sumber: http://www.terpopuler.net/tangga-lagu-korea-kpop-terbaru

Peristiwa ini dialami dalam sebuah angkutan kota bernomor 07, dari depan Pusat Grosir Cililitan (PGC) menuju Condet. Anak itu naik bersama ibunya. Wajahnya mewakili cita rasa blasteran, ibunya Melayu dan ayah yang mungkin Arab atau India, entahlah. Sejak di dalam angkot dan sepanjang jalan hingga tiba di tujuan bibirnya tak pernah diam. Ia bernyanyi lagu Hindustan yang pernah dinyanyikan Norman Camaru. Ia bernyanyi tanpa peduli. Anak ini bukan saja aktif, tetapi juga, berani. Ia mewakili pertumbuhan generasi Y.

Kira-kira dua atau tiga hari sebelum bertemu anak blasteran yang bernyanyi itu, dalam angkutan kota yang juga mengarah ke Condet, naik lima orang warga keturunan Asia Timur yang seumuran Anak Baru Gede (ABG). Saya menyebut Asia Timur sebab tidak terlalu jelas, mereka dari keturunan China atau Korea. Sebelum tiga ABG keturunan Asia Timur masuk, di angkutan kota hanya ada saya, seorang kawan, dan dua karyawati yang baru pulang kerja. Dua karyawati ini yang tak henti bicara dengan dialek melayu-betawi yang kental dan ekspresif, khas orang Jakarta pada umumnya.

Anda tahu apa yang terjadi sesudah lima ABG-keturunan itu bergabung dalam angkutan kota yang membawa kita menuju Condet?.

Mobil kecil yang maksimal diisi sepuluh orang dengan posisi duduk saling berhadapan itu menjadi ramai dengan lalu lalang percakapan. Dua karyawati yang mungkin berumur antara 20-23 tahun itu terus saja eksis dengan dialek Betawi-Melayu yang sesekali dicampur sedikit nuansa Bristish seperti by the way, oh my God beradu kencang suara dengan lima ABG yang tak kalah kuat bercakap menggunakan bahasa dan intonasi seperti di film Korea atau China. Jangan lupa, smart phone BlackBerry tetap eksis ditangan masing-masing.

Saya dan seorang kawan yang tersudut dipojok paling belakang  sesekali menatap mereka. Dalam hati bertanya pelan : tontotan apalagi ini ?.

Sketsa Tesis

Tesis pertama yang muncul di benak saya adalah angkutan kota ini telah menjadi panggung dari adu identitas khas rakyat pinggiran. Mereka tanpa peduli pada penumpang yang lain begitu aktif menampilkan dirinya lewat medium bahasa masing-masing. Tak penting apa isi percakapan itu, yang penting adalah bahasa yang digunakan. Sama halnya : mereka juga mengabaikan kenyataan ruang jikalau kita sedang berada di angkot yang sesak dan sesekali berhenti karena macet yang abadi ala Jakarta. Suara mereka lebih kencang dari bunyi knalpot.

Tesis kedua yang terbangun di benak saya adalah adu identitas itu mewakili arus besar pertumbuhan budaya pop, terutama yang berkaitan dengan ekspansi K-Pop yang kini merajai industri hiburan, khususnya fashion, film dan musik nasional. Wabah K-Pop ini meluas di seluruh Indonesia. Segenap kesadaran, cita rasa perasaan, gerak-gerik bahkan imajinasi tentang hidup sehari-hari remaja urban di Indonesia kini tumbuh dalam bayang-bayang serba Korea atau, lebih luas dari itu, Asia Timur. Mereka, para remaja itu, menjadi agen budaya yang terseok-seok meng-copy paste segala yang serba ‘K-Pop’ (walau sebenarnya sejarah K-Pop tidaklah genuine Korea).

Lalu, tesis ketiga yang menyemburat dalam ranah kesadaran ialah lalu lalang import budaya pop seperti ini memang memiliki efek pasang surut sebagaimana labilitas para remaja urban. Jelas saja perkembangan ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru. Kebaruannya hanyalah terletak pada subyek yang mendominasi (kali ini importirnya dari Asia Timur) saja. Para remaja urban seperti di Jakarta mungkin menjadi subyek-yang-tereksploitasi sekaligus hendak eksis. Perjumpaan ini, antara subyek-yang-mendominasi dan subyek-yang-tereksploitasi-hendak eksis mewakili narasi besar berjudul : global war of pop culture (??).

***

Agak terburu-buru jika perkembangan di atas lantas kita simpulkan sebagai krisis kebudayaan nasional kita di ruang urban. Atau sebutlah itu krisis identitas anak muda. Namun perkembangan ini tak bisa dipandang sambil lalu sebagai kegenitan cultural sesaat khas remaja dan ibu-ibu muda urban yang aktif mengucap ‘omigod,omigod,omigod’ ketika menyimak Twilight dan Breaking Down produksi Amerika.

Yang jelas di mata kita adalah kota-kota telah menjadi ruang yang mengalami defisit identitas lokal di mana akar-akar culturalnya membentuk diri terus menerus seirama gerak transfomasi fisik-ruang kota. Ini telah berlangsung lama sejak kota di Asia Tenggara diposisikan sebagai agen modernisasi. Ada kekalahan yang serius dari yang disebut sebagai lokalitas kultur urban, sebagaimana kekalahan bumiputera pemilik lahan dari ekspansi mall atau kekalahan pasar tradisional dari kekuasaan Giant dan Hypermart.

Sejarah kota memang tak pernah sepi dari pergantian pemenang dan pecundang, perintis dan peniru, penjaga juga perusak.

Kita tahu jikalau pada ruang ekonomi-politik, menyebut kalah-menang selalu paralel dengan menghitung rugi-untung. Tetapi, apakah juga sama berlaku diruang kultural ?. Maksudnya, ini bisa menjadi pertanyaan sejauh manakah terbuka kemungkinan bagi kepentingan ekonomi-politik untuk bekerja bagi pemuasan dirinya dengan menggunakan kultur sebagai mediumnya; meletakkan kultur sebagai sub-ordinat dari pemuasaan hasrat ekonomi-politik ?.

Artinya, pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada diskursus rumit mengenai imperialisme kebudayaan atau industri kebudayaan.

Tak ada jawab tunggal dan berkekuatan praktis atas hal diatas.

Salah satu hal penting yang tengah kita hadapi kini adalah model pertarungan kultural di mana agen-agen penyalurnya memainkan operasi ganda yang canggih. Ambillah contoh televisi, kotak canggih yang mengkombinasikan gambar, gerak, dan bunyi dalam satu momen penyampaian pesan. Daftar siaran televisi bisa menampilkan sesuatu yang berkarakter ‘kita’ (: Indonesia) namun di saat jam tayang lainnya, ia menjadi sepenuhnya bukan kita (: dengan segala macam tontonan gosip, musik, plus sinetron import). Televisi yang menguasai waktu-waktu luang pun waktu-waktu produktif bukan tak mungkin menggantikan fungsi keluarga sebagai apparatus dari sistem nilai masyarakat. Dalam adagium lama McLuhan : medium telah menjadi pesan itu sendiri.

Lalu para remaja itu bertumbuhan dalam pluralisme referensi nilai-norma yang jejak obyektivasinya bisa dilihat dari potret fisik mereka : mata bulat, kulit coklat dengan dandan anak muda Korea. Mereka seolah mengalami retak sekaligus mengumpulkan serakannya dalam model identitas tubuh yang melampaui kategori-kategori biner Timur Melayu vs Timur Mandarin, misalnya. Proses yang ditempuh para remaja seperti ini mungkin bisa ringkaskan dalam kalimat: ketercerabutan yang membentuk dirinya terus menerus. Sehingga, untuk sementara bisa dikatakan, problem eksistensial para remaja urban seperti di Jakarta ialah penemuan diri dalam satu episode ketercerabutan kepada episode ketercerabutan yang lain; semacam kelahiran dalam ketercerabutan.

Dalam bahasa yang lain : kelahiran dalam atau melalui ketercerabutan juga tersirat menandakan ada retak fungsi dalam pranata-pranata sosial dalam meng-inkulturasi anak-anak remaja. Pada ujungnya situasi ini membawa kita pada judul besar ke-Kita-an kita yang terus menerus bertempa diri dengan arus import ‘yang-Lain’.

Tentu saja kita tidak bisa menafikan pandangan kritis yang menyebutkan gaya hidup remaja urban sebagai bentuk keterasingan diri (: kesadaran palsu) yang terjebak dalam operasi canggih ‘rezim teknologi tubuh’ di mana komoditi membentuk sirkulasinya yang efektif dengan sasaran utama remaja. Maksudnya adalah proses penemuan diri dalam ketercerabutan itu adalah gerak yang rapuh dan, katakan, menipu.

Para remaja mungkin menemukan dirinya referensi-referensi kultural import itu (?) yang secara bersamaan mengambil keuntungan dari konsekuensi-konsekuensi ketercerabutan diri dan kelompok dari rumah kulturalnya masing-masing. Pada terma postkolonial theory, mereka barangkali sedang melakukan mimikri, yang juga mengisyaratkan ambivalensi akut ; benci-benci tapi rindu pun meniru-mengejek yang berakar dalam.

Menjadi Kita memang rumit.

Kita tidak sering menemukan tempat duduk di ruang publik Jakarta, baik di sepanjang trotoar, maupun di lingkungan perumahan.

Apakah ini terjadi karena warga kota kurang membutuhkannya?

Proyek kedua Rika and Silvia Project menggali pengetahuan soal perlu dan pentingnya
ruang duduk ini.

Bunderan Tugu Selamat Datang (GuMaTang) dengan fokus pada ruang publik
di depan Plaza Indonesia, serta ruang duduk di pemukiman RT 03/RW 014 di Kelurahan
Tomang (Cideng) adalah lokasi wawancara yang kami tampilkan dalam video “ [Silakan/
Melarang] Duduk “ (tautan ada di akhir tulisan ini). Sebab, kita tahu, sudut di depan Plaza
Indonesia – Bunderan Tugu Selamat Datang, tak pernah sepi dari warga. Pun, di lokasi lain,
sepanjang kali Banjir Kanal Barat, beragam tempat duduk berjejer untuk warga.

Kedua lokasi tersebut, sudut di depan Plaza Indonesia dan RT 03/RW 014 di Kelurahan Tomang
(Banjir Kanal Barat), memuat pengalaman ruang yang berbeda. Yang satu dikenal sebagai
kawasan komersial, satunya merupakan pemukiman. Dengan harapan memperoleh pengetahuan
lebih obyektif dan variatif, kami melibatkan warga yang berkeseharian di kedua lokasi tersebut
dalam proyek ini. Keterlibatan dilakukan melalui wawancara dan bermain Lego.

(foto 001_Cideng)

Banjir Kanal Barat

RT 03/RW 014 Kelurahan Tomang merupakan salah satu bagian pemukiman di Banjir Kanal
Barat. Di sini, kami bertemu Mulyo Santoso, yang menjadi ketua RT sejak 1979. Perbincangan
dengan beliau meninggalkan kesan tersendiri bagi kami. Awalnya, kami menduga terbentuknya
ruang duduk di RT ini karena adanya kebutuhan ruang bersama, ternyata kami salah.

Ruang duduk justru dibentuk dari sisi pertimbangan kesehatan. Pemukiman yang padat
dengan gang-gang sempit dan berposisi di bawah badan jalan, menjadikan ruang-ruang hunian

kurang mendapatkan cahaya dan udara segar. Kondisi ini mendorong Mulyo mengajak warga
memanfaatkan bahu jalan di dekat gerbang RT 03/RW 014 sebagai ruang duduk.

Posisi ruang duduk sekarang ini dirasa sempurna menerima cahaya matahari pagi dari arah
timur. Bayi-bayi dan warga dari berbagai usia bisa berjemur di pagi hari dengan nyaman.
Tentu saja ruang duduk ini kemudian menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi. Dalam
perkembangannya, ruang duduk dilengkapi dengan televisi dan VCD/DVD player. Mulyo
bahkan meminta PT.Telkom untuk memindahkan telepon umum, yang tadinya ada di sekitar
MCK, ke ruang duduk bersama. Pada beberapa titik dipasang lampu taman.

(foto 002_Cideng )

Keberadaan ruang duduk sebagai salah satu bentuk ruang bersama, tempat berbagi antar warga,
memberi dampak pada kedekatan antar warga dari berbagai usia dan latar belakang. Karena
saling mengenal antar warga, keamanan lebih terjaga. Misalnya, mengenai pemeliharaan,
(termasuk biaya untuk listrik dan perbaikan ruang duduk) dikelola bersama oleh warga.
Menyapu dan menyiram tanaman dikerjakan tanpa ada penjadwalan khusus. Ruang duduk tidak
dibiarkan kotor.

(foto 003_Cideng)

Apa yang diupayakan RT 03/RW 14, kami lihat juga ada di RT-RT lain. Warga merasakan
banyak manfaat dari ruang duduk seukuran rata-rata 2,5 x 1.5 m di area pemukiman
mereka. Ruang ini dapat pula digunakan untuk mengatasi kantuk yang begadang atau ronda
malam. “Yang begadang bisa nonton TV”, kata Mulyo. Pemukiman padat ini rawan kebakaran.
Perlu ada yang berjaga untuk membangunkan warga, jika kebakaran terjadi, agar api menjalar
dapat dicegah. “Kalau ada kebakaran, yang begadang yang tahu duluan”, lanjut Mulyo.

(foto 004_BunderanGuMaTang)

Sudut Plaza Indonesia – Tugu Selamat Datang (GuMaTang)

Beralih ke seputaran Bunderan GuMaTang. Untuk Menemukan tempat duduk di sekitar
Bunderan GuMaTang tidak lah banyak. Trotoar yang ada sebenarnya cukup lebar, tetapi sangat
sedikit ketersediaan ruang untuk duduk dengan nyaman. Padahal, justru banyak orang yang ingin
menikmati waktu di sini. “Kita suka duduk-duduk di sini karena pemandangannya bagus dan
tidak gerah” kata Alamsyah, salah seorang karyawan di Plaza Indonesia.

(foto 005_BunderanGuMaTang)

(foto 006_BunderanGuMaTang)

Sebagian orang memilih duduk di trotoar, di pinggir pagar batas kavling gedung, dan di
pinggiran pot-pot besar yang ada di sepanjang trotoar. Yang bahaya, ada beberapa ruas pot-pot
bunga diberi penghalang berupa segitiga-segitiga besi runcing (lihat foto 006). Ini bukan lagi
berkesan melarang orang untuk duduk, tapi sudah berpotensi mencelakakan publik. Penghalang
yang dipakai tampak berbahaya bagi keselamatan orang. Bagaimana jika ada anak atau siapa pun
yang terjatuh ke arah pot-pot tersebut?

(foto 007_BunderanGuMaTang)

Kami pun melanjutkan wawancara kedua di trotoar depan Plaza Indonesia. Kali ini sambil
melakukan wawancara, kami meminta sekelompok karyawan yang sedang beristirahat untuk
bermain lego. Kami sudah menyiapkan miniatur ruang terbuka tempat wawancara dilakukan dan
meminta beberapa orang untuk menyusun ruang duduk yang ideal menurutnya.

(foto 008_BunderanGuMaTang)

Bagi para karyawan dari Plaza Indonesia, mungkin juga karyawan dari gedung-gedung di sekitar
Bunderan GuMaTang, duduk di lantai trotoar menjadi pilihan yang paling mungkin. “Tidak
ada tempat duduk lain” kata Hidayat, karyawan Plaza Indonesia, ketika ditanya alasan duduk di
lantai trotoar. Dan, ini juga merupakan alternatif yang jauh lebih baik daripada menghabiskan
waktu istirahat di dalam kantin. Sebagian mengungkapkan alasan kebutuhan berada di ruang
terbuka, menikmati pemandangan, berinteraksi dengan lebih banyak orang dalam suasana santai,
dan mendapatkan udara segar.

Wawancara dengan para karyawan yang duduk di depan Plaza Indonesia, disertai aktivitas
menata letak ruang duduk dengan Lego. Sebelumnya, kami telah menyusun miniatur dari
lokasi tersebut. Tujuan aktivitas ini adalah menerjemahkan keinginan adanya ruang duduk yang
nyaman. Hidayat, Alamsyah, dan teman-teman menyusun ruang duduk dalam jarak tertentu dan
berkelompok. Masing-masing bangku dilengkapi tempat sampah. Menurut pendapat mereka,
salah satu syarat ruang duduk di ruang terbuka yang nyaman adalah berada di bawah naungan
pohon yang rindang. Mereka juga berinisiatif menempatkan lampu taman di beberapa sudut dan
menayakan perihal keberadaan toilet. (untuk hasilnya bisa dilihat di video“ [Silakan/Melarang]
Duduk “ )

Berlawanan dengan pendapat kami, Hidayat, Alamsyah, dan teman-teman lain, tentang perlunya
bangku, Pendapat kedua tentang ruang duduk kami dapatkan dari Pak Andri. Bagi Pak Andri,
karyawan di sekitar Bunderan GuMaTang, mengatakan bentukan tempat duduk yang menerus
dan memanjang lebih ideal dibanding bentuk bangku. Jika tempat duduk berbentuk bangku,
seperti di halte, maka akan terbentuk kelompok-kelompok. Baginya, daya tarik duduk di depan
Plaza Indonesia justru karena semua berbaur, mudah saling menyapa dan berkenalan.

(foto 009_BunderanGuMaTang)

Sayangnya, spot yang dimaksud Andri tersebut, yang untuk saat ini sebenarnya juga
satu-satunya spot yang layak sebagai tempat duduk, kerap basah walau tak ada hujan. Kenapa?
Ketika kami tanyakan hal tersebur pada para karyawan yang sedang beristirahat, salah satu
menjawab bahwa lokasi tersebut mungkin memang disiram oleh petugas dari Plaza Indonesia
untuk menghalangi orang duduk. Kemungkinan alasannya adalah kerumunan orang-orang
yang duduk dianggap mengganggu pemandangan, apalagi dengan banyaknya sampah yang
ditinggalkan. Dari informasi yang kami dapatkan, spot tersebut memang milik Plaza Indonesia,
bukan bagian dari trotoar.

(foto 010_BunderanGuMaTang)

Sampah memang tampak berserakan di sudut itu. Menurut Andri, itu terjadi karena, pertama,
orang-orang yang duduk memang tidak mau repot-repot membuang sampah, dengan asumsi
petugas dari Plaza Indonesia akan membersihkannya. Kedua, tidak menemukan tempat sampah
dan malas untuk membawa sampahnya. Sebenarnya ada tempat sampah dalam jarak beberapa
meter di area tersebut, hanya saja tidak memiliki bentuk dan posisi yang membuat orang sadar
bahwa itu adalah tempat sampah.

Duduk adalah Kebutuhan

Dari semua wawancara dan hasil bermain lego ruang duduk, bisa disimpulkan bahwa ruang
duduk di area publik dibutuhkan warga Jakarta. Bagi warga pemukiman di RT 003/RW 014
Kelurahan Tomang, ruang duduk berfungsi juga sebagai ruang bersama untuk berbagi berbagai
kegiatan (termasuk berjemur di pagi hari), dan sarana untuk mendekatkan antar warga. Bagi para
karyawan di seputar Bunderan Tugu Selamat Datang, ruang publik di depan Plaza Indonesia menjadi ruang duduk untuk menghilangkan kepenatan di sela-sela jam kerja selain juga sebagai

tempat bersosialisasi, meski kesulitan mencari tempat duduk yang layak/manusiawi.

Ruang duduk di trotoar maupun lingkungan pemukiman, tidak hanya berfungsi sebagai sekedar
tempat duduk. Ada warga dan kegiatan yang menghidupkannya. Kebutuhan akan adanya
bentukan ruang tempat interaksi antar warga di area publik cukup terasa. Akankah di masa akan
datang, Jakarta semakin banyak memiliki ruang-ruang duduk yang nyaman di area publik?

————————
Rika & Silvia Project merupakan inisiatif dua warga Jakarta, Rika Febriyani dan Silvia Honsa.
Inisiatif ini meyakini jika aspirasi warga dalam penataan ruang adalah sesuatu yang penting.
Sebab, sejatinya, bentukan kota adalah termasuk untuk memenuhi kebutuhan ruang gerak
warga. Dengan bantuan alat peraga berupa Lego, dilakukan simulasi penataan ulang letak
elemen-elemen penting di ruang publik atau tempat umum. Simulasi langsung melibatkan warga
di tempat mereka berada, yang dalam kesehariannya menggunakan fasilitas publik atau berada
di ruang publik. Sekilas simulasi ini memang lebih mirip ‘bermain’, daripada duduk serius
mendiskusikan tata letak sebuah ruang, tetapi karena itu juga cara ini mungkin bisa diharapkan
untuk menggali aspirasi warga.

Air merupakan senyawa yang sangat penting tidak hanya manusia, namun juga kelangsungan ekologi hayati dan non hayati. Namun secara khusus, bagi manusia, kekurangan air dapat menyebabkan kematian. Hal ini dikarenakan sekitar 80% tubuh manusia terdiri dari air. Otak dan darah adalah dua organ penting yang memiliki kadar air di atas 80%. Otak memiliki komponen air sebanyak 90 persen, sementara darah memiliki komponen air 95 persen. Jika kadar air dalam tubuh berkurang 1 persen, maka akan timbul rasa haus dan gangguan mood; jika berkurang  2-3 persen, suhu tubuh akan meningkat, timbul rasa haus dan gangguan stamina; jika berkurang 4 persen, kemampuan fisik akan menurun hingga 25 persen; dan apabila kadar air di dalam tubuh berkurang hingga 7 persen seseorang bisa jatuh pingsan hingga menyebabkan kematian.

Semua makhluk hidup yang diketahui memiliki ketergantungan terhadap air. Air merupakan zat pelarut yang penting untuk makhluk hidup dan adalah bagian penting dalam proses metabolisme. Di Indonesia, hingga saat ini air masih memiliki sifat common property, dalam artian milik bersama, sehingga monopoli dan privatisasi pengelolaan air dilarang, dan Pemerintah bertanggung jawab menjamin ketersediaan air bagi kelangsungan hidup penduduknya yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pada umumnya, manusia diasumsikan membutuhkan sekitar 150 liter air perharinya. Air ini digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan, dari minum, makan, mandi, memasak, hingga mencuci. Dengan demikian kebutuhan akan air bagi setiap manusia jumlahnya cukup bervariasi, dan jenisnya berbeda-beda. Misalnya untuk minum dan makan, disyaratkan air bersih yang sudah dimasak. Sedangkan untuk mandi cukup air yang bersih. Dan untuk keperluan lain seperti menyiram tanaman, air bekas pakai juga dapat digunakan. Namun tetap, jumlahnya berkisar antara 75 liter hingga 150 liter per hari per orang. Jumlah tersebut akan sangat terlihat besar dan jika kita membandingkannya dengan jumlah penduduk dan daya dukung air di lingkungan kita.

Indonesia pada saat ini masih tercatat sebagai negara yang masih memperbolehkan warganya untuk memenuhi kebutuhan air pribadinyanya dari air tanah. Air tanah dalam hal ini adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Negara-negara maju, terutama yang memiliki daya dukung air lebih sedikit, misalnya karena pengaruh empat musim, sangat membatasi kegiatan pengambilan air tanah, walaupun untuk kebutuhan pribadi. Namun belum mampunya Pemerintah dalam menyediakan air bersih yang layak, membuat kegiatan eksplorasi air tanah secara pribadi diperbolehkan, selama bukan untuk kepentingan ekonomi, misalnya untuk usaha laundry, pencucian kendaraan, atau bangunan dan gedung. Seyogyanya, tanggung jawab ini diemban oleh PT. PDAM. Namun jumlah PDAM yang berhasil melayani warganya, hingga saat ini masih sangat sedikit. Tidak tersedianya jaringan perpipaan yang baik, tingkat kebocoran yang tinggi, dan langkanya sumber air bersih menjadi penyebab, mengapa hampir semua Kota dan Kabupaten sebagian besar masyarakatnya masih belum terlayani oleh PDAM masing-masing. Padahal pemenuhan kebutuhan air bagi setiap anggota masyarakat merupakan amanat Undang-undang, dan juga tencantum dalam salah satu tujuan dari Millenium Development Goals (MDG) yang ikut disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan terbatasnya pasokan air dari PDAM dan penggunaan sumur-sumur bor milik masyarakat, daya dukung air tanah di Indonesia menjadi semakin menurun. Padahal air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan. Air tanah (selain air sungai dan air hujan) juga mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga (domestik) maupun untuk kepentingan industri. Misalnya di Kota Jakarta, ketergantungan pasokan air bersih dan air tanah telah mencapai ± 70%.

Tingginya jumlah penduduk di Kota Jakarta mengakibatkan kebutuhan akan air, terutama air bersih menjadi sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya eksplotasi air tanah yang berlebihan. Berdasarkan kedalamannya, terdapat 3 pembagian aquifer air tanah, yaitu upper aquifer yang terdapat pada ke dalaman kurang dari 40 meter, middle aquifer pada ke dalaman 40 sampai 140 meter, dan lower aquifer yang terdapat pada ke dalaman 140 sampai 250 meter. Sedangkan pada ke dalaman lebih dari 250 meter masih ditemukan air  namun dengan kualitas yang sudah menurun dan banyak ditemukan sedimen.

Di Kota Jakarta air tanah diekstraksi mulai dari kedalaman 40 meter. Pada kedalaman 40 meter, cara yang digunakan untuk mengektraksinya adalah dengan pembuatan sumur dan pemasangan pompa air. Pada daerah permukiman, ektraksi air tanah masih dilakukan pada kedalaman kurang dari 40 meter, namun  didaerah perindustrian ektraksi air tanah sudah dilakukan pada kedalaman lebih dari 40 meter.

Berdasarkan Dinas Pertambangan DKI Jakarta, wilayah Kota Jakarta Utara sudah termasuk zona rusak untuk aquifer 40 hingga 140 m. Sedangkan Kotamadya Jakarta Pusat,  Kotamadya Jakarta Barat, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kotamadya Jakarta Selatan masih termasuk zona kritis untuk aquifer 40 hingga 140 m. Dan tingkat kerawanan ini masih terus berlangsung. Perbandingannya dapat disimak pada perhitungan di dua tabel berikut ini.

Tabel 1. Pengambilan Air Tanah di Kota DKI Jakarta Tahun 2008

Sumber: BPS Tahun 2011

Tabel 2. Pengambilan Air Tanah di Kota DKI Jakarta Tahun 2010

Sumber: BPS Tahun 2011

Pada kedua tabel tersebut dapat terlihat bahwa, pada Tahun 2008 dimana jumlah penduduk DKI Jakarta adalah 9.146.200 jiwa, terdapat kelebihan pengambilan air tanah sebesar 44 juta liter. Jumlah ini kemudian meningkat hingga 12 juta liter pada Tahun 2010. Kelebihan pengambilan air tanah ini adalah penyebab utama bagaimana fenomena memburuknya kualitas air tanah di Kota DKI Jakarta terutama di Kotamadya Jakarta Utara terus terjadi. Dan juga dapat menjelaskan sebagai hubungan tidak langsung, bagaimana penurunan muka tanah Kota DKI Jakarta terjadi.

Masyarakat secara langsung telah mempengaruhi daya dukung air tanah dengan melakukan kegiatan pengambilan air tanah. Eksploitasi air tanah yang berlebihan telah mengakibatkan laju penurunan daya dukung air tanah menurun, kemudian menyebabkan penurunan kualitas air tanah sehingga partikel-partikel berbahaya seperti bakteri E.Colli menjadi dominan, dan pada gilirannya akan membahayakan kesehatan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian secara keseluruhan akan menjadi satu lingkaran penuh yang saling berhubungan. Manusia, air, dan Kota itu sendiri.

Selayaknya manusia, sebuah Kota pun memiliki batasannya. Dan ketika batasannya itu terlampaui, maka sistem alam akan melakukan tugasnya. Penyakit dan wabah akan timbul dan membuat seleksi alam. Mengurangi jumlah penduduknya sehingga mendekati daya dukung awal Kota tersebut kembali. Namun pada dasarnya, dengan memahami bagaimana suatu sistem “kota yang hidup” bekerja, kita dapat menyesuaikan perilaku kita dengan batasan-batasan kota yang kita tinggali. Bijak dalam menggunakan air adalah salah satunya. Menggunakan keran shower daripada menggunakan bak penampung air, dapat mengurangi penggunaan air saat mandi secara signifikan. Menggunakan air bekas mencuci untuk menyiram tanaman dapat menghemat puluhan liter air. Mencuci kendaraan di tempat pencucian komersil yang menggunakan air daur ulang, dapat menjadi pesan bahwa kita menghargai keberadaan air yang sudah sangat terbatas ini.Bijak menggunakan air berarti menghormati alam, dan menghargai Kota yang kita tinggali.

Oleh:  Rika and Silvia Project

Kereta api menjadi salah satu pilihan warga untuk terhubung dalam wilayah Se-Jabodetabek setiap harinya. Loket, peron, rel kereta dan lain-lain menjadi hal yang akrab dalam keseharian mereka. Sedemikian akrabnya, sehingga keberadaan di dalam ruang lingkup stasiun benar-benar menjadi bagian dari hidup, menjadi sesuatu yang biasa, lumrah. Fakta bahwa kereta api adalah salah satu alat trasportasi umum yang cukup diandalkan oleh warga seJabodetabek membuat kami, Rika and Silvia Project ¹ memutuskan proyek pertama kami di stasiun kereta api.

Persinggungan warga pengguna KRL terhadap keberadaannya di ruang Stasiun Tebet Jakarta adalah hal yang menarik untuk diketahui lebih jauh. Pengguna ruang publik seperti di stasiun kereta memiliki kebutuhan tertentu, ruang gerak tertentu yang hanya bisa diketahui dengan menanyakan secara langsung atau terlibat sebagai pengguna. Sesuai dengan inisiatif awal, bahwa proyek ini didasari oleh keyakinan bahwa aspirasi warga dalam penataan ruang adalah sesuatu yang penting, maka kami melakukan simulasi.

Dengan berbekal alat peraga berupa Lego dan sebuah kamera perekam, mulai lah kami mengajak pengguna peron Stasiun Kereta Api Tebet untuk bermain menata ruang stasiun.

Secara umum, warga merasa fasilitas yang ada di Stasiun Tebet sudah mencukupi kebutuhan hanya kurang terawat. Area loket dirasa memadai dengan sedikit komentar mengenai perlunya papan jadwal kereta dipindah ke lokasi yang lebih mudah untuk dijangkau. Pilihan model bangku di peron yang ada sekarang disetujui oleh sebagian besar warga yang kami wawancarai. Daya tampung dan ukuran yang tidak mengambil ruang untuk bergerak di peron terlalu banyak menjadikan pilihan model bangku ini dianggap ideal.

Warga sebenarnya cukup terbuka dan memiliki pendapat yang bisa memperbaiki kualitas ruang publik serta mengetahui apa yang dibutuhkan. Beberapa hal yang menarik, misalnya keberadaan kios di dalam peron yang memang dibutuhkan, tetapi warga merasa tidak nyaman dengan adanya pedagang asongan di peron stasiun. Juga tentang pintu masuk tidak resmi dari arah belakang peron (bisa dilihat di video).

Pada dasarnya warga yang kami wawancarai tidak menuntut fasilitas yang berlebihan, atau menyarankan perubahan yang radikal. Dan, walau belum sepenuhnya berhasil mengajak warga untuk melakukan simulasi dengan Lego, tetapi cara ini bisa menarik opini warga yang berarti bagi kenyamanan penggunaan stasiun, utamanya Stasiun Tebet Jakarta.

Tautan video http://www.youtube.com/watch?v=kZd1HR60INk

Rika & Silvia Project merupakan inisiatif dua warga Jakarta, Rika Febriyani dan Silvia Honsa. Inisiatif ini meyakini jika aspirasi warga dalam penataan ruang adalah sesuatu yang penting. Sebab, sejatinya, bentukan kota adalah termasuk untuk memenuhi kebutuhan ruang gerak warga. Dengan bantuan alat peraga berupa Lego, dilakukan simulasi penataan ulang letak elemen-elemen penting di ruang publik atau tempat umum. Simulasi langsung melibatkan warga di tempat mereka berada, yang dalam kesehariannya menggunakan fasilitas publik atau berada di ruang publik. Sekilas simulasi ini memang lebih mirip ‘bermain’, daripada duduk serius mendiskusikan tata letak sebuah ruang, tetapi karena itu juga cara ini mungkin bisa diharapkan untuk menggali aspirasi warga.

Oleh: Lilin Rosasanti.  Lewatlah Jalan Joglo Raya, Jakarta Barat pada sore hari. Anda akan menemukan setidaknya lima pedagang kerupuk tunanetra “berlomba” menjajakan dagangannya. Salah satunya adalah Sahwono, berjalan kaki sejauh 10 kilometer dari kediamannya di Meruya Selatan. “Dari Meruya muter dulu ke Kelapa Dua, Relasi Jl Arteri, sorenya mangkal di Joglo.” Sahwono berjalan dengan tongkat yang digantungi beberapa kerupuk Bangka dengan merek “Purnama”.

Para penyandang tuna netra ini awalnya datang ke Jakarta untuk menjadi pemijat. Tahun 1995-1997, rata-rata para penyandang tuna netra bisa memijat sampai tujuh orang sehari. Beberapa tahun belakangan ini jumlah langganan pijat menurun hingga satu sampai dua orang sehari. Itu membuat mereka mencari sumber pendapatan lain. Menjual kerupuk menjadi pilihan karena tidak memerlukan proses memilih khusus.

Tidak seperti produk baju, kosmetik, atau tas, dimana penjual dan pembeli perlu melihat bagus tidaknya produk saat membeli. Mereka tetap mencintai profesinya sebagai pemijat, keahlian yang didapat saat sekolah ketrampilan di desa masing-masing.

Selama berjualan, mereka tak segan-segan meninggalkan lokasi bila seorang pelanggan pijatnya menelpon. Semua pedagang ini selalu membawa handphone di kantung, jenis telepon yang bisa mengeluarkan suara yang menunjukkan jam (karena mereka tak bisa melihat).

Mereka mengingat nomer telpon dengan dihafalkan. “Saya nggak pernah nyimpen nomer di hp. Yg penting dihafalkan. Ada sekitar 20-an nomer lebih yang saya hapal, nomer pelanggan pijet, warga rumah, sahabat,” ujar Sahwono. Ahmad mengakui hal yang sama. Ia bisa mengingat lebih dari 30 nomer telepon.

Kudhori, pemijat yang juga berjualan kerupuk, mempunyai target menghabiskan 50 kerupuk dalam 2-3 hari. Kerupuk yang dijual dengan harga Rp 5000-Rp 6000.

Dalam sebulan, keuntungan bersih rata-rata penjual kerupuk kurang lebih antara Rp 1,2 – Rp 1,5 juta rupiah. Jumlah itu tentu sangat minimal untuk biaya hidup dan sekolah anak. Untuk kontrak rumah sebulan, Arsidi (49 tahun) harus mengeluarkan uang sebesar Rp 750 ribu. Sewa rumah Haryanti (37 tahun) memang lebih murah, Rp 380 ribu per bulan.

Namun Arsidi maupun Haryanti masih memiliki anak yang bersekolah, dan mereka tidak pernah mendapatkan bantuan keringanan pendidikan. Beberapa kali Arsidi menghadap Kepala Sekolah, namun tidak pernah mendapatkan kabar baik. “Nanti Tuhan yang akan membantu,” sering terucap dari pihak sekolah. Mereka juga tidak pernah mendapatkan kartu Gakin (warga miskin). Ahmad, yang pernah protes kepada ketua RT justru mendapat jawaban ketus “Anda kan bukan warga Jakarta, Anda hanya menumpang di Jakarta”. Padahal, Ahmad mempunyai KTP Jakarta yang menunjukkan kependudukan resminya.

Mengenali uang kertas adalah kesulitan lain bagi para pedagang ini. Menurut Bank Indonesia seperti dikutip detikFinance (11/10/2010), mata uang yang beredar saat ini sudah ramah bagi penyandang tuna netra. Uang punya tanda khusus berbentuk geometri yang bisa dipelajari tuna netra setiap memegang uang koin. Kenyataannya, meski sudah secara otodidak mempelajari bentuk uang, mereka beberapa kali ditipu pembeli. “Uang dua ribu dan lima ribu sekarang nggak ada bedanya, jadi susah,” ucap Arsidi.

Berbeda dengan dulu, ada perbedaan ukuran antara uang Rp 5.000 dan Rp 10 ribu. Meski kerap ditipu, mereka tetap bertransaksi atas dasar kepercayaan terhadap pembeli, dengan cara bertanya nominal uang yang diberikan pembeli. Mayoritas pembeli memang memberi tahu berapa uang yang ia berikan, dan membantu terjadinya pembayaran dan pengembalian uang. Pedagang tuna netra memisahkan antara uang Rp 1.000 atau Rp 2.000 sebagai kembalian dan uang yang lebih besar seperti Rp 5.000, Rp 10 ribu, dan Rp 20 ribu di saku yang lain.

Dengan segala kesulitannya, mereka betah tinggal di ibukota karena banyak teman senasib. Menurut beberapa tunanetra dari Jawa Tengah (Pemalang, Purworejo, Magelang, Temanggung, Cilacap) hampir sebagian besar teman satu sekolah ketrampilan di desanya hijrah ke Jakarta. Kudhori, asal Pemalang, hijrah ke Jakarta meski sudah mempunyai pekerjaan di sebuah hotel di tempat asalnya dan memiliki pendapatan tetap. Begitu juga dengan Arsidi yang sempat membuat sapu di daerah Purworejo. Haryanti, asal Magelang, mengaku kabar dari mulut ke mulutlah yang membuatnya tertarik datang ke Jakarta. “Katanya di Jakarta banyak orang capek dan harganya lebih besar,” ujar ibu beranak empat ini.

Di Jakarta, para tuna netra ini di bergabung di beberapa paguyuban. Kegiatan yang sering mereka lakukan sebagian besar adalah arisan, yang tujuan sebenarnya bukan uang, tapi hanya berbagi cerita. Pertemuan yang dilakukan Khudori mewajibkan tiap anggotanya membayar 10 ribu yang terdiri dari uang arisan sebesar dua ribu dan delapan ribu untuk snack.

Selain arisan, kelompok ini juga memikirkan apa yang bisa mereka lakukan untuk kemajuan bersama. Misalnya, membentuk koperasi simpan pinjam. Koperasi ini adalah inisiatif bersama untuk membantu anggota yang memerlukan bantuan. Iuran pokoknya Rp 50 ribu, dan Rp 5 ribu per bulan. Dengan segala keterbatasannya, mereka bertahan hidup dengan mandiri di tengah hiruk pikuk kota Jakarta yang ternyata sangat mereka cintai.

Jakarta memiliki ruang badan jalan yang cukup untuk penggunanya bertransportasi pada kecepatan 30 hingga 50 km per jam secara nyaman. Setiap hari, lebih dari tiga juta warga mencapai tempat tujuannya tanpa terhenti berjam-jam oleh kemacetan lalu-lintas. Jumlah mereka mencapai lebih dari setengah pengguna kendaraan pribadi di jalanan di Jakarta tapi dengan kendaraannya hanya memakan tempat seperlima dari total kapasitas ruas jalan. Dalam hal energi, perjalanan mereka hamper seefisien menggunakan busway. Kendaraan mereka menggiring mereka dari satu tempat ke tempat lainnya dengan biaya Cuma sepersepuluh dari biaya yang diperlukan untuk membeli, memelihara dan mengisi bahan bakar mobil. Seandainya dibuat beberapa perubahan sederhana terhadap sistem transportasi, kita bisa membuat mereka berkeliling dengan lebih nyaman, aman dan cepat ke tempat tujuan, dan mendorong lebih banyak lagi orang untuk meninggalkan mobilnya di rumah. Hal yang sedang dibicarakan, tentu saja, sepeda motor.

Mendorong lebih banyak penggunaan kendaraan roda dua tidak diragukan lagi merupakan cara tercepat, termudah dan termurah untuk memudahkan lalu-lintas yang sudah terlalu padat sebagai wadah mobilisasi massa seputar Jakarta. Berikut adalah sepuluh langkah yang bisa dilakukan pemeirntah untuk meningkatkan transportasi public yang lebih cepat berdasarkan kendaraan roda-dua.

Jalur tetap untuk roda dua 

Menyediakan jalur-jalur roda dua yang permanent sudah terbukti di seluruh dunia sebagai cara terbaik untuk masyarakat menggunakan kendaraan roda dua, bukannya mobil. Jalur-jalur demikian biasanya diperuntukkan bagi sepeda, tapi di Jakarta bisa saja diperuntukkan bagi semua jenis kendaraan roda dua, baik sepeda maupun sepeda motor. Jalur ini bisa dikembangkan di badan jalan yang memiliki dua atau lebih jalur untuk tiap arah. Biasanya jalur roda dua mengambil yang sebelah kiri, tapi kadang juga di sebelah kanan, dan lebarnya hanya satu meter.

Membuatnya pun cukup dengan memasang cekungan untuk bantalan tanda jalur lalu mengecatnya. Kendaraan-kendaraan lain boleh melintas di depannya (di perempatan) tapi dilarang menggunakan jalur tersebut baik untuk melintas ataupun parkir. Sebaliknya, pengendara roda dua diperbolehkan untuk menggunakan sisa badan jalan lainnya seandainya jalur roda dua sudah padat. Kuncinya, adalah meningkatkan penyediaan jalur pejalan kaki di dekat jalur roda dua untuk mereka yang suka berjalan dan mendorong gerobak di jalanan.

Roda Dua di atas Busway.

Busway sesungguhnya meningkatkan kemacetan lalu-lintas di Jakarta. Matematika sederhana menunjukkan bahwa busway mengambil ruas jalan dari pengguna lainnya sehingga hanya membuat lebih buruk kepadatan lalu-lintas. Bahkan ketika sebuah bis tiba setiap lima menit untuk mengangkut 100 orang, sepanjang satu kilometernya sebuah busway hanya bisa mengangkut 1.200 orang per jamnya. Jalur yang sama jika penuh dengan mobil, misalnya masing-masing dengan dua orang di dalamnya, memakan tempat 20 meter dengan 20 km perjam bisa memindahkan 2.000 orang per jam. Jika jalur yang sama penuh dengan sepeda motor, maka 10.000 orang bisa terangkut per jamnya. Jalur-jalur busway seharusnya bisa digunakan juga oleh sepeda motor, tapi tidak untuk mobil. Kendaraan roda dua bisa juga diizinkan untuk menggunakan bahu jalan tol dalam kota, misalnya dikenakan tariff Rp 1.000.

Motor taxi. System informal ‘ojek’ atau motor taxi membantu ratusan ribu orang di sekeliling kota tiap harinya. Ada peluang usaha untuk menciptakan perusahaan atau koperasi motor taxi yang menyediakan jasa berkualitas lebih tinggi dengan jarak lebih jauh: misalnya bisa dipesan via telepon; sepeda motornya bersih, bisa dipertanggungjawabkan kondisinya dan suaranya lembut; jaminan keamanan bagi penumpang dan barang-barang miliknya; bandana yang bersih untuk menandai helm bagi tiap penumpangnya, dan sebagainya. Saat ini, kita sangat kekurangan peraturan yang memfasilitasi usaha-usaha komersial seperti itu.

Membersihkan polusi udara.

Polusi udara dan kebisingan membuat orang malas mengendarai sepeda motor. Sepertiga dari tiga juga sepeda motor di Jakarta menggunakan mesin dua tax, seperti Bajaj, dan kendaraan seperti ini menghasilkan lebih banyak polusi kebisingan dan asap daripada jumlah polusi gabungan dari polusi semua jenis kendaraan roda dua dan roda empat di Jakarta. Pemerintah harus mulai membatasi perizinan motor dua tax. Caranya, setiap kali pemiliknya mendaftarkan kembali izin motor dua tax atau bajaj mereka, beritahukan bahwa itu adalah terakhir kalinya mereka bisa mendapat izin. Dalam lima tahun terakhir, Bangkok dan New Delhi sudah menghilangkan kendaraan motor dua tax, dan hari ini di kota-kota tersebut Anda bisa melihat bajaj yang sama, yang mencemari jalanan Jakarta, berjalan dengan suara tenang dan menggunakan mesin empat tax berbahan bakar gas.

Bangkok dan New Delhi juga mengharuskan semua bis dan taxi nya beralih ke gas (LPG), menyudahi kepulan asap diesel. Suatu langkah yang patut diikuti oleh Jakarta.

Pengalih katalis. Jakarta setahap demi setahap mengurangi penggunaan bensin pada 2003 sehingga kendaraannya kini menggunakan pengalih katalis, yang mengurangi lebih dari 90% polusi karbonmonoksida dan nitrat-oksida. Pengalih katalis tersedia untuk mesin diesel dan bensin seperti juga untuk sepeda motor. Ibukota seharusnya mengharuskan pamasangan pengalih katalis sebagai syarat perizinan operasi mobil, truk, dan sepeda motor.

SEpeda motor listrik. Indonesia sudah memproduksi sepeda motor listrik. Kendaraan-kendaraan ini sempurna bagi kondisi perkotaan, karena murah, tenang dan bersih. Model-model yang sudah saya lihat, harganya sekitar lima juta rupiah, bisa berkeliling 60km setiap kali di-‘charge’. Pengisian ulang dengan baterai (baterry recharger) memakan waktu empat hingga enam jam, biayanya sekitar 800 rupiah, dibandingkan Rp 4.000 untuk sepeda motor bensin dengan jarak yang sama. Dengan listrik, emisi karbondioksia diminimalisasi. Di Inodnesia, sepeda motor listrik dengan batas kecepatan 70 km per jam tidak perlu perizinan resmi, pengendaranya tidak perlu SIM, sehingga pengguna sepeda motor dengan mudah beralih padanya.

Mengarahkan kembali Rencana Investasi.

Rencana investasi satu milyar dolar untuk system subway “Mass Rapid Transit”, yang jika dibangun pada 2014 akan hanya memindahkan 400.000 orang sehari sepanjang jalur 14km –sebaliknya bisa digunakan untuk mendanai pembelian dua juta sepeda motor listrik, yang bisa menjadi dasar sesungguhnya untuk system “Mass Rapid Transit”. Pemerintah bisa membuka kredit sepeda motor listrik misalnya dicicil Rp 3.000 per hari selama lima tahun, dengan tingkat bunga pinjaman yang rendah. Ini lebih murah dari biaya tiket busway bagi pengemudi.

Pendaftaran ulang mobil bisa disertai syarat membeli sepeda motor listrik untuk menggantikan penggunaan mobil di saat jam-jam sibuk. Jadi mobilnya ditinggalkan di rumah saja.

Kebijakan dan pengadaan oleh pemerintah. Pemerintahan DKI Jakarta perlu mengembangkan kerangka kebijakan yang mendukung penggunaan kendaraan roda dua yang lebih luas seperti yang dikemukakan di atas. Para pejabat seharusnya menjadi pelopor gerakan beralih dari mobil ke sepeda motor. Dalam hal mengelola lalu lintas dan kendaraan bermotor, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pembelian sepeda motor listrik.

Pahlawan Roda Dua : langkah-langkah yang mudah dan sederhana ini membutuhkan sikap kepahlawanan ; para pemimpin masyarakat yang bersedia jadi pembela bagi system transportasi public yang cepat berbasis sepeda motor. Bapak Fauzi Bowo, siapkah Anda meluncur dengan sepeda motor listrik dan mengusir belenggu kemacetan dari Jakarta ?

Patrick Anderson. Penulis sudah tujuh tahun tinggal di Jakarta, dan berkeliling Jakarta dengan ojek, sepeda, kereta api, taxi, mobil, bis, delman dan busway.

Peta kereta Tokyo, subway dan jalur atas.

Oleh: Hikmat Darmawan.

Udara dan ruang penuh informasi. Stasiun-stasiun Tokyo, baik di lintasan jalur Yamanote yang jadi lingkar pusat jalur kereta Tokyo, maupun di stasiun-stasiun subway-nya. Ledakan informasi, seperti hana-bi (festival kembang api): penuh warna, meriah, dan ditonton dengan keriaan yang takzim.

Informasi dalam bentuk rupa: peta rute dengan menit-menit waktu kereta, poster tentang jangan lari terburu masuk kereta atau tentang bagaimana sebaiknya membawa tas ransel dalam kereta, iklan, signage, pengumuman digital tentang posisi kereta, dan sebagainya.

Informasi dalam bentuk suara: pengumuman-pengumuman tentang, antara lain, tujuan dan stasiun berikut serta tentang adab naik kereta; juga kode bunyi untuk memberi tahu penumpang yang buta bahwa pintu kereta sedang membuka; dan sebagainya.

Informasi dalam bentuk rupa-suara (audio-visual): TV kereta, yang berisi iklan-iklan produk dan berbagai pengumuman tentang posisi kereta.

Pada pintu masuk/keluar stasiun sudah banyak informasi

Masih ada beberapa bentuk informasi lain yang bisa didapat para penumpang. Terutama, peta jalur kereta Tokyo, yang tersedia versi selembar yang bisa dilipat-lipat dan versi booklet yang dilengkapi dengan keterangan tempat-tempat utama di Tokyo beserta berbagai atraksi utama mereka bagi para turis asing (informasi dalam bahasa Inggris).

Jika itu masih belum cukup, setiap petugas di setiap stasiun akan sangat membantu, walau seringkali mereka tak bisa berbahasa Inggris atau berbahasa Inggris yang terpatah-patah. Begitu juga jika stasiun dekat dengan komban (pos polisi), para polisi dengan ramah dan gigih akan berusaha memberi keterangan dan membantu Anda yang kebingungan. Dan di luar stasiun, masih ada berbagai medium informasi, termasuk mading (majalah dinding) dan peta daerah berbentuk mading.

Ledakan informasi ini jelas asyik buat yang para pengunjung kota dari mancanegara yang tak bisa berbahasa Jepang. Dan di dalam sistem kereta yang sungguh rumit di Tokyo, banyak warga Jepang sendiri (baik dari luar Tokyo maupun dari dalam Tokyo) yang sering kebingungan, kehilangan arah, di stasiun-stasiun besar Tokyo macam stasiun Tokyo, Shibuya, Shinjuku, Akihabara, atau Ueno.

Tapi, jika ditanya, ada saja warga Tokyo yang agak jengkel dengan keberlimpahan informasi tersebut. Khususnya, arus informasi di jalur Yamanote, yang sangat “cerewet”. Seorang kakek mengomel, “Saya tak butuh diajari terus-menerus, bagaimana cara naik kereta!” Kebanyakan warga, sebagaimana citra stoic (kalem) orang Jepang, naik kereta-kereta cerewet itu dengan anggun, atau bersibuk dengan buku di tangan, atau HP dan game di Gameboy, iPad atau Galaxy Pad, atau laptop mereka.

Toh, pada saat Gempa Tohoku 11 Maret 2011, banyak perangkat informasi di stasiun-stasiun dan kereta Tokyo berfungsi menjadi saluran info bencana. Saat gempa usai, dalam waktu beberapa menit saja, para petugas stasiun menjadi salah satu sumber informasi yang aktif memberi keterangan pada warga mengenai gangguan operasi kereta di Tokyo. Dalam waktu beberapa hari, di stasiun-stasiun ramai Tokyo, dipasang TV layar datar ukuran besar untuk info bencana selama stasiun beroperasi (rata-rata dari subuh hingga tengah malam).

Bangsa Paling Visual?

Banyak informasi di stasiun kereta dan dalam kereta Jepang berbentuk komik dan animasi. (Sebetulnya, boleh dibilang di seluruh Jepang, banyak informasi yang berbentuk komik dan animasi.) Di kota-kota besar Tokyo, berlimpah informasi berbentuk visual, baik berupa gambar (komik, kartun, dsb.) atau foto.

Apakah ada hubungan antara lekatnya bangsa Jepang pada budaya visual, dan kegandrungan mereka pada informasi?

Saya tak akan berpretensi memberi jawaban ilmiah di sini. Saya bahkan tak yakin akan menyodorkan jawaban definitif. Saya hanya akan berbagi kesan saja. Kesan yang saya duga mudah kita dapati jika kita berkesempatan menelusuri jalan-jalan di Tokyo, atau kota mana pun di Jepang.

Tempat antri menanti kereta.

Yang segera tertangkap, memang, jalan-jalan dan ruang-ruang publik Jepang dibuat dengan kesadaran besar akan dipandang. Bukan sekadar, misalnya, jalan-jalan yang ditata rapi dan pohon-pohon resik dan lezat dipandang. Bukan pula sekadar karena lautan neon di Shinjuku, Shibuya, atau Ginza, yang seolah jadi gambaran wajib dalam kartu-kartu pos atau film-film bertempat “Jepang modern”. Juga bukan sekadar karena kita temui patung-patung karya seniman kontemporer dunia di jalan Maranouchi, dekat stasiun Tokyo dan istana Kaisar.

Ada semacam kesadaran kuat tentang kegiatan memandang dan kesediaan dipandang di jalan-jalan dan ruang terbuka Jepang. Kesadaran yang tak hanya mewujud dalam penataan ruang dan benda-benda pendukungnya, tapi juga mewujud dalam bagaimana orang-orang Jepang membawa diri mereka di jalanan.

Ketika membahas lukisan nude di Barat dalam Ways of Seeing (1972), John Berger mengungkap: “A woman must continually watch herself. She is almost continually accompanied by her own image of herself. …Men look at women. Women watch themselves being looked at. …Thus she turns herself into an object –and most particularly an object of vision: a sight.”

Saya merasakan bahwa gambaran Berger tentang perempuan Barat itu juga hadir pada orang-orang Jepang, baik perempuan atau pun lelaki mereka. Orang-orang Jepang selalu memikul beban menjadi yang dipandang. Mereka mengatur sikap tubuh mereka, cara mereka berpakaian, tampil, serta bergerak, agar sesuai standar tertentu bagi sebuah objek penglihatan (object of vision). Mereka seolah masuk ke jalan dengan selalu mawas risiko akan menjadi pemandangan (sight).

Jalan sebagai teater imaji.

Jalanan adalah teater, dan di Tokyo, teater itu dipenuhi peran-peran yang mudah dikenali dari “kostum” mereka: salary man, perempuan-perempuan kaya, otaku, pelajar, obo-chan (kaum nenek yang biasanya hidup sendiri), para pemberontak, dan sebagainya. Imaji (image) dan segala pirantinya, khususnya fashion dan fad, adalah aparatus penting bagi status sosial di Jepang.

Donald Ritchie, dalam Image Factory (2003), menulis: “…in a place so status conscious as Japan, self-image is important and new image indicators are in demand.” Selalu ada tuntutan pasar yang besar bagi piranti-piranti dan produk-produk imaji di Jepang.

Ketika sejak 1950-an Jepang mengawinkan kecenderungan budaya mereka pada budaya imaji dengan sistem ekonomi-konsumsi ala Amerika Serikat yang barangkali lebih efektif dari AS sendiri, Jepang menjadi Pabrik Imaji (Image Factory) yang khas. Imaji menjadi bukan saja aksesori, tapi semacam alat untuk bertahan hidup.

Jalan sebagai teater

Seorang akuntan, selama lima hari kerja, bertampang khas salary man yang culun: jas dan dasi, sepatu kulit, kaca mata lebar. Tapi, di mejanya, ada foto dirinya dalam kehidupan lain: berambut jambul Elvis, jaket kulit, siap menari rockabilly di Taman Yoyogi di hari Minggu. Ia mengaku pada teman saya, Rane Hafiedz, yang bekerja di NHK, bahwa ia bisa gila jika tak punya “kehidupan lain” itu.

Informasi dalam lautan neon

Imaji sebagai alat bertahan hidup? Hal ini terutama masuk akal dalam sebuah budaya yang menganggap kegiatan memandang sebagai sesuatu yang amat penting.

Ambil misal, kenapa Jepang dikenal sebagai “negeri Sakura”. Bukan karena ini negeri satu-satunya tempat Sakura, yang sebetulnya adalah pohon cherry, tumbuh. Tapi, karena di Jepang, bunga Sakura yang hanya mekar dua minggu, amat dirayakan. Setiap musim Sakura, pesta hanami dirayakan di seluruh negeri. Apakah “hanami“? Tak lain, kegiatan menatap bunga (yang selalu berarti, menatap Sakura).

Sambil menatap Sakura, orang-orang Jepang di taman-taman mereka menggelar alas kain, berkumpul sesama teman, kerabat, atau keluarga, bergurau dan bercanda, makan-makan, minum sake dan bir, berpesta. Sembari menatap Sakura, mereka saling mendekatkan diri.

Karena kegiatan memandang, menatap, melihat, dianggap sangat penting di Jepang, tak heran jika negeri ini jadi negeri penghasil kamera terpenting di dunia. Menjadi sebuah stereotipe yang mudah disetujui: turis-turis Jepang menenteng kamera ke mana saja, dan memotret apa saja. Di dalam negeri mereka sendiri, hal itu memang kelaziman. Kamera adalah bagian amat penting dalam kehidupan manusia Jepang modern.

Informasi Visual

Adalah seolah alamiah belaka jika orang Jepang menyerap informasi secara visual. Peradaban Jepang dibangun antara lain dibangun oleh aksara Kanji yang diimpor dari Cina. Satu karakter tak melambangkan sebuah bunyi seperti dalam aksara Latin, tapi melambangkan satu atau lebih makna.

Karakter-karakter Kanji itu sendiri lekat dengan budaya visual. Aksara Kanji bersifat ideografis (melambangkan ide) dan piktografis (melambangkan gambar/imaji). Banyak karakter Kanji sebetulnya turunan atau permutasi dari sebuah imaji.

Patung seniman kontemporer di Jalan Marounochi

Contoh, seperti yang saya ambil dari Anndundon.com:

Dengan bangun peradaban berbasis Kanji yang piktografis ini, orang Jepang tentu saja lebih cenderung pada berbagai bentuk komunikasi visual. Seperti kata Frederick Schodt, seorang peneliti manga (komik Jepang) paling otoritatif, yang dikutip oleh Donald Ritchie: “…the Japanese are predisposed to more visual forms of communication owing to their writing system. Calligraphy… might be said to fuse drawing and writing.” (The Image Factory, 2003)

Dan, perhatikanlah dunia kita saat ini. Salah satu ciri paling menonjol dunia kita saat ini adalah: dunia kita semakin visual. Limpahan data dan informasi kini seolah tak bisa lagi tertampung hanya dalam satu moda sistem simbol macam aksara Latin. Teknologi informasi yang semakin cepat memungkinkan bit-bit data yang membentuk gambar bisa tersirkulasi dengan amat cepat.

Informasi bisa dipadatkan, juga dibikin lebih sexy, jika diwujudkan dalam bentuk visual. Animasi, infografis, film, komik, fotografi, seni rupa di ruang publik, street art berupa mural dan graffiti, menjadi moda-moda komunikasi visual yang teramat lazim saat ini. Dalam dunia yang semakin visual ini, tak heran jika produk-produk visual dari Jepang kini mendominasi lanskap budaya pop global.

Seperti kata Donald Ritchie: “The successful and self-perpetuating factory which is Japan’s image enterprise has operated for centuries but it is only now, in this age of instant communication, that it reveals itself as a major industry… As William Gibson, scholar of the Japanese new, has noted, ‘cultural change is essentially technologically driven …the Japanese have been doing it for more than a century now and they really do have a head start on the rest of us.’ ” (The Image Factory, 2003)

Antara Tokyo dan Jakarta

Selama di Tokyo, hingga saat balik ke Jakarta Juni 2011 lalu, saya seringkali tergigit oleh banyak ketiadaan di kota asal saya ini. Jangan salah, saya tak sedang mengharapkan Jakarta jadi Tokyo, atau kita jadi Jepang. Saya rasa, kita memang tak perlu menjadi Jepang dan Jakarta tak perlu menjadi Tokyo.

Tapi, ada hal-hal dasar yang perlu ada di kota kita. Transportasi umum sebagai nadi lalulintas kota, jalur pejalan kaki dan sepeda yang memadai, sirkulasi informasi dan barang yang lancar, adalah hal-hal yang layak diharapkan bukan hanya untuk Jakarta, tapi untuk seluruh Indonesia.

Balik ke Jakarta setelah hampir setahun pergi, dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jagakarsa, saya melewati jalan Antasari. Tiang-tiang beton pasak jalanan, matahari terang dan terik, debu-debu di tengah banyak bangunan kotor atau ditinggalkan. Saya membatin, betapa buruk wajah Jakarta saat ini.

Saya ingat percakapan saya dengan Mouly Surya (sutradara pemenang Citra untuk filmnya, fiksi.) di Yurakucho, dekat Ginza, November 2010. Waktu itu, ia ikut workshop pembuatan film di Festival Filmex 2010, Tokyo. Mouly bicara betapa ia mendamba bikin film di Tokyo. “Habis,” kata Mouly, “kota ini estetis sekali.” Sementara, kata Mouly, Jakarta sudah sangat “tidak estetis”, karena, “gue sih merasa, Jakarta itu sudah hilang kepribadiannya.”

Bisa dipahami. Mata sinematografis Mouly pasti tergoda sangat untuk membuat film di Tokyo: taruh kamera di mana saja di sudut Tokyo, dan kau niscaya akan dapat gambar sedap! Tapi, saya juga ingat percakapan lain.

Sekitar 2006, saya berbincang dengan Irfan Amalee, punggawa lini Pelangi di penerbit Mizan, yang juga banyak aktif sebagai pembuat dokumenter. Irfan tak merasa dirinya “orang film”, tapi ia aktif menggunakan kamera untuk “perubahan perilaku”.

Ia mencontohkan, bagaimana ia merekam anaknya menangis, lalu memutar rekaman kamera itu untuk berbincang dengan anaknya mengenai polah menangis itu. “Biasanya kan kita tak pernah melihat diri kita sendiri. Nah, dengan kamera, kita bisa dibantu melihat diri kita sendiri, lalu memikirkan bagaimana mengubah diri kita jika diperlukan,” kata Irfan.

Ia pun menerapkan konsep ini untuk merekam, misalnya, muhibah sekolah internasional ke sebuah pesantren di Jawa Barat, dan membincang lewat filmnya, kemungkinan-kemungkinan, seperti istilah Irfan, “breaking down the wall” antara dua dunia tersebut (dunia anak-anak AS dan anak-anak pesantren).

Saya kira, sekaranglah saatnya memberdayakan media visual semacam itu untuk Jakarta. Justru di saat-saat Jakarta sedang buruk rupa kinilah, kita perlu merekamnya banyak-banyak, dan mempertontonkan rekaman-rekaman visual tersebut ke sebanyak mungkin warga.

Apa yang dilakukan oleh Rika Febriyani di Rujak.org lewat rangkaian laporan visual Duduk “Manis” Sepanjang Kota dan Album Kompilasi Menghasrati Halte adalah contoh penggunaan media visual semacam itu. Sayang, Rika masih menggunakan kamera HP dengan resolusi rendah untuk rekaman-rekaman visualnya itu, sehingga sirkulasi dokumentasinya agak terbatas di situs macam Rujak.org atau blog saja.

Padahal, menarik juga jika rekaman-rekaman visual tersebut bisa dicetak jadi foto-foto yang jelas dan tajam, ukuran besar atau setidaknya tak kecil, lalu dipajang di situs-situs yang direkam oleh Rika tersebut. Sehingga warga yang sehari-hari di sana itu dapat mengakses rekaman polah mereka sehari-hari itu, wajah mereka yang terekam kamera itu, membicarakannya, membacanya semoga dengan cara baru.

Dengan media, kita bisa memandang Jakarta dengan cara lain. Tak perlu menunggu Jakarta jadi fotogenik dulu, sebelum para pembuat film mau membuat film tentang Jakarta. Saat ini, toh perkembangan teknologi informasi telah memberi banyak pilihan bekerja dengan media yang bisa jadi murah saja. Kamera digital, atau bahkan sekadar HP saja, bisa jadi cukup, walau tak ada salahnya mencari alat-alat yang lebih ciamik jika ingin hasil optimal.

Justru sekarang saatnya menaruh kamera di jalan Antasari hingga Blok M, merekam salah satu sudut terburuk Jakarta, hingga pembangunan jalan tersebut selesai, lalu menayangkannya ke seluruh warga Jakarta (atau dunia, misalnya lewat Youtube.com atau film dokumenter untuk diedarkan secara internasional). Sambil, misalnya, membingkainya dengan pertanyaan: apa makna jalan buruk rupa itu? Apa makna Jakarta saat ini, yang terbaca dari rekaman-rekaman buruk rupa Jakarta tersebut?

Di Tokyo, saya mengalami euforia akibat ledakan informasi. Di Jakarta, saya mengalami ledakan kekacauan (chaos) pemaknaan dan penataan kota. Tapi, chaos mengandung informasi-informasinya sendiri, bukan? Kita perlu memasuki chaos Jakarta, untuk bisa membaca lebih dalam Jakarta. Dengan begitu, kita masih berharap dan bekerja untuk sebuah Jakarta yang lebih baik. ***

Waktu kedatangan kereta yang amat tepat

Hari Kamis (11/08/2011) Kompas mengeluarkan berita dengan judul “Perda Baru Telat, DKI Pakai RTRW Lama”. Inti beritanya adalah , dengan belum disahkannya RTRW 2010-2030, maka Kementrian Dalam Negeri memberikan ijin kepada Pemda DKI Jakarta untuk menggunakan RTRW 2010 (Perda No 6 Tahun 1999).

Penggunaan Perda No 6 Tahun 1999 sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang di Jakarta berpengaruh pada proyek-proyek yang sedang berjalan dan sedang diproses perijinannya saat ini. Ada perbedaan pemanfaatan ruang antara yang tercantum di Perda terdahulu dengan draft Raperda RTRW 2030.

Irvan Pulungan dari ICEL memberikan contoh kasus Jalan Layang Antasari  (yang sedang kami perjuangkan penghentian penebangan pohon di sepanjang jalurnya). Proses pembangunan jalan layang yang dilakukan di wilayah Jalan Antasari, Jakarta Selatan tidak sesuai peruntukannya jika mengacu pada Perda No 6 Tahun 1999. Pada Pasal 10 dijabarkan bahwa wilayah Jakarta Selatan khususnya Antasari adalah wilayah hunian dan wilayah resapan air.

Kutipan Perda No 6 Tahun 1999 Pasal 10

“Paragraf 2

Misi dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Kotamadya

Pasal 10

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, maka misi pengembangan tata ruang Kotamadya adalah :

(——–)

d. Kotamdya Jakarta Selatan :

1. Mempertahankan wilayah bagian selatan Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air,

2. Mewujudkan wilayah bagian utara Jakarta Sealtan sebagai pusat niaga terpadu”

Untuk wilayah yang diperuntukkan sebagai daerah resapan air, Proyek Jalan Layang Antasari justru membahayakan kandungan air tanah di sekitar proyek.

Berikut penjelasan lebih lanjut dari Irvan Pulungan :

•             Studi amdal menemukan bahwa : kegiatan Surface Dewatering saat pembangunan underpass dengan total penyedotan 108 m3/hari akan menurunkan kuantitas air tanah di lokasi kegiatan dan sekitarnya yang mengakibatkan terganggunya suplai air bersih di wilayah ini.

•             Pembuangan air limbah pekerja konstruksi sebesar 60 M/hari dan air limbah kegiatan konstruksi sebesar 0,5 M3/hari tanpa pengelolaan yang baik mengakibatkan masuknya ceceran tanah dan lumpur dari kegiatan konstruksi ke saluran dan akan menggangu kualitas air saluran.

Dengan hasil studi amdal seperti di atas, meskipun bisa jadi dalam beberapa bulan ke depan Perda RTRW 2030 disahkan, apakah masih akan diteruskan proyek jalan layang yang berdekatan langsung dengan pemukiman tanpa memperdulikan dampaknya terhadap lingkungan hidup?

baca juga “Jakarta Memakai Rencana Tata Ruang yang Kedaluwarsa”

dan untuk peraturan hukum terkait lingkungan hidup www.hijaukotaku.wordpress.com

serta   Legal Opinion Pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari oleh Koalisi Pulihkan jakarta

Exhibition info:
Rumah Rumah Tanpa Pintu
Organizer: jongArsitek! (http://jongarsitek.com)
Curator: Danny Wicaksono (Studio Dasar; http://dnnywcksn.tumblr.com))
Participants: 12akitek; Daliana Suryawinata (SHAU); SUB Architects; DOT Workshop; Andrew Tirta (ILATAAJ); Indonesian Dreams; Kotakotak; Andreas Susandika; Rumah Indekos (Wagiono Bustami & Team); Setiadi Sopandi; HEH Studio
At Dia.Lo.Gue Art Space (Jl.Kemang Selatan 99A, Jakarta)

Architects can help to shape the multiple ways we live and their work can even empower us. Therefore, from time to time, it’s important to re-think the ways we live and how architecture can assist us in our lives. And the outcomes of this can seem outlandish. However, if we take the seemingly outlandish seriously we could become able to open-up new avenues in architecture as well as in life in general.

And an exhibition on architectural designs of houses without doors seems at first thought such an outlandish thought experiment. On my way to the gallery, I honestly had no idea what to expect. I was worried that it would be another experiment in postmodern architecture to deconstruct the in-/outside divide (in practice it often results in closed-off spaces). I was hoping to see a movie in which young architects go into the suburbs to remove all doors. The exhibition’s title – Houses Without Doors – surely triggered my imagination.

The exhibition is organized by the emerging think-tank jongArsitek!, a group of young architects dissatisfied with the current practice of and writing on architecture, and it’s curated by Danny Wicaksono. The Houses Without Doors exhibition is a continuation of jongArsitek!’s playful but serious exploration into the possibility of designing a house without doors in their submission for an exhibition in Jakarta earlier this year: 1001 Doors, Re-inventing Tradition.

Now, jongArsitek! offers a platform to a diverse group of young architects at Dia.Lo.Gue Art Space. And it’s a suitable place for such a project; the owners of Dia.Lo.Gue (‘dia’ means he or she, ‘lo’ you, and ‘gue’ I) want to instigate dialogues between art, artists, art lovers and the space. Architect Andra Martin did a wonderful job in re-designing this place into a serene, earthy oasis. However, the café and gallery are integrated while lighting and music are attuned to the café to create an intimate atmosphere, the danger is that art on display could be reduced to muted decoration.

The exhibition aims to achieve a mind-set change among practicing architects; they were invited to open their minds to explore new possibilities. This exhibition tries to achieve this by temporarily leaving the client out of the usual design process; most clients are not willing to go beyond what they already know and because they have the money and power, the client-architect relationship often results in more of the same, as we all can witness in Indonesian cities today. For this exhibition, the participants are given the freedom to broaden their horizons – and ours in turn.

In modern housing typology, doors are omnipresent: they obstruct the flow between spaces by establishing a public-private hierarchy. While doors frame places, they are easy to remove. And to push the Indonesian design culture to change, doors were not to be used. By omitting doors, the whole perspective alters and this has resulted in very different and intriguing contributions: from no doors to only doors (an object is no longer a door if it is not used as such, this is shown in the work by Indonesian Dreams).

Upon entering Dia.Lo.Gue one passes through the shop, where products of Indonesia’s finest designers can be purchased, before stepping into the art space where maquettes are placed in solemn silence. It’s a challenge for architectural exhibitions that life-size buildings cannot be exhibited.

A model is an abstraction of reality to clarify a part of reality or to propose a hypothesis for a future reality. The maquettes on display aim the latter. Often models can only be understood by experts and this exhibition primarily aims at architects, but the beautifully executed scale models are so appealing that the attentive lay person can comprehend these as well.

The models, mostly paper-based, miss the tactility of a real building. Participants could have gone more outside-the-box to create a degree of tactility, most models are still too conventional. Moreover, some models, such as those by Setiadi Sopandi & Team, took it as a layout challenge (which resulted in a maze in Sopandi’s case). Daliana Suryawinata’s contribution, on the other hand, achieves openness through the use of beads in different densities. Natural materials, such as bamboo, could also have been used to obtain the needed openness, with the additional advantage that they have a warm, hospitable feel to it (but they are often associated with lower socio-economic classes).

Setiadi Sopandi and Team

12Akitek

kota-kotak

Some participants point out that a strict private-public hierarchy, in which the former is favored, is a form of paranoia. However, causes and consequences of this assumed paranoia are not discussed. Furthermore, two issues are left implicit, one practical in nature and the second political. The practical matter is that of comfortable living, in other words: the assumed need for air-conditioning among Jakarta’s middle and upper classes (of whom architects are members), and a.c. requires closed-off spaces.

While the curator opposes the idea of architecture as apolitical, the participants leave the political implications of their work too implicit. Many Indonesians will consider the openness of a house without doors as unprotected. Not only doors, but also window bars, fences, walls, barbed-wire and security guards are customary in Indonesia, which symbolize social status, the graving for security and a distrust of strangers while not providing real safety. Peter Nas and Pratiwo call this the ‘architecture of fear’.

How do open houses relate to the social environment? How to balance the need for privacy and quality public space? To design open houses requires raising the political question how we want or should live together and a multi-disciplinary approach and interactive participation could achieve parts of an answer.

This is a thought-provoking, although work-in-progress exhibition. I left inspired, hoping to hear more from these young architects in the near future. On my way out, I met an architecture student and she felt encouraged to see that there are more ways to practice architecture than she is currently taught at university.

This review essay has earlier been published by THE JAKARTA GLOBE. The author is a Bandung-based writer and he can be contacted at fatumbrutum.blogspot.com