Posts Tagged ‘Banjir’


17 Dec 2013

Skenario Film Kebencanaan Terpilih

 

poster revisi 4

 

Setelah melalui workshop dan seleksi proposal skenario oleh tim juri yang terdiri dari :

1. Dr Edy Junaedi MSi

2. Alex Sihar

3. Aryo Danusiri

4. Marco Kusumawijaya

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta dan Rujak Center for Urban Studies mengumumkan dua nama di bawah ini sebagai pemenang skenario film kebencanaan terbaik :

1. Martha Kurnia Dewi untuk skenario film tentang Banjir

2. Tri Susanto untuk skenario film kebakaran

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta dan Rujak Center for Urban Studies mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengirimkan proposalnya.

 

 

No Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


11 Nov 2013

Komik Workshop Kreativitas dan Kesiagaan Bencana

8 bw

13 bw

 

 

Prihatmoko Catur atau lebih dikenal sebagai Moki membantu Rujak mendokumentasikan Workshop Kreativitas dan Kesiagaan Bencana yang diadakan oleh Rujak di Bumi Pemuda Rahayu pada  31 Agustus – 2 September 2013.

Untuk membaca komik seutuhnya dan mendapatkan materi workshop, silahkan diunduh di link berikut ini:

https://www.dropbox.com/sh/qh8a2bt6c7pizn9/jL929zYl2D

 

 

No Comments »

Topics: , , , , , , | Agent of Change: none |


04 Nov 2013

Undangan Workshop dan Lomba Penulisan Skenario Film Pendidikan Kebencanaan

poster workshop think

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta dan Rujak Center for Urban Studies mengundang kaum muda Indonesia untuk mengikuti Workshop dan Lomba Penulisan Skenario Film Pendidikan Kebencanaan yang akan diadakan pada 28 November – 3 Desember 2013 di Wisma PGI, Jl. Teuku Umar no. 17, Menteng, Jakarta Pusat.

Tenggat pengiriman berkas lamaran : 24 November 2013  dikirimkan ke alamat email info@rujak.org

Informasi selengkapnya di :

https://www.dropbox.com/s/tjzy7bqa9a63wjw/Undangan%20Workshop%20dan%20Lomba%20Penulisan%20skenario%20Film%20Kebencanaan.pdf

No Comments »

Topics: , , , , , , , , | Agent of Change: none |


13 Sep 2013

Produksi bersama Pengetahuan Kesiagaan Bencana

IMG_1920

 

” Kita harus jeli membedakan bencana yang sepenuhnya karena ulah manusia dari bencana yang sepenuhnya tak terduga, seperti gempa bumi, tsunami dan gunung meletus. Banjir merupakan kejadian yang dapat dihentikan dan dapat diduga. Kita harus jernih melihat dan fokus untuk menghapuskan bencana itu. Sementara terhadap bencana-bencana alam yang tak terduga, memang kita harus fokus untuk bersiaga. Saya khawatir, kalau kita tidak jernih melihat ini, maka kita akan sibuk bersiaga terus terhadap bencana yang seharusnya dapat dihindari, dan ini mengakibatkan kurangnya usaha untuk menghapuskannya, seperti banjir Jakarta yang sepenuhnya karena salah pembangunan. Jadi, jangan kita sibuk membuat kesiagaan dan justru lupa membuat program yang menghapus banjir sama sekali. Dan itu mungkin sekali dilakukan kalau kita mau memperbaiki tata ruang, disiplin, dan seterusnya” – Marco Kusumawijaya

 

Pada 31 Agustus – 2 September 2013, Rujak Center for Urban Studies bersama ARKOM Jogja mengadakan workshop “Kreativitas dan kesiagaan Bencana” di Bumi Pemuda Rahayu.  Didukung oleh The Japan Foundation, workshop ini ditujukan untuk mempertemukan beragam pihak yang selama ini berkecimpung di isu kebencanaan (pemerintah, penyintas dan pekerja kemanusiaan) juga pekerja kreatif untuk bersama memproduksi pendekatan kesiagaan bencana yang lebih menarik dan kreatif.

Peserta datang dari wilayah berbeda dengan tipologi bencana yang berbeda, seperti Aceh (Tsunami), Sumatera Barat (gempa bumi), Yogyakarta dan Bantul (letusan gunung merapi dan gempa bumi) juga Jakarta (banjir).

IMG_1810

Workshop dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi berbagi pengetahuan tentang kebencanaan dan sesi diskusi kelompok yang merumuskan pendekatan kreatif terkait kesiagaan bencana.

Dalam sesi berbagi pengetahuan, baik penyintas, pemerintah maupun pekerja kemanusiaan menjadi narasumber. Presentasi narasumber di sesi berbagi pengetahuan dapat diunduh di sini

Dari sesi ini, terangkum poin penting yaitu bahwa pengetahuan kesiagaan  bencana hanya dimiliki oleh sebagian orang. Kemungkinan besar hal ini  disebabkan karena :

a. Produksi pengetahuan belum dilakukan bersama. Penentuan jalur evakuasi dan penentuan lokasi pengungsian masih dilakukan secara sepihak, oleh pemerintah, dan belum secara maksimal melibatkan masyarakat. Salah satu contoh nya adalah pengalaman penyintas dari Aceh, Ibu Nilawati, di mana pada saat gempa bumi besar tahun ini banyak warga yang tidak lari menyelamatkan diri ke Gedung Tsunami, sebagaimana dilatih tiap tahunnya pada peringatan Tsunami. Sebagian besar warga justru lari menyelamatkan diri ke wilayah yang lebih jauh. Pilihan warga ini bukan tanpa alasan. Tsunami lalu memberikan mereka pengetahuan bahwa menyelamatkan diri ke wilayah tertentu (semisal Ketapang) yang berada di daratan tinggi terbukti menyelamatkan mereka.

Begitu juga pengalaman mereka terkait bangunan gedung. Dari pengalaman Tsunami, bangunan gedung termasuk bangunan yang tidak selamat dari Tsunami. Kepercayaan warga juga cukup kuat bahwa masjid lebih aman sebagai tempat pengungsian.

Bersama memproduksi pengetahuan menjadi catatan penting karena masih ada perbedaan cara pandang penyintas dan pemerintah tentang kesiagaan bencana. Salah satu contoh adalah kelompok penyintas Merapi di mana terdapat tiga (3) dusun (Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul dan Srenen) yang menetap di wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB 3) .

Sejak letusan besar di tahun 2010 lalu, tiga dusun ini menetapkan prinsip “Living in Harmony with Disaster” . Pesan tersebut mengakar karena kuatnya desakan dari pemerintah setempat untuk merelokasi warga yang masih tinggal di kawasan tersebut. Bagi warga, pilihan menetap di kawasan yang dikategorikan sebagai Kawasan Rawan Bencana bukan tanpa persiapan. Hingga saat ini, warga telah terorganisir membentuk Komunitas Siaga Merapi. Secara ekonomi, warga juga bersiaga dengan membetuk tabungan komunitas berupa tabungan bencana yang dikumpulkan melalui metode jimpitan.

Sebagai bentuk upaya penyadaran, komunitas ini, bersama ARKOM Jogja, membuat film dokumentasi yang merekam proses pendidikan kesiagaan bencana di tingkat anak-anak melalui metode gambar.

Kesiagaan warga di 3 dusun lereng Merapi bukannya tanpa dasar pengetahuan. Apa yang kita kerap sebut sebagai kearifan lokal telah mereka praktekkan selama ini. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses hidup bersama alam membantu warga dalam menyiagakan diri terhadap bencana. Bunyi gemeretak pohon bambu, binatang yang berlarian, kelompok burung yang migrasi, merupakan pertanda bencana dan pengetahuan bagi warga untuk bersiaga.

Hal ini masih sulit dimengerti oleh pemerintah, khususnya dalam penetapan sistem peringatan dini (early warning system). Penetapan standar siaga dari pemerintah, yang didasarkan pada teknologi, menjadi terlihat bertolak belakang dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.

 

IMG_1901

 

b. Pengemasan dan distribusi pengetahuan kesiagaan bencana belum mampu menjangkau masyarakat luas.

Catatan ini menjadi pendorong dilaksanakan nya workshop kreativitas dan kesiagaan bencana. Pengetahuan kesiagaan bencana yang belum tersebar ke masyarakat mensyiratkan dua hal, terkait pengemasan produk pengetahuan dan cara penyebaran pengetahuan itu sendiri.

Narasumber workshop, yaitu Hirokazu Nagata dan Takayuki Shimizu dihadirkan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka terkait kesiagaan bencana. Hirokazu Nagata adalah seorang arsitek yang bersama lembaganya, +arts,  diminta oleh Pemerintah Kobe untuk merancang strategi penyebaran pengetahuan kesiagaan bencana gempa. Dengan pendekatan kreatif dan pengemasan menarik melalui visual arts, Nagata telah mengkampanyekan kesiagaan bencana selama lima tahun terakhir. Menggandeng perusahaan, termasuk toko Muji, dan lembaga pendidikan, Nagata mengupayakan agar produk pengetahuan siaga bencana bisa tersebar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Bicara kreativitas, Takayuki Shimizu, seorang pengrajin bambu dari Kota Beppu, memberikan workshop kerajinan bambu kepada pengrajin bambu yang tersebar di desa-desa sekitar Bumi Pemuda Rahayu.

 

IMG_1959

Di hari kedua workshop, peserta merumuskan beragam pendekatan kreatif terkait kampanye kesiagaan bencana. Peserta dibagi ke dalam empat kelompok berdasarkan tipologi bencana yang disebutkan di atas. Ide yang muncul dari diskusi kelompok terkait kesiagaan bencana sangat menarik. Untuk mensosialisasikan keberadaan dan fungsi gedung tsunami, kelompok tsunami menawarkan ide seperti “game virtual tsunami”, festival tsunami, dll. Game virtual tsunami ditujukan sebagai simulasi bencana. Prinsip di balik serangkaian ide ini adalah mendekatkan keberadaan dan fungsi gedung tsunami dalam kehidupan sehari hari warga.

Untuk gempa bumi di Sumatera Barat, kelompok peserta mengusulkan konsep yang bernama “Gadang Bagoyang”, yaitu alat sederhana berupa kerajinan berbentuk rumah gadang yang dipasang di rumah sebagai penanda adanya getaran untuk peringatan dini atas gempa bumi. Strategi yang ditawarkan terkait kesiagaan terhadap bencana dimulai dari level keluarga/rumah tangga yang kemudian akan menyebar hingga level komunitas.

Kumpulan ide kreatif dari empat kelompok dapat diunduh di sini

 

IMG_1957

Di akhir workshop, peserta mempresentasikan ide-ide kreatifnya dalam sebuah konferensi yang diadakan di Balai Bambu, Pakuncen, Yogyakarta. Rencana tindak lanjut workshop adalah undangan dari the Japan Foundation untuk peserta mengirimkan proposal program sebagai upaya merealisasikan proposal yang dihasilkan.

Diskusi antar beragam pihak penting untuk terus dilakukan. Proses yang dilakukan selama workshop kemarin menjadi media diskusi pertukaran pengetahuan dan cara pandang terkait kebencanaaan. Diskusi  lintas latar belakang memunculkan banyak ide tentang strategi dan pendekatan kesiagaan bencana yang lebih kreatif.

 

1 Comment »

Topics: , , , , , , , , | Agent of Change: none |


01 Sep 2013

Undangan : Konferensi “Kreativitas dan Kesiagaan Bencana”

vfhjf

 

Indonesia berada di wilayah rentan bencana. Posisi nya di cincin api menjadikan Indonesia rentan terhadap letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dll.

Kota-kota di Indonesia tidak terkecualikan dari bencana ini. Kepadatan penduduk dan strukturnya, menjadikan kota-kota Indonesia memiliki risiko tingginya korban jiwa.

Sementara itu, pemahaman kesiapsiagaan bencana di kalangan masyarakat perkotaan Indonesia masih kurang. Sampai saat ini, pemahaman kesiapsiagaan bencana belum cukup terintegrasi ke dalam sistem pendidikan dan perencanaan kota. Perlu dilakukan pengarusutamaan kesiapsiagaan bencana ke banyak sektor dan dimensi kehidupan sehari-hari. Pengetahuan adalah dasar. Aspek penting lainnya adalah kreativitas untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan serangkaian program, termasuk menyiapkan rencana mitigasi. Namun, dalam praktiknya, program tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber pengetahuan dan sebagai cara untuk mengembangkan rasa memiliki dan internalisasi pengetahuan. Seringkali kampanye kesiapsiagaan bencana yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlalu sukses mendapatkan perhatian publik. Kampanye terlalu formal dan teknis, tidak menanggapi kebutuhan aktual dan tidak peka terhadap kehidupan sehari-hari terkait sasaran yang dituju.

Oleh karena itu, Rujak Center for Urban Studies (RCUS) berusaha mendorong pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya kesiapsiagaan bencana di Indonesia, dengan penekanan pada dua konsep kunci: keterlibatan masyarakat dan kreativitas.

Rujak Center for Urban Studies , bekerjasama dengan ARKOM Yogya dan didukung oleh The Japan Foundation, mengadakan workshop yang diikuti oleh penyintas, kelompok kreatif, pekerja kemanusiaan dan Pemerintah dari Jakarta, Sumatera Barat, Yogyakarta dan Makassar bertema “Kreativitas dan Kesiapsiagaan Bencana” pada 31 Agustus – 2 September 2013.

Workshop ini unik karena ingin memaksimalkan peran kreativitas dalam penyiapan kebencanaan.

Hasil dari workshop akan dipresentasikan dalam Konferensi yang akan diadakan pada 2 September 2013 bertempat di Balai Bambu Tegalsari, Pakuncen, Yogyakarta pukul 12.00 – 15.30.

 

No Comments »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


26 Jul 2013

Jakarta Perlu Drainase Vertikal

 

Capture

 

Teks dan foto oleh Fatchy Muhamad (Masyarakat Air Indonesia)

Umumnya dipahami, mengatasi banjir atau genangan adalah dengan cara mengalirkannya, segera, ke sungai atau laut melewati gorong-gorong atau selokan. Cara ini termasuk  juga dilakukan pengembang perumahan atau bangunan yang hanya menyiapkan talang atap rumah dan pipa air buangan serta mengarahkan air hujan dan limbah rumah ke selokan.

Genangan atau sebenarnya “banjir lokal” terjadi akibat ruang selokan tak mampu menampung air. Hal ini bisa disebabkan karena jumlah air ke selokan bertambah banyak atau ada banyak kotoran, tanah, dan sampah yang menumpuk serta menghambat laju aliran.

Tetapi sebenarnya, semua air yang dibuang lewat “drainase horizontal” hanya akan menambah volume air di selokan yang berujung ke sungai dan berakhir di muara pantai utara Jakarta.  Akibatnya bisa dibayangkan tatkala rob atau air laut pasang, maka banjir akan menggenangi  wilayah dekat pantai.

Gagasan drainase horizontal Jakarta dimulai ketika rencana Prof  H. Van Breen dijalankan di abad 19 dengan dibangunnya Kanal Banjir Barat. Di balik tujuan untuk menggeser aliran sungai ke luar kota Batavia, telah disadari adanya potensi banjir akibat alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan teh di daerah Bogor dan Puncak .

Kemudian, dari zaman ke zaman penduduk bertambah dan pemukiman menjamur di daerah aliran sungai Ciliwung hingga Jakarta. Ruang terbuka hijau berkurang drastis. Penyerapan air hujan menjadi air tanah berkurang banyak, akibat nya muka air tanah makin lama makin jauh dari permukaan tanah dan masyarakat mengganti pompa  dengan kapasitas yang lebih besar dan lebih dalam.

Pengambilan air tanah terjadi terus menerus dan bertambah besar sejalan dengan meningkatnya konsumsi air, sementara pasokan air ke dalam bumi berkurang. Permukaan aspal, beton, bangunan melimpaskan air hujan begitu saja. Daerah aliran sungai tak lagi menyerap air hujan.

Secara umum, siklus air di bumi relatif tak berubah, pun volumenya. Air menguap ke udara, menumpuk sebagai awan, turun ke bumi menjadi hujan. Yang berubah ialah, ketika tiba di bumi, air tak banyak lagi terserap ke dalam tanah, tetapi melimpas ke permukaan.

Dalam musim hujan, mengatasi banjir dengan memperbesar  saluran atau drainase horizontal memang efektif. Tetapi, cara tersebut hanya memindahkan banjir  di daerah hulu ke arah hilir atau  ke daerah dengan permukaan yang lebih rendah dan pada akhirnya menuju ke laut. Persoalan terkait air juga muncul pada musim kemarau di mana Jakarta kekurangan air baku sampai 10 m3/ dt. Lalu apa yang harus dilakukan?

 

Capture2

 

 

Konservasi Total sebagai Solusi Jakarta

Dalam jangka pendek cara tersebut memadai, karena masyarakat butuh tindakan segera. Namun, kita juga butuh pemecahan jangka menengah dan panjang guna memecahkan masalah banjir Jakarta, sekaligus mengatasi krisis air di Jakarta.

Jawabannya adalah melalui ” konservasi total” .

Dengan Konservasi Total  ditargetkan:

Mengurangi ancaman banjir meskipun terjadi curah hujan sebesar 73 mm/ 2 jam atau 73 liter/m2/2 jam.

(Sebagai catatan, saat ini Jakarta banjir meski curah hujan baru  40 mm/2 jam atau 40 lietr/m2 /2 jam ).

Keadaan banjir Jakarta terjadi akibat tingkat penyerapan air ke dalam tanah antara 5% sampai dengan 25%. Artinya, persentase air yang melimpas atau terbuang antara 75% sampai dengan 95%.

 

Oleh sebab itu dengan aksi Konservasi Total  diarahkan supaya:

1. Penyerapan air hujan ke dalam tanah kembali ke keadaan ideal atau mendekati angka semula, antara 75% sampai dengan 95%.

2. Limpasan atau buangan air diturunkan ke angka 5% sampai dengan 25%.

 

Solusi Jakarta kita

Siapa sajakah yang musti terlibat dalam aksi Konservasi Total ? Kalau hanya Pemerintah DKI saja mungkin akan terbatas. Perlu kerja bersama seluruh pihak yang berkepentingan. Terutama peran serta segenap warga masyarakat.

Enam (6) agenda aksi Konservasi Total ) :

  1. Penghijauan dan pembuatan sumur resapan (untuk daerah Jakarta selatan  kapasitas serap 5,5 m3 / jam s/d 20 m3/jam ) di sepanjang tepi dan median jalan.
  2. Penghijauan dan pembuatan sumur resapan di masing-masing rumah warga menengah atas di Jakarta.
  3. Pembuatan sumur resapan dalam (kapasitas serap 12 m3/jam s/d 18 m3/jam ) di setiap bangunan bertingkat tinggi: kantor, hotel, apartemen dan lainnya.
  4. Pembuatan  biopori ( kapasitas serap < 0,1 m3 / jam ) di kawasan pemukiman padat yang masih memiliki halaman.
  5. Memanen air hujan dan disimpan dalam storage / basement (rain harvesting ) untuk daerah peresapan yang kecil, contoh Jakarta  Pusat dan Jakarta Utara.
  6. Pembuatan waduk resapan di Jakarta Selatan dan selatan Jakarta, selain bermanfaat untuk meredam banjir juga sekaligus tempat cadangan air di musim kemarau.

Bila sasaran aksi Konservasi Total tercapai, maka tidak saja ancaman banjir berkurang drastis, tapi sekaligus menghindarkan Jakarta dari ancaman krisis air atau kekeringan.

4 Comments »

Topics: , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


24 Apr 2013

Kota (Belum) Tanggap Banjir Yang (Tidak) Ramah Anak

IMG_0433

 

Oleh : Gita Hastarika

 

Anak-anak selalu terlihat gembira, bahkan saat mengalami banjir. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya.

Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, khususnya Muara Baru sudah akrab dengan banjir atau rob karena letaknya yang dekat dengan laut. Akan tetapi banjir di awal tahun 2013 ini mereka anggap kiamat kecil. “Saat banjir besar tahun 2002, ketinggian air masih di bawah satu meter. Tahun ini ketinggian air mencapai dua meter,” ungkap Mardiyah, warga Muara Baru, Penjaringan.

Salah satu penyumbang parahnya banjir di wilayah ini adalah terjadinya penurunan tanah. Tempo.com menulis pada 2008-2009, permukaan tanah Muara Baru (salah satu RW di kelurahan ini) turun sampai -14 cm dari permukaan air laut. Pada 2009-2010, angka itu bertambah menjadi -15.2 cm dari permukaan air laut.

Maka, bisa disimpulkan selama Jakarta belum bisa mengatasi masalah penurunan tanah ini, warga Muara Baru sulit berharap banjir tak akan terjadi lagi. Namun hal yang bisa dilakukan adalah menyiapkan daerah ini agar tanggap bencana. Masalahnya, belum ada sistem tanggap bencana di Penjaringan yang siap dalam mengoordinasi pengungsi dan bantuan, termasuk distribusi perahu karet, dan membuat dapur umum yang siap melayani orang banyak.

Herannya, kepanikan seperti yang dirasakan oleh Mardiyah jarang kita lihat dari anak-anak. Di berita-berita, kerap terlihat anak-anak girang meski rumah mereka terendam. Mungkin karena mereka bisa berenang gratis, atau sekolah mereka diliburkan, atau senang masuk TV.

 

IMG_0425

Padahal, saat banjir, anak-anak adalah korban yang paling menderita. Buktinya, pasca banjir, pasien Posyandu menumpuk. “Anak saya terkena muntaber. Banyak yang demam tinggi dan terkena penyakit kulit,” ujar Mardiyah, Kader Posyandu. “Kesannya mereka tidak mengerti kalau banjir itu bencana, padahal tubuh mereka tidak bisa berbohong jika situasi itu tidak nyaman bagi mereka,” tambahnya.

 

IMG_0659

Kondisi pengungsian yang sesak dan sekolah yang terendam juga membuat anak-anak tak bisa berkegiatan normal.

Permasalahan yang memperparah dampak banjir di Kelurahan padat penduduk ini adalah tidak adanya titik-titik evakuasi yang terencana. Masih untung di kelurahan ini terdapat sekolah negeri, mesjid, dan Rusun Penjaringan yang bisa dialihfungsikan sebagai shelter yang kering, walau tidak bisa menampung seluruh pengungsi. “Banyak keluarga, khususnya yang rumahnya bertingkat, tidak mengungsi, karena setelah sampai di posko, ternyata poskonya sudah penuh. Anak-anak tidak bisa tidur, mau selonjor saja susah.” Selain itu anak-anak yang selalu bermain akan merasa stress karena hari-harinya berlalu tanpa kegiatan yang berarti.

Dalam kondisi seperti ini, warga RT 19 dan 20 yang mengungsi di Rusun Penjaringan beruntung karena bisa memanfaatkan Ruang Sahabat Anak (RSA) yang dibuka Wahana Visi Indonesia (WVI).  RSA merupakan shelter yang didesain untuk memberikan kenyamanan dan mengisi waktu anak-anak dalam masa tanggap bencana. Di  RSA, sekitar 100-200 anak mendapat berbagai fasilitas termasuk mobil perpustakaan. Salah satunya Adinda (8), “Senang, di sini bisa bermain dan membaca, jadi tidak bosan.”

 

IMG_1670

 

 

IMG_0937

 

Selain itu, WVI juga menerjunkan tim fasilitator yang mengajarkan anak-anak menggambar, mewarnai, juga bermain. Gambar-gambar anak-anak ini kemudian dipajang di dinding Rusun sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan. WVI juga memberikan pelatihan bagaimana memberi makan anak yang sehat dan higienis, yang sering dilupakan pada masa banjir.

 

IMG_0972

 

 

IMG_1739

Sulitnya mendapatkan makanan dan peralatan anak-anak juga dirasakan oleh ibu-ibu di Penjaringan. “Semua toko tutup. Saya sempat berjalan kaki ke Pluit berharap Pluit Imperium buka, tapi ternyata tutup juga,” ungkap Mardiyah. Ia mengatakan saat terjadi banjir, bantuan yang paling sering disalurkan adalah mie instan, dan banyak anak-anak balita apalagi batita yang belum diperbolehkan mengkonsumsi makanan seperti itu.

Wahana Visi Indonesia yang memiliki program pengembangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan anak di Kelurahan Penjaringan y juga memiliki program tanggap bencana. Ini mengapa saat banjir kemarin, mereka bisa langsung mengerahkan perangkat yang sudah siap untuk merespon bencana. “Kami langsung membuka Ruang Sahabat Anak di posko-posko yang memungkinkan, menyalurkan bantuan children kit yang terdiri dari selimut, bedak, minyak telon, sabun, odol, sikat gigi anak, dan school kit, serta bekerja sama dengan Kader Posyandu menyalurkan makanan pendamping ASI untuk batita dan balita,” jelas Shintya Kurniawan, Media Relation WVI.

Program tanggap bencana seperti yang dilakukan oleh WVI memang sudah banyak dilakukan oleh LSM-LSM lokal dan internasional, pemerintah, atau organisasi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang terkena bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami. Namun melihat bencana lingkungan semakin mengancam kawasan urban seperti Penjaringan yang minim fasilitas umum dan tempat evakuasi, maka sistem tanggap bencana yang ramah pada anak-anak juga patut diaplikasikan di kawasan urban yang rawan banjir atau mungkin kebakaran.

Fabianus Boli Uran, senior field facilitator WVI mengatakan Maret ini akan bicara dengan seluruh stakeholder di Penjaringan untuk membangun sistem tanggap bencana yang komprehensif. Dengan demikian bantuan yang datang akan terkoordinasi dengan BNPB dan pemerintah setempat, dan didukung perangkat yang ada di wilayah tersebut seperti Kader Posyandu, Kelurahan, Karang Taruna, dsb. Sistem ini dapat direplika oleh kawasan-kawasan rawan banjir lainnya, khususnya yang memiliki keterbatasan fasilitas dan ekonomi, serta padat penduduk. “Wilayah lain seperti Kampung Melayu sudah lebih tanggap menghadapi banjir. Seharusnya, Penjaringan, yang hampir selalu tergenang saat laut pasang, juga memiliki sistem tanggap bencana yang ramah anak-anak.”

No Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


28 Jan 2013

Banjir dan Relokasi : Balada Warga Miskin Jakarta


Banjir adalah bencana. Bagi warga miskin di Jakarta, banjir membawa dua bentuk bencana, pertama kerugian materil dan imateriel, dan kedua ancaman penggusuran. Pasca banjir, warga miskin yang tinggal di wilayah rentan banjir seperti bantaran sungai dan pinggiran waduk kerap dituding sebagai penyebab banjir karena dianggap menyumbat dan mengakibatkan naiknya permukaan air yang membanjiri wilayah sekitar.

Tuduhan kepada warga bantaran sungai dan waduk tidak bisa dibenarkan seutuhnya. Dalam bukunya, “Gagalnya Sistem Kanal : Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa”, Restu Gunawan mencatat sejarah pembangunan Jakarta, khususnya di soal pertambahan jumlah penduduk yang mendorong perluasan lahan permukiman dimulai dari pembangunan kota baru Kebayoran, Senayan, Tebet, Tanah  Kusir, Rawamangun, Pulomas dan  aglomerasi kota di sekitar Jakarta seperti Bogor, Tanggerang, Depok dan Bekasi.

Pembangunan permukiman dan proyek besar seperti Kompleks Senayan dan Taman Impian Jaya Ancol sedikit banyak mendorong perubahan peruntukan lahan di Jakarta dan sekitarnya, yang sejak tahun 1974 menjadi bagian dari Jabotabek.

Menurut Restu Gunawan, pembangunan di daerah Jabotabek telah merusak Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang daya resapnya berkurang hingga menjadi 20%, sisanya menjadi aliran sungai. Pembangunan di Puncak dan pertambahan pemukiman di bagian tengah Jakarta dilihatnya sebagai penyebab banjir di Sungai Ciliwung. Selama kurun waktu sepuluh tahun sejak 1970 hingga 1980 perkembangan kawasan terbangun di DAS Ciliwung meningkat dari 33,65% menjadi 41,95%. Prosentase tersebut terdiri atas 10.857,63 Ha untuk kawasan perumahan, 4.960,05 Ha untuk kawasan industri, dan 2.596, 58 Ha untuk kawasan jasa perdagangan.

Selain pengembangan wilayah Jakarta dan sekitar, tidak konsisten nya tata ruang di Jakarta juga disebut sebagai persoalan penting. Penelitiannya menemukan salah satu faktor penyebab yaitu penyelewengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DKI Jakarta.

Dalam editorial Rujak yang bertajuk “Melawan Lupa” oleh Elisa Sutanudjaja, dipaparkan tentang  perubahan kronik peruntukan RTH di Jakarta. Dalam tulisan tersebut juga tercatat bahwa konversi RTH tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta untuk pembangunan kawasan permukiman dan hotel tetapi juga oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pembangunan kawasan Senayan dan perkantoran.

Perspektif yang kerap menyalahkan warga Jakarta yang menghuni wilayah rentan bencana berlanjut hingga kini. Dengan alasan untuk perlindungan korban bencana dan juga pemulihan fungsi saluran air seperti sungai dan waduk, Pemerintah DKI Jakarta berencana untuk memindahkan warga yang tinggal di pinggiran Sungai Ciliwung dan Waduk Pluit.

Kedua rencana tersebut masuk ke dalam dua program besar pemerintah DKI Jakarta yaitu Jakarta Urgent Flood and Mitigation Project (JUFMP) dan Program Normalisasi Sungai Ciliwung. Kedua program di atas dapat dipastikan akan membawa dampak besar bagi puluhan ribu KK yang menempati kedua wilayah tersebut.

Bantaran sungai Ciliwung misalnya, dihuni oleh sekitar 34 ribu KK yang mungkin sudah puluhan tahun menetap dan mencari nafkah di wilayah tersebut. Sama halnya dengan pinggiran Waduk Pluit, dihuni oleh hampir 10 ribu KK. Warga memutuskan tinggal di bantaran sungai dan pinggiran waduk bukan tanpa alasan. Lokasi yang strategis menjadi faktor penarik. Keterbatasan akses hunian yang terjangkau secara finansial juga menjadi pendorong.

Di dua wilayah tersebut, kesempatan untuk mencari nafkah, khususnya di sektor informal terbuka luas. Salah satu warga Kebun Tebu di Muara Baru menyatakan “asalkan rajin, mau kerja, pasti ada saja kerjaan”.  Walaupun terletak di ujung Jakarta Utara, beragam pusat kegiatan ekonomi tersebar di Muara Baru. Sebut saja TPI Muara Baru, Pergudangan, Pabrik tekstil (celana jeans, dll) dan beragam jenis usaha/toko. Selain itu, keberadaan Perumahan Pantai Mutiara yang terletak bersebelahan juga memberikan peluang pekerjaan bagi warga seperti menjadi pekerja rumah tangga, satpam, dll.

Hal yang sama juga menjadi argumentasi pilihan warga menetap di bantaran sungai Ciliwung. Lokasi yang strategis di pusat kota, dengan beragam pusat ekonomi seperti Pasar Jatinegara, Terminal Kampung Melayu, dll menjadi faktor penarik warga.

 

Pola Penanganan Pemukiman Kumuh di Jakarta 

Persoalan pemukiman yang berada di wilayah “abu-abu” seperti bantaran sungai, kolong tol, dan pinggiran waduk kerap menjadi persoalan berlarut-larut di kota-kota besar Indonesia, termasuk Jakarta. Menurut Dinas Perumahan DKI Jakarta, jumlah penduduk tahun 2011 adalah sejumlah 9.607. 787 jiwa dengan kepadatan penduduk 13. 157, 63 jiwa/km2. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2012 berjumlah 363.200 jiwa (3,69%) .

Dari 662 km2 luas DKI Jakarta, 49,47% di antaranya adalah perumahan dan permukiman di mana 5,4% di dalamnya adalah permukiman kumuh. Data direktori Kumuh Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta menyebutkan bahwa masih ada 392 RW kumuh di Jakarta.

Jumlah pemukiman kumuh berdasarkan data Dinas Perumahan belum mencakup 64 kampung miskin di Jakarta yang menempati lahan-lahan di bantaran sungai, kolong tol, dll. Jumlah tersebut merupakan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Urban Poor Consortium (UPC) selama 2008-2010.

Menurut berbagai terminologi, pemukiman kumuh diartikan sebagai hunian yang memiliki infrastruktur dasar yang buruk.  Sebelas (11) variabel kumuh (BPS Jakarta 2011) antara lain adalah kepadatan penduduk; tata letak bangunan; Konstruksi bangunan tempat tinggal; keadaan ventilasi bangunan tempat tinggal; pemanfaatan lahan untuk bangunan; Keadaan jalan; Keadaan drainase/ saluran air; tempat buang air besar; pengangkutan sampah; cara membuang sampah dan penerangan jalan umum.  Pelekatan isitilah ilegal terhadap pemukiman kumuh yang berada di bantaran sungai, pinggiran waduk, pinggir rel kereta api, dikaitkan pada status tanah.

Tahun 1969 ditandai sebagai lahirnya pendekatan “solutif” untuk mengatasi keadaan perumahan kampung miskin. Saat itu, pemerintah memiliki 3 (tiga) pilihan, yaitu:

  1. Menggusur kampung dan membangun rumah susun
  2. Membangun perumahan baru di pinggir kota
  3. Memperbaiki kampung, membuat gang dan jamban umum, memasukan air PAM dan memperbaiki cara pembuangan sampah.

Pilihan ketiga, yang kita kenal sebagai Program Perbaikan Kampung atau MHT diambil oleh Pemda DKI Jakarta. Pembaruan kota melalui pendekatan menggusur kampung dan membangun rumah susun dikesampingkan karena menurut Pemda DKI Jakarta, saat itu, berdiam di rumah susun masih asing bagi kebiasaan orang Indonesia. Program MHT dilaksanakan saat itu dengan alokasi anggaran Rp. 10 juta dengan penduduk Jakarta berjumlah 4,5 juta. Pilihan merehabilitasi kampung diambil karena dianggap paling efektif tanpa merusak jaringan tradisional masyarakat.

Proyek perbaikan Kampung atau lebih dikenal dengan  MHT telah dilaksanakan sejak tahun 1969 kemudian dievaluasi pada tahun 1993. Catatan evaluasi adalah kurangnya peran masyarakat dalam pemeliharaan hasil proyek. Selanjutnya, pelaksaan program dirubah menjadi Tribina (Bina Sosial, Bina Ekonomi, dan Bina Fisik Lingkungan). Sejak 2006, program MHT disempurnakan menjadi Program Perbaikan Kampung Terpadu/MHT Plus. Penguatan program dilakukan melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat, pendampingan dan penguatan kelompok, peningkatan peran serta masyarakat dan pemandirian LSM.  Hasil dari pendampingan dan penguatan kelompok masyarakat adalah Community Action Plan (CAP) yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, penanganan 100 RW kumuh di Jakarta dilakukan melalui program MHT Plus berdasarkan Pergub No. 190 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT PLus) dan Kepgub Prov DKI Jakarta no 1907 tahun 2009 tentang pembentukan Pokja Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus).

Untuk tahun ini, Program MHT Plus akan dimulai dengan penataan 30 RW kumuh dengan menggandeng perusahaaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility. Telah ada komitmen dari tujuh (7) perusahaan yang bersedia melaksanakan program yaitu PT. Jasindo, PT. Don Media Indonesia, PT. Bank DKI, PT. Pembangunan Jaya Ancol, PT. Jakarta Propertindo, PD. Pembangunan Sarana Jaya dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan ada 3 perusahaan lain yang bersedia yaitu PT. Astra Internationa Tbk, PT. Jakarta Tourisindo, dan PD Pasar Jaya.

Untuk program MHT Plus tahun ini, program penataaan kampung akan meliputi :

  1. Perbaikan rumah tidak layak (lantai, dinding, kusen, plafon dan atap)
  2. Pembuatan sumur resapan
  3. Pembuatan Septic tank/ IPAL Komunal
  4. Penghijauan
  5. Perbaikan MCK
  6. Pembangunan ruang interaksi sosial
  7. Pengadaan alat pendukung posyandu
  8. Pengadaan alat peraga PAUD
  9. Pembangunan Pos RW

Terkait pemilihan lokasi dalam Kegiatan kemitraan CSR di program MHT Plus, mekanisme penetapan lokasi MHT Plus ditentukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

  1. Berada di RW kumuh di setiap kota/kabupaten Administrasi sesuai dengan Data Evaluasi RW Kumuh yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta
  2. Penetapan RW Kumuh dilakukan oleh masing-masing Walikota dan Bupati
  3. Usulan lokasi pelaksanaan CSR dalam MHT Plus akan ditetapkan oleh Dinas Prumahan dan Gedung Pemerintah Prov DKI Jakarta

Selain tiga kriteria di atas, persyaratan mendasar lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Novrizal selaku Kepala Dinas Perumahan, adalah bukan pemukiman liar yang berdiri di atas lahan yang diperuntukkan bagi RTH (Ruang Terbuka Hijau) ataupun peruntukan lain. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pendekatan terhadap persoalan pemukiman kumuh telah menutup mata terhadap keberadaan pemukiman miskin lain.

 

Penyataan di atas menekankan pendekatan Pemerintah terhadap persoalan pemukiman miskin yang tinggal di bantaran kali, kolong tol, pinggiran rek kereta api, dll. Selama ini, pendekatan dengan penggusuran dan relokasi, nyata-nyata tidak menyelesaikan persoalan. Dengan memindahkan warga ke Rumah Susun yang terletak  jauh dari lokasi tempat tinggal dan tidak dilengkapi dengan prasarana fasilitas umum dan sosial hanya akan membuat warga kembali ke tempat semula. Iming-iming perlengkapan rumah seperti tempat tidur, TV, dll tidak menjawab kebutuhan dasar warga, yaitu untuk berada di sekitar pusat kegiatan ekonomi.

Penggusuran dan relokasi tanpa pengorganisasian di tingkatan warga hanya memberikan ruang untuk beralihnya kepemilikan hak sewa kepada mereka yang bukan sasaran dari program. Pada akhirnya, warga miskin kembali ke tempat semula dan lingkaran yang sama kembali terulang. Hal yang sama terjadi untuk kasus penggusuran Kolong Tol di tahun 2007 di mana tiga tahun kemudian warga sudah kembali menghuni ruang-ruang di bawah kolong tol.

Pendekatan yang sama sudah tidak boleh berlaku karena sejak tahun 2012 Pemerintah DKI Jakarta telah menyepakati ketentuan tentang Resettlement Policy Framework atau Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali melalui ketentuan pinjaman dana dari Bank Dunia untuk program JUFMP. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa relokasi yang dilaksanakan tidak menjadikan kondisi warga lebih buruk dari sebelumnya.

Pendekatan yang ditekankan dalam RPF adalah bagaimana  meminimalkan pilihan relokasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasiltasi warga secara kolektif untuk mengumpulkan ide-ide kreatif dan alternatif terhadap persoalan pemukiman, semisal rehabilitasi kampung, penataan kampung, dll. Intinya adalah melibatkan warga terdampak dalam setiap tahapan proses.

Sama seperti kebijakan publik lainnya, normalisasi sungai Ciliwung dan Waduk Pluit harus dilaksanakan dengan cara separtisipatif mungkin karena berdampak pada hajat hidup banyak orang. Langkah radikal harus segera diambil untuk menyelesaikan persoalan pemenuhan hak atas permukiman layak.

Langkah yang dapat dimulai segera oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan mengadakan konsultasi publik atau public hearing, sama halnya pada rencana pembangunan MRT dan pembangunan 6 ruas tol dalam kota.  Public hearing perlu dilakukan untuk mendapatkan solusi bersama untuk persoalan pemukiman layak dan juga konservasi lingkungan. Dua kebutuhan mendasar yang sama pentingnya demi perkembangan kota lestari. Kali ini, belajar dari proses sebelumnya, pemberitahuan public hearing harus dilakukan beberapa waktu sebelumnya, sehingga para pihak yang berkepentingan dan memiliki perhatian terhadap dua isu di atas dapat berdiskusi dan merumuskan pendekatan win-win solution untuk semua.

 



 

1 Comment »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


23 Jan 2013

Melawan Lupa

Sarinah, 18 Januari 2013 (Foto: Dian Tri Irawaty)

(Seperti tertulis untuk Opini Sindo Weekly 20 Januari 2013) Saat banjir melanda Jakarta, bermunculan anjuran dan ajakan untuk tidak membuang sampah sembarang, membuang lubang biopori, menanam tanaman dan lain-lain. Namun banjir yang kerap melanda Jakarta tidak serta merta membuat kebanyakan melakukan hal-hal diatas. (more…)

4 Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


21 Jan 2013

Sabtu Kota: Water Sensitive City

Sabtu Kota: Water Sensitive City

oleh Elisa Sutanudjaja

26 Januari 2013

Jam 10.00 – 12.00

di Institut Perancis di Indonesia

Jl. Salemba 25, Jakarta

Informasi: info@rujak.org / 021 31906809

(more…)

No Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |