Posts Tagged ‘Perda’


17 Jul 2013

Penataan PKL : Solo, Bandung, Surabaya dan Bangkok

 

Sumber: tribunnews.com, diakses13 Juli 2013

Sumber: tribunnews.com

 

Text oleh Annisa Sukmaningtyas

 

Setiap kota mempunyai kebijakan penataan PKL yang berbeda, meski persoalan dasar yang dihadapinya sama. Sebagai contohnya bisa dilihat dari penataan PKL di tiga kota, yaitu Solo, Bandung, dan Surabaya. Pengertian PKL yang tercantum dalam peraturan daerah masing – masing kota tersebut juga berbeda, seperti yang tertera pada tabel berikut.

 

Clip_28

 

SOLO

Mungkin masih banyak yang mengingat dan menceritakan kisah bagaimana Pak Jokowi, yang saat itu masih menjabat sebagai walikota Solo, merelokasi PKL yang sebelumnya berdagang di Monumen Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo dengan mengajak makan perwakilan mereka hingga 54 kali. Pendekatan yang dilakukan Pak Jokowi saat itu, yang terkenal dengan sebutan nguwongke uwong (memanusiakan manusia), merupakan salah satu konsep penataan dengan menggunakan pendekatan sosial budaya dan relokasi.

Pendekatan lain dalam penataan PKL Kota Solo berupa bantuan fasilitas PKL, modal usaha, pemindahan, dan pengangkutan saat relokasi. Perijinan usaha bagi PKL juga diberikan gratis. Selain itu dilakukan juga promosi lokasi PKL melalui berbagai media. Pendekatan tersebut termasuk dalam pendekatan ekonomi.

Dalam mengatur kawasan dan kantong-kantong PKL, cara-cara yang dilakukan adalah dengan relokasi jika di lokasi tidak tersedia lahan dan jumlah PKL banyak. Sedangkan jika masih tersedia lahan akan dibangunkan shelter knock down  atau shelter bongkar pasang. Jika PKL hanya melakukan aktivitas pada malam hari, maka diberikan tenda. Bagi PKL yang wilayah lahannya tidak tersedia baik untuk shelter maupun tenda, akan diberikan gerobak. Lalu penertiban dilakukan sebagai langkah terakhir bila PKL tidak mengikuti program pemerintah. Dinas pemerintah yang menangani PKL di Kota Solo adalah Dinas Pengelolaan Pasar.

Tentu saja teori tidak selamanya dapat dipraktikkan di lapangan tanpa masalah. Kota Solo mempunyai perda yang mengatur tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, yaitu Perda No. 3 Tahun 2008. Dari sebelas bab yang terdapat dalam perda tersebut, lima diantaranya ditolak oleh Aliansi Pedagang Kaki Lima Surakarta (APS) karena dianggap mematikan usaha mereka, diskriminatif, bertentangan dengan HAM, dan mengancam keberlangsungan hidup PKL. Pada tahun 2011, sekitar 150 PKL mendatangi Balai Kota Surakarta dan melakukan unjuk rasa. Namun perda tersebut pada akhirnya tetap diberlakukan menyusul Peraturan Walikota No. 17-B Tahun 2012 mengenai petunjuk pelaksanaan perda tersebut. Kasus lainnya adalah rencana citywalk Purwosari dan penataan koridor Bhayangkara yang belum mencapai kesepakatan antara pemerintah dan PKL. Rencana pembangunan citywalk ini berupa pembuatan pedestrian, pembenahan saluran drainase, pemasangan street furniture, dan integrasi dengan museum keris (sentuhan seni di sepanjang jalur).

 

Sumber: solopos.com, 2013

Sumber: solopos.com, 2013

 

BANDUNG

Jika dibandingkan dengan Kota Solo, penataan PKL di Kota Bandung terlihat lebih jelas secara spasial / keruangan –walau tentunya pendekatan sosial dan ekonomi juga mempunyai peranan yang sama pentingnya. Selain melakukan pembinaan, Kota Bandung membagi ruangnya menjadi tiga zonasi, yaitu zona merah, kuning, dan hijau.

Sumber: Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011

Sumber: Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011

 

Penataan yang dilakukan terbagi menjadi lima konsep, yaitu:

  1. Relokasi; proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL,
  2. Revitalisasi pasar; peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL,
  3. Belanja tematik; penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu,
  4. Konsep Festival; penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan event-event tertentu, dan
  5. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera); penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.

Pada tahun 2012, Satuan Gabungan Khusus Penataan dan Pembinaan PKL Kota Bandung menetapkan 283 titik yang termasuk zona merah, 217 titik yang termasuk zona kuning, dan 63 titik yang termasuk dalam zona hijau. Di antara 283 titik di zona merah tersebut, 7 diantaranya adalah Alun-alun, Jl. Dalem Kaum, Jl. Kepatihan, Jl. Asia Afrika, Jl. Dewi Sartika, Jl. Otto Iskandardinata, dan Jl. Merdeka.

 

Sumber : Tim PRAKSIS Bandung

Sumber : Tim PRAKSIS Bandung

 

Alun-alun dan Kepatihan menjadi prioritas utama karena merupakan simbol pemerintah. Selain itu pemerintah juga menginginkan pengembalian fungsi trotoar dan hak pejalan kaki, memfasilitasi PKL agar tetap tidak kehilangan lahan tempat berusaha, dan menjaga estetika kawasan. Sebelumnya PKL telah menyatakan kesediaannya dalam mendukung program penataan. Aktivitas dagang dihentikan selama dua minggu agar bisa dilakukan pendataan. Relokasi direncanakan ke Pasar Gedebage. PKL juga terpaksa berhenti berjualan untuk sementara sampai tempat relokasi sementara di Jalan Cikapundung Timur siap. Namun berita terakhir tanggal 4 Maret 2013, tenda yang dijanjikan pemerintah agar PKL lebih terlihat rapih belum direalisasikan dan surat resmi pemindahan dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya juga belum sampai ke tangan PKL sehingga mereka memutuskan untuk kembali berjualan di Jalan Kepatihan dan Alun-alun karena Pemkot dianggap tidak serius. Sekarang PKL tersebut justru pindah ke Jalan Dalem Kaum yang letaknya tidak jauh dari Alun – alun dan Jalan Kepatihan.

 

SURABAYA

Belakangan ini program penataan PKL Kota Surabaya terkenal dengan pembuatan sentra PKL-nya. Sampai saat ini sudah ada 9 sentra PKL yang terbangun, yaitu Sentra PKL Gayungan, Urip Sumoharjo, Taman Bungkul, Ketabang Kali, Taman Prestasi, Ikan Hias Gunungsari, Benowo, Bulak, dan Karah. Sementara itu  ada tiga belas sentra PKL lagi yang direncanakan di tahun 2013.

Konsep penataan PKL di Kota Surabaya dilaksanakan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

  • Penetapan:

1. Penetapan dan pengaturan waktu kegiatan usaha PKL

2. Penetapan dan pengaturan jumlah PKL pada setiap lokasi PKL

3. Penetapan jenis barang yang diperdagangkan

4. Pengaturan alat peraga (perlengkapan PKL seperti gerobak, dll)

  • Pemindahan lokasi
  • Penghapusan lokasi
  • Pemberdayaan PKL:

1. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha

2. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain

3. Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan

4. Peningkatan kualitas alat peraga PKL

Salah satu contoh penataan PKL yang berhasil adalah pembuatan Sentra PKL Taman Bungkul. Penataan PKL Taman Bungkul ini bertujuan untuk penataan taman, makam, dan pemberdayaan sektor informal. Pada awalnya lokasi tersebut merupakan lahan yang digunakan warga sebagai ruang terbuka untuk rekreasi, yaitu untuk bermain voli dan jumlah PKL hanya sedikit. Namun krisis ekonomi tahun 1997 membuat PKL menjadi berdatangan dan sebagian di antaranya menetap. Setelah adanya penertiban dari Satpol PP pada tahun 1999, PKL Taman Bungkul membentuk paguyuban yang dinamakan Paguyuban Trisula. Penataan lokasi PKL dilakukan karena luas lahan bekas lapangan voli yang ditempati PKL saat itu mencukupi, sehingga dibuatkan sentra PKL. Status PKL Taman Bungkul ini tercatat sebagai PKL Binaan pada tahun 2005. Pemerintah (Dinas Koperasi) bekerja sama dengan Surabaya Hotel School juga memberikan bimbingan (binaan teknis) dalam manajemen usaha kepada PKL Taman Bungkul tahun 2009 dan 2011.

 

Sumber: http://gitanandya.blogspot.com/2011/11/analisis-taman-bungkul-surabaya.html

Sumber: http://gitanandya.blogspot.com/2011/11/analisis-taman-bungkul-surabaya.html

 

Namun tentunya penataan PKL tidak semuanya berjalan semulus PKL Taman Bungkul. Sentra PKL Urip Sumoharjo sepi dari pembeli. Begitu juga dengan relokasi PKL ikan hias Gunungsari tidak semuanya bisa diterima di pasar ikan hias tersebut. Perda Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang PKL juga sudah lama dituntut untuk direvisi oleh APKLI.

Menilik dari contoh penataan PKL di tiga kota di Indonesia tersebut, dapat dilihat beberapa perbedaan dalam konsep penataan masing – masing kota. Alangkah baiknya jika kita juga membandingkannya dengan contoh penataan PKL dari luar negeri agar kita bisa melihat bagaimana perbedaan kultur mempengaruhi cara penataan PKL. Kota yang diambil sebagai pembanding tersebut adalah Kota Bangkok, Thailand.

 

BANGKOK

Pedagang Kaki Lima di Kota Bangkok sudah dianggap sebagai kultur dan mempunyai ikatan yang kuat dengan masyarakat. Mereka merupakan bagian dari kota Bangkok. Diperkirakan 20% rumah tangga di Bangkok bergantung pada PKL dalam mendapatkan makanannya. Jumlah tersebut naik menjadi 70% pada saat makan siang (Susanti dkk, 2007). PKL di trotoar-trotoar juga memberikan rasa aman dan rasa memiliki karena menjadi salah satu aktivitas atau kegiatan unik di Bangkok. PKL dipandang sebagai orang-orang yang bekerja keras dan berjuang untuk bertahan hidup dan sudah lama digambarkan dalam literatur. Aspek positif PKL bagi masyarakat Thai lebih jelasnya dapat dilihat pada poin di bawah (Susanti dkk, 2007):

  1. Memainkan peranan signifikan dalam menyediakan makanan bagi warga Thailand,
  2. Menyediakan sumber makanan murah dan enak bagi warga kota yang terlalu sibuk untuk menyiapkan makanan dan terlalu miskin untuk membayar pembantu,
  3. Menyediakan tempat alternative untuk berbelanja di luar pertokoan yang dimiliki perusahaan besar dan perusahaan multinasional,
  4. Merepresentasikan kebudayaan Thai dan merupakan gaya hidup masyarakat Thai, dan
  5. Membawa kehidupan dan makna bagi tempat di lingkungan kota.

Karena itulah meski dengan peraturan yang banyak dan ketat, pemerintah Thailand selalu berusaha untuk menciptakan ruang bagi PKL.  Pemerintah menyediakan ruang untuk PKL terlebih dahulu. Setelah itu baru menerapkan ketentuan untuk mengontrol dan menjaga ketertiban. Peraturan yang banyak dan ketat pun pada prakteknya dapat dinegosiasikan. Penyediaan ruang tersebut dilakukan dengan tiga cara, yaitu 1) menentukan lokasi khusus bagi PKL, 2) memberi ijin bagi PKL untuk berdagang di tempat-tempat tertentu pada jam-jam tertentu, dan 3) mengintegrasikan PKL dalam pusat-pusat komersial.

Untuk konsep penataan PKL-nya sendiri di Kota Bangkok setidaknya ada empat model (Herlambang, 2007), yaitu:

  1. Sistem zona, yaitu daerah-daerah tertentu yang dialokasikan untuk PKL,
  2. Sistem waktu berdagang, seperti pasar weekend dan pasar malam,
  3. Integrasi dengan mall atau pusat perbelanjaan, dan
  4. Pemberian ijin PKL di pedestrian, sekitar taman, dan trotoar, dengan persyaratan tertentu.

Sementara Peraturan yang bertujuan untuk menata PKL di Thailand ini ada dua, yaitu Undang-undang Kesehatan Publik tahun 1992 dan Undang-undang Pemeliharaan dan Ketertiban Kota tahun 1992.

Dari empat contoh penataan PKL di kota-kota di atas -salah satunya dari luar negeri, kita bisa banyak belajar mengenai hal-hal penting dalam penataan PKL, mulai dari partisipasi PKL itu sendiri, sikap masyarakat dan pemerintah terhadap PKL, pemberian ruang bagi PKL, hingga pendekatan sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap perspektif PKL dalam kehidupan mereka sebagai pekerja. Beberapa perbedaan yang jelas terlihat dalam kebijakan dari empat kota tersebut terlihat dari Solo yang di stigma terkenal dengan pendekatan sosial, ketentuan zonasi PKL di Bandung, sentra PKL di Surabaya, hingga sikap terhadap PKL yang sudah dianggap sebagai kultur Kota Bangkok. Perbedaan tersebut bisa dibilang cukup menggambarkan bagaimana kebijakan PKL dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik masing-masing kota.

 

 

3 Comments »

Topics: , , , , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


12 Jul 2013

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta

 

PKL dekat Universitas Bina Nusantara

PKL dekat Universitas Bina Nusantara

 

Teks dan foto  oleh Novela Millatina 

 

PKL adalah sektor informal yang hampir dapat ditemukan di setiap sudut kota besar. Seperti halnya di DKI Jakarta, PKL beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu isu penting dalam penataan kota. Menurut Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, pada tahun 2010 terdapat 78.302 PKL baik yang terdaftar maupun tidak. Tidak menutup kemungkinan, jumlah PKL sesungguhnya melebihi angka yang dirilis oleh pemerintah tersebut. PKL rata-rata menempati ruang publik yang, berdasarkan peraturan, tidak difungsikan untuk berjualan seperti di trotoar, badan jalan, pinggir rel kereta maupun di jembatan penyebrangan.

Kebijakan dalam penataan PKL sudah diatur sejak tahun 1978 oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada masa itu sudah mulai banyak pedagang yang memanfaatkan bagian jalan/trotoar untuk tempat usaha. Maka, pada masa kepemimpinan Gubernur Tjokropranolo, ditetapkan Perda No 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota. Melalui perda ini, Gubernur memiliki kewenangan untuk menentukan tempat yang diperbolehkan untuk berjualan. Sebelumnya, PKL harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk bisa berjualan. PKL yang sudah mengantongi izin ini dilarang untuk membuat bangunan permanen di lokasi berjualan.

Menurut Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, PKL dilarang berjualan di tempat-tempat untuk kepentingan umum, seperti jalan, trotoar, halte dan jembatan penyebrangan kecuali tempat tersebut sudah ditetapkan oleh Gubernur boleh untuk berjualan. Namun faktanya, mekanisme pasar yang bekerja, dalam hal ini pola demand-supply menjadikan ruang-ruang seperti trotoar menjadi ruang ekonomi untuk PKL. Menjadi tantangan bagi Pemda DKI Jakarta untuk mengatur pemanfaatan ruang yang bisa juga memenuhi kebutuhan PKL, sebagai sumber ekonomi. Dalam Perda No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, diatur bahwa setiap usaha perpasaran swasta seperti misalnya swalayan, pusat pertokoan diwajibkan menyediakan ruang bagi usaha kecil dan PKL. Aturan ini dikenakan untuk usaha perpasaran swasta dengan luas bangunan 200-500 m2 dan lebih dari 500 m2. Penyediaan ruang untuk berjualan ini tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk lain. Pedagang yang akan menempatinya diprioritaskan bagi pedagang yang sudah berjualan di sekitar lokasi tersebut.

 

Capture

 

 

Mengenai lokasi-lokasi untuk berjualan bagi PKL sebenarnya Pemda DKI memiliki Pergub No 3 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Dalam Pergub yang disahkan pada masa pemerintahan Fauzi Bowo ini terdapat beberapa jenis lokasi usaha, yaitu :

 

jenis lokasi

 

 

Setiap PKL selain wajib memiliki izin usaha, juga wajib untuk membayar retribusi. Retribusi yang harus dibayarkan bervariasi tergantung intensitas waktu berjualan, pemakaian tempat dan juga jenis tempat usaha yaitu terbuka, setengah terbuka atau tertutup. Besarannya untuk PKL di Lokasi binaan dan Lokasi Sementara antara Rp 3.000 – Rp 10.000 per harinya. Untuk PKL di lokasi pujasera, besaran retribusi yang harus dibayarkan antara Rp 3.000 – Rp 15.000 tiap harinya. Retribusi ini akan masuk ke kas daerah sebagai salah satu bentuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap Gubernur DKI Jakarta memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menyikapi PKL, seperti tertuang dalam tabel berikut:

tabel perbandingna

 

 

Pemda DKI Jakarta sesungguhnya sudah memiliki cukup banyak instrumen penataan PKL. Hanya saja, efektivitas penataan PKL bergantung pada langkah yang diambil oleh setiap pemimpin, apakah akan memprioritaskan PKL untuk ditata dengan pendekatan yang partisipatif ataupun membiarkannya hingga menggurita baru kemudian berusaha menertibkan dengan susah payah.

1 Comment »

Topics: , , , , , , , , | Agent of Change: none |


15 Aug 2012

Permohonan Uji Materiil Perda RTRW Jakarta 2030 oleh Koalisi Pulihkan Jakarta

 

Pernyataan Media

 

 Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Digugat Warga

 

Kami yang tergabung dalam Koalisi Pulihkan Jakarta mendaftarkan  permohonan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030,  ke Mahkamah Agung pada 14 Agustus 2012.   Permohonan diajukan oleh 7 (tujuh) orang warga dari kalangan nelayan, aktivis dan warga DKI Jakarta, terhadap:

 

  1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota Jakarta

 

Para pemohon menilai bahwa:

 

 1. Pada dasarnya RTRW DKI Jakarta telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni  dengan UU  No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Proses pembentukan RTRW DKI Jakarta Melanggar asas Keterbukaan (Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 10 ayat (6) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,  dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Gubernur DKI maupun DPRD DKI Jakarta tidak memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi ataupun data tentang perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan kepada Para Pemohon Keberatan. Padahal, para Pemohon memiliki kepentingan untuk mendapatkan kesempatan memberikan masukan terhadap perencanaan tata ruang melalui pembentukan RTRW DKI Jakarta.

 

 Selain itu, proses perencanaan,  perumusan serta pembahasan RTRW DKI Jakarta tidak melibatkan masyarakat Jakarta sebagai stakeholder utama.  Berdasarkan survei yang dilakukan pada 31 Januari  – 30 April 2010 pada 2000 (dua ribu) warga Jakarta, 95%  responden menyatakan tidak mengetahui proses pembahasan RTRW DKI Jakarta, hal ini bertentangan dengan  Pasal 60 UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain tidak melibatkan masyarakat Jakarta, proses pembentukan RTRW DKI Jakarta tidak mempertimbangkan kepentingan  masyarakat,  khususnya masyarakat yang terkena dampak langsung. Salah seorang pemohon, Resa Raditio, warga Kebon Jeruk menyatakan bahwa RTRW tidak mengakomodir: a) Kebijakan penanggulangan banjir. Rencana pengembangan kawasan Kebon  Jeruk tidak sesuai dengan rencana yang seharusnya dikembangkan untuk mengatasi masalah banjir  di wilayah tersebut, b) Kebijakan Penanganan Macet. RTRW tidak mengatur upaya pembangunan sistem dan jaringan transportasi darat serta penataan lain untuk menjawab permasalahan macet yang dialami c) Kawasan Kebun Jeruk ditetapkan sebagai kawasan rawan penurunan tanah, akan tetapi Saudara Resa  tidak mengetahui mengenai hal tersebut sampai dengan RTRW di tetapkan. RTRW juga tidak mengatur upaya preventif untuk mencegah bencana geologi dan upaya yang harus dilakukan warga Kebon Jeruk apabila terjadi bencana geologi (penurunan tanah);

3. Pembentukan RTRW mengabaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertentangan dengan Pasal 15, Pasal  17 dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. RTRW DKI Jakarta melanggar asas kemanusiaan. RTRW DKI Jakarta, pada bagian konsideran tidak mencantumkan ketentuan terkait dengan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,   UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik;

5. RTRW DKI Jakarta  memuat klausul mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (tercantum di dalam Pasal 180) . Hal ini bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,  dan melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi  No. 3 /PUU-VIII/2010 telah membatalkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir   pada UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seharusnya klausul mengenai  Hak Pengusahaan Perairan Pesisir   tidak dapat lagi dicantumkan dan diberlakukan.

 

 Atas hal tersebut di atas,  para pemohon dan Koalisi Pulihkan Jakarta meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum dan mencabutnya.

 

 Demikian pernyataan media ini kami sampaikan. Terima kasih

 

  

 

Jakarta 14 Agustus 2012

 

Koalisi Pulihkan Jakarta

 

-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Institut Hijau Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Walhi Jakarta-

 

 Kontak : Edy H. Gurning (081548821282), A. Marthin Hadiwinata (08562500181), Henri Subagiyo (081585741001), Dyah Paramita (085717332305)

 

 


No Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


23 Sep 2011

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2010-2030

Tanggal 22 Agustus 2011 lampau, DPRD DKI Jakarta akhirnya mengesahkan RTRW Jakarta terbaru.

Seminggu sebelumnya Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan bahwa untuk sementara RTRW yang berlaku adalah Perda no.6 tahun 1999.

Proses pengesahan tersebut masih harus menunggu penomoran perda dan administrasi di Kemendagri dan Kementrian Pekerjaan Umum.

Berikut adalah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030. (Peta dan gambar dalam proses unggah)

RTRW DKI Jakarta 2030_22082011

Penjelasan RTRW DKI Jakarta 2030_04082011_edit

1 Comment »

Topics: , , | Agent of Change: none |