Posts Tagged ‘budaya’


15 Apr 2014

Festival Masa Depan: Desa Jatisura 10 tahun ke Depan

 

IMG_1192

 

Festival masa depan. Sebuah festival yang diusung bersama oleh warga Desa Jatisura, Pemerintah Desa Jatisura, Jatiwangi Art Factory dan Rujak Center for Urban Studies. Festival ini diadakan selama dua bulan, Agustus – September 2013. Festival Masa Depan terbagi dalam tiga tahap; Festival Visi, Festival Realitas dan Festival Perubahan.

Niatan untuk mengadakan festival ini dimulai ketika Marco Kusumawijaya, Direktur Rujak Center for Urban Studies, diundang dalam Forum 27an, sebuah forum diskusi yang rutin dikelola oleh Jatiwangi Art Factory, untuk membahas persoalan dan ide-ide pengembangan Desa Jatisura.  Dari forum tersebut, disepakati untuk menyelenggarakan Festival Masa Depan Desa Jatisura.

IMG_1130

Desa Jatisura merupakan satu dari 16 desa yang terletak di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Nama desa Jatisura menurut sejarahnya diambil dari pohon Jati yang terletak di pohon Kosambi yang ada di makam keramat. Desa Jatisura memiliki luas 337,703 Ha dan terdiri dari lima dusun; Manis, Pahing, Pon, Kliwon dan Wates. Berdasarkan sensus di tahun 2012 lalu, penduduk Desa Jatisura terdiri dari 1.924 KK dengan total 6.339 jiwa.

Mata pencaharian penduduk Desa Jatisura didominasi dengan kegiatan pertanian dengan jumlah terbesar adalah petani (1303 jiwa); buruh tani 254 jiwa) ; dan pedagang (182 jiwa).  Hasil tani andalan Desa Jatisura adalah padi dan jamur. Sebagai bagian dari Kecamatan Jatiwangi, yang terkenal dengan produksi gentengnya, Desa Jatisura juga memiliki potensi ekonomi dari sektor produksi ini.

Sejak tahun 2006, Desa Jatisura dipimpin oleh Ginggi Syarif Hakim, yang lebih dikenal dengan panggilan Pak Kuwuh. Di bawah kepemimpinan nya selama dua periode, Desa Jatisura mengalami perubahan yang cukup signifikan khususnya di aspek pengelolaan pemerintahan desa, keterbukaan informasi, pemanfaatan ruang publik, penguatan aspek budaya lokal dan juga di aspek lingkungan.

Membaiknya pengelolaan desa tidak terlepas dari keberadaan Jatiwangi Art Factory di Desa Jatisura selama delapan tahun terakhir. Jatiwangi art Factory (JaF) adalah sebuah organisasi nirlaba yang fokus terhadap kajian kehidupan lokal pedesaan lewat kegiatan seni dan budaya seperti; festival, pertunjukan, seni rupa, musik, video, keramik, pameran, residensi seniman, diskusi bulanan, siaran radio dan pendidikan.

Secara kolaboratif, pemerintahan Desa Jatisura dan JAF bekerjasama mengadakan acara di ruang publik yang melibatkan warga desa Jatisura seperti Festival Residensi, Festival Video Residensi dan Festival Musik Keramik dua tahunan. Salah satu acara yang dikemas bersama adalah Festival Masa Depan.

Festival Masa Depan diniatkan sebagai cara untuk warga Desa Jatisura mengenal baik desa nya melalui merancang visi, memahami realitas yang ada dan bagaimana bertolak dari realitas tersebut kepada tahapan pemenuhan visi.

Festival Visi merupakan tahapan pertama, diadakan pada 25-27 Agustus 2013. Bapak-bapak, Ibu-Ibu dan anak-anak di lima dusun desa Jatisura terlibat dalam proses ini.

Melalui media gambar, warga diminta menuangkan visi mereka secara kolektif, untuk Desa Jatisura 10 tahun ke depan. Pada akhir proses, warga menghasilkan 108 gambar visi.

 

IMG_0834

IMG_0340-1024x682

 

Gambar yang dihasilkan warga sangat lah menarik. Kelompok yang terdiri dari Bapak-Bapak pada umumnya menggambarkan visi desa dalam kerangka pembangunan infrastruktur. Jalan desa yang mulus, kendaraan, fasilitas umum, peralatan pertanian modern, dan bangunan bangunan modern dianggap penting bagi pembangunan desa ke depan. Kelompok Ibu-Ibu menuangkan visi ke dalam bentuk berbeda. Gambar yang mereka hasilkan pada umumnya terkait dengan fasilitas umum seperti klinik, sekolah, balai pertemuan, dan ruang bersama lainnya termasuk taman, kebun bunga, dan juga tempat bermain untuk anak-anak. Namun, di luar itu, kelompok ibu-ibu juga menggambar usaha atau kegiatan ekonomi seperti  industri skala rumah tangga, usaha kerajianan, dan toko kerajinan.

 

IMG_0327-1024x682

 

Sedikit berbeda dengan kelompok Ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak menggambar desa Jatisura penuh dengan warna hijau, sawah, pepohonan, kumpulan hewan ternak, sungai yang mengalir dan tempat bermain. Untuk kelompok remaja, mereka utamanya fokus menggambar ruang bersama yang bisa dimanfaatkan kelompok remaja dalam beraktifitas seperti gelanggang olahraga, taman, dll.  Selain gambar di atas, anak-anak dan remaja juga menggambar lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, dll.

 

IMG_0063

 

Persamaaan yang menguat di sebagian besar gambar yang dihasilkan oleh kelompok berbeda adalah gambar bentangan sawah, ruang publik atau tempat yang menggambarkan aktivitas warga bersama. Di akhir proses, untuk mengingatkan kembali kumpulan visi yang sudah dihasilkan oleh warga, Yuma, salah satu seniman desa, menyatukan kumpulan visi.

 

IMG_0972

IMG_0970

 

Dalam kumpulan visi yang terangkum, berikut adalah apa saja yang dibayangkan ada di Desa Jatisura dalam 10 tahun ke depan.

-       Masjid/ pusat keagamaan: Masjid menjadi terbuka  (secara fisik tidak ada dinding).

-       Pesantren : diinginkan oleh anak-anak

-       Ada penginapan untuk tamu yang datang ke Jatiwangi.

-       Balai desa sebagai pusat kegiatan

-       Galeri untuk pameran

-       Sarana pendidikan (SD, SMU hingga universitas)

-       Pemakaman

-       Pusat pengelolaan sampah

-       Laboratorium bambu

-       Sarana olahraga (kolam renang)

-       Bazaar desa

-       Workshop / bengkel (keramik, batik)

-       Tempat bermain dengan fasilitas Wifi, outbond

-       Kebun bunga, kebun apotek hidup

-       Pusat pengolahan pupuk dan kompos

-       Pabrik pengolahan padi organik

-       Danau dan budidaya lele

-       Sawah

-       Jalan tol

-       Tempat usaha di wilayah Rest Area

-       Tempat pertunjukan seni tradisional

 

Tahapan kedua, Festival Realitas, berlangsung pada 7-8 September 2013. Pada tahapan ini, warga memetakan realitas atau kondisi desa mereka saat ini. Dalam proses identifikasi tersebut, istilah baru ditemukan. Alih-alih menyebutnya sebagai potensi desa, warga mendaftar berbagai rahasia desa yaitu kekayaan yang dimiliki oleh desa misalnya kekayaan alam seperti hasil tani (padi dan jamur), dua sungai yang mengaliri desa (sungai Cibogor dan Sungai Ciranggan), juga pepohonan (Pohon Jati, Pohon Mangga dan bambu). Selain itu terpetakan juga rahasia desa terkait aspek kegiatan ekonomi seperti pabrik genteng, peternakan, warung, toko, klinik pengobatan (pijit refleksi, pengobatan herbal), juga ruang sosial seperti Gelanggang Olahraga, balai warga dalam bentuk saung, dll.

 

IMG_1113-1024x574-2

 

IMG_0930

Pemetaan kekayaan desa dibagi per dusun. Di akhir festival warga per dusun saling mempromosikan kekayaan desa yang ada di dusun nya masing-masing. Semisal di Dusun Pon yang merupakan pusat fasilitas olahraga (lapangan bulutangkis, GOR) dan pusat pengobatan (klinik bidan dan klinik herbal). Dusun Wates juga mempromosikan keberadaan saung warga yang selama ini berfungsi sebagai ruang bersama bagi warga mengadakan acara-acara besar seperti pertemuan warga, pengajian, dan bahkan pesta pernikahan.

 

IMG_0961

IMG_1167

 

Tahapan terakhir festival adalah Festival Perubahan yang berlangsung pada 27-29 September 2013. Pada tahapan ini warga menyusun perencanaan menuju visi Jatisura 10 tahun ke depan dengan mencantumkan perencanaan sesuai visi di tahun 2021 dan membuat perencanaan mundur per dua tahun; Jatisura di tahun 2021; 2019; 2017; 2015 dan Jatisura di tahun 2014

IMG_1146

 

IMG_1144

 

Bersamaan dengan berlangsungnya festival masa depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Biro Pemerintahan Umum: Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan) sedang menyusun dokumen “Penataan Ruang Kawasan Perdesaan”, termasuk kawasan Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi.

Tata ruang wilayah pedesaan dijelaskan dalam Permendagri No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat pasal 6-11, dimana penataan ruang desa dilakukan secara partisipatif. Berdasarkan ketentuan tersebut, penataan ruang kawasan perdesaan harus disesuaikan dengan bentuk tipologi masing-masing desa berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007.

cover rencana 2-page-001

Tujuan dari penyusunan dokumen “Penataan Ruang Kawasan Pedesaan”, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan, dilatarbelakangi  oleh kondisi desa Jawa Barat yang masih sangat memprihatinkan karena perkembangan kawasan yang tidak terkendali dan banyaknya permintaan ijin pembangunan yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang menyebabkan pembangunan desa menjadi tidak beraturan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai bahwa penataan ruang kawasan perdesaan diperlukan karena akan mendorong  Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yang partisipatif sesuai dengan tipologi, karakteristik, dan potensi wilayah perdesaan yang secara ekonomi dapat mendorong perkembangan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Jatisura kemudian dijadikan sebagai desa percontohan dalam penyusunan pedoman penataan ruang kawasan perdesaan Desa industri kerajinan dan industri kecil.

Dalam dokumen perencanaannya, Desa Jatisura diproyeksikan sebagai berikut :

  1. Rencana Struktur ruang : Desa Jatisura sebagai bagian dari kecamatan Jatiwangi memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan pariwisata industri kreatif, permukiman, pendidikan, dan pertanian.
  2. Rencana Pengembangan Ekonomi : meliputi rencana pengembangan pertanian sebagai ekonomi utama masyarakat dan pengembangan ekonomi potensial, yaitu industri kecil dan industri kreatif yang menunjang sektor pariwisata (menjadikan Jatisura sebagai Pusat Pariwisata Kabupaten Majalengka). Dalam hal ini, Jatiwangi Art Factory melalui Jatiwangi Art Festival dinggap sebagai pusat industry kreatif di Desa Jatisura. Diharapkannnya, Desa Jatisura berkembang menjadi industri kreatif seperti alat musik dari genteng, kerajinan dari bahan-bahan limbah plastik dan kain, pembuatan keramik, industri konveksi, sablon, dan sebagainya. Industri kreatif ini diwujudkan dalam kegiatan JAF( Jatiwangi Art Festival).
  3. Rencana Sarana Umum : Sarana skala kecamatan Jatiwangi yang ada di Desa Jatisura meliputi sarana pendidikan terpadu, pertanian, perumahan, dan pengembangan pariwisata budaya (JAF). Sedangkan sarana skala desa meliputi: sarana pendidikan; sarana kesehatan; sarana peribadatan; sarana pemerintahan dan pelayanan umum; sarana perekonomian; sarana olah raga dan RTH; dan sarana pemakaman umum.
  4. Rencana kawasan Budidaya; Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana kawasan budidaya di Desa Jatisura meliputi untuk permukiman, perdagangan dan jasa, pemerintahan, industri, tanah ladang, alun-alun dan pusat kesenian, kebun, penginapan, pendidikan, sawah irigasi, RTH, dan jalan. Penggunaan terbesar berada pada sawah irigasi, yakni seluas 170,528 ha atau sekitar 45,149 % dari luas Desa Jatisura. Penggunaan lahan terkecil adalah penginapan/ hotel dengan luas 0,339 ha atau sekitar 0,090% dari luas Desa Jatisura.

Jatisura_1

 

Kekhawatiran warga akan kemungkinan menjamurnya pabrik-pabrik di sekitar wilayah Desa Jatisura diharapkan tidak akan terjadi. Dalam perencanaan nya, warga menekankan pada usaha pertanian dan usaha kreatif sehingga tidak menyisakan ruang untuk masuk nya industri dalam wujud pabrik-pabrik yang sangat disadari oleh warga membawa tantangan yaitu pengolahan limbah yang dihasilkan pabrik. Warga khawatir, apabila pengolahan limbah tidak dilakukan dengan tepat maka kualitas lingkungan di wilayah Desa Jatisura akan memburuk.  Cita-cita warga juga dikomodir dalam dokumen perencanaan dengan pengaturan porsi lahan terbesar adalah untuk kegiatan pertanian.

Proses perumusan visi dan perencanaan desa yang dilakukan oleh warga merupakan hal penting. Tidak hanya mengajak warga untuk memahami kekayaan desa dan tantangan ke depan, tapi juga merupakan media produksi pengetahuan bersama antara warga dan pemerintah. Selama Festival Masa Depan berlangsung, tim dari  Biro Pemerintahan Umum: Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan melibatkan diri sebagai pengamat.

IMG_0902

IMG_0968

 

Proses perumusan visi desa oleh warga desa sedikit banyak memberikan pengetahuan bagi aparat pemerintah yang selama ini melihat konteks perencanaan desa hanya dari kaca mata perencana. Selama proses diskusi berlangsung, kerap terjadi perdebatan tentang sejauh mana warga “bisa” merancang visi desanya. Kekhawatiran pemerintah terhadap pro aktif nya warga merancang masa depannya secara kolektif disebabkan anggapan yang selama ini melekat di pemahaman pemerintah bahwa mereka lah yang bertanggung jawab terhadap masa depan Desa. Pemerintah kerap lupa bahwa warga selama ini adalah penggerak desa dan sudah seharusnya dilibatkan dalam perencanaan visi desa.

 

admin-ajax.php

 

Selain sebagai media produksi pengetahuan bersama, kegiatan seperti ini juga memfasilitas proses peningkatan kapasitas calon pemimpin desa, bahkan untuk 10 tahun ke depan.

Di salah satu gambar yang dihasilkan, seorang anak berusia 10 tahun, Erik menggambarkan desa Jatisura dengan sosok laki-laki berjas dan berpeci. Ketika ditanya siapa laki-laki dalam gambarnya, dia menerangkan bahwa itu adalah sosok dirinya sebagai kepala Desa Jatisura 10 tahun ke depan.

 

 

 

 

 

 

Catatan : data statistik Desa Jatisura diambil dari Dokumen Penataan Ruang Kawasan Perdesaan : Tipologi Desa Industri Kerajinan dan Industri Kecil Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka (Bandung: 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments »

Topics: , , , , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


17 Jul 2013

Penataan PKL : Solo, Bandung, Surabaya dan Bangkok

 

Sumber: tribunnews.com, diakses13 Juli 2013

Sumber: tribunnews.com

 

Text oleh Annisa Sukmaningtyas

 

Setiap kota mempunyai kebijakan penataan PKL yang berbeda, meski persoalan dasar yang dihadapinya sama. Sebagai contohnya bisa dilihat dari penataan PKL di tiga kota, yaitu Solo, Bandung, dan Surabaya. Pengertian PKL yang tercantum dalam peraturan daerah masing – masing kota tersebut juga berbeda, seperti yang tertera pada tabel berikut.

 

Clip_28

 

SOLO

Mungkin masih banyak yang mengingat dan menceritakan kisah bagaimana Pak Jokowi, yang saat itu masih menjabat sebagai walikota Solo, merelokasi PKL yang sebelumnya berdagang di Monumen Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo dengan mengajak makan perwakilan mereka hingga 54 kali. Pendekatan yang dilakukan Pak Jokowi saat itu, yang terkenal dengan sebutan nguwongke uwong (memanusiakan manusia), merupakan salah satu konsep penataan dengan menggunakan pendekatan sosial budaya dan relokasi.

Pendekatan lain dalam penataan PKL Kota Solo berupa bantuan fasilitas PKL, modal usaha, pemindahan, dan pengangkutan saat relokasi. Perijinan usaha bagi PKL juga diberikan gratis. Selain itu dilakukan juga promosi lokasi PKL melalui berbagai media. Pendekatan tersebut termasuk dalam pendekatan ekonomi.

Dalam mengatur kawasan dan kantong-kantong PKL, cara-cara yang dilakukan adalah dengan relokasi jika di lokasi tidak tersedia lahan dan jumlah PKL banyak. Sedangkan jika masih tersedia lahan akan dibangunkan shelter knock down  atau shelter bongkar pasang. Jika PKL hanya melakukan aktivitas pada malam hari, maka diberikan tenda. Bagi PKL yang wilayah lahannya tidak tersedia baik untuk shelter maupun tenda, akan diberikan gerobak. Lalu penertiban dilakukan sebagai langkah terakhir bila PKL tidak mengikuti program pemerintah. Dinas pemerintah yang menangani PKL di Kota Solo adalah Dinas Pengelolaan Pasar.

Tentu saja teori tidak selamanya dapat dipraktikkan di lapangan tanpa masalah. Kota Solo mempunyai perda yang mengatur tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, yaitu Perda No. 3 Tahun 2008. Dari sebelas bab yang terdapat dalam perda tersebut, lima diantaranya ditolak oleh Aliansi Pedagang Kaki Lima Surakarta (APS) karena dianggap mematikan usaha mereka, diskriminatif, bertentangan dengan HAM, dan mengancam keberlangsungan hidup PKL. Pada tahun 2011, sekitar 150 PKL mendatangi Balai Kota Surakarta dan melakukan unjuk rasa. Namun perda tersebut pada akhirnya tetap diberlakukan menyusul Peraturan Walikota No. 17-B Tahun 2012 mengenai petunjuk pelaksanaan perda tersebut. Kasus lainnya adalah rencana citywalk Purwosari dan penataan koridor Bhayangkara yang belum mencapai kesepakatan antara pemerintah dan PKL. Rencana pembangunan citywalk ini berupa pembuatan pedestrian, pembenahan saluran drainase, pemasangan street furniture, dan integrasi dengan museum keris (sentuhan seni di sepanjang jalur).

 

Sumber: solopos.com, 2013

Sumber: solopos.com, 2013

 

BANDUNG

Jika dibandingkan dengan Kota Solo, penataan PKL di Kota Bandung terlihat lebih jelas secara spasial / keruangan –walau tentunya pendekatan sosial dan ekonomi juga mempunyai peranan yang sama pentingnya. Selain melakukan pembinaan, Kota Bandung membagi ruangnya menjadi tiga zonasi, yaitu zona merah, kuning, dan hijau.

Sumber: Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011

Sumber: Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011

 

Penataan yang dilakukan terbagi menjadi lima konsep, yaitu:

  1. Relokasi; proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL,
  2. Revitalisasi pasar; peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL,
  3. Belanja tematik; penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu,
  4. Konsep Festival; penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan event-event tertentu, dan
  5. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera); penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.

Pada tahun 2012, Satuan Gabungan Khusus Penataan dan Pembinaan PKL Kota Bandung menetapkan 283 titik yang termasuk zona merah, 217 titik yang termasuk zona kuning, dan 63 titik yang termasuk dalam zona hijau. Di antara 283 titik di zona merah tersebut, 7 diantaranya adalah Alun-alun, Jl. Dalem Kaum, Jl. Kepatihan, Jl. Asia Afrika, Jl. Dewi Sartika, Jl. Otto Iskandardinata, dan Jl. Merdeka.

 

Sumber : Tim PRAKSIS Bandung

Sumber : Tim PRAKSIS Bandung

 

Alun-alun dan Kepatihan menjadi prioritas utama karena merupakan simbol pemerintah. Selain itu pemerintah juga menginginkan pengembalian fungsi trotoar dan hak pejalan kaki, memfasilitasi PKL agar tetap tidak kehilangan lahan tempat berusaha, dan menjaga estetika kawasan. Sebelumnya PKL telah menyatakan kesediaannya dalam mendukung program penataan. Aktivitas dagang dihentikan selama dua minggu agar bisa dilakukan pendataan. Relokasi direncanakan ke Pasar Gedebage. PKL juga terpaksa berhenti berjualan untuk sementara sampai tempat relokasi sementara di Jalan Cikapundung Timur siap. Namun berita terakhir tanggal 4 Maret 2013, tenda yang dijanjikan pemerintah agar PKL lebih terlihat rapih belum direalisasikan dan surat resmi pemindahan dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya juga belum sampai ke tangan PKL sehingga mereka memutuskan untuk kembali berjualan di Jalan Kepatihan dan Alun-alun karena Pemkot dianggap tidak serius. Sekarang PKL tersebut justru pindah ke Jalan Dalem Kaum yang letaknya tidak jauh dari Alun – alun dan Jalan Kepatihan.

 

SURABAYA

Belakangan ini program penataan PKL Kota Surabaya terkenal dengan pembuatan sentra PKL-nya. Sampai saat ini sudah ada 9 sentra PKL yang terbangun, yaitu Sentra PKL Gayungan, Urip Sumoharjo, Taman Bungkul, Ketabang Kali, Taman Prestasi, Ikan Hias Gunungsari, Benowo, Bulak, dan Karah. Sementara itu  ada tiga belas sentra PKL lagi yang direncanakan di tahun 2013.

Konsep penataan PKL di Kota Surabaya dilaksanakan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

  • Penetapan:

1. Penetapan dan pengaturan waktu kegiatan usaha PKL

2. Penetapan dan pengaturan jumlah PKL pada setiap lokasi PKL

3. Penetapan jenis barang yang diperdagangkan

4. Pengaturan alat peraga (perlengkapan PKL seperti gerobak, dll)

  • Pemindahan lokasi
  • Penghapusan lokasi
  • Pemberdayaan PKL:

1. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha

2. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain

3. Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan

4. Peningkatan kualitas alat peraga PKL

Salah satu contoh penataan PKL yang berhasil adalah pembuatan Sentra PKL Taman Bungkul. Penataan PKL Taman Bungkul ini bertujuan untuk penataan taman, makam, dan pemberdayaan sektor informal. Pada awalnya lokasi tersebut merupakan lahan yang digunakan warga sebagai ruang terbuka untuk rekreasi, yaitu untuk bermain voli dan jumlah PKL hanya sedikit. Namun krisis ekonomi tahun 1997 membuat PKL menjadi berdatangan dan sebagian di antaranya menetap. Setelah adanya penertiban dari Satpol PP pada tahun 1999, PKL Taman Bungkul membentuk paguyuban yang dinamakan Paguyuban Trisula. Penataan lokasi PKL dilakukan karena luas lahan bekas lapangan voli yang ditempati PKL saat itu mencukupi, sehingga dibuatkan sentra PKL. Status PKL Taman Bungkul ini tercatat sebagai PKL Binaan pada tahun 2005. Pemerintah (Dinas Koperasi) bekerja sama dengan Surabaya Hotel School juga memberikan bimbingan (binaan teknis) dalam manajemen usaha kepada PKL Taman Bungkul tahun 2009 dan 2011.

 

Sumber: http://gitanandya.blogspot.com/2011/11/analisis-taman-bungkul-surabaya.html

Sumber: http://gitanandya.blogspot.com/2011/11/analisis-taman-bungkul-surabaya.html

 

Namun tentunya penataan PKL tidak semuanya berjalan semulus PKL Taman Bungkul. Sentra PKL Urip Sumoharjo sepi dari pembeli. Begitu juga dengan relokasi PKL ikan hias Gunungsari tidak semuanya bisa diterima di pasar ikan hias tersebut. Perda Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang PKL juga sudah lama dituntut untuk direvisi oleh APKLI.

Menilik dari contoh penataan PKL di tiga kota di Indonesia tersebut, dapat dilihat beberapa perbedaan dalam konsep penataan masing – masing kota. Alangkah baiknya jika kita juga membandingkannya dengan contoh penataan PKL dari luar negeri agar kita bisa melihat bagaimana perbedaan kultur mempengaruhi cara penataan PKL. Kota yang diambil sebagai pembanding tersebut adalah Kota Bangkok, Thailand.

 

BANGKOK

Pedagang Kaki Lima di Kota Bangkok sudah dianggap sebagai kultur dan mempunyai ikatan yang kuat dengan masyarakat. Mereka merupakan bagian dari kota Bangkok. Diperkirakan 20% rumah tangga di Bangkok bergantung pada PKL dalam mendapatkan makanannya. Jumlah tersebut naik menjadi 70% pada saat makan siang (Susanti dkk, 2007). PKL di trotoar-trotoar juga memberikan rasa aman dan rasa memiliki karena menjadi salah satu aktivitas atau kegiatan unik di Bangkok. PKL dipandang sebagai orang-orang yang bekerja keras dan berjuang untuk bertahan hidup dan sudah lama digambarkan dalam literatur. Aspek positif PKL bagi masyarakat Thai lebih jelasnya dapat dilihat pada poin di bawah (Susanti dkk, 2007):

  1. Memainkan peranan signifikan dalam menyediakan makanan bagi warga Thailand,
  2. Menyediakan sumber makanan murah dan enak bagi warga kota yang terlalu sibuk untuk menyiapkan makanan dan terlalu miskin untuk membayar pembantu,
  3. Menyediakan tempat alternative untuk berbelanja di luar pertokoan yang dimiliki perusahaan besar dan perusahaan multinasional,
  4. Merepresentasikan kebudayaan Thai dan merupakan gaya hidup masyarakat Thai, dan
  5. Membawa kehidupan dan makna bagi tempat di lingkungan kota.

Karena itulah meski dengan peraturan yang banyak dan ketat, pemerintah Thailand selalu berusaha untuk menciptakan ruang bagi PKL.  Pemerintah menyediakan ruang untuk PKL terlebih dahulu. Setelah itu baru menerapkan ketentuan untuk mengontrol dan menjaga ketertiban. Peraturan yang banyak dan ketat pun pada prakteknya dapat dinegosiasikan. Penyediaan ruang tersebut dilakukan dengan tiga cara, yaitu 1) menentukan lokasi khusus bagi PKL, 2) memberi ijin bagi PKL untuk berdagang di tempat-tempat tertentu pada jam-jam tertentu, dan 3) mengintegrasikan PKL dalam pusat-pusat komersial.

Untuk konsep penataan PKL-nya sendiri di Kota Bangkok setidaknya ada empat model (Herlambang, 2007), yaitu:

  1. Sistem zona, yaitu daerah-daerah tertentu yang dialokasikan untuk PKL,
  2. Sistem waktu berdagang, seperti pasar weekend dan pasar malam,
  3. Integrasi dengan mall atau pusat perbelanjaan, dan
  4. Pemberian ijin PKL di pedestrian, sekitar taman, dan trotoar, dengan persyaratan tertentu.

Sementara Peraturan yang bertujuan untuk menata PKL di Thailand ini ada dua, yaitu Undang-undang Kesehatan Publik tahun 1992 dan Undang-undang Pemeliharaan dan Ketertiban Kota tahun 1992.

Dari empat contoh penataan PKL di kota-kota di atas -salah satunya dari luar negeri, kita bisa banyak belajar mengenai hal-hal penting dalam penataan PKL, mulai dari partisipasi PKL itu sendiri, sikap masyarakat dan pemerintah terhadap PKL, pemberian ruang bagi PKL, hingga pendekatan sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap perspektif PKL dalam kehidupan mereka sebagai pekerja. Beberapa perbedaan yang jelas terlihat dalam kebijakan dari empat kota tersebut terlihat dari Solo yang di stigma terkenal dengan pendekatan sosial, ketentuan zonasi PKL di Bandung, sentra PKL di Surabaya, hingga sikap terhadap PKL yang sudah dianggap sebagai kultur Kota Bangkok. Perbedaan tersebut bisa dibilang cukup menggambarkan bagaimana kebijakan PKL dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik masing-masing kota.

 

 

3 Comments »

Topics: , , , , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


23 Apr 2012

Remaja Urban : Kelahiran dalam Ketercerabutan ?

Oleh: Subronto Aji

 

 

sumber: http://www.terpopuler.net/tangga-lagu-korea-kpop-terbaru

 

 

Peristiwa ini dialami dalam sebuah angkutan kota bernomor 07, dari depan Pusat Grosir Cililitan (PGC) menuju Condet. Anak itu naik bersama ibunya. Wajahnya mewakili cita rasa blasteran, ibunya Melayu dan ayah yang mungkin Arab atau India, entahlah. Sejak di dalam angkot dan sepanjang jalan hingga tiba di tujuan bibirnya tak pernah diam. Ia bernyanyi lagu Hindustan yang pernah dinyanyikan Norman Camaru. Ia bernyanyi tanpa peduli. Anak ini bukan saja aktif, tetapi juga, berani. Ia mewakili pertumbuhan generasi Y.

 

Kira-kira dua atau tiga hari sebelum bertemu anak blasteran yang bernyanyi itu, dalam angkutan kota yang juga mengarah ke Condet, naik lima orang warga keturunan Asia Timur yang seumuran Anak Baru Gede (ABG). Saya menyebut Asia Timur sebab tidak terlalu jelas, mereka dari keturunan China atau Korea. Sebelum tiga ABG keturunan Asia Timur masuk, di angkutan kota hanya ada saya, seorang kawan, dan dua karyawati yang baru pulang kerja. Dua karyawati ini yang tak henti bicara dengan dialek melayu-betawi yang kental dan ekspresif, khas orang Jakarta pada umumnya.

 

Anda tahu apa yang terjadi sesudah lima ABG-keturunan itu bergabung dalam angkutan kota yang membawa kita menuju Condet?.

 

Mobil kecil yang maksimal diisi sepuluh orang dengan posisi duduk saling berhadapan itu menjadi ramai dengan lalu lalang percakapan. Dua karyawati yang mungkin berumur antara 20-23 tahun itu terus saja eksis dengan dialek Betawi-Melayu yang sesekali dicampur sedikit nuansa Bristish seperti by the way, oh my God beradu kencang suara dengan lima ABG yang tak kalah kuat bercakap menggunakan bahasa dan intonasi seperti di film Korea atau China. Jangan lupa, smart phone BlackBerry tetap eksis ditangan masing-masing.

Saya dan seorang kawan yang tersudut dipojok paling belakang  sesekali menatap mereka. Dalam hati bertanya pelan : tontotan apalagi ini ?.

 

Sketsa Tesis

Tesis pertama yang muncul di benak saya adalah angkutan kota ini telah menjadi panggung dari adu identitas khas rakyat pinggiran. Mereka tanpa peduli pada penumpang yang lain begitu aktif menampilkan dirinya lewat medium bahasa masing-masing. Tak penting apa isi percakapan itu, yang penting adalah bahasa yang digunakan. Sama halnya : mereka juga mengabaikan kenyataan ruang jikalau kita sedang berada di angkot yang sesak dan sesekali berhenti karena macet yang abadi ala Jakarta. Suara mereka lebih kencang dari bunyi knalpot.

Tesis kedua yang terbangun di benak saya adalah adu identitas itu mewakili arus besar pertumbuhan budaya pop, terutama yang berkaitan dengan ekspansi K-Pop yang kini merajai industri hiburan, khususnya fashion, film dan musik nasional. Wabah K-Pop ini meluas di seluruh Indonesia. Segenap kesadaran, cita rasa perasaan, gerak-gerik bahkan imajinasi tentang hidup sehari-hari remaja urban di Indonesia kini tumbuh dalam bayang-bayang serba Korea atau, lebih luas dari itu, Asia Timur. Mereka, para remaja itu, menjadi agen budaya yang terseok-seok meng-copy paste segala yang serba ‘K-Pop’ (walau sebenarnya sejarah K-Pop tidaklah genuine Korea).

Lalu, tesis ketiga yang menyemburat dalam ranah kesadaran ialah lalu lalang import budaya pop seperti ini memang memiliki efek pasang surut sebagaimana labilitas para remaja urban. Jelas saja perkembangan ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru. Kebaruannya hanyalah terletak pada subyek yang mendominasi (kali ini importirnya dari Asia Timur) saja. Para remaja urban seperti di Jakarta mungkin menjadi subyek-yang-tereksploitasi sekaligus hendak eksis. Perjumpaan ini, antara subyek-yang-mendominasi dan subyek-yang-tereksploitasi-hendak eksis mewakili narasi besar berjudul : global war of pop culture (??).

 

***

Agak terburu-buru jika perkembangan di atas lantas kita simpulkan sebagai krisis kebudayaan nasional kita di ruang urban. Atau sebutlah itu krisis identitas anak muda. Namun perkembangan ini tak bisa dipandang sambil lalu sebagai kegenitan cultural sesaat khas remaja dan ibu-ibu muda urban yang aktif mengucap ‘omigod,omigod,omigod’ ketika menyimak Twilight dan Breaking Down produksi Amerika.

Yang jelas di mata kita adalah kota-kota telah menjadi ruang yang mengalami defisit identitas lokal di mana akar-akar culturalnya membentuk diri terus menerus seirama gerak transfomasi fisik-ruang kota. Ini telah berlangsung lama sejak kota di Asia Tenggara diposisikan sebagai agen modernisasi. Ada kekalahan yang serius dari yang disebut sebagai lokalitas kultur urban, sebagaimana kekalahan bumiputera pemilik lahan dari ekspansi mall atau kekalahan pasar tradisional dari kekuasaan Giant dan Hypermart.

Sejarah kota memang tak pernah sepi dari pergantian pemenang dan pecundang, perintis dan peniru, penjaga juga perusak.

Kita tahu jikalau pada ruang ekonomi-politik, menyebut kalah-menang selalu paralel dengan menghitung rugi-untung. Tetapi, apakah juga sama berlaku diruang kultural ?. Maksudnya, ini bisa menjadi pertanyaan sejauh manakah terbuka kemungkinan bagi kepentingan ekonomi-politik untuk bekerja bagi pemuasan dirinya dengan menggunakan kultur sebagai mediumnya; meletakkan kultur sebagai sub-ordinat dari pemuasaan hasrat ekonomi-politik ?.

Artinya, pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada diskursus rumit mengenai imperialisme kebudayaan atau industri kebudayaan.

Tak ada jawab tunggal dan berkekuatan praktis atas hal diatas.

Salah satu hal penting yang tengah kita hadapi kini adalah model pertarungan kultural di mana agen-agen penyalurnya memainkan operasi ganda yang canggih. Ambillah contoh televisi, kotak canggih yang mengkombinasikan gambar, gerak, dan bunyi dalam satu momen penyampaian pesan. Daftar siaran televisi bisa menampilkan sesuatu yang berkarakter ‘kita’ (: Indonesia) namun di saat jam tayang lainnya, ia menjadi sepenuhnya bukan kita (: dengan segala macam tontonan gosip, musik, plus sinetron import). Televisi yang menguasai waktu-waktu luang pun waktu-waktu produktif bukan tak mungkin menggantikan fungsi keluarga sebagai apparatus dari sistem nilai masyarakat. Dalam adagium lama McLuhan : medium telah menjadi pesan itu sendiri.

 

Lalu para remaja itu bertumbuhan dalam pluralisme referensi nilai-norma yang jejak obyektivasinya bisa dilihat dari potret fisik mereka : mata bulat, kulit coklat dengan dandan anak muda Korea. Mereka seolah mengalami retak sekaligus mengumpulkan serakannya dalam model identitas tubuh yang melampaui kategori-kategori biner Timur Melayu vs Timur Mandarin, misalnya. Proses yang ditempuh para remaja seperti ini mungkin bisa ringkaskan dalam kalimat: ketercerabutan yang membentuk dirinya terus menerus. Sehingga, untuk sementara bisa dikatakan, problem eksistensial para remaja urban seperti di Jakarta ialah penemuan diri dalam satu episode ketercerabutan kepada episode ketercerabutan yang lain; semacam kelahiran dalam ketercerabutan.

Dalam bahasa yang lain : kelahiran dalam atau melalui ketercerabutan juga tersirat menandakan ada retak fungsi dalam pranata-pranata sosial dalam meng-inkulturasi anak-anak remaja. Pada ujungnya situasi ini membawa kita pada judul besar ke-Kita-an kita yang terus menerus bertempa diri dengan arus import ‘yang-Lain’.

 

Tentu saja kita tidak bisa menafikan pandangan kritis yang menyebutkan gaya hidup remaja urban sebagai bentuk keterasingan diri (: kesadaran palsu) yang terjebak dalam operasi canggih ‘rezim teknologi tubuh’ di mana komoditi membentuk sirkulasinya yang efektif dengan sasaran utama remaja. Maksudnya adalah proses penemuan diri dalam ketercerabutan itu adalah gerak yang rapuh dan, katakan, menipu.

 

Para remaja mungkin menemukan dirinya referensi-referensi kultural import itu (?) yang secara bersamaan mengambil keuntungan dari konsekuensi-konsekuensi ketercerabutan diri dan kelompok dari rumah kulturalnya masing-masing. Pada terma postkolonial theory, mereka barangkali sedang melakukan mimikri, yang juga mengisyaratkan ambivalensi akut ; benci-benci tapi rindu pun meniru-mengejek yang berakar dalam.

 

Menjadi Kita memang rumit.

 

 

No Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


10 Apr 2012

Review buku : Orang Pulo di Pulau Karang

 

Oleh: Robin Hartanto

Penyusun: Rosida Erowati Irsyad

Penerbit: Lab Teater Ciputat

 

Tak elak bersembunyi ribuan pesona di balik Duizen Eilanden. Kepulauan Seribu, yang selama ini banyak dikenal dengan kekayaan wisata baharinya, rupanya turut menyimpan kekayaan budaya masyarakat yang menghuninya. Hal tersebutlah yang kemudian hendak direkam buku ini, alih-alih merekam kekayaan alam yang mungkin akan lebih laku dibaca.

Untuk mengerucutkan cakupan kajian, dengan tegas buku ini menentukan wilayah Pulo sebagai batasan, termasuk di dalamnya Pulo Panggang, Pulo Pramuka, dan Pulo Karya. Penegasan ini menjadi penting diketahui karena kata Pulo sendiri memiliki ambiguitas oral karena juga digunakan sebagai awalan untuk menyebutkan “pulau” lain seperti Pulo Tidung atau bahkan Pulo Seribu (Kepulauan Seribu).

Para pembaca buku ini dapat menyimak potret Orang Pulo dari berbagai sisi. Sejarah, mitos, kondisi geografis, dan kesenian mereka terekam ringkas dan jelas. Praktis kita dapat menemukan hubungan kawasan ini dengan Batavia, mitos tentang Dara Putih yang melegenda, hingga ilmu silat alif yang dikreasikan masyarakat Pulo dari berbagai aliran.

Namun, buku ini tidak hanya berhenti pada cerita besar. Petite histoire malah menghidupkan buku ini. Hampir di setiap segmennya terdapat kutipan-kutipan, bukan dari mulut orang terkenal melainkan dari tutur masyarakat setempat. Tak ayal kita dapat menemukan kalimat spontan seperti “Mau ke kampung…”, “…pantang pulang. Jika sudah maju harus berhasil”, atau “Mati Blanda!”, yang justru memberikan warna pada buku ini. Berbagai data dan cerita pun digali langsung dari penduduk setempat, di samping karena keterbatasan catatan tertulis tentang itu. Tak luput juga tercatat cerita-cerita sederhana tentang Mbok Tinah pedagang makanan kudapan atau Pak Nawawi penggiat lenong.

Beberapa hal perlu menjadi masukan untuk buku ini. Ketiadaan keterangan gambar membuat pembacanya terkadang sulit memahami gambar-gambar yang ada, selain permainan efek-efek warna pada foto-foto terasa agak berlebihan. Saya sendiri sulit untuk memahami letak dan batasan dari Pulo tanpa mencari lebih lanjut di dunia maya, karena minimnya peta atau gambar yang menjelaskan hal tersebut, terutama untuk orang yang tidak pernah kesana sebelumnya.

Tentu saja buku ini tak luput dari keterbatasan yang dapat dimaklumi. Mengutip ucapan antropolog Bisri Effendy, buku ini memang dimaksudkan sebagai penelitian awal. Apa yang direkam memang lebih bersifat kilas potret, tanpa perlu menyelam jauh ke dalam. Sebuah usaha yang sangat perlu untuk mendorong penelitian-penelitian lebih lanjut.

 

 

 

 

 

2 Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |