Beberapa saat lalu, twitter rujak mengajukan pertanyaan, “Apakah para pendatang bersedia untuk menetap di Jakarta?” Berbagai macam jawaban pun masuk, dan banyak juga yang menjawab tidak bersedia. Namun, jika dibalik lagi, apakah ada syarat untuk jadi warga Jakarta? Ternyata ada banyak sekali, setidaknya itu yang tertera dalam 27 halaman Peraturan Daerah No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam Perda satu ini, tertera berbagai macam ketentuan dan larangan tentang hidup di Jakarta.
Lalu, jika anda warga Jakarta dan calon warga Jakarta, apa saja yang perlu anda ketahui mengenai syarat menjadi warga kota yang baik versi Pemerintah Daerah Jakarta, berikut beberapa kutipan dari Perda tersebut.
Terkait dengan prilaku warga di jalan dan kegiatan berlalu lintas, maka anda harus:
1. Wajib berjalan kaki di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah disediakan.
3. Kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway
Sayangnya untuk pasal terkait tentang lalu lintas ini tidak disebutkan berapa jumlah iring-iringan mobil dinas dan pengawalan yang diperbolehkan, atau berapa waktu minimal dan maksimal penutupan jalan protokol dan jalan tol jika iring-iringan mobil presiden ingin lewat buru-buru kembali ke rumahnya di luar Propinsi DKI Jakarta.
Dan bagi anda yang tinggal di perumahan yang gemar membuat polisi tidur dan portal atau gemar mengadakan acara dengan menggunakan jalur umum, sebetulnya ada ketentuannya loh, dan itupun harus dengan ijin gubernur dulu.
Gemar pakai joki untuk menghindari 3in1 juga tidak boleh, jadi joki apalagi. Semuanya tertulis jelas dengan denda tak main-main yaitu ancaman pidana kurungan paling sedikit 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda Rp 500.000 hingga Rp 30.000.000.
Hobi membuang sampah, menempelkan permen karet, meludah atau merokok? Jangan pernah melakukannya ketika didalam kendaraan umum, pikir beribu kali sebelum menjadi terpidana atau harus bayar denda. Warga Jakarta juga dilarang untuk berdiri dan berjongkok diatas bangku taman, serta membuang sisa permen karet. Karena spesifik pada permen karet, mungkin anda bisa memilih untuk membuang sisa coklat dan sisa permen mentol.
Suka kumpul-kumpul dekat air mancur Bundaran HI ketika Car Free Day atau saat mengikuti demo? Hati-hati, kalau anda tidak sengaja tercebur ke dalam kolam, maka anda dianggap mandi dan melanggar pasal 14.
Pastikan juga anjing, kucing, burung beo ataupun iguana anda memiliki tanda daftar atau sertifikasi, dan pastikan juga supaya binatang-binatang peliharaan anda tidak berkeliaran di kawasan perumahan, atau dianggap melanggar pasal 17 ayat 2 dan 3.
Perda juga secara spesifik mengatur usaha-usaha pembiakan hewan dan pemotongan hewan. Dan secara spesifik juga melarang warga untuk mengembangkan bakat seninya di dinding-dinding kota. Bahkan anda pun dilarang memberi dan menerima selebaran di jalan-jalan umum. Nah, anda jadi punya alasan kan untuk menolak selebaran-selebaran liar itu.
Jangan lupa pasang Bendera Merah Putih di tiap hari-hari yang telah ditentukan, dan terutama hari Kemerdekaan Indonesia, atau anda dianggap melanggar pasal 55.
Walaupun becak sudah dibuang ke teluk Jakarta berdekade-dekade lalu, namun larangan tentang becak masih ada. Sementara aturan mengenai Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima ternyata mengacu pada Perda lain yang sudah berumur 32 tahun lalu, alias disahkan tahun 1978!
Nah, Perda ini juga mengharuskan anda sebagai warga kota untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi pelanggaran-pelanggaran diatas. Bayangkan bagaimana sibuknya pihak berwajib jika 10 juta warga kota (menurut survey terakhir BPS) benar-benar melaporkan segala jenis pelanggaran, dari permen karet hingga anjing Golden Retriever tanpa sertifikat, kepada pihak berwenang.
Perda satu ini sangat populer juga bagi kaum miskin kota, karena kerap sekali Perda ini dijadikan alasan dan dasar hukum untuk menggusur kampung dan pedagang kaki lima. Jadi tidak hanya warga menengah saja yang dijadikan sasaran, tetapi kaum miskin kota pun menjadi target besar-besaran. Dilarang berjualan air, dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil. Jadi hindarilah 4 karir itu.
Sayangnya dalam 67 pasal tersebut, tidak ada satupun pasal yang menjamin ketertiban upacara agama/ibadah. Untungnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencantumkan pasal-pasal tersebut dalam Kejahatan melawan Ketertiban Umum.
Nah, masih berani jadi warga Jakarta?
