Posts Tagged ‘taman’


02 Feb 2013

Warga Berbagi Cerita : Advokasi Taman PIK Pulogadung

 

01_Taman PIK ed

Oleh : Shanty Syahril 

Tulisan ini runtutan kejadian dari upaya dua warga Jakarta menghentikan pembangunan kios komersial di dalam sebuah taman. Taman seluas 1,25 Ha tersebut berlokasi  di tengah Permukiman Industri Kecil (PIK) Pulogadung, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Pembangunan di dalam taman tersebut diprakarsai oleh Instansi Pemda Pengelola PIK Pulogadung.

PIK Pulogadung dan Taman PIK

Di dalam Taman PIK dapat ditemui sebuah prasasti, penanda awal dibangunnya perkampungan industri kecil tersebut  sebagai perluasan kawasan industri Pulogadung. Walaupun terletak di Kelurahan Penggilingan, kawasan tersebut menyandang nama resmi  PIK Pulogadung. Prasasti tertanggal 25 Mei 1981 dan ditandatangani mantan Gubernur DKI Jakarta, Tjokropranolo.

Saat ini PIK Pulogadung yang luasnya 44 Ha menampung sedikitnya 500 UKM. Sebagai kawasan industri yang sekaligus berfungsi sebagai permukiman, banyak sekali anak-anak yang menghabiskan kesehariannya di lingkungan PIK Pulogadung. Setidaknya ada lima sekolah (4 SDN dan 1 SMPN) dalam radius 150 m dari batas selatan taman. Sekurangnya ada 1.500 siswa yang menuntut ilmu di lima sekolah tersebut.

Taman PIK bisa dikatakan satu-satunya fasilitas rekreasi bebas biaya bagi warga sekitar. Pagi hari sering terlihat beberapa orang tua, bersama anak balitanya berjalan-jalan di taman. Tengah hari biasa ditemui beberapa pekerja duduk di bangku taman menikmati bungkusan makan siangnya. Dua warga yang melakukan advokasi, biasa memanfaatkan Taman PIK sebagai media belajar dan tempat kegiatan alternatif luar sekolah yang diikuti sekitar 40 siswa sekolah dasar setempat.

Di sekeliling taman, mangkal beberapa pedagang makanan dengan gerobaknya. Tapi tak satupun pedagang berani berjualan di dalam taman. Sebuah rambu penanda di taman yang dipasang oleh Instansi Pemda Pengelola PIK memang menegaskan larangan berjualan/berdagang di sarana umum dan taman sesuai Perda Pemrov DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007.

 

Pembangunan di Taman PIK

Ironisnya, pembangunan kios komersial di dalam Taman PIK diprakarsai oleh Instansi Pemda Pengelola PIK itu sendiri. Sepanjang bulan November 2012 berlangsung proses pembangunan 4 unit kios @ seluas 9,5 m2 di dalam Taman PIK. Tambahan sebanyak 4 unit kios @ seluas 6 m2 dibangun lebih utara dari lokasi yang pertama sepanjang bulan Desember 2012.

Kilas balik ke belakang, sebenarnya pembangunan kios komersial di kawasan PIK secara agresif sudah mulai pada awal tahun 2012. Atas restu Pengelola PIK, sepanjang pinggir lapangan PIK yang awalnya kosong, secara terorganisir dibangun menjadi deretan kios baru. Termasuk di tanah kosong di bantaran saluran drainase yang termasuk sebagai peruntukan jalur hijau (Pht) dalam Lembar Rencana Kota Jakarta.

Beberapa warga sekitar, antara lain ibu rumah tangga, orang tua siswa, dan pedagang kaki lima, sempat pula ditanyai secara acak pandangannya terhadap pembangunan kios di dalam taman. Seluruhnya keberatan dengan pembangunan tsb. “Lama-lama bisa habis semua tanah kosong dibuat kios,” ungkap salah satu di antara dengan geram. Tapi tak satupun berani menentang secara terbuka tindakan Pengelola PIK.

Bila dilihat sejarahnya, Pengelola PIK merupakan Instansi Pemda yang awalnya dibentuk untuk mengembangkan kawasan PIK. Mereka mengklaim puluhan hektar tanah milik Pemda di PIK merupakan hasil kerja keras mereka puluhan tahun. Sehingga tak heran bila perilakunya bak tuan tanah daerah tsb.

Ketika pembangunan terus berlanjut hingga merambah masuk ke dalam taman, maka kedua warga berpikir tindakan tsb tidak dapat dibiarkan. Apalagi pembangunan komersial di kawasan PIK sama sekali tidak diimbangi dengan pembangunan fasilitas yang mendukung tumbuh kembang anak-anak.

 

Upaya Advokasi

Kronologis upaya advokasi yang dilakukan dua warga di atas ditampilkan dalam tabel di bawah. Keduanya memutuskan untuk membatasi diri pada advokasi Taman PIK, dan tidak mempersoalkan pembangunan pada tanah kosong yang sebenarnya diperuntukkan bagi jalur hijau.

Keberatan disampaikan kepada penguasa wilayah setempat terlebih dahulu. Walaupun bersiap untuk membawanya kepada Gubernur atau Wakilnya sebagai langkah terakhir bila diperlukan. Langkah pertama di mulai dengan klarifikasi kepada Kelurahan Penggilingan, yang dilanjutkan dengan mengirim surat pengaduan kepada Camat Cakung.

Sekalipun keberatan dan sadar bahwa pembangunan di dalam taman melanggar aturan, baik pihak Kelurahan Penggilingan maupun Kecamatan Cakung tidak mampu (mau/berani) secara aktif bertindak untuk mencegahnya.  Pihak Kecamatan Cakung angkat tangan setelah mendapat surat resmi dari Pengelola PIK yang menjelaskan bahwa:

1. Pembangunan tersebut dijalankan berdasarkan koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Timur yang didukung oleh Kementerian Koperasi.

2. Pembangunan di taman tidak menyalahi peraturan yang ada

3. Kios di taman rencananya akan diresmikan pada awal bulan Januari 2013 oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta

 

Surat penjelasan resmi tersebut tidak menyurutkan semangat kedua warga. Surat tersebut  justru penting artinya karena memberi informasi bahwa Pengelola PIK berada di bawah koordinasi Kepala Dinas KUMKMP. Di lain pihak dari laman berita online mereka menemukan artikel yang memuat pernyataan Ibu Ratnaningsih, Kepala Dinas KUMKMP yang patuh terhadap kaidah tata ruang dalam mengembangkan lokasi binaan UKM. Justru yang tidak sesuai akan beliau relokasi.

Bermodal amunisi baru tersebut, kedua warga mengirimkan surat untuk meminta klarifikasi sekaligus menyampaikan keberatan kepada Kepala Dinas KUMKMP terhadap pembangunan kios UKM di dalam Taman PIK. Ternyata respon Kepala Dinas KUMKMP tidak secepat yang diharapkan. Staf yang dihubungi tidak dapat menjelaskan tindak lanjut yang akan dilakukan. Khawatir kios tersebut terlanjur diresmikan oleh Gubernur, maka keduanya memutuskan untuk menempuh langkah terakhir, yakni mendatangi Posko Pengaduan Wakil Gubernur pada tanggal 15 Januari 2013.

Di Posko Pengaduan keduanya langsung dilayani oleh tiga orang petugas posko. Perlu beberapa waktu dan penjelasan panjang lebar sebelumnya akhirnya duduk persoalannya dipahami petugas. Salah seorang petugas berinisiatif menghubungi Pengelola PIK. Pada saat itulah kedua warga mendapat kabar yang sungguh mengejutkan. Pengelola PIK menyampaikan ke petugas bahwa kios sedang dalam proses pembongkaran.

Bahkan petugas posko juga sempat bertanya mengapa fasilitas bermain di Taman PIK tidak terawat. Menurut Pengelola PIK hal itu disebabkan belum jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap perawatan taman, apakah Suku Dinas Pertamanan atau Pengelola PIK. Agak lucu sebenarnya, ketika terkait dengan bangun kios, Pengelola PIK begitu agresif, tapi lempar tanggung jawab ketika terkait dengan fasilitas taman lainnya.

Setelah berproses sekitar dua bulan, akhirnya bangunan kios yang sempat sudah terbangun dan siap beroperasi sudah dibongkar hingga bersih. Sebenarnya kedua warga masih memiliki tanya tanya besar. Sampai tanggal 10 Januari 2013, belum ada tanda-tanda akan dibongkar. Jadi apa sebenarnya yang akhirnya mendorong Pengelola PIK membongkarnya.

Belakangan terdengar kabar bahwa ibu RW setempat juga keberatan. Bisa jadi ada upaya pula yang dilakukan ibu RW untuk mencegah pembangunan. Tapi sejauh ini belum diperoleh informasi lebih rinci terkait hal tersebut. Barangkali juga ibu Kepala Dinas langsung menghubungi Kepala Pengelola PIK dan memerintahkan untuk membongkarnya, tanpa diketahui staf bawahannya.

Kedua warga tidak memusingkannya, yang terpenting tujuan sudah tercapai sesuai harapan. Taman PIK bersih dari kios pedagang. Bila ditanya alasan kenapa kedua warga tersebut berani mencoba melakukan advokasi terhadap Taman PIK, maka berikut jawabannya:

“Pemimpin baru Jakarta, terus terang memberi harapan baru. Walaupun masih baru menjabat, sudah terlihat mereka berusaha berpihak pada warga. Sebagai langkah terakhir kami percaya bisa mengadu kepada mereka. Sekaligus juga sebenarnya ingin menguji seberapa responsif pemimpin baru tsb dan sistem pelayanan pengaduan yang mereka siapkan”.

 

Belajar dari pengalaman

Kedua warga belajar banyak dari proses yang dijalaninya. Berikut beberapa tips dalam membuat pengaduan yang dirangkum keduanya:

1. Buat surat pengaduan sesuai prosedur, dalam hal ini kepada penguasa wilayah setempat atau instansi yang berwenang. Buat tembusan surat kepada atasannya, agar instansi terkait merespon dengan sungguh-sungguh.

2. Untuk menentukan instansi yang berwenang perlu paham struktur organisasi Pemda. Beberapa peraturan terkait struktur organisasi tersebut tersedia di situs jakarta.go.id (Produk Hukum).

3. Untuk urusan pengaduan, disarankan tembusan paling tinggi adalah kepada Wakil Gubernur, jangan Gubernur karena bisa hilang entah kemana suratnya.

4. Wakil Gubernur memiliki Posko Pengaduan khusus di Lantai 3 Gedung B. Surat tembusan bisa diserahkan ke posko tersebut. Atau bisa disimpan dulu, untuk lihat respon dari instansi bawahannya. Barangkali responnya ternyata positif, sehingga Wakil Gubernur tidak perlu turun tangan.

5. Bila diperlukan sebagai langkah terakhir, bisa datang langsung ke Posko Pengaduan Wakil Gubernur (tidak perlu buat janji) dan jelaskan duduk persoalannya. Pengalaman dari kedua warga di atas, petugas Posko perlu dijelaskan panjang lebar sebelum akhirnya paham duduk persoalannya.

 

Referensi

[1] http://timur.jakarta-tourism.go.id/obyek-wisata/perkampungan-industri-kecil-penggilingan.html

[2] http://www.tatakota-jakartaku.net/lrk/jt-cakung.html

[3] http://sentanaonline.com/detail_news/main/6745/1/29/03/2012/Asset-PIK-Pulogadung-Rp-1-Triliun-Berpotensi-Raib– (29 Maret 2012)

[4] http://kabarnasional.com/2012/10/kepala-dinas-koperasi-ukm-dan-perdagangan-dki-jakarta-dra-hj-ratnaningsih-pasar-modern-di-dki-jakarta-sudah-dikunci-tidak-ada-lagi-penambahan/

 

Tabel kronologis advokasi Taman PIK

 

Tanggal Deskripsi
07/11/12 Menyaksikan sedang berlangsung pembangunan di dalam Taman PIK

 

26/11/12 Mendapat keterangan dari Bapak Irwandi (Kepala Pengelola PIK Pulogadung) bahwa bangunan tsb untuk kios pedagang makanan. Pada tahap selanjutnya akan dibangun lagi kios sejenis di dalam taman dengan posisi lebih di utara.

 

27/11/12 Klarifikasi dengan Kelurahan Penggilingan. Bertemu dengan Wakil Lurah dan Sekretaris Lurah. Kelurahan keberatan dengan pembangunan, tapi tidak dapat berbuat apa-apa.

 

04/12/12 Mengirimkan surat keberatan terhadap pembangunan di dalam Taman PIK kepada Camat Cakung, Jakarta Timur dengan tembusan kepada:

  1. Walikota Jakarta Timur
  2. Gubernur DKI Jakarta
  3. Kepala Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur
  4. Kepala Sudin Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur
  5. Lurah Penggilingan
  6. Rujak Center for Urban Studies

Bertemu langsung dengan Camat Cakung, Bapak Lukman Hakim. Beliau meminta waktu untuk melakukan klarifikasi dengan Pengelola PIK dan Kelurahan Penggilingan.

 

06/12/12 1. Mengantarkan surat tembusan kepada Gubernur. Surat untuk Gubernur masuk ke Bagian Umum dan Protokoler di Balai Kota Gedung A Lantai 6 Untuk mengetahui tindak lanjutnya harus datang sendiri sekitar seminggu kemudian, tidak bisa via telepon.

2. Bagian Umum dan Protokoler Walikota Jakarta Timur lebih maju dalam sistem penerimaan surat daripada Balaikota. Diperoleh tanda terima dengan nomor penerimaan surat. Tindak lanjut bisa dicek lewat telepon.

3. Hikmah datang ke Balai Kota adalah mendapatkan informasi adanya Posko Pengaduan Wakil Gubernur di Balaikota Gedung B Lantai 3 dan dapat datang menyampaikan laporan secara langsung.

 

10/12/12 Jawaban via telepon dari Kasi TU Sudin Pertamanan bahwa Taman PIK tidak termasuk dalam mata anggaran mereka. Sehingga taman tsb bukan tanggung jawab mereka.

 

13/12/12 Surat pengaduan kepada Camat Cakung sudah didisposisi kepada Kasi Perekonomian, Bapak Alfon

 

22/12/12 Sudah mulai pembangunan kios tahap 2

 

08/01/13 Menerima surat jawaban dari Camat Cakung Jakarta Timur yang disertai lampiran berupa surat penjelasan dari Kepala Pengelola PIK Pulogadung.

Penjelasan Pengelola PIK intinya menyatakan bahwa:

1. Pembangunan yang ada di taman berdasarkan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan

2. Pembangunan di dalam taman tidak menyalahi peraturan yang ada.

3. Kios rencananya akan diresmikan pada awal Januari 2013 oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta

Pihak Kecamatan Cakung via telepon mengatakan sudah berupaya maksimal secara administrasi dan tidak ada upaya lain yang bisa mereka lakukan, sekalipun mereka sadar bahwa pembangunan di Taman PIK menyalahi aturan, tapi mereka angkat tangan.

 

10/01/13 1. Cek ke Taman PIK, kedua lokasi kios sudah selesai pembangunan. Total ada 8 unit kios di dalam taman. Sudah ada 3 unit yang diisi oleh gerobak pedagang.

2. Mengirimkan surat untuk mengklarifikasi apakah Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan memang menginstruksikan pembangunan di DALAM taman, serta keberatan terhadap pembangunan di Taman PIK dan

3. Surat dikirim via email Bapak Dion, staf sekretariat Kepala Dinas, atas ijin Bapak Dion, setelah sebelumnya disarankan untuk antar langsung.

4. Surat disertai tembusan kepada

a. Wakil Gubernur DKI Jakarta

b.  Rujak Center for Urban Studies

 

14/01/13 1. Pagi hari menghubungi Bapak Dion. Menurut beliau, surat kepada Kepala Dinas koperasi, UMKM, dan Perdagangan sudah didisposisi kepada Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

2. Untuk mengetahui apa tindak lanjutnya diminta menghubungi seksi tsb siang atau sore karena suratnya masih di tempat Bapak Dion.

3. Sebagai langkah terakhir, dua warga mendatangi Posko Pengaduan Wakil Gubernur di Lantai 3 Gedung B Balaikota untuk melaporkan pembangunan di dalam taman tsb.

4. Di Posko Pengaduan diterima oleh Ibu Dewi cs. Butuh waktu untuk menjelaskan duduk persoalannya hingga staf posko pengaduan paham. Setelah paham Ibu Dewi menghubungi Pengelola PIK dan mendapat informasi bahwa bangunan kios sedang dalam proses pembongkaran karena ada warga yang tidak setuju.

 

23/01/13 Taman PIK sudah bersih dari bangunan kios dan bekas bongkarannya.

 

 

 

 

4 Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


11 May 2011

Sayembara Perancangan Taman di Pondok Indah

Komunitas Hijau Pondok Indah bekerja sama dengan Green Design Community mempersembahkan Sayembara Perancangan Taman di Pondok Indah Jakarta.

Tujuan penyelenggaraan sayembara ini adalah untuk mewujudkan sebuah taman komunitas dengan basis gaya hidup lestari dan mampu menggugah penghuni kawasan Pondok Indah untuk hidup selaras dengan alam dan lestari.

Informasi lebih lanjut, silakan baca di poster terlampir

5 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: Komunitas Hijau Pondok Indah |


19 Jul 2010

Lebih Baik Bikin Kolam Terbuka di Lapangan Monas

Pemda akan bikin reservoir bawah-tanah di Lapangan Monas (Kompas hari ini). Apakah tidak lebih baik bikin kolam besar sekalian yang terbuka sehingga menjadi feature yang berfungsi menampung air sekaligus bisa dinikmatii?Lapangan Monas sekarang dari segi landscape sangat datar dan karenanya sangat bising. Galian tanah untuk bikin kolam besar bisa untuk membentuk bukit dan lembah yang akan menjadi ruang-ruang mikro yang terlindung dari bising jalan sekitarnya.

Berikut ini visi yang pernah diajukan pada “Imagining Jakarta, 2004″ hasil kolaborasi antara seniman dan arsitek.

Lapangan MONAS dan Kota Bukittinggi

Medium: kayu, kaca

Marco Kusumawijaya, Hedi Harijanto

Lapangan Merdeka (dan sesungguhnya: seluruh Jakarta) perlu belajar dari Kota Bukittinggi tentang: ukurannya sendiri, keragaman dalam kepadatan melalui mixed-use, ekologi, topografi yang berbukit-bukit dan skala yang manusiawi.

Hampir seluruh inti-kota Bukittinggi muat di dalam Lapangan MONAS. Dengan topografi Bukittinggi, Lapangan MONAS (dan Jakarta) akan memiliki permukaan hijau yang lebih luas. Bukit akan juga menciptakan oase yang hening di lembah dan lereng dalamnya, melindunginya dari bising jalan di sekitar. Waduk raksasa berbentuk Ngarai Sianok akan menyimpan air. Topografi akan memberikan rentang probabilitas pengalaman yang tak terbatas. Dengan peningkatan kapasitas ekologis ini, maka ke dalam Lapangan MONAS dapat dimasukkan stasiun kereta api khusus dalam-kota yang sangat dibutuhkan oleh seluruh Jakarta, dan sebaliknya akan membuat Lapangan MONAS dapat dijangkau secara murah dan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

Imagining Jakarta is a collaboration in 2004 by architects, urban designers/planners, poets, graphic designers, photographers, sculptors, and multi-media artists, to “imagine” visions for some urban spaces and issues in Jakarta. It was conducted through a series of  workshop in 2004, and the results were exhibited at Gallery Cemara in December 2004. The participants are: Marco Kusumawijaya, Adi “Mamo” Purnomo, Dewi Susanti, Bonifacius Djoko Santoso , Yuka, Irwan Ahmett, Paul Kadarisman, Erik Prasetya, Enrico Halim, Akhmad “Apep” Tardiyana, Gregorius Supie Yolodi, Hedi Hariyanto, Budi Pradono ,Yuka Dian Narendra and David  Setiadi.

DSC05079

Bagaimana kalau Lapangan Monas berkontur Bukittinggi? Dengan ngarai untuk menampung air, dan bukit serta lembah-lembah sebagai ruang mikro yang lebih dapat dinikmati daripada keadaan sekarang.

MarcoWork3IJ

Ruang pameran: sepadat dan sehiruk pikuk metropolis Jakarta. Bundaran HI (kini HIK) yang permukarannya diturunkan, dengan stasiun MRT di bawahnya, suatu visi yang kini mau tidak mau akan/harus terwujud segera.

For more pictures, see: http://www.flickr.com/photos/rujak/sets/72157620952348995/ (more…)

2 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


04 Jul 2010

Taman Internet di Batam

Tulisan dan Foto dari Ricky Lestari.
Terlampir foto-foto beberapa taman kota dengan fasilitas internet dan salah satu danau buatan.

Internet gratis ada di taman Sungai Harapan, Sekupang, dikelilingi pepohonan yg rimbun serta tanaman-tanaman perdu yang tertata. Taman Sungai Harapan merupakan salah satu taman kota, letaknya sejajar dengan Jalan R.E. Martadinata. Fasilitas internet berada ditengah-tengah taman, dinaungi semacam gazebo, yang dapat menampung 10 hingga 12 orang. Fasilitas ini disediakan oleh pemerintah, terbuka untuk umum gratis 24 jam.

Ini suatu petunjuk bahwa kota Batam masih aman, dan pemerintah sangat peduli pada masyarakatnya, terutama dalam bidang pendidikan dan kemajuan teknologi, serta pemanfaatan taman-taman kota secara maksimal. Masyarakat menikmati kesejukan taman sambil belajar, bekerja, membaca dengan membuka laptop.
Jalan RE Martadinata sangat indah karena, selain lebar dan bersih, juga rimbun oleh barisan pohon Angsana (Pterocarpus indicus) dan cemara (Cassuarina sp.) di sepanjang kiri kanan jalan dengan median jalan yg lebar. Sangat dramatis dan romantis; dan yang paling menyenangkan adalah dari hari senin sampai minggu tidak pernah macet.

Di salah satu sisi Jalan RE Martadinata ada danau buatan, Danau Sekupang, yang merupakan salah satu penampung air. (Pulau Batam tidak punya mata air alam). Sangat indah dan luas. Salah satu sisi danau ditanami teratai. Taman danau ini tertata rapih, bersih dan teduh. Ada jalur pejalan kaki yg cukup luas pada sisi luarnya.

Fasilitas internet juga terdapat di taman Engku Putri di Batam Center. Di taman ini ada empat unit gazebo internet. Sayangnya pada saat ini taman Engku Putri sedang dalam perbaikan jadi kurang nyaman. Batam Center adalah pusat kegiatan pemerintahan dan perkantoran swasta. Di sini juga ada pelabuhan feri. Taman Engku Putri sangat luas. Ada bangunan kantor Pemerintah Kota Batam yg bergaya arsitektur Melayu.



17 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


25 May 2010

Balai Warga and Kebun Wisata Tanaman Obat

Text and Pictures by Anggriani Arifin.

Fostering a communal sense of home amongst Community of RW 09, Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur:  What was the background of the initiative?

It begins when the community of RW 09, Kelurahan Pondok Kelapa felt the demand to have a secretariat’s office for daily administrative matters. Having located in a state-owned housing complex, the neighbourhood was in luck as there was a vacant land that was already allocated for social facility. With an area of over 500 square meters, the previous idea took a turn and elaborated into having a multi-function assembly hall. A series of lobbying process took place and finally the PD. Sarana Jaya approved the proposal with construction stage kick-started in 2003.

When Balai Warga comes into place…

The hall evoked community’s enthusiasms and became the manifestation of the RW officials’ humble intention, which is to ensure that every resident has a genuine sense of ownership toward their neighbourhood with a commonly-used public place. The effort to create a functioning public place was reflected in the name the community reffered to the assembly hall, which is “Balai Warga” in the hoped that in the truest sense belongs to every residents of the neighbourhood. The place could be utilize not only for community meetings, but the place was also open to be reserved for badminton games, weddings, private function, Karang Taruna and PKK agenda and any other social activities.

In light of such spirit, every phase in the construction process was self-organized and self-funded by the community. The building was 371 square meters, well-designed and facing the neighbourhood’s basketball field. The initiative had invited a relatively large attention and able to gain supports from the  local government. In 2007, Balai Warga had reached its final completion and the community of RW 09 began to enjoy the presence of a representable, comfortable and usable social facility  that is at the same time, informative on the neighbourhood’s activity.

Making neighborhood a home…

Balai Warga’s construction had fueled RW officials’ motivation to continue making betterment to the neighborhood.

Community-based Solid-Waste Management and Biopori Holes. In 2005, the buzz of community-based solid waste management reached the area, a site visit to pioneering Kelurahan Rawajati, South Jakarta was made. To make the neighbourhood environmentally-conscious by managing their solid waste was in response to the area’s vulnerability to flood and the lacking capacity of the surrounded transit disposal sites. The idea was very simple. Residents separate the waste, following the well-known organic, non-organic and toxic waste typology although for practicality, the residents were only expected to separate based on waste that was compost-material, recyclable to be given to scavengers and kinds that could not be utilize for either purpose, should be put in the waste residue category.  The seemingly easy task has proven to be quite difficult to be followed by the residents. Up to now, only a minority group in RW 09 who separated their waste. A short-term solution was proposed. The waste would be separated in a solid management post near the Balai Warga, cooperating with surrounding scavengers who were hired as staff. Although behavior changes was still encouraged, but the method had kept the composting production on-going and motivates the community to start separating waste.

For the composting process, the community of RW 09 opted for a simple method after a series of consultation and visit, The process of turning the organic waste into compost take within a 6-7 week period, with phases comprising of waste separation, aging, turning, sprinkling, and riping. The high points of this method is that it does not require incenerator, without using bio activator, does not produce odour and does not invite flies. Using this method, the compost production can now reach up to 200 bags per week, with selling price of Rp. 3000,- per bag.

In addition to the initiative, the RW officials also utilized biopori methods to reduce waste production and reducing flood risk (the neighbourhood occasionally suffered from flood risk, although a river embankment and dredging initiative of nearby Jati Kramat river in 2007-2008 had significantly overcome the threat). Up to 300 biopori holes were made around parks and main roads in the neighbourhood.

Kebun Wisata Tanaman Obat  (Agritourism Herbal Garden) and Green Spaces. The idea was to create an icon for the community that they can be proud of and would like to take part in its success. Located next to Balai Warga, the herbal garden was open for site visits, an information centre on herbs, its benefits and usage, increase awareness on natural health remedies, and as a functioning green space which can be enjoyed by the community.

The garden was built on a 5000 square metre land, and was self funded by the residents. It possessed up to ninety (90) types of herbal plants that was grown there. This effort was assisted by the ASPETRI (associaton of traditional herbs producers of Indonesia). A bamboo-made saung was also constructed with the idea that the residents can reserve the place for lunch, meetings or simply to have family moments overlooking the gardens and the balai warga. The overall idea was to ensure that the garden could really be utilized by the community.

To further creating livability, community were encouraged to have green plants in front of their home and on almost every streets within the neighbourhood. To add tidiness, the trotoirs were repainted and pots of plants were also put on the main streets, as well as making green spaces in idle lands.

Creating  Livability

The message that was continuously buzzed in the neighbourhood management is that a clean is the key to a healthy and comfortable living environment, in which community’s participation in maintaining the condition is pivotal. To keep the neighbourhood alive, community activities were highly encouraged, with routines like RW siaga (to combat dengue fever), kerja bakti (voluntary community work), independence day’s events trail, aerobics, and others, as well as incidentals such as Kampung Anti Narkoba (anti-drugs kampung) movement by building Anti-Narkoba posts accross the area. A monthly newsletter, Warta 09¸ were also circulated to keep every resident informed and acknowledged as part of the community.

Initiatives like one that RW 09 have, certainly would not take place without the work of a rigorous and dedicated RW officials as well as a supportive community. However, it would also never take place if there was no intention to nurture partnership amongst residents and the Rukun Warga (RW) official in making the neighbourhood becomes a home, instead of mere space, to be shared together. The community of RW 09, as well as many communities in DKI Jakarta, had proven that this simple intention is enough to ignite significant changes in any neighborhood.


5 Comments »

Topics: , , , , , , , , | Agent of Change: none |


24 Apr 2010

Pluit Village: Berapa Hijaukah Pengembang Kita yang terkenal itu?

Gunawan Tanuwidjaja
(Dari milis Green Map Jakarta)
Beberapa saat yang lalu, diadakan Sustainable Jakarta Conference, yang memang merupakan upaya untuk membuat Jakarta lebih berkelanjutan.[1] Ada sebuah pengembang terkenal yang mengajukan konsep Green Master Plan. Tetapi mirisnya ternyata pengembang ini hanya menjual konsep “Green”-nya yang kosong dan tidak menerapkan dalam bisnisnya.

Pengembang tersebut terlibat dengan sebuah di proyek Kawasan Jakarta Utara, Pluit Village.
Ternyata pengembang ini tidak mempraktekkan “Green and Responsible Water Resource Management.”

Pertama, Pengembang diduga telah “menkonversi badan air menjadi komersial, helipad dan jalan internal (melanggar UU Tata Ruang no 26 tahun 2007 dan UU Sumber Daya Air no 7 tahun 2004)”. Selain itu pengembang ini diduga telah mengganggu sistem polder yang ada dengan menutup saluran air yang masuk ke dalam Danau Pluit dan meninggikan lansekap di sekitar Danau tsb. Sehingga terjadi genangan di kawasan perumahan di Utara dan Selatan. Sungguh pengembang ini diduga tidak memiliki “kesatuan kata dan perbuatan.”

Terbukti pada 2008 – 2010, Warga Pluit telah menikmati beberapa serangan “Rob.” Padahal tadinya warga sempat merasakan aman dari Banjir Besar 2007 karena Polder Pluit yang berjalan dengan baik.

Mungkin sebuah sentuhan baru yang ditawarkan oleh Pluit Village.[2] Dari tinggal di dalam polder seperti di Belanda, menjadi “tinggal di Venesia, Italia, (alias setengah terendam banjir ketika hujan atau pasang laut datang). Jadi konsepnya dengan pengembang biasa yang menjual promosi BEBAS BANJIR. Mungkin judulnya silahkan tinggal di kawasan yang PASTI BANJIR!

Kalau kami boleh mengutip sebuah kata-kata bijak “Janganlah memutarbalikkan KEADILAN, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. ” Kmemang mengakui bahwa pengembang ini mampu mengatasi segala birokrasi untuk mewujudkan keinginannya di atas. Tetapi apakah hal ini tidak berlawanan dengan cita-cita mulia dan pelayanan Bpk James Riady,[3] bos besar pengembang ini. Apakah memang halal untuk merusak sistem lingkungan orang lain demi kepentingan ekonomi semata-mata?

Jika ada pertanyaan atau tanggapan silahkan baca dulu artikel kami di website kami dengan link sbb:

http://greenimpactindo.wordpress.com/2010/04/24/challenges-in-creating-sustainable-urban-polder-in-developing-countries-case-study-development-of-pluit-polder-jakarta/

Atau dapat kontak lewat email saja gunteitb@yahoo.com atau telpon ke 0812 212 208 42.

Terimakasih
Gunawan Tanuwidjaja
Pemerhati Pluit

Pro: Kami juga minta dukungan semua pihak agar Sistem Polder Pluit bisa direvitalisasi, Dan 14 Pompa yang dibeli dan dikonstruksi oleh PU DKI Jakarta bisa dipakai untuk operasi Polder Pluit dengan perencanaan yang baik “bukan merusak sistem polder yang sudah ada.”

Footnote
1 – Mr Gordon Benton OBE, architect and urban planner, giving lecture `The future of urban development in Jakarta and role of private developer’ in Sustainable Jakarta Convention, http://www.sjconvention.com/Downloads/Sustainable%20Jakarta%20Seminar%20Speakers.pdf

2 - http://www.lippokarawaci.co.id/retailmalls/pluitvillage.aspx

3 - http://en.wikipedia.org/wiki/James_Riady
http://www.grii.org/
http://www.ladangtuhan.com/komunitas/jadwal-acara-gathering/seminar-ekonomi-antisipasi-krisis-global-bagi-indonesia/

No Comments »

Topics: , , , , , , | Agent of Change: none |


01 Feb 2010

Tokyo Green Space

http://tokyogreenspace.com/

No Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


15 Dec 2009

Apakah Pejalan Kaki Perlu Kumpulkan Sejuta Tanda Tangan juga?

Saya harap tidak demikian.

Ketika komunitas Bike To Work meminta jalur sepeda kepada Gubernur Jakarta, maka sang gubernur pun menantang balik: ‘Jika komunitas mampu mendapatkan tanda tangan dari 1 juta pesepeda, maka gubernur baru memenuhi tuntutan jalur sepeda. Apakah demi mendapatkan trotoar nyaman, aman, dan lestari, maka warga Jakarta harus mengajukan 1 juta tanda-tangan dahulu sebelum ditindaklanjuti oleh gubernur?

Memanusiawikan Areal Pejalan Kaki.

Kehidupan kota yang demokratis berarti kehidupan kota yang memenangkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi dan golongan. Cermin kota yang demokratis dapat terlihat dari kondisi ruang-ruang publiknya. Bagaimana dengan kondisi trotoar dan taman-tamannya? Apakah kota didominasi oleh bangunan-bangunan publik seperti museum dan perpustakaan atau dikuasai oleh pusat-pusat perbelanjaan?

Walikota Bogota periode tahun 1998 – 2001, Enrique Penalosa dalam acara Sustainable Jakarta Convention mengutarakan pentingnya trotoar, demikian dikutip: “Sidewalks are the most important factor of democratic life.” Di trotoar itulah para warga dari berbagai macam latar belakang bertemu dan memiliki status yang sama, yaitu sebagai pejalan kaki. Trotoar pun dianggap penting karena trotoar merupakan perpanjangan tangan dari taman-taman kota. Taman-taman dan elemen kota lainnya terhubung dan disatukan oleh trotoar.

Lebih lanjut lagi, Walikota Penalosa mengutarakan deskripsi kota yang baik ( A Good City), yaitu kota dimana warga-warganya bahagia ketika berada didalam luar ruangan dan ruang publik, serta mau menghabiskan waktu diluar. Kota tersebut baik, apabila ramah dan nyaman bagi anak-anak, kaum manula dan kaum difabel (diffabled people).

Lalu bagaimana dengan Jakarta? Jakarta boleh bangga akan berbagai macam pusat perbelanjaan dengan desain mutakhir. Namun pusat perbelanjaan bukanlah ruang publik, karena dalam pusat perbelanjaan terjadi seleksi terhadap kelas ekonomi, dan tentunya mengesampingkan kaum miskin. Kedemokratisan Jakarta pun dipertanyakan jika melihat kondisi trotoar dan taman-taman kota. Trotoar-trotoar di Jakarta bagaikan serupa tak sama dengan trotoar di negara-negara Afrika, misalnya kota di Kamerun dan Sudan.

Kondisi trotoar di Kamerun

Kondisi trotoar di Kamerun, memiliki kesamaan dengan trotoar di Jakarta

Di trotoar Jakarta, para pejalan kaki bersaing dengan parkir mobil, motor, sampah hingga pedagang kaki lima. Jangankan menjadi jalur sepeda, para pejalan kaki pun sering tersingkir dari trotoar. Tak hanya harus bersaing, pejalan kaki harus berhadapan dengan kondisi trotoar yang menyedihkan, seperti permukaan tidak rata, diinterupsi terus menerus oleh pintu masuk dan keluar mobil dan terkadang ada motor yang melaju diatas trotoar.

Kondisi trotoar yang buruk bukannya tidak disadari oleh aparat. Setidaknya itulah yang tersurat dari situs resmi Pemda DKI Jakarta. Tak hanya ketidakmampuan pemerintah untuk membuat nyaman trotoar, ada saja orang-orang yang merusak trotoar, misalnya oknum yang mencuri conblock, hingga pedagang (baik pedagang kaki lima maupun bukan) yang menginvansi secara masif trotoar, dan akhirnya melemparkan para pejalan kaki sehingga harus tersingkir dan berdampingan dengan mobil motor yang melaju di jalan.

Keberpihakan kota Jakarta terhadap kendaraan bermotor pun terlihat jelas, dengan semakin banyaknya jalan baru dalam rupa jalan tol, jalan layang, jalan pintas bawah tanah, hingga jalan arteri yang terus bertambah, sementara areal pejalan kaki terkikis dan terdeteriorasi.

Adakah yang salah dalam perencanaan dan desain urban Jakarta sehingga kondisi trotoar semakin menyedihkan dan hak pejalan kaki terus terzalimi? Bisa jadi karena trotoar dianggap sebagai pelengkap bukan sebagai kebutuhan. Ditambah lagi, kemacetan yang ada, selalu dianggap oleh para insinyur jalan sebagai tanda kurangnya jalan mobil, sehingga pejalan kaki menjadi warga kelas dua di kota ini. Pada akhirnya keputusan akan pentingnya trotoar menjadi kebutusan teknis (engineering decision) dan bukannya berdasarkan kehendak dan keputusan politik (political decision). Dan terkadang pemangku kepentingan pun tak sadar, kalau trotoar adalah salah satu sarana transportasi umum. Terlebih jika trotoar tersebut memiliki hubungan dan jaringan yang baik dengan moda transportasi umum lainnya, seperti halte TransJakarta, halte bus, dan stasiun kereta api.

Lalu apa yang perlu warga Jakarta lakukan demi merebut kembali ruang jalan kaki tersebut? Pertama, sadarlah bahwa trotoar itu adalah aset kota, hargailah trotoar. Jika dan seandainya gubernur memerlukan tanda tangan sejuta pejalan kaki demi memperbaiki trotoar, marilah kita sesama warga Jakarta kerja keras mengumpulkan tanda tangan demi memerdekakan trotoar. Para pemilik gedung-gedung dan bangunan yang berdampingan langsung dengan trotoar, diminta ‘kemurahan-hatinya’ untuk menjaga agar kontinuitas trotoar tidak terinterupsi dengan parkir mobil, pintu masuk dan keluar kendaraan motor, hingga perpanjangan gerai-gerainya, termasuk menyediakan areal bagi pedagang kaki lima dalam kompleks kantor. Para pemakai sepeda motor, dimohon untuk tidak menjajah trotoar sebagai tempat parkir maupun jalan singkat.

Mari bersama-sama mewujudkan Trotoar yang Merdeka.

5 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


30 Nov 2009

Taman Sringanis: Sekeping Surga di Tepi Kota

IMG_8438

Oleh: Fika Frieda Auliany untuk www.rujak.org

Terlepas dari hiruk pikuk dan kepadatan kota Jakarta, terdapat suatu tempat bernama Taman Sringanis, terletak di Cipaku, Bogor Selatan. Berbeda dengan taman biasa pada umumnya, taman ini bukan sembarang taman bunga, melainkan taman pengembangan, konservasi dan pelestarian tanaman obat. Kini terkumpul kurang lebih 500 macam tanaman berkhasiat, mengelilingi rumah mungil di atas tanah seluas 1000 m2. Rumah mungil tersebut diperuntukan untuk diskusi, pelatihan dan pelayanan kesehatan.

Dengan pemandangan Gunung Salak yang terlukis indah pada saat menginjakan kaki di depan pintu pagar yang menyambut terbuka, terlihat berbagai macam tanaman berbaris dengan rapih di sekitar halaman, lengkap dengan papan nama serta khasiat kegunaannya. Terdapat tanaman Keladi Tikus, Iris Versicolor, Kembang Coklat, Mistuba, Ceplikan dsb. Semua tanaman tersebut merupakan tanaman obat-obatan yang dirawat secara rapih oleh pengelolanya.

Taman Sringanis didirikan pada tahun 1982 dan dikelola oleh pasangan suami istri bernama Putu Oka Sukanta dan Endah Lasmadiwati yang merupakan Akupunturis. Nama taman tersebut terinspirasi dari nama Ni Ketut Taman dan Ni Ketut Sringanis, kedua wanita yang merupakan Ibunda dan Bu’de dari Bapak Putu, wanita yang paling berarti di dalam hidupnya.

Tidak hanya tempat pengembangan, konservasi dan pelestarian tanaman obat saja, namun taman juga merupakan tempat pengobatan untuk berbagai penyakit. Tempat ini berusaha menanamkan nilai-nilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mengatasi masalah kesehatan dengan cara tradisional dan alami. Karena pada saat itu, masyarakat sangat tergantung pada farmasi dan obat-obatan kimia yang kian banyak beredar.

Mereka percaya setiap individu memiliki potensi energi natural killer dibadannya atau pengobatan secara alami yaitu dengan cara meditasi, dzikir, dan meningkatkan energi positif dalam tubuhnya-. Oleh karena itu terdapat dua macam faktor yang diperlukan oleh manusia dalam pengobatan yaitu dari faktor lingkungan dan penyembuhan dari diri sendiri (individual self care). Dengan metode tersebut, taman ini berharap dapat meningkatkan inner potency yang dimiliki tiap individu dan dengan dibantu faktor dari luar. Dan taman ini juga menyediakan bahan-bahan pengobatan yang dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh dan ramah lingkungan.

Terdapat resep dan ramuan-ramuan tradisional untuk berbagai macam penyakit untuk masyarakat yangmana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri untuk tetap sehat dan menyebarluaskan kepada masyarakat sekitar. Dengan memakai bahan-bahan alami, maka masyarakat dapat mengatasi masalah kesehatannya dan menanamkan konsep makanan dan minuman adalah obat, dan obat adalah makanan dan minuman.

Kedua pemilik taman Sringanis ini mengumpulkan berbagai macam tanaman obat-obatan dari pelosok daerah dan dari luar negeri dalam kegiatan berdialog mereka mengenai kesehatan, selama mengunjungi pelosok-pelosok daerah, mereka juga mendapatkan banyak pengetahuan tentang kesehatan dari masyarakat setempat mengenai tanaman obat dan fungsi-fungsinya.

Dengan mempunyai kondisi tempat yang asri dan udara yang bersih, maka tanaman-tanaman yang dikumpulkan dapat hidup karena cocok dengan kondisi lingkungannya. Namun tidak hanya tanaman pengobatan saja, namun disini juga terdapat pengobatan acupressure –pengobatan akupuntur dengan cara dipijat- dan pelatihan penyembuhan  penyakit HIV/ AIDS.

Terlepas dari segala keindahan dan manfaat yang ditawarkan Sringganis, taman ini bisa menjadi alternatif bagi banyak warga Jakarta yang doyan ke daerah Puncak dan sekitarnya.

Lokasi:

Kamp. Cimanengah RT 002/05 No. 29, Cipaku. Bogor Selatan.

Tel: (0251) 370692.



View Larger Map

7 Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


03 Jul 2009

Need parks?

One of the first comments we received here is about having more public parks in Jakarta. Terry Collins (Jakartass) present a case of the dire need for parks in Jakarta. Hidayat Banjar wrote how grateful he is that Medan is better than Jakarta in terms of city park.The government, since 1999 in their RTRW 2010 (Master Plan), is actually targeting 14% of land to be dedicated for green open spaces. But currently, the number stalls at 1%-1.5%. Why do you think the Master Plan has failed?

Maybe we can start by being loud. People in facebook has begun to voice out their concerns:

Or we can directly contact Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Hopefully, with more people enquiring, the government will realize the urgency of this matter. BTW It’s fascinating to see that public parks, which are meant to be social space, are put together with cemeteries, which are the place for the dead.

4 Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |