Rujak

Jakarta, 8 Maret 2010.

Kepada yth.

- Pimpinan Media Massa

- Warga Jakarta

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo di Harian KOMPAS Tanggal 7 Maret 2010, hal 4, bahwa “Pemerintah telah berupaya menjaring aspirasi mayarakat dengan diskusi publik berseri sejak 2009”, kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, apa yg dilakukan Pemda dalam proses partisipasi sampai saat ini adalah SALAH, karena:

a.     Proses itu tidak menjangkau tingkatan keberadaan dan aktifitas warga dalam keseharian mereka.

b.     Pemda Jakarta tidak menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat alasan, risiko dan konsekuensi dari keputusan-keputusan yang diambilnya.

c.     Naskah Akademis, yang menjadi studi dasar atas pilihan-pilihan strategis yang dituangkan di dalam RAPERDA, tidak dipaparkan kepada masyarakat dalam bentuk dan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat luas.
2. Persoalan proses partisipasi bukan soal sudah atau belum saja, tetapi soal “bagaimana”. Secara prosedural, sejauh ini setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan yang TIDAK dipenuhi:

a.     Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.

b.     Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik.

c.     Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

3. Secara substansi (dan prosedural), undang-undang yang belum dipenuhi adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang mensyaratkan dilakukannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang harus dilaksanakan mendahului proses penyusunan RTRW.
Tidak dipenuhinya KLHS ini bertentangan dengan pernyataan Gubernur pada kesempatan yang sama dengan di atas, bahwa “Pemerintah berupaya berbuat terbaik dengan menelurkan RTRW terintegrasi dengan kawasan sekitarnya dan berbasis pelestarian lingkungan.”

4. Rangkaian diskusi yang telah diselenggaran oleh Pemerintah tidak memenuhi syarat-syarat “MATERI”, “JANGKAUAN” dan “METODE” dari proses partisipasi itu sendiri.

a.     Seharusnya dalam proses dengar pendapat materinya harus dipilah sesuai dengan kepentingan kelompok pemangku-kepentingan (stakeholder), bukan dibagi secara teknis-sektoral (seperti transportasi, banjir, dan lain-lain). Proses partisipasi seharusnya bertujuan MENAMPUNG KEPENTINGAN pemangku kepentingan UNTUK DIJADIKAN MASUKAN BAGI PERENCANAAN TEKNIS.  Para pemangku kepentingan ini misalnya adalah: pedagang pasar, pedagang kaki lima, penghuni kampung di tengah kota, penghuni real estate/perumahan formal, organisasi keagamaan, para guru, orangtua murid, dan lain-lain.
Selain itu stakeholder juga perlu dibagi menurut tingkat wilayah kepentingannya, misalnya tingkat RT-RW, tingkat bagian kota, atau tingkat regional/nasional.
Proses partisipasi harus menjangkau tingkatan dimana kelompok yang diundang adalah mereka yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas mereka sehari-hari.

b.     Selama ini, yang diundang umumnya hanyalah “para ahli” dan “pengamat” yang sama sekali tidak mewakili pemangku-kepentingan.

c.     METODE pelaksanaan seri diskusi yang diselenggarakan PEMDA sekarang bermasalah karena para pemangku kepentingan yang diundang tidak diberikan informasi yang akurat dan sahih sebelumnya.
Sekarang ini seolah-olah Pemda tidak berkewajiban untuk menjelaskan kepada mereka mengenai konsekuensi2 berbagai keputusan teknis yg diambil terhadap berbagai kelompok masyarakat. Contohnya adalah bahwa keputusan membatasi jumlah penduduk yang mengandung konsekuensi yang fatal bagi kota secara keseluruhan, misalnya terhadap keberagaman sosial, dan kemungkinan tergusurnya penduduk kelas menengah bawah dan kelas bawah. Hal ini juga berarti jumlah area yang beralih fungsi menjadi komersial akan semakin besar, dan seterusnya. Belum lagi konsekuensi dari pertambahan jumlah komuter terhadap beban ekologis kota, karena sebagian besar dari orang yg tidak tertamnpung itu kemudian menjadi komuter.

d.     Visi untuk RTRW Jakarta 2010-2030 telah diambil begitu saja dari Rencana Pembangunan Jangka Menengahh Jakarta yang berasal dari Gubernur sebagai syaratnya memulai jabatan. Hal ini SALAH, sebab visi RTRW 2010-2030 adalah visi jangka panjang (20 tahun) yang melewati masa jabatan Gubernur. Proses partisipatif diperlukan untuk menyegarkan mandat menyusun visi tersebut.

5. Pemda seharusnya berkewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat risiko dan akibat dari keputusan-keputusan teknis yang diambilnya. Selain soal proyeksi jumlah penduduk, Pemda misalnya wajib untuk menjelaskan masalah reklamasi teluk Jakarta, pilihan sistem angkutan umum, dan lain-lain, yang kesemuanya beresiko tinggi dan menyangkut hajat hidup banyak warga secara mendasar untuk dua puluh tahun ke depan.

6. Proses partisipasi harusnya melibatkan masyarakat membuat pilihan dan membuat keputusan, bukan hanya memberi masukan yang tidak diketahui kemana dibawanya masukan-masukan itu. Seri diskusi yang telah dilakukan Pemda tidak membuatkan satu pun notulensi yang dilaporkan kembali kepada peserta, apalagi masyarakat luas. Sehingga sebenarnya para peserta tidak punya kepastian tentang nasib masukan mereka.

a.n. Koalisi Warga untuk Jakarta 2030

Suryono Herlambang: s.herlambang@gmail.com, 08176034681.

Sekretariat: Jurusan Perencanaan Kota dan real Estat, Universitas Tarumanagara, Kampus 1, UNTAR, Blok L, Lantai 4, Jalan S. Parman No.1, Jakarta Barat. Telp. 021-5638357.

Penghubung lain:
Elisa Sutanudjaja: esutanudjaja@rujak.org, 0816913260
Nana Firman: nanafirman@gmail.com, 08159108243
Marco Kusumawijaya: mkusumawijaya@rujak.org, 0816811563

Koalisi ini terbuka untuk umum. Kami antara lain, adalah:

Ady Kristanto (Pemerhati Satwa dan Lingkungan)

Alfred (KPBB)

Andi Rahmah (NGI)

Andrea Fitrianto (Arsitek Komunitas, Urban Poor Consortium)

Anggriani Arifin (Sosiolog Perkotaan)

Armely Meiviana (Warga Jakarta)

Avianti Armand (Arsitek)

Azwar Anas (Walhi Jakarta)

Danny Wicaksono (Jong Arsitek!)

Dedy Agustrisna (INSWA/Perisai)

Edi Saidi (Urban Poor Consortium)

Elisa Sutanudjaja (Pokja Kota Lestari, Dosen Arsitektur)

Enrico Halim (Warga Kota)

Fatchy (Masyarakat Air Indonesia)

Harya Setyaka (Pengamat Transportasi)

I Putu Dhika (warga kota)

Inne Rifayantina (Jaringan Relawan Kemanusiaan)

Irena Pretika (Warga Kota)

Irvan Pulungan (ICEL, Dewan Walhi Jakarta)

Marco Kusumawijaya (www.rujak.org)

Merdi (Forum Permukiman Jakarta)

Meutia Chaerani (Ibu Rumah Tangga)

Miya Irawati (Universitas Tarumangara)

Muhammad Amry (Forum Permukiman Jakarta)

Nana Firman (Perencana Kota, TCPI Fellow)

Ning S. Purnomohadi (Arsitek Lansekap, Pemerhati Lingkungan)

Puput (KPBB)

Regina Tanudjaya (Universitas Tarumanagara)

Shanty Syahril (Ibu Rumah Tangga, Ahli Kualitas Udara)

Shinta Indriyanti (pemerhati lingkungan)

Silvia Honsa (warga)

Sri Bebassari (INSWA/Perisai)

Sri Palupi (Sosiolog, Institute of Ecosoc Rights)

Suryono Herlambang (Universitas Tarumanagara)

Tubagus Haryo Karbyanto (Forum Warga Kota Jakarta – FAKTA)

Yoga Adiwinarto (Pengamat Transportasi)

Yuli Kusworo (Arsitek Komunitas)

Institute for Governance & Sustainable Development

**FOR IMMEDIATE RELEASE**

Contact: Alex Viets, IGSD: aviets@igsd.org; +1-213-321-0911

Washington, D.C., March 5, 2010 – Significant amounts of methane found to be leaking from permafrost in the East Siberian Arctic Shelf could push the world closer to the tipping points for abrupt climate changes. According to a study published in Science journal this week, about 7-8 million tonnes of methane are being released from the Shelf each year – about the same amount that the entire world’s oceans release annually. Methane is a potent greenhouse gas considered to be one of the largest contributors to climate change. The fear is that should these leaks turn out to be new, due to rising temperatures, it’s possible that considerably larger pockets of methane will be released from thawing permafrost. Further studies will be necessary to determine whether the methane leaks are due to global warming.

“Regardless of the cause, methane is increasing,” said Durwood Zaelke, President of the Institute for Governance & Sustainable Development, “and this gas is more than 20 times more powerful than CO₂ in warming the climate.”

These fast-action measures include reducing emissions of short-lived climate forcers such as black carbon soot, tropospheric ozone, and methane produced from activities such as agriculture, coal mining, and production of oil and natural gas. Because they are short-lived, implementing aggressive mitigation measures can lead to major near-term climate benefits. Expanding biochar production to sequester carbon and increasing urban albedo to reflect solar radiation are also important strategies to reduce the possibility of passing tipping points.

A 2008 study on methane funded by the National Science Foundation found that over 600 million years ago, a sudden release of methane from ice sheets set in motion an abrupt change in climate, transforming the Earth from a cold environment into a much warmer one. While the scientists involved in the study noted that there is no way to determine how much methane it would take to reach that threshold, the current trend of rising emissions is deeply troubling.

“We can’t afford to wait and see what happens,” added Zaelke. “Taking fast action on powerful, short-lived pollutants, capturing carbon through biochar, and reducing the absorption of solar radiation by increasing urban albedo – this group of strategies is our critical insurance policy against abrupt climate change that can offset the effects of CO₂ by as much as 40 years or more.”

###

Extensive Methane Venting to the Atmosphere from Sediments of the East Siberian Arctic Shelf, Natalia Shakhova, Igor Semiletov, Anatoly Salyuk, Vladimir Yusupov, Denis Kosmach, Orjan Gustafsson (Science, March 2010): http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/327/5970/1246