Posts Tagged ‘pilkada DKI’


10 Oct 2012

Kontrol Politik Warga untuk Gubernur Baru

 

 

 

 

Seberapa besar kita cinta Jakarta? Pertanyaan itu sempat dilontarkan oleh Elisa Sutanudjaja dalam tulisannya, “Aku Cinta Jakarta?”. Dalam tulisannya itu, Elisa membahas tentang kecenderungan warga kota yang melihat kotanya seperti meja buffet all you can eat, di mana mereka bisa pilih dan ambil yang mereka suka dan tidak memakan yang menurut mereka tidak enak.

Dari perspektif tersebut, keterlibatan warga kota biasanya hanya berkisar di tiga kegiatan yaitu dengan membayar pajak, menaati peraturan dan mengikuti pilkada. Untuk yang terakhir ini, warga Jakarta baru saja melibatkan dirinya dalam menentukan masa depan Jakarta untuk lima tahun ke depan. Melalui Pilkada, terpilih lah Jokowi Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017. Lalu, bagaimana selanjutnya?

Dalam seminar publik yang diadakan oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI pada Selasa lalu di Hotel Akmani, diangkat pembahasan tentang Kontrol Politik warga Jakarta pasca Pilkada. Dalam diskusi tersebut, Puskapol UI menyampaikan hasil Survei “kontrol Politik Warga pasca Pemilukada Jakarta 2012”. Terkait partisipasi pemilih, ada peningkatan partisipasi dari pilkada Tahun 2007 dengan jumlah pemilih 65%. Untuk pilkada tahun ini, jumlah pemilih meningkat menjadi 66,8% di putaran kedua dari yang sebelumnya 64,6% di putaran pertama.

Yang menarik dari survei ini, khususnya di soal kontrol politik warga terhadap Gubernur terpilih adalah bahwa hanya 49,2% warga yang merasa perlu mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi dan Ahok. Selebihnya, 40,2% warga merasa tidak perlu mengawasi. Argumentasi untuk pilihan tidak perlunya melakukan pengawasan adalah beragam, seperti sudah adanya DPRD yang lebih bisa lakukan pengawasan (34,515), sudah ada LSM (8,85%), sudah ada media massa (12,83%) dan alasan lainnya (43,81%) seperti anggapan bahwa pengawasan adalah bukan tugas warga, bukan urusan warga, tidak merasakan ada perbedaan dengan warga yang melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja pimpinan daerah, dll.

Sedangkan untuk yang setuju melakukan pengawasan terhadap kinerja Gubernur terpilih adalah mereka, baik laki-laki dan perempuan, yang berada di kelompok usia 17-40 tahun, berdomisili di Jakarta Timur dan Jakarta Utara dan terutama adalah mereka yang memiliki pendidikan tinggi (S1 dan S2).

Menurut Puskapol UI, survei yang dilakukan pra dan pasca pilkada DKI Jakarta 2012 menunjukan bahwa warga Jakarta sangat paham tentang masalah kotanya dan bahkan bisa menawarkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sehingga, menurut Ibu Sri Budi Eko Wardhani selaku Ketua Puskapol UI,   perlu dibangun ruang atau mekanisme kontrol politik warga. Lalu, bagaimanakah itu akan dilakukan? Mekanisme seperti apa yang bisa memfasilitasi warga dalam melakukan kontrol politik atas kinerja Gubernur terpilih demi terwujudnya pembangunan Jakarta yang lestari?

Biem Benyamin yang hadir mewakili Faisal Basri dalam diskusi tersebut menyebutkan beberapa usulan untuk memfasilitasi pengawasan dari warga seperti hearing, petisi dan juga konsultasi. Selain itu, Biem menambahkan perlunya dibentuk koalisi masyarakat sipil di mana organisasi-organisasi warga dan LSM berpadu dan berjaringan. Di dalam nya nanti, mereka bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi, juga meredistribusikan sumberdaya.

Sedikit berbeda dari usulan Faisal&Biem, Usman Hamid yang juga aktivis mengusulkan pendekatan lain, yaitu melalui media sosial. Menurutnya, saat ini terjadi pergeseran dalam bentuk demokrasi, yang disebutnya sebagai  demokrasi digital.

Optimisme pada media sosial yang dilihatnya sebagai ruang publik virtual terefleksikan pada proses pilkada DKI Jakarta. Selama berlangsung nya proses Pilkada, warga ruang publik virtual seperti FB dan Twitter sangat aktif membahas Pilkada. Menurut Usman, media sosial dalam hal ini telah mendorong adanya komunitas virtual di mana anggotanya dapat berdiskusi tentang isu publik, termasuk pilkada dan kandidat, secara rasional. Kalaupun ada yang bersikap irasional, akan langsung “dikeroyok” oleh yang lain, tambahnya. Keaktifan warga Jakarta dalam merespon Pilkada, khususnya di media sosial, setidaknya menunjukan peningkatan partisipasi warga dalam politik kota.

Fenomena golput dalam pesta demokrasi di Indonesia menurut Usman telah mengalami pergeseran. Pada masa Orde Baru golput diartikan sebagai sikap anti politik dan pasca Orde Baru golput diartikan sebagai bentuk anti partai politik. Menurut Usman yang mengutip pernyataan dari CSIS pada tahun 2004, golput di sini merupakan bentuk ketidakpercayaan publik atas negara dan partai politik.

Tingginya ketidakpercayaan pada partai politik tergambarkan pada angka golput di Pemilu tahun 2009 yang mencapai 39,1%. Angka ini bahkan lebih tinggi dari perolehan suara Partai Demokrat yang waktu itu memenangkan Pemilu, hanya 20,85%.

Pilkada DKI Jakarta sedikit banyak telah menjadi bukti pudarnya kekhawatiran akan golput dengan meningkatnya jumlah pemilih, walaupun belum mencapai target KPU DKI Jakarta yaitu 70%.  Terlebih lagi dengan aktifnya diskusi di ruang media sosial di mana partisipasi online mampu dikonkretkan dalam bentuk partisipasi offline, yaitu dengan mengunjungi TPS dan menggunakan hak pilih.

Modal ini lah, yaitu keberadaan media sosial seperti FB dan Twitter sebagai basis partisipasi offline yang menurut Usman mesti dimanfaatkan ke depan.

Tentu yang menjadi tantangan nanti adalah bagaimana menkonkritkan diskusi online menjadi aksi nyata offline. Dalam hal ini Usman mensyaratkan adanya kemampuan membuat narasi perubahan semisal membuat hubungan personal dengan komunitas yang rasional. Usman mencontohkan gerakan Jembatan Anak Bangsa yang dimulai dari beredarnya foto anak sekolah menyebrang sungai melalui jembatan yang sangat buruk kondisinya. Apa yang disampaikan oleh Usman ini selaras dengan yang disampaikan oleh pakar komunikasi Ignatius Haryanto dan Glen Marsalim dalam diskusi di Rujak Center for Urban Studies (RCUS) berjudul “Media Sosial dan Pemanfaatannya”.

Terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta menuai banyak harapan akan pembangunan Jakarta yang lebih lestari. Banyak nya tumpuan harapan harus juga disertai dengan keterlibatan warga dalam mengontrol kinerja Gubernur, selain peran yang juga dilakukan oleh media massa dan LSM.

Ada banyak media dan cara dalam melakukan pengawasan. Ada mekanisme seperti hearing, konsultasi dan juga pelaporan yang dapat digunakan. Ada kelembagaan yang sudah dibentuk dalam rangka memfasilitasi kontrol warga seperti Komisi Informasi Publik (KIP) di mana warga dapat secara aktif memperoleh informasi yang terkait dengan kebijakan publik.

Selain itu, RCUS  juga menawarkan alat kontrol warga melalui mekanisme pelaporan yaitu klikjkt.or.id. Melalui situs ini, warga dapat secara aktif memasukan laporan yang terkait dengan kategori yang ada baik itu pelayanan umum, sampah&pencemaran, air&banjir, lingkungan, dll. Selain itu, warga juga bisa melaporkan prakarsa atau inisiatif warga yang berkontribusi dalam kelestarian Jakarta.

Jadi, tunggu apa lagi? Apakah kita cinta Jakarta? Apakah kita ingin turut serta dalam proses pembangunan Jakarta melalui kontrol politik warga?

 

No Comments »

Topics: , , , , , , | Agent of Change: none |


02 Jun 2012

Lomba Tweetpic: Poster poster Pilkada

Pilkada sebentar lagi … Selamat datang poster dan stiker kampanye?
Tahukah anda …
ada 8 ketentuan wajib mengenai pemasangan alat peraga (poster dan stiker).
Alat Peraga Kampanye DILARANG dipasang di: tiang listrik, bangunan umum dan pelayanan, sekolah, rumah ibadah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan POHON.
Alat peraga bisa ditempatkan di bangunan swasta, asal mendapatkan IJIN terlebih dahulu.
Alat peraga wajib mempertimbangan estetika dan kebersihan. Dan wajib diangkat 3 hari sebelum pemungutan suara.*
Kenyataan di Jakarta …
Sehari-hari apa yang anda temukan? Tebaran poster yang tidak pada tempatnya? Sebal atau senang? Bayangkan betapa sulit membersihkan ruang-ruang di Jakarta paska pilkada. Siapa yang bersihkan nantinya?
Mari kita twitpic dan laporkan!
Caranya mudah loh:
1. Foto alat peraga (poster, stiker dan sejenisnya) yang kau anggap mengganggu
2. Kirimkan foto tersebut via twitter ke @klikjkt dengan sertakan lokasi foto dan
3. @ruangjakarta dan @klikjkt akan meRT foto tweetpic anda.
4. Ada hadiah untuk 2 pemenang dengan kategori pengirim tweetpic terbanyak dan tweetpic terbaik.
Tenggat Waktu: 1-15 Juni 2012
Pemenang akan diumumkan tanggal 22 Juni 2012
Foto oleh Robin Hartanto

				

1 Comment »

Topics: , | Agent of Change: none |


23 Apr 2012

Tanya Cagub edisi 2 “korupsi”

#TanyaCagub edisi 2 “korupsi”

No Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


18 Apr 2012

#TanyaCagub “Ruang Bersama”

  #TanyaCagub

No Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |