Posts Tagged ‘ruang publik’


12 Jul 2013

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta

 

PKL dekat Universitas Bina Nusantara

PKL dekat Universitas Bina Nusantara

 

Teks dan foto  oleh Novela Millatina 

 

PKL adalah sektor informal yang hampir dapat ditemukan di setiap sudut kota besar. Seperti halnya di DKI Jakarta, PKL beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu isu penting dalam penataan kota. Menurut Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, pada tahun 2010 terdapat 78.302 PKL baik yang terdaftar maupun tidak. Tidak menutup kemungkinan, jumlah PKL sesungguhnya melebihi angka yang dirilis oleh pemerintah tersebut. PKL rata-rata menempati ruang publik yang, berdasarkan peraturan, tidak difungsikan untuk berjualan seperti di trotoar, badan jalan, pinggir rel kereta maupun di jembatan penyebrangan.

Kebijakan dalam penataan PKL sudah diatur sejak tahun 1978 oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada masa itu sudah mulai banyak pedagang yang memanfaatkan bagian jalan/trotoar untuk tempat usaha. Maka, pada masa kepemimpinan Gubernur Tjokropranolo, ditetapkan Perda No 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota. Melalui perda ini, Gubernur memiliki kewenangan untuk menentukan tempat yang diperbolehkan untuk berjualan. Sebelumnya, PKL harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk bisa berjualan. PKL yang sudah mengantongi izin ini dilarang untuk membuat bangunan permanen di lokasi berjualan.

Menurut Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, PKL dilarang berjualan di tempat-tempat untuk kepentingan umum, seperti jalan, trotoar, halte dan jembatan penyebrangan kecuali tempat tersebut sudah ditetapkan oleh Gubernur boleh untuk berjualan. Namun faktanya, mekanisme pasar yang bekerja, dalam hal ini pola demand-supply menjadikan ruang-ruang seperti trotoar menjadi ruang ekonomi untuk PKL. Menjadi tantangan bagi Pemda DKI Jakarta untuk mengatur pemanfaatan ruang yang bisa juga memenuhi kebutuhan PKL, sebagai sumber ekonomi. Dalam Perda No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, diatur bahwa setiap usaha perpasaran swasta seperti misalnya swalayan, pusat pertokoan diwajibkan menyediakan ruang bagi usaha kecil dan PKL. Aturan ini dikenakan untuk usaha perpasaran swasta dengan luas bangunan 200-500 m2 dan lebih dari 500 m2. Penyediaan ruang untuk berjualan ini tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk lain. Pedagang yang akan menempatinya diprioritaskan bagi pedagang yang sudah berjualan di sekitar lokasi tersebut.

 

Capture

 

 

Mengenai lokasi-lokasi untuk berjualan bagi PKL sebenarnya Pemda DKI memiliki Pergub No 3 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Dalam Pergub yang disahkan pada masa pemerintahan Fauzi Bowo ini terdapat beberapa jenis lokasi usaha, yaitu :

 

jenis lokasi

 

 

Setiap PKL selain wajib memiliki izin usaha, juga wajib untuk membayar retribusi. Retribusi yang harus dibayarkan bervariasi tergantung intensitas waktu berjualan, pemakaian tempat dan juga jenis tempat usaha yaitu terbuka, setengah terbuka atau tertutup. Besarannya untuk PKL di Lokasi binaan dan Lokasi Sementara antara Rp 3.000 – Rp 10.000 per harinya. Untuk PKL di lokasi pujasera, besaran retribusi yang harus dibayarkan antara Rp 3.000 – Rp 15.000 tiap harinya. Retribusi ini akan masuk ke kas daerah sebagai salah satu bentuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap Gubernur DKI Jakarta memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menyikapi PKL, seperti tertuang dalam tabel berikut:

tabel perbandingna

 

 

Pemda DKI Jakarta sesungguhnya sudah memiliki cukup banyak instrumen penataan PKL. Hanya saja, efektivitas penataan PKL bergantung pada langkah yang diambil oleh setiap pemimpin, apakah akan memprioritaskan PKL untuk ditata dengan pendekatan yang partisipatif ataupun membiarkannya hingga menggurita baru kemudian berusaha menertibkan dengan susah payah.

1 Comment »

Topics: , , , , , , , , | Agent of Change: none |


18 Sep 2011

Lebih Jauh daripada Rokmini

Pernyataan Gubernur Fauzi Bowo bahwa sebaiknya perempuan tidak menggunakan rokmini di angkotan kota, setelah peristiwa perkosaan di dalam suatu angkutan-kota, memancing kemarahan perempuan ibukota. Berikut foto-foto mereka ber-demonstrasi di Bundaran HI pada hari minggu, tanggal 18 September 2011, jam 15:00.

Segera mencuat, bahwa persoalannya bukan sekedar seorang Gubernur yang salah ngomong.

Ucapannya itu mencerminkan suatu bias laki-laki yang memang masih menguasai sebagian (besar?) masyarakat kita: bahwa  kalau ada yang terangsang, maka ada yang “merangsang” atau bahkan “mengundang”, ialah perempuan itu sendiri, yang lalu dianggap salah, padahal mereka korban.

Selain itu, hal ini menyangkut persoalan kebijakan publik yang serius. Perempuan menuntut juga keamanan di semua ruang publik. Ini negara merdeka, sebuah republik, yang banyak perempuannya bekerja. Perempuan pekerja yang menggunakan angkutan umum lebih banyak daripada pekerja laki-laki, yang punya lebih banyak pilihan, misalnya sepeda motor. Kabarnya pembuat sepeda motor kini mengincar konsumen perempuan dengan transmisi otomatis.

Undang-undang ketenaga-kerjaan kita telah mengharuskan perusahaan untuk menyediakan angkutan antar jemput untuk yang bekerja dan/atau berangkat/pulang di antara jam 23:00-05:00. Adalah kewajiban pemerintah memenuhi menegakkan perintah tersebut. Selain itu patut dihargai semangatnya, bahwa siapapun berhak bekerja, dan itu perlu didukung dengan keamanan dan kondisi lainnya.

Angkutan umum kita sudah terkenal brengsek. Ini momentum yang tepat untuk sekalian memperbaikinya besar-besaran: mulai dari kualitas pengemudi dan awak, hingga ke sistem. Mengapa misalnya tidak ada semacam “SIM” untuk awak kangkutan umum? Bukankah seringkali mereka ini yang ngawur?

Yang saya maksud termasuk sistem angkutan umum adalah juga: fasilitas pejalan kaki yang baik. Sebab, tidak mungkin orang naik angkutan umum yang baik tanpa berjalan kaki cukup banyak.

 

4 Comments »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


11 May 2011

Sayembara Perancangan Taman di Pondok Indah

Komunitas Hijau Pondok Indah bekerja sama dengan Green Design Community mempersembahkan Sayembara Perancangan Taman di Pondok Indah Jakarta.

Tujuan penyelenggaraan sayembara ini adalah untuk mewujudkan sebuah taman komunitas dengan basis gaya hidup lestari dan mampu menggugah penghuni kawasan Pondok Indah untuk hidup selaras dengan alam dan lestari.

Informasi lebih lanjut, silakan baca di poster terlampir

5 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: Komunitas Hijau Pondok Indah |


06 Apr 2011

Susah Payah Jalan Kaki di Manggarai

Semesta transportasi Manggarai. Foto dari Lantai 5, Pasaraya.

Siapa warga Jakarta yang tak tahu Manggarai? Disitu ada Pasar Rumput, surga bagi pemburu bahan bekas, dan beken sebagai gudangnya saniter bekas. Bagi yang tinggal di daerah Bodetabek dan pengguna kereta api, pasti akrab dengan stasiunnya. Lalu di musim penghujan, kita warga Jakarta pun was-was dengan ketinggian di pintu air Manggarai, karena begitu pintu air tersebut dibuka di saat ketinggian berbahaya, maka Istana Negara pun bisa tergenang.

Manggarai pun menjadi cermin tak bercela atas sabarnya warga kota ini dan semerawutnya infrastruktur kota. Bukti bahwa warga kota sangat toleran terhadap kota ini ada pada saat kita mulai turun Stasiun Manggarai, atau saat kita menggunakan Halte TransJakarta.

Tepat didepan Halte TransJakarta, ada Pasaraya Manggarai, namun pengunjung tidak bisa dengan mudah masuk kedalam pertokoan, karena harus melewati jalan raya tanpa jembatan penyeberangan, dan mengelilingi pagar sebelum akhirnya masuk ke pintu utama.

Dengan adanya Stasiun Manggarai dan Halte TransJakarta Manggarai (dan dahulu sempat ada Waterway), Manggarai adalah bagian kota yang diberkahi segala kemudahan transportasi. Tapi benarkah demikian? Esai foto berikut menggambarkan urban hiking dari halte TransJakarta ke Stasiun Manggarai: Februari 2010. Padahal, undang-undang menjamin hak-hak pejalan kaki (Editorial).

1. Selepas turun dari bus, pintu keluar mengarah ke Pasaraya Manggarai, sementara Stasiun Manggarai berada diarah sebaliknya. Maka kita harus memutari halte, berjalan di tepian jalan – berhadapan langsung dengan kendaraan yang lalu lalang.

2. Setelah berhasil memutari maka masuklah kedalam terowongan, hati-hati karena jalur tersebut tak rata dan sempit.

Melewati terowongan. Di atasnya: rel kereta api.

3. Sebelum sampai ke ujung seberangilah jalan tersebut, dan akan berjumpa dengan ini

Ada taman kecil dipagari

4. Lalu di sebelah selatan ada ini

Panjatlah tangga ini...

dan hati-hati ketika naik ‘tangga’.

Hati-hati dengan pegangan...ada paku!

5. Setelah menaiki tangga batu, masih ada lagi yang satu ini.

hati-hati saat menuruni tangga

6.  Lalu jangan lupa untuk membayar Rp 1000 kepada bapak berbaju putih

Bayar 1000 untuk jasa penempatan tangga-tangga

7. Dan anda akan langsung bertemu dengan rel-rel Stasiun Manggarai, silakan ikuti rel untuk menuju Stasiun Manggarai. Tidak dianjurkan bagi pengguna sepatu hak. Stasiun Manggarai ada disebelah kanan.

Melintasi rel: hati-hati, tengok kiri-kanan dulu.

Setelah sampai di platform, ada tangga lagi menuju platform stasiun, dan ini adalah bagian belakang stasiun. Sehingga ada kemungkinan untuk naik kereta tanpa membeli karcis lagi.

Sesuatu yang seharusnya mudah, dibuat sulit di Manggarai. Antara Stasiun Manggarai dan Halte TransJakarta ternyata saling bertolak belakang, dan keduanya berada dalam ketinggian berbeda. Hal itu mungkin kesannya sepele, tapi menjadi masalah besar bagi keberhasilan transportasi umum di Jakarta.

Selepas Stasiun Manggarai, maka ada opsi lain jika sungkan melewati tangga, bisa juga menaiki rakit penyeberangan yang dioperasikan warga kampung Menteng Jaya.

8. Hati-hati menuruni tepian kali Ciliwung

naik rakit untuk kembali ke halte TransJakarta

Ruwetnya Manggarai ini ternyata tidak mampu mehalangi ambisi Pemprov Jakarta. Di awal tahun 2010 ini, pemerintah bahkan menetapkan Manggarai sebagai stasiun utama komuter, bahkan saat Rujak berkunjung, pintu platform otomatis tengah dipersiapkan. Mari kita tunggu, bagaimana langkah pemprov demi mewujudkan impian tersebut. Minimal impian tersebut seyogyanya mampu membuat para pelaju (komuter) untuk mempu berjalan kaki selayaknya manusia.

7 Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: Institute for Transportation and Development Policy |


04 Apr 2011

Animation of Public Space through the Arts: Innovation and Sustainability

SYMPOSIUM

28-30 September 2011

Centre for Social Studies (CES), University of Coimbra

Coimbra, Portugal

CALL FOR CONTRIBUTIONS

The Centre for Social Studies (CES), University of Coimbra, Portugal, together with the Utrecht School for the Arts, Utrecht, Netherlands; the Small Cities Community-University Research Alliance at Thompson Rivers University, Kamloops, British Columbia, Canada; and the European Network of Cultural Administration Training Centres (ENCACT) thematic area on ‘Urban management and cultural policy of the city’ will organize a second annual symposium on Animation of Public Space through the Arts: Innovation and Sustainability.

The leading question of the 2011 symposium is how innovative artistic animation of public spaces can contribute to building more sustainable cities. Community sustainability is viewed as encompassing and intertwining environmental, cultural, social, and economic sustainability and resiliency. The forum will explore and advance arts-based approaches to sustainable city building, public engagement, and animation of public space by bringing together interdisciplinary researchers, students, and practitioners to share experiences and insights.

Among the discussion themes are:

·     Animation of public space through artistic practices

·     Sustainable use of public space

·     Urban-nature interactions

·     Community change, public engagement, and social sustainability

·     Community transitions and sustainabilities

·     Heritage and memory in the context of cultural sustainability

·     Creativity and innovation for sustainability

·     Sustainability and creative education

In the framework of the symposium there will be a special presentation and event with artists involved in Coimbra’s 1976 “Week of art in the streets” and special art commissions organized by Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC), a Centre for Contemporary Art.

The symposium topics will be also explored in two artistic workshops (Friday, 30th of September 2011):

1.       Theatre workshop ‘Animation of Public Space through Innovative Artistic Practices’: Sustainable Lifestyles Project

2.       Eco-cultural Mapping workshop ‘Artistic Approaches to Reengagement with Natural Public Spaces

Other partners for the Symposium include:

University of Coimbra ‘Cities and Urban Cultures’ MA and PhD programmes

University of Coimbra Department of Architecture – Architecture; Design and Multimedia programmes

Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC) – Centre for Contemporary Art, Coimbra, Portugal

O Teatrão, Coimbra, Portugal

Pier K, Hoofddorp, The Netherlands

STUT Theatre, Utrecht, The Netherlands


If you are interested in presenting at the symposium or within one of the workshops, please send us a proposal on your research, artistic project, or other initiative. Please include the following information:

·     Full contact information

·     Title for presentation or contribution

·     Intended delivery context, i.e., at the Symposium, within one of the Workshops, or Other

·     Format, if not a presentation

·     Key themes addressed

·     Abstract about your presentation / project (200 words)

Deadline for submissions: 15 May 2011

Proposals will be reviewed by the Organizing Committee for the Symposium.

For additional information, please contact the coordinator of the event, Dr. Nancy Duxbury, Centre for Social Studies (CES), email: duxbury@ces.uc.pt

Comments Off

Topics: , , | Agent of Change: none |


20 Dec 2010

Persepsi pemerintah kota dan masyarakat pengguna tentang ruang publik pejalan kaki di Depok (Indonesia) dan Kitakyushu (Jepang): sebuah analisis ruang kota dengan konsep spatial triad dari Lefebvre.

Oleh: S.A. Nataliwati, C. Wardhani, S.D. Anwar dan J. Sumabrata.

Abstract

The livability of urban space recently is being seen as a common need for pedestrian, since walking as a basic mode of transportation is getting more consideration of its importance. Sidewalk, as an open public space for pedestrian, is a part of city’s face and image, because sidewalks can be seen as an open bowl of perceptions of its stakeholders.

Henry Lefebvre’s spatial triad concept gives the framework for understanding the phenomena behind urban space production and reproduction by analyzing stakeholder’s perceptions. One dimension of the triad is representation of space, the dimension of decision makers, which can be a government, legislative, operator or developer. In the other side is representational space, a perceived and a lived experiences of users with variety of socio- cultural background. Both triad’s dimensions influence each other, and give shapes and characteristic of resulted spatial practice, the third dimension, and its physical environment.

The research was conducted in Margonda street of Depok in Indonesia and Kitakyushu in Japan. Economic, social and cultural background differences characterized each country’s spatial triad’s perception on pedestrian public spaces. This research is expected to provide the framework for self-understanding and knowledge of living ideas in society.

Kata kunci

Spatial triad, persepsi, ruang publik, pejalan kaki, pemerintah kota.

Selengkapnya klik di sini

1 Comment »

Topics: , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


15 Jul 2010

Arsitektur dan Produksi Ruang Kota

No Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


04 Jul 2010

Taman Internet di Batam

Tulisan dan Foto dari Ricky Lestari.
Terlampir foto-foto beberapa taman kota dengan fasilitas internet dan salah satu danau buatan.

Internet gratis ada di taman Sungai Harapan, Sekupang, dikelilingi pepohonan yg rimbun serta tanaman-tanaman perdu yang tertata. Taman Sungai Harapan merupakan salah satu taman kota, letaknya sejajar dengan Jalan R.E. Martadinata. Fasilitas internet berada ditengah-tengah taman, dinaungi semacam gazebo, yang dapat menampung 10 hingga 12 orang. Fasilitas ini disediakan oleh pemerintah, terbuka untuk umum gratis 24 jam.

Ini suatu petunjuk bahwa kota Batam masih aman, dan pemerintah sangat peduli pada masyarakatnya, terutama dalam bidang pendidikan dan kemajuan teknologi, serta pemanfaatan taman-taman kota secara maksimal. Masyarakat menikmati kesejukan taman sambil belajar, bekerja, membaca dengan membuka laptop.
Jalan RE Martadinata sangat indah karena, selain lebar dan bersih, juga rimbun oleh barisan pohon Angsana (Pterocarpus indicus) dan cemara (Cassuarina sp.) di sepanjang kiri kanan jalan dengan median jalan yg lebar. Sangat dramatis dan romantis; dan yang paling menyenangkan adalah dari hari senin sampai minggu tidak pernah macet.

Di salah satu sisi Jalan RE Martadinata ada danau buatan, Danau Sekupang, yang merupakan salah satu penampung air. (Pulau Batam tidak punya mata air alam). Sangat indah dan luas. Salah satu sisi danau ditanami teratai. Taman danau ini tertata rapih, bersih dan teduh. Ada jalur pejalan kaki yg cukup luas pada sisi luarnya.

Fasilitas internet juga terdapat di taman Engku Putri di Batam Center. Di taman ini ada empat unit gazebo internet. Sayangnya pada saat ini taman Engku Putri sedang dalam perbaikan jadi kurang nyaman. Batam Center adalah pusat kegiatan pemerintahan dan perkantoran swasta. Di sini juga ada pelabuhan feri. Taman Engku Putri sangat luas. Ada bangunan kantor Pemerintah Kota Batam yg bergaya arsitektur Melayu.



17 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


01 Jul 2010

Ruang untuk Budaya Rakyat

Oleh Jo Santoso: Pertama adalah bahwa budaya hanya bisa berkembang, atau dikembangkan kalau “Lebensraum” yang diperlukannya tersedia.
Tidak ada budaya bisa berkembang tanpa keterikatan pada tempat atau teritori/ruang dalam arti fisik. Proses perkembangan budaya terjadi di
sebuah tempat dan dilakukan secara bersama oleh sejumlah kelompok masyarakat.
Jadi kalau kita bicara tentang budaya urban yang tradisional, yang non-feodal, maka selama ini kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta tidak pernah memberikan tempat yang memungkinkan perkembangan semacam itu bisa berlangsungi. Memang kita tidak seburuk  Singapura yang membabat habis perkampungan tradisional mereka, dan sekarang secara budaya mati suri, tetapi kitapun tidak pernah secara sadar memberikan ruang bagi munculnya sebuah budaya urban yang berbasis pada pola kehidupan masyarakat kita. Budaya kota yang unggul baru bisa (suatu hari) muncul kalau kita juga menyediakan ruang hidup bagi budaya urban untuk semua lapisan masyarakat, terutama untuk rakyat biasa. Karena kalau budaya rakyatnya tidak bisa berkembang, karena digusur habis seperti di Singapura, sekolah tinggi seni sebanyak apapun tidak bisa menggantikan. Kalau tidak ada budaya rakyat, budaya tinggipun tidak bisa muncul.

Lihat juga Ruang Khalayak dan Kebudayaan serta City Life, from Jakarta to Dakar dan Jakarta Utara

4 Comments »

Topics: , | Agent of Change: none |


24 Jun 2010

Ruang Khalayak dan Kebudayaan[1]

Kebudayaan  berproses di dalam dan di antara tiga lapis ruang:

-Ruang  dalam rumah, ialah ruang dapur dan ruang keluarga

-Ruang depan rumah, ialah ruang tamu dan ruang kerja

-Ruang khalayak, dari halaman hingga ke lapangan.

Bagaimana?

Begini ilustrasinya. Baru-baru ini di Bangalore/Bangaluru saya membaca sebuah buku tentang keragaman Hindu (ditulis sengaja untuk menentang gerakan fundamentalisme Hindu): The Hindus, an Alternative History. Pengarangnya, Wendy Doniger, menerangkan bahwa kesalahan utama selama ini adalah menganggap Hindu itu hanya “satu/tunggal” sebagaimana dirumuskan dalam teks-teks berbahasa Sanskrit, dan seolah-olah teks itu seluruhnya berasal dari bahasa itu, dan karena itu hanya ditulis oleh elit, para ksatria dan brahman. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah demikian: “Di ruang depan ayah berbahasa Sanskrit”, “di dapur ibu berbahasa panskrit.”  Bahasa Panskrit adalah istilah untuk menyebut semua bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda di seluruh India”. Teks Sanskrit Hindu, menurutnya, banyak yang awalnya berasal dari bahasa daerah ini, ditulis atau diceritakan oleh siapa saja, termasuk kaum Paria, tapi kemudian dikutip oleh teks-teks berbahasa sanskrit. Terjadi proses kanonisasi melalui Bahasa “tinggi”.

Bukankah kita juga demikian? Ketika ayah berbahasa Indonesia dengan Pak RT di ruang tamu, anak ber”bahasa-ibu” (mother-tongue) dengan ibu di dapur. Bahkan ketika jam istirahat di sekolah, meski pun sebelumnya di dalam klas kita berbahasa Indonesia, kita berbahasa daerah.  Di ruangan ini, di hadapan hadirin yang terhormat, pun, saya menggunakan Bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Indonesia yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan anak saya di rumah. (Anak saya, baru saya sadari, telah menjadi “lebih” Betawi daripada saya. Dia lahir di Jakarta. Saya di kampung di Pulau Bangka. Sehari-hari dia bilang “ape, emang kenape, gue, dlll” sedang saya tetap kental dengan Melayu rendahan saya.)

Tentang hubungan antara ruang dan perkembangan kebudayaan, tiga hal sederhana dapat dianggap pasti:

  • Kebudayaan berkembang di dalam ruang yang kontinum bukan saja secara horisontal (dari satu ruang ke ruang lainnya), tetapi secara historis (dari satu masa ke masa lainnya)
  • Kebudayaan selalu berkembang dalam proses komunikasi/dialog
  • Kebudayaan selalu berubah, perlahan atau lama, dan saling pengaruh mempengaruhi. Suatu kebudayaan bukan saja selalu menyerap kebudayaan lain, tetapi juga selalu menawarkan diri kepada kebudayaan-kebudayaan lain. Arus itu timbal-balik. Dari tiap kebudayaan selalu ada yang dapat ditawarkan kepada yang lain, kepada dunia, selalu ada yang “universalisable” (dapat di-unversal-kan)[3]

Dengan demikian mudah kita melihat peran “ruang publik”, yang tentu saja bukan hanya di dalam pengembangan kebudayaan, termasuk kebudayaan Betawi.

Tapi interaksi yang mengembangkan kebudayaan tidak hanya terjadi antar kelompok.  Interaksi terjadi juga antara orang perorang dengan kelompok, atau dengan dunia. Di sinilah peran para pekerja seni. Ignas Kleden[4] menguraikan bahwa nilai-nilai pada akhirnya juga  diolah dalam ruang pribadi orang perorang yang lalu  ditawarkan ke ruang publik pada berbagai tingkatan (komunal, nasional dan global). Inilah yang antara lain tugas mulia seniman, yang melakukannya secara intense dan mewujudkan tawarannya dalam media yang menggugah dan indah.

Mohamed Arkoun, karena itu menggunakan istilah “universalizable”  untuk mengatakan ada nilai-nilai dalam Islam yang “dapat ditawarkan” kepada dunia. Penggunaan kata “universalizable” sekaligus juga menunjukkan kerendahan hati dan niat tulus untuk menyumbang kepada ruang publik, kepada kemanusian dalam arti seluas-luasnya, alih-alih mengambil atau membentuk ruang publik sesuai dengan preferensi sektarian.

Mengapa saya menekankan hal ini? Karena kita telah melewati pemikiran multikulturalisme, tetapi masuk dalam pemikiran inter-kulturalisme. Kita bukan hanya perlu menghormati keberagaman, tetapi juga secara aktif dan terbuka belajar dari orang lain yang berbeda dari kita masing-masing. Konsekuensi dari interkulturalisme adalah kebijakan yang bukan hanya melerai orang per orang atau kelompok per kelompok yang berbeda, melindungi dan mengakomodasi semuanya, tetapi juga mendorong interaksi antara semuanya. Kreativitas muncul dari interaksi aktif demikian. Setiap orang mengambil dan memberi, dan kemudian membawa pulang ke ruang pribadinya sesuatu yang lain lagi, hasil percampuran pemberian dan penerimaan itu. Memberikan berarti menawarkan apa yang mungkin ”universalizable,” bukan memaksakan. Harus tersedia ruang untuk yang diberi, baik sebagai orang perorang maupun sebagai suatu kelompok budaya, untuk memproses tawaran itu secara bebas. Karena itu kreativitas suatu kota bukan hanya berarti creative industry atau creative city yang memproduksi barang kriya dan barang seni. Sebuah Kota itu kreativ pertama-tama dalam arti mampu mengelola keberagaman yang interaktif sehingga semua warganya selalu  produktif “mencipta” dalam semua bidang dan tingkatan, dari nilai-nilai sampai produk material.

Sebuah buku terbaru baru saja terbit, sesudah cukup lama tidak ada buku tentang Jakarta berbahasa Inggeris. City Life, From Jakarta to Dakar, ditulis oleh Abdoumaliq Simone, seorang sahabat warga muslim dari AS, keturunan campuran Itali dan Libia yang dengan mudah bisa menyamar ke Pasar tanah Abang, setelah melakukan penelitian tentang kegiatan ekonomi dan sosial di Jakarta Utara. Dia menulis tentang vitalitas, daya hidup, masyarakat di Jakarta Utara: “…menyalurkan berbagai perbedaan menjadi hubungan tertentu menghasilkan kapasitas-kapasitas dan pengalaman-pengalaman tak terduga yang berharga—berharga karena semua itu memperluas apa yang kita anggap mungkin.” [5] “Hanya dengan melihat kehidupan perkotaan sebagai suatu konteks untuk pertemuan-pertemuan kita dapat mengerti bagaimana hanya dengan sedikit sumber daya orang dapat bertindak sangat yakin dengan banyak akal.”[6]

Nah, kesimpulan tentang peran kota sederhana. Kota perlu dirancang untuk melancarkan, bukan menyumbat, interaksi, arus komunikasi bolak-balik dari ruang privat ke/dari ruang publik itu secara kontinum, bukan secara terpatah-patah, apalagi terbatah-batah, dan menyeluruh.

Ruang terbuka di kampung-kampung Kupat Kumis (Kumuh Padat, Kumuh Miskin) adalah prakarsa yang baik, hanya saja: istilahnya itu sebaiknya diganti supaya tidak berkesan merendahkan. Dan rung terbuka adalah kebutuhan semua orang, bukan hanya yang miskin. Dan: Perlu lebih mendalam dalam perancangannya. Kampung adalah suatu istilah yang terhormat, karena Kampung adalah bentuk hunian yang sesungguhnya secara sosial budaya sehat dalam makna kontinuitas ruang-ruang di atas. Tentu saja secara fisik ia harus dilengkapi dengan prasarana yang sehat pula. Kampung bukan hanya nama untuk suatu bentuk permukiman, tetapi juga berarti suatu “tempat asal”, suatu “rumah tempat kembali”, tempat di mana orang merasa nyaman. Kampung selalu mengandung ruang khalayak juga, tetapi ruang-ruang khalayak yang jelas tuan rumahnya, bentuk dan norma sosialnya yang lokal dengan semua orang saling mengenal, tidak ada orang asing, hanya orang lain; berbeda dengan ruang kota seperti “jalan raya” yang  penuh dengan “orang asing” yang kepemilikannya abstrak, ialah “umum” dan di bawah perwalian kekuasaan pemerintah sebagai wakil yang publik. Di ruang khalayak kampung, tidak perlu kuasa perwalian seperti pemerintah, karena ruang ini langsung dipelihara dan “dijaga” oleh penghuni kampung, tidak diwakilkan kepada pihak lain.

Saya ingat Walikota Jogja yang terdahulu dengan jujur mengakui: yang membentuk kotanya adalah kampung-kampung itu. Tentu saja tidak berarti Malioboro, alun-alun utara maupun selatan, jalan Solo, tidak penting. Di kampung-kampung itu, penghuni kota memproduksi nilai-nilai yang berbeda dengan yang diproduksi di Jalan Malioboro, mall, dll. Semuanya diperlukan. Yang diperlukan lagi: mengalirnya semua itu secara baik secara dua arah: dari kampung ke ruang publik berskala kota, dan sebaliknya. Efektifitasnya  tergantung pada rancangan detail dalam hal hubungannya dengan jaringan keseluruhan kampung, rumah-rumah yang mengelilinginya, dll.

Untuk membuat ruang khalayak menjadi ruang sosial yang efektif, catatan-catatan berikut dapat diperhatikan:

1.     Ruang terbuka hanyalah salah satu dari “ruang publik”. Untuk “ruang publik/khalayak” yang dimaksudkan untuk interaksi sosial, bisa juga digunakan istilah “ruang sosial”.
2.     Ruang publik dapat dimanfaatkan secara sadar sebagai “prasarana sosial” sebagai bagian dari strategi dalam memudahkan integrasi perkotaan (tanpa mneyeragamkan dan tanpa represi kesatuan dan persatuan), apalagi untuk kota metropolitan. Saskia Sassen mengingatkan peran fasilitas umum ini dalam “integrasi perkotaan”, sebagai alat “klasik” yang biasa saja dan selalu ada sebagai yang esensial bagi suatu kota, ditengah-tengah kebingungan kita mencoba-coba segala hal lain untuk merajut kembali fragmentasi  sosial Jakarta, dan serbuan globalisasi.  Pesannya sederhana: bangunlah prasarana esensial kota (sebagaimana seharusnya setiap kota punya) seperti angkutan umum, ruang pejalan-kaki (trotoir/kaki-lima) ruang terbuka hijau, fasilitas kesenian, pasar, wc umum (jepang merupakan contoh yang baik dalam hal wc umum ini) dll.,  dengan baik, bukan saja sebagai alat fisik fungsional, tetapi juga sebagai prasarana sosialitas penduduk, maka kota akan baik, beradab juga secara sosial-budaya, bukan hanya secara ekonomi dan teknis. Kota Eropa memiliki tradisi public policy yang kuat dalam hal menata ruang publik, baik berupa ruang terbuka maupun fasilitas umum. Sesudah PD2 ada animation policy untuk ruang publik di kota-kota eropa. Olimpiade Barcelona (1992?) dimanfaatkan untuk merevitalisasikan Barcelona dengan antara lain investasi yang strategis pada ruang publik yang efektif (terkait-terhubungkan dengan perumahan, infrastruktur, dan isu-isu lain). “Ruang khalayak yang sehari-hari” lah yang ingin ditekankan oleh saskia sassen. Bagi saya, karena itu: Kaki-lima/trotoir itu penting. Saya selalu mengatakan “Kota yang baik untuk berjalan kaki, pasti baik untuk segala hal yang lain”.  Karena, untuk dapat berjalan kaki dengan nyaman, diperlukan hal-hal lain yang dengan sendirinya akan membuat kota itu baik: rindang, jalan rata, aman, bebas polusi, angkutan umum yang handal, keramahan,….Jalan kaki lebih penting daripada bersepeda.
3.     Fasilitas umum dan sosial adalah bagian dari “ruang publik” dalam pengertian di atas: merupakan ruang fasilitasi pembentukan adab kota–dan itu berarti kebudayaan.
4.     Ruang publik yang lain: juga media massa, media sosial (fb,…). Tapi, belum ada studi tentang apakah benar social-media benar meningkatkan “kapasitas sosial” manusia.
5.     Ruang terbuka: luas atau banyak saja tidak cukup, tapi juga harus terdistribusi dan miliki aksesibilitas yang baik.
6.     Hijau saja tidak cukup: kinerja sosial dan ekologis penting terukur dan efektif.
7.     Ruang Khalayak itu juga tidak selalu permanen. Festival, misalnya, adalah ruang khalayak yang terbentuk ketika peristiwa terjadi. Pasar Malam punya sejarah kolonial yang menarik. Di masa kolonial, Pasar Malam diselenggarakan berbarengan dengan proses desentralisasi (Desentralisatie Wet 1903) dan otonomi daerah pertama di Hindia Belanda. Pasar malam menjadi trend di semua gemeente baru di Hindia Belanda di awal abad ke-20. Di Jakarta namanya Pasar Gambir. Lalu ia jadi Jakarta Fair di tempat yang hampir sama: kuadran Selatan Lapangan Monas. (Dulu hanya di sebagian kuadran Selatan, sebelah Barat, persis berseberangan dengan ujung Jalan Agus Salim/Sabang).  Festival kesenian pun memiliki fungsi sosial yang luar biasa , selain fungsi internal kesenian itu sendiri. Festival Kesenian adalah kesempatan membahas nilai-nilai yang diproses dan ditawarkan oleh orang perorang seniman secara terbuka di ruang publik yang interaktif. Peran seniman ini, mengacu kepada Ignas Kleden tadi, penting, karena bersifat hakekat. Tanpa peran itu, kesenian hanya menjadi yang “indah”, menjadi formalisme. Tanpa peran itu, masyarakat kehilangan bagian sangat penting dari dirinya. Bukankah karena peran “memproses” nilai ini juga yang sering menjadi sebab seniman dipenjarakan, karena penguasa ingin memonopoli nilai? Bukankah karena ini pula masyarakat “maju” dalam arti yang sesungguhnya, senantiasa bergerak dengan eling atas keadaan. Mangunwijaya mengatakan “seniman adalah yang pertama mendengar suara kokok ayam” (Tentu saja bukan karena sudah bangun pagi-pagi, tapi karena belum tidur, tentu saja).  Selama tiga tahun lalu DKJ bahkan menyelenggarakan festival mini untuk tiga budaya dengan jumlah penganut termasuk terbesar di Jakarta: Betawi, Batak dan Minang. Mudah-mudahan upaya ini dilanjutkan, juga untuk budaya yang penganutnya kecil sekalipun. Sebab, jumlah bukanlah penentu segalanya.
8.     Sambil menciptakan ruang-ruang publik sebanyak mungkin, kita perlu juga waspada terhadap menghilangnya ruang yang ada, serta perubahan yang bisa positif bisa negatif. Misalnya: apakah perubahan (dan kepindahan) Jakarta Fair ke Kemayoran meningkatkan dan menurunkan “kapasitas sosial”nya sebagai ruang publik? Saya bertanya dengan tulus tanpa prasangka. Saya kira penelitian akan sangat penting sebagai sumber pengetahuan untuk masa depan. Mall sebagai ruang publik masih mencengangkan banyak orang, awam maupun ahli. Penting juga untuk mengevaluasi apakah ada ragam ruang publik yang cukup, sehingga kita dapat bersikap proporsional terhadap ruang publik baru, entah namanya mall atau stadion musik rock. Yang baru baik kalau menambah, bukan mengurangi atau menggantikan.

Ruang publik kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan, a.l pertentangan dan perebuatan antara berbagai fungsi dan kepentingan. Kaki-lima adalah contoh yang paling mudah diingat. Sebenarnya juga soal keseluruhan ruang jalan. Kita sering melihat bahwa ketika “jalan diperlebar” maka itu sering berarti aspalnya yang diperlebar, sedangkan trotoir menyempit. Ini fundamental dari perspektif ruang sosial: ruang aspal adalah pasif, meskipun kelihatannya sibuk. Ruang kaki-lima lah yang aktif secara sosial. Bukannya kurang gagasan yang ditawarkan. Bukan pula kurang kasus untuk dipelajari dan dicarikan solusi. Menurut saya perlu ada upaya aktif memfasilitasi, memediasi, negosiasi-negosiasi dalam pembentukan dan penggunaan ruang publik. Pertentangan-pertentangan tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi perlu didaya-gunakan menjadi energi positif untuk makin mematangkan kehidupan kekotaan kita. Satu demi satu konflik karena kementahan konsep, perlu kita cari solusinya dengan proses mediasi yang aktif, yang bukan untuk menekan dan mereduksi/menyederhanakan, tetapi secara sistematis membangun kesepahaman yang mendalam dan akhirnya rancangan yang baik. Peran mediasi ini, dan sekaligus satu paket dengan cara kerja yang fasilitatif, tidak buru buru memaksakan aturan normatif, karena memang kekotaan itu itu muda dan masih dalam proses pembentukan, sebaiknya dilembagakan di pemerintah daerah.

Contohlah taman kota, untuk menunjukkan bagaimana mentahnya konsep kita. Kita mengenal taman itu dari Eropa. Dari Menteng, dari Kota Baru (Yogya), dari Darmo (Surabaya), dari Kambang Iwak (Bukit Kecik, Palembang), Ijen (Malang). Ketika Berlage, arsitek Belanda yang terkemuka menuliskan kesan dari perjalanannya ke Hindia Belanda tahun 1921, ia katakan bahwa Batavia itu parkstad, bukan tuinstad. Yang kita punya adalah kampung-halaman dan alun-alun. Di Yogya kini nampak betul bagaimana ada aspirasi dan pendudukan alun-alun dalam konsepsi taman kota (rekreatif, bukan ritual). Tetapi belum ada mediasi untuk mematangkan konsep taman-kota yang sesuai dengan kebutuhan kota spesifik. Satu taman kota yang mungkin sangat berhasil adalah Taman Jam Gadang di Bukittinggi.

Kebutuhan kita kini akan ruang khalayak adalah juga dalam rangka mengembangkan pengetahuan, nilai dan praktik-praktik kelestarian. Kita memerlukan habitus dan habitat baru untuk keperluan ini. Ini memerlukan penggalian ke budaya masa lalu yang sama dalamnya dengan orientasi ke masa depan. Ini memerlukan inter-kulturalisme yang sama cairnya dengan kerjasam antara masyarakat dan pemerintah.

Sebagai penutup, saya membaca dalam kertas pengantar diskusi ini ada kutipan penelitian Ninuk Kleden, bahwa tiga hal yang dianggap terpenting dalam fase kehidupan orang Betawi adalah khitanan, kawinan, dan kematian. Orang Betawi sedikit sekali punya konsentrasi untuk mengingat-ingat sesuatu yang berkaitan dengan kelahiran. Wajar jika orang Betawi menganggap adat berulang tahun itu tak penting. Bagi saya, watak berorientasi ke masa depan ini “modern” dan “progresif”/maju sekali. Dengan watak itu, Kebudayaan Betawi adalah aset mendasar untuk membangun Jakarta ke masa depan. Salah, bukan hanya itu: Dengan watak itu, Kebudayaan Betawi telah memungkinkan dan menjadikan Jakarta mampu berkembang sebesar ini, selapang ini secara sosial, ekonomi, budaya dan politik. Hanya  suatu tempat dengan kelapangan watak penduduk yang mementingkan melihat ke masa depan lah yang dapat menjadi suatu metropolis yang tegak.


[1] Untuk Seminar dan Lokakarya Kebudayaan Betawi Tahun 2010, 26 Juni 2010.

[3] Meminjam istilah dari Mohamed Arkoun, filsuf Muslim Perancis asal Aljazair. Ia mengunjungi Indonesia antara lain pada tahun 2000.

[4] Dalam Pidato Kebudayaan 10 November 2009.

[5] “The idea is that bringing differences into some kind of relationship produces unforseen capacities and experiences that are valuable—valuable because they extend what we think is possible.” (Abdoumaliq Simone, City Life from Jakarta to Dakar, Routledge, 2010, p.61)

[6] “It is only by seeing urban life as a context for intersection that we can understand how those with few apparent resources can act with a heightened sense of resourcefulness.” (Ibid. p.115)

3 Comments »

Topics: , | Agent of Change: none |