Posts Tagged ‘RDTR’


10 Jul 2014

Perda No 1 tahun 2014 : Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta


tugu dan taman proklamasi

 

 

Setelah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta pada 18 Desember 2013, akhirnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta menjadi dokumen hukum dengan nama Perda No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta.

Dokumen RDTR yang dilengkapi dengan Peta Zonasi ini merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2011-2030 dengan peta skala 1: 5.000.

Perda RDTR dan Peraturan Zonasi terdiri dari 23 Bab yang mengatur antara lain :

- pola pengembangan kawasan dan sifat lingkungan

- rencana detail tata ruang kecamatan

- peraturan zonasi

- perizinan dan rekomendasi

- insentif dan disinsentif

- pengendalian pemanfaatan ruang

- hak, kewajiban dan peran masyarakat;

- pembinaan dan pengawasan

 

Untuk dokumen lebih lengkap, silahkan diunduh di Rujak Center for Urban StudiesBiro Hukum DKI Jakarta atau meng-copy dokumen tersebut di Kantor Rujak.

 

 

6 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


03 Feb 2014

RTRW dan RDTRK Jakarta di Pustaka Rujak

photo copyDi Pustaka Rujak sekarang ada:

RTRW Jakarta 2030 yang sudah disahkan: hardcopy dan softcopy, dalam Bahasa Inggeris dan Indonesia.

Rencana Induk Jakarta 1965-1985, RTRW Jakarta 1985-2005: softcopy

RTRW Jakarta 2010: softcopy dan hardcopy

RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) Jakarta 2030, sudah menjadi PERDA, sedang dalam proses pemeriksanaan Kementerian Dalam Negeri: softcopy.

Yang memerlukan dapat memperbanyak di Pustaka Rujak, Gedung Ranuza Lantai 2, Jalan Timor No. 10, Jakarta 10350.

Khusus RDTRK 2030 sudah dapat di-download di sini (1.85 GB):

https://www.dropbox.com/sh/9ys9x9fo3l2lqnm/VCdUULT7yZ

 

 

 

11 Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


09 Nov 2012

Tata Ruang untuk 99%

 

 

Pengesahan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peta Zonasi (PZ) ditunda hingga pertengahan 2013. Bapak Triwisaksana selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus ketua Balegda memberikan waktu hingga Juni 2013 untuk Pemda DKI Jakarta menyelesaikan revisi draft RDTR. Pernyataan tersebut disampaikan pada diskusi publik tentang “RDTR dan Partisipasi Masyarakat” yang diadakan oleh Rujak Center for Urban Studies pada 7 November 2012 di Institut Francais Indonesia (IFI).

Selama kurun waktu hingga Juni 2013, menurut Ibu Ida Mahmudah selaku Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, warga dapat memberikan masukannya atas draft RDTR yang sudah ada saat ini, melalui proses sosialisasi dan partisipasi.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Triwisaksana merupakan respon terhadap apa yang dibahas di tingkatan eksekutif beberapa hari terakhir. Pada 31 Oktober 2012, dalam rapat Penyusunan Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi di kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta, disepakati bahwa draft RDTR yang sudah dihasilkan akan dievaluasi kembali untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam penyusunan draft RDTR.

Dalam pertemuan tersebut, yang dipimpin oleh Wakil Gubernur dan Asisten Pembangunan, dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

  1. Perlu disusun jadwal untuk menindaklanjuti pertemuan hari ini mengenai sosialisasi RDTR ke masyarakat.
  2.  Perlu difasilitasi pendampingan untuk penyusunan RDTR bagi 267 Kelurahan. Teman-teman LSM/NGO, perguruan tinggi yang kompeten agar masyarakat mengetahui rencana tata ruang 20 tahun ke depan.
  3. Pelibatan masyarakat seyogyanya dilakukan pada Sabtu/Minggu agar dapat diikuti pemangku kepentingan di setiap Kelurahan (REI, IAP, dan semua stakeholder)
  4. Perlu dukungan anggaran, DTR mengalokasikan anggaran untuk menyusunan RDTR 2013
  5. Pertemuan berikutnya akan dilaksanakan di Dinas Tata Ruang Selasa pagi pukul 10.00 tanggal 6 November 2012

 

Pada pertemuan kedua yang diadakan tanggal 7 November 2012, bergeser satu hari dari jadwal semula, dihasilkan usulan yang beragam tentang proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR.

Dihadiri oleh sebagian dari pemangku kepentingan seperti IAI, IAP, Anggota Sustainable Urban Development Forum (SUD), REI, Akademisi, Rujak dan pemerhati tata ruang, pertemuan tersebut mampu mengelaborasi lebih jauh tentang strategi memaksimalkan partisipasi masyarakat.  Termasuk di antara nya adalah menjadikan RDTR sebagai open book, sebuah dokumen yang terbuka dan benar-benar hidup di masyarakat. Bahwa setelah dihasilkannya Perda RDTR nanti, tetap ada pekerjaan rumah untuk memastikan dokumen RDTR bisa selalu menjadi rujukan bagi pemerintah dan masyarakat terkait penataan ruang di Jakarta.

Selain itu, juga dihasilkan masukan tentang aktor-aktor yang dapat dilibatkan sebagai fasilitator dalam proses pelibatan masyarakat yang lebih luas seperti karang taruna, fasilitator program PNPM Perkotaan, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), mahasiswa, pendamping masyarakat, dll.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Dirjen Tata Ruang Kementrian PU menegaskan kembali tentang esensi RDTR sebagai alat operasionalisasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. RDTR, termasuk di dalamnya adalah Peraturan Zonasi, berfungsi untuk mengatur detail peruntukan suatu kawasan.

Dengan sekala 1:5000, RDTR merupakan rencana tata ruang paling detail, sehingga, dengan kedetailannya tersebut, diharapkan masalah tata ruang bisa diselesaikan. Tujuan utama RDTR adalah sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang terutama perizinan. Oleh karena itu, peraturan zonasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDTR karena akan menjadi acuan dalam hal perizinan yang diharapkan mampu menghilangkan ranah abu-abu dalam penataan ruang.

Dengan segala harapan yang melekat pada RDTR; sebagai operasionalisasi RTRW, pengendali pemanfaatan ruang dan penyelesaian masalah tata ruang, maka keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan tahapan yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan menjadi wajib, sebagaimana diatur dalam UU Penataan Ruang.  Sayangnya, di dalam UU Penataan Ruang belum diatur mekanisme mengenai kedalaman dari partisipasi itu sendiri. Permen PU tentang SPM Bidang Penataan Ruang hanya mengatur prasyarat adanya minimal dua kali pertemuan yang memfasilitasi partisipasi masyarakat, tanpa mengatur bagaimana proses tersebut dilakukan.

Hal ini lah yang kemudian dikeluhkan oleh warga dan pemerhati penataan ruang di Jakarta bahwa proses partisipasi yang selama ini dilakukan dalam penyusunan draft RDTR belum memiliki jangkauan luas, dengan proses yang baik.  Seharusnya, warga yang diajak untuk berpartisipasi telah terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang tata ruang sehingga dapat memberikan masukan yang baik berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

Prosedur partisipasi publik yang dinilai kurang maksimal oleh sebagian masyarakat menghasilkan produk draft yang juga memiliki kesalahan mendasar seperti prediksi jumlah penduduk, warna pada peta dan juga nama jalan.

Hal ini disepakati oleh Suryono Herlambang selaku Ketua Jurusan Program Perencanaan Kota dan Real Estate Universitas Tarumanegara yang melakukan studi singkat tentang keterkaitan proyeksi penduduk Jakarta 2030 dengan rencana pola ruang dan jaringan transportasi. Proyeksi penduduk 2030 dibandingkan dengan laju/angka pertumbuhan penduduk Jakarta real berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 2000 dan 2010. Sedangkan rencana pola ruang RDTR 2030 dibandingkan dengan RRTR Kecamatan 2005.

Catatan dari studi singkat tersebut adalah ditemukan beberapa anomali proyeksi (misal kecamatan Menteng, Koja, Duren Sawit, Cipayung, dsb). Ada kecamatan yang diproyeksi sedemikian tinggi penduduknya tetapi ada juga yang sebaliknya (akan berkurang ratusan ribu dalam 20 tahun mendatang) tanpa ada penjelasan yang cukup. Hal lain yang menimbulkan pertanyaan adalah tidak nampak perbedaan yang jelas pada rencana pola ruang dan transportasi (dari 2005 ke 2030) di kecamatan-kecamatan yang memiliki penambahan/pengurangan drastis penduduknya.

Tentunya, diharapkan dengan partisipasi masyarakat yang lebih baik; melalui sosialisasi yang masif dan pelibatan masyarakat secara maksimal maka kesalahan yang muncul pada draft saat ini dapat ditiadakan.

Saat ini kita tinggal menunggu komitmen dari Pemda DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk menyempurnakan draft RDTR dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat demi mewujudkan Jakarta menjadi lebih baik, lebih lestari.

 

2 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


02 Nov 2012

Siapa bilang warga Jakarta tidak peduli?

 

 

Kamis siang 1 November kantor Rujak mendapat tamu istimewa, seorang warga Jakarta. Sembari menguraikan isi mapnya, Bapak RM (inisial) yang berperawakan kurus ini memaparkan hasil temuannya tentang kesalahan pada peta draft Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, ada kesalahan pada keterangan nama jalan di wilayah rumahnya di daerah Jakarta Pusat. Catatan atas kesalahan penamaan jalan di wilayah rumahnya itu sudah Beliau sampaikan kepada pimpinan di tingkat Kelurahan dan kecamatan. Namun, hingga kini, tidak ada respon atas masukan yang Beliau sampaikan.

Perhatiannya pada proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta membawanya ke kantor Rujak. Dari beberapa liputan tentang RDTR Jakarta di salah satu surat kabar beberapa hari terakhir, bapak ini kemudian membuka website Rujak dan menemukan draft RDTR dari Dinas Tata Ruang yang telah diupload. Bapak RM menyampaikan keterkejutannya karena dalam soft copy RDTR yang diupload tersebut, kesalahan yang telah beliau paparkan masih tercantum.

Dari situlah muncul keinginan Bapak RM untuk mendatangi kantor Rujak dan menyampaikan apa yang menjadi catatannya terhadap draft RDTR. Harapan Bapak RM sangat sederhana, berharap apa yang menjadi catatannya, sebuah kebenaran tentang keterangan nama jalan, didengar oleh Dinas terkait, yaitu Dinas Tata Ruang.

Ketika kami tanyakan apakah bapak yang pernah menjadi pimpinan Dewan Kelurahan ini ikut terlibat dalam proses penyusunan RDTR beberapa waktu lalu, dengan tegas Bapak RM menjawab tidak. Dia sampaikan bahwa hanya orang-orang yang diundang saja yang dapat hadir dalam pertemuan yang disebut sebagai “Penyerapan Aspirasi dalam Penyusunan RDTR”.

Tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RDTR bukan berarti menyurutkan kepedulian Bapak RM terhadap proses penyusunan RDTR DKI Jakarta yang sedang berlangsung. Melalui surat kabar harian ternama, yang telah dikoleksi sejak tahun 1970, Bapak RM secara aktif memantau perkembangan penyusunan dokumen RDTR, suatu rencana yang penting bagi Jakarta, untuk 20 tahun ke depan.

Tidak sampai beberapa jam setelah kedatangan Bapak RM, beberapa ibu-ibu anggota Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) mengunjungi Rujak. Maksud kedatangan anggota JRMK ini adalah belajar tentang RDTR. Melalui surat kabar dan juga dari diskusi bersama Urban Poor Consortium (UPC), mereka mengetahui bahwa proses penyusunan RDTR hingga menjadi Perda sedang berlangsung saat ini. Mengetahui proses yang sedang berlangsung bukan berarti mereka menjadi bagian dari proses. Sama seperti Bapak RM di bilangan Jakarta Pusat, Ibu-Ibu yang bertempat tinggal tersebar di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara ini tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RDTR.

Ketidak tahuan akan bentuk dan rupa dari dokumen RDTR membawa mereka ke kantor Rujak. Diskusi yang berlangsung selama 2 jam itu diwarnai banyak lontaran pertanyaan. Secara serius mereka mencari tau apa arti dari rencana detail tata ruang, apa itu peruntukan, apa arti dari warna yang memenuhi peta wilayah di kecamatan mereka, dll. Kadang-kadang diskusi juga diselingi dengan gelak tawa ketika mereka mengetahui bahwa 20 tahun ke depan peruntukan wilayah di mana  mereka tinggal sudah berubah. “Waduh, saya mesti pindah kemana kalau nanti itu bukan lagi untuk permukiman?”, atau “ Yo wis sampean ngontrak di rumahku aja”.

Kedatangan warga di kantor Rujak kemarin menunjukan bahwa ada warga yang perduli akan perencanaan  kota Jakarta selama 20 tahun ke depan. Bapak RM dan anggota JRMK mungkin mewakili warga Jakarta lain yang juga peduli dan sangat ingin terlibat dalam perencanaan detail tata ruang Jakarta.

Tidak dilibatkan bukan berarti tidak peduli. Mungkin itu kalimat yang lebih tepat menggambarkan apa yang melatarbelakangi kedatangan warga ke kantor Rujak. Selama ini, asumsi bahwa warga Jakarta banyak yang tidak perduli akan proses perumusan kebijakan termasuk juga penyusunan RDTR, menjadi justifikasi bahwa partisipasi masyarakat tidak perlu dilakukan secara maksimal. Sepanjang syarat administratif sudah terpenuhi, maka itu menjadi cukup.

Hal ini yang ingin kita ubah. Terlebih lagi dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk menunda pengesahan RDTR hingga pertengahan tahun 2013 dan mensosialisasikan kembali draft RDTR hingga ke tingkat Kelurahan, maka ini merupakan momen yang penting untuk tidak dilewatkan.

Mensosialisasikan kembali darft RDTR ke tingkat kelurahan merupakan upaya bersama untuk menyempurnakan draft. Penting untuk warga Jakarta secara aktif melibatkan diri dalam proses ini.

Mari mulai dengan mengupas secara bersama apa itu RDTR dan merumuskan bersama bagaimana warga Jakarta dapat ambil bagian dalam proses penyempurnaan RDTR, melalui diskusi Publik tentang RDTR yang akan diadakan oleh Rujak pada tanggal 7 November di IFI, Salemba, Jakarta Pusat.

Mari datang, mari bersama kita buktikan bahwa warga Jakarta masih peduli !

Untuk melihat isi draft Rencana Detil Tata Ruang, yuk mampir disini.

Rujak mengadakan diskusi publik dengan menghadirkan anggota DPRD pada hari Rabu, 7 November 2012 di IFI Salemba 58, jam 18.30 – 20.00. Cek link ini untuk informasi tentang diskusi publik.

No Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


01 Nov 2012

Diskusi Umum : Partisipasi Warga dalam Penyusunan RDTR

Diskusi Umum

Partisipasi Warga dalam Penyusunan RDTR*

Rabu 7 November 2012, jam 18.30 – 20.00

Lokasi: Institut Francais Indonesia, Ruang 8

Jl. Salemba Raya 25

Turut mengundang: Anggota DPRD DKI Jakarta

—————————————————-

Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan perumusan draft Rencana Detil Tata Ruang dengan memaksimalkan keterlibatan warga Jakarta selama 6 bulan kedepan.

Momen ini patut dimanfaatkan secara maksimal oleh warga Jakarta untuk secara aktif terlibat dalam penyusunan RDTR dan secara kolektif menyusun mimpi bagi Jakarta 20 tahun kedepan.

Diskusi ini diadakan untuk mengupas pandangan warga mengenai draft Rencana Detil Tata Ruang bersama dengan anggota DPRD dari berbagai fraksi dan komisi. Jangan lewatkan kesempatan ini.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi info@rujak.org / 31906809

Pendaftaran (isi formulir):

*Rencana Detil Tata Ruang

1 Comment »

Topics: , , | Agent of Change: none |


31 Oct 2012

draft Rencana Detil Tata Ruang DKI Jakarta

Rujak menerima bahan-bahan peta serta draft Rencana Detil Tata Ruang Jakarta. Berdasarkan kode penamaan, maka draft tersebut merupakan draft ke 8 tertanggal 17 Oktober 2012.

Rujak mendapatkan bahan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2012. Di saat yang sama, Rujak diundang oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam rangka diskusi mengenai proses partisipasi masyarakat dalam perencanan Rencana Detil Tata Ruang.

Dalam pertemuan tersebut ada Pemprov DKI berkomitmen untuk memperbaiki proses partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh warga-warga.

Berikut adalah draft Rencana Detil Tata Ruang

Sementara untuk 2 macam peta per kelurahan dapat dilihat disini. Sesungguhnya ada banyak peta terkait dalam Rencana Detil Tata Ruang, namun kali ini kami hanya diberikan 2 macam peta saja.

3 Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


29 Nov 2011

Penyerapan Aspirasi atau Basa Basi?

 

 

Pada pertengahan November 2011 saya menghadiri undangan Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta untuk acara “Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Penyusunan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Provinsi DKI Jakarta”.

Proses yang berlangsung selama dua hari di dua kecamatan wilayah Kepulauan Seribu  meninggalkan banyak pertanyaan yang tak terjawab, khususnya tentang bagaimana mekanisme penyerapan aspirasi untuk penyusunan RDTR, dilakukan.

Berikut adalah catatan yang dihasilkan dari proses penyerapan aspirasi tersebut:

  1. 1.     Proses FGD

Hampir sama dengan proses yang dilakukan di wilayah lain, acara yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dimulai dengan penjelasan dari fasilitator, diwakili oleh Konsultan, tentang tujuan dan bagaimana metode FGD akan dilakukan.

Dalam paparannya, fasilitator menerangkan bahwa RTRW DKI Jakarta adalah panduan penting dalam penataan ruang kota. Bahwa penyusunan RDTR dilakukan sebagai rencana yang lebih teknis untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta sebagai penjabaran dari RTRW DKI Jakarta di tingkat Kecamatan.

Meskipun begitu, dalam penjelasan dan pengantar substansi FGD kepada peserta, sama sekali tidak disampaikan RTRW DKI Jakarta khususnya pasal-pasal yang menjelaskan tentang RTRW Kepulauan Seribu untuk 20 tahun ke depan.

Peserta hanya diberikan draft peta RDTR, tanpa adanya penjelasan tentang rencana peruntukan. Warga diharapkan sudah “paham” tentang warna-warna dalam draft peta tersebut. Warga dianggap sudah bisa memproyeksikan bagaimana arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kepulauan Seribu dalam 20 tahun ke depan termasuk menuangkannya dalam rencana yang lebih detail, tanpa mengetahui naskah dan peta RTRW DKI Jakarta 2011-2030 yang sudah ada.

Setelah memberikan penjelasan singkat tentang FGD, fasilitator memulai diskusi dengan tujuan “menampung” aspirasi yang dimunculkan oleh warga yang diwakili oleh anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) atau pengurus RW.

Ketika warga diminta untuk menggambarkan aspirasinya dalam draft peta yang diberikan, sebagian besar aspirasi adalah pembangunan fisik khususnya untuk sarana dan prasarana umum seperti pembangunan dermaga, taman bermain, dan pasar. Aspirasi warga Kepulauan Seribu untuk dicantumkan dalam RDTR tidak berdasarkan koridor yang sudah ada yaitu RTRW DKI Jakarta 2011-2030. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bila yang diaspirasikan oleh warga tidak sesuai dengan RTRW yang telah diketuk palu pada Agustus lalu. Bukankah hanya akan menjadi aspirasi yang sia-sia?

 

  1. 2.     Representasi

Persoalan representasi juga menjadi isu dalam proses penjaringan aspirasi ini. Walaupun sudah diumumkan secara terbuka oleh Dinas Tata Ruang, hanya yang mendapatkan undangan kemudian merasa layak untuk hadir. Sejatinya proses ini adalah proses publik sehingga siapapun yang berkepentingan atas rencana detail tata ruang di wilayah nya masing-masing dapat menyampaikan aspirasinya.

Pada minggu pertama pelaksanaan penyerapan aspirasi, jadwal detail pelaksanaan FGD, seperti lokasi dan waktu, belum dicantumkan di website Dinas Dinas Tata Ruang untuk proses RDTR (ww.rdtrddkijakarta.com). Sehingga, warga yang ingin hadir mengalami kesulitan karena tidak mengetahui jadwal pelaksanaan FGD. Walaupun kemudian keterangan waktu dan lokasi sudah dicantumkan, kesan bahwa proses ini diperuntukan hanya untuk kalangan terbatas tidak segera hilang dari benak warga.

 

Refleksi

Tidak dijelaskannya RTRW DKI Jakarta sebelum proses penyerapan aspirasi menunjukan bahwa proses partisipasi yang coba dilakukan oleh pemerintah masih dalam bentuk tokenisme. Warga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya tetapi mereka sendiri tidak punya kuasa untuk memastikan bahwa aspirasi mereka bisa menjadi bagian dalam kebijakan.

Bagaimana partisipasi warga bisa dianggap penuh apabila sejak awal warga hanya diberikan informasi sepotong-sepotong, seperti puzzle?

Dalam proses penyerapan aspirasi yang dilakukan, pemerintah tidak menempatkan warga sebagai pemangku kepentingan yang visioner. Bagaimana wilayah DKI Jakarta direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan ke depan tidak dikomunikasikan kepada warga. Apakah ini berarti pemerintah tidak cukup percaya bahwa warga mampu menurunkan visi atau gambaran besar tersebut ke dalam perencanaan yang lebih detail?

Konsultan menjelaskan bahwa bukan kewenangan mereka untuk menjabarkan atau menjelaskan RTRW pada warga. Konsultan berdalih bahwa proses yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari survey, untuk menjaring aspirasi warga.

Proses yang bersifat brainstorming ini memang layak untuk dilakukan apabila kita masih berada dalam tahapan perumusan RTRW. Dalam tahapan tersebut, penting untuk menjaring dan memetakan sebanyak mungkin mimpi, harapan, dan keinginan warga tentang bagaimana mengembangkan wilayahnya masing-masing.

Tetapi, perlu dicatat bahwa proses ini merupakan proses lanjutan, tentang bagaimana menurunkan perencanaan makro dalam RTRW menjadi perencanaan yang lebih detail. Artinya, diskusi yang lebih terarah menjadi penting untuk dilakukan. Tidak seperti proses yang berlangsung selama ini di mana aspirasi warga menjadi melebar dan bahkan tidak relevan dengan tujuan yang ingin didapatkan.

Dalam proses ini, pemerintah tidak mengajak warga untuk membangun pengetahuan di mana kedua belah pihak saling memberikan informasi dan membangun pengetahuan dari informasi tersebut. Dalam hal ini, pemerintah cenderung menyembunyikan informasi  yang seharusnya didapatkan oleh warga.

Sudah pasti diperlukan proses yang lebih panjang apabila ingin mendorong partisipasi penuh warga dalam perumusan kebijkan. Namun, apabila kita mau menyebut proses penyusunan RDTR ini sebagai proses yang partisipatif, maka menempatkan warga sebagai bagian dari pemangku kepentingan yang visioner, menjadi hal utama.

 

4 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


15 Oct 2011

Draft Rencana Detil Tata Ruang Jakarta 2030

Rujak mendapatkan Draft RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) Jakarta tahun 2010 kemarin. RDTR merupakan turunan dari RTRW, dimana ia merupakan masterplan per kotamadya di Jakarta dan akan mengatur hingga kecamatan dan kelurahan.
Disini warga dapat melihat lebih jelas lagi apa yang akan terjadi pada lingkungan kehidupannya hingga tahun 2030, apa yang direncanakan pemerintah daerah lewat konsultan dan Dinas Tata Ruang, yang disusun tanpa banyak partisipasi masyarakat.

Silakan menelaah isi Naskah Akademis Rencana Detil Tata Ruang ini: (Naskah Akademis adalah dokumen persiapan yang menganalisa sebuah produk peraturan dan undang-udang, sebelum disusun.)

http://www.scribd.com/fullscreen/68829985?access_key=key-n9p25d4mxfrgy8wyqb6

http://www.scribd.com/fullscreen/68830169?access_key=key-1w8t6nqoqv32lcjxofvs

http://www.scribd.com/fullscreen/68830263?access_key=key-1oi2nhm37e7gutk1iuoq

http://www.scribd.com/fullscreen/68830664?access_key=key-moyzd9p0u5thkgel2jl

http://www.scribd.com/fullscreen/68831114?access_key=key-dbxjuh3iid5fpzflpso

http://www.scribd.com/fullscreen/68830970?access_key=key-hb7vzpshzlinwu75zm4

http://www.scribd.com/fullscreen/68830450?access_key=key-yth7gdveth1z451qafv

http://www.scribd.com/fullscreen/68831521?access_key=key-1b8hpbwgpun333xr21zz

Berikut adalah Draft Raperda Rencana Detil Tata Ruang Jakarta 2030:

1 Comment »

Topics: , , | Agent of Change: none |