Posts Tagged ‘kota’


11 Dec 2013

Seminar “Menggali Pengetahuan Kota untuk Kota yang Ekologis”

 

RUJAK POSTER

Poster designed by @idznie

 

Dunia memasuki abad kota di mana lebih dari separuh penduduk dunia akan tinggal di wilayah perkotaan. Pertambahan penduduk di kota tentu akan menghadirkan tantangan baru khususnya dalam membawa kota menjadi lebih ekologis.

Perubahan menuju kota ekologis memerlukan pengetahuan. Pengetahuan adalah prasyarat untuk perubahan. Hak atas pengetahuan adalah hak mendasar, di samping penting sebagai prasyarat untuk mampu berperan serta dalam proses pengambilan keputusan tentang masa depan kota.

Sejak Agustus 2011, Rujak Center for Urban Studies bekerjasama dengan kaum muda dan komunitas di tiga kota; Surabaya, Semarang dan Makassar, menjalankan program bernama Dinamika Pengetahuan Perkotaan (DPP). Program ini bertujuan membangun dinamika-pengetahuan (knowledge dynamics) perkotaan di tiga kota-wilayah Indonesia sebagai perintis, dengan cara menyemangati produksi-bersama pengetahuan perkotaan dan pemanfaatannya ke dalam proses penyusunan kebijakan perkotaan.

Program dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan penelitian dan penilaian yang sudah ada, memanfaatkan media-sosial untuk memetakan kegiatan produksi dan pengetahuan warga kota sehari-hari, dan menyelenggarakan forum konsultatif dengan memanfaatkan platform media-sosial dan lembaga-lembaga setempat lainnya. Di akhir program, proses produksi pengetahuan perkotaan telah terbangun di tiga kota dan menghasilkan mesin crowd-sourcing online; ayorek.org (Surabaya), makassarnolkm (Makassar) dan ugd.org (Semarang).

Melalui seminar ini, perwakilan dari ketiga kota akan melaporkan hasil program DPP.

Selain itu, saat ini, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri sedang menyusun RUU Perkotaan. Seminar ini juga dimaksudkan untuk mengajak peserta memberikan masukan yang lebih substantif dalam proses penyusunan RUU Perkotaan selain masukan dari ketiga kota.

 

Seminar akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal            :  Selasa, 17 Desember 2013

Waktu                         :  12.00-16.30 WIB (dimulai dengan makan siang)

Lokasi                         :  Hotel Treva Internasional, Jl. Menteng Raya No. 33 Jakarta Pusat

 

Bagi yang berminat hadir, silahkan mendaftar ke alamat email : info@rujak.org

Tempat terbatas.

 

 

 

 

No Comments »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


14 Oct 2013

PKL: Bukan Urusan Perut Semata

 

IMG_3353

 

Isu PKL di DKI Jakarta tengah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Keberadaannya sering dianggap mengganggu lalu lintas, mengokupasi jalur pejalan kaki, merusak pemandangan, serta menjual produk yang berkualitas rendah maupun tak layak konsumsi. Tapi mengapa PKL ini masih bertahan dan justru jumlahnya terus bertambah? 

 

Oleh Khairunnisa dan Dinar Ramadhani

 

PKL muncul di sela-sela kota sebagai ironi. Ia hadir di pasar-pasar tradisional, gang-gang sempit, terminal, hingga sekolah-sekolah. Namun keberadaannya juga banyak ditemukan di tengah-tengah gedung-gedung megah perkantoran maupun pusat perbelanjaan dan mall-mall yang bergengsi. Ia juga memadati jalan utama dan taman kota yang menjadi tempat lalu lalang dan persinggahan bagi para citizens. Jelas, keberadaan PKL ini didukung dengan adanya kebutuhan atau permintaan dari masyarakat. Selain karena harga yang ditawarkan relatif ramah kantong, keberadaannya pun mudah dijumpai di berbagai tempat, tak harus memaksa konsumen untuk berjalan masuk menuju bangunan tertentu. Namun, keberadaan PKL ini ternyata menimbulkan perdebatan. Lokasi yang mereka pilih untuk berjualan seringkali mengganggu area pejalan kaki dan menjadi salah satu alasan penyebab kemacetan.

 

IMG_3339

PKL ada karena kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat akan produk/jajanan murah yang dapat dijangkau dengan mudah. Lebih jauh lagi jika melihat mengenai PKL, nilai-nilai apa yang membuat PKL berbeda dari penjaja yang lain?

“Jajanan pikulan atau dorongan itu punya sejarah lebih, ada nilai story telling,” (Bondan Winarno)

Salah satu nilai yang ada pada PKL adalah sejarah. Seorang pedagang sate ayam di daerah Sabang misalnya, sudah berjualan hampir 20 tahun lamanya. Bayangkan, peristiwa apa saja yang sudah ia alami sepanjang berjualan disana? Ikatan pedagang dengan suatu lokasi menjadikan mereka sebagai salah satu saksi sejarah terjadinya perubahan di lingkungan tempat mereka berjualan. “Saya udah jualan di sini berapa tahun neng, lama banget. Dulu tuh ya, jalanan tuh enggak begini”, mungkin ini menjadi salah satu kalimat yang kebanyakan dikatakan oleh pedagang saat menceritakan kisah selama ia berjualan di tempat itu.

IMG_3354

Beberapa konsumen bahkan memiliki kesan nostalgia pada PKL yang menjajakan produk/makanan tertentu, mengingatkan pada masa sekolah, kuliah, bahkan suasana pada kampong halaman. Wajar saja, sebagian besar penjaja di kaki lima ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat perkotaan yang umumnya heterogen dan multikultur akan merasakan sepenggal kampung halaman ketika mengunjungi PKL dari daerahnya. Masyarakat dari daerah lain pun tak ketinggalan, penasaran mengicip rasa kampung halaman orang bisa menjadi salah satu alasannya. Terlebih dengan harga yang murah dan dapat dijangkau semua kalangan.

Keakraban pun dapat terjalin melalui percakapan-percakapan singkat yang terjadi antara pedagang dan pembeli membuat adanya. “Tante”, “Mami”, dan “Om”, adalah sapaan-sapaan akrab yang dimiliki oleh konsumen tetap terhadap pedagang, ataupun sebaliknya pun sering ditemukan. Konsumen yang membeli makanan di PKL, akan berhubungan dengan pedagangnya secara langsung dan lebih dekat. Hal ini akan sulit ditemukan jika membeli makanan di restoran karena ada jarak antara konsumen dan pedagang.

photo (2)

 

Pada perkotaan di negara-negara berkembang, sektor informal seperti PKL ini belum cukup mendapat perhatian. Akibatnya, pelaku sektor informal ini tidak mendapatkan ruang dan menjadi kaum marjinal yang seolah harus ditertibkan. Tentu telah banyak cerita bahwa relokasi PKL tak jarang menempati lokasi baru yang sepi pembeli, sementara tempatnya berjualan dulu dibangun menjadi pasar modern megah bagi investor besar. Tak pelak, PKL ini kerap mengajukan keberatannya terhadap kebijakan penggusuran maupun relokasi. Meskipun mereka menyadari kesalahannya, tapi itu tak berarti pihak lain tidak memiliki andil dalam pelanggaran ini. PKL umunya telah membayar iuran untuk retribusi daerah berupa iuran kebersihan, keamanan, dan sewa tempat. Hal itu membuat PKL merasa berhak akan usahanya tersebut. Lalu ke mana bermuaranya iuran-iuran ini? Berdasarkan suvei yang telah dilakukan di ruas Jalan Sudirman-Thamrin, mereka mengaku iuran ini dibayarkan ke kelurahan, atau pengurus daerah setempat seperti RT/RW.

Berbeda dengan pemerintah DKI Jakarta yang terlihat masih kurang menaruh perhatian pada PKL, lain halnya di Singapura. Singapura tidak berbeda dengan Jakarta, di mana banyak orang menyukai makanan PKL, tetapi tampak perbedaan keberadaan PKL di Singapura dengan di Jakarta. Lokasi PKL di Singapura telah diatur oleh pemerintah, mereka dikumpulkan di satu lokasi untuk berjualan dengan tempat yang bagus dan rapi. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Singapura sejak tahun 1960-an.

Seperti yang sudah dikatakan bahwa PKL itu ada karena ada yang membutuhkan. Suatu kebutuhan itu muncul karena ada hal yang tidak terpenuhi, salah satu contohnya adalah bagi para pegawai. Kawasan Universitas Bina Nusantara dan Senayan City, serta kawasan Grand Indonesia adalah contoh lokasi di mana ditemukan PKL yang cukup banyak. Sebagian besar konsumen yang ditemukan di lokasi ini adalah pegawai mall setempat. Murah adalah alasan mereka mengonsumsi makanan yang dijajakan oleh PKL sebab makanan yang terdapat di tempat mereka berkerja tidak terjangkau. Makanan yang tersedia memiliki harga yang cukup mahal, sehingga makanan yang dijajakan oleh PKL menjadi alternatif terbaik bagi mereka.

 

IMG_9323

PKL telah menjadi salah satu wajah kompleksitas kota. Sektor informal yang dibina, diberi ruang, dan diintegerasikan dengan perkekonomian kota tentu dapat menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Menilik kebutuhan masyarakat dengan segala keunikan PKL yang telah disebutkan di atas, sudah seharusnya masalah PKL ini menjadi perhatian. Penanganan PKL di setiap titik pun bisa jadi amat berbeda, bergantung pada karakteristik lokasi, peralatan serta barang dagangan, serta jenis konsumennya. Penangan PKL ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi tiap perkotaan di Indonesia. Pengusutan pihak-pihak di balik PKL ini tentu akan menyebabkan benturan di berbagai tataran. Oleh karenanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak tentu amat diperlukan dalam menangani masalah PKL ini.

 

No Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


07 Oct 2013

5 Program Transisi Menuju Kota Lestari

Freedom

 

Diskusi bersama Marco Kusumawijaya dan Ari Perdana.

10 Oktober 2013, Jam 19:00-21:00

di Freedom Institute, Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat

No Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


13 Jun 2013

Hak atas Kota: Hak untuk Bermukim di Pusat Kota !

 

 

 

“During my mission I have heard several times that there is no room for the poor in the city because of the high cost of land & housing. The right to adequate housing is a universal and does not belong only to the rich. Rather, it is the state obligation to prioritize vulnerable and marginalized groups. It is clear that the kampongs and the low income laborers, the street vendors and the fish market workers have been there for decades and centuries before the sky scrappers and shopping malls. So when I hear that the “poor should know their place” – I say yes, they should, – and their place is in the city center! State land should be allocated as a priority to low income housing, including in the city centers”. – Raquel Rolnik (Special Rapporteur on Adequate Housing)

 

Kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Perumahan yang Layak selama 13 hari (30 Mei – 11 Juni 2013) di Indonesia telah selesai. Di akhir kunjungannya, Raquel Rolnik melaporkan temuan awal nya kepada publik. Pada akhir tahun ini, laporan final akan selesai dituliskan dan akan dibacakan di sidang Dewan HAM PBB pada Maret 2014.

Selama kunjungan dan pemantauan Pelapor Khusus, saya berkesempatan untuk menemani kawan-kawan organisasi rakyat miskin kota di Jakarta, Surabaya dan Makassar dalam menerima kunjungannya.

Kedatangan Pelapor Khusus merupakan kunjungan formal. Seorang pelapor khusus dapat melakukan pemantauan terhadap pemenuhan hak atas perumahan yang layak di suatu negara, hanya apabila diundang resmi oleh negara yang bersangkutan.

Tulisan ini berupaya merangkum apa yang saya saksikan dan coba pahami terkait pemenuhan hak atas perumahan yang layak di ketiga kota di atas. Dalam pertemuan dengan komunitas, agenda pertemuan hampir serupa, yaitu kesaksian warga tentang pemenuhan hak atas perumahan yang layak dari pemerintah. Kesaksian tidak hanya berisikan pengaduan tetapi juga prakarsa warga di tiap kota terkait permukiman yang layak.

Dalam melakukan pemantauan dan menyusun laporannya, pelapor khusus bertemu dan berdiskusi dengan perwakilan banyak pihak seperti pemerintah (Kementrian Luar Negeri, Kementrian Perumahan Rakyat, Kementrian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, PERUMNAS, Ombudsman, dan Pemerintah Kota), akademisi, kelompok ahli, NGO dan pastinya melihat langsung di lapangan tentang praktek pemenuhan hak atas perumahan yang layak.

 

Raquel Rolnik_foto oleh M. Nawir

Raquel Rolnik_foto oleh M. Nawir

 

Kampung Jakarta: adaptasi rakyat miskin dalam perebutan ruang

Pertemuan pertama Pelapor Khusus dengan komunitas bertempat di pinggir Waduk Pluit, Jakarta pada 2 Juni 2013. Kenapa Waduk Pluit? Maksud dari kunjungan tersebut adalah menjadikan kasus Waduk Pluit sebagai gambaran di lapangan terkait pemenuhan hak atas pemukiman yang layak. Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Urban Poor Consortium (UPC) menjadi tuan rumah dalam kunjungan tersebut.

Pada kunjungan di Waduk Pluit, ada dua warga dari wilayah Muara Baru dan Kebun Tebu yang memberikan kesaksian untuk Jakarta. Ada Mak Een yang sudah mengalami lima kali penggusuran sejak dia merantau ke Jakarta di awal tahun 1970. Mulai dari penggusuran untuk kepentingan umum, hingga penggusuran untuk bangunan-bangunan privat seperti mall, apartemen, dll.  Setelah itu,  Nenek Dela yang tinggal di pinggiran Waduk Pluit menuturkan bahwa kampung di pinggir Waduk Pluit sudah terbentuk sejak tahun 1970-an. Lamanya pemukiman membentuk ikatan sosial yang kuat antar warga. Lokasi yang strategis juga menjadi dasar untuk warga menyandarkan sumber pendapatan nya pada pusat-pusat ekonomi yang tersebar sepanjang 1-2 km dari wilayah Muara Baru seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Mega Mall Pluit, RS Atmaja, RS Pluit, Pabrik-pabrik yang tersebar di Muara Baru dan Perumahan Pantai Mutiara.

Nenek Dela dalam kesaksiannya mempertanyakan mengapa hanya warga Waduk Pluit saja yang “diharuskan” pergi untuk membuat Waduk berfungsi kembali. Kalau memang ingin mengatasi banjir, menurutnya, tidak hanya pinggiran waduk yang harus dikembalikan lagi fungsi nya tetapi juga fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Pluit yang saat ini sudah berganti menjadi Mega Mall Pluit. Lalu dia mempertanyakan juga keberadaan Apartemen Laguna yang bertengger manis di dekat Waduk Pluit tetapi sama sekali tidak mendapatkan teguran dari pemerintah.

Saat ini, warga yang teroganisir dalam JRMK, bekerjasama dengan Arsitek Komunitas (ARKOM), Rujak Center for Urban Studies (RCUS) dan Arsitektur UI mencoba menawarkan konsep alternatif pembangunan rusunawa (dalam radius 500 m – 1 km) yang memfasilitasi kebutuhan dan keinginan warga. Proses konsultasi masih berlangsung dengan Pemerintah DKI Jakarta yang pada prinsip nya menyetujui tawaran konsep alternatif.

Selain warga Muara Baru dan Waduk Pluit, perwakilan warga dari Teluk Lampung dan Tulang Bawang, Lampung juga hadir dan memberikan kesaksian tentang pemenuhan hak atas perumahan yang layak di Lampung. Untuk warga Teluk Lampung, kesaksian mereka terkait dengan proyek reklamasi pesisir Lampung yang nantinya akan men-zonasikan wilayah pesisir Lampung menjadi wilayah pelabuhan, apartemen, pusat bisnis, Rekreasi/Hiburan dan Rusunawa. Warga yang puluhan tahun menetap di sana pun terancam digusur dan direlokasi ke Rusunawa.

Sedangkan untuk warga Tulang Bawang, persoalan perumahan layak terkait dengan konflik tanah antara warga (petambak plasma) dengan pengusaha yang mengklaim memiliki lahan yang ditempati warga saat ini. Perseteruan antara warga dengan pihak perusahaan kerap melibatkan kekerasan oleh negara, dalam hal ini pelibatan aparat militer. Di bulan April 2013, Ketua Forum Silaturahmi (FORSIL) Petambak Bratasena, Edi Prayitno, mengalami proses kriminalisasi oleh aparat Kepolisian.

 

Makassar : Konflik Tanah dan Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak

Kunjungan Pelapor Khusus di Makassar berlangsung pada 6 Juni 2013. Untuk agenda di Makassar, selain bertemu dengan komunitas, Pelapor Khusus juga bertemu dengan Walikota Makassar. Pertemuan dengan komunitas berlangsung di Kampung Pisang, Mancini Sombala yang difasilitasi oleh Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM).

Selain warga dari berbagai kampung di Makassar, hadir juga perwakilan warga dari Bungkutoko, Kendari, Wakil Walikota Kendari, Anggota DPRD  Makassar dan juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

Kesaksian warga dari kampung di Makassar berkisar pada konflik tanah antara warga (kampung)  dengan pengusaha atau warga lain yang mengklaim sebagai turunan kerajaan dan memiliki hak atas tanah yang dipersengketakan. 75% penguasaan tanah di kampung-kampung miskin Makassar hanya berdasarkan pada fakta-fakta penguasaan tanah secara turun temurun yang dibuktikan oleh slip pembayaran tanah, rinci (riwayat penguasaan tanah), dan bukan bukti-bukti secara terulis (sertifikat tanah).  Dalam sepuluh (10) kasus yang dipresentasikan di Makassar, pemerintah Kota Makassar gagal memediasi sebagian besar konflik pertanahan tersebut. Banyak kasus di mana kekerasan, oleh aparat kepolisian maupun preman yang disewa oleh perusaahan, diterapkan pada warga.

Kerancuan bertambah dengan kekacauan pendaftaran tanah. Adnan Buyung Azis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar menyebutkan banyak terjadi kasus di mana satu sertifikat tanah bisa diklaim dimiliki oleh tiga orang. Persoalan pendaftaran tanah juga menjadi kesulitan tersendiri bagi warga miskin dikarenakan biaya yang tinggi.

Tidak hanya itu saja, persoalan mendasar dari kasus konflik tanah yang berlarut-larut di Makassar, menurutnya, disebabkan oleh mata pisau sistem peradilan yang masih berdasarkan pada kepastian hukum dan bukan keadilan.

Kepastian hukum, menurutnya, melihat pada bukti-bukti tertulis dan tidak melihat pada fakta-fakta penguasaan tanah yang selama ini menjadi dasar bagi warga. Oleh karena nya, apabila diproses di ranah hukum, maka warga akan kalah dan berujung pada hilangnya hak bermukim.

Namun, warga yang bernaung di dalam KPRM tidak hanya memaparkan persoalan.  Sudah tiga tahun ini warga berupaya menawarkan konsep alternatif untuk persoalan tanah di Kampung Pisang, yaitu konsep berbagi lahan dengan pemilik tanah di mana warga meminta lahan sejumlah 7000 m2 (dari 3,7 Hektar tanah yang disengketakan) untuk memfasilitasi 43 KK. Konsep tersebut direncanakan warga secara partisipatif dan difasilitasi oleh ARKOM dan RCUS. Walikota Makassar hingga saat ini belum berhasil memediasi konflik tanah antara warga dengan pengusaha.  Justru Walikota meminta warga menerima tawaran pengusaha yang hanya bersedia memberikan 3000 m2. Tawaran tersebut ditolak warga karena tidak cukup memenuhi kebutuhan warga.

Selain presentasi dari Makassar, pertemuan hari itu juga diisi oleh presentasi warga Bungkutoko, Kendari. Warga yang juga merupakan anggota dari GERMIS (Gerakan Rakyat Miskin) Kendari menceritakan kisah sukses penataan partisipatif di Bungkutoko. 55 keluarga terlibat dalam proses relokasi partisipatif yang memindahkan warga sejauh 500 m dari permukiman semula. Proses relokasi dan perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif  bersama warga dan difasilitasi oleh Rujak Center for Urban Studies (RCUS) dan jaringan arsitek komunitas Yogya (Arkom-Yoga). Tanah seluas 1,8 Hektar yang disediakan oleh pemerintah tidak diberikan secara cuma-cuma. Warga menyicil untuk biaya tanah dan pembangunan rumah melalui kelompok tabungan yang dibentuk oleh warga. Setelah 20 tahun, penguasaan tanah akan menjadi Hak Milik yang sebelumnya Hak Guna Bangunan (HGB).

Paparan yang disampaikan oleh warga Bungkutoko diamini oleh Wakil Walikota Kendari yang menyampaikan bahwa proses di Bungkutoko menjadi cikal bakal pendekatan City Wide Upgrading dengan warga terlibat dalam keseluruhan proses. Diharapkan pendekatan ini dapat mengatasi persoalan kemiskinan di Kendari karena memberikan kepastian jaminan bermukim.

 

Surabaya: Pengakuan akan Inisiatif Warga

Persoalan pemenuhan hak akan permukiman layak yang  dipresentasikan di Surabaya pada 7 Juni 2013 adalah kasus pemukiman bantaran pinggir kali (Stren Kali) Wonokromo. Di sepanjang 15 km sungai, tersebar tujuh kampung (Bratang, Semampir, Kampung Baru, Gunung Sari I, Gunung Sari II, Medokan, Braya) yang tergabung dalam Paguyuban Warga Sren Kali Surabaya (PWSS). Upaya warga melawan rencana penggusuran sejak tahun 2002 berujung manis pada Oktober 2007 di mana pada saat itu DPRD Provinsi Jawa Timur menghasilkan Perda No. 5/2007 yang memberikan izin keberadaan permukiman terbatas dan mewajibkan warga untuk melakukan penataan permukiman sesuai dengan konsep Jogo Kali, sebuah konsep yang ditawarkan oleh warga dalam memberikan jaminan sebagai penjaga kelestarian lingkungan sungai. Melalui konsep tersebut, warga ingin melawan stigma bahwa warga yang tinggal di bantaran sungai merupakan penyebab limbah yang mencemari sungai. Konsep Jogo Kali mensyaratkan warga untuk mundur 3-5 m dari bibir sungai (untuk jalan inspeksi) dan menghadapkan rumahnya ke arah sungai. Selama dua tahun terakhir, warga, secara swadaya dan gotong royong telah berhasil memperbaiki lingkungan di sepanjang sungai.

Terlepas dari prakarsa yang dilakukan warga secara mandiri, pengakuan dari Pemerintah Daerah berupa legalisasi lahan baik dalam bentuk sertifikat komunal maupun individu belum ada hingga saat ini. Warga juga masih bisa mendapatkan ancaman penggusuran sewaktu-waktu karena belum pastinya pengakuan hak bermukim di sana.

Selain paparan untuk kasus stren kali, warga juga berbagi cerita tentang Surat Ijo, yaitu bentuk surat sewa tanah di mana warga secara rutin membayar biaya sewa kepada Pemerintah Kota. Surat Ijo biasanya dimiliki dalam rentang waktu yang cukup lama. Memiliki surat Ijo tidak berarti memberikan rasa aman bermukim kepada warga karena sewa dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Pemerintah. Dalam pertemuan dengan Pelapor Khusus, warga yang memiliki Surat Ijo bertutur bahwa saat ini Pemerintah Kota Surabaya berniat mengalihkan Surat Ijo kepada warga. Artinya, warga akan memiliki kepastian bermukim. Dalam pertemuan tersebut, warga meminta Pelapor Khusus untuk mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk mensegerakan rencana peralihan kuasa atas tanah tersebut.

 

Pelajaran dari Lima Kota

Dari kasus yang disampaikan kelima kota di atas (Lampung, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Kendari) dapat dilihat bahwa upaya Pemerintah dalam penyediaan permukiman untuk warga miskin masih belum cukup. Dalam pemaparannya di setiap pertemuan, Raquel Rolnik menekankan bahwa Hak atas Perumahan yang layak tidak boleh ditafsirkan dalam artian sempit tetapi mencakup penjaminan akan: (a). Hak milik (b). Tersedianya layanan dasar (sarana dan prasarana) (c). Keterjangkauan (d) kelayakhunian (e). Aksesibilitas (f) lokasi dan (g). Kesesuaian budaya.

Apa yang terjadi di lima kota menggambarkan pendekatan pemerintah dalam penyediaan permukiman untuk warga miskin, yaitu :

  1. Terkait Ruang. Dalam hal penyediaan ruang untuk pemukiman warga miskin, yang terjadi di hampir setiap kota besar di Indonesia adalah peminggiran warga miskin dari pusat kota melalui prioritas pemanfaatan ruang di pusat kota untuk pembangunan seperti mall, superblok, dan pusat bisnis. Tidak hanya itu, kawasan pinggiran pantai yang lekat dengan kehidupan nelayan pun berganti rupa menjadi waterfront city. Keberpihakan kepada investasi dan pembangunan masif akhirnya meminggirkan warga miskin dari pusat kota dan ditampung dalam mekanisme yang disebut Rusunawa.
  2. Terkait pendekatan. Alih-alih melibatkan warga dalam perencanaan kota, sebagaimana direkomendasikan oleh Pelapor Khusus, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam penyediaan perumahan untuk warga miskin adalah stigmasisasi (pemberian label sebagai warga liar; pembuat masalah; dll), diskriminasi, penggusuran dengan kekerasan dan bahkan kriminalisasi.

Warga miskin  yang terorganisir telah bekerjasama dengan kelompok-kelompok lain (akademisi, kelompok keahlian, lembaga bantuan hukum, dll) untuk mendukung kasus mereka dan untuk mengusulkan solusi alternatif atas persoalan yang ada.

Urban Poor Consortium (UPC), Arsitek Komunitas (ARKOM), Rujak Center for Urban Studies (RCUS), Universitas Petra, Universitas Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar adalah sebagian dari banyak pihak yang telah bekerja sama dengan kelompok miskin di lima kota (Lampung, Jakarta, Makassar, Kendari dan Surabaya).

Pendekatan Pengorganisasian, Advokasi dan Jaringan telah diterapkan oleh JRMK, FORSIL, KPRM,  GERMIS dan PWSS untuk mengusulkan alternatif solusi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD.

 

Beberapa dari mereka telah cukup berhasil seperti:

1. Surabaya dengan lahirnya Perda No.5/ 2007 tentang pemukiman di tepi sungai

2. Perencanaan Partisipatif & Relokasi 55 keluarga di Bungkutoko Kendari

 

Dan beberapa masih berjuang untuk meyakinkan pemerintah, seperti:

1. Konsep alternatif untuk Relokasi dan perencanaan partisipatif di Waduk Pluit, Jakarta

2. Konsep Alternatif berbagi lahan di Kampung Pisang, Makassar

3. Advokasi untuk perumahan dan tanah di Lampung

 

Menurut saya, hal ini merupakan pertanda baik, mengetahui bahwa warga miskin terhubung dengan beragam pemangku kepentingan lain dan secara bersama mengusulkan solusi alternatif (bukan hanya menggambarkan masalah) kepada pembuat kebijakan. Warga yang terorganisir telah membuktikan bahwa mereka berhasil bekerja secara swadaya, bergotong royong dan bertahan dari pendekatan pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat miskin.

Sebagaimana disampaikan Raquel Rolnik dalam temuan awalnya, bahwa menjadi tugas pemerintah lah untuk memastikan adanya ruang bagi warga miskin dengan pendekatan utama yaitu, mengakui hunian yang sudah ada saat ini, misalnya dengan cara penataan kampung (site upgrading); mengakui inisiatif kolektif warga;  serta menjadikan kampung sebagai bagian dari perencanaan kota.

 

 

 

1 Comment »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


01 May 2013

Terbaru dari Rujak : Dunia Dalam Kota

Dunia dalam kota

Buku ini merupakan hasil dari kolaborasi penggerak isu kota di Makassar, Penerbit Ininnawa, Active Society Institut (AcSI), SADAR, TANAHINDIE, dan Makassarnolkm . Digawangi oleh penerbit Ininnawa, buku hasil penelitian tentang Pasar Terong Makassar terbit pada Maret lalu.

Pasar Terong menjadi muara pertemuan aliran komoditas dari 11 Provinsi di Indonesia. Tidak kurang sejuta petani yang ada di jazirah Sulawesi Selatan mengirim beragam bahan pokok ke sana. Pasar Terong juga merupakan salah satu dari empat pasar rujukan harga bahan pokok di Indonesia setelah Pasar Kramat Jati Jakarta, Pasar Turi Surabaya, dan Pasar Meda Kota di Sumatera Utara.

Buku ini adalah buku pertama yang merekam denyut manusia-manusia yang menghidupkan pasar terpenting di Sulawesi Selatan.

Tetarik membeli buku ini?

Buku “Dunia Dalam Kota” dapat dibeli di Rujak dengan harga Rp. 85.000, -.

Untuk permintaan buku, kirimkan data melalui email info@rujak.org

 

No Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


30 Jan 2013

#RelawanKota untuk Jakarta

IMG_4996

Pada akhir November 2012, beberapa orang berkumpul di balai warga di Muara Baru, Jakarta Utara. Mereka tampak asyik berdiskusi tentang isu kemiskinan kota bersama beberapa organisasi yang bergerak di isu tersebut. Di antara wajah yang tengah semangat berdiskusi ada kaum muda  yang tergabung dalam program #RelawanKota yang digagas oleh Rujak sejak awal November 2012.

IMG_5035

 

Untuk kegiatan di atas, #RelawanKota tergabung dalam Tim Penataan Kampung Partisipatif.  Bersama warga dan sejumlah organisasi seperti Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), dan Arsitek Komunitas (Arkom), #RelawanKota merancang konsep alternatif dalam penataan kampung miskin di Jakarta. Cita-cita besar mereka adalah merancang penataan kampung, secara partisipatif, dalam skala kota Jakarta.

20121201_140543

Seminggu setelah diskusi pengenalan isu tentang kemiskinan kota, tim Penataan Kampung Partisipatif terlibat dalam workshop dua hari di awal Desember bersama perwakilan warga dari kampung miskin di berbagai wilayah Jakarta seperti Muara Baru, Walang, Papanggo, Kebun Tebu, Rawa Malang, dan Kampung Melayu yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Dalam workshop dua hari tersebut, #RelawanKota bersama Arkom dan UPC memfasilitasi proses pra pemetaan yang membahas  tentang peta fisik kampung, masalah kampung, dan impian warga terhadap penataan kampung nya ke depan.

 

20121201_110326

Tim penataan kampung partisipatif merupakan bagian dari Program Rujak bernama #RelawanKota. Tujuan Rujak membuka program #RelawanKota adalah membuka kesempatan pada warga Jakarta untuk berkontribusi dalam akumulasi pengetahuan perkotaan. Rujak selama ini belajar bahwa pengetahuan perkotaan ada dimana saja, dan termasuk ada di dalam warga kota. Warga kota yang beragam membentuk wajah kota dan pengetahuan itu sendiri.

Kegiatan #RelawanKota terbuka untuk umur berapapun dan latar belakang apapun. Peserta #RelawanKota yang saat ini terlibat dalam beragam kegiatan di Rujak berasal dari latar belakang berbeda. Ada mahasiswa, perawat, pekerja kantoran, pekerja lepas, PNS, dan lain-lain.

Dalam program Relawan Kota ada kegiatan yang mengharuskan kehadiran secara fisik, tapi ada juga kegiatan yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Semua produksi yang dihasilkan dari kegiatan ini akan berlisensi Creative Commons ( CC BY (By Attribution) SA (Shared-Alike) NC (Non Commercial), yang artinya produk ini bebas dipakai orang lain untuk bentuk media dan kegiatan serupa, asalkan menyebutkan pembuat/asal dan bertujuan untuk Non Komersial. Dengan ini teman-teman sekalian menjadi penyebar pengetahuan (secara bebas tanpa copyright) kepada orang banyak.

Kegiatan #RelawanKota yang Rujak tawarkan adalah sebagai berikut:

  1. Diskusi Kota

Deskripsi : mengelola diskusi kota yang diadakan secara rutin berupa Program SabtuKota yang diadakan di Institut Francais Indonesia (IFI) dan Diskusi Tematik di Goethe Institut. #RelawanKota akan mengelelola kegiatan yang dibagi menjadi tim reportase, Live Tweet, Dokumentasi dan Moderator acara.

Berikut adalah salah satu reportase diskusi SabtuKota.

2.    Penataan Kampung Partisipatif

Deskripsi : terlibat dalam proses penataan kampung partisipatif seperti proses pemetaan kampung, perencanaan kampung dan pelaksanaan penataan kampung. Program ini bekerjasama dengan Arsitek Komunitas (Arkom), Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK).

3.    Perpustakaan Rujak 

Deskripsi: Mengklasifikasikan buku baik versi elektronik maupun versi buku, video dan DVD; pembuatan katalog perpustakaan.  Keterangan: Kegiatan ini memerlukan kehadiran fisik secara rutin minimal 1xseminggu. Harap membawa laptop. Keuntungan: Tiap relawan Perpustakaan Rujak mendapatkan keuntungan untuk meminjam buku-buku di Perpustakaan Rujak selama menjadi #RelawanKota di bidang ini.

4.    KlikJKT

Deskripsi: mengasuh dan menyunting isi laporan warga yang masuk via KLIKJKT, serta menyampaikan laporan reguler kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan SKPD terkait. KlikJKT saat ini juga dikirmkan langsung kepada Pemprov DKI Jakarta, karenanya butuh banyak relawan untuk mengapprove laporan yang setiap saat masuk dari berbagai media.

Keterangan: KlikJKT tidak membutuhkan kehadiran fisik di Jakarta, hanya perlu training 1 kali untuk menggunakan Ushaidi.

5.    ResensiKota

Deskripsi: memberikan resensi terhadap buku-buku perkotaan ataupun kliping-kliping yang telah dikumpulkan oleh Tim #ManajemenPengetahuanPerkotaan. Relawan diharapkan membaca buku-buku ataupun kliping dengan topik tertentu dan kemudian memberikan resensi terhadap buku tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyebarkan pengetahuan perkotaan yang ada di dalam buku-buku dimana buku-buku tersebut tidak mungkin dibaca oleh semua orang. Resensi buku akan tersedia dalam bentuk Wikipedia di wiki.rujak.org ataupun di Wikipedia Indonesia.

Berikut adalah salah satu contoh resensi kota yang dibuat oleh #RelawanKota

6.    Manajemen Pengetahuan Perkotaan

Deskripsi: melakukan kliping elektronik terhadap topik-topik perkotaan tertentu. Kliping tersebut akan tersedia dan diakses untuk umum. Dan akan diinformasikan secara berkala melalui media sosial dan situs. Tujuannya: Untuk membantu masyarakat untuk Melawan Lupa terhadap kejadian perkotaan.

Keterangan: Kegiatan ini tidak memerlukan kehadiran fisik dan bisa dilakukan dimanapun, hanya memerlukan internet.

 7.    InfoKOTA

Deskripsi: membuat infografis tentang berbagai masalah perkotaan dan kebijakan perkotaan. Kegiatan ini akan menerjemahkan berbagai macam kerumitan peraturan dan masalah perkotaan kedalam infografis, dengan harapan semakin banyak warga-warga Jakarta dapat memahami isu perkotaan, sehingga meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki kualitas partisipasi perkotaan. Hasil dari kegiatan ini akan berlisensi CC-BY-SA-NC.

Keterangan: Kegiatan ini tidak memerlukan kehadiran fisik dan bisa dilakukan dimanapun. egiatan ini memerlukan kemampuan untuk menggunakan software desain. Contoh yang pernah dibuat dan dimuat di website Rujak adalah infografis tentang transportasi.

8.    Pelatih Tata Ruang

Deskripsi: memberikan pelatihan kepada warga sebanyak-banyaknya tentang dasar-dasar pengetahuan tata ruang. #RelawanKota disini harus mendapatkan pelatihan sebanyak 2 kali sebelum bisa melatih sesama warga. Keterangan: Peminat disini diharapkan untuk melatih warga di lingkungan sekitarnya (rumah, kantor, sekolah, dll), dengan bekal toolkits tata ruang untuk kita. Kegiatan ini hanya berlaku utk domisil Jakarta. Saat ini Rujak telah melatih ratusan orang, dari berbagai kalangan. Harapan kami adalah agar banyak orang dapat memahami tata ruang.

Bagi warga Jakarta lainnya yang tertarik untuk bergabung dalam program #RelawanKota, dapat menghubungi Rujak melalui info@rujak.org

 

 

1 Comment »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


18 Jan 2013

Resensi Buku “Kota-Kota di Jawa : Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial”

Oleh Ibnu Nadzir

Buku Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial adalah satu dari dua  kumpulan tulisan yang dibuat untuk merayakan ulang tahun Prof. Dr. Djoko Suryo, Guru Besar Sejarah UGM. Buku ini terdiri dari 18 tulisan akademis yang dibuat oleh mantan murid maupun koleganya yang bekerja di beragam institusi. Karena latar belakang sejarah tersebut, maka tidaklah mengherankan kalau tulisan dengan perspektif sejarah paling banyak muncul. Meskipun demikian, tema yang beragam saya kira membuat pekerjaan Sri Margana dan M. Nursam sebagai editor tidak mudah. Untuk mempermudah pembaca mencari tautan antar tema mereka kemudian  membagi 18 tulisan ini dalam lima tema besar.

Bagian pertama buku ini berbicara mengenai “Identitas kota”. Konsep identitas yang dikemukakan dalam bagian ini cukup fleksibel untuk dapat menampung ragam ide penulis. Tulisan Susanto misalnya, mencermati kota Solo yang kesulitan meneguhkan jati dirinya karena dipengaruhi modernisasi. Pada tulisan yang lain, Heddy Shri Ahimsa-Putra melihat kemungkinan merintis multikulturalisme di lewat penciptaan ulang tradisi Imlek oleh PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) di Yogyakarta.  Kedua tulisan tadi dan beberapa tulisan lainnya banyak bicara mengenai kegamangan kota ataupun unit di dalamnya terhadap perubahan.

Perkembangan kota selalu membuka ruang bagi munculnya gaya hidup baru yang tidak ditemukan sebelumnya. Persoalan “Gaya Hidup Perkotaan” menjadi tema yang diangkat dalam bagian kedua. Dalam bagian ini, tulisan Mutiah Amini melihat kemunculan biro konsultasi perkawinan pada awal abad 20 sebagai tanda adanya pergeseran nilai perkawinan Jawa. Tulisan lain karya Widya Fitrianingsih mengangkat isu konstruksi  sosok perempuan yang muncul dalam pariwara di Hindia Belanda pada periode 1900-1942.

“Permasalahan Sosial Perkotaan” adalah tema yang diangkat pada bagian ketiga. Bagian ini menyoroti persoalan-persoalan yang kerap dihindari pengelola kota. Persoalan seperti kemiskinan, prostitusi, dan aborsi sudah mengemuka sejalan dengan kelahiran kota-kota di Jawa. Tulisan Reza Hudianto mendeskripsikan Kota Malang yang pada masa itu bukan tempat yang ramah bagi kelompok ‘orang kecil’. Pada tulisan lain, Gayung Kusuma membahas persoalan aborsi yang meningkat seiring dengan dinamika kota pada masa kolonial.

Pada bagian keempat, Sajana Sigit Wahyudi berbicara mengenai Kota Surabaya yang menjadi magnet bagi migran Madura. Dalam bagian yang sama, Razief membahas dinamika buruh pelabuhan di Tanjung Priok pada periode 1920-1930-an. Tulisan-tulisan tersebut dimasukkan dalam kategori tema “ Urbanisasi, Pelabuhan dan Tenaga Kerja”.

Tema “Dinamika Politik  dan Ekonomi” menjadi penutup buku ini. Budiawan membahas kemunculan Marx House sebagai kelompok studi kiri pada masa awal revolusi. Dinamika kelompok tersebut memiliki sumbangan besar bagi perkembangan Partai Komunis Indonesia pada periode berikutnya. Tema serupa juga muncul dalam tulisan Didi Kwartanada dalam tulisan soal organisasi KEI (Kemadjuan Ekonomi Indonesia). Organisasi pedagang pribumi di Yogyakarta ini pernah memiliki pengaruh besar dalam peta perdangan lokal pada masa 1941-1949.

Bias pada Orang Kecil?

Bagi saya kumpulan tulisan ini merepresentasikan sosok kota sebenarnya yang terdiri dari kumpulan fragmen realitas. Persoalannya, realitas mana yang dianggap layak merepresentasikan kota? Jika menilik tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini, sangat kuat terasa bahwa kota direpresentasikan sebagai ruang yang dimiliki kelompok elit. Sebagian besar kelompok masyarakat yang diangkat dalam kumpulan tulisan ini termasuk adalah orang-orang yang memiliki hak istimewa baik melalui akses pendidikan, modal, maupun konsumsi. Jika bicara angka, tentu saja kelompok seperti ini jauh lebih sedikit daripada kelompok yang bisa digolongkan sebagai ‘orang kecil’. Hal ini menjadi ironis, karena Prof. Djoko Suryo seperti yang dikemukakan oleh Reza Hudianto punya ketetarikan khusus pada kajian mengenai ‘orang kecil’ seperti yang dapat dilihat dalam disertasinya (hlm. 133). Upaya untuk menghadirkan pembacaan kota yang lebih berimbang seperti yang dilakukan oleh Reza Hudianto, Razief, atau Gayung Kusuma pun masih terasa kurang.

Ketimpangan representasi ini bisa saja digugat sebagai bentuk bias terhadap ‘orang kecil’ dalam pembacaan tentang kota. Namun, kesimpulan semacam itu boleh jadi sangat spekulatif apalagi kalau kita mengingat banyaknya keterbatasan penyusunan historiografi di Indonesia. Meskipun oral history sudah cukup lazim digunakan, dokumen tertulis tetap menjadi sumber data utama sejarawan. Dalam kasus Indonesia, dokumen tertulis ini sebagian besar bersumber pada catatan pejabat kolonial Belanda. Sehingga sejarawan yang bekerja di Indonesia seringkali diharuskan bekerja dalam kerangka tulisan pencatatnya di masa itu. Catatan-catatan ini tentu saja tidak terlepas dari bias, termasuk bias tentang urgensi atau signifikansi kelompok sosial yang ada. Mudah diduga kalau catatan mengenai orang kecil tidak termasuk pada hal-hal yang dianggap utama pada masa itu.

Keterbatasan tersebut sangat bisa diterima, sebab sebagian besar tulisan dalam buku ini toh dibangun dengan kerangka pikir yang baik. Tulisan-tulisan dalam buku ini juga berhasil menghindar  dari stereotip membosankan yang biasa ditemui pada naskah akademis. Buku ini cocok bagi siapa saja yang tertarik membaca mengenai dinamika kota di Jawa dari sudut pandang historis dan antropologis. Saya tidak tahu komentar Prof. Dr. Djoko Suryo mengenai buku ini, tapi saya kira kumpulan tulisan ini adalah hadiah yang berharga karena melakukan apresiasi pada sosoknya tanpa glorifikasi yang berlebihan.

Buku ini bisa dipinjam melalui keanggotaan perpustakaan Rujak.

1 Comment »

Topics: , , , , , , | Agent of Change: none |


26 Dec 2012

Reportase : Bedah Buku “Kota Rumah Kita”

 

Oleh Alfred Junaidhi | @alfredjunaidhi

 

Pagi yang cerah menandai acara bedah buku “Kota Rumah Kita” yang diadakan di Institut Francais Indonesia, pada Sabtu 15 Desember 2012. Buku yang bersampul karya pemenang World Press Photo: Peter Bialobrzeski, dengan tebal 381 halaman dan telah terbit tahun 2006 silam dibedah oleh Ayu Utami dan Ahmad Djuhara.

Ayu Utami sebagai penulis yang telah dikenal luas oleh masyarakat dengan karya-karyanya seperti Saman, Cerita Enrico, dll mendapat giliran pertama membedah buku ini.

Dia memaparkan pembahasan dari segi bagaimana Marco Kusumawijaya sebagai penulis buku berkomunikasi dengan publiknya (pembacanya) di mana kompleksitas yang rumit disampaikan dengan sederhana.

Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti “Siapa orang kota sesungguhnya? Siapa yang salah? Darimana kesalahan?” dicoba dimasukkan di dalam buku ini. Tetapi, sebagai buku yang membahas hal-hal yang bersifat ilmiah dengan mengedepankan intelektualitas tetap terdapat kelemahan. Karya para akademisi, menurutnya, memiliki kelemahan ketika tulisan mereka dipaparkan ke masyarakat luas yang sangat beragam mutu kecerdasannya. Berbicara dengan jargon-jargon dan istilah-istilah yang hanya dipahami oleh kalangan mereka menjadikan tulisannya cenderung tidak dipahami oleh masyarakat umum.

Ayu Utami membedah buku dengan cukup menghibur yang membuat peserta diskusi tertawa khususnya ketika dia menceritakan pengalaman-pengalaman yang dia alami sendiri.  Seperti ketika pertanyaan sederhana “Siapa orang kota sesungguhnya?” diajukan dalam buku, Marco menuliskan bahwa tidak bisa dibedakan lagi antara orang desa dan orang kota, karena semuanya telah jadi kota, baik kota besar maupun kota kecil.

Ayu menceritakan kisah mengenai pembantu laki-laki di rumahnya yang tidak mau membersihkan taman pada siang hari karena takut hitam dan memakai body lotion agar tampak lebih putih. Menurut Ayu, anak desa tidak lagi memahami desa karena telah terpogram dalam simbol-simbol yang sama dengan anak kota melalui televisi dan sekolah, sehingga membuat mereka tercerabut dari akarnya.

Buku yang setiap bab-nya terdapat foto karya Erik Prasetya ini kemudian dibedah oleh Ahmad Djuhara, seorang arsitek yang pernah menjadi Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta. Pembahasan yang dilakukan condong ke arah personal karena Djuhara dan Marco telah lama berteman.

Bagi para arsitek, kata Djuhara, buku ini menarik dan merupakan pengayaan, karena Marco berfungsi sebagai pemandu, pewarta, messiah, guru, pembawa berita baik dan buruk, pemikir, penata data, penyusun, pencatat, pengarah, dan pengoreksi. Dalam buku ini yang betul-betul rumah hanya dibahas satu rumah yakni rumahnya Sardjono Sani, selebihnya tentang luar rumah, tetapi tetap disebut rumah karena mengandaikan kota sebagai rumah.

Menurutnya, buku ini merupakan metamorfosa seorang Marco dari seorang yang pemarah yang tercermin dalam karya sebelumnya: Jakarta: Metropolis Tunggang-langgang, menjadi seorang yang lebih bijak. Dengan kecerdasan, kecepatan menganalisis, dan mengambil kesimpulan untuk bertanya, buku ini membagi bab-bab dengan orang kota dan kota, bagaimana kita melihat dan memposisikan diri kita terhadap kota, dan melulu adalah sebuah ajaran.

Ahmad Djuhara dalam pembedahan buku lebih bersifat akademis dikarenakan tulisan-tulisan dalam buku yang dia bahas memang demikian sifatnya seperti JakArt, Aga Khan Award, dan tentang Wendy Brauer pencipta Green Map. Kesan yang ingin disampaikan yakni fungsi Marco yang mengajak kita membangun Jakarta yang cerdas, serta menjadikan Jakarta bisa mencerdaskan orang lain juga.

Sesi tanya jawab para peserta merupakan lanjutan dari acara bedah buku ini. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan para peserta, namun ada satu pertanyaan yang pembahasannya berlangsung menarik dan berkepanjangan sampai habisnya acara. Yaitu pertanyaan tentang subjektifitas individual dalam menghadapi modernisasi pembangunan kota. Marco yang menjawab pertanyaan ini mengatakan bahwa subjek harus mampu menyikapi modernitas agak tidak tergilas begitu saja. Modernitas yang membawa kegalauan karena berkaitan erat dengan urbanisasi dan kolonialisasi. Kita tidak bisa menerima begitu saja apa yang terjadi dalam hidup kita seperti yang dikatakan Chairil Anwar kepada HB Jassin “Aku akan bikin perhitungan habis-habisan dengan begitu banyak di sekelilingku”.  Berdasarkan perkataan Chairil tersebut ingin ditunjukkan bahwa kota akan menjadi lebih baik bukan dikarenakan gubernurnya atau satu dua orang saja, tetapi semua warganya/semua subjek mampu membikin “perhitungan” terhadap kotanya sendiri melalui proses yang cerdas.

Lanjut Marco, kota pada kenyataannya (yang pahit) dibangun oleh mimpi-mimpi orang tertentu yang tidak mencerminkan mimpi semua orang. Namun inilah yang ingin dibangun Marco dalam buku ini yakni partisipasi semua orang atau warga kota berdasarkan pengetahuan yang mendalam. Kegalauan dihadapi bersama dengan cerdas, dengan pikiran yang rasional tanpa prasangka primordial. Dengan kata lain, subjek harus menghadapi modernisasi pembangunan kota tanpa kehilangan harga dirinya sebagai manusia. Tepatlah seperti yang disimpulkan Ayu Utami dan Ahmad Djuhara bahwa dengan membaca buku ini bisa mengubah cara pandang kita yang baru mengenai segala hal.

Tertarik membaca lebih jauh buku “Kota Rumah Kita” ? silahkan klik link ini.

No Comments »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


03 Dec 2012

SabtuKota : Bedah Buku “Kota Rumah Kita”


Bedah Buku Kota Rumah Kita karya Marco Kusumawijaya oleh:

Ahmad Djuhara dan Ayu Utami

Tanggal 15 Desember 2012, jam 10.00 – 12.00

di Institut Francais Indonesia,

Jl Salemba Raya no. 25

Buku dapat diperoleh disini.

Untuk pendaftaran acara:

No Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


26 Apr 2012

Patungan, Yuk!

Yuk, Berpatungan

Punya impian kreatif namun tidak ada dana dalam mewujudkannya? Ingin berwira-sosial namun tidak kendala dana? Lagi dan kerap kali dana menjadi masalah untuk menggapai mimpi.

Tapi jangan lupa, sikap gotong royong sudah mendarah daging dalam masyarakat. Banyak sekali orang yang mungkin memiliki minat sama dengan anda, dan mau membantu dalam bentuk dana untuk mewujudkannya.

Patungan.net adalah bentuk media yang memungkinkan bertemunya pemilik ide dengan penyandang dana. Seperti dikutip dari situsnya, Patungan.net bertujuan untuk mendorong perkembangan kinerja kewirausahaan Indonesia. Pengaju proyek dilatih untuk, selain memikirkan teknis proyek ajuan, mereka dituntut untuk dapat mempresentasikan (menjual) gagasan, mempromosikan, yang dilakukan secara pararel dengan melakukan tahapan kerja, dan ‘memelihara’ dukungan.

Proyek seperti apa yang diharapkan ada di Patungan.net? Proyek yang diajukan, memenuhi kriteria dasar, yaitu;
• Berpikiran terbuka
• Berguna bagi publik
• Bertema: lingkungan (hidup dan sosial), sejarah, dan seni
• Berkelanjutan

Lalu apa peran masyarakat untuk mendukung proyek? Mudah, dapat berpartisipasi dengan cara mendonasi. Ada banyak proyek baik (dan akan bertambah terus) dan proyek-proyek tersebut membutuhkan dana publik. Entah itu proyek teater, film, workshop dan kesenian. Silakan cek daftar proyek ini dan dukunglah yang sesuai dengan hati. Tidak perlu khawatir dengan jumlah uang yang bisa anda patungkan.

Patungan, Yuk!

Cara Mengajukan Proyek Patungan.Net

1 Comment »

Topics: , , | Agent of Change: none |