguh-sungguh.

2. Untuk menentukan instansi yang berwenang perlu paham struktur organisasi Pemda. Beberapa peraturan terkait struktur organisasi tersebut tersedia di situs jakarta.go.id (Produk Hukum).

3. Untuk urusan pengaduan, disarankan tembusan paling tinggi adalah kepada Wakil Gubernur, jangan Gubernur karena bisa hilang entah kemana suratnya.

4. Wakil Gubernur memiliki Posko Pengaduan khusus di Lantai 3 Gedung B. Surat tembusan bisa diserahkan ke posko tersebut. Atau bisa disimpan dulu, untuk lihat respon dari instansi bawahannya. Barangkali responnya ternyata positif, sehingga Wakil Gubernur tidak perlu turun tangan.

5. Bila diperlukan sebagai langkah terakhir, bisa datang langsung ke Posko Pengaduan Wakil Gubernur (tidak perlu buat janji) dan jelaskan duduk persoalannya. Pengalaman dari kedua warga di atas, petugas Posko perlu dijelaskan panjang lebar sebelum akhirnya paham duduk persoalannya.

 

Referensi

[1] http://timur.jakarta-tourism.go.id/obyek-wisata/perkampungan-industri-kecil-penggilingan.html

[2] http://www.tatakota-jakartaku.net/lrk/jt-cakung.html

[3] http://sentanaonline.com/detail_news/main/6745/1/29/03/2012/Asset-PIK-Pulogadung-Rp-1-Triliun-Berpotensi-Raib– (29 Maret 2012)

[4] http://kabarnasional.com/2012/10/kepala-dinas-koperasi-ukm-dan-perdagangan-dki-jakarta-dra-hj-ratnaningsih-pasar-modern-di-dki-jakarta-sudah-dikunci-tidak-ada-lagi-penambahan/

 

Tabel kronologis advokasi Taman PIK

 

Tanggal Deskripsi
07/11/12 Menyaksikan sedang berlangsung pembangunan di dalam Taman PIK

 

26/11/12 Mendapat keterangan dari Bapak Irwandi (Kepala Pengelola PIK Pulogadung) bahwa bangunan tsb untuk kios pedagang makanan. Pada tahap selanjutnya akan dibangun lagi kios sejenis di dalam taman dengan posisi lebih di utara.

 

27/11/12 Klarifikasi dengan Kelurahan Penggilingan. Bertemu dengan Wakil Lurah dan Sekretaris Lurah. Kelurahan keberatan dengan pembangunan, tapi tidak dapat berbuat apa-apa.

 

04/12/12 Mengirimkan surat keberatan terhadap pembangunan di dalam Taman PIK kepada Camat Cakung, Jakarta Timur dengan tembusan kepada:

  1. Walikota Jakarta Timur
  2. Gubernur DKI Jakarta
  3. Kepala Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur
  4. Kepala Sudin Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur
  5. Lurah Penggilingan
  6. Rujak Center for Urban Studies

Bertemu langsung dengan Camat Cakung, Bapak Lukman Hakim. Beliau meminta waktu untuk melakukan klarifikasi dengan Pengelola PIK dan Kelurahan Penggilingan.

 

06/12/12 1. Mengantarkan surat tembusan kepada Gubernur. Surat untuk Gubernur masuk ke Bagian Umum dan Protokoler di Balai Kota Gedung A Lantai 6 Untuk mengetahui tindak lanjutnya harus datang sendiri sekitar seminggu kemudian, tidak bisa via telepon.

2. Bagian Umum dan Protokoler Walikota Jakarta Timur lebih maju dalam sistem penerimaan surat daripada Balaikota. Diperoleh tanda terima dengan nomor penerimaan surat. Tindak lanjut bisa dicek lewat telepon.

3. Hikmah datang ke Balai Kota adalah mendapatkan informasi adanya Posko Pengaduan Wakil Gubernur di Balaikota Gedung B Lantai 3 dan dapat datang menyampaikan laporan secara langsung.

 

10/12/12 Jawaban via telepon dari Kasi TU Sudin Pertamanan bahwa Taman PIK tidak termasuk dalam mata anggaran mereka. Sehingga taman tsb bukan tanggung jawab mereka.

 

13/12/12 Surat pengaduan kepada Camat Cakung sudah didisposisi kepada Kasi Perekonomian, Bapak Alfon

 

22/12/12 Sudah mulai pembangunan kios tahap 2

 

08/01/13 Menerima surat jawaban dari Camat Cakung Jakarta Timur yang disertai lampiran berupa surat penjelasan dari Kepala Pengelola PIK Pulogadung.

Penjelasan Pengelola PIK intinya menyatakan bahwa:

1. Pembangunan yang ada di taman berdasarkan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan

2. Pembangunan di dalam taman tidak menyalahi peraturan yang ada.

3. Kios rencananya akan diresmikan pada awal Januari 2013 oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta

Pihak Kecamatan Cakung via telepon mengatakan sudah berupaya maksimal secara administrasi dan tidak ada upaya lain yang bisa mereka lakukan, sekalipun mereka sadar bahwa pembangunan di Taman PIK menyalahi aturan, tapi mereka angkat tangan.

 

10/01/13 1. Cek ke Taman PIK, kedua lokasi kios sudah selesai pembangunan. Total ada 8 unit kios di dalam taman. Sudah ada 3 unit yang diisi oleh gerobak pedagang.

2. Mengirimkan surat untuk mengklarifikasi apakah Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan memang menginstruksikan pembangunan di DALAM taman, serta keberatan terhadap pembangunan di Taman PIK dan

3. Surat dikirim via email Bapak Dion, staf sekretariat Kepala Dinas, atas ijin Bapak Dion, setelah sebelumnya disarankan untuk antar langsung.

4. Surat disertai tembusan kepada

a. Wakil Gubernur DKI Jakarta

b.  Rujak Center for Urban Studies

 

14/01/13 1. Pagi hari menghubungi Bapak Dion. Menurut beliau, surat kepada Kepala Dinas koperasi, UMKM, dan Perdagangan sudah didisposisi kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

2. Untuk mengetahui apa tindak lanjutnya diminta menghubungi seksi tsb siang atau sore karena suratnya masih di tempat Bapak Dion.

3. Sebagai langkah terakhir, dua warga mendatangi Posko Pengaduan Wakil Gubernur di Lantai 3 Gedung B Balaikota untuk melaporkan pembangunan di dalam taman tsb.

4. Di Posko Pengaduan diterima oleh Ibu Dewi cs. Butuh waktu untuk menjelaskan duduk persoalannya hingga staf posko pengaduan paham. Setelah paham Ibu Dewi menghubungi Pengelola PIK dan mendapat informasi bahwa bangunan kios sedang dalam proses pembongkaran karena ada warga yang tidak setuju.

 

23/01/13 Taman PIK sudah bersih dari bangunan kios dan bekas bongkarannya.

 

 

 

 

4 Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


25 Jan 2013

Mengapa warga Waduk Pluit menolak Rumah Susun?

Satu sudut di hunian Muara Baru (Foto oleh Riyan Mufty)

Oleh Bambang Bujono / Jakartanesia

SAMPAI menjelang akhir pekan keempat Januari ini hanya 30-an keluarga yang bermukim di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara, bersedia dipindahkan. Jumlah ini kurang dari 0,2 persen dari 17 ribu keluarga di kawasan tersebut.

Mungkin dengan kesabaran ala Jokowi ketika sebagai wali kota Solo memindahkan ribuan pedagang kali lima dari kawasan jalur hijau dan taman di kota tersebut 17 ribu keluarga di Waduk Pluit akhirnya mau dipindahkan. Tapi berapa lama “pembujukan” perlu dilangsungkan?

(more…)

4 Comments »

| Agent of Change: none |


23 Jan 2013

Melawan Lupa

Sarinah, 18 Januari 2013 (Foto: Dian Tri Irawaty)

(Seperti tertulis untuk Opini Sindo Weekly 20 Januari 2013) Saat banjir melanda Jakarta, bermunculan anjuran dan ajakan untuk tidak membuang sampah sembarang, membuang lubang biopori, menanam tanaman dan lain-lain. Namun banjir yang kerap melanda Jakarta tidak serta merta membuat kebanyakan melakukan hal-hal diatas. (more…)

4 Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |