Posts Tagged ‘kota’


19 Oct 2014

Hajatan PONTIANAKITE : Kote adalah Rumah Kite..Yok Kita Urus Same-Same, Pontianak 17-29 Oktober 2014

2

No Comments »

Topics: , , , , , , | Agent of Change: none |


14 Oct 2014

PEKAKOTA, Semarang, Oktober-November 2014

 

 

KMD FEST-2

 

10605993_10152397882071821_3472639385660281800_n

 

GB (1)-2

No Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


14 Oct 2014

Dunia dalam Trotoar

 

Diunduh dari foto.inilah.com

Diunduh dari foto.inilah.com

 

Oleh : Gracia Asri*

Apa yang dipikirkan seorang perempuan kelas menengah di Jakarta ketika hendak keluar rumah ? Selain hal pribadi dan kondisi cuaca, ia akan memikirkan, akan pulang jam berapa ? Apakah ada uang untuk naik taksi jika pulang terlalu malam ? Apakah harus berjalan di trotoar ? Maka persiapan menjadi lebih memakan waktu dan energi, karena perempuan akan memikirkan baju apa yang dipakainya, supaya tidak ditelanjangi dengan mata di trotoar, memakai sandal jepit tapi membawa sepatu hak tinggi, dan terpaksa menyeleksi kepentingannya dengan hal-hal di luar dirinya.

Keluar dari pagar rumah, perempuan akan menghabiskan energinya untuk bersikap waspada, entah karena ketakutan yang diciptakannya sendiri, atau karena memang kondisi sosial yang keras bagi dirinya, misalnya harus melewati perempatan dimana laki-laki nongkrong dan mengomentari secara verbal perempuan-perempuan yang lewat, atau karena secara fisik jalanan becek atau trotoar berlubang-lubang, dan dipakai oleh motor. Ketakutan tercipta karena pola-pola yang dikenali sebagai kekerasan akan menjadi referensi dan generalisasi terhadap keadaan secara umum. Membaca berita tentang pemerkosaan di angkot, maka otomatis perempuan akan menghubungkan peristiwa itu dengan tubuhnya dan pada keadaan ekstrem akan mencegah dirinya sendiri untuk naik angkot. Tidak adanya rasa aman, harus dibayar mahal oleh perempuan, dengan uang (membayar ongkos transportasi lebih mahal karena naik taksi), dengan waktu (hanya bisa melakukan aktivitas dengan waktu yang terbatas), dengan energi ( dengan harus selalu waspada). Hal ini dikuatkan dengan penghakiman sosial dan stigmatisasi bagi perempuan yang mencoba mengingkarinya. ( nongkrong di jalan, memakai baju sesukanya, atau pulang tengah malam)

Meskipun kemiripan dengan situasi kota besar di Indonesia, bisa diperdebatkan, sebagai contoh,  Institut Nasional Ekonomi dan Statistik Prancis INSEE melakukan penelitian tentang perilaku perempuan di ruang publik di Prancis. Secara umum, terlihat bahwa ruang publik (jalan, trotoar, terminal, stasiun) adalah tempat dengan semua orang dari golongan usia dan gender. Namun sebenarnya ketidaksetaraan terentang sangat dalam dan laten. Perempuan lah sebenarnya yang lebih sering melintasi ruang publik. Misalnya ibu rumah tangga, akan melewati jalan lebih sering karena berbelanja, mengantar jemput anak sekolah dan sebagainya. Sementara laki-laki hanya pulang pergi ke kantor. Kegiatan ini juga lebih sering dilakukan perempuan dengan berjalan kaki karena jarak yang relatif dekat atau akses terbatas pada kendaraan bermotor. Pada konteks Jakarta misalnya, menurut pengamatan penulis, lebih banyak lagi sebenarnya perempuan yang berada di jalan; mereka berada di pasar-pasar tradisional yang berdurasi 24 jam dan bahkan mencapai puncak kegiatannya pada dini hari, serta banyaknya perempuan yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima. Namun fakta ini sepertinya dilupakan oleh banyak perempuan dan menganggap mereka sebagai mutant dan tetap mengidentifikasi ruang publik sebagai milik laki-laki.

Yves Raibaud, pada sebuah laporan perkotaan di Bordeaux menyatakan bahwa meskipun perempuan banyak berada di jalan, ia hanya  melewatinya saja dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain dibandingkan laki-laki yang bisa hanya berdiri atau ‘nongkrong’ di jalan tanpa  keperluan tertentu. Patricia Perennes, dari Osez le féminisme menggaris bawahi bagaimana perempuan akan berjalan cepat untuk menghindari masalah karena perempuan yang berjalan sendiri mempunyai tiga kali lipat kemungkinan lebih tinggi untuk diganggu oleh laki-laki di jalan. Peristiwa yang berulang ini akan menimbulkan perasaan ketidakamanan yang lebih besar.  Yvez Raibaud juga membandingkan anggaran kota yang sangat besar yang dipakai pemerintah kota untuk mengkanalisasi kekerasan laki-laki misalnya dengan pembangunan lapangan sepakbola, yang bisa dikatakan investasi untuk laki-laki. “bayangkan fasilitas publik khusus untuk  43 000 perempuan !” Kota memang dibangun untuk laki-laki, dogma ini sangat sulit dipertanyakan.

Pembatasan terhadap perempuan sangat terasa, Guy Di Méo seorang Geograf menyebutnya sebagai dinding kasat mata. Perempuan telah merasa terusir dengan sendirinya dari ruang kota.  Segregasi antara ruang kota dan ruang ‘privat’ membedakan perasaan aman yang dirasakan oleh perempuan. Misalnya, meskipun trotoar dan mall bisa dimasuki oleh siapa saja, perempuan akan memiliki sudut pandang berbeda ketika berjalan di trotoar dibandingkan saat berjalan di dalam mall. Hadirnya ‘aturan’ dan simbol keamanan seperti satpam atau kamera pengawasan membuat perempuan merasa aman. Perempuan seperti harus selalu disadarkan tentang adanya ruang privat dan ruang public. Masyarakat patriarki yang ingin memenjarakan perempuan di ruang privat telah berhasil membuat perempuan membatasi dirinya sendiri untuk tetap berada di ruang privat. Jadi meskipun perempuan telah beremansipasi untuk bekerja (38,1 juta perempuan bekerja di Indonesia dan 1. 436. 699 di Jakarta menurut BPS 2010), mereka hanya melakukan mobilitas dari ruang privat satu ke ruang privat lainnya.

Sofie Peeters, seorang mahasiswi Belgia dengan kamera tersembunyi membuktikan bagaimana ia menjadi target  di jalanan Brussel ; disiuli, diikuti dan dilecehkan secara verbal. Hal ini ditegaskan oleh Marylène Lieber, ahli gender dari Geneva; bahwa perempuan mengalami peringatan pengaturan gender secara terus menerus. Tindakan-tindakan kecil yang kelihatannya tidak berbahaya ini seperti mematenkan bahwa mereka berpotensi sebagai korban kekerasan. Pemerkosaan menjadi ketakutan struktural bagi perempuan. Ruang kota menjadi ruang yang biadab dengan absennya aturan dan maraknya agresi fisik. Di Indonesia, gambaran ini juga semakin nyata terutama di perkotaan Indonesia dengan semakin menghilangnya ikatan sosial di perkampungan dimana perempuan bisa duduk-duduk bersama di ruang terbuka.

Penelitian lain oleh Clément Rivière, dari l’Observatoire sociologique du changement (Sciences Po). Menunjukkan pada malam hari di transportasi publik, hanya terdapat 2 perempuan dibanding 8 laki-laki. Perempuan ‘terpaksa’ naik taksi. Strategi lain yang dilakukan adalah ; memakai celana, tidak berdandan, berdekatan dengan perempuan lain yang sendiri, berjalan dalam kelompok, atau menghindari tatapan mata.

Clement juga membahas bagaimana rasa aman dialami dengan cara berbeda oleh perempuan menurut tingkat pendidian dan kelas sosial. Perempuan kaya merasa tidak aman berjalan di kampung kumuh, sementara sebenarnya perempuan miskin juga tidak nyaman masuk di mall kelas atas. Proses pembentukan ketakutan juga berbeda dari perempuan yang memakai transportasi publik dengan mereka yang memakai mobil pribadi, meskipun dua-duanya mengalami ketakutan. Gerbong kereta khusus perempuan memang menyelesaikan masalah perempuan untuk sementara di ruang publik. Namun pemisahan ini juga meningkatkan kekhawatiran perempuan ketika memasuki gerbong normal, karena ia merasa tidak terlindungi lagi.

Para pengambil kebijakan publik dalam pembangunan kota juga tidak mempertimbangkan perempuan dalam pengambilan keputusannya ; ketika memilih membangun jalan layang, mereka hanya akan menganalisa secara ekonomi bahkan ekologis daripada memikirkan bagaimana perempuan dan anak berjalan di malam hari. Membangun tempat penitipan anak di sekitar kantor, pabrik atau pasar dimana banyak perempuan bekerja bukanlah pilihan pertama bahkan bukan pilihan sama sekali. Apalagi di Indonesia, dimana transportasi publik sengaja tidak dibangun untuk menguntungkan industri otomotif.

Secara simbolis, apakah kota mengedepankan feminitas dalam ruang kota ? Berapa nama jalan dengan nama perempuan dibandingkan dengan nama laki-laki pahlawan perang ? Demikian juga dengan patung-patung, misalnya di Jakarta, patung perang dan simbol penis merajai ruang jalan, (arjuna wiwaha, monas) satu-satunya patung perempuan hanya ada di tugu tani, itupun diletakkan dengan posisi pemujaan terhadap laki-laki yang berangkat berperang. Tidak terpikirkan untuk membangun patung perempuan, atau menamai taman dengan nama perempuan. Sementara empat jawara silat Betawi dijadikan nama jalan. Gubernur Jokowi yang akan mengganti salah satu nama jalan besar menjadi Jl. Ir. Sukarno, menunjukkan bagaimana simbol nama jalan menjadi penting. Meskipun tentu saja perbaikan seperti penerangan jalan di malam hari, trotoar yang bersih dan nyaman serta keamanan transportasi adalah yang utama.

Kota yang ramah terhadap perempuan bukanlah hal yang tidak mungkin. Surabaya, dengan walikota perempuannya Tri Rismaharani, mempunyai trotoar kota  terbaik se Indonesia menurut direktorat Keselamatan Trasportasi Darat Direktorat Jenderal Departemen Perhubungan. Trotoar seluas 87 ribu meter persegi di Surabaya dengan taman-tamannya mengundang perempuan dan anak-anak untuk merasa nyaman dan aman berada dalam ruang kota. Bandingkan dengan Jakarta yang hanya bahkan tidak mampu menambal trotoar rusak, tanpa perlu mempertanyakan keberadaan trotoar baru, di tengah maraknya pembangunan mall, gedung perkantoran dan apartemen.

Penerangan Jalan Umum (PPJU), sebenarnya juga dapat dimaksimalkan karena biaya penerangan ini sudah  dipungut oleh Pemerintah Daerah (melalui PLN) dan masuk ke kas Pemda. Pajak PJU bervariasi pada setiap provinsi antara 3% sampai 10%.

 

Apa yang harus dilakukan untuk membuat kota menjadi ruang publik untuk perempuan ?

Jika rasa aman adalah faktor utama bagi kenyamanan perempuan untuk berada di ruang publik adalah rasa aman,  selain faktor fisik yang mendukung seperti trotoar yang baik dan penerangan jalan, maka menciptakan kondisi yang membangun rasa aman adalah prioritas.

Bruce Schneier dalam The psychology of security memaparkan realita keamanan yag sebenarnya dapat diperhitungkan dan rasa aman yang terbentuk dengan bias-bias emosional dan sosial. Dalam mengambil keputusan yang menyangkut keamanan, kita akan mengedepankan konsep resiko yaitu menghitung nilai tukar rasa aman dengan waktu, uang atau hal-hal lainnya. Misalnya, perempuan yang harus bekerja malam sebagai perawat akan berpikir bahwa pekerjaannya akan lebih penting dari resiko stigma sosial dan ancaman kekerasan ketika pulang di malam hari.

Schneier mengkategorisasi bahwa kita aka melebih-lebihkan resiko yang bersifat spektakuler misalnya ancaman terorisme, pernah menimpa seseorang yang kita tahu, tidak bisa kita kendalikan seperti jatuhnya pesawat terbang, sering dibicarakan oleh media (pemerkosaan), berakibat secara langsung, tiba-tiba atau  tidak dipahami seperti ancaman HIV AIDS.

Resiko akan dianggap rendah ketika ancaman dianggap biasa  (kecelakaan di jalan yang lebih sering dan juga fatal  lebih biasa dari kecelakaan pesawat yang sangat jarang terjadi) , dianggap bencana alam (warga memilih tidak pindah meskipun selalu kebanjiran). Kita bahkan sering tidak menganggapnya sebagai sebuah ancaman karena efekya jangka panjang seperti perubahan iklim.

Seperti pada awal tulisan, dengan mengambil contoh kasus pemerkosaan di angkot, perempuan yang menonton berita ini diulang-ulang di televisi dan membacanya di halaman depan Koran lokal, menjadikan berita ini sangat spektakular dan justru akan membuat perempuan lebih merasa ketakutan dan menjadikan ruang public mempunyai resiko yang lebih besar lagi dengan nilai tukar yang lebih besar pula dengan kebebasan dan energi yang harus dibayar. Padahal secara obyektif kekerasan pada perempuan juga terjadi di dalam rumah tangga dan justru lebih sering dan tidak pernah dibicarakan. Kekerasan terhadap perempuan justru banyak dilakukan di rumah oleh laki-laki yang dikenalnya.

Maka merebut  ruang publik untuk perempuan harus diperjuangkan oleh perempuan sendiri sebagai bagian dari memperjuangkan kendali yang dengan sendirinya mengurangi resiko yang dirasakan.

Usaha yang dapat dilakukan secara internal adalah dengan mendiskusikan ketakutan itu sendiri. Apakah ketakutan itu memang ditanamkan untuk mengurangi kebebasan perempuan yang dibangun dengan stigma dan stereotype atau memang sebuah realita obyektif ? Apakah ketakutan itu sesuatu yang dapat diatasi dengan usaha bersama? Apakah ketakutan ini milik pribadi, ataukah dia sudah menjadi ketakutan kolektif perempuan?

Mengatasi ketakutan di ruang public secara individu, beberapa kelompok perempuan berlatih bela diri dan mengajari cara-cara praktis membela diri pada perempuan ketika menghadapi ancaman di ruang publik.

Usaha merebut ruang publik oleh perempuan dapat dilakukan secara individu maupun  bersama dengan membiasakan untuk melakukan kegiatan di ruang publik terutama di sore dan malam hari, misalnya aksi damai, atau acara berbelanja bersama di pasar tradisional.

Bersama gerakan lingkungan, perempuan dapat bergabung untuk melakukan penanaman pohon atau berkebun dengan memanfaatkan tanah-tanah yang terbengkelai, apalagi dengan tingginya harga cabe dan tomat saat ini. Gerakan gerilya penanaman pohon dan taman ini telah sukses di beberapa kota di Amerika Serikat dan Eropa (New York, Los Angeles, London, Copenhagen). Kelompok ini menggunakan ruang-ruang kosong di pinggir trotoar atau di atas selokan untuk berkebun, tanaman hias dan sayuran. Berkebun gerilya ini juga dapat membiasakan perempuan untuk berada di ruang public dan menggiatkan kembali kegiatan gotong royong yang sudah lama menghilang di perkotaan.

Dalam perebutan ruang publik secara advokasi, perempuan dapat memperjuangkan trotoar yang lebih nyaman agar dapat berjalan dengan anak-anak dan kereta bayi, membuat bangku-bangku atau tempat berteduh yang nyaman, agar perempuan dapat berhenti di jalan tanpa merasa terancam, serta memperbanyak tenaga polwan atau satpam perempuan di daerah rawan pelecehan. Dalam jangka panjang pembangunan fasilitas tempat penitipan per RW yang terjangkau adalah sama pentingnya dengan pembangunan balai warga, anak agar ibu-ibu rumah tangga dapat berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa mengkhawatirkan balita yang di tinggalkannya di rumah.

Sebagai contoh, usaha merebut ruang publik dilakukan di Mesir.  83% perempuan di Mesir mengalami pelecehan setiap harinya, dalam bentuk siulan, teriakan, sentuhan, pandangan atau komentar pada bagian tubuh tertentu, ditelpon atau di sms dengan tidak sopan, ajakan seksual,  perhatian yang tidak diinginkan lainnya serta bentuk terparahnya adalah paksaan seksual dan perkosaan baik secara individu maupun kelompok.

Harass map http://harassmap.org  adalah organisasi di Cairo yang melakukan gerakan anti pelecehan seksual di ruang public. Semua orang dapat melaporkan pelecehan yang dialaminya atau yang dilihatnya, apa yang terjadi, dimana dan kapan. Laporan ini dipakai untuk menunjukkan betapa seriusnya pelecehan seksual yang terjadi di jalanan dan sekaligus mengubah peran perempuan dari korban menjadi subyek.

Laporan ini akan menunjukkan bagaimana penurunan kualitas lingkungan bagi perempuan terjadi, karena semakin tinggi pelecehan, semakin rendah kualitas lingkungan tersebut, tanpa harus melihat cara berpakaian maupun waktu kejadiannya. Pelecehan harus disadari sebagai bagian dari kekerasan dan pelakunya sepantasnya merasa malu. Gambar dan video kejadian diharapkan dapat membuat pelaku merasa malu. Semua orang dapat kapan saja melaporkan dan memposting insiden pelecehannya lewat twitter (17,3K follower) , sms, email  dan facebook (18.700member).  Setiap pesan yang masuk akan otomatis dijawab dengan informasi tentang bantuan hukum dan konseling psikologis.

Setiap laporan akan dipetakan dan muncul di peta interaktif sebagai titik merah yang jika diklik akan muncul teks kejadian yang bersangkutan. Hal ini akan memberikan bukti pada masyarakat yang masih menyangkal adanya pelecehan seksual dan membantu melawan stereotype tentang dimana, siapa, dan seberapa sering pelecehan seksual terjadi. Dalam jangka panjang hal ini akan membantu perempuan merasionalisasi ketakutannya pada. ruang publik dengan memilah yang mana yang harus diwaspadai dan yang mana yang merupakan ketakutan yang diciptakannya sendiri

Peta pelecehan mempunyai fungsi bagi korban maupun saksi untuk menyampaikan pengalaman mereka secara anonim. Seperti jalan tol, yang di papan informasi tentang berapa kali kecelakaan telah terjadi, tiap daerah kemudian juga mendapat informasi tentang pelecehan seksual yang terjadi di jalan-jalan di daerahnya.

Sepertinya perebutan ruang public memang harus dilakukan oleh perempuan sendiri sebagai warga Negara penuh untuk merasa merdeka di trotoar.

 

 

Sumber:

www.schneier.com

L’usage de la ville par les femmes. Cecile Rasselet, ADES 2011

Berbagai sumber di internet

 

*Penulis adalah lulusan S2 jurusan Urbanisme dan Pemerintahan daerah Universitas Paris VIII/ Ecole Pont et Chausse. Kini bekerja di Jakarta sebagai penerjemah, notaker  dan penulis lepas. Penulis juga telah menerbitkan 2 novel tentang perempuan; Place Monge dan Sesiang Terakhir, serta kumpulan puisi bilingual Hampir Aku tetapi Bukan.

 

1 Comment »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


13 Jul 2014

Palembang: Sebuah Catatan Kota

 

images-1

Oleh : Ruhulludin Kudus

Palembang, apa yang menjadi daya tarik orang berkunjung ke Palembang? Pempek? Jembatan Ampera? Sungai Musi? Kain Songket? Mungkin semua ini, tapi apakah kita bisa menambah daya tarik bagi orang lain untuk berkunjung ke salah satu kota paling tua di Indonesia ini? Sejarah. Ya, sejarah kota.

Palembang memiliki sejarah panjang, kerajaan terbesar di Indonesia bahkan di Asia, Sriwijaya yang memilki kekuasaan sampai ke India. Bila kita kembalikan ke Palembang, berbicara Sriwijaya tak lepas dari pengaruh Sungai Musi, karena saat itu sungai berperan sebagai pusat perdagangan. Kota yang dulunya terkenal dengan Venesia dari Timur ini awalnya dibelah oleh ratusan anak Sungai Musi, lalu bertransformasi menjadi kota yang nyaris tak ada sungai lagi. Dalam rangka “memodernisasi” Kota. Pemerintah Kolonial Belanda secara perlahan mengubah Palembang dari kota air menjadi kota daratan. Proses penghilangan simbol kota dimulai sejak zaman kolonial, Gemeente Palembang membuat kebijakan pembangunan dan pengaspalan jalan dengan cara menimbun sungai. Jalan sebagai urat nadi transportasi dibangun di atas “tembokan” yang menimbun sungai dengan menggunakan puru dan kerikil.

Kota ini sangat kaya, khususnya sejarah. Elemen besar kota menarik untuk diceritakan, tapi elemen-elemen pembentuk kota juga berperan penting. Bagaimana Jembatan Ampera mengawali awal pembangunan di Palembang pasca kemerdekaan. Jembatan Ampera sebagai simbol kota, sebagai penghubung Palembang ulu dan Palembang Ilir. Jembatan ini dibuat sebagai media dalam menanamkan ideologi dan menjalankan politik identitas baik nasional maupun lokal. Ketika rakyat mendobrak Orde Lama, Jembatan Ampera menjadi media yang merepresentasikan kehendak mereka agar zaman berubah. Begitu banyak sejarah di Kota Palembang, semua bangunan bisa berbicara berdasarkan zamannya. Kemudian yang ingin saya khususkan yakni Pasar Cinde, karena pasar ini akan segera mengalah dengan kepentingan kapitalis dan akan berganti dengan sebuah bangunan megah.

 

Pasar cinde adalah pertama yang dibangun pasca kemerdekaan pada tahun 1959 di Palembang, dirancang oleh arsitek Belanda, Herman Thomas Karsten. Pasar ini terletak di jalur arteri Kota Palembang. Apabila melewati jalan Sudirman, kita akan dengan mudah mengenali pasar ini, bangunannya memanjang dengan atap datar, kesan bangunan modernnya sangat kuat.

Memasuki kawasan pasar cinde, kita akan disuguhi dengan berbagai bau kue-kue khas Palembang. Karena memang secara penempatan, pedagang  yang berdagang makanan diletakkan area depan. Kemudian memasuki sisi dalam, koridor kecil dengan berbagai kios yang berdagang kelontong dan bumbu dapur menyambut. Kondisi koridor sekarang cukup gelap, hanya remang lampu kios, ditambah lantai yang becek. Koridor kios tak terlalu panjang menuju ruang utama Pasar Cinde. Memasuki ruang utama, disinilah pangan pokok dijual, sayur, ikan dan daging.

Prinsip dasar arsitektur juga diterapkan dalam perancangan perpindahan antar ruang pasar, menggunakan koridor sempit sebagai pengantar sebelum bertemu ruang utama yang besar, sehingga ketika pengunjung memasuki ruang utama, ada kesan kejut sekaligus lega. Begitu arif sang arsitek mendesain ruang-ruang pengantar sebelum memasuki ruang utama. Bagaimana pula  ia mengatur bukaan-bukaan untuk ventilasi udara dan cahaya. Semuanya berpadu elegan dengan jajaran kolom berpenampang cawan.

Lalu lalang pedagang sangat cepat dan lugas, wangi buah dan sayur bercampur bau amis ikan, semua berdampingan. Begitupula para pedagang, lebih terlihat sebagai sebuah koloni kecil. Koloni yang bahu-membahu membangun sumber penghasilan mereka, tak ada persaingan, semua bergerak sebagai satu kesatuan, utuh membentuk pasar.

Ketika saya berkunjung untuk mengamati Pasar Cinde. Terlihat seorang bapak tua yang sedang membersihkan meja warung kopinya, dengan senyum ia menyapa. Sapa pun berlanjut mengejutkan dari seorang tetua yang telah berdiri dibelakang. Perkenalan singkat lalu ia mulai bercerita sebagai pedagang, pahit manis, serta cerita tentang pasar cinde. Pemerintah tidak berani mengusir secara langsung para pedagang ini, namun dengan perlahan pemerintah menyudutkan para pedagang dengan kenaikan harga sewa kios. Pedagang pun dibuat diam. Entah sampai kapan mereka akan bisa berdagang di sini, sementara pemerintah telah mengumumkan bahwa akan adanya revitalisasi pasar cinde, dengan membangun bangunan 20 lantai. Ironis.

Tidak ada lagi pasar paling strategis (dipusat kota) selain pasar cinde di Palembang. Namun pasar cinde sekarang dalam kondisi yang kurang baik. Sanitasi, jalur distribusi sampah, manajemen pasar yang masih perlu diperbaiki. Walaupun begitu, pasar cinde tetap ramai pengunjung. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sangat menggantungkan kehidupan pada pasar cinde ini, baik pedagang maupun pembeli. Begitu banyak pedagang yang bergantung pada pasar cinde, bukan hanya pedagang di dalam pasar cinde itu sendiri, tapi juga pedagang di sekitar kawasan. Disisi Barat Pasar CInde kita temui ruko-ruko dan pedagang kaki lima yang berdagang segala jenis makanan. Sedangkan disisi timur, banyak pedagang barang-barang bekas dan spare part kendaraan bermotor. Prinsip dasar dari perdagangan, dimana ada keramaian maka akan ada pembeli. Penataan kembali pasar cinde tidak hanya meliputi fisik bangunan pasar cinde itu sendiri, perlu didata juga nonfisik disekitar bangunan.

Penataan nonfisik harus sama porsinya dengan penataan fisik, karena didalamnya terkandung unsur budaya dan kebiasaan turun temurun sebuah pasar. Hal ini tak bisa kita abaikan begitu saja, hanya karena tampilan fisik bangunan yang megah takkan menjamin pedagang akan laku dagangannya. Sebuah budaya ada karena perilaku yang terus berulang. Akankah kita akan menghilangkan sebuah budaya yang telah lama ada (bahkan membentuk identitas kita yang sekarang) dengan sebuah kemodernan?

No Comments »

Topics: , , , , , , | Agent of Change: none |


23 Jun 2014

Rujak dalam 1 m2

Rujak dalam 1 m2

Rujak dalam 1 m2

 

Rujak Center for Urban Studies menghadirkan profil lembaga dengan tajuk “Rujak dalam 1 m2″. Dalam versi cetaknya, profil ini dicetak dalam satu lembar kain berukuran 1 m2. Profil ini berisikan kegiatan/program yang dikerjakan Rujak selama empat tahun terakhir. Dalam profil, ada dua poros yang menjadi prinsip kerja Rujak yaitu  ”Produksi Bersama Pengetahuan” dan “Proses Perubahan”.

Rujak percaya bahwa perubahan harus diawali dengan produksi pengetahuan secara bersama dan menjadikan pengetahuan tersebut menjadi dasar perubahan di level kebijakan.

Dalam profil, dimuat keterangan tentang program, kegiatan, produk program, dan mitra kerja Rujak di mana informasi tambahan diberikan dalam bentuk QR code.

Profil ini dibuat bekerjasama dengan Ahmett Salina dan didukung oleh Japan Foundation

 

 

 

 

 

No Comments »

Topics: , , , , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


11 Dec 2013

Seminar “Menggali Pengetahuan Kota untuk Kota yang Ekologis”

 

RUJAK POSTER

Poster designed by @idznie

 

Dunia memasuki abad kota di mana lebih dari separuh penduduk dunia akan tinggal di wilayah perkotaan. Pertambahan penduduk di kota tentu akan menghadirkan tantangan baru khususnya dalam membawa kota menjadi lebih ekologis.

Perubahan menuju kota ekologis memerlukan pengetahuan. Pengetahuan adalah prasyarat untuk perubahan. Hak atas pengetahuan adalah hak mendasar, di samping penting sebagai prasyarat untuk mampu berperan serta dalam proses pengambilan keputusan tentang masa depan kota.

Sejak Agustus 2011, Rujak Center for Urban Studies bekerjasama dengan kaum muda dan komunitas di tiga kota; Surabaya, Semarang dan Makassar, menjalankan program bernama Dinamika Pengetahuan Perkotaan (DPP). Program ini bertujuan membangun dinamika-pengetahuan (knowledge dynamics) perkotaan di tiga kota-wilayah Indonesia sebagai perintis, dengan cara menyemangati produksi-bersama pengetahuan perkotaan dan pemanfaatannya ke dalam proses penyusunan kebijakan perkotaan.

Program dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan penelitian dan penilaian yang sudah ada, memanfaatkan media-sosial untuk memetakan kegiatan produksi dan pengetahuan warga kota sehari-hari, dan menyelenggarakan forum konsultatif dengan memanfaatkan platform media-sosial dan lembaga-lembaga setempat lainnya. Di akhir program, proses produksi pengetahuan perkotaan telah terbangun di tiga kota dan menghasilkan mesin crowd-sourcing online; ayorek.org (Surabaya), makassarnolkm (Makassar) dan ugd.org (Semarang).

Melalui seminar ini, perwakilan dari ketiga kota akan melaporkan hasil program DPP.

Selain itu, saat ini, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri sedang menyusun RUU Perkotaan. Seminar ini juga dimaksudkan untuk mengajak peserta memberikan masukan yang lebih substantif dalam proses penyusunan RUU Perkotaan selain masukan dari ketiga kota.

 

Seminar akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal            :  Selasa, 17 Desember 2013

Waktu                         :  12.00-16.30 WIB (dimulai dengan makan siang)

Lokasi                         :  Hotel Treva Internasional, Jl. Menteng Raya No. 33 Jakarta Pusat

 

Bagi yang berminat hadir, silahkan mendaftar ke alamat email : info@rujak.org

Tempat terbatas.

 

 

 

 

No Comments »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


14 Oct 2013

PKL: Bukan Urusan Perut Semata

 

IMG_3353

 

Isu PKL di DKI Jakarta tengah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Keberadaannya sering dianggap mengganggu lalu lintas, mengokupasi jalur pejalan kaki, merusak pemandangan, serta menjual produk yang berkualitas rendah maupun tak layak konsumsi. Tapi mengapa PKL ini masih bertahan dan justru jumlahnya terus bertambah? 

 

Oleh Khairunnisa dan Dinar Ramadhani

 

PKL muncul di sela-sela kota sebagai ironi. Ia hadir di pasar-pasar tradisional, gang-gang sempit, terminal, hingga sekolah-sekolah. Namun keberadaannya juga banyak ditemukan di tengah-tengah gedung-gedung megah perkantoran maupun pusat perbelanjaan dan mall-mall yang bergengsi. Ia juga memadati jalan utama dan taman kota yang menjadi tempat lalu lalang dan persinggahan bagi para citizens. Jelas, keberadaan PKL ini didukung dengan adanya kebutuhan atau permintaan dari masyarakat. Selain karena harga yang ditawarkan relatif ramah kantong, keberadaannya pun mudah dijumpai di berbagai tempat, tak harus memaksa konsumen untuk berjalan masuk menuju bangunan tertentu. Namun, keberadaan PKL ini ternyata menimbulkan perdebatan. Lokasi yang mereka pilih untuk berjualan seringkali mengganggu area pejalan kaki dan menjadi salah satu alasan penyebab kemacetan.

 

IMG_3339

PKL ada karena kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat akan produk/jajanan murah yang dapat dijangkau dengan mudah. Lebih jauh lagi jika melihat mengenai PKL, nilai-nilai apa yang membuat PKL berbeda dari penjaja yang lain?

“Jajanan pikulan atau dorongan itu punya sejarah lebih, ada nilai story telling,” (Bondan Winarno)

Salah satu nilai yang ada pada PKL adalah sejarah. Seorang pedagang sate ayam di daerah Sabang misalnya, sudah berjualan hampir 20 tahun lamanya. Bayangkan, peristiwa apa saja yang sudah ia alami sepanjang berjualan disana? Ikatan pedagang dengan suatu lokasi menjadikan mereka sebagai salah satu saksi sejarah terjadinya perubahan di lingkungan tempat mereka berjualan. “Saya udah jualan di sini berapa tahun neng, lama banget. Dulu tuh ya, jalanan tuh enggak begini”, mungkin ini menjadi salah satu kalimat yang kebanyakan dikatakan oleh pedagang saat menceritakan kisah selama ia berjualan di tempat itu.

IMG_3354

Beberapa konsumen bahkan memiliki kesan nostalgia pada PKL yang menjajakan produk/makanan tertentu, mengingatkan pada masa sekolah, kuliah, bahkan suasana pada kampong halaman. Wajar saja, sebagian besar penjaja di kaki lima ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat perkotaan yang umumnya heterogen dan multikultur akan merasakan sepenggal kampung halaman ketika mengunjungi PKL dari daerahnya. Masyarakat dari daerah lain pun tak ketinggalan, penasaran mengicip rasa kampung halaman orang bisa menjadi salah satu alasannya. Terlebih dengan harga yang murah dan dapat dijangkau semua kalangan.

Keakraban pun dapat terjalin melalui percakapan-percakapan singkat yang terjadi antara pedagang dan pembeli membuat adanya. “Tante”, “Mami”, dan “Om”, adalah sapaan-sapaan akrab yang dimiliki oleh konsumen tetap terhadap pedagang, ataupun sebaliknya pun sering ditemukan. Konsumen yang membeli makanan di PKL, akan berhubungan dengan pedagangnya secara langsung dan lebih dekat. Hal ini akan sulit ditemukan jika membeli makanan di restoran karena ada jarak antara konsumen dan pedagang.

photo (2)

 

Pada perkotaan di negara-negara berkembang, sektor informal seperti PKL ini belum cukup mendapat perhatian. Akibatnya, pelaku sektor informal ini tidak mendapatkan ruang dan menjadi kaum marjinal yang seolah harus ditertibkan. Tentu telah banyak cerita bahwa relokasi PKL tak jarang menempati lokasi baru yang sepi pembeli, sementara tempatnya berjualan dulu dibangun menjadi pasar modern megah bagi investor besar. Tak pelak, PKL ini kerap mengajukan keberatannya terhadap kebijakan penggusuran maupun relokasi. Meskipun mereka menyadari kesalahannya, tapi itu tak berarti pihak lain tidak memiliki andil dalam pelanggaran ini. PKL umunya telah membayar iuran untuk retribusi daerah berupa iuran kebersihan, keamanan, dan sewa tempat. Hal itu membuat PKL merasa berhak akan usahanya tersebut. Lalu ke mana bermuaranya iuran-iuran ini? Berdasarkan suvei yang telah dilakukan di ruas Jalan Sudirman-Thamrin, mereka mengaku iuran ini dibayarkan ke kelurahan, atau pengurus daerah setempat seperti RT/RW.

Berbeda dengan pemerintah DKI Jakarta yang terlihat masih kurang menaruh perhatian pada PKL, lain halnya di Singapura. Singapura tidak berbeda dengan Jakarta, di mana banyak orang menyukai makanan PKL, tetapi tampak perbedaan keberadaan PKL di Singapura dengan di Jakarta. Lokasi PKL di Singapura telah diatur oleh pemerintah, mereka dikumpulkan di satu lokasi untuk berjualan dengan tempat yang bagus dan rapi. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Singapura sejak tahun 1960-an.

Seperti yang sudah dikatakan bahwa PKL itu ada karena ada yang membutuhkan. Suatu kebutuhan itu muncul karena ada hal yang tidak terpenuhi, salah satu contohnya adalah bagi para pegawai. Kawasan Universitas Bina Nusantara dan Senayan City, serta kawasan Grand Indonesia adalah contoh lokasi di mana ditemukan PKL yang cukup banyak. Sebagian besar konsumen yang ditemukan di lokasi ini adalah pegawai mall setempat. Murah adalah alasan mereka mengonsumsi makanan yang dijajakan oleh PKL sebab makanan yang terdapat di tempat mereka berkerja tidak terjangkau. Makanan yang tersedia memiliki harga yang cukup mahal, sehingga makanan yang dijajakan oleh PKL menjadi alternatif terbaik bagi mereka.

 

IMG_9323

PKL telah menjadi salah satu wajah kompleksitas kota. Sektor informal yang dibina, diberi ruang, dan diintegerasikan dengan perkekonomian kota tentu dapat menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Menilik kebutuhan masyarakat dengan segala keunikan PKL yang telah disebutkan di atas, sudah seharusnya masalah PKL ini menjadi perhatian. Penanganan PKL di setiap titik pun bisa jadi amat berbeda, bergantung pada karakteristik lokasi, peralatan serta barang dagangan, serta jenis konsumennya. Penangan PKL ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi tiap perkotaan di Indonesia. Pengusutan pihak-pihak di balik PKL ini tentu akan menyebabkan benturan di berbagai tataran. Oleh karenanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak tentu amat diperlukan dalam menangani masalah PKL ini.

 

No Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


07 Oct 2013

5 Program Transisi Menuju Kota Lestari

Freedom

 

Diskusi bersama Marco Kusumawijaya dan Ari Perdana.

10 Oktober 2013, Jam 19:00-21:00

di Freedom Institute, Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat

No Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


13 Jun 2013

Hak atas Kota: Hak untuk Bermukim di Pusat Kota !

 

 

 

“During my mission I have heard several times that there is no room for the poor in the city because of the high cost of land & housing. The right to adequate housing is a universal and does not belong only to the rich. Rather, it is the state obligation to prioritize vulnerable and marginalized groups. It is clear that the kampongs and the low income laborers, the street vendors and the fish market workers have been there for decades and centuries before the sky scrappers and shopping malls. So when I hear that the “poor should know their place” – I say yes, they should, – and their place is in the city center! State land should be allocated as a priority to low income housing, including in the city centers”. – Raquel Rolnik (Special Rapporteur on Adequate Housing)

 

Kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Perumahan yang Layak selama 13 hari (30 Mei – 11 Juni 2013) di Indonesia telah selesai. Di akhir kunjungannya, Raquel Rolnik melaporkan temuan awal nya kepada publik. Pada akhir tahun ini, laporan final akan selesai dituliskan dan akan dibacakan di sidang Dewan HAM PBB pada Maret 2014.

Selama kunjungan dan pemantauan Pelapor Khusus, saya berkesempatan untuk menemani kawan-kawan organisasi rakyat miskin kota di Jakarta, Surabaya dan Makassar dalam menerima kunjungannya.

Kedatangan Pelapor Khusus merupakan kunjungan formal. Seorang pelapor khusus dapat melakukan pemantauan terhadap pemenuhan hak atas perumahan yang layak di suatu negara, hanya apabila diundang resmi oleh negara yang bersangkutan.

Tulisan ini berupaya merangkum apa yang saya saksikan dan coba pahami terkait pemenuhan hak atas perumahan yang layak di ketiga kota di atas. Dalam pertemuan dengan komunitas, agenda pertemuan hampir serupa, yaitu kesaksian warga tentang pemenuhan hak atas perumahan yang layak dari pemerintah. Kesaksian tidak hanya berisikan pengaduan tetapi juga prakarsa warga di tiap kota terkait permukiman yang layak.

Dalam melakukan pemantauan dan menyusun laporannya, pelapor khusus bertemu dan berdiskusi dengan perwakilan banyak pihak seperti pemerintah (Kementrian Luar Negeri, Kementrian Perumahan Rakyat, Kementrian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, PERUMNAS, Ombudsman, dan Pemerintah Kota), akademisi, kelompok ahli, NGO dan pastinya melihat langsung di lapangan tentang praktek pemenuhan hak atas perumahan yang layak.

 

Raquel Rolnik_foto oleh M. Nawir

Raquel Rolnik_foto oleh M. Nawir

 

Kampung Jakarta: adaptasi rakyat miskin dalam perebutan ruang

Pertemuan pertama Pelapor Khusus dengan komunitas bertempat di pinggir Waduk Pluit, Jakarta pada 2 Juni 2013. Kenapa Waduk Pluit? Maksud dari kunjungan tersebut adalah menjadikan kasus Waduk Pluit sebagai gambaran di lapangan terkait pemenuhan hak atas pemukiman yang layak. Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Urban Poor Consortium (UPC) menjadi tuan rumah dalam kunjungan tersebut.

Pada kunjungan di Waduk Pluit, ada dua warga dari wilayah Muara Baru dan Kebun Tebu yang memberikan kesaksian untuk Jakarta. Ada Mak Een yang sudah mengalami lima kali penggusuran sejak dia merantau ke Jakarta di awal tahun 1970. Mulai dari penggusuran untuk kepentingan umum, hingga penggusuran untuk bangunan-bangunan privat seperti mall, apartemen, dll.  Setelah itu,  Nenek Dela yang tinggal di pinggiran Waduk Pluit menuturkan bahwa kampung di pinggir Waduk Pluit sudah terbentuk sejak tahun 1970-an. Lamanya pemukiman membentuk ikatan sosial yang kuat antar warga. Lokasi yang strategis juga menjadi dasar untuk warga menyandarkan sumber pendapatan nya pada pusat-pusat ekonomi yang tersebar sepanjang 1-2 km dari wilayah Muara Baru seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Mega Mall Pluit, RS Atmaja, RS Pluit, Pabrik-pabrik yang tersebar di Muara Baru dan Perumahan Pantai Mutiara.

Nenek Dela dalam kesaksiannya mempertanyakan mengapa hanya warga Waduk Pluit saja yang “diharuskan” pergi untuk membuat Waduk berfungsi kembali. Kalau memang ingin mengatasi banjir, menurutnya, tidak hanya pinggiran waduk yang harus dikembalikan lagi fungsi nya tetapi juga fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Pluit yang saat ini sudah berganti menjadi Mega Mall Pluit. Lalu dia mempertanyakan juga keberadaan Apartemen Laguna yang bertengger manis di dekat Waduk Pluit tetapi sama sekali tidak mendapatkan teguran dari pemerintah.

Saat ini, warga yang teroganisir dalam JRMK, bekerjasama dengan Arsitek Komunitas (ARKOM), Rujak Center for Urban Studies (RCUS) dan Arsitektur UI mencoba menawarkan konsep alternatif pembangunan rusunawa (dalam radius 500 m – 1 km) yang memfasilitasi kebutuhan dan keinginan warga. Proses konsultasi masih berlangsung dengan Pemerintah DKI Jakarta yang pada prinsip nya menyetujui tawaran konsep alternatif.

Selain warga Muara Baru dan Waduk Pluit, perwakilan warga dari Teluk Lampung dan Tulang Bawang, Lampung juga hadir dan memberikan kesaksian tentang pemenuhan hak atas perumahan yang layak di Lampung. Untuk warga Teluk Lampung, kesaksian mereka terkait dengan proyek reklamasi pesisir Lampung yang nantinya akan men-zonasikan wilayah pesisir Lampung menjadi wilayah pelabuhan, apartemen, pusat bisnis, Rekreasi/Hiburan dan Rusunawa. Warga yang puluhan tahun menetap di sana pun terancam digusur dan direlokasi ke Rusunawa.

Sedangkan untuk warga Tulang Bawang, persoalan perumahan layak terkait dengan konflik tanah antara warga (petambak plasma) dengan pengusaha yang mengklaim memiliki lahan yang ditempati warga saat ini. Perseteruan antara warga dengan pihak perusahaan kerap melibatkan kekerasan oleh negara, dalam hal ini pelibatan aparat militer. Di bulan April 2013, Ketua Forum Silaturahmi (FORSIL) Petambak Bratasena, Edi Prayitno, mengalami proses kriminalisasi oleh aparat Kepolisian.

 

Makassar : Konflik Tanah dan Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak

Kunjungan Pelapor Khusus di Makassar berlangsung pada 6 Juni 2013. Untuk agenda di Makassar, selain bertemu dengan komunitas, Pelapor Khusus juga bertemu dengan Walikota Makassar. Pertemuan dengan komunitas berlangsung di Kampung Pisang, Mancini Sombala yang difasilitasi oleh Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM).

Selain warga dari berbagai kampung di Makassar, hadir juga perwakilan warga dari Bungkutoko, Kendari, Wakil Walikota Kendari, Anggota DPRD  Makassar dan juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

Kesaksian warga dari kampung di Makassar berkisar pada konflik tanah antara warga (kampung)  dengan pengusaha atau warga lain yang mengklaim sebagai turunan kerajaan dan memiliki hak atas tanah yang dipersengketakan. 75% penguasaan tanah di kampung-kampung miskin Makassar hanya berdasarkan pada fakta-fakta penguasaan tanah secara turun temurun yang dibuktikan oleh slip pembayaran tanah, rinci (riwayat penguasaan tanah), dan bukan bukti-bukti secara terulis (sertifikat tanah).  Dalam sepuluh (10) kasus yang dipresentasikan di Makassar, pemerintah Kota Makassar gagal memediasi sebagian besar konflik pertanahan tersebut. Banyak kasus di mana kekerasan, oleh aparat kepolisian maupun preman yang disewa oleh perusaahan, diterapkan pada warga.

Kerancuan bertambah dengan kekacauan pendaftaran tanah. Adnan Buyung Azis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar menyebutkan banyak terjadi kasus di mana satu sertifikat tanah bisa diklaim dimiliki oleh tiga orang. Persoalan pendaftaran tanah juga menjadi kesulitan tersendiri bagi warga miskin dikarenakan biaya yang tinggi.

Tidak hanya itu saja, persoalan mendasar dari kasus konflik tanah yang berlarut-larut di Makassar, menurutnya, disebabkan oleh mata pisau sistem peradilan yang masih berdasarkan pada kepastian hukum dan bukan keadilan.

Kepastian hukum, menurutnya, melihat pada bukti-bukti tertulis dan tidak melihat pada fakta-fakta penguasaan tanah yang selama ini menjadi dasar bagi warga. Oleh karena nya, apabila diproses di ranah hukum, maka warga akan kalah dan berujung pada hilangnya hak bermukim.

Namun, warga yang bernaung di dalam KPRM tidak hanya memaparkan persoalan.  Sudah tiga tahun ini warga berupaya menawarkan konsep alternatif untuk persoalan tanah di Kampung Pisang, yaitu konsep berbagi lahan dengan pemilik tanah di mana warga meminta lahan sejumlah 7000 m2 (dari 3,7 Hektar tanah yang disengketakan) untuk memfasilitasi 43 KK. Konsep tersebut direncanakan warga secara partisipatif dan difasilitasi oleh ARKOM dan RCUS. Walikota Makassar hingga saat ini belum berhasil memediasi konflik tanah antara warga dengan pengusaha.  Justru Walikota meminta warga menerima tawaran pengusaha yang hanya bersedia memberikan 3000 m2. Tawaran tersebut ditolak warga karena tidak cukup memenuhi kebutuhan warga.

Selain presentasi dari Makassar, pertemuan hari itu juga diisi oleh presentasi warga Bungkutoko, Kendari. Warga yang juga merupakan anggota dari GERMIS (Gerakan Rakyat Miskin) Kendari menceritakan kisah sukses penataan partisipatif di Bungkutoko. 55 keluarga terlibat dalam proses relokasi partisipatif yang memindahkan warga sejauh 500 m dari permukiman semula. Proses relokasi dan perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif  bersama warga dan difasilitasi oleh Rujak Center for Urban Studies (RCUS) dan jaringan arsitek komunitas Yogya (Arkom-Yoga). Tanah seluas 1,8 Hektar yang disediakan oleh pemerintah tidak diberikan secara cuma-cuma. Warga menyicil untuk biaya tanah dan pembangunan rumah melalui kelompok tabungan yang dibentuk oleh warga. Setelah 20 tahun, penguasaan tanah akan menjadi Hak Milik yang sebelumnya Hak Guna Bangunan (HGB).

Paparan yang disampaikan oleh warga Bungkutoko diamini oleh Wakil Walikota Kendari yang menyampaikan bahwa proses di Bungkutoko menjadi cikal bakal pendekatan City Wide Upgrading dengan warga terlibat dalam keseluruhan proses. Diharapkan pendekatan ini dapat mengatasi persoalan kemiskinan di Kendari karena memberikan kepastian jaminan bermukim.

 

Surabaya: Pengakuan akan Inisiatif Warga

Persoalan pemenuhan hak akan permukiman layak yang  dipresentasikan di Surabaya pada 7 Juni 2013 adalah kasus pemukiman bantaran pinggir kali (Stren Kali) Wonokromo. Di sepanjang 15 km sungai, tersebar tujuh kampung (Bratang, Semampir, Kampung Baru, Gunung Sari I, Gunung Sari II, Medokan, Braya) yang tergabung dalam Paguyuban Warga Sren Kali Surabaya (PWSS). Upaya warga melawan rencana penggusuran sejak tahun 2002 berujung manis pada Oktober 2007 di mana pada saat itu DPRD Provinsi Jawa Timur menghasilkan Perda No. 5/2007 yang memberikan izin keberadaan permukiman terbatas dan mewajibkan warga untuk melakukan penataan permukiman sesuai dengan konsep Jogo Kali, sebuah konsep yang ditawarkan oleh warga dalam memberikan jaminan sebagai penjaga kelestarian lingkungan sungai. Melalui konsep tersebut, warga ingin melawan stigma bahwa warga yang tinggal di bantaran sungai merupakan penyebab limbah yang mencemari sungai. Konsep Jogo Kali mensyaratkan warga untuk mundur 3-5 m dari bibir sungai (untuk jalan inspeksi) dan menghadapkan rumahnya ke arah sungai. Selama dua tahun terakhir, warga, secara swadaya dan gotong royong telah berhasil memperbaiki lingkungan di sepanjang sungai.

Terlepas dari prakarsa yang dilakukan warga secara mandiri, pengakuan dari Pemerintah Daerah berupa legalisasi lahan baik dalam bentuk sertifikat komunal maupun individu belum ada hingga saat ini. Warga juga masih bisa mendapatkan ancaman penggusuran sewaktu-waktu karena belum pastinya pengakuan hak bermukim di sana.

Selain paparan untuk kasus stren kali, warga juga berbagi cerita tentang Surat Ijo, yaitu bentuk surat sewa tanah di mana warga secara rutin membayar biaya sewa kepada Pemerintah Kota. Surat Ijo biasanya dimiliki dalam rentang waktu yang cukup lama. Memiliki surat Ijo tidak berarti memberikan rasa aman bermukim kepada warga karena sewa dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Pemerintah. Dalam pertemuan dengan Pelapor Khusus, warga yang memiliki Surat Ijo bertutur bahwa saat ini Pemerintah Kota Surabaya berniat mengalihkan Surat Ijo kepada warga. Artinya, warga akan memiliki kepastian bermukim. Dalam pertemuan tersebut, warga meminta Pelapor Khusus untuk mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk mensegerakan rencana peralihan kuasa atas tanah tersebut.

 

Pelajaran dari Lima Kota

Dari kasus yang disampaikan kelima kota di atas (Lampung, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Kendari) dapat dilihat bahwa upaya Pemerintah dalam penyediaan permukiman untuk warga miskin masih belum cukup. Dalam pemaparannya di setiap pertemuan, Raquel Rolnik menekankan bahwa Hak atas Perumahan yang layak tidak boleh ditafsirkan dalam artian sempit tetapi mencakup penjaminan akan: (a). Hak milik (b). Tersedianya layanan dasar (sarana dan prasarana) (c). Keterjangkauan (d) kelayakhunian (e). Aksesibilitas (f) lokasi dan (g). Kesesuaian budaya.

Apa yang terjadi di lima kota menggambarkan pendekatan pemerintah dalam penyediaan permukiman untuk warga miskin, yaitu :

  1. Terkait Ruang. Dalam hal penyediaan ruang untuk pemukiman warga miskin, yang terjadi di hampir setiap kota besar di Indonesia adalah peminggiran warga miskin dari pusat kota melalui prioritas pemanfaatan ruang di pusat kota untuk pembangunan seperti mall, superblok, dan pusat bisnis. Tidak hanya itu, kawasan pinggiran pantai yang lekat dengan kehidupan nelayan pun berganti rupa menjadi waterfront city. Keberpihakan kepada investasi dan pembangunan masif akhirnya meminggirkan warga miskin dari pusat kota dan ditampung dalam mekanisme yang disebut Rusunawa.
  2. Terkait pendekatan. Alih-alih melibatkan warga dalam perencanaan kota, sebagaimana direkomendasikan oleh Pelapor Khusus, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam penyediaan perumahan untuk warga miskin adalah stigmasisasi (pemberian label sebagai warga liar; pembuat masalah; dll), diskriminasi, penggusuran dengan kekerasan dan bahkan kriminalisasi.

Warga miskin  yang terorganisir telah bekerjasama dengan kelompok-kelompok lain (akademisi, kelompok keahlian, lembaga bantuan hukum, dll) untuk mendukung kasus mereka dan untuk mengusulkan solusi alternatif atas persoalan yang ada.

Urban Poor Consortium (UPC), Arsitek Komunitas (ARKOM), Rujak Center for Urban Studies (RCUS), Universitas Petra, Universitas Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar adalah sebagian dari banyak pihak yang telah bekerja sama dengan kelompok miskin di lima kota (Lampung, Jakarta, Makassar, Kendari dan Surabaya).

Pendekatan Pengorganisasian, Advokasi dan Jaringan telah diterapkan oleh JRMK, FORSIL, KPRM,  GERMIS dan PWSS untuk mengusulkan alternatif solusi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD.

 

Beberapa dari mereka telah cukup berhasil seperti:

1. Surabaya dengan lahirnya Perda No.5/ 2007 tentang pemukiman di tepi sungai

2. Perencanaan Partisipatif & Relokasi 55 keluarga di Bungkutoko Kendari

 

Dan beberapa masih berjuang untuk meyakinkan pemerintah, seperti:

1. Konsep alternatif untuk Relokasi dan perencanaan partisipatif di Waduk Pluit, Jakarta

2. Konsep Alternatif berbagi lahan di Kampung Pisang, Makassar

3. Advokasi untuk perumahan dan tanah di Lampung

 

Menurut saya, hal ini merupakan pertanda baik, mengetahui bahwa warga miskin terhubung dengan beragam pemangku kepentingan lain dan secara bersama mengusulkan solusi alternatif (bukan hanya menggambarkan masalah) kepada pembuat kebijakan. Warga yang terorganisir telah membuktikan bahwa mereka berhasil bekerja secara swadaya, bergotong royong dan bertahan dari pendekatan pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat miskin.

Sebagaimana disampaikan Raquel Rolnik dalam temuan awalnya, bahwa menjadi tugas pemerintah lah untuk memastikan adanya ruang bagi warga miskin dengan pendekatan utama yaitu, mengakui hunian yang sudah ada saat ini, misalnya dengan cara penataan kampung (site upgrading); mengakui inisiatif kolektif warga;  serta menjadikan kampung sebagai bagian dari perencanaan kota.

 

 

 

1 Comment »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


01 May 2013

Terbaru dari Rujak : Dunia Dalam Kota

Dunia dalam kota

Buku ini merupakan hasil dari kolaborasi penggerak isu kota di Makassar, Penerbit Ininnawa, Active Society Institut (AcSI), SADAR, TANAHINDIE, dan Makassarnolkm . Digawangi oleh penerbit Ininnawa, buku hasil penelitian tentang Pasar Terong Makassar terbit pada Maret lalu.

Pasar Terong menjadi muara pertemuan aliran komoditas dari 11 Provinsi di Indonesia. Tidak kurang sejuta petani yang ada di jazirah Sulawesi Selatan mengirim beragam bahan pokok ke sana. Pasar Terong juga merupakan salah satu dari empat pasar rujukan harga bahan pokok di Indonesia setelah Pasar Kramat Jati Jakarta, Pasar Turi Surabaya, dan Pasar Meda Kota di Sumatera Utara.

Buku ini adalah buku pertama yang merekam denyut manusia-manusia yang menghidupkan pasar terpenting di Sulawesi Selatan.

Tetarik membeli buku ini?

Buku “Dunia Dalam Kota” dapat dibeli di Rujak dengan harga Rp. 85.000, -.

Untuk permintaan buku, kirimkan data melalui email info@rujak.org

 

No Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |