Sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta, Oktober 2009

Sungguh suatu “kemewahan” bisa berjalan kaki dengan nyaman di Jakarta. Suatu hal yang aneh sebenarnya, karena kegiatan berjalan kaki adalah termasuk kegiatan kita sehari-hari yang paling alami.  Berjalan kaki menjadi “mewah” karena sulit sekali kita menemukan jalur yang nyaman atau paling tidak, aman untuk kita para pejalan kaki melewatinya. Belum lagi masalah adakah jalur pejalan kaki di sepanjang jalan yang akan ditempuh. Nah, itu termasuk hal  yang penting untuk dipertimbangkan saat ingin berjalan kaki dari satu titik ke titik lain.

Kalau pun ada jalur pejalan kaki seperti foto di atas, menurut saya masih kurang nyaman. Lihatlah batas pagar di kiri kanannya, membuat kita pejalan kaki dibatasi interaksinya dengan taman di kiri kanan jalur.

Hak pejalan kaki sepertinya terlalu dibatasi bahkan cenderung diabaikan. Ini aneh sekali. Seakan yang layak ada di jalan begitu kita keluar rumah hanya lah orang-orang yang menggunakan alat transportasi saja. Pemahaman akan jalur jalan menjadi dibatasi hanya untuk mengakomodasi kendaraan dan tidak untuk pejalan kaki.

Kalau merujuk pada pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum , sepertinya ideal sekali jika benar-benar dilaksanakan di tiap kota. Gambar di bawah ini adalah salah satu pedoman mengenai tipologi ruang pejalan kaki di sisi jalan. Nyaman bukan seandainya terwujud?

Lihat lah foto di atas, sebenarnya bisa menjadi cukup nyaman, tetapi desain difokuskan pada halte, bukan pada jalur pejalan kakinya dan sekali lagi, ada pagar pembatas. Mungkin juga tidak bisa menyalahkan seratus persen pertimbangan pemasangan pagar di sini. Tetapi apakah itu satu-satunya solusi?

Ini dia, foto di atas adalah salah satu foto yang sangat menunjukkan keajaiban jalur pejalan kaki di Jakarta. Sebelum bertemu dengan jalur busway ini, saya melewati jalur pejalan kaki seperti dua foto teratas. Tiba-tiba saja saya kebingungan, tertegun, berhenti berjalan. Di depan saya, ada bangunan halte busway yang menghalangi seluruh badan jalur pejalan kaki. Pilihan yang ada sama-sama tidak menyenangkan dan tidak aman. Pertama, seperti tampak di foto, melewati celah antara bangunan busway dengan pagar masjid yang sungguh sangat tidak nyaman. Kedua, turun di badan jalan, berjalan di jalur busway yang jelas selain tidak nyaman juga tidak aman. Akhirnya, saya memilih pilihan pertama, dengan pertimbangan saya tidak berminat ditabrak kendaraan bermotor apabila memilih pilihan kedua.

Bayangkan sulitnya berjalan kaki di Jakarta ini secara umum. Ini baru di sekitar Istiqlal yang nota bene di tengah pusat pemerintahan, bukan hanya untuk DKI Jakarta tetapi Republik Indonesia. Bagaimana dengan di daerah pinggiran? Seperti di Kali Malang yang tidak ada jalur pejalan kakinya, atau di jalan MT Haryono yang ada jalur pejalan kaki tetapi sering kali bersaingan dengan pengendara motor?

Sungguh, bagi saya berjalan kaki di Jakarta lebih sering saya rasakan sebagai suatu perjuangan. Karena pejalan kaki harus berjuang di jalurnya sendiri, menghadapi pengendara motor dan para pedagang. Kalau tidak ada jalurnya, kita terpaksa turun ke bahu jalan, yang artinya menyabung nyawa. Oh, sulitnya berjalan kaki yang nyaman di Jakarta.

Tapi apakah kita pejalan kaki harus menyerah dengan keadaan ini? Saya rasa tidak. Masih ada peluang bagi pejalan kaki untuk memperjuangkan haknya. Apalagi dengan semakin banyaknya orang yang peduli dengan kondisi-kondisi ini dan berusaha untuk membuat solusi yang adil bagi para pejalan kaki dan pengguna jalan yang lain. Masih tersisa harapan. Salah satu gerakan yang saya tahu akhir-akhir ini cukup aktif membahas soal pejalan kaki, adalah pengguna akun twitter @yukjalankaki.

Jadi mari kita tidak patah semangat dalam berjalan kaki di Jakarta.

Abdoumalig Simone, City Life from Jakarta to Dakar: Movements at the Crossroads, Routledge, 2010.

“City Life from Jakarta to Dakar is an important new book examining the potentials of urban life from unexpected places that has been consciously written for undergraduate urban courses, while not oversimplifying its subject.

Through powerful stories as well as an incisive theoretical point of view, the book puts cities in Africa and Southeast Asia as a cutting edge in thinking about the urban world of today. It shows how much of what is considered peripheral to urban life is actually critical to it and thereby opens up new ways for understanding what is possible to do in cities from now on.”

Abdoumaliq Simone is an urbanist and Professor of Sociology at Goldsmiths College, University of London. He has been visiting Jakarta and Indonesia at large since 1980′s, and especially intensely in the last five years. While in Jakarta he helps, among others, Urban Poor Consortium, with their research. He is visiting Jakarta again in later half of this year.

Ketika komunitas Bike To Work meminta jalur sepeda kepada Gubernur Jakarta, maka sang gubernur pun menantang balik: ‘Jika komunitas mampu mendapatkan tanda tangan dari 1 juta pesepeda, maka gubernur baru memenuhi tuntutan jalur sepeda. Apakah demi mendapatkan trotoar nyaman, aman, dan lestari, maka warga Jakarta harus mengajukan 1 juta tanda-tangan dahulu sebelum ditindaklanjuti oleh gubernur?

Memanusiawikan Areal Pejalan Kaki.

Kehidupan kota yang demokratis berarti kehidupan kota yang memenangkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi dan golongan. Cermin kota yang demokratis dapat terlihat dari kondisi ruang-ruang publiknya. Bagaimana dengan kondisi trotoar dan taman-tamannya? Apakah kota didominasi oleh bangunan-bangunan publik seperti museum dan perpustakaan atau dikuasai oleh pusat-pusat perbelanjaan?

Walikota Bogota periode tahun 1998 – 2001, Enrique Penalosa dalam acara Sustainable Jakarta Convention mengutarakan pentingnya trotoar, demikian dikutip: “Sidewalks are the most important factor of democratic life.” Di trotoar itulah para warga dari berbagai macam latar belakang bertemu dan memiliki status yang sama, yaitu sebagai pejalan kaki. Trotoar pun dianggap penting karena trotoar merupakan perpanjangan tangan dari taman-taman kota. Taman-taman dan elemen kota lainnya terhubung dan disatukan oleh trotoar.

Lebih lanjut lagi, Walikota Penalosa mengutarakan deskripsi kota yang baik ( A Good City), yaitu kota dimana warga-warganya bahagia ketika berada didalam luar ruangan dan ruang publik, serta mau menghabiskan waktu diluar. Kota tersebut baik, apabila ramah dan nyaman bagi anak-anak, kaum manula dan kaum difabel (diffabled people).

Lalu bagaimana dengan Jakarta? Jakarta boleh bangga akan berbagai macam pusat perbelanjaan dengan desain mutakhir. Namun pusat perbelanjaan bukanlah ruang publik, karena dalam pusat perbelanjaan terjadi seleksi terhadap kelas ekonomi, dan tentunya mengesampingkan kaum miskin. Kedemokratisan Jakarta pun dipertanyakan jika melihat kondisi trotoar dan taman-taman kota. Trotoar-trotoar di Jakarta bagaikan serupa tak sama dengan trotoar di negara-negara Afrika, misalnya kota di Kamerun dan Sudan.

Kondisi trotoar di Kamerun, memiliki kesamaan dengan trotoar di Jakarta

Di trotoar Jakarta, para pejalan kaki bersaing dengan parkir mobil, motor, sampah hingga pedagang kaki lima. Jangankan menjadi jalur sepeda, para pejalan kaki pun sering tersingkir dari trotoar. Tak hanya harus bersaing, pejalan kaki harus berhadapan dengan kondisi trotoar yang menyedihkan, seperti permukaan tidak rata, diinterupsi terus menerus oleh pintu masuk dan keluar mobil dan terkadang ada motor yang melaju diatas trotoar.

Kondisi trotoar yang buruk bukannya tidak disadari oleh aparat. Setidaknya itulah yang tersurat dari situs resmi Pemda DKI Jakarta. Tak hanya ketidakmampuan pemerintah untuk membuat nyaman trotoar, ada saja orang-orang yang merusak trotoar, misalnya oknum yang mencuri conblock, hingga pedagang (baik pedagang kaki lima maupun bukan) yang menginvansi secara masif trotoar, dan akhirnya melemparkan para pejalan kaki sehingga harus tersingkir dan berdampingan dengan mobil motor yang melaju di jalan.

Keberpihakan kota Jakarta terhadap kendaraan bermotor pun terlihat jelas, dengan semakin banyaknya jalan baru dalam rupa jalan tol, jalan layang, jalan pintas bawah tanah, hingga jalan arteri yang terus bertambah, sementara areal pejalan kaki terkikis dan terdeteriorasi.

Adakah yang salah dalam perencanaan dan desain urban Jakarta sehingga kondisi trotoar semakin menyedihkan dan hak pejalan kaki terus terzalimi? Bisa jadi karena trotoar dianggap sebagai pelengkap bukan sebagai kebutuhan. Ditambah lagi, kemacetan yang ada, selalu dianggap oleh para insinyur jalan sebagai tanda kurangnya jalan mobil, sehingga pejalan kaki menjadi warga kelas dua di kota ini. Pada akhirnya keputusan akan pentingnya trotoar menjadi kebutusan teknis (engineering decision) dan bukannya berdasarkan kehendak dan keputusan politik (political decision). Dan terkadang pemangku kepentingan pun tak sadar, kalau trotoar adalah salah satu sarana transportasi umum. Terlebih jika trotoar tersebut memiliki hubungan dan jaringan yang baik dengan moda transportasi umum lainnya, seperti halte TransJakarta, halte bus, dan stasiun kereta api.

Lalu apa yang perlu warga Jakarta lakukan demi merebut kembali ruang jalan kaki tersebut? Pertama, sadarlah bahwa trotoar itu adalah aset kota, hargailah trotoar. Jika dan seandainya gubernur memerlukan tanda tangan sejuta pejalan kaki demi memperbaiki trotoar, marilah kita sesama warga Jakarta kerja keras mengumpulkan tanda tangan demi memerdekakan trotoar. Para pemilik gedung-gedung dan bangunan yang berdampingan langsung dengan trotoar, diminta ‘kemurahan-hatinya’ untuk menjaga agar kontinuitas trotoar tidak terinterupsi dengan parkir mobil, pintu masuk dan keluar kendaraan motor, hingga perpanjangan gerai-gerainya, termasuk menyediakan areal bagi pedagang kaki lima dalam kompleks kantor. Para pemakai sepeda motor, dimohon untuk tidak menjajah trotoar sebagai tempat parkir maupun jalan singkat.

Mari bersama-sama mewujudkan Trotoar yang Merdeka.

Mantan gubernur kita pernah menyatakan sungai-sungai di Jakarta ibarat WC umum terpanjang di dunia.  Tak hanya berfungsi sebagai WC, sungai pun menjadi tempat sampah, padahal sampah dan sungai itu tanggung jawab dan milik bersama. Namun ketika menyangkut masalah sampah, mendadak kesadaran kolektif pun menguap. Relasi manusia dengan sungai disini adalah, manusia berhak menguasai sungai, tapi apakah ia memelihara sungai – belum tentu.

Lain padang lain belalang, lain Jakarta lain Singapura. Memang tak adil membandingkan Jakarta dengan negara tetangga yang ber-GDP puluhan kali lipat. Tapi relasi antara Jakarta dan Singapura demikian dekat – waktu tempuh yang singkat, menjadikan Singapura lebih mudah dijangkau dari Jakarta dibandingkan misalnya, Tasikmalaya; serta entah berapa banyak orang Indonesia, khususnya warga Jakarta yang pernah tinggal disana, atau sedang tinggal disana, atau bolak balik ke Singapura. Jika Jakarta, katanya, memperlakukan sungainya sebagai tempat sampah dan WC umum, lain pula dengan Singapura. Mereka menganggap sungai sebagai reservoir, aset, dan dimana air tersebut ditangkap untuk diolah menjadi air mandi, memasak, cuci pakaian hingga mandi.

Kerap kali pengolahan air, terutama air minum ditempatkan pada area yang jauh dari kehidupan manusia dan polusi. Sumber air pun diproteksi demikian pula hutan-hutan disekitarnya. Namun tidak demikian bagi negara-kota macam Singapura yang memiliki sumber daya alam terbatas dam harus tergantung pada Malaysia dan Indonesia untuk pemenuhan air bagi warganya. Mereka harus mencari alternatif dan mengurangi ketergantungan itu. Salah satunya adalah langkah radikal mengubah 2 sungai besar yang membelah Singapura menjadi reservoir air, dan tak hanya sungai besar, berikut pula anak-anak sungainya. Padahal ada bagian sungai-sungai tersebut melewati daerah padat kegiatan, seperti Clarke Quay, Boat Quay, Marina dan Esplanade.

Sungai Singapura akan Menjadi Bagian dari Cadangan Air Kota

Tentu bagaikan mimpi di siang bolong jika ada gubernur Jakarta yang berambisi untuk me-reservoir-kan 13 sungai Jakarta. Hanya ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik disini, terlebih jika kita memperhatikan tulisan pada gambar diatas. Bagaimana relasi kita dengan sungai Jakarta? Benarkah WC umum? Tempat sampah? Atau kambing hitam saat banjir?

Tapi mari kita tengok daerah sejauh 10 kilometer dari Tugu Monas yaitu perempatan Daan Mogot, Cengkareng. Di daerah tersebut terjadi tambal sulam infrastruktur: ada yang baru, ada yang hilang. Terbaru adalah lintasan jalan tol lingkar luar tepat diatas perempatan sibuk Daan Mogot – Arteri Kapuk. Tak jauh dari situ, ada proyek penurapan Kali Mokervart sepanjang Jalan Daan Mogot yang sebentar lagi tuntas, dan diharapkan selesai sebelum musim penghujan.

Kesemrawutan, apakah hal tersebut harus terjadi seiring dengan pembangunan? Tak hanya pada masa konstruksi, tak jarang setelah konstruksi pun kerap meninggalkan kesemrawutan. Seperti ketika deretan pohon di jalur pembatas MH Thamrin harus ditebang demi pelebaran jalan kontan mewariskan tutup-tutup saluran air yang tak rata dan banjir – dan akhirnya dibongkar lagi bulan ini.

Problematika infrastruktur Jakarta tak hanya berhenti pada masalah tambal sulam akibat proses renovasi dan pembangunan, tapi juga pada banyaknya elemen infrastruktur dan pelengkap yang harus ditampung, mulai dari lampu jalan, lampu lalu lintas, rambu lalu lintas, drainase, kabel listrik, telepon, gas, pejalan kaki, tempat sampah, panel listrik, jembatan penyeberangan hingga papan reklame dan masih banyak lagi. Tak jarang pula infrastruktur contohnya jalur pejalan kaki pun diinvasi oleh pedagang kaki lima, motor, tempat parkir hingga terminal bayangan. Infrastruktur jalan di Jakarta pun dituntut harus mampu melayani berbagai macam kepentingan, mulai dari TransJakarta, mobil pribadi, motor, angkutan umum hingga sepeda dan pejalan kaki.

Jakarta bagaikan sang artis kecanduan operasi plastik. Namun selama ini warga mungkin kerap melirik dan menuduh ketidakbecusan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dalam mengkoordinasi pekerjaan lapangan. Tapi jika dikembalikan kepada diri sendiri, maka carut marut dan cantiknya infrastruktur pun tergantung dari warganya, apakah mereka pun mau menjaganya? Apakah mereka rela tidak parkir di trotoar, apakah pengemudi motor rela tidak naik trotoar di kala macet, apakah pedagang kaki lima rela tidak berjualan di trotoar menutupi saluran air, apakah warga menahan diri untuk tidak membuang sampah di drainase, apakah pengguna mikrolet rela turun di halte resmi dan bukannya turun di sembarang tempat, apakah pemilik gedung tidak semena-mena membuat jalan pintu masuk keluar mobil seenaknya dan merusak trotoar, apakah rela tidak mengebor air tanah seenaknya. Dan jika pemerintah berupaya, warga rela dan berpartisipasi, niscaya infrastruktur Jakarta memiliki masa depan lebih cerah.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang bersinggungan dengan arsitektur. Sehingga ilmu arsitektur turut bertanggung jawab terhadap masyarakat luas dalam menyediakan hunian yang sehat dan nyaman. Namun, jika kita melihat realita perumahan Indonesia maka data yang ada mampu memberikan beberapa kesimpulan.

Berdasarkan data tersebut, Indonesia kekurangan rumah sebesar 5.8 juta unit, dengan pertumbuhan kebutuhan akan rumah baru mencapai 800.000/tahun. Hal ini disebabkan karena  pertumbuhan penduduk. Sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati kawasan kumuh seluas 54.000 hektar di seluruh Indonesia, terdapat 13 juta unit rumah tidak layak huni. Diperkirakan hingga tahun 2020 rata – rata kebutuhan rumah pertahun mencapai 1,2 juta unit.

Terlihat tingginya angka permintaan, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Selain dikarenakan karena tingkat pertumbuhan, bisa juga disebabkan oleh dua hal: pertama, rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau; Kedua, Menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Sesungguhnya pemerintah telah mencanangkan Rencana Strategis Pembangunan Perumahan periode 2004-2009, akan tetapi mungkin target yang dicapai masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengadaan pemukiman masih rendah.

Jakarta sebagai ibukota Negara terkadang  menjadi panutan bagi kota – kota lain dalam memperbaiki diri. Sehingga Jakarta sepatutnya menjadi contoh yang baik bagi kota lain di Indonesia. Sebagai contoh, konsep jalur bus di Jakarta diadopsi oleh  Yogyakarta, Manado dan banyak kota lainnya dalam upaya memperbaiki sistem transportasi umum mereka.

Akan tetapi pada realitanya, tetap saja ada kekurangan yang dimiliki oleh Jakarta. Keberpihakan pada kalangan atas jelas tampak pada tumbuhnya apartemen – apartemen yang diperuntukan bagi kalangan tersebut.  Pembangunan hunian bagi kalangan atas per tahun mencapai 6000 unit, ini dianggap sudah lebih dari cukup. Sedangkan pembangunan hunian untuk kalangan menengah per tahun mencapai 12.000 unit yang pada realita pemenuhan kebutuhan unit hunian untuk golongan masyarakat ini bisa dibilang 0 %. Itu belum termasuk kebutuhan hunian bagi masyarakat bawah yang mencapai 181.000 unit yang 21.000 unitnya merupakan kawasan kumuh berat. Suatu ketimpangan terjadi apabila kontrol pemerintah kurang ditambah anggaran minim.

Ketimpangan ini juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk di Jakarta. Pertumbuhan penduduk di Jakarta pada rentang 1990 – 2000 hanya 0,16 % pertahun,  pertumbuhan penduduk  Jakarta Selatan -0,67%(minus), Jakarta Timur 1,33%, Jakarta Pusat -2,01% (minus), Jakarta Barat 0,49%, dan Jakarta Utara 0,52%. Akan tetapi pertumbuhan penduduk di kota satelit Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi mencapai 4% pertahun, Gejala pertumbuhan yang negatif ini bisa kita saksikan adanya perubahan fungsi perumahan yang terus berganti menjadi kawasan komersial. Ada keberpihakan Jakarta kepada kepentingan ekonomi dibandingkan pada pemenuhan kepada masyarakat berupa perumahan. Ini menyebabkan penduduk Jakarta berekspansi keluar jakarta, akan tetapi tetap berkomuter karena mereka bekerja di Jakarta..

Berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan perumahan di Jakarta, jusru Jakarta semakin dipenuhi oleh pusat perbelanjaaanya. Setidaknya ada 130 pusat perbelanjaan atau mall tersebar di seluruh penjutu.. Keberadaan mall di Jakarta riskan karena jarak yang relatif dekat antar mall dan kemungkinan akan ada yang bangkrut karena persaingan. Namun diperkirakan beberapa tahun ke depan 2000 mall regional yang ada di seluruh dunia akan tutup atau berubah fungsi. Memang kini seakan-akan ekonomi Jakarta nampak kokoh dan bergairah dengan keberadaan mall sebagai penguasa lahan, tapi bukannya tak mungkin beberapa tahun lagi mall ada mall yang tutup dan berubah fungsi. Jika hal itu terjadi, maka mall dapat dimanfaatkan sebagai perumahan bagi masyarakat di Jakarta dengan merevitalisasinya.

Jika memang kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah demikian mendesak, ada banyak yang bisa kita pelajari dari masa lalu dan luar negeri tentang kepedulian terhadap pemenuhan perumahan bagi mereka. Beberapa contoh: sand bag house karya MMA architecs di CapeTown, Afrika Selatan. Rumah ini menggunakan karung pasir sebagai dinding bangunannya dengan budget sekitar $ 8600.  Lalu ada Space Block Hanoi Model, sebuah proyek rumah percobaan yang dikerjakan oleh Kazuhiro Kojima + Kojima Lab., Tokyo University of Science dan Magaribuchi Lab dari University of Tokyo: sebuah proyek revitalisasi perumahan kumuh. Dari dalam negeri,  ada Pemukiman Kali Cho-de di Yogyakarta oleh Romo Mangunwijaya.

Perumahan Kali Cho-De

Space Block Hanoi

Lalu apa yang bisa dilakukan kita sebagai generasi muda? Kita adalah penggerak perubahan di masa yang datang, sudah tentu memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Kita saat ini berada dalam proses perubahan dan memiliki kewajiban untuk memecahkan masalah dengan solusi tepat guna di masa depan. Sekarang mungkin kita hanya bisa mengikuti dan sedikit bereksistensi pada proses perubahan saat ini. Tapi 10-20 tahun lagi dengan modal ilmu, pengalaman, pelajaran dari masa lalu dan proses regenerasi yang terjadi, kita harus siap untuk mengambil keputusan terbaik demi perkembangan arsitektur, umumnya, dan masalah pemukiman di Indonesia, khususnya.

Memanh perubahan bisa terjadi kalau kita mengalami bencana, dengan bencana kita belajar untuk saling menjaga dan memikirkan satu sama lain. Tapi saya juga percaya, jika ada political will yang baik, maka kita bisa berubah: memikirkan orang lain, terutama kalangan bawah yang selalu menjadi “keset”.  Walaupun kemungkinan itu kecil tapi tetap ada. Paling tidak, saya percaya dan optimis? Bagaimana dengan Anda? Mungkin anda bisa mulai menyalurkan optimisme anda dengan mengikuti Sayembara Tanpa Hadiah.

Apakah definisi rumah? Apakah itu berarti sebuah bangunan dengan alamat yang tertera dalam KTP masing-masing? Atau sebuah tempat dimana kita menghabiskan sebagian besar waktu, entah itu tidur atau bermain? Atau tempat yang penuh dengan memori dan keluarga? Atau hanya tempat kita tidur, dan esok pagi bertolak pergi ke tempat lain?

Apakah berarti tempat yang kita kunjungi satu tahun sekali setiap libur raya?

Mari renungkan arti rumah? Munkinkah rumah tak hanya lagi berarti kelompok-kelompok ruang yang terdiri atas ruang tidur, ruang keluarga dan ruang makan? Toh cafe, lounge, restaurant mampu menjadi pengganti ruang-ruang itu?

Sementara ada warga-warga yang menghabiskan waktunya di kota lain yang bukan domisilinya, seperti hasil survey disini. Apakah dengan demikian rumahnya adalah tempat dia menghabiskan banyak waktu?

Jakarta pun demikian. Kota yang pada malam hari berjumlah sekitar 8 juta penduduk, sedangkan siang harinya hampir berlipat ganda. Kota dimana warganya dapat tinggal berdampingan dengan kereta api disaat bersamaan ada yang berdomisili di kaki langit. Ada juga yang terus mendeskripsikan ruang-ruang tinggal itu, seperti eksplorasi arsitek-arsitek muda ini. Lalu bagaimana dengan anda?

Apakah rumah itu?

Foto oleh Dita Wisnuwardani

Membelakangi lensa: Bapak Hari Sasongko, Kepala Dinas Pengawasan Mendirikan Bangunan

Kota bagi seorang Hannah Arendt bukanlah sekadar benda arsitektural, melainkan ‘ruang’ yang memungkinkan keadaban public (public civility). Sementara idealisme Aristoteles menyatakan bahwa kota adalah komunitas hidup bersama, sehingga mungkin bisa juga dikatakan jika kota itu adalah realitas sosial yang menspasial atau meruang. Karena ia merupakan suatu bentuk sosial yang muncul dari interaksi warganya, maka ia tidak bisa direncanakan; dan kalaupun di’skenario’kan oleh perencana kota, maka interaksi sosial tersebut mampu mebawa spasialitas kota kearah berlawanan.Seiring dengan perkembangan revolusi interaksi sosial, terjadi pula pada pola kehidupan warga. Konsep-konsep tradisional akan pola hidup terdekonstruksi. Prinsip akan ruang-ruang warga pun bergeser, termasuk pemikiran akan habitatnya. Pergeseran tersebut terjadi dalam wacana kota, terlebih ketika beban kota semakin berat dengan muncul berbagai macam problematika: polusi, kemacetan, kriminalitas, banjir, kemiskinan, jurang sosial, diskriminasi, paranoia dan lain-lain. Ruang tinggal warga pun beradaptasi sekaligus menciptakan varian baru. Dia tidak bisa disederhanakan menjadi konsep ruang tinggal ala rumah developer dan rusun pemerintah belaka. Transformasi dan revolusi ruang tinggal itu muncul dalam berbagai imitasi bentuk, seperti mal yang menjadi ‘ruang keluarga dan ruang makan’ bagi warga, atau perahu dan jalan raya yang mendadak menjadi rumah saat kota sedang dilanda banjir besar dan macet total.

Kota dan konsep ruang tinggal tidaklah eksklusif menjadi milik perencana dan arsitek. Banyak perencanaan dan masalah kota dihadapi dengan pandangan rasional, metodis dan analitik. Seperti yang kerap dikritik Lefebvre, perencana kota kerap melepaskan diri dari realitas kota – realitas yang terjadi di permukaan jalan, dengan melihat kota sebagai dua dimensi dalam bentuk denah terlihat dari atas. Akibatnya spasialitas dari perencana kota menentukan bentuk-bentuk sosial: warga tidak mampu lagi menentukan bentuk ruang hidupnya, melainkan ruang hidup itu semakin membentuk prilaku manusia. Perencana kota tersebut membayang kota BUKAN dihuni oleh manusia-manusia kota, melainkan oleh warga kota yang seolah-olah bebas membentuk dan menata komunitas tanpa pembagian kerja, tanpa kelas sosial, tanpa jender dan primordialitas suku maupun agama (Karlina Supelli, 2009). Lebih lanjut lagi, kota-kota (menuju) modern, seperti Jakarta, dirancang secara geometris untuk menopang kapasitas laju produksi dan konsumsi, yang tentunya menjadikan kota semakin eksklusif, terbatas bagi orang-orang yang mampu dan mau terjerat dalam arus produksi dan konsumsi. Komodifikasi ruang tinggal tidak lepas dari pemikiran dan pandangan rasional geometris tersebut.

Pada akhirnya opsi yang dimiliki oleh warga semakin terbatas – walaupun kesannya begitu banyak produk hunian yang ditawarkan oleh pihak swasta dan pemerintah. Relasi antara warga, ruang tinggal dan kota mengalami seleksi alam, ekonomi, sosial dan politk. Warga miskin kota tidak dikenali dalam rencana tata ruang, mereka tinggal di tempat-tempat yang seharusnya bukan untuk ruang tinggal: bantaran kali, bawah jembatan, tepi rel kereta. Sementara bentuk kampung yang erat dengan pola hidup dan tinggal berubah menjadi bentuk geometris dalam rencana tata ruang. Kaum menengah semakin terjepit di antara keterbatasan pilihan, apakah sebaiknya tinggal jauh di pinggir kota demi mendapatkan rumah manusiawi, atau bersempit ria di pusat kota. Lalu (kebaikan) kota ini untuk siapa? Apakah hanya untuk segelintir yang tercakup dalam tata ruang, golongan yang mampu membayar untuk tinggal di pusat kota dengan tanah luas, konglomerat yang mampu men-gentrifikasi tempat strategis?

Jika akhirnya banyak warga terpencil dan terkucil dari kota ini, apakah selamanya status quo ini dibiarkan? Pengadaban kembali kota, mengembalikan kota untuk semua, bisa ditempuh jika warga kota mau dan mampu membentuk masyarakat politis dan kritis. Masyarakat yang menurut Dr. Karlina Supelli adalah masyarakat yang terus menerus mendiskusikan dan menanggapi hal-hal yang hendak dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah maupun pemilik modal. Sudah saatnya warga, masyarakat mulai angkat bicara dan beropini, serta berinisiatif mencari bentuk ruang tinggal dan kotanya: apakah ia bisa berupa gerakan akar rumput dari kaum terpinggirkan kota, warga kelas menengah yang menolak komodifikasi ruang atau kelompok-kelompok utopia dari arsitek muda Indonesia.

Foto oleh Dita Wisnuwardani

Trailer Final AMI Ruang Tinggal Dalam Kota from wagionobustami on Vimeo.