Seminggu sebelumnya Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan bahwa untuk sementara RTRW yang berlaku adalah Perda no.6 tahun 1999.

Proses pengesahan tersebut masih harus menunggu penomoran perda dan administrasi di Kemendagri dan Kementrian Pekerjaan Umum.

Berikut adalah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030. (Peta dan gambar dalam proses unggah)

RTRW DKI Jakarta 2030_22082011

Penjelasan RTRW DKI Jakarta 2030_04082011_edit

Hari Kamis (11/08/2011) Kompas mengeluarkan berita dengan judul “Perda Baru Telat, DKI Pakai RTRW Lama”. Inti beritanya adalah , dengan belum disahkannya RTRW 2010-2030, maka Kementrian Dalam Negeri memberikan ijin kepada Pemda DKI Jakarta untuk menggunakan RTRW 2010 (Perda No 6 Tahun 1999).

Penggunaan Perda No 6 Tahun 1999 sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang di Jakarta berpengaruh pada proyek-proyek yang sedang berjalan dan sedang diproses perijinannya saat ini. Ada perbedaan pemanfaatan ruang antara yang tercantum di Perda terdahulu dengan draft Raperda RTRW 2030.

Irvan Pulungan dari ICEL memberikan contoh kasus Jalan Layang Antasari  (yang sedang kami perjuangkan penghentian penebangan pohon di sepanjang jalurnya). Proses pembangunan jalan layang yang dilakukan di wilayah Jalan Antasari, Jakarta Selatan tidak sesuai peruntukannya jika mengacu pada Perda No 6 Tahun 1999. Pada Pasal 10 dijabarkan bahwa wilayah Jakarta Selatan khususnya Antasari adalah wilayah hunian dan wilayah resapan air.

Kutipan Perda No 6 Tahun 1999 Pasal 10

“Paragraf 2

Misi dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Kotamadya

Pasal 10

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, maka misi pengembangan tata ruang Kotamadya adalah :

(——–)

d. Kotamdya Jakarta Selatan :

1. Mempertahankan wilayah bagian selatan Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air,

2. Mewujudkan wilayah bagian utara Jakarta Sealtan sebagai pusat niaga terpadu”

Untuk wilayah yang diperuntukkan sebagai daerah resapan air, Proyek Jalan Layang Antasari justru membahayakan kandungan air tanah di sekitar proyek.

Berikut penjelasan lebih lanjut dari Irvan Pulungan :

•             Studi amdal menemukan bahwa : kegiatan Surface Dewatering saat pembangunan underpass dengan total penyedotan 108 m3/hari akan menurunkan kuantitas air tanah di lokasi kegiatan dan sekitarnya yang mengakibatkan terganggunya suplai air bersih di wilayah ini.

•             Pembuangan air limbah pekerja konstruksi sebesar 60 M/hari dan air limbah kegiatan konstruksi sebesar 0,5 M3/hari tanpa pengelolaan yang baik mengakibatkan masuknya ceceran tanah dan lumpur dari kegiatan konstruksi ke saluran dan akan menggangu kualitas air saluran.

Dengan hasil studi amdal seperti di atas, meskipun bisa jadi dalam beberapa bulan ke depan Perda RTRW 2030 disahkan, apakah masih akan diteruskan proyek jalan layang yang berdekatan langsung dengan pemukiman tanpa memperdulikan dampaknya terhadap lingkungan hidup?

baca juga “Jakarta Memakai Rencana Tata Ruang yang Kedaluwarsa”

dan untuk peraturan hukum terkait lingkungan hidup www.hijaukotaku.wordpress.com

serta   Legal Opinion Pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari oleh Koalisi Pulihkan jakarta

Tentu tidak mungkin kita membaca masa depan. Namun setidaknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat perencanaan Bapeda sudah merencanakan bagaimana kota Jakarta di masa 20 tahun kedepan.
Rupa-rupa rencana tersebut terekam dalam Raperda Rencana Tata Ruang Jakarta, yang versi terakhirnya bisa diunduh di situs resmi DKI Jakarta: www.jakarta.go.id

Tentu tidak mudah membaca dokumen sebanyak 171 halaman dan berisikan 250 pasal lebih. Tetapi disitulah langkah awal masa depan Jakarta. Untuk sedikit mempermudah warga dalam proses mengenali Raperda Rencana Tata Ruang Jakarta 2030, maka berikut kami sampaikan sedikit rangkuman:

1. Rencana Tata Ruang Jakarta berlaku 20 tahun disebut #RTRWJakarta2010-2030, disusun sebagai revisi atas yang sebelumnya (tahun 2005), karena ada UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

2. UU dan PP baru terhadap #RTRWJakarta: UU Penataan Ruang 2006, PP RTRW Nasional 2008, Perpres Jabodetabekpunjur 2008, UU LH 2009, UU Informasi

3. #RTRWJakarta berlaku selama 20 tahun dapat direvisi setiap 5 tahun sekali.

4. #RTRWJakarta wajib berkoordinasi dengan wilayah sekitar: Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok hingga Puncak Cianjur, terutama terkait masalah transportasi dan air.

5. #RTRWJakarta disusun oleh Bappeda Jakarta dibantu konsultan. RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) disusun oleh Dinas Tata Ruang dan konsultan

6. #RTRWJakarta disusun atas dasar asumsi sebagai berikut: Penduduk 10 jt, kepadatan 150/Ha (data BPS), pertumbuhan ekonomi 6-7% (hsl diskusi FGD)

7. Basis Ekonomi dlm #RTRWJakarta:pariwisata, perdagangan, industri kreatif, jasa dan keuangan, industri teknologi tinggi dan non polutif

8. #RTRWJakarta adalah KHUSUS karena statusnya sebagai ibukota, Pusat Kegiatan Nasional, Propinsi-kota dan masuk dalam megapolitan Jabodetabekpunjur

9. Isu2 stategis dalam #RTRWJakarta 20 tahun kedpn: sistem&prasarana transportasi, tata air&pengendalian banjir, RTH, climate change, ekonomi, urban sprawl, mitigasi bencana, sarana prasarana publik dan pendanaan

10. Visi menurut #RTRWJakarta: Jakarta adalah Ibukota NKRI yang nyaman, berkelanjutan dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera.

11. Dalam #RTRWJakarta penduduk tahun 2030 tertera sejumlah 12,5 juta jiwa, tanpa jelas maksudnya jika lebih dari jumlah itu maka akan bagaimana?

12. Strategi #RTRWJakarta dalam kaitan tata ruang&ekonomi adalah prioritas pengembangan ke Utara, Timur Barat, & pembatasan pertumbuhan Selatan, reklamasi dan revitalisasi pantai Utara

13. Terkait dengan reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara, Pasal 122 ayat D menyatakan perlu kembangkan perumahan menengah atas di Reklamasi

14. Strategi #RTRWJakarta juga mengendalikan, membatasi, dan mengurangi pembangunan berpola pita; contohnya: ruko sepanjang jalan

15. Target RTH di #RTRWJakarta 20 th ke dpn, RTH Publik 14.27% & Private 20.24%. Akan ada lahan sebesar 40xLapangan Monas terkonversi utk publik

16. Arah pengembangan #RTRWJakarta bangun kawasan Sentra Primer Barat, Sentra Primer Timur, Segitiga Emas Setiabudi, Manggarai, Jatinegara, Bandar Baru Kemayoran, Dukuh Atas, Mangga Dua, Tanah Abang, Pantura, KEK Marunda & lainnya

17. #RTRWJakarta juga meminta mempercepat revitalisasi kawasan kota tua sebagai pusat kegiatan pariwisata sejarah & budaya.

18. Rencana struktur ruang Jakarta dibagi jd: Pusat Kegiatan, transportasi, Sarana&Prasarana SDAir, Jaringan Utilitas

19. sistem pusat kegiatan adalah kawasan yg diarahkan bg pemusatan bbg kegiatan campuran, spesifik, fungsi strategis #RTRWJakarta

20. Pusat kegiatan primer #RTRWJakarta seperti Medan Merdeka, Mangga2, Kemayoran, Tanah Abang, Dukuh Atas,

21. Pusat kegiatan sekunder #RTRWJakarta seperti glodok, harmoni, senen, jatinegara, kelapa gading, Blok M, Grogol dan Pulau.Pramuka

22. Tetapi kegiatan primer&sekunder tidak diatur lebih lanjut dalam #RTRWJakarta, melainkan nanti di dalam peraturan gubernur  (Pergub)- yg diputuskan sepihak oleh gubernur

23. Selain Pusat Kegiatan Primer, Sekunder, Tersier, dalam #RTRWJakarta ada juga Kawasan Strategis Nasional dan Daerah. Semua akan diatur Pergub

24. Kawasan Strategis Lingkungan #RTRWJakarta adalah kawasan di sepanjang Kanal-Banjir Timur, Kanal-Banjir Barat, dan S.Ciliwung

25. Dalam visi #RTRWJakarta disebutkan kota yang berkelanjutan, karenanya mereka bermaksud kurangi pembangunan pola pitahttp://bit.ly/exaiIg

Tetapi pembangunan pola pita yg tdk berkelanjutan itu malah dianjurkan di pasal 94, di kawasan ekonomi berintensitas tinggi (berlantai banyak)

Pasal 94 ayat 2d: Pemanfaatan ruang di kawasan strategis campuran permukiman dapat berbentuk pita dan superblok, dengan proporsi 35-65% terkait resapan air

26. Kawasan Strategis #RTRWJakarta untuk sosial-budaya: Kota Tua, Taman Ismail Marzuki dan Menteng.

27. Menurut #RTRWJakarta pengembangan pantai-utara harus menjamin pemanfaatan pantai untuk kepentingan umum (Pasal 99). Bgmn dgn Ancol?

28. Sektor Informal:pengembangan kawasan perdagangan harus alokasikan sektor informal sesuai proporsi kegiatan ekonomi yg dikembangkan (tadak ada%nya)

29. Tertarik dengan isu transportasi di #RTRWJakarta? Pasal 6 ayat 2b: membangun sistem angkutan umum massal sebagai tulang punggung

30. Strategi transportasi #RTRWJakarta kembangkan pusat kegiatan pada simpul angkutan umum massal melalui konsep TOD (Transit Oriented Development)

31. Pengembangan sistem & pola jaringan jalan arteri, dapat dilaksanakan secara layang pada koridor tertentu & harus memiliki jalur khusus utk angkt massal

32. Sistem Prasarana Sumber Daya Air (SDA) #RTRWJakarta mencakup isu: konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air (banjir+genangan)

Rencana soal SDA di #RTRWJakarta mencakup bangun waduk/situ di wilayah tepat DAS Ciliwung (atau yg lain). Belum jelas dimana tepatnya

33. Rencana soal daya rusak air di #RTRWJakarta yaitu tingkatkan kapasitas aliran Banjir Kanal, Cengkareng Drain dan bangun Cengkareng Drain 2

34. Rencana soal daya rusak air di #RTRWJakarta termasuk didlmnya adl membangun sumur resapan&lubang biopori. Tp tdk ada kejelasan lg disitu

Rencana soal daya rusak air di #RTRWJakarta : pelebaran & pendalaman muara sungai di Teluk Jakarta, serta mensinkronkan rencana reklamasi

35. Terkait dgn distribusi air bersih, #RTRWJakarta berjanji utk pengembangan jaringan distribusi air bersih ke wilayah barat, timur, utara

Untuk penjelasan lebih lanjut, sila simak Raperda RTRW jakarta 2030 dibawah ini.

Apakah anda optimis dengan masa depan Jakata?

Hari & Tanggal: Selasa & Rabu, 8 & 9 Februari 2010

Waktu : jam 10.00 WIB

Lokasi : Gedung Rapat Panitia II Lt.2, DPRD Jakarta, Jl. Kebon Sirih 18 Jakarta Pusat

Kopi Surat Undangan:

Stop Press:

Mendadak, pihak DPRD membatalkan pertemuan kedua, yang sedianya diadakan tanggal 9 Februari 2011, dengan alasan ” Masukan dari warga dianggap sudah cukup “. Padahal masih banyak pertanyaan dari warga yang belum ditanggapi oleh DPRD maupun Pemprov.

Masukan HANYA bisa dikirim via jalur email: balegdadprddkijakarta@yahoo.co.id

Namun hingga kini tidak ada sama sekali mekanisme pemberian masukan yang jelas, baik dari pihak DPRD dan Pemprov. Bagaimana proses memberikan masukan, dan apakah masukan diterima atau tidak.
View Jalan Kebon Sirih in a larger map

Ball room, Universitas Tarumanagara, Grogol

Merombak Praktik Perencanaan Ruang[1]

Oleh Marco Kusumawijaya[2]

Selama 40 tahun, tidak satu pun kota di Indonesia yang dapat menyatakan dirinya telah menjadi lebih baik berkat perencanaan ruang yang baik. Apa artinya ini?

Tentu saja kita dapat menumpahkan semua kesalahan pada hal-hal besar yang biasa: hegemoni ekonomi dan politik. Tetapi, apakah masuk akal menyalahkan “mereka”, sementara kita tahu bahwa tiap perencanaan ruang memang harus bekerja dengan politik ekonomi dan ekonomi politik?

Saya cenderung menduga ada yang salah secara mendasar pada praktik perencanaan ruang itu sendiri. Di dalam “praktik perencanaan ruang”, selain hal-hal yang biasa dibayangkan, saya mencakup hal yang dalam konteks kekinian menurut saya harus menjadi pusat perhatian, ialah epistemologi yang mendasarinya, serta hubungan-hubungan kepentingan-kepentingan yang melingkupinya.

Kasus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2010-2030 mengagetkan warga dan para profesional generasi terkini dengan berbagai latar belakang berbeda seperti arsitektur, perencanaan kota, ilmu-ilmu lingkungan, sosial politik, ekonomi dan hukum, serta para pejuang kaum miskin kota dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Yang terutama mengagetkan bukanlah sikap pemerintah yang menganggap “semua sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur” dan BAU (Business as Usual), yang dapat diduga sejak awal dan sangat lazim diharapkan. Yang terutama mengagetkan adalah prosesnya yang tidak partisipatif dan kualitas sangat rendah dari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) RTRW tersebut. Yang terakhir ini mau tidak mau menunjuk kepada para konsultan dan profesor universitas yang terlibat di dalamnya. Kalau kita beranggapan bahwa seharusnya para konsultan dan profesor itu memiliki kompetensi dan integritas akademik yang baik, maka patut diduga ada sistem operasional yang menyebabkan hasil kerjanya tidak bermutu.

Pada saat bersamaan, penting pula mencatat bahwa perjuangan Koalisi Warga untuk Jakarta 2030 sama sekali tidak (atau belum?) mendapat dukungan eksplisit dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), dua organisasi profesi yang paling berkepentingan tetapi—justru mungkin karena itu—paling tidak mau mendukung perjuangan koalisi tersebut. Sebagian pelaku dalam dunia perencanaan ruang Indonesia memiliki kompetensi yang didapatkan tanpa fondasi disiplin ilmu tertentu. Hal ini terjadi karena sekolah tinggi di Indonesia memperlakukan “perencanaan kota dan wilayah” sebagai jenjang S1, suatu jenjang yang seharusnya diberikan kepada “disiplin ilmu”, bukan pada “praktik” profesional tertentu seperti profesi perencanaan ruang itu.

Seorang wartawan asing berkata kepada saya, “Saya bingung bagaimana angle untuk menulis hasil wawancara dengan Anda, karena semuanya nampak begitu gamblang, jadi mengapa tidak ada perubahan, setelah 40 tahun, setelah 12 tahun reformasi?”

Hanya beberapa kemungkinan yang tersisa.

Pertama, adalah “wajar” terjadi peremehan terhadap peran perencanaan itu sendiri.  Sebab, selama 40 tahun perencanaan menjadi tidak ada gunanya. Pelanggaran-pelanggaran yang terus menerus dibiarkan atau dikecualikan dengan kekuasaan khusus (discretion) telah efektif menghapuskan kredibilitas perencanaan ruang.  Ini menimbulkan sinisme dan apatisme di kalangan masyarakat luas, dan sikap instrumentalis di kalangan birokrasi. Perencanaan ruang dianggap tidak perlu dibuat serius dan justru harus kabur dan umum sehingga mudah diubah oleh birokrasi berdasarkan keperluan pembangunan, menurut tafsir elit.

Ada epistemologi untuk membenarkan status quo di atas. Discretion yang besar  harus tetap ada pada birokrasi, yang bersama para ahli, memiliki monopoli atas pengetahuan yang benar untuk membuat keputusan-keputusan yang dianggap serba teknis, makro, dan mengabdi kepentingan lebih besar. Keputusan harus  diserahkan kepada “yang ahli”, bukan kepada “yang berkepentingan”. Kata “yang ahlinya” telah menjadi olokan yang sering digunakan untuk menyerang pencetusnya, Gubernur Fauzi Bowo. Saya tidak menggunakannya untuk itu, karena hal itu tidak penting. Saya menggunakannya sebagai suatu aikon dari suatu jaman, ketika tata ruang dianggap sepenuhnya otoritas mereka yang kompeten,  para “ahli” itu. Mereka lebih tahu gambar besar, kepentingan lebih besar, dan bagaimana rincian teknis segala sesuatu. Rakyat cukup menerima keputusan mereka yang dianggap dengan sendirinya akan adil dan benar. Tidak perlu dirinci kiranya, bahwa pemikiran yang naif ini memang berpura-pura dengan dua hal. Pertama bahwa segala hal dapat di-obyektif-kan secara teknis. Dan, kedua, para ahli dengan sendirinya obyektif, tidak punya bias dan kepentingannya sendiri. Kini, rupanya belum dimengerti benar, atau sengaja diabaikan, bahwa desentralisasi produksi ilmu pengetahuan sudah menjadi kenyataan. Selain itu, mungkin sekali ada ketakutan akan terbukanya kotak pandora, karena menyangkut kepentingan berbagai pihak, belum mampunya pemerintah melayani dan menyalurkan aspirasi serta kemampuan masyarakat membangun bersama. Hal ini terang benderang dan gamblang, tetapi untuk mengubahnya diperlukan kepemimpinan yang berani merombak.

Bahkan “yang berkepentingan” belumlah suatu konsep yang dikenal sebagai “rakyat”. Yang bekepentingan adalah pihak-pihak yang “berpengaruh”, ialah para elit, bukan rakyat kebanyakan. “Serahkan kepada yang ahlinya” adalah epistemologi khas orde baru dalam perencanaan ruang—dan mungkin dalam banyak hal lainnya—yang  dianggap sebagai masalah teknis semata, bukan masalah pilihan demokratis,  sebagai masalah “para ahli”, bukan masalah “warga yang berhak dan berkepentingan”.

Langkah awal yang merupakan kunci untuk melakukan reformasi adalah proses partisipasi warga secara penuh dan menentukan. Sebab, melalui ini, transparansi terjamin. Di bawah cahaya transparansi inilah kita bisa mengetahui persoalan lebih jelas, mana-mana yang perlu diubah, dan kita akan ubah. Untuk melaksanakan suatu perencanaan jangka panjang yang melewati masa jabatan politik, seperti RTRW Jakarta 2010-2030 ini, seharusnya dibentuk suatu Komisi dengan tugas khusus dan terbatas tetapi dengan wewenang yang luas untuk memmanfaatkan sumber daya kelembagaan yang ada. Komisi seperti ini lazim di banyak negara lain.

Berkat beberapa peraturan perundangan baru yang makin eksplisit memuat hak dan proses partisipatif, sebenarnya perencanaan ruang yang partisipatif bukan lagi sekedar aspirasi untuk masa depan, tapi sudah merupakan keharusan masa kini. Undang-undang itu antara lain adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik, Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Kita hanya perlu terus mendesakkannya sebagai hak dan kebutuhan bagi masa depan yang lestari.

Kalau kita, termasuk para arsitek, hanya bertujuan produk “RTRW yang baik”, maka kita akan terjebak pada “yang baik menurut kita, arsitek”. Malah saya dengar ada arsitek yang mengharapkan suatu RTRW yang fleksibel, sehingga nanti para arsitek punya peluang besar membuatnya lebih baik (menurut arsitek). Ini kesalahan berpikir yang patut di hindari, karena akan mengembalikan kita kepada elitisme.

Itulah sebabnya kami menganggap peran kita sebagai “warga”  lebih mendasar daripada peran kita sebagai arsitek, dalam memperjuangkan proses yang baik ini. Tentu dalam hal lain, peran kita sebagai arsitek akan menonjol dalam kesempatan yang tepat.

Kalau kita semua kompeten sebagai arsitek, sudah pasti pertama-tama kita kompeten sebagai “warga”.

Ke-arsitek-an kita adalah plus point untuk membantu warga semua mencapai tujuan bersama. Kalau kita merasa “lebih”, maka kita harus memimpin dengan mengajak dan mengangkat warga lain, bukan dengan meminta privilese dan discretion power yang lebih besar.

Kalau tujuannya hanya “rtrw yang baik menurut kompetensi arsitek”, maka memang mudah mencapainya dengan lobby di balai kota.
Tetapi, itu akan berarti kita mengkhianati rakyat kita, rakyat Jakarta, yang sama sekali tidak mendapat peluang yang sama dengan kita (karena kita sarjana) untuk juga didengar di balai kota.

Karena itu, tujuan Koalisi Warga untuk Jakarta 2030 bukanlah sekedar hasil akhir RTRW 2030 yang baik, melainkan (proses) tata cara penyusunan RTRW 2030 yang baik. Visi Koalisi Warga untuk Jakarta 2030 adalah: Warga terlibat aktif  dan sepenuhnya sebagai pemangku-kepentingan utama dalam penyusunan RTRW Jakarta 2010-2030.

Kami percaya bahwa proses yang baik akan menghindarkan hasil yang buruk. Selain itu, proses yang baik, yang intinya mengandung proses partisipatif, punya peluang besar menghasilkan kota yang baik, karena proses yang partisipatif dapat menggerakkan rasa memiliki dan tindakan bersama.

Untuk itu tiga hal perlu dilakukan (misi Koalisi Warga untuk Jakarta 2030):

1. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan semua pihak untuk terlibat dalam proses partisipatif  dengan baik.
2. Merombak praktik perencanaan ruang
3. Meningkatkan kesadaran semua pihak tentang pentingnya pendekatan partisipatif.

Jakarta, 15 Mei 2010.

Marco Kusumawijaya

Direktur, Rujak Center for Urban Studies (RCUS)

editor www.rujak.org

mkusumawijaya@rujak.org

www.mkusumawijaya.wordpress.com

[2] Direktur, Rujak Center for Urban Studies (RCUS); editor www.rujak.org; mkusumawijaya@rujak.org; www.mkusumawijaya.wordpress.com

Danau Kalibata, foto © Okky Madasari

Oleh : Okky Madasari

Rasanya seperti kerampokan. Kehilangan satu barang kesayangan, yang bersamanya saya telah merangkai banyak kenangan, sekaligus menyimpan harapan. Tapi ini bukan barang. Bukan juga milik saya, yang untuk mendapatkannya saya harus menukar uang. Ini hanya sebuah taman dengan danau buatan. Milik negara, di sebelah timur Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kami menemukannya tanpa kesengajaan.

Mungkin memang berlebihan. Tapi memang seperti itu rasanya, saat kemarin petugas itu menutup rapat pagar dan menolak saya untuk bertandang. Taman berdanau itu tak lagi bisa dikunjungi orang-orang. Demi ketertiban. Juga demi keindahan pemandangan.

Kata petugas itu, perintah sudah turun sejak Obama mau datang. Katanya, jangan sampai presiden negara besar itu terganggu dengan kehadiran orang-orang. Lalu saat istri Jenderal AH Nasution meninggal dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, katanya, banyak pejabat tinggi yang marah karena taman itu bisa dipakai tempat pacaran.

Padahal, taman ini berbatas tembok tinggi dengan Taman Makam Pahlawan. Masing-masing dengan gerbang sendiri-sendiri. Tidak akan pernah ada yang terganggu satu sama lain. Lagipula, seberapa sering ada presiden yang mau datang? Juga seberapa sering ada upacara kematian?

Ah, beginilah rasanya kehilangan kesenangan. Tempat itu terlanjur menghiasi benak saya. Danaunya yang tak terlalu luas, di mana burung-burung prenjak suka menukik rendah, menyentuh air sebentar lalu terbang bebas. Taman rumput di pinggir danau, tempat tumbuh frangipani, aster, dan berbagai bunga yang saya tak tahu namanya. Di situ saya kerap duduk, membaca buku atau melipat kaki dan memejamkan mata. Batako di sekelilingnya, tempat saya dan suami lari pagi. Dan yang terindah adalah saat matahari perlahan-lahan turun, membuat air danau keemasan, lalu menghilang tepat tegak lurus dari tempat duduk di pinggir danau.

Kami berdua memang pecinta taman-taman kota. Kami selalu ingat bagaimana matahari tenggelam di balik Gedung Departemen Perhubungan saat kami duduk di kolam ikan koi, sebelah lapangan basket Monas. Di Situ Lembang, saya melebur dalam keceriaan anak-anak yang berenang-renang di danau. Di Suropati kami tahu bagaimana burung dara menikmati alunan biola. Di Danau UI, kalau sedang tak memandang ke arah bangunan tinggi rektorat, kami kerap lupa ini hanya selangkah dari Jakarta. Dan betapapun indahnya taman-taman itu, tetap saja rasa kecewa itu menggelanyuti ketika salah satu terpaksa pergi.

Tolong, tolong, buka kembali pintu pagar itu. Biarkan kami menjadi warga kota yang manusiawi. Jangan paksa kami menua di dalam gedung-gedung tinggi berpendingin udara, mengukur bahagia dengan hanya berbelanja. Biarkan keindahan itu bisa dinikmati. Agar kami masih selalu ingat, masih ada yang bisa disyukuri dari pembangunan kota ini. Danau itu akan merindukan pengunjung, rumput-rumput itu butuh sentuhan kami, dan burung-burung itu akan selalu mencari pemujanya.

Lagipula, bukankah taman itu milik kami juga?

Okky Madasari  adalah seorang Novelis & pengajar di Universitas Paramadina, Jakarta

Kabarnya, Rawabelong adalah pasar bunga terbesar di Asia Tenggara, dengan omset berkisar dari 15 hingga 20 milyar rupiah per bulan. Ini belum termasuk putaran uang pada perdagangan barang penunjang seperti pot, busa air, pesanan penghias pesta, dan lain-lain.

Bunga segar datang dari Malang, Bandung, Cipanas dan daerah-daerah penghasil lainnya.

Itu sekarang. Dulu Rawabelong sendiri adalah penghasil bunga segar, terutama anggrek, ialah di generasi kakek atau ayah dari penjual sekarang. Dulu sebagian besar kawasan Rawabelong masih berupa sawa dan darat yang digunakan untuk bertani bunga. Perdagangan bunga terjadi di pinggir jalan. Jaman Bang Ali sudah dibuarkan los-los pasar. Perubahan pasti mulai terjadi di tahun 1980an. Pasar yang sekarang dibangun pada tahun 1989 oleh Pemprov DKI. Perkembangan kemudian menyebabkan petani beralih menjadi pedagang, karena tanah lebih bernilai bila dijadikan bangunan, antara lain untuk kos mahasiswa Universitas Bina Nusantara (BINUS).

Di pasar sekarang ada sekitar 125 pedagang tetap yang menyewa kiosk-kiosk. Selain itu ada lebih dari 175 pedagang musiman yang membayar retribusi harian di lapak. Mawar, salah satu favorit, misalnya, terjual rata-rata 20,000 tangkai per hari.

Menurut seorang pedagang kiosk, penurunan “konsumsi” bunga belakangan ini tersebab antara lain oleh penggusuran pedagang bunga eceran di Taman barito. Gerai yang dekat dengan masyarakat, yang ingin membeli bunga tangkai demi tangkai, kelihatannya tidak bertambah. Sedang ketika keluarga Bakrie mantu, maka terjadi kelangkaan pasokan bunga, dan harga melonjak dengan persedian yang terbatas, karena jalur pasokan terputus oleh pembelian langsung ke petani atau perusahaan pengimpor. Dulu pada hari Valentine, 14 Februari, konsumsi biasanya meningkat cukup tajam. Sekarang tidak, antara lain karena adanya peran coklat untuk mengisi hari cinta-kasih itu. Hm. Dan kita melihat ada tambahan toko coklat memang belakangan ini di Jakarta.

Rawabelong adalah sebuah ekonomi yang menghubungkan kota dan wilayah. Pada saat yang sama, ia terkait dengan kegiatan di seluruh Jakarta. Karena itu, suatu perubahan di dalam kota Jakarta (misalnya berdirinya sebuah universitas di dekatnya, digusurnya pedagang bunga di Taman Barito, bertambahnya kegemaran pada coklat) akan mempengaruhinya. Pengetahuan akan “ekonomi mikro perkotaan” begini niscaya diperlukan untuk mengelola kota, ketika perubahan-perubahan diperkenalkan dengan sengaja, sehingga dampak negatif dan positifnya dapat diperkirakan dan karena itu dapat dikelola dengan sengaja, bukan hanya sebagai dampak tak sengaja yang dibiarkan begitu saja tanpa sikap. Ketika Jakarta sedang menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030, adakah pengetahuan-pengetahuan seperti ini mendasarinya?

(Tulisan ini adalah hasil liputan bersama dengan The Jakarta Post)

http://rujak.org/2010/04/tedxgreenjakarta/