Posts Tagged ‘SPBU’


20 Mar 2013

Partisipasi Warga : dari Pojok Utara hingga Ujung Selatan Jakarta

IMG_0314

 

Penataan Waduk Pluit

Perkara banjir yang terjadi di pertengahan Januari lalu masih membawa cerita bagi ribuan keluarga yang menetap di pinggiran Waduk Pluit. Sejak banjir besar yang melanda wilayah Pluit dan sekitarnya selama hampir satu minggu, warga yang tinggal di pinggiran Waduk Pluit menjadi sorotan banyak pihak.

Kali ini, keberadaan mereka lebih dipersoalkan dibanding sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta langsung mengambil langkah tegas, merencanakan program revitalisasi waduk Pluit dan merelokasi warga ke rumah susun, salah satunya adalah Rumah Susun Marunda.

Program Gubernur DKI Jakarta merupakan respon atas banjir yang disinyalir karena berkurangnya kapasitas waduk yang semula 80 Ha menjadi 60,2 Ha. Seluas 19,8 Ha telah berubah menjadi kampung yang menampung ribuan warga. Berkurangnya kedalaman waduk juga dianggap sebagai penyebab menurunnya kapasitas waduk.

Persoalan banjir, analisa penyebab dan solusinya tidak bisa disederhanakan begitu saja. Warga pinggiran waduk pun mempertanyakan hal tersebut. Dalam diskusi yang diadakan di balai warga Marlina, Muara Baru pada 3 Februari 2013, warga secara kritis merespon paparan yang disampaikan oleh Elisa Sutanudjaja terkait persoalan banjir Jakarta.

Salah satu warga dari Kebun Tebu mempertanyakan mengapa reaksi untuk penanggulangan banjir hanya disasarkan kepada warga yang menempati wilayah hilir. Ibu Tum, dari blok B Kebun Tebu, mempertanyakan mengapa hal yang sama tidak dilakukan terhadap praktek pelanggaran tata ruang di wilayah hulu Jakarta?

Seorang Ibu Muda dari Kebun Tebu juga bertanya, dengan sedikit emosi, bahwa apakah dengan direvitalisasinya Waduk Pluit dan direlokasinya ribuan warga dari pinggiran waduk dapat menjawab persoalan banjir Jakarta? Apakah dengan itu Jakarta terjamin bebas banjir?

Pertanyaan kritis dua Ibu warga Kebun Tebu di atas sebetulnya merupakan refleksi bahwa persoalan banjir memang kompleks, memerlukan solusi yang komprehensif, dan yang paling penting, tidak tebang pilih.

Terkait banjir, warga Kebun Tebu yang hadir dalam diskusi  menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari persoalan. Tetapi, terkait dengan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, warga bersedia juga untuk menjadi bagian dari solusi.

Salah satu hal yang ditekankan oleh warga adalah adanya upaya komunikasi atau konsultasi publik untuk perumusan solusi atas banjir Jakarta. Dalam hal ini, warga minta dilibatkan dalam proses dan bukan hanya menjadi objek dari program.

Niatan warga untuk menjadi bagian dari solusi diwujudkan dengan mendatangi Balaikota Jakarta pada 5 Februari 2013.  Bersama Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Urban Poor Consortium (UPC), warga menemui Gubernur DKI Jakarta, yang kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu :

  1. Bahwa tawaran pindah ke Rumah Susun Marunda hanya untuk warga yang bersedia dan tanpa paksaan
  2. Bahwa Gubernur DKI Jakarta setuju pendekatan penataan kampung, tetapi tidak di atas waduk dan alternatif lain adalah pindah ke lahan kosong terdekat.
  3. Bahwa warga diminta untuk membuat usulan kepada Gubernur DKI Jakarta.

Merespon tantangan dari Gubernur untuk membuat usulan, warga pun secara bersama merumuskan usulan penataan kampung. Bekerja bersama Arsitek Komunitas (ARKOM) dan Rujak Center for Urban Studies (RCUS) warga hadir dengan beberapa usulan yang disampaikan pada pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta pada 4 Maret 2013.

Dalam pertemuan tersebut, Nenek Della, dari Kebun Tebu, menyampaikan usulan penataan permukiman Waduk Pluit dijadikan sebagai bagian dari penataan waduk. Menurutnya, warga merupakan aset kota. Jika warga dipindahkan jauh dari lokasi semula maka yang rugi bukan saja warga tetapi juga tempat pelelangan ikan (TPI) dan perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar Muara baru.  Perusahaan tersebut bisa kehilangan tenaga kerja karena sebagian besar karyawan adalah warga Waduk Pluit. Usulannya, penataan dilakukan in-situ (di tempat) dengan cara per-segmen.

Karto, warga blok B Kebun Tebu, menambahkan bahwa untuk kebutuhan penataan, warga sudah melakukan pendataan secara partisipatif. Namun, pendataan belum selesai. Sampai hari ini warga yang sudah terdata adalah 1200 KK dari total 6000 an KK yang tinggal di 28 blok di Kebun Tebu.

Menurut Karto, pendataan mengalami hambatan dari sebagian pimpinan RT dan para pemilik kontrakan yang kepentingannya terganggu. Para pemilik kontrakan lebih setuju ganti rugi karena lebih menguntungkan. Konsep penataan yang diusulkan akan menghilangkan aset mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, JRMK-UPC mengusulkan ada tim gabungan dari kelurahan dan JRMK-UPC untuk melakukan pendataan bersama.

Atas usul warga, Gubernur merespon bahwa Waduk Pluit tetap harus steril dari permukiman. Gubenur Jokowi setuju untuk dilakukan pendataan bersama antara UPC-JRMK dengan kelurahan Penjaringan. Gubernur kemudian memerintahkan penjadwalan pertemuan lanjutan antara UPC-JRMK dengan Walikota Jakarta Utara, Camat Penjaringan dan Lurah Penjaringan untuk membahas hal tersebut.

 

Pertemuan selanjutnya terjadi pada 6 Maret 2013 di Kantor Walikota Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan JRMK, UPC dan Rujak mempertegas pentingnya pendataan partisipatif bersama  warga yang tinggal di Kebun Tebu. Dengan data yang dimiliki, pendekatan kebijakan yang dipilih dapat lebih solutif. Semisal, dari pendataan partisipatif sementara yang telah dilakukan, terdata bahwa warga di Kebun Tebu bekerja di sektor informal dan menyandarkan hidupnya pada pusat ekonomi di sekitar wilayah Muara Baru semisal Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik-pabrik, Pelabuhan Sunda kelapa, Rumah Sakit (Pluit dan Atmajaya), Mall (Pluit Junction, Mega Mall Pluit, Emporium) dan juga hunian di sekitar Waduk Pluit (Apartemen Laguna, Pantai Indah Kapuk, dan Pantai Mutiara). Dari pendataan sementara, terungkap bahwa kegiatan ekonomi warga Kebun Tebu berjarak dalam radius 1-3 km dari Waduk Pluit.

Oleh karena itu, pendataan yang sejelasnya menjadi sangat penting karena dengan dasar data yang jelas, pemerintah, setelah berkonsultasi dengan warga, dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat.

Dalam pertemuan dengan Walikota Jakarta Utara disampaikan usulan dari warga, JRMK, UPC dan Rujak untuk adanya tim gabungan antara pemerintah dengan warga dan organisasi pendamping untuk melakukan pendataan partisipatif yang dikuatkan dengan SK Gubernur sebagai awalan proses penataan partisipatif.  Saat ini, warga masih menunggu tindak lanjut dari pertemuan tersebut.

 

SPBU di Pemukiman dan Pelanggaran Hak Warga

 

Dari pojok Utara Jakarta, kita bergeser ke Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Hampir dua tahun terakhir ini, Rujak bekerjasama dengan kelompok warga yang berasal dari dua wilayah, yaitu Kedoya Utara dan Cempaka Putih Timur. Setelah hampir 2 tahun mengupayakan penyelesaian, warga mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama Asisten Pembangunan DKI Jakarta pada 4 Februari 2013. Asisten Pembangunan, selaku fasilitator juga mengundang SKPD terkait seperti Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas P2B, Dinas Tata Ruang, dll.

Inti dari pertemuan tersebut adalah menindaklanjuti keluhan warga atas pelanggaran hak warga terkait terbitnya izin untuk beroperasinya SPBU Total di Kedoya Utara dan SPBU Pertamina di Cempaka Putih Timur. Keluhan warga terkait dengan terbitnya izin tanpa adanya tanda tangan izin gangguan dari warga di sekitar lokasi SPBU.

Dari paparan warga, terungkap bahwa ternyata izin tersebut dipalsukan. Tanda tangan yang ada di dokumen perizinan ternyata bukanlah milik warga terkait. Pemalsuan tanda tangan dalam izin ini diperparah dengan lemahnya sistem verifikasi dari lembaga penerbit izin (operasional dan izin mendirikan bangunan) yaitu Dinas Perindustrian&Energi dan Dinas P2B atas terbitnya izin gangguan yang dikeluarkan oleh Dinas Satpol PP.  kedua Dinas pemberi izin tetap pada keyakinan bahwa izin yang dikeluarkan telah memenuhi syarat administratif. Yang disayangkan adalah, kedua dinas terkait tidak memverifikasi muatan atau syarat substantif dari izin tersebut, yaitu kesediaan warga. Pada pertemuan tersebut, Dinas Satpol PP tidak dihadirkan sehingga forum tidak bisa mengklarifikasi atas terbitnya izin gangguan dengan tanda tangan palsu.

Pelanggaran Hak yang meresahkan warga selama 2 (dua) tahun terakhir ini tidaklah akan semakin berlarut apabila pemerintah jeli sejak awal dan benar-benar mendengar suara warga. Rencana pembangunan SPBU di tengah permukiman kedua wilayah di atas telah sejak awal ditolak warga. Terkait rencana pembangunan SPBU, ada UU Gangguan tahun 1926 yang melindungi warga dari rencana pembangunan atau kegiatan usaha yang dikhawatirkan merugikan dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Melalui ketentuan dalam UU Gangguan, warga sekitar harus dimintakan izin. Hal ini lah yang dilanggar dalam kasus beroperasinya SPBU Total di Kedoya Utara dan SPBU Pertamina Cempaka Putih Timur.

Penolakan warga bukan tanpa alasan. Berdasarkan temuan ilmiah Ilmu Kesehatan Lingkungan, jarak aman keberadaan tangki pompa bensin adalah 100 m. Dalam radius tersebut, uap bensin yang menyebar membahayakan dan dapat menimbulkan potensi kanker darah (Leukimia) untuk balita.

Untuk wilayah Cempaka Putih Timur, kerentanan akan bahaya bertambah dengan adanya banjir yang kerap melanda willayah Cempaka Putih setiap musim penghujan. Pada pertengahan Januari lalu saja, tumpahan bensin/solar dapat masuk ke dalam rumah terbawah oleh banjir yang menggenangi rumah warga.

Dari diskusi tersebut, pihak Asisten Pembangunan menjanjkan pertemuan lanjutan dengan dinas terkait, warga dan juga operator SPBU. Sehingga, diharapkan akan ada solusi lebih lanjut.

Namun, hingga hari ini, belum ada kejelasan dari pihak Asisten Pembangunan DKI Jakarta terkait persoalan di atas. Hingga hari ini, warga dan Rujak belum mendapatkan undangan pertemuan sebagaimana dijanjikan.

 

Pondok Indah, Riwayatmu Kini..

 

Beberapa bulan belakangan ini warga Pondok Indah yang tergabung dalam lima RW (disebut sebagai Panca RW) berkumpul dan membahas tentang penurunan kualitas lingkungan yang terjadi di kawasan Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang.

Oleh warga, pengembangan kawasan Pondok Indah dianggap sudah melenceng dari rencana semula. Warga mengganggap hal ini terjadi karena adanya pembiaran dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini alih fungsi peruntukan lahan, yang menyebabkan terjadinya kemacetan, dll dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan yang asri.

Kawasan Pondok Indah memiliki banyak bangunan besar berupa bangunan perkantoran, plaza niaga, mall, apartemen dan sekolah-sekolah bertaraf internasional, yang kesemuanya mengandalkan jalan-jalan di kawasan pemukiman Pondok Indah. Belum lagi kelanjutan pembangunan yang diinisiasi oleh PT. Metropolitan Kencana Tbk dalam rangka membangun super blok yang mengabaikan aspek infrastruktur dan tidak mempedulikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Proyek raksasa ini dianggap sangat berlebihan bagi lingkungan yang sangat terbatas.

Penolakan warga terhadap rencana pembangunan super blok yang dimotori oleh PT. Metropolitan Kentjana Tbk bukan tanpa sebab. Rencana pembangunan Pondok Indah Town Center (PITC) terutama rencana pembangunan mal sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) hotel bertaraf internasional, 8 (delapan) menara gedung perkantoran, 11 (sebelas) menara apartemen, dan pusat hiburan dikhawatirkan akan membawa dampak lingkungan yang lebih buruk untuk kawasan Pondok Indah dan sekitarnya.

Warga yang tergabung dalam Panca RW juga menekankan bahwa rencana tersebut bertentangan dengan RTRW DKI Jakarta 2030 dalam kaitannya dengan upaya peeningkatkan daya dukung lingkungan hidup Jakarta dan membebaskan Jakarta dari bencana banjir, krisis air bersih, dan polusi udara.

Kekhawatiran warga juga beralasan, sebab, dalam perencanaan sebagian dari super blok, yaitu pembangunan Pondok Indah Mall 1 dan 2 yang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) nya disetujui oleh mantan Gubernur Sutiyoso pada tahun 2007, tidak ada pelibatan warga sama sekali.

Persetujuan RTBL yang akhirnya mewujud pada terbitnya dokumen AMDAL dan izin pembangunan, tidak melibatkan warga. Padahal, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, partisipasi warga dalam penataan ruang menjadi hak dasar.

Terkait AMDAL, diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa warga haruslah dilibatkan melalui proses konsultasi publik dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Sehingga, tidak seperti saat ini di mana warga menjadi saksi atas menurunnya kualitas lingkungan hidup di kawasan Pondok Indah.

Penurunan kualitas lingkungan juga tidak disikapi secara pasif oleh warga. Justru warga secara proaktif mengorganisir diri dan melakukan serangkaian kegiatan positif untuk perbaikan lingkungan di kawasan Pondok Indah. Salah satu organisasi yang sangat aktif dalam mempelopori kegiatan perbaikan kualitas lingkungan adalah Komunitas Hijau Pondok Indah (KHPI).

Dalam pemberitaan di Jakarta Post pada 15 Maret 2013, pihak Dinas Tata Ruang menyatakan bahwa saat ini RTBL dari rencana Super blok sedang dalam proses review 5 tahunan. Warga dan juga Rujak menganggap bahwa ini merupakan momen yang tepat untuk pelibatan warga terkait izin yang sudah diberikan. Artinya, apabila izin ingin dilanjutkan maka harus ada upaya perbaikan lingkungan yang komprehensif. Selain itu, harus juga ada rencana meminimalisir dampak dari pembangunan lanjutan yang sudah direncanakan.

Apabila, PT Metropolitan Kentjana  Tbk tidak dapat memenuhi hal di atas, maka patutlah izin tersebut dipertimbangkan untuk dibatalkan. Tujuan dari ketentuan AMDAL adalah memagari proses pembangunan agar tidak membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Secara prinsipil ia tidak menolak pembangunan, dalam hal ini pembangunan ekonomi, namun ia dimaksudkan untuk melindungi aspek-aspek yang mungkin terdampak dari proses pembangunan yang terjadi.

Sama halnya dengan ketentuan izin gangguan dalam kasus SPBU, yang bertujuan untuk melindungi warga dari dampak negatif yang mungkin dimunculkan dari pembangunan SPBU di tengah pemukiman.

Ketiga kasus di atas, menunjukan bahwa warga secara aktif berupaya mendorong pelibatan dirinya dalam proses pembangunan di kota Jakarta. Apa yang terjadi di kawasan Waduk Pluit, Kedoya Utara, Cempaka Putih dan Pondok Indah menunjukan pentingnya melibatkan warga dan menjadikan warga sebagai bagian dari pengelola kota, suatu hal yang semestinya.

 

 

2 Comments »

Topics: , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


06 Mar 2012

Putusan Beda Untuk Penolakan SPBU di Permukiman

 

Gugatan Warga; Izin yang Terbit Tanpa Persetujuan Warga

Pada 18 Januari lalu, PTUN mengeluarkan putusan menolak Gugatan Tata Usaha Negara (PerkaraNo: 159/G/2011/PTUN-JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta), yang diajukan oleh warga Kedoya Utara terhadap Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta. Keputusan P2B yang digugat adalah terbitnya IMB Nomor 2956/lMB/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang IMB SPBU atas nama PT. Total Oil Indonesia di Jl. Panjang Blok B III A No. 1,2,3 (Jl. Surya Sarana) RT 013/RW 05 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Gugatan tersebut diajukan oleh warga karena IMB SPBU PT. Total Oil Indonesia diperoleh tanpa memperhatikan keberatan warga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Mendagri No. 27 Tahun 2009 Tentang Izin Gangguan di Daerah.

Selain itu, warga juga menggugat karena merasa dirugikan berdasarkan kekhawatiran kemungkinan terjadinya : pencemaran lingkungan terhadap fungsi air tanah dan udara; penurunan nilai benda tetap berupa tanah dan rumah; hilangnya rasa nyaman dan ketenangan; resiko kerugian jiwa dan harta benda bila terjadi kebakaran, dan kemacetan lalu lintas.

Putusan Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa objek gugatan (IMB) yang dikeluarkan oleh P2B telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Terhadap gugatan warga atas potensi kerugian dengan keberadaan SPBU di permukiman, Majelis Hakim menyatakan alasan penggugat tidak terbukti, antara lain :

  1. Kerugian ekonomi yang tidak terbukti secara nyata;
  2. kemungkinan terjadinya kebakaran yang dikhawatirkan penggugat tidak dapat dibuktikan, karena sudah diantisipasi oleh PT. Total Oil Indonesia dengan membangun tangki pendam yang diletakkan sangat jauh dari rumah kediaman warga, sudah ada tekhnologi baru yang bisa mengantisipasi kekhawatiran terjadinya kebakaran;
  3. Berkaitan dengan kesehatan gugatan penggugat tidak dapat dibuktikan karena dengan adanya tekhnologi baru segala dampak terhadap kesehatan tidak dapat dibuktikan;
  4. Berkaitan dengan kemacetan tidak terbukti adanya kemacetan yang terjadi akibat dibangunnnya SPBU.

 

Sehubungan dengan perundang-undangan, IMB dianggap telah sesuai dengan peraturan gubernur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan warga tidak dapat dihubungkan dengan IMB. Karena tidak terbuktinya kemungkinan terjadinya kebakaran, maka persetujuan warga tidak diperlukan.

Majelis Hakim menilai bahwa kekhawatiran warga tentang potensi kerugian dan bahaya atas keberadaan SPBU adalah hak penggugat (warga), namun Pengadilan mempersoalkan keberatan warga dengan alasan apabila semua orang menolak keberadaan SPBU maka semua alat angkutan tidak dapat bergerak. Majelis hakim mempertanyakan bagaimana kemudian pembangunan nasional, perputaran roda perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan tanpa alat angkutan yang berfungsi.

 

Putusan Majelis Hakim mengejutkan warga, termasuk Forum Warga Tolak SPBU di Permukiman yang terdiri dari tiga kelompok warga tersebar di Tanah Kusir, Kebayoran Baru; Kedoya Utara dan Cempaka Putih.

Sebagaimana telah ditulis sebelumnya , ketiga kelompok warga tersebut mengajukan gugatan terhadap P2B atas terbitnya IMB pada lokasi yang akan dibangun SPBU yaitu Total Oil (di Kedoya Utara), Shell (di Tanah Kusir), dan Pertamina (di Cempaka Putih).

Dasar gugatan ketiga kelompok warga tersebut serupa yaitu dikarenakan terbitnya IMB tanpa adanya izin gangguan dari warga juga kekhawatiran akan bahaya yang ditimbulkan dari keberadaan SPBU di tengah permukiman.

Gugatan dari Cempaka Putih belum sempat masuk ke dalam proses pembuktian disebabkan gugatan ditolak karena dianggap telah kadaluarsa (melewati batas waktu mengajukan gugatan setelah diterima nya IMB).

Untuk dua gugatan lain, PTUN memberikan dua putusan berbeda. Dengan dasar gugatan yang sama, PTUN menolak gugatan warga Kedoya Utara. Sedangkan untuk gugatan warga Tanah Kusir, PTUN mengabulkan gugatan tersebut pada Mei 2011 dan Pengadilan Tinggi TUN kemudian menguatkan putusan tersebut di bulan Februari lalu.

Dasar pertimbangan PTUN untuk kasus Tanah Kusir adalah bahwa P2B memiliki kewenangan dalam menerbitkan IMB berdasarkan limpahan wewenang dari Gubernur DKI Jakarta namun dalam pelaksanaan nya, P2B dianggap tidak cermat karena, menurut Majelis Hakim, setelah menerima pemohonan penerbitan IMB dari Shell, P2B seharusnya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti apakah terhadap permohonan tersebut ada pihak yang berkeberatan atau tidak.

Menurut Majelis Hakim, penting untuk melihat adanya keberatan terhadap IMB yang diajukan karena IMB yang dimohon oleh Shell bukanlah IMB bangunan biasa melainkan IMB yang dampaknya terhadap lingkungan sangat besar yaitu menyangkut keselamatan warga; polusi udara, air dan lingkungan.

Majelis Hakim juga menyatakan bahwa P2B tidak memenuhi pelaksanaan salah satu Azas–Azas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Azas Tertib Penyelenggaraan Negara karena tidak menindaklanjuti pengaduan dan keberatan yang diajukan oleh warga dalam bentuk penyelesaian sengketa.

 

Dua dasar Pertimbangan yang Berbeda; Dua Pandangan tentang Hak warga dalam Penataan Ruang

Menarik sekali melihat perbedaan dasar pertimbangan PTUN dalam dua kasus di atas. Dengan dasar keberatan yang sama, yaitu terbitnya IMB tanpa persetujuan (izin gangguan) dari warga dan ancaman keberadaan SPBU di tengah pemukiman, Kedua Majelis Hakim mengambil putusan dari aspek yang berbeda.

Dalam kasus Gugatan terhadap IMB untuk Shell di Tanah Kusir, Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan warga terhadap IMB yang dikeluarkan. Menurut Majelis Hakim, keberatan warga untuk jenis IMB ini harus diperhatikan karena bangunan yang dibicarakan di sini adalah SPBU yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan keselamatan warga.

Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti keberatan (tahapan /proses yang dilalui warga dalam mengajukan keberatannya) yang kemudian menunjukan bahwa P2B tidak menindaklanjuti keberatan tersebut dan oleh karenanya dinilai tidak memenuhi Azas Tertib Penyelenggaraan Negara.

 

Hal ini ini berbeda dengan putusan Majelis Hakim untuk Kedoya Utara di mana keberatan warga tidak dijadikan pertimbangan. Menurut Majelis Hakim, segala kekhawatiran warga tidak terbukti dan oleh karenanya P2B, yang tidak menindaklanjuti keberatan warga, dianggap tidak melanggar Azas-Azas Pemerintahan yang Baik. Menarik juga bagaimana Majelis Hakim menilai bahwa kekhawatiran warga tidak terbukti sehingga IMB jenis bangunan SPBU tidak dianggap sebagai bangunan yang membawa dampak keselamatan kepada masyarakat, dan oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan warga.

Dasar pertimbangan tersebut dapat dianggap menyesatkan karena dalam UU Gangguan 1926 dan juga Permendagri 27/2009, SPBU dikategorikan sebagai bangunan yang memiliki potensi menimbulkan gangguan (lingkungan, ekonomi dan sosial) dan oleh karenanya izin yang diterbitkan untuk pembangunan SPBU haruslah didahului oleh izin dari warga, khususnya warga sekitar SPBU.

Penilaian Majelis Hakim terhadap kecenderungan warga menolak SPBU, yang nantinya dikhawatirkan dapat mengganggu pembangunan nasional juga tidak beralasan. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan persoalan bahwa yang ditolak oleh warga adalah SPBU yang dibangun di tengah-tengah permukiman tanpa adanya izin dari warga. Dalam kasus Kedoya Utara, hak warga untuk diakomodasi keberatannya telah dilanggar oleh pemerintah. Dasar hak tersebut sangatlah jelas, yaitu UU Gangguan 1926 dan Permendagri 27/2009.

Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor akan mendorong dibangun nya SPBU di ruang-ruang kota. Menjadi mengkhawatirkan kemudian apabila SPBU menyeruduk masuk ke dalam pemukiman. Dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta (Pasal 61 ayat 6) diatur bahwa “Pengaturan lokasi SPBU dan SPBG akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Gubernur harus membuat kebijakan yang jelas dan tidak bertentangan dengan Peraturan di atas nya sehingga ada kejelasan bagi aparatur negara dan warga ketika berurusan dengan penerbitan izin.

Dan yang terpenting adalah, Peraturan tersebut harus dibuat secara komprehensif, serta dimulai dengan kalkulasi atas pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor juga rasio kebutuhan SPBU dalam suatu wilayah. Jangan sampai, kebutuhan warga akan pemukiman dengan lingkungan yang sehat dan jauh dari potensi bahaya, harus dikalahkan oleh kebutuhan “pembangunan nasional” yang disandarkan pada keberadaan SPBU.

 

Penulis: Dian Tri Irawaty

 

 

 

 

Comments Off

Topics: , , , | Agent of Change: none |


04 Nov 2011

SPBU dan Protes Warga

Oleh Famega Syafira. Warga Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat protes pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum milik PT Total Oil Indonesia. SPBU itu beroperasi mulai 15 Oktober 2011, meskipun warga merasa tidak memberikan persetujuan. Padahal, persetujuan warga sekitar adalah salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Gangguan sebagai syarat mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Sebagian besar warga menolak pembangunan SPBU dan tak memberikan izin,” kata Elizabeth, salah satu warga RT 13.
Elizabeth menolak keras pembangunan SPBU di lingkungan tempat tinggalnya karena membawa banyak dampak buruk.
Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari keberatan ini. Sebagai ibu, Elizabeth khawatir uap bensin dari SBPU memberi dampak buruk bagi anaknya. Menurut penelitian, anak yang tinggal di dekat SPBU punya risiko terkena leukimia empat kali lipat lebih besar dibanding anak-anak lain.
Alasan kedua adalah risiko kebakaran. Elizabeth mengaku terkejut saat melakukan riset kecil mengenai kasus kebakaran yang terjadi di SPBU. “Saya tak mengira ternyata ada banyak sekali kasus kebakaran di berbagai daerah,” kata dia. (Lihat box: Kasus-kasus Kebakaran SPBU). Keberadaan SPBU juga diduga memberi dampak negatif secara ekonomi.
Pemerintah bukan tak menyadari adanya potensi bahaya di sekitar SPBU. Keputusan Gubernur DKI 2863/2001 menyatakan depot pengisian bahan bakar minyak wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan karena berpotensi menghasilkan limbah gas padat dan cair yang cukup besar
Warga sempat mengirimkan surat pembaca yang dimuat di detik.com.
Sesudahnya, beberapa warga mendapatkan sms gelap yang berisi makian dan ancaman. Warga juga merasa mendapatkan ancaman tak langsung dengan embel-embel organisasi massa. “Saat dibangun, di proyek tertempel bendera FORKABI,” kata Elizabeth.
Meski tanpa izin warga, pembangunan tetap dilanjutkan hingga beroperasi. PT Total menyatakan telah memperoleh izin sesuai peraturan, tapi bagaimana bisa izin terbit tanpa persetujuan warga? Menurut peraturan Mendagri nomor 27 tahun 2009, IMB baru bisa terbit dengan seizin warga.
Pembangunan SPBU tanpa izin warga tak hanya sekali ini terjadi. Warga Cempaka Putih mengeluhkan hal yang sama, dengan modus serupa. Pemaksaan pembangunan SPBU juga terjadi di Jalan Bintaro Raya. Oktober 2009, PT Shell Indonesia menyatakan akan membangun SPBU di Jalan Bintaro Raya, RT 11 RW 10, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.
23 warga menyatakan keberatan dan penolakan. Alasannya, pembangunan SPBU akan merugikan kepentingan pemukiman dan membahayakan kepentingan umum; antara lain ancaman kebakaran, menganggu keseharan dan mencemari air tanah.
Tanpa persetujuan warga, Izin Mendirikan Bangunan telah diterbitkan. Pada September 2010, warga meminta dokumen tersebut namun tak diberikan. Desember 2010, sembilan warga, termasuk istri budayawan Nucholish Madjid, Omi Komeria Madjid, mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Putusan pengadilan pada 18 Mei 2011 mengabulkan gugatan warga. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI justru mengajukan banding bersama Shell. Dian Try Irawaty, peneliti Rujak Center For Urban Studies menilai bahwa pembangunan SPBU tanpa izin telah mengabaikan kepentingan masyarakat. “Pemerintah malah melindungi penanam modal,” kata dia.
Protes warga tak diindahkan, pembangunan tak dilakukan dengan keterbukaan, proses perizinan pun ditutup-tutupi. Pembangunan SPBU di daerah pemukiman, menimbulkan kecurigaan bahwa kota ini dibiarkan tumbuh begitu saja tanpa tata kota yang terencana. Dengan pertumbuhan kendaraan yang sangat pesat, berapa banyak lagi SPBU yang akan dibangun di wilayah pemukiman?
Adakah hal semacam ini juga terjadi di sekitar tempat tinggal Anda? Berbagilah dengan warga yang lain melalui e-mail info@rujak.org atau laporkan lengkap lokasinya ke www.klikjkt.or.id.

3 Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |