Apakah sebuah kota perlu mengalami tragedi pahit sebelum mengalami perubahan drastis? Setidaknya itulah yang dialami oleh Minamata, sebuah kota pantai di Jepang Selatan. Minamata menjadi pusat perhatian ketika untuk pertama kalinya sindrom keracunan merkuri ditemukan secara masif dalam seluruh mata rantai makanan. Kota tersebut menjadi terkenal karena penderitaannya. Perlu waktu berpuluh-puluh tahun untuk memulihkan tatanan sosial dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang terjadi. Kepahitan yang terjadi hampir 60 tahun yang lalu kini membawa Minamata menjadi terdepan dalam babak baru era ekologis ini.
Guest Column
04 May 2010
Ode Sebuah Taman
Danau Kalibata, foto © Okky Madasari
Oleh : Okky Madasari
Rasanya seperti kerampokan. Kehilangan satu barang kesayangan, yang bersamanya saya telah merangkai banyak kenangan, sekaligus menyimpan harapan. Tapi ini bukan barang. Bukan juga milik saya, yang untuk mendapatkannya saya harus menukar uang. Ini hanya sebuah taman dengan danau buatan. Milik negara, di sebelah timur Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kami menemukannya tanpa kesengajaan.
Mungkin memang berlebihan. Tapi memang seperti itu rasanya, saat kemarin petugas itu menutup rapat pagar dan menolak saya untuk bertandang. Taman berdanau itu tak lagi bisa dikunjungi orang-orang. Demi ketertiban. Juga demi keindahan pemandangan. (more…)
24 Apr 2010
Pluit Village: Berapa Hijaukah Pengembang Kita yang terkenal itu?
Gunawan Tanuwidjaja
(Dari milis Green Map Jakarta)
Beberapa saat yang lalu, diadakan Sustainable Jakarta Conference, yang memang merupakan upaya untuk membuat Jakarta lebih berkelanjutan.[1] Ada sebuah pengembang terkenal yang mengajukan konsep Green Master Plan. Tetapi mirisnya ternyata pengembang ini hanya menjual konsep “Green”-nya yang kosong dan tidak menerapkan dalam bisnisnya.
Pengembang tersebut terlibat dengan sebuah di proyek Kawasan Jakarta Utara, Pluit Village.
Ternyata pengembang ini tidak mempraktekkan “Green and Responsible Water Resource Management.”
Pertama, Pengembang diduga telah “menkonversi badan air menjadi komersial, helipad dan jalan internal (melanggar UU Tata Ruang no 26 tahun 2007 dan UU Sumber Daya Air no 7 tahun 2004)”. Selain itu pengembang ini diduga telah mengganggu sistem polder yang ada dengan menutup saluran air yang masuk ke dalam Danau Pluit dan meninggikan lansekap di sekitar Danau tsb. Sehingga terjadi genangan di kawasan perumahan di Utara dan Selatan. Sungguh pengembang ini diduga tidak memiliki “kesatuan kata dan perbuatan.”
Terbukti pada 2008 – 2010, Warga Pluit telah menikmati beberapa serangan “Rob.” Padahal tadinya warga sempat merasakan aman dari Banjir Besar 2007 karena Polder Pluit yang berjalan dengan baik.
Mungkin sebuah sentuhan baru yang ditawarkan oleh Pluit Village.[2] Dari tinggal di dalam polder seperti di Belanda, menjadi “tinggal di Venesia, Italia, (alias setengah terendam banjir ketika hujan atau pasang laut datang). Jadi konsepnya dengan pengembang biasa yang menjual promosi BEBAS BANJIR. Mungkin judulnya silahkan tinggal di kawasan yang PASTI BANJIR!
Kalau kami boleh mengutip sebuah kata-kata bijak “Janganlah memutarbalikkan KEADILAN, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. ” Kmemang mengakui bahwa pengembang ini mampu mengatasi segala birokrasi untuk mewujudkan keinginannya di atas. Tetapi apakah hal ini tidak berlawanan dengan cita-cita mulia dan pelayanan Bpk James Riady,[3] bos besar pengembang ini. Apakah memang halal untuk merusak sistem lingkungan orang lain demi kepentingan ekonomi semata-mata?
Jika ada pertanyaan atau tanggapan silahkan baca dulu artikel kami di website kami dengan link sbb:
Atau dapat kontak lewat email saja gunteitb@yahoo.com atau telpon ke 0812 212 208 42.
Terimakasih
Gunawan Tanuwidjaja
Pemerhati Pluit
Pro: Kami juga minta dukungan semua pihak agar Sistem Polder Pluit bisa direvitalisasi, Dan 14 Pompa yang dibeli dan dikonstruksi oleh PU DKI Jakarta bisa dipakai untuk operasi Polder Pluit dengan perencanaan yang baik “bukan merusak sistem polder yang sudah ada.”
Footnote
1 – Mr Gordon Benton OBE, architect and urban planner, giving lecture `The future of urban development in Jakarta and role of private developer’ in Sustainable Jakarta Convention, http://www.sjconvention.com/Downloads/Sustainable%20Jakarta%20Seminar%20Speakers.pdf
2 - http://www.lippokarawaci.co.id/retailmalls/pluitvillage.aspx
3 - http://en.wikipedia.org/wiki/James_Riady
http://www.grii.org/
http://www.ladangtuhan.com/komunitas/jadwal-acara-gathering/seminar-ekonomi-antisipasi-krisis-global-bagi-indonesia/
19 Apr 2010
Rawabelong: Sebuah Ekonomi
Kalau ke Rawabelong, jangan beli bunga sedikit. Harus banyak, supaya tidak berat di ongkos datang dan pergi. Harga bunga di sini antara seperlima hingga sepersepuluh dari harga di toko bunga atau florist bergaya di mall. Di Rawabelong sini bunga tidak dijual tangkai per tangkai. Minimal kemasan adalah lima hingga belasan tangkai.
Kabarnya, Rawabelong adalah pasar bunga terbesar di Asia Tenggara, dengan omset berkisar dari 15 hingga 20 milyar rupiah per bulan. Ini belum termasuk putaran uang pada perdagangan barang penunjang seperti pot, busa air, pesanan penghias pesta, dan lain-lain.
Bunga segar datang dari Malang, Bandung, Cipanas dan daerah-daerah penghasil lainnya.
Itu sekarang. Dulu Rawabelong sendiri adalah penghasil bunga segar, terutama anggrek, ialah di generasi kakek atau ayah dari penjual sekarang. Dulu sebagian besar kawasan Rawabelong masih berupa sawa dan darat yang digunakan untuk bertani bunga. Perdagangan bunga terjadi di pinggir jalan. Jaman Bang Ali sudah dibuarkan los-los pasar. Perubahan pasti mulai terjadi di tahun 1980an. Pasar yang sekarang dibangun pada tahun 1989 oleh Pemprov DKI. Perkembangan kemudian menyebabkan petani beralih menjadi pedagang, karena tanah lebih bernilai bila dijadikan bangunan, antara lain untuk kos mahasiswa Universitas Bina Nusantara (BINUS).
Di pasar sekarang ada sekitar 125 pedagang tetap yang menyewa kiosk-kiosk. Selain itu ada lebih dari 175 pedagang musiman yang membayar retribusi harian di lapak. Mawar, salah satu favorit, misalnya, terjual rata-rata 20,000 tangkai per hari.
Menurut seorang pedagang kiosk, penurunan “konsumsi” bunga belakangan ini tersebab antara lain oleh penggusuran pedagang bunga eceran di Taman barito. Gerai yang dekat dengan masyarakat, yang ingin membeli bunga tangkai demi tangkai, kelihatannya tidak bertambah. Sedang ketika keluarga Bakrie mantu, maka terjadi kelangkaan pasokan bunga, dan harga melonjak dengan persedian yang terbatas, karena jalur pasokan terputus oleh pembelian langsung ke petani atau perusahaan pengimpor. Dulu pada hari Valentine, 14 Februari, konsumsi biasanya meningkat cukup tajam. Sekarang tidak, antara lain karena adanya peran coklat untuk mengisi hari cinta-kasih itu. Hm. Dan kita melihat ada tambahan toko coklat memang belakangan ini di Jakarta.
Rawabelong adalah sebuah ekonomi yang menghubungkan kota dan wilayah. Pada saat yang sama, ia terkait dengan kegiatan di seluruh Jakarta. Karena itu, suatu perubahan di dalam kota Jakarta (misalnya berdirinya sebuah universitas di dekatnya, digusurnya pedagang bunga di Taman Barito, bertambahnya kegemaran pada coklat) akan mempengaruhinya. Pengetahuan akan “ekonomi mikro perkotaan” begini niscaya diperlukan untuk mengelola kota, ketika perubahan-perubahan diperkenalkan dengan sengaja, sehingga dampak negatif dan positifnya dapat diperkirakan dan karena itu dapat dikelola dengan sengaja, bukan hanya sebagai dampak tak sengaja yang dibiarkan begitu saja tanpa sikap. Ketika Jakarta sedang menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030, adakah pengetahuan-pengetahuan seperti ini mendasarinya?
(Tulisan ini adalah hasil liputan bersama dengan The Jakarta Post)
http://rujak.org/2010/04/tedxgreenjakarta/
30 Mar 2010
Shelter for All: Sine Qua Non, not a Chimera
By Muamar Vebry
Last week I went to one of the biggest housing and land development project in Serpong, trying to identify a potential house to buy. The result was depressing; it was way above my purchasing power — by far. Sadly, despite the splendid infrastructure and its impressive greenery, my dream house was out of reach.
This week, I went to check out several RUSUNAMI (high-rise and low cost apartment) in Eastern Jakarta. Surprisingly it was still beyond my reach. One question struck me, how on earth can low income and middle income earners in Jakarta afford a decent house if the price of the properties are way above their heads. Whilst Government interventions in affordable public housing through mass production of RUSUNAMI, which supposedly targeted the low-mid income groups with income less than 4.5 million per month, apparently is not affordable enough. The price of one RUSUNAMI unit is capped at IDR144 million maxima, which by whatever means would hardly be purchased by people in the low-income group.
Besides the price, another consecutive question struck me, one that relates to the compatibility of high-rise forms of low cost housing targeted for the low income. This question came from my earliest observation of 3 (three) Rumah Susun in Jakarta, one in Bendungan Hilir, one in Kebon Kacang and the other one in Tebet, regardless of the fact that Rumah Susun — which is also a low-cost housing introduced in 1990 — and RUSUNAMI is not an apples to apples comparison. Perhaps I am being very subjective here and made an over simplistic conclusion, but my lay mans observation is that the higher the Rumah Susun raises, the lower the maintenance. That does tell me something: the low-cost high-rise housing model in Indonesia is not working.
It should be noted that our beloved country has never had glimmering success stories in the provision of adequate shelter and secure tenure for the low income group. Despite the rosy programming, many low cost housing projects or Government’ funded programmes have failed to yield tangible results. The situation has worsened since developers became disinterested in low cost housing, simply because they could not milk a good profit out of it.
It’s been reported that many developers have terminated the development of RUSUNAMI and are no longer offering a subsidized low-cost apartment. Consequently, the price of RUSUNAMI has increased from the previously capped IDR 144 million maxima to a new ceiling capped at IDR 200 million — more that 25% increased in ballpark estimation — which now targets the mid-income group. The Deputy of Formal Housing for the Ministry of Housing confirms that many developers have terminated their commitment to develop subsidized apartments due to an increase of production cost (materials etc…). The Deputy pontificates that this could not be avoided as there is no legal binding clause between Government and Developers that says developers must develop subsidized housing. The Deputy also points out that it should be looked on from the bright side, in return; many apartments for mid-income earners are being developed and soon will supply the housing market (KOMPAS daily newspaper, February 27, 2010). Once again it shows a policy failure — low-income groups are left out in the cold.
In a nutshell, lack of political will to serve the low-income housing sector is one of the many causes, not to mention that a systematic, properly designed and well-targeted social housing program has never been considered as a top Government priority. What has happened is scattered and sporadic initiatives, poorly planned and managed interventions, and spread thinly on a piece meal approach.
In Indonesia, the market forces it-self plays quite a substantial role to limit the supply of low cost housing and manages to keep the housing price beyond low income’s earners purchasing power. Please don’t get me wrong, I am not against the free market I believe free market society is good. However, it somehow fails to address the needs of adequate shelter for the low income group.
To address this, a political will should be properly nurtured and intelligent Government interventions should be adopted. By learning from the past failures in dealing with low-cost housing provisions, by taking into account few facts: first, the landed property is overpriced; one could get an affordable landed property but it can be 2-3 hours driving to/from Jakarta; second, the current high-rise model for example RUSUNAMI (or probably the upcoming RUSUNAMI Version 2.0) is not affordable, high-rises are not socio-culturally suitable for low income group and the maintenance cost is expensive and will increase incrementally over time; and third, a developer driven model has not been able to address the pressing needs of low-cost housing demand as most developers are bogged down supplying houses to the niche market of middle income and high income groups.
***
To date, the Government is revising the regulation on subsidized housing. But I can’t see how any breakthrough will be made as it is still likely to play within the “old” context of the proven-failured-high-rise-apartment (RUSUNAMI). As highlighted in Kompas Daily in February 27, it seems the Government is merely aiming to enlarge the size of the of the unit, revising the amount of government’s subsidy and the funniest thing revising the income criteria for the targeted consumer from those earning IDR 4.5 million per month to IDR 6 million per month. This is completely misleading.
Hence, this might be a good time to challenge the Government to think outside the box and focus more on informal housing.
Construction costs are relatively small for low cost housing (landed house), whilst the land and infrastructure cost are relatively high. The Government, in this context Ministry of Housing, should play a more intelligent role in supporting other than developer driven modality such as self help modality to delivering a decent and affordable landed house or a duplex perhaps, and become a competitor in housing market — which so far has been monopolized by a developer driven approach for quite sometime.
There are various approaches which could be adopted, a possible solution could be attained through state interventions to provide matured land — either by giving a temporal right to use, providing land for free or selling it for an affordable price with reasonable repayment scheme –, and adequately equipped with basic infrastructure needs such as installed pipe-water, electricity connections and other vital basic services.
The housing delivery mechanism itself is not rocket science. It is simply utilizing a community development approach towards targeted groups by organizing and facilitating targeted low income groups to construct their own landed houses through self help modality — based on their individual needs and their financial capacity (core house or extended house). The planning and construction process could be assisted by professional/social architects, engineers and facilitators to ensure proper planning and design of the environment and that it meets the expected standard. The source of finance could vary, one possible way is to seek financing from community cooperative institutions or micro finance institutions which provides micro loans either for productive or consumptive purposes — so that the low income could avoid neck-chocking interest rates that are applied by mainstream Banks.
Thailand has successfully addressed the massive growth of slum areas in Bangkok by providing access to land to low income groups to build their own low-cost housing through participatory approach. The basic element of Thailand success story lies in the congruent approach, mutually agreed solution, high commitment coupled with strong synergy between stakeholders involved (i.e. Civil Society, Academic Institutions and the Government ultimately).
Another remarkable success was made by Enrique Peñalosa, a politician who served as mayor of Bogotá — Colombia’s capital city of 7 million — for three years (1998-2001). During his term, he bought undeveloped land on the outskirts of the city to prevent real estate speculation and ensured that it will be developed as affordable housing with electrical, sewage, and telephone service as well as space reserved for parks, schools, and greenways.
The question is now whether the Government of Indonesia is willing to give access to land for the poor and invest state funds to mature land by building the necessary infrastructure?
The Government has given access to state owned land to many developers to build RUSUNAMI, so why can’t they grant access to “well-organized low income groups”?
11 Mar 2010
25 Tahun Kemudian: Prakarsa Warga di Pondok Indah
“Tidak ada perhatian dan peran pemerintah Jakarta selama ini. Pemerintah baru peduli kalau ada kepentingan, misalnya ketika mau bikin jalur khusus-bus (busway). Karena itu tidak bisa tidak kita harus mengandalkan prakarsa dan peran aktif warga untuk memelihara lingkungan Pondok Indah, termasuk memperbaiki jalan dan memelihara taman-taman.” Demikian dikatakan Mugirto, salah satu ketua RW di lingkungan Pondok Indah.
Dia mengatakan itu pada kesempatan pembukaan acara Green Exhibition yang diselenggrakan oleh Komunitas Hijau Pondok Indah. Pameran ini diselenggarakan mulai hari ini, 11 Maret, hingga 14 Maret 2010 di lantai pertama North Skywalk, kompleks pusat perbelanjaan Pondok Indah. Puncaknya, pada tanggal 14 Maret 2010, akan diluncurkan Peta Hijau Pondok Indah yang pertama.
Tujuan Komunitas Hijau Pondok Indah lebih jauh daripada membuat Peta Hijau, yang merupakan langkah awal saja untuk mengajak masyarakat Pondok Indah menyadari potensi hijau Pondok Indah, dan tertarik untuk terlibat mencapai tujuan lebih jauh, ialah upaya transformasi lingkungan Pondok Hijau menjadi lingkungan lestari. Prakarsa yang murni dari warga ini tepat waktu, karena Pondok Indah telah berusia kurang lebih satu generasi. Dibandingkan dengan 25 tahun lampau, Pondok Indah telah berubah banyak. Struktur usia penghuni berubah. Kini ada dua pusat perbelanjaan dan bahkan dua jembatan perbelanjaan. Dan, ada jalur khusus-bus. Taman-taman tidak digunakan optimal. Memang lazim, setelah sekitar 20-25 tahun, setiap bagian kota, setiap kota, perlu ditinjau kembali dan direvitalisasi sebagai tanggapan aktif terhadap perubahan. Makanya, bahkan Jakarta secara keseluruhan kini sedang menyusun kembali tata ruangnya (Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2010-2030), yang sayangnya dilakukan secara buruk.
Keistimewaan prakarsa di Pondok Indah ini, karena itu, adalah bahwa ia muncul dari warga itu sendiri, pada waktu yang tepat ketika memang lingkungannya sedang jatuh-tempo, memerlukan pemikiran dan upaya revitalisasi. Apakah Anda tahu ada prakarsa serupa, di mana warga berprakarsa memulai proses merevitalisasi lingkungannya?
05 Mar 2010
Prakarsa Tetangga Mengembangkan Karakter Anak
Teks dan Foto oleh: Shanty Syahril. Tinggal di kota meminimalkan interaksi antar-tetangga. Orang dewasa habis waktu bekerja, sedang anak-anak sibuk sekolah dan kursus sesudahnya. Karena itu, beberapa ibu di Perumahan Jatinegara Baru memulai kegiatan anak-anak di mesjid lingkungan, agar dapat menjadi ruang temu bagi anak-anak.
Membangun kerjasama sejak kecil (more…)
28 Feb 2010
Cintaku pada TransJakarta?
Pertanyaan ini diajukan pada diri sendiri: setelah 5 tahun TransJakarta melaju di Jakarta, berapa kalikah aku naik TransJakarta? Ternyata selama 5 tahun itu hanya 5 kali saja! Pengalaman 5 kali menaiki TransJakarta masih tampak nyata dalam pikiran yang sudah semakin pikun ini. Pertama kali di tahun 2006, dengan tujuan Museum Nasional. Lalu yang tak terlupakan adalah ketika demi ‘menerobos’ 3in1, naiklah TransJakarta, tapi apa daya, kakiku terjepit pegas pintu sepanjang 5 menit perjalanan. Sakit sekali dan agak-agak kapok, bersumpah tak mau naik TransJakarta lagi. Bis demikian penuh, luar biasa. Pernah sekali lagi, dengan tujuan Kota untuk turun di Plaza Indonesia, untuk seterusnya pindah naik taksi. Dan terakhir kali adalah ketika turut serta dalam acara peluncuran Peta Hijau Transportasi Hijau.
Hari Minggu ini, begitu menapak di lantai dasar Stasiun Gambir dan berjalan menuju tempat mangkal taksa, tapi ternyata tak ada satupun taksi favorit menanti. Akhirnya dengan iseng, melangkah ke halte TransJakarta terdekat. Pengalaman naik TransJakartaku sebelumnya hanya melibatkan satu koridor saja, yaitu koridor 1. Tak ada salahnya toh menjajal untuk pindah-pindah TransJakarta.
Mengantri masuk
Bis pertama datang setelah 15 menit menunggu, penuh sekali. Orang-orang tak sabar berebut naik, sebelum yang turun sempat turun. Akupun memilih duduk, dan memotret isi halte. Bis kedua datang, tak kalah penuh. Sekali lagi penuh. Begitu juga bis ketiga, keempat dan kelima. Aku sudah menunggu di halte Gambir selama 30 menit tanpa hasil.
Menanti TransJakarta
Lalu aku melihat merek taksi langgananku berhenti sekitar 10 meter dari Halte. Tanpa pikir panjang dan main hitung-hitungan, langsung aku keluar dan masuk ke taksi: “Mangga Dua, pak!”
Di ulang tahun ke5 ini, TransJakarta memiliki tantangan yang demikian besar. Sementara dalam jangka waktu 1 tahun ada 2 pom bensin Shell muncul di bilangan Cikini dan Menteng Raya dengan jarak sekitar 1 kilometer, ada berapakah pusat pengisian bahan bakar gas untuk TransJakarta? Jangan-jangan tak bertambah?
Jika persentase kenaikan jumlah kendaraan pribadi tiap tahun mencapai 11%, berapa banyak armada TransJakarta yang baru? Koridor-koridor yang telah dipersiapkan pun percuma, ketika tak satupun bis TransJakarta melenggang melewati jalanan di Pluit dan Gatot Subroto.
Tantangan terbesar TransJakarta tak hanya pada manajemen, pengadaan bis, subsidi, beban keuangan, hingga perawatan dan pengadaan bis. Tapi tantangan TransJakarta adalah bagaimana mengajak golongan menengah seperti aku untuk mau dan rela meninggalkan mobilku di rumah untuk berpindah ke TransJakarta. Orang-orang yang tak keberatan untuk ‘sedikit’ bermacet-macet atau membayar lebih mahal dengan bepergian menggunakan taksi, yaitu orang-orang pekerja, dengan persentase 78.4% dari seluruh total tenaga kerja yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi (motor dan mobil) saat pergi bekerja.
Strategi untuk memindahkan golongan menengah yang biasanya bermobil, tak bisa dengan strategi biasa. Perlu sesuatu yang ‘seksi’ dan gebrakan budaya pop, sama halnya ketika Komunitas Bike 2 Work menggebrak dan mengangkat dunia persepedaan di Jabodetabek ke sesuatu yang hip dan menarik bagi kelompok menengah. Bagaimana TransJakarta menjadi sebuah GAYA hidup, bukannya sekadar cara hidup, itulah pertanyaan yang harus dijawab Pengelola TransJakarta.
09 Feb 2010
Musim Segel di Menteng
Segel pelanggaran penggunaan bangunan rumah tinggal sebagai tempat usaha di Pondok Indah (Foto: Roosie Setiawan, 5 Maret 2010))
Banyak bangunan di Menteng belakangan ini mendapat tempelan “poster” berwarna merah, ialah segel dari Pemerintah Jakarta, karena melanggar aturan, yaitu menggunakanbangunan tempat-tinggal sebagai tempat usaha. Kalau Anda lewat Jalan Cokromaninoto akan mudah melihat ini sepanjang jalan. Contoh: toko kain Baron.
Tetapi bagaimana dengan di jalan-jalan lain di Menteng yang tidak seramai dan semenyolok Jalan Cokromaminoto?
Saya lihat banyak yang kelihatannya masih dibiarkan. Tetapi karena saya tidak yakin benar, saya tidak mau menyebut alamat persis dari beberapa bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha, tetapi dapat diduga sebenarnya melanggar penggunaan seharusnya sebagai rumah.
Yang menarik, ternyata ada juga tiang telekomunikasi liar yang disegel dengan “poster” berwarna kuning. Contohnya di pojok pertemuan Jalan Cokroaminoto-M. Yamin, pojok jembatan, dekat Taman Menteng (lihat foto). Heran juga, bisnis telekomunikasi yang begitu hebat ternyata dijalankan dengan sembarangan begini.
Inginkah Anda melaporkan pelanggaran yang Anda lihat di seluruh Jakarta? Apakah Rujak perlu menyediakan ruang atau kanal untuk keperluan Anda melaporkan ini?
Untuk masalah pelestarian Menteng lebih luas, klik juga di sini, di sini dan di sini
Segel kuning untuk antena yang diduga ilegal
01 Feb 2010
Sampaikan Pandangan dan Harapan Anda atas Jakarta!
Photo by Fika Frieda, 2009.
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEJWenV5STRBOFdIa0t5Vmt1ZjVLaXc6MA
Tahukah Anda, saat ini nasib kota Jakarta 20 tahun ke depan sedang dipertaruhkan?
Kota bukanlah hanya sebagai tempat kita tinggal atau mencari nafkah, tapi juga tempat membesarkan anak-cucu, menuntut ilmu, menjalin pertemanan, berekreasi, dan beragam aktivitas lainnya.
Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2030, sebuah perencanaan yang menentukan wajah kota Jakarta dalam 20 tahun mendatang, saat ini sudah di tangan DPRD dan bisa disahkan sewaktu-waktu. Tapi sayangnya, rencana yang akan menentukan nasib warga tersebut justru disusun nyaris tanpa melibatkan warga.
Padahal sebagai warga kota, Anda tentu punya mimpi tentang masa depan kota Jakarta. Kota yang layak huni tidak hanya bagi orang dewasa yang aktif, tapi juga anak-anak, remaja, lansia, ibu-ibu, dan difabel.
Survei ini bertujuan untuk menggali aspirasi warga Jakarta dan komuter tentang masa depan kota Jakarta dalam 20 tahun mendatang. Survei ini dilakukan oleh dan dari warga, untuk masa depan kota Jakarta yang lebih baik.
Sampaikan aspirasi Anda sekarang. Perlu 1 juta suara terkumpul dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk membuat perubahan berarti. Kini nasib kota ada di tangan Anda!
Ajaklah sebanyak-banyaknya anggota keluarga, tetangga, kerabat, teman, anak didik, dan kenalan Anda untuk mengisi survei ini.
Tertarik menjadi relawan surveyor? Hubungi Koalisi Warga untuk Jakarta 2030 melalui emailjakarta2030@gmail.com
Catatan:
Warga Jakarta = semua orang yang tinggal di Jakarta baik pemegang KTP Jakarta maupun tidak
Komuter = warga Bodetabek yang sehari-hari bekerja/bersekolah ke Jakarta
