Resources


19 Aug 2014

Serial Infografis: Transportasi Umum VS Pribadi

 

IMG_2031

Selalu ada pergumulan antara Transportasi Umum vs Transportasi Pribadi. Apakah benar 6 ruas tol dalam kota baru akan mengurangi kemacetan Jakarta? Apakah benar kebijakan transportasi di Jabodetabek selama ini? Apa saja dampak pencemaran udara jika jalan tol dalam kota baru (6 ruas) terus dibangun?

Ada 3 infografis dari 3 @RelawanKota, yaitu: Adam Rizki Taufik (@namasayaadam), Reshan Janotama (@echanov) dan Mulia Idznillah (@idznie).

Infografis ini menggunakan lisensi CC-BY-NA/Atribusi Berbagi Serupa.

Silakan dilihat disini, dan bisa diunduh loh:

 

2 Comments »

| Agent of Change: none |


10 Jul 2014

Perda No 1 tahun 2014 : Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta


tugu dan taman proklamasi

 

 

Setelah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta pada 18 Desember 2013, akhirnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta menjadi dokumen hukum dengan nama Perda No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta.

Dokumen RDTR yang dilengkapi dengan Peta Zonasi ini merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2011-2030 dengan peta skala 1: 5.000.

Perda RDTR dan Peraturan Zonasi terdiri dari 23 Bab yang mengatur antara lain :

- pola pengembangan kawasan dan sifat lingkungan

- rencana detail tata ruang kecamatan

- peraturan zonasi

- perizinan dan rekomendasi

- insentif dan disinsentif

- pengendalian pemanfaatan ruang

- hak, kewajiban dan peran masyarakat;

- pembinaan dan pengawasan

 

Untuk dokumen lebih lengkap, silahkan diunduh di Rujak Center for Urban StudiesBiro Hukum DKI Jakarta atau meng-copy dokumen tersebut di Kantor Rujak.

 

 

4 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


01 Jul 2014

Liwuto Pasi

Ekspedisi Seniman/Pekerja Kreatif “Liwuto Pasi” ke Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, 15-30 November 2014.

Silakan mengunduh informasi lengkap dan formulir pendaftaran di sini:

http://www.scribd.com/doc/232097790/X-Liwuto-Pasi-Info-Lengkap

http://www.scribd.com/doc/232097711/X-Liwuto-Pasi-formulir

atau di sini:

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B7aQ8ZKnu0RDRUsxZnR6cklYcE0

Tengat waktu pendaftaran: 30 Juli 2014.

poster liwuto pasi landscape kecil

 

12 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


23 Jun 2014

Rujak dalam 1 m2

Rujak dalam 1 m2

Rujak dalam 1 m2

 

Rujak Center for Urban Studies menghadirkan profil lembaga dengan tajuk “Rujak dalam 1 m2″. Dalam versi cetaknya, profil ini dicetak dalam satu lembar kain berukuran 1 m2. Profil ini berisikan kegiatan/program yang dikerjakan Rujak selama empat tahun terakhir. Dalam profil, ada dua poros yang menjadi prinsip kerja Rujak yaitu  ”Produksi Bersama Pengetahuan” dan “Proses Perubahan”.

Rujak percaya bahwa perubahan harus diawali dengan produksi pengetahuan secara bersama dan menjadikan pengetahuan tersebut menjadi dasar perubahan di level kebijakan.

Dalam profil, dimuat keterangan tentang program, kegiatan, produk program, dan mitra kerja Rujak di mana informasi tambahan diberikan dalam bentuk QR code.

Profil ini dibuat bekerjasama dengan Ahmett Salina dan didukung oleh Japan Foundation

 

 

 

 

 

No Comments »

Topics: , , , , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


10 Mar 2014

Kampung Deret di Timur Jakarta

2014-03-09 17.34.41

Tampilan rumah deret tampak depan

 

Akhir pekan lalu penulis berkunjung ke salah satu lokasi pelaksanaan Program Kampung Deret oleh Pemerintahan Jokowi di wilayah  Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur.

Program Kampung Deret di wilayah ini mencakup perbaikan 100 rumah di RT 09, 10, dan 11 yang masuk dalam wilayah RW 02. Proyek ini dikoordinir oleh Konsultan yang ditunjuk Pemprov DKI Jakarta. Namun, pada pelaksanaan nya, masing-masing pemilik rumah mengerjakan perbaikan rumah nya secara sendiri.

Wilayah yang dikenal sebagai kampung CBS ini terletak di pinggir sungai Cipinang. Menurut Ketua RT 10, lokasi kampung yang terletak di pinggir sungai itu yang menjadi alasan mengapa wilayah nya masuk dalam program Pemrov DKI Jakarta. Pinggir sungai diasumsikan sebagai wilayah “kumuh” yang perlu diperbaiki.

Berbeda dengan program KIP (kampung Improvement Program) yang diinisiasi oleh Ali Sadikin, yaitu perbaikan infrastruktur kampung seperti jalan setapak dan drainase, program Kampung Deret ini fokus pada perbaikan tampilan rumah.  Ada dua hal yang ditekankan pada warga yang menjadi bagian dari proyek ini, yaitu perbaikan tampak muka rumah. Setiap rumah harus memiliki ornamen betawi ( lihat dalam foto), dan dinding rumah “dianjurkan” berwarna abu-abu.

2014-03-09 16.39.25

Ornamen Betawi di tampilan muka rumah warga

 

2014-03-09 16.39.47

Warna abu-abu pada dinding rumah warga

Pendanaan proyek ini melalui skema hibah. Masing-masing keluarga mendapatkan dana sejumlah Rp. 54 juta untuk ukuran rumah 36m2.  Bagi rumah yang memiliki luas di bawah 36m2, maka hibah yang diberikan adalah sejumlah Rp. 1,5 juta per m2. Dana hibah diberikan kepada pemilik rumah dengan satu kepemilikan rumah. Di tengah-tengah perbaikan terselip beberapa rumah yang tidak menjadi bagian dari program perbaikan.  Penjelasan yang diberikan Ketua RT 10, rumah-rumah tersebut masih dalam “sengketa” karena menjadi satu dari sekian rumah yang dimiliki oleh pemilik yang sama.

Rumah yang tidak masuk dalam program Rumah Deret karena faktor kepemilikan

Rumah yang tidak masuk dalam program Rumah Deret karena faktor kepemilikan

Salah satu warga, mbah Narko memperbaiki rumahnya dengan total biaya Rp. 79 juta. Di luar hibah yang diberikan, dia menghabiskan dana Rp. 34 juta untuk perbaikan rumahnya dengan luas 30m2. Terkait pembelian material, ada tiga titik wilayah pembelian, yaitu di daerah Gudang Seng, Cipinang Muara dan sekitar wilayah Cipinang Besar Selatan.

 

2014-03-09 16.58.41

Rumah baru Mbah Narko

Program perbaikan rumah di wilayah RW 02, Kelurahan Cipinang Besar Selatan dimulai pada Desember 2013 dan ditargetkan selesai pada akhir Februari lalu. Namun, hingga kemarin, warga masih sibuk membangun. Salah satu hambatan yang dirasakan warga adalah cuaca. Hujan dan banjir membawa tidak sedikit kerugian kepada warga. Banyak material bangunan seperti pasir yang tersapu banjir. Proyek ini dilihat warga sebagai momentum. Bagi warga yang memiliki dana lebih, proyek ini dianggap sebagai momen baik untuk memulai perbaikan rumah yang pada akhirnya merubah tampilan kampung secara keseluruhan.

2014-03-09 17.02.50

Warga dalam euforia perbaikan rumah, skala kampung

Warga dalam euforia membangun rumah

Warga dalam euforia membangun rumah

Namun, dari “penglihatan singkat” kemarin, cukup disayangkan bahwa dana hibah per KK hanya difokuskan untuk perbaikan tampilan rumah. Akan lebih berguna apabila dana hibah difokuskan pada perbaikan infrastruktur kampung secara menyeluruh. Semisal, untuk perbaikan drainase, perbaikan sistem IPAL yang terintergrasi, perbaikan instalasi listrik, dll.

Pilihan terakhir membawa banyak keuntungan pada warga, secara kolektif. Sistem IPAL yang baik bisa menuju pada perbaikan kualitas kesehatan warga, terkait aspek sanitasi. Sistem instalasi listrik yang baik, akan menggurangi resiko kebakaran yang masuk sebagai salah satu bencana di Provinsi Jakarta.

Arahan bentuk dan warna rumah yang ditekankan oleh Pemrov DKI Jakarta melalui Konsultan juga cukup disayangkan. Warna warni lebih menarik dibandingkan satu warna seragam walapun itu demi kepentingan  identitas program. “Kata nya lebih baik warna nya sama, abu-abu dengan ornamen Betawi. Biar bisa menjadi penanda kalau wilayah ini masuk ke dalam kategori Kampung Deret”, ucap salah seorang warga ketika ditanya alasan warna dinding rumah yang seragam.

Salah satu perubahan yang mungkin terjadi ke depan, terkait proyek ini, adalah perubahan kelompok penghuni, khususnya pengontrak. Salah satu rumah yang melakukan perbaikan sudah menaikkan harga sewa nya menjadi Rp. 600.000/bulan dari yang sebelumnya Rp. 300.000/ bulan.

Rumah kontrakan dengan harga baru

Rumah kontrakan dengan harga baru

Menarik sekali untuk melihat perkembangan ke depan tentang kemungkinan ini, apakah masih akan dihuni oleh kelompok warga yang sama atau proses “seleksi alam” kemudian cenderung mengundang kelompok hunian baru.

2 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


03 Feb 2014

RTRW dan RDTRK Jakarta di Pustaka Rujak

photo copyDi Pustaka Rujak sekarang ada:

RTRW Jakarta 2030 yang sudah disahkan: hardcopy dan softcopy, dalam Bahasa Inggeris dan Indonesia.

Rencana Induk Jakarta 1965-1985, RTRW Jakarta 1985-2005: softcopy

RTRW Jakarta 2010: softcopy dan hardcopy

RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) Jakarta 2030, sudah menjadi PERDA, sedang dalam proses pemeriksanaan Kementerian Dalam Negeri: softcopy.

Yang memerlukan dapat memperbanyak di Pustaka Rujak, Gedung Ranuza Lantai 2, Jalan Timor No. 10, Jakarta 10350.

Khusus RDTRK 2030 sudah dapat di-download di sini (1.85 GB):

https://www.dropbox.com/sh/9ys9x9fo3l2lqnm/VCdUULT7yZ

 

 

 

11 Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


09 Jan 2014

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kini Sepenuhnya Urusan Kota/Kabupaten

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini merupakan missing-link dalam mata-rantai proses perencanaan dan pembangunan kota yang efektif, mulai tahun 2014 ini nyata menjadi alat kota dan daerah.

Sebelumnya, provinsi dan kabupaten/kota otonom hanya mendapat bagian dari PBB yang ditetapkan besarannya ditetapkan pemerintah pusat dan juga dikumpulkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat untuk kemudian dibagi-bagikan. (Lihat di bawah untuk detail). Kini, bukan saja semua jumlah PBB akan menjadi bagian langsung APBD, tetapi juga wewenang penetapanny akan berada di tangan pemerintah kabupaten/kota otonom.

Di Jakarta, karena tidak ada kota otonom, semua pajak bumi dan bangunan akan masuk menjadi bagian dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Pasti akan terjadi peningkatan luar biasa.

Tetapi nilai dari kewenangan mengelola PBB ini bukan hanya pada besaran nilai kontribusinya pada APBD.

Yang lebih penting adalah kewenangannya dalam menetapkan nilai PBB pada tiap-tiap potong tanah. Nilai PBB adalah salah satu faktor yang di lapangan akan sangat menentukan fungsi lahan (land-use). Ia adalah alat efektif untuk mengarahkan fungsi apa yang dapat terjadi pada tiap lahan.

Ia adalah alat sangat ampuh untuk secara efektif memberi arah kepada kota-kota.

Selama ini perencanaan kota dianggap tidak efektif, karena pemerintah tidak memiliki alat untuk intervensi kepada pasar bumi dan bangunan (properti). Dan para birokrat teknokrat sendiri secara salah menganggap harga tanah dan bangunan adalah “urusan pasar” semata. (Kalau harga tanah adalah urusan pasar semata, buat apa ada profesi perencanaan kota dan pemerintah?).  Kita mengetahui, kota-kota dengan tata-guna lahan (land-use) yang teratur menjadi demikian karena diatur, antara lain dengan penetapan pajak bumi dan bangunan. Kombinasi land-use dan harga tanah dan bangunan (yang antara lain dikelola melalui penetapan PBB) akan memudahkan ketersedian perumahan dan fasilitas dasar lainnya sesuai kebutuhan, dan kota tidak dipenuhi hanya oleh yang komersial (dengan nilai keuntungan tertinggi dalam jangka pendek), sehingga kota lestari dan tetap kompetitif dalam jangka panjang karena efisien dan produktif.

PBB dapat menjadi insentif dan disensentif bagi fungsi atau kegiatan tertentu untuk berkembang di dalam suatu kawasan tertentu, di atas tanah tertentu. Investasi pemerintah besar-besaran sekarang di pembangunan infrastruktur, misalnya, dapat memanfaatkan penetatapan PBB di sepanjang koridor infrastruktur sebagai dorongan untuk pengembangan fungsi tertentu.

Sebaliknya, kawasan pusaka (heritage) yang mau dilindungi, dapat dibantu dengan penetapan PBB  yang rendah, atau dibebaskan sama sekali dengan syarat, sehingga tidak tergusur oleh kegiatan komersial dengan prinsip konyolnya best-use (atas dasar keuntungan tertinggi yang dapat dihasilkan, seringkali merupakan satu-satunya “ilmu” para konsultan properti).

Seharusnya, dengan wewenang penetapan PBB ini, semua rencana tata ruang pada berbagai tingkat perlu ditinjau ulang untuk memberikan arah yang lebih jelas dan tajam, karena kini kemungkinan untuk mewujudkan (atau memaksakan) arah itu menjadi makin besar.

Ini tentu saja mengandaikan adanya kesadaran akan kebutuhan tersebut bagi Jakarta (dan kota lain), keinginan (political will) dan ketekunan serta kemampuan para birokrat-teknokrat.

Dari website Direktorat Jenderal Pajak:

Image

Kapan kabupaten/kota dapat mulai mengelola PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)?

Paling lambat tanggal 1 Januari 2014 PBB-P2 akan dikelola oleh kabupaten/kota dan dalam hal sebelum tahun 2014 terdapat kabupaten/kota sudah siap untuk mengelola PBB-P2, yang dibuktikan dengan telah disahkannya Perda, maka kabupaten/kota dimaksud dapat mengelola PBB-P2 mulai tahun tersebut.

Apa tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah sesuai UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)?

Untuk meningkatkan local taxing power pada kabupaten/kota, seperti:

  1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah
  2. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah)
  3. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah
  4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah

Terkait PBB-P2, kewenangan apa saja yang akan dialihkan oleh pemerintah pusat kepada kabupaten/kota?

Pemerintah pusat akan mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB-P2 kepada kabupaten/kota. Kewenangan tersebut antara lain: proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan.

Apakah sama antara subjek pajak PBB-P2 saat dikelola oleh pemerintah pusat (Ditjen Pajak) dan saat dikelola oleh kabupaten/kota?

Subjek pajaknya sama, yaitu Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. (Pasal 4 Ayat 1 UU PBB sama dengan Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU PDRD)

Untuk objek pajak PBB-P2 sesuai UU PDRD apakah ada perbedaan dengan saat dikelola oleh Pusat?

Objek PBB sesuai:

  • UU PBB : bumi dan/atau bangunan
  • UU PDRD : bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

Bagaimana dengan tarif PBB-nya?

Saat ini tarif PBB adalah tunggal, yaitu 0,5%. Ketika dikelola oleh pemda, maka tarifnya paling tinggi 0,3% (sesuai dengan UU PDRD)

Selain tarif, perbedaan apa yang akan timbul ketika PBB-P2 dikelola oleh kabupaten/kota?

Saat PBB dikelola oleh pemda:

  1. NJKP (20% dan 40%) tidak dipergunakan/diberlakukan
  2. NJOPTKP ditetapkan paling rendah Rp10 juta, yang saat ini ditetapkan setinggi-tingginya Rp12 juta (Rp24 juta mulai tahun 2012)

Bagaimana formula penghitungan besarnya PBB-P2?

UU PBB : Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)

  • : 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
  • : 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)

UU PDRD : Tarif x (NJOP-NJOPTKP)

  • : Maks. 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)

Apa keuntungan bagi pemerintah kabupaten/kota dengan pengelolaan PBB-P2?

Penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Saat dikelola oleh Pemerintah Pusat (DJP) pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%.

Apakah ada ketentuan yang bisa dijadikan acuan oleh kabupaten/kota dalam mempersiapkan pengelolaan PBB-P2?

Dalam mempersiapkan diri untuk mengelola PBB-P2, kabupaten/kota dapat berpedoman pada Undang-Undang PDRD dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Selain itu Direktur Jenderal Pajak juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

Apa saja tugas dan tanggung jawab kabupaten/kota dalam rangka persiapan pengalihan PBB-P2?

Pemda harus menyiapkan:

  1. Perda, Perkepda, dan SOP
  2. Sumber Daya Manusia
  3. Struktur organisasi dan tata kerja
  4. Sarana dan prasarana
  5. Pembukaan rekening penerimaan
  6. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait (notaris/PPAT, BPN, dll)

Hal-hal apa saja yang bisa diadopsi oleh kabupaten/kota dari Pusat?

Banyak hal yang bisa diadopsi oleh pemda dari DJP, antara lain:

  1. Tarif efektif, sistem administrasi PBB (pendataan, penilaian, penetapan, dll.)
  2. Kebijakan/peraturan dan SOP pelayanan
  3. Keahlian SDM (melalui pelatihan)
  4. Sistem manajemen informasi objek pajak, dll.

Apa saja yang perlu diperhatikan oleh kabupaten/kota dalam mengelola PBB-P2?

  1. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah
  2. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat
  3. Menjaga kualitas pelayanan kepada WP
  4. Akurasi data subjek dan objek pajak dalam SPPT tetap terjaga

Peluang apa saja yang dapat diperoleh oleh kabupaten/kota dengan pengalihan PBB-P2 ini?

  1. Penyeimbangan kepentingan budgeter dan reguler karena diskresi kebijakan ada di kabupaten/kota.
  2. Penggalian potensi penerimaan yang lebih optimal karena jaringan birokrasi yang lebih luas
  3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada WP
  4. Peningkatan akuntabilitas penggunaan penerimaan PBB

Dalam setiap kegiatan pasti ada tantangan, dalam pengalihan PBB-P2 ini apa saja tantangannya?

Tantangan dalam pengalihan PBB-P2, antara lain:

  1. Kesiapan kabupaten/kota pada masa awal pengalihan yang belum optimal, sehingga dapat berdampak pada penurunan pelayanan, penerimaan, dll.
  2. Kesenjangan (disparitas) kebijakan PBB-P2 antar kabupaten/kota
  3. Hilangnya potensi penerimaan bagi provinsi (16,2%) dan hilangnya potensi penerimaan insentif PBB khususnya bagi kabupaten/kota yang potensi PBB-P2nya rendah
  4. Beban biaya pemungutan PBB-P2 yang cukup besar

Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengalihan PBB-P2?

  1. Proses pengalihan berjalan lancar dengan biaya yang minimal
  2. Stabilitas penerimaan PBB-P2 tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat diterima
  3. WP tidak merasakan adanya penurunan pelayanan

6 Comments »

Topics: , | Agent of Change: none |


10 Dec 2013

Pameran Hasil Program Pesanggrahan Bumi Pemuda Rahayu

 

BPR 14 Desember 2013

 

14 Desember 2013, Jam 10:00 –  16:00.

Bumi Pemuda Rahayu, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Bantul, D.I. Yogyakarta.

Setelah hampir dua bulan, para pesanggrah di Bumi Pemuda Rahayu akan menyajikan berbagai bentuk karyanya. Hanya pada satu hari!

 

No Comments »

| Agent of Change: none |


01 Dec 2013

Open Call to Architects and Planners

Arkom_lr

 

Open Call to Architect and Planner Volunteers for city-wide riverside replanning pre-workshop in Yogyakarta, December 9,  2013. Submit applications by December 8, 2013.

No Comments »

Topics: , | Agent of Change: none |


07 Nov 2013

Rujak’s Library is on 20-Best-Libraries List in Jakarta

PustakaRCUS

http://www.traveljunkieindonesia.com/20-best-libraries-in-jakarta/#comment-10530

We are thrilled, that our (very!) small library that specializes in urban studies got noticed and even listed as No. 17.

And, yes we have just acquired very important volumes for it:

- Five volumes of a complete set of beautifully reproduced 48 editions of Djawa Baroe.

Djawa Baroe was a biweekly magazines published by Japanese occupying forces in Indonesia in 1943-1945. Most of well-known Indonesian modern writers, visual artists and others have published their works here. The reproduction was published in 1992.  It has an extensive introduction by Prof. Aiko Kurasawa.

- A volume of  splendidly reproduced works by Saseo Ono (1905-1954), Koempoelan Gambar-gambar Saseo Ono dalam Mengikoeti Perang di Djawa (1945), 2012. Saseo Ono was among the first Japanese visual artists to arrive in Indonesia in 1943. An introduction was given by Kosei Ono, his son, who is now a respected film critic in Japan.

No Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |