Rujak

Kebudayaan  berproses di dalam dan di antara tiga lapis ruang:

-Ruang  dalam rumah, ialah ruang dapur dan ruang keluarga

-Ruang depan rumah, ialah ruang tamu dan ruang kerja

-Ruang khalayak, dari halaman hingga ke lapangan.

Bagaimana?

Begini ilustrasinya. Baru-baru ini di Bangalore/Bangaluru saya membaca sebuah buku tentang keragaman Hindu (ditulis sengaja untuk menentang gerakan fundamentalisme Hindu): The Hindus, an Alternative History. Pengarangnya, Wendy Doniger, menerangkan bahwa kesalahan utama selama ini adalah menganggap Hindu itu hanya “satu/tunggal” sebagaimana dirumuskan dalam teks-teks berbahasa Sanskrit, dan seolah-olah teks itu seluruhnya berasal dari bahasa itu, dan karena itu hanya ditulis oleh elit, para ksatria dan brahman. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah demikian: “Di ruang depan ayah berbahasa Sanskrit”, “di dapur ibu berbahasa panskrit.”  Bahasa Panskrit adalah istilah untuk menyebut semua bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda di seluruh India”. Teks Sanskrit Hindu, menurutnya, banyak yang awalnya berasal dari bahasa daerah ini, ditulis atau diceritakan oleh siapa saja, termasuk kaum Paria, tapi kemudian dikutip oleh teks-teks berbahasa sanskrit. Terjadi proses kanonisasi melalui Bahasa “tinggi”.

Bukankah kita juga demikian? Ketika ayah berbahasa Indonesia dengan Pak RT di ruang tamu, anak ber”bahasa-ibu” (mother-tongue) dengan ibu di dapur. Bahkan ketika jam istirahat di sekolah, meski pun sebelumnya di dalam klas kita berbahasa Indonesia, kita berbahasa daerah.  Di ruangan ini, di hadapan hadirin yang terhormat, pun, saya menggunakan Bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Indonesia yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan anak saya di rumah. (Anak saya, baru saya sadari, telah menjadi “lebih” Betawi daripada saya. Dia lahir di Jakarta. Saya di kampung di Pulau Bangka. Sehari-hari dia bilang “ape, emang kenape, gue, dlll” sedang saya tetap kental dengan Melayu rendahan saya.)

Tentang hubungan antara ruang dan perkembangan kebudayaan, tiga hal sederhana dapat dianggap pasti:

• Kebudayaan berkembang di dalam ruang yang kontinum bukan saja secara horisontal (dari satu ruang ke ruang lainnya), tetapi secara historis (dari satu masa ke masa lainnya)
• Kebudayaan selalu berkembang dalam proses komunikasi/dialog
• Kebudayaan selalu berubah, perlahan atau lama, dan saling pengaruh mempengaruhi. Suatu kebudayaan bukan saja selalu menyerap kebudayaan lain, tetapi juga selalu menawarkan diri kepada kebudayaan-kebudayaan lain. Arus itu timbal-balik. Dari tiap kebudayaan selalu ada yang dapat ditawarkan kepada yang lain, kepada dunia, selalu ada yang “universalisable” (dapat di-unversal-kan)[3]

Dengan demikian mudah kita melihat peran “ruang publik”, yang tentu saja bukan hanya di dalam pengembangan kebudayaan, termasuk kebudayaan Betawi.

Tapi interaksi yang mengembangkan kebudayaan tidak hanya terjadi antar kelompok.  Interaksi terjadi juga antara orang perorang dengan kelompok, atau dengan dunia. Di sinilah peran para pekerja seni. Ignas Kleden[4] menguraikan bahwa nilai-nilai pada akhirnya juga  diolah dalam ruang pribadi orang perorang yang lalu  ditawarkan ke ruang publik pada berbagai tingkatan (komunal, nasional dan global). Inilah yang antara lain tugas mulia seniman, yang melakukannya secara intense dan mewujudkan tawarannya dalam media yang menggugah dan indah.

Mohamed Arkoun, karena itu menggunakan istilah “universalizable”  untuk mengatakan ada nilai-nilai dalam Islam yang “dapat ditawarkan” kepada dunia. Penggunaan kata “universalizable” sekaligus juga menunjukkan kerendahan hati dan niat tulus untuk menyumbang kepada ruang publik, kepada kemanusian dalam arti seluas-luasnya, alih-alih mengambil atau membentuk ruang publik sesuai dengan preferensi sektarian.

Mengapa saya menekankan hal ini? Karena kita telah melewati pemikiran multikulturalisme, tetapi masuk dalam pemikiran inter-kulturalisme. Kita bukan hanya perlu menghormati keberagaman, tetapi juga secara aktif dan terbuka belajar dari orang lain yang berbeda dari kita masing-masing. Konsekuensi dari interkulturalisme adalah kebijakan yang bukan hanya melerai orang per orang atau kelompok per kelompok yang berbeda, melindungi dan mengakomodasi semuanya, tetapi juga mendorong interaksi antara semuanya. Kreativitas muncul dari interaksi aktif demikian. Setiap orang mengambil dan memberi, dan kemudian membawa pulang ke ruang pribadinya sesuatu yang lain lagi, hasil percampuran pemberian dan penerimaan itu. Memberikan berarti menawarkan apa yang mungkin ”universalizable,” bukan memaksakan. Harus tersedia ruang untuk yang diberi, baik sebagai orang perorang maupun sebagai suatu kelompok budaya, untuk memproses tawaran itu secara bebas. Karena itu kreativitas suatu kota bukan hanya berarti creative industry atau creative city yang memproduksi barang kriya dan barang seni. Sebuah Kota itu kreativ pertama-tama dalam arti mampu mengelola keberagaman yang interaktif sehingga semua warganya selalu  produktif “mencipta” dalam semua bidang dan tingkatan, dari nilai-nilai sampai produk material.

Sebuah buku terbaru baru saja terbit, sesudah cukup lama tidak ada buku tentang Jakarta berbahasa Inggeris. City Life, From Jakarta to Dakar, ditulis oleh Abdoumaliq Simone, seorang sahabat warga muslim dari AS, keturunan campuran Itali dan Libia yang dengan mudah bisa menyamar ke Pasar tanah Abang, setelah melakukan penelitian tentang kegiatan ekonomi dan sosial di Jakarta Utara. Dia menulis tentang vitalitas, daya hidup, masyarakat di Jakarta Utara: “…menyalurkan berbagai perbedaan menjadi hubungan tertentu menghasilkan kapasitas-kapasitas dan pengalaman-pengalaman tak terduga yang berharga—berharga karena semua itu memperluas apa yang kita anggap mungkin.” [5] “Hanya dengan melihat kehidupan perkotaan sebagai suatu konteks untuk pertemuan-pertemuan kita dapat mengerti bagaimana hanya dengan sedikit sumber daya orang dapat bertindak sangat yakin dengan banyak akal.”[6]

Nah, kesimpulan tentang peran kota sederhana. Kota perlu dirancang untuk melancarkan, bukan menyumbat, interaksi, arus komunikasi bolak-balik dari ruang privat ke/dari ruang publik itu secara kontinum, bukan secara terpatah-patah, apalagi terbatah-batah, dan menyeluruh.

Ruang terbuka di kampung-kampung Kupat Kumis (Kumuh Padat, Kumuh Miskin) adalah prakarsa yang baik, hanya saja: istilahnya itu sebaiknya diganti supaya tidak berkesan merendahkan. Dan rung terbuka adalah kebutuhan semua orang, bukan hanya yang miskin. Dan: Perlu lebih mendalam dalam perancangannya. Kampung adalah suatu istilah yang terhormat, karena Kampung adalah bentuk hunian yang sesungguhnya secara sosial budaya sehat dalam makna kontinuitas ruang-ruang di atas. Tentu saja secara fisik ia harus dilengkapi dengan prasarana yang sehat pula. Kampung bukan hanya nama untuk suatu bentuk permukiman, tetapi juga berarti suatu “tempat asal”, suatu “rumah tempat kembali”, tempat di mana orang merasa nyaman. Kampung selalu mengandung ruang khalayak juga, tetapi ruang-ruang khalayak yang jelas tuan rumahnya, bentuk dan norma sosialnya yang lokal dengan semua orang saling mengenal, tidak ada orang asing, hanya orang lain; berbeda dengan ruang kota seperti “jalan raya” yang  penuh dengan “orang asing” yang kepemilikannya abstrak, ialah “umum” dan di bawah perwalian kekuasaan pemerintah sebagai wakil yang publik. Di ruang khalayak kampung, tidak perlu kuasa perwalian seperti pemerintah, karena ruang ini langsung dipelihara dan “dijaga” oleh penghuni kampung, tidak diwakilkan kepada pihak lain.

Saya ingat Walikota Jogja yang terdahulu dengan jujur mengakui: yang membentuk kotanya adalah kampung-kampung itu. Tentu saja tidak berarti Malioboro, alun-alun utara maupun selatan, jalan Solo, tidak penting. Di kampung-kampung itu, penghuni kota memproduksi nilai-nilai yang berbeda dengan yang diproduksi di Jalan Malioboro, mall, dll. Semuanya diperlukan. Yang diperlukan lagi: mengalirnya semua itu secara baik secara dua arah: dari kampung ke ruang publik berskala kota, dan sebaliknya. Efektifitasnya  tergantung pada rancangan detail dalam hal hubungannya dengan jaringan keseluruhan kampung, rumah-rumah yang mengelilinginya, dll.

Untuk membuat ruang khalayak menjadi ruang sosial yang efektif, catatan-catatan berikut dapat diperhatikan:

1.     Ruang terbuka hanyalah salah satu dari “ruang publik”. Untuk “ruang publik/khalayak” yang dimaksudkan untuk interaksi sosial, bisa juga digunakan istilah “ruang sosial”.
2.     Ruang publik dapat dimanfaatkan secara sadar sebagai “prasarana sosial” sebagai bagian dari strategi dalam memudahkan integrasi perkotaan (tanpa mneyeragamkan dan tanpa represi kesatuan dan persatuan), apalagi untuk kota metropolitan. Saskia Sassen mengingatkan peran fasilitas umum ini dalam “integrasi perkotaan”, sebagai alat “klasik” yang biasa saja dan selalu ada sebagai yang esensial bagi suatu kota, ditengah-tengah kebingungan kita mencoba-coba segala hal lain untuk merajut kembali fragmentasi  sosial Jakarta, dan serbuan globalisasi.  Pesannya sederhana: bangunlah prasarana esensial kota (sebagaimana seharusnya setiap kota punya) seperti angkutan umum, ruang pejalan-kaki (trotoir/kaki-lima) ruang terbuka hijau, fasilitas kesenian, pasar, wc umum (jepang merupakan contoh yang baik dalam hal wc umum ini) dll.,  dengan baik, bukan saja sebagai alat fisik fungsional, tetapi juga sebagai prasarana sosialitas penduduk, maka kota akan baik, beradab juga secara sosial-budaya, bukan hanya secara ekonomi dan teknis. Kota Eropa memiliki tradisi public policy yang kuat dalam hal menata ruang publik, baik berupa ruang terbuka maupun fasilitas umum. Sesudah PD2 ada animation policy untuk ruang publik di kota-kota eropa. Olimpiade Barcelona (1992?) dimanfaatkan untuk merevitalisasikan Barcelona dengan antara lain investasi yang strategis pada ruang publik yang efektif (terkait-terhubungkan dengan perumahan, infrastruktur, dan isu-isu lain). “Ruang khalayak yang sehari-hari” lah yang ingin ditekankan oleh saskia sassen. Bagi saya, karena itu: Kaki-lima/trotoir itu penting. Saya selalu mengatakan “Kota yang baik untuk berjalan kaki, pasti baik untuk segala hal yang lain”.  Karena, untuk dapat berjalan kaki dengan nyaman, diperlukan hal-hal lain yang dengan sendirinya akan membuat kota itu baik: rindang, jalan rata, aman, bebas polusi, angkutan umum yang handal, keramahan,….Jalan kaki lebih penting daripada bersepeda.
3.     Fasilitas umum dan sosial adalah bagian dari “ruang publik” dalam pengertian di atas: merupakan ruang fasilitasi pembentukan adab kota–dan itu berarti kebudayaan.
4.     Ruang publik yang lain: juga media massa, media sosial (fb,…). Tapi, belum ada studi tentang apakah benar social-media benar meningkatkan “kapasitas sosial” manusia.
5.     Ruang terbuka: luas atau banyak saja tidak cukup, tapi juga harus terdistribusi dan miliki aksesibilitas yang baik.
6.     Hijau saja tidak cukup: kinerja sosial dan ekologis penting terukur dan efektif.
7.     Ruang Khalayak itu juga tidak selalu permanen. Festival, misalnya, adalah ruang khalayak yang terbentuk ketika peristiwa terjadi. Pasar Malam punya sejarah kolonial yang menarik. Di masa kolonial, Pasar Malam diselenggarakan berbarengan dengan proses desentralisasi (Desentralisatie Wet 1903) dan otonomi daerah pertama di Hindia Belanda. Pasar malam menjadi trend di semua gemeente baru di Hindia Belanda di awal abad ke-20. Di Jakarta namanya Pasar Gambir. Lalu ia jadi Jakarta Fair di tempat yang hampir sama: kuadran Selatan Lapangan Monas. (Dulu hanya di sebagian kuadran Selatan, sebelah Barat, persis berseberangan dengan ujung Jalan Agus Salim/Sabang).  Festival kesenian pun memiliki fungsi sosial yang luar biasa , selain fungsi internal kesenian itu sendiri. Festival Kesenian adalah kesempatan membahas nilai-nilai yang diproses dan ditawarkan oleh orang perorang seniman secara terbuka di ruang publik yang interaktif. Peran seniman ini, mengacu kepada Ignas Kleden tadi, penting, karena bersifat hakekat. Tanpa peran itu, kesenian hanya menjadi yang “indah”, menjadi formalisme. Tanpa peran itu, masyarakat kehilangan bagian sangat penting dari dirinya. Bukankah karena peran “memproses” nilai ini juga yang sering menjadi sebab seniman dipenjarakan, karena penguasa ingin memonopoli nilai? Bukankah karena ini pula masyarakat “maju” dalam arti yang sesungguhnya, senantiasa bergerak dengan eling atas keadaan. Mangunwijaya mengatakan “seniman adalah yang pertama mendengar suara kokok ayam” (Tentu saja bukan karena sudah bangun pagi-pagi, tapi karena belum tidur, tentu saja).  Selama tiga tahun lalu DKJ bahkan menyelenggarakan festival mini untuk tiga budaya dengan jumlah penganut termasuk terbesar di Jakarta: Betawi, Batak dan Minang. Mudah-mudahan upaya ini dilanjutkan, juga untuk budaya yang penganutnya kecil sekalipun. Sebab, jumlah bukanlah penentu segalanya.
8.     Sambil menciptakan ruang-ruang publik sebanyak mungkin, kita perlu juga waspada terhadap menghilangnya ruang yang ada, serta perubahan yang bisa positif bisa negatif. Misalnya: apakah perubahan (dan kepindahan) Jakarta Fair ke Kemayoran meningkatkan dan menurunkan “kapasitas sosial”nya sebagai ruang publik? Saya bertanya dengan tulus tanpa prasangka. Saya kira penelitian akan sangat penting sebagai sumber pengetahuan untuk masa depan. Mall sebagai ruang publik masih mencengangkan banyak orang, awam maupun ahli. Penting juga untuk mengevaluasi apakah ada ragam ruang publik yang cukup, sehingga kita dapat bersikap proporsional terhadap ruang publik baru, entah namanya mall atau stadion musik rock. Yang baru baik kalau menambah, bukan mengurangi atau menggantikan.

Ruang publik kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan, a.l pertentangan dan perebuatan antara berbagai fungsi dan kepentingan. Kaki-lima adalah contoh yang paling mudah diingat. Sebenarnya juga soal keseluruhan ruang jalan. Kita sering melihat bahwa ketika “jalan diperlebar” maka itu sering berarti aspalnya yang diperlebar, sedangkan trotoir menyempit. Ini fundamental dari perspektif ruang sosial: ruang aspal adalah pasif, meskipun kelihatannya sibuk. Ruang kaki-lima lah yang aktif secara sosial. Bukannya kurang gagasan yang ditawarkan. Bukan pula kurang kasus untuk dipelajari dan dicarikan solusi. Menurut saya perlu ada upaya aktif memfasilitasi, memediasi, negosiasi-negosiasi dalam pembentukan dan penggunaan ruang publik. Pertentangan-pertentangan tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi perlu didaya-gunakan menjadi energi positif untuk makin mematangkan kehidupan kekotaan kita. Satu demi satu konflik karena kementahan konsep, perlu kita cari solusinya dengan proses mediasi yang aktif, yang bukan untuk menekan dan mereduksi/menyederhanakan, tetapi secara sistematis membangun kesepahaman yang mendalam dan akhirnya rancangan yang baik. Peran mediasi ini, dan sekaligus satu paket dengan cara kerja yang fasilitatif, tidak buru buru memaksakan aturan normatif, karena memang kekotaan itu itu muda dan masih dalam proses pembentukan, sebaiknya dilembagakan di pemerintah daerah.

Contohlah taman kota, untuk menunjukkan bagaimana mentahnya konsep kita. Kita mengenal taman itu dari Eropa. Dari Menteng, dari Kota Baru (Yogya), dari Darmo (Surabaya), dari Kambang Iwak (Bukit Kecik, Palembang), Ijen (Malang). Ketika Berlage, arsitek Belanda yang terkemuka menuliskan kesan dari perjalanannya ke Hindia Belanda tahun 1921, ia katakan bahwa Batavia itu parkstad, bukan tuinstad. Yang kita punya adalah kampung-halaman dan alun-alun. Di Yogya kini nampak betul bagaimana ada aspirasi dan pendudukan alun-alun dalam konsepsi taman kota (rekreatif, bukan ritual). Tetapi belum ada mediasi untuk mematangkan konsep taman-kota yang sesuai dengan kebutuhan kota spesifik. Satu taman kota yang mungkin sangat berhasil adalah Taman Jam Gadang di Bukittinggi.

Kebutuhan kita kini akan ruang khalayak adalah juga dalam rangka mengembangkan pengetahuan, nilai dan praktik-praktik kelestarian. Kita memerlukan habitus dan habitat baru untuk keperluan ini. Ini memerlukan penggalian ke budaya masa lalu yang sama dalamnya dengan orientasi ke masa depan. Ini memerlukan inter-kulturalisme yang sama cairnya dengan kerjasam antara masyarakat dan pemerintah.

Sebagai penutup, saya membaca dalam kertas pengantar diskusi ini ada kutipan penelitian Ninuk Kleden, bahwa tiga hal yang dianggap terpenting dalam fase kehidupan orang Betawi adalah khitanan, kawinan, dan kematian. Orang Betawi sedikit sekali punya konsentrasi untuk mengingat-ingat sesuatu yang berkaitan dengan kelahiran. Wajar jika orang Betawi menganggap adat berulang tahun itu tak penting. Bagi saya, watak berorientasi ke masa depan ini “modern” dan “progresif”/maju sekali. Dengan watak itu, Kebudayaan Betawi adalah aset mendasar untuk membangun Jakarta ke masa depan. Salah, bukan hanya itu: Dengan watak itu, Kebudayaan Betawi telah memungkinkan dan menjadikan Jakarta mampu berkembang sebesar ini, selapang ini secara sosial, ekonomi, budaya dan politik. Hanya  suatu tempat dengan kelapangan watak penduduk yang mementingkan melihat ke masa depan lah yang dapat menjadi suatu metropolis yang tegak.

[3] Meminjam istilah dari Mohamed Arkoun, filsuf Muslim Perancis asal Aljazair. Ia mengunjungi Indonesia antara lain pada tahun 2000.

[4] Dalam Pidato Kebudayaan 10 November 2009.

[5] “The idea is that bringing differences into some kind of relationship produces unforseen capacities and experiences that are valuable—valuable because they extend what we think is possible.” (Abdoumaliq Simone, City Life from Jakarta to Dakar, Routledge, 2010, p.61)

[6] “It is only by seeing urban life as a context for intersection that we can understand how those with few apparent resources can act with a heightened sense of resourcefulness.” (Ibid. p.115)