Resources


26 Aug 2014

Rencana 6 Ruas Jalan TolDalKot Jakarta : Bencana Lingkungan Hidup Perkotaan

IMG_2031

 

DUKUNG PETISI BATALKAN PEMBANGUNAN 6 JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA

Berita di detik.news ber tanggal 1 November 2012 mengutip pernyataan Wamen PU bahwa Gubernur DKI sudah menyetujui rencana 6 ruas tol dalam kota yang bernilai Rp. 40T++ ini.

Apakah Jokowi benar menyetujui proyek ini tanpa mempertimbangkan Pendapat Masyarakat ? Pertanyaan yang sangat mengganggu warga Jakarta. Karena hal ini kelihatannya sangat bertentangan dengan kampanye Beliau, yaitu: “Pro-rakyat” dan bukan pro pemegang modal besar.

Kita berpikir positif, bahwa Pak Gubernur ‘mungkin’ belum memperoleh atau mendengar pendapat dari seluruh lapisan masyarakat, yang diamanatkan di PP No 68 Tahun 2010 mengenai Bentuk dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Tata Ruang.

Karena, persetujuan ini bertentangan dengan perkataan Beliau di :

http://news.detik.com/read/2012/10/30/094722/2075838/10/jokowi-utamakan-mrt-dan-monorel-daripada-tambah-ruas-jalan-tol

Jajaran Pemprov DKI Jakarta (dari masa Fauzi Bowo) memang beralasan untuk mengizinkan swasta membangun ‘6 ruas jalan layang tol dalam kota’ dengan alasannya untuk mengurangi tekanan beban lalu lintas.

Tetapi di banyak studi di seluruh dunia, elevated tol road  (jalan layang tol) ini akan selalu menyebabkan penambahan traffic/ lalu lintas. Fenomena ini dinamakan fenomena “Induced Traffic”.

Di sebuah studi di LN di University of California di Berkeley antara 1973 dan 1990 didapatkan bahwa untuk setiap 10% penaikkan kapasitas jalan raya (termasuk jalan tol), lalu lintas juga naik sekitar 9% dalam waktu 4 tahun. (1 Carol Jouzatis. “39 Million People Work, Live Outside City Centers.” USA Today, November 4, 1997: 1A-2A).

Ketika panjang jalan di Mumbai, India,  diperpanjang 2x lipat antara tahun 1951 and 2007,  jumlah penduduk bertambah 5.4 kali, dan jumlah kendaraan bertambah 43x. Dan banyak lagi studi-studi lain di dunia internasional.

Jadi membuat jalan tol layang  bukan menjadi jawaban, karena karena beban (workload)  jalan layang yang baru ini akan ditambah oleh sebuah fenomena induced traffic’ yaitu “berpindah-nya tekanan traffic dari jalur-jalur lain ketempat dimana jalan-jalan tol layang ini berada.  Karena kemudahan jalan layang tol ini atau disebut ‘the law of least resistance‘, maka dalam waktu 3-4 bulan setelah selesai , jalan-jalan layang ini  dan jalan dibawahnya, akan terkena macet lagi.

Dibanyak negara, SAAT INI, trend-nya malah menghancurkan jalan tol layang: sebagai berikut :

Elevated roads already removed
Portland, OR: Harbor Drive
San Francisco, CA: Embarcadero Freeway
San Francisco, CA: Central Freeway
Milwaukee, WI: Park East Freeway
Toronto, Ontario: Gardiner Expressway
New York, NY: West Side Highway
Niagara Falls, NY: Robert Moses Parkway
Boston, MA: Interstate 93 (moved underground)
Paris, France: Pompidou Expressway
Seoul, South Korea: Cheongyecheon Freeway

 

Elevated roads being removed
Rochester, NY, Innerloop
Trenton, NJ, Route 29
Akron, OH, Innerbelt
Washington, DC, Whitehurst Freeway
Cleveland, OH, Shoreway
New Orleans, LA, Claiborne Expressway
Nashville, TN, Downtown Loop
New Haven, CT, Route 34 Connector
Montreal, Quebec, Bonaventure Expressway
Tokyo, Japan, Metropolitan Expressway
Sydney, Australia, Cahill Expressway: (Moving to underground)

 

Removals proposed by citizens
Baltimore, MD, Jones Falls Expressway
Seattle, WA, Alaska Way Viaduct
Bronx, NY, Sheridan Expressway
Buffalo, NY, Route 5
Hartford, CT, Aetna Viaduct
Louisville, KY, Interstate 64
Portland, OR, I-5
Chicago, IL, Lakeshore Drive

 

Karena itu sudah terbukti di beberapa Negara, jalan tol gagal menanggulangi kemacetan kota-kota besar dunia, tetapi justru menambah kemacetan (bahkan di kota Seoul, tol dalam kota dihancurkan – lihat tabel diatas).

Itulah trend dunia sekarang.

SPATIAL INJUSTICE (Ketidakadilan Pengelolaan Transportasi di Tata Ruang)

Perjalanan yang dilakukan di Jakarta setiap hari adalah 18 juta perjalanan, di mana 70% dari perjalanan ini dilakukan oleh non-pemilik kendaraan pribadi; lalu 30% dari 18 juta perjalanan ini dilaksanakan oleh pemilik kendaran pribadi.

Mengapa membuat 6 ruas jalan tol layang di tengah DKI Jakarta untuk memberikan service kepada 30% pemilik mobil/motor pribadi? Harusnya yang diprioritaskan adalah transportasi publik bagi 70% non pemilik kendaraan pribadi bukan? (KA, MRT, Monorail, Busway,  dll).

Dampak yang akan ditimbulkan oleh 6 ruas jalan tol itu adalah:

  1. Perubahan bentuk lingkungan dari deaerah yang dilewati oleh jalan tol layang yang akan memperangkap udara kotor di kolongnya, yang berasal dari asap knalpot. Belum lagi merubah tatanan sosial di daerah-daerah yang diliwati oleh ular-ular beton ini.
  2. Dampak berubahnya vegetasi pepohonan dikarenakan konstruksi jalan layang tol yang menyebabkan berkurangnya oksigen bagi penduduk.
  3. Dampak bising, getar, gelap dan polusi udara ke penduduk di sepanjang jalan tol  (SETELAH jalan tol itu dioperasionalkan). AMDAL harus memperhitungkan pembelian kendaraan bermotor yang juga disebabkan oleh bertambahnya naiknya income dari masyarakat.
  4. Bertambahnya penyakit dari polusi udara oleh partikel2 PM2.4, PM10 yang meningkatkan rasa sakit, seperti aritmia jantung, kematian karena serangan jantung, Kanker Paru, dan penyakit cardio-pulmonary (sakit jantung dan paru-paru).

Penelitian dari Prof Sutanto Husodo dari UI di tahun 2005 menyatakan bahwa Jakarta harus menambah transportasi publik, dan bukan menambah jalan. Saat ini Pak Husodo justru menjadi Deputy Gubernur DKI bidang Transportasi dan menyetujui 6 ruas jalan tol ini; betapa anehnya).

Hak Asasi Manusia.

Menanggulangi kemacetan dengan membangun jalan tol merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) karena Negara hanya memberikan fasilitas bagi pemilik mobil sementara yang tidak memiliki mobil dibiarkan berdesak-desakan di angkutan umum yang buruk sambil menghirup polusi udara yang semakin parah.

Jelas disini, tidak ada konsideran mengenai Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 diatas (Tentang Kesehatan yang di Pasal 6 mengatakan:  “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat).

Belum lagi Proyek 6 ruas jalan tol ini tidak melakukan (berarti: melanggar) aturan yang ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 27 tahun 2009 (tentang Pedoman Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS) yang diamanatkan di Undang – Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelibatan Publik
Pelibatan publik yang diamanatkan di Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 Tentang Peran Masyarakat di Pengelolaan Tata Ruang untuk 6 ruas jalan tol ini, wajib dilakukan saat melakukan studi AMDAL yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pasal 26 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

AMDAL ini belum selesai, tetapi mengapa Menteri PU sudah menyetujui proyek ini? Draft Amdal ini harus melalui proses sosialisasi ke masyarakat (setelah Komisi Amdal di BPLHD DKI menyelesaikannya). Kapan dan mana sosialisasi masyarakatnya? Dan masyarakat MANA yang diundang dalam sosialisasi ini?

Supaya netralitas hasil AMDAL tidak termanipulasi, sebaiknya Pemerintah (BPJT) membiayai studi AMDAL ini dan bukan pemrakarsa, termasuk sosialisasi publiknya, karena persoalan AMDAL menyangkut harkat hidup orang banyak. Setelah itu hasil AMDAL seharusnya disetujui oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup bukan hanya oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Propinsi DKI Jakarta, karena kewenangan pembangunan 6 ruas jalan tol ini ada di Pemerintah Pusat.

UU No. 32 tahun 2009 Pasal 29 Ayat (1)  menegaskan bahwa: Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya , dan komposisi keanggotaannya sesuai Pasal 30 Ayat (1), yaitu terdiri dari unsur:

a. instansi lingkungan hidup;
b. instansi teknis terkait;
c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
f. organisasi lingkungan hidup, juga memperkuat Pasal 26 Ayat (1).

AMDAL ini belum selesai dan masih harus di review kembali oleh para pakar diatas.

Nah, terminologi “wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak” ini bisa menjadi sebuah manipulasi, karena wakil masyarakat yang diundang adalah masyarakat bagian atas (pemilik rumah sakit, usaha besar, [pertokoan besar – mal), dan penghuni dari instansi-instansi negara), dan bukan dari pihak masyarakat kecil, atau masyarakat biasa.

Untuk pelaksanaan pelibatan publik ada juga Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 7 tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL. Jadi jelas pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta wajib hukumnya melibatkan publik.

Jika tidak maka sebaiknya publik merapatkan barisan menentang pembangunan ini, atau mempersiapkan citizen law suit terhadap Kementerian PU.

Berhubung ini proyek besar yang diperkirakan tidak akan mengurangi kemacetan tetapi justru akan menambah kemacetan di wilayah DKI Jakarta. Jika tidak ingin dibatalkan oleh publik, pertama, proses tender proyek ini harus melibatkan Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan uji materi Perpres 13/2010, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pengawasan proses PQ dan tender, Masyarakat (Transportasi Indonesia (MTI) dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) terkait manfaat proyek ini bagi publik.

Sebagai contoh : Kasus Jalan Layang Antasari-Blok M dan Kampung Melayu – Tanah Abang (JLNT Casablanca) itu TIDAK mempunyai Amdal Operasional (Amdal operasional adalah bagian akhir dari Amdal yang memperhitungkan dampak kuantitatif terhaap masyarakat dan lingkungan kehidupan mereka, setelah proyek itu jadi dan dijalankan).

Proyek ini menghancurkan pohon-pohon. Pohon-pohon  sudah dipotong  lebih dari 1000 pohon. Dan ada Kalimat di dalam Dokumen Amdal dari Komisi Amdal BPHLD DKI Jakarta: “Kalau memotong lebih dari 34 pohon, maka proyek ini gugur dengan sendirinya”. Kenyataannya, proyek masih terus berjalan, padahal Penyidik Pegawai Negeri Sipil  dari Kementrian Lingkungan Hidup sudah melakukan inspeksi ke lapangan.

Bapak Wiryatmoko, Asbang Gubernur saat ini, ketika masih menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta mengatakan di wawancara dengan Green Radio bahwa Warga Antasari memang “dikorbankan”.

Pertanyaannya: “Rakyat di Wilayah Jakarta mana lagi yang akan dikorbankan?”

Jelas, warga Jakarta tidak pernah merasa tidak dilibatkan dari awal dan tidak merasa bahwa hukum ditegakkan.

 

Benarkah pembangunan Jalan Layang Non Tol efektif mengatasi kemacetan?

Pembangunan JLNT Antasari-Blok M berakibat buruk bagi warga Antasari.  “8000 mobil per menit (waktu rush hour) itu akan muncul di pagi hari di Pasar Cipete untuk naik ke JLNT. Dan di arus balik 8000 mobil per menit akan muncul di Pattimura waktu arus balik ke Selatan. Kita dapat menghitung sendiri, kalau tengah ruangan lebar daripada non tol itu untuk masuknya 10 meter, 12 meter. 8000 meter per menit maka akan terjadi antrian panjang. Dan apa yang terjadi? akhirnya pengguna kendaraan pribadi akan menggunakan jalan di bawah. Dan akan macet atas bawah. Nah, rakyat Jl Pangeran Antasari (dan sama juga sepanjang Jl Casablanca)  ini akan menikmati apa? Dia akan menikmati bising, getar, asap, dan gelap.

Bagamana asap kendaraan yang akan memasuki paru-paru warga di sepanjang Jalan Antasari sampai dengan Blok-M dalam masa 5 atau 20 tahun kedepan. Tidak ada perhitungan kuantitatif mengenai hal ini.

Jelas di sini, tidak ada konsideran mengenai Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang di Pasal 6 mengatakan:  “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat).

Belum lagi, aspek keuangan dari proyek di JLNT Casablanca, JLNT Pangeran Antasari yang melanggar Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di mana Gubernur yang lalu telah melanggar Perda Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Jakarta, yang diputihkan di Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Jakarta. UU RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang melarang pemutihan tersebut.  Ini jelas menjadi persoalan Pidana Pengeloaan Tata Ruang dan KPK (anggaran proyek). Sebagai informasi, warga Jl Pangeran Antasari telah melaporkan kasus ini ke KPK dan DPRD secara resmi.

Inilah salah satu warisan dari Gubernur yang terdahulu!

Warga harus bersama-sama memberitahu kepada Gubernur yang baru untuk menghentikan dulu rencana pembangunan 6 ruas jalan tol layang ini, sesuai dengan spirit Jokowi untuk SELALU mereview kembali semua proyek-proyek besar transportasi seperti Monorail, dan juga Jalan Layang Tol.

 

*Artikel ini adalah re-post dari tulisan sebelumnya yang sudah kami edit.

15 Comments »

Topics: , , , , , , | Agent of Change: none |


19 Aug 2014

Serial Infografis: Transportasi Umum VS Pribadi

 

IMG_2031

Selalu ada pergumulan antara Transportasi Umum vs Transportasi Pribadi. Apakah benar 6 ruas tol dalam kota baru akan mengurangi kemacetan Jakarta? Apakah benar kebijakan transportasi di Jabodetabek selama ini? Apa saja dampak pencemaran udara jika jalan tol dalam kota baru (6 ruas) terus dibangun?

Ada 3 infografis dari 3 @RelawanKota, yaitu: Adam Rizki Taufik (@namasayaadam), Reshan Janotama (@echanov) dan Mulia Idznillah (@idznie).

Infografis ini menggunakan lisensi CC-BY-NA/Atribusi Berbagi Serupa.

Silakan dilihat disini, dan bisa diunduh loh:

 

3 Comments »

| Agent of Change: none |


10 Jul 2014

Perda No 1 tahun 2014 : Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta


tugu dan taman proklamasi

 

 

Setelah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta pada 18 Desember 2013, akhirnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta menjadi dokumen hukum dengan nama Perda No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta.

Dokumen RDTR yang dilengkapi dengan Peta Zonasi ini merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2011-2030 dengan peta skala 1: 5.000.

Perda RDTR dan Peraturan Zonasi terdiri dari 23 Bab yang mengatur antara lain :

- pola pengembangan kawasan dan sifat lingkungan

- rencana detail tata ruang kecamatan

- peraturan zonasi

- perizinan dan rekomendasi

- insentif dan disinsentif

- pengendalian pemanfaatan ruang

- hak, kewajiban dan peran masyarakat;

- pembinaan dan pengawasan

 

Untuk dokumen lebih lengkap, silahkan diunduh di Rujak Center for Urban StudiesBiro Hukum DKI Jakarta atau meng-copy dokumen tersebut di Kantor Rujak.

 

 

4 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


01 Jul 2014

Liwuto Pasi

Ekspedisi Seniman/Pekerja Kreatif “Liwuto Pasi” ke Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, 15-30 November 2014.

Silakan mengunduh informasi lengkap dan formulir pendaftaran di sini:

http://www.scribd.com/doc/232097790/X-Liwuto-Pasi-Info-Lengkap

http://www.scribd.com/doc/232097711/X-Liwuto-Pasi-formulir

atau di sini:

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B7aQ8ZKnu0RDRUsxZnR6cklYcE0

Tengat waktu pendaftaran: 30 Juli 2014.

poster liwuto pasi landscape kecil

 

12 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


23 Jun 2014

Rujak dalam 1 m2

Rujak dalam 1 m2

Rujak dalam 1 m2

 

Rujak Center for Urban Studies menghadirkan profil lembaga dengan tajuk “Rujak dalam 1 m2″. Dalam versi cetaknya, profil ini dicetak dalam satu lembar kain berukuran 1 m2. Profil ini berisikan kegiatan/program yang dikerjakan Rujak selama empat tahun terakhir. Dalam profil, ada dua poros yang menjadi prinsip kerja Rujak yaitu  ”Produksi Bersama Pengetahuan” dan “Proses Perubahan”.

Rujak percaya bahwa perubahan harus diawali dengan produksi pengetahuan secara bersama dan menjadikan pengetahuan tersebut menjadi dasar perubahan di level kebijakan.

Dalam profil, dimuat keterangan tentang program, kegiatan, produk program, dan mitra kerja Rujak di mana informasi tambahan diberikan dalam bentuk QR code.

Profil ini dibuat bekerjasama dengan Ahmett Salina dan didukung oleh Japan Foundation

 

 

 

 

 

No Comments »

Topics: , , , , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


10 Mar 2014

Kampung Deret di Timur Jakarta

2014-03-09 17.34.41

Tampilan rumah deret tampak depan

 

Akhir pekan lalu penulis berkunjung ke salah satu lokasi pelaksanaan Program Kampung Deret oleh Pemerintahan Jokowi di wilayah  Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur.

Program Kampung Deret di wilayah ini mencakup perbaikan 100 rumah di RT 09, 10, dan 11 yang masuk dalam wilayah RW 02. Proyek ini dikoordinir oleh Konsultan yang ditunjuk Pemprov DKI Jakarta. Namun, pada pelaksanaan nya, masing-masing pemilik rumah mengerjakan perbaikan rumah nya secara sendiri.

Wilayah yang dikenal sebagai kampung CBS ini terletak di pinggir sungai Cipinang. Menurut Ketua RT 10, lokasi kampung yang terletak di pinggir sungai itu yang menjadi alasan mengapa wilayah nya masuk dalam program Pemrov DKI Jakarta. Pinggir sungai diasumsikan sebagai wilayah “kumuh” yang perlu diperbaiki.

Berbeda dengan program KIP (kampung Improvement Program) yang diinisiasi oleh Ali Sadikin, yaitu perbaikan infrastruktur kampung seperti jalan setapak dan drainase, program Kampung Deret ini fokus pada perbaikan tampilan rumah.  Ada dua hal yang ditekankan pada warga yang menjadi bagian dari proyek ini, yaitu perbaikan tampak muka rumah. Setiap rumah harus memiliki ornamen betawi ( lihat dalam foto), dan dinding rumah “dianjurkan” berwarna abu-abu.

2014-03-09 16.39.25

Ornamen Betawi di tampilan muka rumah warga

 

2014-03-09 16.39.47

Warna abu-abu pada dinding rumah warga

Pendanaan proyek ini melalui skema hibah. Masing-masing keluarga mendapatkan dana sejumlah Rp. 54 juta untuk ukuran rumah 36m2.  Bagi rumah yang memiliki luas di bawah 36m2, maka hibah yang diberikan adalah sejumlah Rp. 1,5 juta per m2. Dana hibah diberikan kepada pemilik rumah dengan satu kepemilikan rumah. Di tengah-tengah perbaikan terselip beberapa rumah yang tidak menjadi bagian dari program perbaikan.  Penjelasan yang diberikan Ketua RT 10, rumah-rumah tersebut masih dalam “sengketa” karena menjadi satu dari sekian rumah yang dimiliki oleh pemilik yang sama.

Rumah yang tidak masuk dalam program Rumah Deret karena faktor kepemilikan

Rumah yang tidak masuk dalam program Rumah Deret karena faktor kepemilikan

Salah satu warga, mbah Narko memperbaiki rumahnya dengan total biaya Rp. 79 juta. Di luar hibah yang diberikan, dia menghabiskan dana Rp. 34 juta untuk perbaikan rumahnya dengan luas 30m2. Terkait pembelian material, ada tiga titik wilayah pembelian, yaitu di daerah Gudang Seng, Cipinang Muara dan sekitar wilayah Cipinang Besar Selatan.

 

2014-03-09 16.58.41

Rumah baru Mbah Narko

Program perbaikan rumah di wilayah RW 02, Kelurahan Cipinang Besar Selatan dimulai pada Desember 2013 dan ditargetkan selesai pada akhir Februari lalu. Namun, hingga kemarin, warga masih sibuk membangun. Salah satu hambatan yang dirasakan warga adalah cuaca. Hujan dan banjir membawa tidak sedikit kerugian kepada warga. Banyak material bangunan seperti pasir yang tersapu banjir. Proyek ini dilihat warga sebagai momentum. Bagi warga yang memiliki dana lebih, proyek ini dianggap sebagai momen baik untuk memulai perbaikan rumah yang pada akhirnya merubah tampilan kampung secara keseluruhan.

2014-03-09 17.02.50

Warga dalam euforia perbaikan rumah, skala kampung

Warga dalam euforia membangun rumah

Warga dalam euforia membangun rumah

Namun, dari “penglihatan singkat” kemarin, cukup disayangkan bahwa dana hibah per KK hanya difokuskan untuk perbaikan tampilan rumah. Akan lebih berguna apabila dana hibah difokuskan pada perbaikan infrastruktur kampung secara menyeluruh. Semisal, untuk perbaikan drainase, perbaikan sistem IPAL yang terintergrasi, perbaikan instalasi listrik, dll.

Pilihan terakhir membawa banyak keuntungan pada warga, secara kolektif. Sistem IPAL yang baik bisa menuju pada perbaikan kualitas kesehatan warga, terkait aspek sanitasi. Sistem instalasi listrik yang baik, akan menggurangi resiko kebakaran yang masuk sebagai salah satu bencana di Provinsi Jakarta.

Arahan bentuk dan warna rumah yang ditekankan oleh Pemrov DKI Jakarta melalui Konsultan juga cukup disayangkan. Warna warni lebih menarik dibandingkan satu warna seragam walapun itu demi kepentingan  identitas program. “Kata nya lebih baik warna nya sama, abu-abu dengan ornamen Betawi. Biar bisa menjadi penanda kalau wilayah ini masuk ke dalam kategori Kampung Deret”, ucap salah seorang warga ketika ditanya alasan warna dinding rumah yang seragam.

Salah satu perubahan yang mungkin terjadi ke depan, terkait proyek ini, adalah perubahan kelompok penghuni, khususnya pengontrak. Salah satu rumah yang melakukan perbaikan sudah menaikkan harga sewa nya menjadi Rp. 600.000/bulan dari yang sebelumnya Rp. 300.000/ bulan.

Rumah kontrakan dengan harga baru

Rumah kontrakan dengan harga baru

Menarik sekali untuk melihat perkembangan ke depan tentang kemungkinan ini, apakah masih akan dihuni oleh kelompok warga yang sama atau proses “seleksi alam” kemudian cenderung mengundang kelompok hunian baru.

2 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


03 Feb 2014

RTRW dan RDTRK Jakarta di Pustaka Rujak

photo copyDi Pustaka Rujak sekarang ada:

RTRW Jakarta 2030 yang sudah disahkan: hardcopy dan softcopy, dalam Bahasa Inggeris dan Indonesia.

Rencana Induk Jakarta 1965-1985, RTRW Jakarta 1985-2005: softcopy

RTRW Jakarta 2010: softcopy dan hardcopy

RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) Jakarta 2030, sudah menjadi PERDA, sedang dalam proses pemeriksanaan Kementerian Dalam Negeri: softcopy.

Yang memerlukan dapat memperbanyak di Pustaka Rujak, Gedung Ranuza Lantai 2, Jalan Timor No. 10, Jakarta 10350.

Khusus RDTRK 2030 sudah dapat di-download di sini (1.85 GB):

https://www.dropbox.com/sh/9ys9x9fo3l2lqnm/VCdUULT7yZ

 

 

 

11 Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


09 Jan 2014

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kini Sepenuhnya Urusan Kota/Kabupaten

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini merupakan missing-link dalam mata-rantai proses perencanaan dan pembangunan kota yang efektif, mulai tahun 2014 ini nyata menjadi alat kota dan daerah.

Sebelumnya, provinsi dan kabupaten/kota otonom hanya mendapat bagian dari PBB yang ditetapkan besarannya ditetapkan pemerintah pusat dan juga dikumpulkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat untuk kemudian dibagi-bagikan. (Lihat di bawah untuk detail). Kini, bukan saja semua jumlah PBB akan menjadi bagian langsung APBD, tetapi juga wewenang penetapanny akan berada di tangan pemerintah kabupaten/kota otonom.

Di Jakarta, karena tidak ada kota otonom, semua pajak bumi dan bangunan akan masuk menjadi bagian dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Pasti akan terjadi peningkatan luar biasa.

Tetapi nilai dari kewenangan mengelola PBB ini bukan hanya pada besaran nilai kontribusinya pada APBD.

Yang lebih penting adalah kewenangannya dalam menetapkan nilai PBB pada tiap-tiap potong tanah. Nilai PBB adalah salah satu faktor yang di lapangan akan sangat menentukan fungsi lahan (land-use). Ia adalah alat efektif untuk mengarahkan fungsi apa yang dapat terjadi pada tiap lahan.

Ia adalah alat sangat ampuh untuk secara efektif memberi arah kepada kota-kota.

Selama ini perencanaan kota dianggap tidak efektif, karena pemerintah tidak memiliki alat untuk intervensi kepada pasar bumi dan bangunan (properti). Dan para birokrat teknokrat sendiri secara salah menganggap harga tanah dan bangunan adalah “urusan pasar” semata. (Kalau harga tanah adalah urusan pasar semata, buat apa ada profesi perencanaan kota dan pemerintah?).  Kita mengetahui, kota-kota dengan tata-guna lahan (land-use) yang teratur menjadi demikian karena diatur, antara lain dengan penetapan pajak bumi dan bangunan. Kombinasi land-use dan harga tanah dan bangunan (yang antara lain dikelola melalui penetapan PBB) akan memudahkan ketersedian perumahan dan fasilitas dasar lainnya sesuai kebutuhan, dan kota tidak dipenuhi hanya oleh yang komersial (dengan nilai keuntungan tertinggi dalam jangka pendek), sehingga kota lestari dan tetap kompetitif dalam jangka panjang karena efisien dan produktif.

PBB dapat menjadi insentif dan disensentif bagi fungsi atau kegiatan tertentu untuk berkembang di dalam suatu kawasan tertentu, di atas tanah tertentu. Investasi pemerintah besar-besaran sekarang di pembangunan infrastruktur, misalnya, dapat memanfaatkan penetatapan PBB di sepanjang koridor infrastruktur sebagai dorongan untuk pengembangan fungsi tertentu.

Sebaliknya, kawasan pusaka (heritage) yang mau dilindungi, dapat dibantu dengan penetapan PBB  yang rendah, atau dibebaskan sama sekali dengan syarat, sehingga tidak tergusur oleh kegiatan komersial dengan prinsip konyolnya best-use (atas dasar keuntungan tertinggi yang dapat dihasilkan, seringkali merupakan satu-satunya “ilmu” para konsultan properti).

Seharusnya, dengan wewenang penetapan PBB ini, semua rencana tata ruang pada berbagai tingkat perlu ditinjau ulang untuk memberikan arah yang lebih jelas dan tajam, karena kini kemungkinan untuk mewujudkan (atau memaksakan) arah itu menjadi makin besar.

Ini tentu saja mengandaikan adanya kesadaran akan kebutuhan tersebut bagi Jakarta (dan kota lain), keinginan (political will) dan ketekunan serta kemampuan para birokrat-teknokrat.

Dari website Direktorat Jenderal Pajak:

Image

Kapan kabupaten/kota dapat mulai mengelola PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)?

Paling lambat tanggal 1 Januari 2014 PBB-P2 akan dikelola oleh kabupaten/kota dan dalam hal sebelum tahun 2014 terdapat kabupaten/kota sudah siap untuk mengelola PBB-P2, yang dibuktikan dengan telah disahkannya Perda, maka kabupaten/kota dimaksud dapat mengelola PBB-P2 mulai tahun tersebut.

Apa tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah sesuai UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)?

Untuk meningkatkan local taxing power pada kabupaten/kota, seperti:

  1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah
  2. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah)
  3. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah
  4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah

Terkait PBB-P2, kewenangan apa saja yang akan dialihkan oleh pemerintah pusat kepada kabupaten/kota?

Pemerintah pusat akan mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB-P2 kepada kabupaten/kota. Kewenangan tersebut antara lain: proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan.

Apakah sama antara subjek pajak PBB-P2 saat dikelola oleh pemerintah pusat (Ditjen Pajak) dan saat dikelola oleh kabupaten/kota?

Subjek pajaknya sama, yaitu Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. (Pasal 4 Ayat 1 UU PBB sama dengan Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU PDRD)

Untuk objek pajak PBB-P2 sesuai UU PDRD apakah ada perbedaan dengan saat dikelola oleh Pusat?

Objek PBB sesuai:

  • UU PBB : bumi dan/atau bangunan
  • UU PDRD : bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

Bagaimana dengan tarif PBB-nya?

Saat ini tarif PBB adalah tunggal, yaitu 0,5%. Ketika dikelola oleh pemda, maka tarifnya paling tinggi 0,3% (sesuai dengan UU PDRD)

Selain tarif, perbedaan apa yang akan timbul ketika PBB-P2 dikelola oleh kabupaten/kota?

Saat PBB dikelola oleh pemda:

  1. NJKP (20% dan 40%) tidak dipergunakan/diberlakukan
  2. NJOPTKP ditetapkan paling rendah Rp10 juta, yang saat ini ditetapkan setinggi-tingginya Rp12 juta (Rp24 juta mulai tahun 2012)

Bagaimana formula penghitungan besarnya PBB-P2?

UU PBB : Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)

  • : 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
  • : 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)

UU PDRD : Tarif x (NJOP-NJOPTKP)

  • : Maks. 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)

Apa keuntungan bagi pemerintah kabupaten/kota dengan pengelolaan PBB-P2?

Penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Saat dikelola oleh Pemerintah Pusat (DJP) pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%.

Apakah ada ketentuan yang bisa dijadikan acuan oleh kabupaten/kota dalam mempersiapkan pengelolaan PBB-P2?

Dalam mempersiapkan diri untuk mengelola PBB-P2, kabupaten/kota dapat berpedoman pada Undang-Undang PDRD dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Selain itu Direktur Jenderal Pajak juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

Apa saja tugas dan tanggung jawab kabupaten/kota dalam rangka persiapan pengalihan PBB-P2?

Pemda harus menyiapkan:

  1. Perda, Perkepda, dan SOP
  2. Sumber Daya Manusia
  3. Struktur organisasi dan tata kerja
  4. Sarana dan prasarana
  5. Pembukaan rekening penerimaan
  6. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait (notaris/PPAT, BPN, dll)

Hal-hal apa saja yang bisa diadopsi oleh kabupaten/kota dari Pusat?

Banyak hal yang bisa diadopsi oleh pemda dari DJP, antara lain:

  1. Tarif efektif, sistem administrasi PBB (pendataan, penilaian, penetapan, dll.)
  2. Kebijakan/peraturan dan SOP pelayanan
  3. Keahlian SDM (melalui pelatihan)
  4. Sistem manajemen informasi objek pajak, dll.

Apa saja yang perlu diperhatikan oleh kabupaten/kota dalam mengelola PBB-P2?

  1. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah
  2. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat
  3. Menjaga kualitas pelayanan kepada WP
  4. Akurasi data subjek dan objek pajak dalam SPPT tetap terjaga

Peluang apa saja yang dapat diperoleh oleh kabupaten/kota dengan pengalihan PBB-P2 ini?

  1. Penyeimbangan kepentingan budgeter dan reguler karena diskresi kebijakan ada di kabupaten/kota.
  2. Penggalian potensi penerimaan yang lebih optimal karena jaringan birokrasi yang lebih luas
  3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada WP
  4. Peningkatan akuntabilitas penggunaan penerimaan PBB

Dalam setiap kegiatan pasti ada tantangan, dalam pengalihan PBB-P2 ini apa saja tantangannya?

Tantangan dalam pengalihan PBB-P2, antara lain:

  1. Kesiapan kabupaten/kota pada masa awal pengalihan yang belum optimal, sehingga dapat berdampak pada penurunan pelayanan, penerimaan, dll.
  2. Kesenjangan (disparitas) kebijakan PBB-P2 antar kabupaten/kota
  3. Hilangnya potensi penerimaan bagi provinsi (16,2%) dan hilangnya potensi penerimaan insentif PBB khususnya bagi kabupaten/kota yang potensi PBB-P2nya rendah
  4. Beban biaya pemungutan PBB-P2 yang cukup besar

Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengalihan PBB-P2?

  1. Proses pengalihan berjalan lancar dengan biaya yang minimal
  2. Stabilitas penerimaan PBB-P2 tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat diterima
  3. WP tidak merasakan adanya penurunan pelayanan

6 Comments »

Topics: , | Agent of Change: none |


10 Dec 2013

Pameran Hasil Program Pesanggrahan Bumi Pemuda Rahayu

 

BPR 14 Desember 2013

 

14 Desember 2013, Jam 10:00 –  16:00.

Bumi Pemuda Rahayu, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Bantul, D.I. Yogyakarta.

Setelah hampir dua bulan, para pesanggrah di Bumi Pemuda Rahayu akan menyajikan berbagai bentuk karyanya. Hanya pada satu hari!

 

No Comments »

| Agent of Change: none |


01 Dec 2013

Open Call to Architects and Planners

Arkom_lr

 

Open Call to Architect and Planner Volunteers for city-wide riverside replanning pre-workshop in Yogyakarta, December 9,  2013. Submit applications by December 8, 2013.

No Comments »

Topics: , | Agent of Change: none |