Posts Tagged ‘ruang publik’


14 Oct 2014

Dunia dalam Trotoar

 

Diunduh dari foto.inilah.com

Diunduh dari foto.inilah.com

 

Oleh : Gracia Asri*

Apa yang dipikirkan seorang perempuan kelas menengah di Jakarta ketika hendak keluar rumah ? Selain hal pribadi dan kondisi cuaca, ia akan memikirkan, akan pulang jam berapa ? Apakah ada uang untuk naik taksi jika pulang terlalu malam ? Apakah harus berjalan di trotoar ? Maka persiapan menjadi lebih memakan waktu dan energi, karena perempuan akan memikirkan baju apa yang dipakainya, supaya tidak ditelanjangi dengan mata di trotoar, memakai sandal jepit tapi membawa sepatu hak tinggi, dan terpaksa menyeleksi kepentingannya dengan hal-hal di luar dirinya.

Keluar dari pagar rumah, perempuan akan menghabiskan energinya untuk bersikap waspada, entah karena ketakutan yang diciptakannya sendiri, atau karena memang kondisi sosial yang keras bagi dirinya, misalnya harus melewati perempatan dimana laki-laki nongkrong dan mengomentari secara verbal perempuan-perempuan yang lewat, atau karena secara fisik jalanan becek atau trotoar berlubang-lubang, dan dipakai oleh motor. Ketakutan tercipta karena pola-pola yang dikenali sebagai kekerasan akan menjadi referensi dan generalisasi terhadap keadaan secara umum. Membaca berita tentang pemerkosaan di angkot, maka otomatis perempuan akan menghubungkan peristiwa itu dengan tubuhnya dan pada keadaan ekstrem akan mencegah dirinya sendiri untuk naik angkot. Tidak adanya rasa aman, harus dibayar mahal oleh perempuan, dengan uang (membayar ongkos transportasi lebih mahal karena naik taksi), dengan waktu (hanya bisa melakukan aktivitas dengan waktu yang terbatas), dengan energi ( dengan harus selalu waspada). Hal ini dikuatkan dengan penghakiman sosial dan stigmatisasi bagi perempuan yang mencoba mengingkarinya. ( nongkrong di jalan, memakai baju sesukanya, atau pulang tengah malam)

Meskipun kemiripan dengan situasi kota besar di Indonesia, bisa diperdebatkan, sebagai contoh,  Institut Nasional Ekonomi dan Statistik Prancis INSEE melakukan penelitian tentang perilaku perempuan di ruang publik di Prancis. Secara umum, terlihat bahwa ruang publik (jalan, trotoar, terminal, stasiun) adalah tempat dengan semua orang dari golongan usia dan gender. Namun sebenarnya ketidaksetaraan terentang sangat dalam dan laten. Perempuan lah sebenarnya yang lebih sering melintasi ruang publik. Misalnya ibu rumah tangga, akan melewati jalan lebih sering karena berbelanja, mengantar jemput anak sekolah dan sebagainya. Sementara laki-laki hanya pulang pergi ke kantor. Kegiatan ini juga lebih sering dilakukan perempuan dengan berjalan kaki karena jarak yang relatif dekat atau akses terbatas pada kendaraan bermotor. Pada konteks Jakarta misalnya, menurut pengamatan penulis, lebih banyak lagi sebenarnya perempuan yang berada di jalan; mereka berada di pasar-pasar tradisional yang berdurasi 24 jam dan bahkan mencapai puncak kegiatannya pada dini hari, serta banyaknya perempuan yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima. Namun fakta ini sepertinya dilupakan oleh banyak perempuan dan menganggap mereka sebagai mutant dan tetap mengidentifikasi ruang publik sebagai milik laki-laki.

Yves Raibaud, pada sebuah laporan perkotaan di Bordeaux menyatakan bahwa meskipun perempuan banyak berada di jalan, ia hanya  melewatinya saja dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain dibandingkan laki-laki yang bisa hanya berdiri atau ‘nongkrong’ di jalan tanpa  keperluan tertentu. Patricia Perennes, dari Osez le féminisme menggaris bawahi bagaimana perempuan akan berjalan cepat untuk menghindari masalah karena perempuan yang berjalan sendiri mempunyai tiga kali lipat kemungkinan lebih tinggi untuk diganggu oleh laki-laki di jalan. Peristiwa yang berulang ini akan menimbulkan perasaan ketidakamanan yang lebih besar.  Yvez Raibaud juga membandingkan anggaran kota yang sangat besar yang dipakai pemerintah kota untuk mengkanalisasi kekerasan laki-laki misalnya dengan pembangunan lapangan sepakbola, yang bisa dikatakan investasi untuk laki-laki. “bayangkan fasilitas publik khusus untuk  43 000 perempuan !” Kota memang dibangun untuk laki-laki, dogma ini sangat sulit dipertanyakan.

Pembatasan terhadap perempuan sangat terasa, Guy Di Méo seorang Geograf menyebutnya sebagai dinding kasat mata. Perempuan telah merasa terusir dengan sendirinya dari ruang kota.  Segregasi antara ruang kota dan ruang ‘privat’ membedakan perasaan aman yang dirasakan oleh perempuan. Misalnya, meskipun trotoar dan mall bisa dimasuki oleh siapa saja, perempuan akan memiliki sudut pandang berbeda ketika berjalan di trotoar dibandingkan saat berjalan di dalam mall. Hadirnya ‘aturan’ dan simbol keamanan seperti satpam atau kamera pengawasan membuat perempuan merasa aman. Perempuan seperti harus selalu disadarkan tentang adanya ruang privat dan ruang public. Masyarakat patriarki yang ingin memenjarakan perempuan di ruang privat telah berhasil membuat perempuan membatasi dirinya sendiri untuk tetap berada di ruang privat. Jadi meskipun perempuan telah beremansipasi untuk bekerja (38,1 juta perempuan bekerja di Indonesia dan 1. 436. 699 di Jakarta menurut BPS 2010), mereka hanya melakukan mobilitas dari ruang privat satu ke ruang privat lainnya.

Sofie Peeters, seorang mahasiswi Belgia dengan kamera tersembunyi membuktikan bagaimana ia menjadi target  di jalanan Brussel ; disiuli, diikuti dan dilecehkan secara verbal. Hal ini ditegaskan oleh Marylène Lieber, ahli gender dari Geneva; bahwa perempuan mengalami peringatan pengaturan gender secara terus menerus. Tindakan-tindakan kecil yang kelihatannya tidak berbahaya ini seperti mematenkan bahwa mereka berpotensi sebagai korban kekerasan. Pemerkosaan menjadi ketakutan struktural bagi perempuan. Ruang kota menjadi ruang yang biadab dengan absennya aturan dan maraknya agresi fisik. Di Indonesia, gambaran ini juga semakin nyata terutama di perkotaan Indonesia dengan semakin menghilangnya ikatan sosial di perkampungan dimana perempuan bisa duduk-duduk bersama di ruang terbuka.

Penelitian lain oleh Clément Rivière, dari l’Observatoire sociologique du changement (Sciences Po). Menunjukkan pada malam hari di transportasi publik, hanya terdapat 2 perempuan dibanding 8 laki-laki. Perempuan ‘terpaksa’ naik taksi. Strategi lain yang dilakukan adalah ; memakai celana, tidak berdandan, berdekatan dengan perempuan lain yang sendiri, berjalan dalam kelompok, atau menghindari tatapan mata.

Clement juga membahas bagaimana rasa aman dialami dengan cara berbeda oleh perempuan menurut tingkat pendidian dan kelas sosial. Perempuan kaya merasa tidak aman berjalan di kampung kumuh, sementara sebenarnya perempuan miskin juga tidak nyaman masuk di mall kelas atas. Proses pembentukan ketakutan juga berbeda dari perempuan yang memakai transportasi publik dengan mereka yang memakai mobil pribadi, meskipun dua-duanya mengalami ketakutan. Gerbong kereta khusus perempuan memang menyelesaikan masalah perempuan untuk sementara di ruang publik. Namun pemisahan ini juga meningkatkan kekhawatiran perempuan ketika memasuki gerbong normal, karena ia merasa tidak terlindungi lagi.

Para pengambil kebijakan publik dalam pembangunan kota juga tidak mempertimbangkan perempuan dalam pengambilan keputusannya ; ketika memilih membangun jalan layang, mereka hanya akan menganalisa secara ekonomi bahkan ekologis daripada memikirkan bagaimana perempuan dan anak berjalan di malam hari. Membangun tempat penitipan anak di sekitar kantor, pabrik atau pasar dimana banyak perempuan bekerja bukanlah pilihan pertama bahkan bukan pilihan sama sekali. Apalagi di Indonesia, dimana transportasi publik sengaja tidak dibangun untuk menguntungkan industri otomotif.

Secara simbolis, apakah kota mengedepankan feminitas dalam ruang kota ? Berapa nama jalan dengan nama perempuan dibandingkan dengan nama laki-laki pahlawan perang ? Demikian juga dengan patung-patung, misalnya di Jakarta, patung perang dan simbol penis merajai ruang jalan, (arjuna wiwaha, monas) satu-satunya patung perempuan hanya ada di tugu tani, itupun diletakkan dengan posisi pemujaan terhadap laki-laki yang berangkat berperang. Tidak terpikirkan untuk membangun patung perempuan, atau menamai taman dengan nama perempuan. Sementara empat jawara silat Betawi dijadikan nama jalan. Gubernur Jokowi yang akan mengganti salah satu nama jalan besar menjadi Jl. Ir. Sukarno, menunjukkan bagaimana simbol nama jalan menjadi penting. Meskipun tentu saja perbaikan seperti penerangan jalan di malam hari, trotoar yang bersih dan nyaman serta keamanan transportasi adalah yang utama.

Kota yang ramah terhadap perempuan bukanlah hal yang tidak mungkin. Surabaya, dengan walikota perempuannya Tri Rismaharani, mempunyai trotoar kota  terbaik se Indonesia menurut direktorat Keselamatan Trasportasi Darat Direktorat Jenderal Departemen Perhubungan. Trotoar seluas 87 ribu meter persegi di Surabaya dengan taman-tamannya mengundang perempuan dan anak-anak untuk merasa nyaman dan aman berada dalam ruang kota. Bandingkan dengan Jakarta yang hanya bahkan tidak mampu menambal trotoar rusak, tanpa perlu mempertanyakan keberadaan trotoar baru, di tengah maraknya pembangunan mall, gedung perkantoran dan apartemen.

Penerangan Jalan Umum (PPJU), sebenarnya juga dapat dimaksimalkan karena biaya penerangan ini sudah  dipungut oleh Pemerintah Daerah (melalui PLN) dan masuk ke kas Pemda. Pajak PJU bervariasi pada setiap provinsi antara 3% sampai 10%.

 

Apa yang harus dilakukan untuk membuat kota menjadi ruang publik untuk perempuan ?

Jika rasa aman adalah faktor utama bagi kenyamanan perempuan untuk berada di ruang publik adalah rasa aman,  selain faktor fisik yang mendukung seperti trotoar yang baik dan penerangan jalan, maka menciptakan kondisi yang membangun rasa aman adalah prioritas.

Bruce Schneier dalam The psychology of security memaparkan realita keamanan yag sebenarnya dapat diperhitungkan dan rasa aman yang terbentuk dengan bias-bias emosional dan sosial. Dalam mengambil keputusan yang menyangkut keamanan, kita akan mengedepankan konsep resiko yaitu menghitung nilai tukar rasa aman dengan waktu, uang atau hal-hal lainnya. Misalnya, perempuan yang harus bekerja malam sebagai perawat akan berpikir bahwa pekerjaannya akan lebih penting dari resiko stigma sosial dan ancaman kekerasan ketika pulang di malam hari.

Schneier mengkategorisasi bahwa kita aka melebih-lebihkan resiko yang bersifat spektakuler misalnya ancaman terorisme, pernah menimpa seseorang yang kita tahu, tidak bisa kita kendalikan seperti jatuhnya pesawat terbang, sering dibicarakan oleh media (pemerkosaan), berakibat secara langsung, tiba-tiba atau  tidak dipahami seperti ancaman HIV AIDS.

Resiko akan dianggap rendah ketika ancaman dianggap biasa  (kecelakaan di jalan yang lebih sering dan juga fatal  lebih biasa dari kecelakaan pesawat yang sangat jarang terjadi) , dianggap bencana alam (warga memilih tidak pindah meskipun selalu kebanjiran). Kita bahkan sering tidak menganggapnya sebagai sebuah ancaman karena efekya jangka panjang seperti perubahan iklim.

Seperti pada awal tulisan, dengan mengambil contoh kasus pemerkosaan di angkot, perempuan yang menonton berita ini diulang-ulang di televisi dan membacanya di halaman depan Koran lokal, menjadikan berita ini sangat spektakular dan justru akan membuat perempuan lebih merasa ketakutan dan menjadikan ruang public mempunyai resiko yang lebih besar lagi dengan nilai tukar yang lebih besar pula dengan kebebasan dan energi yang harus dibayar. Padahal secara obyektif kekerasan pada perempuan juga terjadi di dalam rumah tangga dan justru lebih sering dan tidak pernah dibicarakan. Kekerasan terhadap perempuan justru banyak dilakukan di rumah oleh laki-laki yang dikenalnya.

Maka merebut  ruang publik untuk perempuan harus diperjuangkan oleh perempuan sendiri sebagai bagian dari memperjuangkan kendali yang dengan sendirinya mengurangi resiko yang dirasakan.

Usaha yang dapat dilakukan secara internal adalah dengan mendiskusikan ketakutan itu sendiri. Apakah ketakutan itu memang ditanamkan untuk mengurangi kebebasan perempuan yang dibangun dengan stigma dan stereotype atau memang sebuah realita obyektif ? Apakah ketakutan itu sesuatu yang dapat diatasi dengan usaha bersama? Apakah ketakutan ini milik pribadi, ataukah dia sudah menjadi ketakutan kolektif perempuan?

Mengatasi ketakutan di ruang public secara individu, beberapa kelompok perempuan berlatih bela diri dan mengajari cara-cara praktis membela diri pada perempuan ketika menghadapi ancaman di ruang publik.

Usaha merebut ruang publik oleh perempuan dapat dilakukan secara individu maupun  bersama dengan membiasakan untuk melakukan kegiatan di ruang publik terutama di sore dan malam hari, misalnya aksi damai, atau acara berbelanja bersama di pasar tradisional.

Bersama gerakan lingkungan, perempuan dapat bergabung untuk melakukan penanaman pohon atau berkebun dengan memanfaatkan tanah-tanah yang terbengkelai, apalagi dengan tingginya harga cabe dan tomat saat ini. Gerakan gerilya penanaman pohon dan taman ini telah sukses di beberapa kota di Amerika Serikat dan Eropa (New York, Los Angeles, London, Copenhagen). Kelompok ini menggunakan ruang-ruang kosong di pinggir trotoar atau di atas selokan untuk berkebun, tanaman hias dan sayuran. Berkebun gerilya ini juga dapat membiasakan perempuan untuk berada di ruang public dan menggiatkan kembali kegiatan gotong royong yang sudah lama menghilang di perkotaan.

Dalam perebutan ruang publik secara advokasi, perempuan dapat memperjuangkan trotoar yang lebih nyaman agar dapat berjalan dengan anak-anak dan kereta bayi, membuat bangku-bangku atau tempat berteduh yang nyaman, agar perempuan dapat berhenti di jalan tanpa merasa terancam, serta memperbanyak tenaga polwan atau satpam perempuan di daerah rawan pelecehan. Dalam jangka panjang pembangunan fasilitas tempat penitipan per RW yang terjangkau adalah sama pentingnya dengan pembangunan balai warga, anak agar ibu-ibu rumah tangga dapat berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa mengkhawatirkan balita yang di tinggalkannya di rumah.

Sebagai contoh, usaha merebut ruang publik dilakukan di Mesir.  83% perempuan di Mesir mengalami pelecehan setiap harinya, dalam bentuk siulan, teriakan, sentuhan, pandangan atau komentar pada bagian tubuh tertentu, ditelpon atau di sms dengan tidak sopan, ajakan seksual,  perhatian yang tidak diinginkan lainnya serta bentuk terparahnya adalah paksaan seksual dan perkosaan baik secara individu maupun kelompok.

Harass map http://harassmap.org  adalah organisasi di Cairo yang melakukan gerakan anti pelecehan seksual di ruang public. Semua orang dapat melaporkan pelecehan yang dialaminya atau yang dilihatnya, apa yang terjadi, dimana dan kapan. Laporan ini dipakai untuk menunjukkan betapa seriusnya pelecehan seksual yang terjadi di jalanan dan sekaligus mengubah peran perempuan dari korban menjadi subyek.

Laporan ini akan menunjukkan bagaimana penurunan kualitas lingkungan bagi perempuan terjadi, karena semakin tinggi pelecehan, semakin rendah kualitas lingkungan tersebut, tanpa harus melihat cara berpakaian maupun waktu kejadiannya. Pelecehan harus disadari sebagai bagian dari kekerasan dan pelakunya sepantasnya merasa malu. Gambar dan video kejadian diharapkan dapat membuat pelaku merasa malu. Semua orang dapat kapan saja melaporkan dan memposting insiden pelecehannya lewat twitter (17,3K follower) , sms, email  dan facebook (18.700member).  Setiap pesan yang masuk akan otomatis dijawab dengan informasi tentang bantuan hukum dan konseling psikologis.

Setiap laporan akan dipetakan dan muncul di peta interaktif sebagai titik merah yang jika diklik akan muncul teks kejadian yang bersangkutan. Hal ini akan memberikan bukti pada masyarakat yang masih menyangkal adanya pelecehan seksual dan membantu melawan stereotype tentang dimana, siapa, dan seberapa sering pelecehan seksual terjadi. Dalam jangka panjang hal ini akan membantu perempuan merasionalisasi ketakutannya pada. ruang publik dengan memilah yang mana yang harus diwaspadai dan yang mana yang merupakan ketakutan yang diciptakannya sendiri

Peta pelecehan mempunyai fungsi bagi korban maupun saksi untuk menyampaikan pengalaman mereka secara anonim. Seperti jalan tol, yang di papan informasi tentang berapa kali kecelakaan telah terjadi, tiap daerah kemudian juga mendapat informasi tentang pelecehan seksual yang terjadi di jalan-jalan di daerahnya.

Sepertinya perebutan ruang public memang harus dilakukan oleh perempuan sendiri sebagai warga Negara penuh untuk merasa merdeka di trotoar.

 

 

Sumber:

www.schneier.com

L’usage de la ville par les femmes. Cecile Rasselet, ADES 2011

Berbagai sumber di internet

 

*Penulis adalah lulusan S2 jurusan Urbanisme dan Pemerintahan daerah Universitas Paris VIII/ Ecole Pont et Chausse. Kini bekerja di Jakarta sebagai penerjemah, notaker  dan penulis lepas. Penulis juga telah menerbitkan 2 novel tentang perempuan; Place Monge dan Sesiang Terakhir, serta kumpulan puisi bilingual Hampir Aku tetapi Bukan.

 

No Comments »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


12 Jul 2013

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta

 

PKL dekat Universitas Bina Nusantara

PKL dekat Universitas Bina Nusantara

 

Teks dan foto  oleh Novela Millatina 

 

PKL adalah sektor informal yang hampir dapat ditemukan di setiap sudut kota besar. Seperti halnya di DKI Jakarta, PKL beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu isu penting dalam penataan kota. Menurut Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, pada tahun 2010 terdapat 78.302 PKL baik yang terdaftar maupun tidak. Tidak menutup kemungkinan, jumlah PKL sesungguhnya melebihi angka yang dirilis oleh pemerintah tersebut. PKL rata-rata menempati ruang publik yang, berdasarkan peraturan, tidak difungsikan untuk berjualan seperti di trotoar, badan jalan, pinggir rel kereta maupun di jembatan penyebrangan.

Kebijakan dalam penataan PKL sudah diatur sejak tahun 1978 oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada masa itu sudah mulai banyak pedagang yang memanfaatkan bagian jalan/trotoar untuk tempat usaha. Maka, pada masa kepemimpinan Gubernur Tjokropranolo, ditetapkan Perda No 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota. Melalui perda ini, Gubernur memiliki kewenangan untuk menentukan tempat yang diperbolehkan untuk berjualan. Sebelumnya, PKL harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk bisa berjualan. PKL yang sudah mengantongi izin ini dilarang untuk membuat bangunan permanen di lokasi berjualan.

Menurut Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, PKL dilarang berjualan di tempat-tempat untuk kepentingan umum, seperti jalan, trotoar, halte dan jembatan penyebrangan kecuali tempat tersebut sudah ditetapkan oleh Gubernur boleh untuk berjualan. Namun faktanya, mekanisme pasar yang bekerja, dalam hal ini pola demand-supply menjadikan ruang-ruang seperti trotoar menjadi ruang ekonomi untuk PKL. Menjadi tantangan bagi Pemda DKI Jakarta untuk mengatur pemanfaatan ruang yang bisa juga memenuhi kebutuhan PKL, sebagai sumber ekonomi. Dalam Perda No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, diatur bahwa setiap usaha perpasaran swasta seperti misalnya swalayan, pusat pertokoan diwajibkan menyediakan ruang bagi usaha kecil dan PKL. Aturan ini dikenakan untuk usaha perpasaran swasta dengan luas bangunan 200-500 m2 dan lebih dari 500 m2. Penyediaan ruang untuk berjualan ini tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk lain. Pedagang yang akan menempatinya diprioritaskan bagi pedagang yang sudah berjualan di sekitar lokasi tersebut.

 

Capture

 

 

Mengenai lokasi-lokasi untuk berjualan bagi PKL sebenarnya Pemda DKI memiliki Pergub No 3 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Dalam Pergub yang disahkan pada masa pemerintahan Fauzi Bowo ini terdapat beberapa jenis lokasi usaha, yaitu :

 

jenis lokasi

 

 

Setiap PKL selain wajib memiliki izin usaha, juga wajib untuk membayar retribusi. Retribusi yang harus dibayarkan bervariasi tergantung intensitas waktu berjualan, pemakaian tempat dan juga jenis tempat usaha yaitu terbuka, setengah terbuka atau tertutup. Besarannya untuk PKL di Lokasi binaan dan Lokasi Sementara antara Rp 3.000 – Rp 10.000 per harinya. Untuk PKL di lokasi pujasera, besaran retribusi yang harus dibayarkan antara Rp 3.000 – Rp 15.000 tiap harinya. Retribusi ini akan masuk ke kas daerah sebagai salah satu bentuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap Gubernur DKI Jakarta memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menyikapi PKL, seperti tertuang dalam tabel berikut:

tabel perbandingna

 

 

Pemda DKI Jakarta sesungguhnya sudah memiliki cukup banyak instrumen penataan PKL. Hanya saja, efektivitas penataan PKL bergantung pada langkah yang diambil oleh setiap pemimpin, apakah akan memprioritaskan PKL untuk ditata dengan pendekatan yang partisipatif ataupun membiarkannya hingga menggurita baru kemudian berusaha menertibkan dengan susah payah.

1 Comment »

Topics: , , , , , , , , | Agent of Change: none |


18 Sep 2011

Lebih Jauh daripada Rokmini

Pernyataan Gubernur Fauzi Bowo bahwa sebaiknya perempuan tidak menggunakan rokmini di angkotan kota, setelah peristiwa perkosaan di dalam suatu angkutan-kota, memancing kemarahan perempuan ibukota. Berikut foto-foto mereka ber-demonstrasi di Bundaran HI pada hari minggu, tanggal 18 September 2011, jam 15:00.

Segera mencuat, bahwa persoalannya bukan sekedar seorang Gubernur yang salah ngomong.

Ucapannya itu mencerminkan suatu bias laki-laki yang memang masih menguasai sebagian (besar?) masyarakat kita: bahwa  kalau ada yang terangsang, maka ada yang “merangsang” atau bahkan “mengundang”, ialah perempuan itu sendiri, yang lalu dianggap salah, padahal mereka korban.

Selain itu, hal ini menyangkut persoalan kebijakan publik yang serius. Perempuan menuntut juga keamanan di semua ruang publik. Ini negara merdeka, sebuah republik, yang banyak perempuannya bekerja. Perempuan pekerja yang menggunakan angkutan umum lebih banyak daripada pekerja laki-laki, yang punya lebih banyak pilihan, misalnya sepeda motor. Kabarnya pembuat sepeda motor kini mengincar konsumen perempuan dengan transmisi otomatis.

Undang-undang ketenaga-kerjaan kita telah mengharuskan perusahaan untuk menyediakan angkutan antar jemput untuk yang bekerja dan/atau berangkat/pulang di antara jam 23:00-05:00. Adalah kewajiban pemerintah memenuhi menegakkan perintah tersebut. Selain itu patut dihargai semangatnya, bahwa siapapun berhak bekerja, dan itu perlu didukung dengan keamanan dan kondisi lainnya.

Angkutan umum kita sudah terkenal brengsek. Ini momentum yang tepat untuk sekalian memperbaikinya besar-besaran: mulai dari kualitas pengemudi dan awak, hingga ke sistem. Mengapa misalnya tidak ada semacam “SIM” untuk awak kangkutan umum? Bukankah seringkali mereka ini yang ngawur?

Yang saya maksud termasuk sistem angkutan umum adalah juga: fasilitas pejalan kaki yang baik. Sebab, tidak mungkin orang naik angkutan umum yang baik tanpa berjalan kaki cukup banyak.

 

4 Comments »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


11 May 2011

Sayembara Perancangan Taman di Pondok Indah

Komunitas Hijau Pondok Indah bekerja sama dengan Green Design Community mempersembahkan Sayembara Perancangan Taman di Pondok Indah Jakarta.

Tujuan penyelenggaraan sayembara ini adalah untuk mewujudkan sebuah taman komunitas dengan basis gaya hidup lestari dan mampu menggugah penghuni kawasan Pondok Indah untuk hidup selaras dengan alam dan lestari.

Informasi lebih lanjut, silakan baca di poster terlampir

5 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: Komunitas Hijau Pondok Indah |


06 Apr 2011

Susah Payah Jalan Kaki di Manggarai

Semesta transportasi Manggarai. Foto dari Lantai 5, Pasaraya.

Siapa warga Jakarta yang tak tahu Manggarai? Disitu ada Pasar Rumput, surga bagi pemburu bahan bekas, dan beken sebagai gudangnya saniter bekas. Bagi yang tinggal di daerah Bodetabek dan pengguna kereta api, pasti akrab dengan stasiunnya. Lalu di musim penghujan, kita warga Jakarta pun was-was dengan ketinggian di pintu air Manggarai, karena begitu pintu air tersebut dibuka di saat ketinggian berbahaya, maka Istana Negara pun bisa tergenang.

Manggarai pun menjadi cermin tak bercela atas sabarnya warga kota ini dan semerawutnya infrastruktur kota. Bukti bahwa warga kota sangat toleran terhadap kota ini ada pada saat kita mulai turun Stasiun Manggarai, atau saat kita menggunakan Halte TransJakarta.

Tepat didepan Halte TransJakarta, ada Pasaraya Manggarai, namun pengunjung tidak bisa dengan mudah masuk kedalam pertokoan, karena harus melewati jalan raya tanpa jembatan penyeberangan, dan mengelilingi pagar sebelum akhirnya masuk ke pintu utama.

Dengan adanya Stasiun Manggarai dan Halte TransJakarta Manggarai (dan dahulu sempat ada Waterway), Manggarai adalah bagian kota yang diberkahi segala kemudahan transportasi. Tapi benarkah demikian? Esai foto berikut menggambarkan urban hiking dari halte TransJakarta ke Stasiun Manggarai: Februari 2010. Padahal, undang-undang menjamin hak-hak pejalan kaki (Editorial).

1. Selepas turun dari bus, pintu keluar mengarah ke Pasaraya Manggarai, sementara Stasiun Manggarai berada diarah sebaliknya. Maka kita harus memutari halte, berjalan di tepian jalan – berhadapan langsung dengan kendaraan yang lalu lalang.

2. Setelah berhasil memutari maka masuklah kedalam terowongan, hati-hati karena jalur tersebut tak rata dan sempit.

Melewati terowongan. Di atasnya: rel kereta api.

3. Sebelum sampai ke ujung seberangilah jalan tersebut, dan akan berjumpa dengan ini

Ada taman kecil dipagari

4. Lalu di sebelah selatan ada ini

Panjatlah tangga ini...

dan hati-hati ketika naik ‘tangga’.

Hati-hati dengan pegangan...ada paku!

5. Setelah menaiki tangga batu, masih ada lagi yang satu ini.

hati-hati saat menuruni tangga

6.  Lalu jangan lupa untuk membayar Rp 1000 kepada bapak berbaju putih

Bayar 1000 untuk jasa penempatan tangga-tangga

7. Dan anda akan langsung bertemu dengan rel-rel Stasiun Manggarai, silakan ikuti rel untuk menuju Stasiun Manggarai. Tidak dianjurkan bagi pengguna sepatu hak. Stasiun Manggarai ada disebelah kanan.

Melintasi rel: hati-hati, tengok kiri-kanan dulu.

Setelah sampai di platform, ada tangga lagi menuju platform stasiun, dan ini adalah bagian belakang stasiun. Sehingga ada kemungkinan untuk naik kereta tanpa membeli karcis lagi.

Sesuatu yang seharusnya mudah, dibuat sulit di Manggarai. Antara Stasiun Manggarai dan Halte TransJakarta ternyata saling bertolak belakang, dan keduanya berada dalam ketinggian berbeda. Hal itu mungkin kesannya sepele, tapi menjadi masalah besar bagi keberhasilan transportasi umum di Jakarta.

Selepas Stasiun Manggarai, maka ada opsi lain jika sungkan melewati tangga, bisa juga menaiki rakit penyeberangan yang dioperasikan warga kampung Menteng Jaya.

8. Hati-hati menuruni tepian kali Ciliwung

naik rakit untuk kembali ke halte TransJakarta

Ruwetnya Manggarai ini ternyata tidak mampu mehalangi ambisi Pemprov Jakarta. Di awal tahun 2010 ini, pemerintah bahkan menetapkan Manggarai sebagai stasiun utama komuter, bahkan saat Rujak berkunjung, pintu platform otomatis tengah dipersiapkan. Mari kita tunggu, bagaimana langkah pemprov demi mewujudkan impian tersebut. Minimal impian tersebut seyogyanya mampu membuat para pelaju (komuter) untuk mempu berjalan kaki selayaknya manusia.

7 Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: Institute for Transportation and Development Policy |


04 Apr 2011

Animation of Public Space through the Arts: Innovation and Sustainability

SYMPOSIUM

28-30 September 2011

Centre for Social Studies (CES), University of Coimbra

Coimbra, Portugal

CALL FOR CONTRIBUTIONS

The Centre for Social Studies (CES), University of Coimbra, Portugal, together with the Utrecht School for the Arts, Utrecht, Netherlands; the Small Cities Community-University Research Alliance at Thompson Rivers University, Kamloops, British Columbia, Canada; and the European Network of Cultural Administration Training Centres (ENCACT) thematic area on ‘Urban management and cultural policy of the city’ will organize a second annual symposium on Animation of Public Space through the Arts: Innovation and Sustainability.

The leading question of the 2011 symposium is how innovative artistic animation of public spaces can contribute to building more sustainable cities. Community sustainability is viewed as encompassing and intertwining environmental, cultural, social, and economic sustainability and resiliency. The forum will explore and advance arts-based approaches to sustainable city building, public engagement, and animation of public space by bringing together interdisciplinary researchers, students, and practitioners to share experiences and insights.

Among the discussion themes are:

·     Animation of public space through artistic practices

·     Sustainable use of public space

·     Urban-nature interactions

·     Community change, public engagement, and social sustainability

·     Community transitions and sustainabilities

·     Heritage and memory in the context of cultural sustainability

·     Creativity and innovation for sustainability

·     Sustainability and creative education

In the framework of the symposium there will be a special presentation and event with artists involved in Coimbra’s 1976 “Week of art in the streets” and special art commissions organized by Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC), a Centre for Contemporary Art.

The symposium topics will be also explored in two artistic workshops (Friday, 30th of September 2011):

1.       Theatre workshop ‘Animation of Public Space through Innovative Artistic Practices’: Sustainable Lifestyles Project

2.       Eco-cultural Mapping workshop ‘Artistic Approaches to Reengagement with Natural Public Spaces

Other partners for the Symposium include:

University of Coimbra ‘Cities and Urban Cultures’ MA and PhD programmes

University of Coimbra Department of Architecture – Architecture; Design and Multimedia programmes

Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC) – Centre for Contemporary Art, Coimbra, Portugal

O Teatrão, Coimbra, Portugal

Pier K, Hoofddorp, The Netherlands

STUT Theatre, Utrecht, The Netherlands


If you are interested in presenting at the symposium or within one of the workshops, please send us a proposal on your research, artistic project, or other initiative. Please include the following information:

·     Full contact information

·     Title for presentation or contribution

·     Intended delivery context, i.e., at the Symposium, within one of the Workshops, or Other

·     Format, if not a presentation

·     Key themes addressed

·     Abstract about your presentation / project (200 words)

Deadline for submissions: 15 May 2011

Proposals will be reviewed by the Organizing Committee for the Symposium.

For additional information, please contact the coordinator of the event, Dr. Nancy Duxbury, Centre for Social Studies (CES), email: duxbury@ces.uc.pt

Comments Off

Topics: , , | Agent of Change: none |


20 Dec 2010

Persepsi pemerintah kota dan masyarakat pengguna tentang ruang publik pejalan kaki di Depok (Indonesia) dan Kitakyushu (Jepang): sebuah analisis ruang kota dengan konsep spatial triad dari Lefebvre.

Oleh: S.A. Nataliwati, C. Wardhani, S.D. Anwar dan J. Sumabrata.

Abstract

The livability of urban space recently is being seen as a common need for pedestrian, since walking as a basic mode of transportation is getting more consideration of its importance. Sidewalk, as an open public space for pedestrian, is a part of city’s face and image, because sidewalks can be seen as an open bowl of perceptions of its stakeholders.

Henry Lefebvre’s spatial triad concept gives the framework for understanding the phenomena behind urban space production and reproduction by analyzing stakeholder’s perceptions. One dimension of the triad is representation of space, the dimension of decision makers, which can be a government, legislative, operator or developer. In the other side is representational space, a perceived and a lived experiences of users with variety of socio- cultural background. Both triad’s dimensions influence each other, and give shapes and characteristic of resulted spatial practice, the third dimension, and its physical environment.

The research was conducted in Margonda street of Depok in Indonesia and Kitakyushu in Japan. Economic, social and cultural background differences characterized each country’s spatial triad’s perception on pedestrian public spaces. This research is expected to provide the framework for self-understanding and knowledge of living ideas in society.

Kata kunci

Spatial triad, persepsi, ruang publik, pejalan kaki, pemerintah kota.

Selengkapnya klik di sini

1 Comment »

Topics: , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


15 Jul 2010

Arsitektur dan Produksi Ruang Kota

No Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


04 Jul 2010

Taman Internet di Batam

Tulisan dan Foto dari Ricky Lestari.
Terlampir foto-foto beberapa taman kota dengan fasilitas internet dan salah satu danau buatan.

Internet gratis ada di taman Sungai Harapan, Sekupang, dikelilingi pepohonan yg rimbun serta tanaman-tanaman perdu yang tertata. Taman Sungai Harapan merupakan salah satu taman kota, letaknya sejajar dengan Jalan R.E. Martadinata. Fasilitas internet berada ditengah-tengah taman, dinaungi semacam gazebo, yang dapat menampung 10 hingga 12 orang. Fasilitas ini disediakan oleh pemerintah, terbuka untuk umum gratis 24 jam.

Ini suatu petunjuk bahwa kota Batam masih aman, dan pemerintah sangat peduli pada masyarakatnya, terutama dalam bidang pendidikan dan kemajuan teknologi, serta pemanfaatan taman-taman kota secara maksimal. Masyarakat menikmati kesejukan taman sambil belajar, bekerja, membaca dengan membuka laptop.
Jalan RE Martadinata sangat indah karena, selain lebar dan bersih, juga rimbun oleh barisan pohon Angsana (Pterocarpus indicus) dan cemara (Cassuarina sp.) di sepanjang kiri kanan jalan dengan median jalan yg lebar. Sangat dramatis dan romantis; dan yang paling menyenangkan adalah dari hari senin sampai minggu tidak pernah macet.

Di salah satu sisi Jalan RE Martadinata ada danau buatan, Danau Sekupang, yang merupakan salah satu penampung air. (Pulau Batam tidak punya mata air alam). Sangat indah dan luas. Salah satu sisi danau ditanami teratai. Taman danau ini tertata rapih, bersih dan teduh. Ada jalur pejalan kaki yg cukup luas pada sisi luarnya.

Fasilitas internet juga terdapat di taman Engku Putri di Batam Center. Di taman ini ada empat unit gazebo internet. Sayangnya pada saat ini taman Engku Putri sedang dalam perbaikan jadi kurang nyaman. Batam Center adalah pusat kegiatan pemerintahan dan perkantoran swasta. Di sini juga ada pelabuhan feri. Taman Engku Putri sangat luas. Ada bangunan kantor Pemerintah Kota Batam yg bergaya arsitektur Melayu.



17 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


01 Jul 2010

Ruang untuk Budaya Rakyat

Oleh Jo Santoso: Pertama adalah bahwa budaya hanya bisa berkembang, atau dikembangkan kalau “Lebensraum” yang diperlukannya tersedia.
Tidak ada budaya bisa berkembang tanpa keterikatan pada tempat atau teritori/ruang dalam arti fisik. Proses perkembangan budaya terjadi di
sebuah tempat dan dilakukan secara bersama oleh sejumlah kelompok masyarakat.
Jadi kalau kita bicara tentang budaya urban yang tradisional, yang non-feodal, maka selama ini kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta tidak pernah memberikan tempat yang memungkinkan perkembangan semacam itu bisa berlangsungi. Memang kita tidak seburuk  Singapura yang membabat habis perkampungan tradisional mereka, dan sekarang secara budaya mati suri, tetapi kitapun tidak pernah secara sadar memberikan ruang bagi munculnya sebuah budaya urban yang berbasis pada pola kehidupan masyarakat kita. Budaya kota yang unggul baru bisa (suatu hari) muncul kalau kita juga menyediakan ruang hidup bagi budaya urban untuk semua lapisan masyarakat, terutama untuk rakyat biasa. Karena kalau budaya rakyatnya tidak bisa berkembang, karena digusur habis seperti di Singapura, sekolah tinggi seni sebanyak apapun tidak bisa menggantikan. Kalau tidak ada budaya rakyat, budaya tinggipun tidak bisa muncul.

Lihat juga Ruang Khalayak dan Kebudayaan serta City Life, from Jakarta to Dakar dan Jakarta Utara

4 Comments »

Topics: , | Agent of Change: none |