Posts Tagged ‘sampah’


06 Jul 2012

Sampah di Jakarta, bagaimana kelolanya?

 

Pada Mei lalu, Rujak kembali mengadakan diskusi akhir pekan yang kali ini bertemakan sampah di Jakarta. Diskusi pada akhir minggu di pertengahan bulan Mei tersebut dimulai dengan pemutaran film tentang Revolusi Hijau di kota Sau Paulo, Brazil. Bila tersebut frase revolusi hijau, maka yang terlintas di ingatan kita adalah sistem intensifikasi olah tanah dan tanaman pangan dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian. Tetapi, di Sau Paulo, yang disebut dengan revolusi hijau adalah pengelolaan sampah skala kota. Melalui proyek Clean Development Mechanism, kota Sao Paulo di Brazil berhasil mengubah dua tempat pembuangan sampah terbesar di kota itu menjadi ramah lingkungan.

Untuk sampah basah, kota ini mengolahnya melalui sistem landfill dengan hasil akhirnya adalah energi listrik yang dihasilkan dari olahan gas metan. 40 ribu ton sampah, setinggi Menara Pisa, dihasilkan setiap harinya oleh warga Sao Paulo. Dari pengolahan dengan skema “waste to energy”, satu ton sampah yang diolah dapat menghasilkan 200 liter metan, dan dapat menerangi satu rumah selama 1 jam. Pengolahan landfill selama satu tahun dapat menerangi 400.000 warga Sao Paulo.

Dari 2004 hingga September 2011, kedua tempat pembuangan sampah tersebut berhasil mencegah pelepasan 352.000 ton gas metana ke udara dengan mengubahnya menjadi listrik berkapasitas lebih dari 1 juta MW. Tidak hanya sampah basah, sampah kering juga diolah dalam skala besar, seperti kaleng-kaleng, kertas, dan metal. Untuk pengolahan sampah kaleng, dari sejumlah 10 ton sampah kaleng yang dihasilkan, 9 ton dapat diolah oleh 14 perusahaan yang juga berperan sebagai pusat pengumpul. Keberhasilan ini kemudian digadang-gadang oleh pemerintah Kota Sao Paulo yang dianggap telah berhasil mengolah sampah dan mengelola kota menjadi lebih bersih dan nyaman.

Lalu, bagaimana dengan Jakarta?  Sebagai megapolitan ternyata Jakarta menghasilkan sampah melebihi 6000 ton sampah/hari (JBIC SAPROV 2007). Dari jumlah tersebut, kontributor terbesar adalah sampah rumah tangga (52,97%), kantor (27,35%), industri (8,97%), sekolah (5,32%), pasar (4%). Menjadi prihatin kemudian, sebagai kontributor sampah terbesar, 80% sampah rumah tangga di Jakarta tidak didaur ulang.

Bicara tentang skema Clean Development Mechanism (CDM) , Dini Trisyanti dari InSWA yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut menjelaskan bahwa Indonesia, termasuk Jakarta, sudah tidak asing dengan skema ini. Menurutnya, mekanisme CDM (dilahirkan melalui Protokol Kyoto), juga sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. CDM di sini adalah mekanisme insentif yang diberikan apabila gas metan dari landfill bisa dimanfaatkan dan tidak terlepas ke udara.

Sosialisasi di tahun 2005 diikuti oleh pelaksanaan di beberapa daerah seperti Bekasi, Makasar, Palembang, dan Bali. Pada periode 2010-2011 evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan skema ini menunjukan bahwa skema ini tidak berhasil di Indonesia.

Menurut Dini, terdapat kesalahan presepsi para pihak yang menerapkan CDM.  Para pihak hanya melihat sebagian dari keseluruhan proses tentang bagaimana mengubah sampah menjadi energi, tetapi tidak melihat seluruh konsep pengelolaan sampah. Para pihak cenderung hanya fokus mengekstrak gas sebanyak mungkin untuk diubah menjadi listrik dan pada akhirnya mendapatkan dana, bukan fokus membuat landfill yang bagus. Menurutnya, itu merupakan persepsi keliru yang kemudian menjadi boomerang. Persepsi ini kemudian mendorong investor untuk mengklaim bahwa mereka bisa mengolah sampah dan hasilkan listrik di mana si penghasil sampah tidak perlu membayar apa-apa, dengan asumsi akan dapat menjual listrik itu kembali. Sehingga, pada akhirnya tidak ada yang jalan.

Salah satu contoh adalah Konsep CDM di Bali pada tahun 2005. Pihak swasta pengelola menegaskan bahwa biaya operasional/ tipping fee tidak diperlukan. Namun, pada prakteknya, untuk mendapatkan landfill yang baik sehingga menghasilkan gas yang banyak, diperlukan penataan yang memakan biaya besar. Akhirnya proyek menjadi terbengkalai hingga saat ini.

 

Menurut Dini, yang harus dilihat secara utuh adalah di aspek cleaning service nya karena masalah sampah didominasi oleh masalah non teknis (80%). Masalah teknis hanya 20%. Menurutnya, kita perlu pahami konsep utuh tentang sampah melalui 5 aspek, yaitu

1. Aspek hukum. Sejak 2008 melalui UU no 18 tahun 2008 Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang Sampah. Namun peraturan perundang-undangan di bawahnya masih belum terbentuk seperti PP, Perda bahkan Pergub.  Hal ini tentu saja mempersulit pelaksanaan ketentuan dalam UU.

2. Aspek institusi. Siapa sebenarnya lembaga yang bertanggung jawab untuk urus sampah? Apakah hanya Dinas kebersihan?

Menurut Dini harus ada keterlibatan juga dari institusi lain seperti Kementrian PU, Kementrian Perhubungan, Kementrian Sosial, Kementrian Tenaga Kerja, Kepolisian, dll terkait penanganan sampah. Saat ini masing-masing dinas tersebut punya program sendiri untuk penanganan sampah, tetapi tidak ada sinergi di dalamnya.

3. Aspek finansial. Aspek ini merupakan aspek yang paling sering disalahartikan. Menurutnya, waste to energy bisa menghasilkan uang. Tetapi ketika itu saja yang yang dipahami dari pengelolaan sampah, maka jadi salah kaprah.  Karena ada anggapan mengolah sampah menghasilkan uang, justru yang mengolah diminta untuk membayar sampah yang dihasilkan. Seharusnya yang mengolah justru diberikan insentif. Jangan diartikan bahwa industri barang bekas, waste to energy, bisa menyelesaikan masalah sampah. Yang juga harus dilihat adalah konsep cleaning servicenya atau operasional pengelolaan sampah.

 

“Prinsipnya, karena kita buang sampah maka kita harus bayar. Yang terjadi, si pengolah sampah justru harus beli sampah dari si penghasil sampah. Prinsip yang tepat adalah polluter pays principle”.                                                              - Dini Trisyanti-

Untuk bisa ke tahap warga membayar biaya pengelolaan sampah di Indonesia, menurutnya, minimal pemerintah mensubsidi dulu. Apabila pemerintah dapat buktikan mampu kelola sampah, warga akan mengikuti.

Terdapat beragam pembiayaan dalam pengelolaan sampah. Pertama, ada biaya investasi (tingkat DKI Jakarta investasi nya sekitar Rp. 100-200 juta/ton).  Lalu biaya operasional termasuk di dalam nya biaya pengolahan sampah (tipping fee), biaya menimbang, pemadatan dan penutupan land fill. Idealnya, menurut Dini, pengelolaan sanitary landfill memakan biaya Rp. 250ribu/ton. Di Indonesia, hanya Jakarta yang bersedia membayar mendekati biaya ideal, yaitu Rp. 114 ribu/ton.

4. Paradigma. Terkait paradigma, menurut Dini, yang sulit untuk diberikan pemahaman adalah para pengambil kebijakan, dalam hal ini anggota legislatif. Menurutnya, Pemda sudah mengerti alasan besarnya biaya atau anggaran pengelolaan sampah. Tetapi, pemahaman yang baik justru tidak ada di tingkatan DPRD.

Sebagai contoh, ketika Pemda DKI ingin membangun incinerator di Sunter melalui pendekatan intermediate treatment facility atau pengolahan sampah di dalam kota dengan teknologi tinggi, dengan kapasitas 1000 ton, DPRD Jakarta mempertanyakan rencana tersebut. Pertanyaan DPRD terkait faktor pembiayaan pengelolaan incinerator sejumlah Rp. 400 juta/hari. Pendekatan ini melibatkan biaya tipping fee besar yang belum bisa dipahami oleh anggota legislatif. Karena masih ada perdebatan di level pengambil keputusan, maka program ini masih tertunda.

Hingga saat ini, pengelolaan sampah masih terpusat di Bantar gebang, yang belum menggunakan konsep pengelolaan dengan CDM. Menurut Dini, TPA ini lebih fokus pada bagaimana menglola sampah dengan landfill yang baik. Sehingga, pengolahan sampah di Bantar Gebang tidak mendapatkan insentif dari CDM tetapi mendapatkan tipping fee dari Pemda.

Selain itu, ketentuan tentang berapa % seharusnya anggaran untuk pengelolaan sampah (untuk menimbang, memadatkan dan menutup sampah), sampai sekarang belum jelas. Bahkan menurut Dini, kementrian teknis terkait belum memberikan data detail sampai saat ini. Sedangkan menurutnya, apabila tidak ada anggaran dari PU maka Pemda tidak mempunyai dasar untuk  mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah.

Setelah adanya kesamaan pemahaman antara Pemerintah dan DPRD, maka aspek lain yang diperlukan adalah edukasi ke masyarakat, yang menurutnya justru banyak melakukan terobosan. Seharusnya, inisiatif-inisiatif  dari masyarakat diakui dan disambung oleh pemerintah, tambahnya.

5. Aspek teknologi. Menurut Dini, setiap pilihan teknologi yang digunakan akan menentukan biaya yang dikeluarkan. Terkait pilihan teknologi, Dini mengumpamakan teknologi seperti obat. Apabila diperlukan untuk jangka pendek, maka harus dilakukan. Untuk saat ini, pengelolaan yang terpusat membutuhkan landfill dan menggunakan incinerator. Walaupun banyak efek sampingnya, seperti soal pencemaran udara, menurutnya harus dilakukan.

Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan, menurutnya ke depan perlu mengubah pilihan teknologi secara bertahap. Hal ini sangat terkait dengan pilihan luas cakupan pengolahan sampah. Apabila cakupannya adalah wilayah kota, maka incinerator masih akan mungkin digunakan. Tetapi, apabila pengolahan sampah dilakukan di skala wilayah yang lebih kecil, semisal tingkat kawasan (kelurahan/RW) atau bahkan pengelolaan di tingkat rumah tangga, maka hal ini bisa mengubah pilihan teknologi dan tentunya, jumlah biaya yang dikeluarkan.

 

Idealnya ke depan, tiap-tiap rumah tangga dapat mengelola sampah yang dihasilkannya. Seperti disebut di atas tentang banyaknya jumlah inisiatif oleh warga, salah satu peserta diskusi menceritakan pengalaman komunitas nya. Ricky Lestari yang mewakili Komunitas Hijau Pondok Indah (KHPI) memaparkan bahwa melalui program Masuk RT (Manajemen Sampah untuk Kawasan Rumah Tangga), KHPI mencoba mengelola sampah di tingkat komunitas. Visi dari program ini adalah zero waste yaitu visi di mana warga Pondok Indah bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dengan cara mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang sampah.

Menurutnya, zero waste akan dicapai dengan pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga, RT, dan RW dan penyaluran sampah ke tempat-tempat tertentu (pabrik daur ulang kertas dan plastik, pabrik daur ulang dan tempat pembuatan kompos). Program tersebut dimulai dengan riset pada tahun 2011 tentang volume dan komposisi sampah. Hasil riset menyebutkan bahwa sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah rumah dapur  (53%). Bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Greeneration Indonesia, mahasiswa, CIMB Indonesia, pengembang (Metropolitan Kencana) dan RW 13, KHPI mengaplikasikan program  tersebut di 3 RT di wilayah RW 13.  Selain RW 13, saat ini RW lain di kawasan Pondok Indah juga tertarik dan meminta untuk diadakan program yang sama.

 

Bicara tentang inisiatif dari masyarakat, menjadi catatan peserta diskusi kemudian bahwa saat ini sudah banyak sekali inisiatif yang coba dimunculkan namun masih kurang difasilitasi oleh pemerintah. Artinya, walaupun beragam komunitas sudah mencoba mengolah sampah, minimal melakukan pemilahan di tingkat rumah tangga, akan menjadi sia-sia apabila beragam inisiatif ini tidak coba diakomodasi di cakupan wilayah yang lebih besar, semisal kawasan seperti Kelurahan, atau bahkan Kotamadya.

Diskusi kemudian mengidentifikasi bahwa selama ini tidak semua warga saling mengetahui adanya inisiatif-inisatiif tersebut, atau bahkan mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di Jakarta dilakukan.

Di akhir diskusi, peserta menyepakati bahwa perlu dilakukan pemetaan tentang skema pengelolaan sampah di Jakarta. Untuk memulai usul tersebut, tur sampah kemudian menjadi kesepakatan peserta yang nantinya dapat difasilitasi oleh Rujak Center for Urban Studies (RCUS). Rencananya, tur sampah akan diadakan pada Juli ini dan diharapkan bisa dilanjutkan dengan dihasilkannya produk pemetaan pengelolaan sampah Jakarta.

Informasi dan pendaftaran untuk tur sampah, silakan klik.

 

2 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


28 Jun 2011

“Bangunan Peka” bersama Prof. Uwe Rieger, Indonesian Dream dan Arsitek Komunitas

BANGUNAN PEKA

Arsitektur Tanggap Lingkungan

6 Juli 2011, 16:00 WIB

Tur pameran dan bincang-bincang bersama kurator Uwe Rieger (The University of Auckland)

Museum Nasional Indonesia
Jalan Merdeka Barat No. 12

PameranBangunan Peka-Arsitektur Tanggap Lingkungan” di Museum Nasional 6-20 Juli 2011 diselenggarakan oleh Goethe-Institut Indonesien bekerja sama dengan Uwe Rieger, guru besar tamu untuk desain, ketua departemen arsitektur di School of Architecture and Planning The University of Auckland.

Pameran ini mengangkat tema arsitektur reaktif, yaitu arsitektur yang dapat menyesuaikan diri secara dinamis dengan iklim, cuaca, perencanaan atau pengguna. Tujuh instalasi akan dipamerkan. Lima di antaranya didatangkan dari Selandia Baru, sementara dua lainnya dari Indonesia: Ciliwung Recovery Programme (CRP) karya Indonesian Dream (Rezza Rahdian, Erwin Setiawan, Ayu Diah Shanti, Leonardus Chrisnantyo, Mario Lodeweik Lionar, Petrus Narwastu) dan Rumah Bambu Swapasang karya Arsitek Komunitas dari Yogyakarta.

Goethe-Institut Indonesien dengan Rujak Centre for Urban Studies (RCUS) mengundang Anda untuk tur keliling pameran dan bincang-bincang bersama Uwe Rieger pada:

Rabu, 6 Juli 2011 di Museum Nasional, mulai 16:00 WIB.

Acara akan dipandu oleh Marco Kusumawijaya dari RCUS.

Fakta-fakta menarik yang dapat didiskusikan antara lain adalah:
• Kebutuhan untuk mengembangkan arsitektur yang menghemat energi dan bahan dengan bereaksi positif atas alam
• Kebutuhan untuk mentransformasi pengetahuan dan kebijaksanaan dari bentuk-bentuk vernakular/tradisional arsitektur Indonesia ke konteks kontemporer dan perkotaan menggunakan metode ilmiah.

Kami mengharapkan pertukaran pikiran di antara kurator dan Anda semua!

Untuk mendaftarkan kehadiran pada acara ini Anda dapat menghubungi (selambatnya 5 Juli 2011):

Dinyah Latuconsina

Goethe-Institut Indonesien

Jl. Sam Ratulangi 9-15

Jakarta 10350

Tel. +62-21-23550208 – 147

Latuconsina@jakarta.goethe.org

1 Comment »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


06 Apr 2011

Susah Payah Jalan Kaki di Manggarai

Semesta transportasi Manggarai. Foto dari Lantai 5, Pasaraya.

Siapa warga Jakarta yang tak tahu Manggarai? Disitu ada Pasar Rumput, surga bagi pemburu bahan bekas, dan beken sebagai gudangnya saniter bekas. Bagi yang tinggal di daerah Bodetabek dan pengguna kereta api, pasti akrab dengan stasiunnya. Lalu di musim penghujan, kita warga Jakarta pun was-was dengan ketinggian di pintu air Manggarai, karena begitu pintu air tersebut dibuka di saat ketinggian berbahaya, maka Istana Negara pun bisa tergenang.

Manggarai pun menjadi cermin tak bercela atas sabarnya warga kota ini dan semerawutnya infrastruktur kota. Bukti bahwa warga kota sangat toleran terhadap kota ini ada pada saat kita mulai turun Stasiun Manggarai, atau saat kita menggunakan Halte TransJakarta.

Tepat didepan Halte TransJakarta, ada Pasaraya Manggarai, namun pengunjung tidak bisa dengan mudah masuk kedalam pertokoan, karena harus melewati jalan raya tanpa jembatan penyeberangan, dan mengelilingi pagar sebelum akhirnya masuk ke pintu utama.

Dengan adanya Stasiun Manggarai dan Halte TransJakarta Manggarai (dan dahulu sempat ada Waterway), Manggarai adalah bagian kota yang diberkahi segala kemudahan transportasi. Tapi benarkah demikian? Esai foto berikut menggambarkan urban hiking dari halte TransJakarta ke Stasiun Manggarai: Februari 2010. Padahal, undang-undang menjamin hak-hak pejalan kaki (Editorial).

1. Selepas turun dari bus, pintu keluar mengarah ke Pasaraya Manggarai, sementara Stasiun Manggarai berada diarah sebaliknya. Maka kita harus memutari halte, berjalan di tepian jalan – berhadapan langsung dengan kendaraan yang lalu lalang.

2. Setelah berhasil memutari maka masuklah kedalam terowongan, hati-hati karena jalur tersebut tak rata dan sempit.

Melewati terowongan. Di atasnya: rel kereta api.

3. Sebelum sampai ke ujung seberangilah jalan tersebut, dan akan berjumpa dengan ini

Ada taman kecil dipagari

4. Lalu di sebelah selatan ada ini

Panjatlah tangga ini...

dan hati-hati ketika naik ‘tangga’.

Hati-hati dengan pegangan...ada paku!

5. Setelah menaiki tangga batu, masih ada lagi yang satu ini.

hati-hati saat menuruni tangga

6.  Lalu jangan lupa untuk membayar Rp 1000 kepada bapak berbaju putih

Bayar 1000 untuk jasa penempatan tangga-tangga

7. Dan anda akan langsung bertemu dengan rel-rel Stasiun Manggarai, silakan ikuti rel untuk menuju Stasiun Manggarai. Tidak dianjurkan bagi pengguna sepatu hak. Stasiun Manggarai ada disebelah kanan.

Melintasi rel: hati-hati, tengok kiri-kanan dulu.

Setelah sampai di platform, ada tangga lagi menuju platform stasiun, dan ini adalah bagian belakang stasiun. Sehingga ada kemungkinan untuk naik kereta tanpa membeli karcis lagi.

Sesuatu yang seharusnya mudah, dibuat sulit di Manggarai. Antara Stasiun Manggarai dan Halte TransJakarta ternyata saling bertolak belakang, dan keduanya berada dalam ketinggian berbeda. Hal itu mungkin kesannya sepele, tapi menjadi masalah besar bagi keberhasilan transportasi umum di Jakarta.

Selepas Stasiun Manggarai, maka ada opsi lain jika sungkan melewati tangga, bisa juga menaiki rakit penyeberangan yang dioperasikan warga kampung Menteng Jaya.

8. Hati-hati menuruni tepian kali Ciliwung

naik rakit untuk kembali ke halte TransJakarta

Ruwetnya Manggarai ini ternyata tidak mampu mehalangi ambisi Pemprov Jakarta. Di awal tahun 2010 ini, pemerintah bahkan menetapkan Manggarai sebagai stasiun utama komuter, bahkan saat Rujak berkunjung, pintu platform otomatis tengah dipersiapkan. Mari kita tunggu, bagaimana langkah pemprov demi mewujudkan impian tersebut. Minimal impian tersebut seyogyanya mampu membuat para pelaju (komuter) untuk mempu berjalan kaki selayaknya manusia.

7 Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: Institute for Transportation and Development Policy |


06 Jan 2011

Survei Penggunaan Kantong Kresek

Pernah gak memerhatikan bahwa hampir setiap orang yang kita temui di jalan menjinjing kantong kresek? Pernah gak mencoba menghitung berapa banyak kantong kresek yang keluar dari sebuah swalayan tiap jamnya, terutama di akhir pekan?

Tak bisa dipungkiri, saat ini kantong kresek merupakan barang yang sangat populer digunakan oleh warga di seluruh dunia. Bisa dikatakan lebih populer dari ponsel atau gadget-gadget yang marak dipromosikan di berbagai media.

Di Indonesia sendiri maraknya penggunaan kantong kresek didukung oleh kehadiran supermarket di era tahun 1980-an. Sejak saat itu perlahan-lahan penggunaan tas/ keranjang belanja mulai ditinggalkan, diganti dengan kantong kresek. Tak hanya di kota besar, tapi juga hingga ke desa-desa atau pulau-pulau terpencil.

Untuk mengetahui berbagai hal terkait dengan penggunaan kantong kresek, maka sekelompok warga di beberapa kota di Indonesia berupaya mengembangkan sebuah survei.

Tujuan survei antara lain untuk:

  • Mengidentifikasi pola penggunaan kantong kresek oleh konsumen di beberapa kota besar di Indonesia
  • Menggali sumber utama yang membagikan kantong kresek kepada konsumen
  • Mengidentifikasi kesediaan konsumen & penjual untuk mengurangi kantong kresek

Besar harapan kami warga di kota-kota besar, seperti Jabodetabek, Bandung, Yogya, Surabaya & Denpasar, bersedia menjadi responden survei, serta turut menyebarluaskan survei ke jejaringnya.

Untuk mengisi survei, silakan berkunjung ke: surveykresek.blogspot.com

Adapun hari terakhir pengisian survei tanggal 14 Januari 2011. Hasil survei nantinya akan kami publikasikan.
Untuk informasi lebih lanjut, sila kirim surel ke: surveykresek@gmail.com

No Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


01 Jun 2010

Manajemen Sampah Berbasis Komunitas di Pondok Indah

Para Penggerak Komunitas Hijau Pondok Indah (KHPI) bersama Kimberly Meyer, Direktur MAK Center for Art and Architecture, Los Angeles

Teks oleh Ricky Lestari. Foto oleh Rujak.

Usai peluncuran “Peta Hijau Pondok Indah 2010” yang dibarengi  acara Green Exhibition & Green Fair di Pondok Indah  yang diselenggarakan oleh Komunitas Hijau Pondok Indah (KHPI) pada bulan Maret 2010 lalu, kembali KHPI memulai aktivitas hijaunya yang memang mutlak menjadi agenda program, yaitu salah satunya adalah Program Pendidikan Lingkungan (bagi warga PI) yang sepakat disebut “Eco Neighborhood”. Program yang dimaksud adalah program Pemilahan sampah yang idealnya akan diterapkan ke seluruh lingkungan perumahan Pondok Indah, secara bertahap.

Karena kawasan ini sangat spesifik, unik dan perlu pola pendekatan yang berbeda dengan berbagai karakteristik yang mungkin agak sedikit berbeda  dibandingkan di beberapa kawasan lainnya.

Untuk mewujudkan program ini, KHPI mengajak Greeneration (Bandung) untuk bekerjasama membuat program yang terbaik yang bisa diterapkan di Pondok Indah. Dan didalam penerapannya KHPI akan melakukan secara langsung onsite di lapangan bersama dengan warga (PI).

Greeneration adalah kelompok social enterpreneurship yang bergerak khusus di bidang lingkungan.

Greeneration merupakan salah satu peserta yang ikut berpartisipasi dalam acara Green Exhibition dan Green Fair pada bulan Maret lalu. Kesamaan visi dalam program ini yang membuat KHPI berinisiatif  menjalin kerjasama dengan mereka.

Dalam kenyataan sehari-hari masalah sampah memang masih menjadi masalah utama, khususnya di kawasan PI dan  sangat dibutuhkan kesadaran perilaku dari para individunya.

Management sampah adalah persoalan sosial, dan merupakan bagian dari gaya hidup hijau (green lifestyle). Mengelola sampah dapat menjadi bagian dari green lifestyle.

Partisipasi dan peran serta masyarakat merupakan syarat mutlak dan sebagai langkah awal dalam mewujudkan program ini.

Pada hari ini, 25 April 2010 KHPI memulai program ini dengan mengadakan pertemuan dengan para ketua RW Pondok Indah di salah satu resto  di kawasan Pondok Indah Plaza I. Sayangnya, hanya satu Ketua RW yang hadir karena beberapa ketua lainnya berhalangan hadir. Sosialisasi tetap berjalan dengan baik, dan KHPI banyak mendapatkan masukan dari Bapak Ketua RW ( Bapak Ir. Indra Roespandji/ Ketua RW 013) yang memang menjadi  aspek-aspek permasalahan sampah yang ada di sebagian kawasan Pondok Indah.

Masih banyak dibutuhkan berbagai masukan, aspirasi dan feed back dari masyarakat  untuk dapat menentukan formula program yang terbaik yang bisa diterapkan di kawasan ini.

KHPI masih banyak memerlukan lagi masukan dari masyarakat melalui para ketua-ketua RT dan RW di Pondok Indah, dan oleh karena itu masih banyak hal yg harus dipersiapkan  dan berencana untuk bersosialisasi kembali dengan seluruh ketua RW di Pondok Indah.

Pertemuan ini sangat penting, karena  izin RW merupakan syarat mutlak bagi kelancaran program ini.

Saat ini KHPI sudah semakin berkembang dengan semakin bertambahnya anggota muda baru warga Pondok Indah yang sangat tertarik dengan program-program KHPI. Idea-idea briliant yang bersifat spontanitas sangat disambut baik KHPI dan menjadi agenda tambahan dalam mensukseskan program KHPI  lainnya, seperti program Revitalisasi Ruang-ruang terbuka Hijau  based on aspirasi warga, membuat bike lane, pedestrian walk, mendorong pihak management mal (Pondok Indah Mal) utk segera mewujudkan program bike parking (parkir sepeda) yang memang rencananya tahun ini akan segera direalisasikan, serta masih banyak berderet program-program hijau lainnya yang masih menunggu untuk segera diwujudkan.

1 Comment »

Topics: , | Agent of Change: Komunitas Hijau Pondok Indah Peta Hijau |


25 May 2010

Balai Warga and Kebun Wisata Tanaman Obat

Text and Pictures by Anggriani Arifin.

Fostering a communal sense of home amongst Community of RW 09, Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur:  What was the background of the initiative?

It begins when the community of RW 09, Kelurahan Pondok Kelapa felt the demand to have a secretariat’s office for daily administrative matters. Having located in a state-owned housing complex, the neighbourhood was in luck as there was a vacant land that was already allocated for social facility. With an area of over 500 square meters, the previous idea took a turn and elaborated into having a multi-function assembly hall. A series of lobbying process took place and finally the PD. Sarana Jaya approved the proposal with construction stage kick-started in 2003.

When Balai Warga comes into place…

The hall evoked community’s enthusiasms and became the manifestation of the RW officials’ humble intention, which is to ensure that every resident has a genuine sense of ownership toward their neighbourhood with a commonly-used public place. The effort to create a functioning public place was reflected in the name the community reffered to the assembly hall, which is “Balai Warga” in the hoped that in the truest sense belongs to every residents of the neighbourhood. The place could be utilize not only for community meetings, but the place was also open to be reserved for badminton games, weddings, private function, Karang Taruna and PKK agenda and any other social activities.

In light of such spirit, every phase in the construction process was self-organized and self-funded by the community. The building was 371 square meters, well-designed and facing the neighbourhood’s basketball field. The initiative had invited a relatively large attention and able to gain supports from the  local government. In 2007, Balai Warga had reached its final completion and the community of RW 09 began to enjoy the presence of a representable, comfortable and usable social facility  that is at the same time, informative on the neighbourhood’s activity.

Making neighborhood a home…

Balai Warga’s construction had fueled RW officials’ motivation to continue making betterment to the neighborhood.

Community-based Solid-Waste Management and Biopori Holes. In 2005, the buzz of community-based solid waste management reached the area, a site visit to pioneering Kelurahan Rawajati, South Jakarta was made. To make the neighbourhood environmentally-conscious by managing their solid waste was in response to the area’s vulnerability to flood and the lacking capacity of the surrounded transit disposal sites. The idea was very simple. Residents separate the waste, following the well-known organic, non-organic and toxic waste typology although for practicality, the residents were only expected to separate based on waste that was compost-material, recyclable to be given to scavengers and kinds that could not be utilize for either purpose, should be put in the waste residue category.  The seemingly easy task has proven to be quite difficult to be followed by the residents. Up to now, only a minority group in RW 09 who separated their waste. A short-term solution was proposed. The waste would be separated in a solid management post near the Balai Warga, cooperating with surrounding scavengers who were hired as staff. Although behavior changes was still encouraged, but the method had kept the composting production on-going and motivates the community to start separating waste.

For the composting process, the community of RW 09 opted for a simple method after a series of consultation and visit, The process of turning the organic waste into compost take within a 6-7 week period, with phases comprising of waste separation, aging, turning, sprinkling, and riping. The high points of this method is that it does not require incenerator, without using bio activator, does not produce odour and does not invite flies. Using this method, the compost production can now reach up to 200 bags per week, with selling price of Rp. 3000,- per bag.

In addition to the initiative, the RW officials also utilized biopori methods to reduce waste production and reducing flood risk (the neighbourhood occasionally suffered from flood risk, although a river embankment and dredging initiative of nearby Jati Kramat river in 2007-2008 had significantly overcome the threat). Up to 300 biopori holes were made around parks and main roads in the neighbourhood.

Kebun Wisata Tanaman Obat  (Agritourism Herbal Garden) and Green Spaces. The idea was to create an icon for the community that they can be proud of and would like to take part in its success. Located next to Balai Warga, the herbal garden was open for site visits, an information centre on herbs, its benefits and usage, increase awareness on natural health remedies, and as a functioning green space which can be enjoyed by the community.

The garden was built on a 5000 square metre land, and was self funded by the residents. It possessed up to ninety (90) types of herbal plants that was grown there. This effort was assisted by the ASPETRI (associaton of traditional herbs producers of Indonesia). A bamboo-made saung was also constructed with the idea that the residents can reserve the place for lunch, meetings or simply to have family moments overlooking the gardens and the balai warga. The overall idea was to ensure that the garden could really be utilized by the community.

To further creating livability, community were encouraged to have green plants in front of their home and on almost every streets within the neighbourhood. To add tidiness, the trotoirs were repainted and pots of plants were also put on the main streets, as well as making green spaces in idle lands.

Creating  Livability

The message that was continuously buzzed in the neighbourhood management is that a clean is the key to a healthy and comfortable living environment, in which community’s participation in maintaining the condition is pivotal. To keep the neighbourhood alive, community activities were highly encouraged, with routines like RW siaga (to combat dengue fever), kerja bakti (voluntary community work), independence day’s events trail, aerobics, and others, as well as incidentals such as Kampung Anti Narkoba (anti-drugs kampung) movement by building Anti-Narkoba posts accross the area. A monthly newsletter, Warta 09¸ were also circulated to keep every resident informed and acknowledged as part of the community.

Initiatives like one that RW 09 have, certainly would not take place without the work of a rigorous and dedicated RW officials as well as a supportive community. However, it would also never take place if there was no intention to nurture partnership amongst residents and the Rukun Warga (RW) official in making the neighbourhood becomes a home, instead of mere space, to be shared together. The community of RW 09, as well as many communities in DKI Jakarta, had proven that this simple intention is enough to ignite significant changes in any neighborhood.


5 Comments »

Topics: , , , , , , , , | Agent of Change: none |


05 May 2010

Dilema sampah: daur ulang versus konsumsi

Apakah sebuah kota perlu mengalami tragedi pahit sebelum mengalami perubahan drastis? Setidaknya itulah yang dialami oleh Minamata, sebuah kota pantai di Jepang Selatan. Minamata menjadi pusat perhatian ketika untuk pertama kalinya sindrom keracunan merkuri ditemukan secara masif dalam seluruh mata rantai makanan. Kota tersebut menjadi terkenal karena penderitaannya.  Perlu waktu berpuluh-puluh tahun untuk memulihkan tatanan sosial dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang terjadi. Kepahitan yang terjadi hampir 60 tahun yang lalu kini membawa Minamata menjadi terdepan dalam babak baru era ekologis ini.

(more…)

3 Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


25 Apr 2010

Car-Free Day: Sudah Aja Deh

Bunderan HI

Car-free Day sudah mengubah Jalan Thamrin menjadi ruang sosial yang hiruk pikuk. Polusi udara mungkin memang berkurang, tetapi polusi suara dan sampah pasti bertambah.

Dia juga makin padat pesan, yang tidak semuanya relevan dengan tujuan car-free day atau gagasan hijau umumnya.

Berbagai komunitas dan produk sibuk menjual dirinya. Juga Gubernur dan pemerintahnya. Pesan, pesan. Teks, teks. Identitas, identitas.

Banyak sekali gambar Gubernur dan Wakilnya di mana-mana

Gambar Gubernur dan Wakil di setiap spanduk, berderet-deret

(Senang juga tadi disapa Gubernur yang sedang bersepeda dan ternyata mengenali saya)

Komunitas Koki kah ini?

Keberhasilannya menciptakan ruang sosial merupakan hal tersendiri. Mungkin suatu by-product. Namun, mungkin memang berguna untuk penduduk Jakarta, yang nampaknya merindukan ruang ekspresi begini. Kedudukan Jalan Thamrin sebagai pusat kekayaan Jakarta (dan Indonesia) bagi sebagian besar urban villagers Jakarta nampak surreal, dan karena itu menjadi manis sekali ketika sekali-sekali bisa dikuasai oleh rakyat.

Bundaran HI pada tahun 1997-1998 juga menjelma menjadi ruang publik yang sungguh politik. Pada tahun 2001 transformasi itu berusaha distop, dengan mengubah permukaannya, yang bahkan pernah diberi tanda ‘Awas Listrik”. Kini mungkin transformasi berikut sedang berlangsung.

Kmunitas Twitter. Gubernur mengajak warga menggunakan twitter bertukar informasi tentang Jakarta.

Asal sampah dan polusi suara tidak malah menjadi beban baru bagi suatu masyarakat urban yang memang sedang bingung dan setengah pesimis.

Tolong, sampahnya....

Bagaimana kalau dibikin car-free NIGHTS?

Kampanye Jalur Sepeda tenggelam deh...

Langit biru di atas selalu indah. Sayang ada arsitektur mencakarnya

Langit selalu indah. Tapi ada arsitektur menggapainya.

Di antara langit dan jalan ada jembatan penyeberangan

3 Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


22 Mar 2010

Pioneering e-Invitation only: Vivi Yip Art Room

Is it possible to really be paper-less?

Vivi Yip Art Room just took another step closer. No printed invitation now. Invitations are sent only via SMS, BBM and emails.

In average Vivi Yip Art Room organises two exhibitions per month. For each, 250 printed invitations were sent before. That means 6,000 printed invitations per year. (Compare it to about 32,00o by the Jakarta Arts Council). Not now. The gallery is also rationalising exhibition cataloques, by making them thinner, in the forms of small brochure or leaflet.

It might be the first such an establishment to use only paperless invitations.

Check it out: http://viviyipartroom.com/

No Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


23 Feb 2010

Managing Trash

Evening Lecture: Managing Trash

By Yuyun Ismawati, winner of Goldman Prize for Environment, 2009.

Date:

Tue 02.03.2010

Time:

from 07:30 to 08:30

Place

Erasmus Huis, adjacent to the Dutch Embassy

Web Site:

http://www.heritagejkt.org

Additional Information

Managing Trash: “If the poor can do it, why can’t the rich?”

Do you know where your personal and household wastes go?  Do you care?  For Yuyun Ismawati these are issues of utmost concern. In the poorer regions of Bali, Java and the outer islands, there is no equivalent to the 200 hectare Bekasi landfill that conveniently hides 6,000 tons of Jakarta waste every day — out of sight and out of smell. People in other areas of Indonesia have no alternative than to live with their waste. No option that is until a small group of passionate, determined and motivated people started to make a difference. Yuyun, the Director of the Balifokus foundation, will discuss how this work has impacted the living conditions of these people. She will take that often meaningless word “empowerment” and demonstrate how it can work at the grass-roots level.  She will introduce us to a local initiative which is sustainable because local people are directly involved in planning and paying for the project.  From her experiences and disappointments, she will discuss how understanding, coordination, and prior planning with municipal officials, NGOs, community leaders, and kampong dwellers can improve the chance of success of a project.  
Why can’t projects like this be done in Jakarta? Yuyun will tell us why and offer encouragement.

No Comments »

Topics: | Agent of Change: none |