Posts Tagged ‘tata ruang’


30 Jan 2013

#RelawanKota untuk Jakarta

IMG_4996

Pada akhir November 2012, beberapa orang berkumpul di balai warga di Muara Baru, Jakarta Utara. Mereka tampak asyik berdiskusi tentang isu kemiskinan kota bersama beberapa organisasi yang bergerak di isu tersebut. Di antara wajah yang tengah semangat berdiskusi ada kaum muda  yang tergabung dalam program #RelawanKota yang digagas oleh Rujak sejak awal November 2012.

IMG_5035

 

Untuk kegiatan di atas, #RelawanKota tergabung dalam Tim Penataan Kampung Partisipatif.  Bersama warga dan sejumlah organisasi seperti Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), dan Arsitek Komunitas (Arkom), #RelawanKota merancang konsep alternatif dalam penataan kampung miskin di Jakarta. Cita-cita besar mereka adalah merancang penataan kampung, secara partisipatif, dalam skala kota Jakarta.

20121201_140543

Seminggu setelah diskusi pengenalan isu tentang kemiskinan kota, tim Penataan Kampung Partisipatif terlibat dalam workshop dua hari di awal Desember bersama perwakilan warga dari kampung miskin di berbagai wilayah Jakarta seperti Muara Baru, Walang, Papanggo, Kebun Tebu, Rawa Malang, dan Kampung Melayu yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Dalam workshop dua hari tersebut, #RelawanKota bersama Arkom dan UPC memfasilitasi proses pra pemetaan yang membahas  tentang peta fisik kampung, masalah kampung, dan impian warga terhadap penataan kampung nya ke depan.

 

20121201_110326

Tim penataan kampung partisipatif merupakan bagian dari Program Rujak bernama #RelawanKota. Tujuan Rujak membuka program #RelawanKota adalah membuka kesempatan pada warga Jakarta untuk berkontribusi dalam akumulasi pengetahuan perkotaan. Rujak selama ini belajar bahwa pengetahuan perkotaan ada dimana saja, dan termasuk ada di dalam warga kota. Warga kota yang beragam membentuk wajah kota dan pengetahuan itu sendiri.

Kegiatan #RelawanKota terbuka untuk umur berapapun dan latar belakang apapun. Peserta #RelawanKota yang saat ini terlibat dalam beragam kegiatan di Rujak berasal dari latar belakang berbeda. Ada mahasiswa, perawat, pekerja kantoran, pekerja lepas, PNS, dan lain-lain.

Dalam program Relawan Kota ada kegiatan yang mengharuskan kehadiran secara fisik, tapi ada juga kegiatan yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Semua produksi yang dihasilkan dari kegiatan ini akan berlisensi Creative Commons ( CC BY (By Attribution) SA (Shared-Alike) NC (Non Commercial), yang artinya produk ini bebas dipakai orang lain untuk bentuk media dan kegiatan serupa, asalkan menyebutkan pembuat/asal dan bertujuan untuk Non Komersial. Dengan ini teman-teman sekalian menjadi penyebar pengetahuan (secara bebas tanpa copyright) kepada orang banyak.

Kegiatan #RelawanKota yang Rujak tawarkan adalah sebagai berikut:

  1. Diskusi Kota

Deskripsi : mengelola diskusi kota yang diadakan secara rutin berupa Program SabtuKota yang diadakan di Institut Francais Indonesia (IFI) dan Diskusi Tematik di Goethe Institut. #RelawanKota akan mengelelola kegiatan yang dibagi menjadi tim reportase, Live Tweet, Dokumentasi dan Moderator acara.

Berikut adalah salah satu reportase diskusi SabtuKota.

2.    Penataan Kampung Partisipatif

Deskripsi : terlibat dalam proses penataan kampung partisipatif seperti proses pemetaan kampung, perencanaan kampung dan pelaksanaan penataan kampung. Program ini bekerjasama dengan Arsitek Komunitas (Arkom), Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK).

3.    Perpustakaan Rujak 

Deskripsi: Mengklasifikasikan buku baik versi elektronik maupun versi buku, video dan DVD; pembuatan katalog perpustakaan.  Keterangan: Kegiatan ini memerlukan kehadiran fisik secara rutin minimal 1xseminggu. Harap membawa laptop. Keuntungan: Tiap relawan Perpustakaan Rujak mendapatkan keuntungan untuk meminjam buku-buku di Perpustakaan Rujak selama menjadi #RelawanKota di bidang ini.

4.    KlikJKT

Deskripsi: mengasuh dan menyunting isi laporan warga yang masuk via KLIKJKT, serta menyampaikan laporan reguler kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan SKPD terkait. KlikJKT saat ini juga dikirmkan langsung kepada Pemprov DKI Jakarta, karenanya butuh banyak relawan untuk mengapprove laporan yang setiap saat masuk dari berbagai media.

Keterangan: KlikJKT tidak membutuhkan kehadiran fisik di Jakarta, hanya perlu training 1 kali untuk menggunakan Ushaidi.

5.    ResensiKota

Deskripsi: memberikan resensi terhadap buku-buku perkotaan ataupun kliping-kliping yang telah dikumpulkan oleh Tim #ManajemenPengetahuanPerkotaan. Relawan diharapkan membaca buku-buku ataupun kliping dengan topik tertentu dan kemudian memberikan resensi terhadap buku tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyebarkan pengetahuan perkotaan yang ada di dalam buku-buku dimana buku-buku tersebut tidak mungkin dibaca oleh semua orang. Resensi buku akan tersedia dalam bentuk Wikipedia di wiki.rujak.org ataupun di Wikipedia Indonesia.

Berikut adalah salah satu contoh resensi kota yang dibuat oleh #RelawanKota

6.    Manajemen Pengetahuan Perkotaan

Deskripsi: melakukan kliping elektronik terhadap topik-topik perkotaan tertentu. Kliping tersebut akan tersedia dan diakses untuk umum. Dan akan diinformasikan secara berkala melalui media sosial dan situs. Tujuannya: Untuk membantu masyarakat untuk Melawan Lupa terhadap kejadian perkotaan.

Keterangan: Kegiatan ini tidak memerlukan kehadiran fisik dan bisa dilakukan dimanapun, hanya memerlukan internet.

 7.    InfoKOTA

Deskripsi: membuat infografis tentang berbagai masalah perkotaan dan kebijakan perkotaan. Kegiatan ini akan menerjemahkan berbagai macam kerumitan peraturan dan masalah perkotaan kedalam infografis, dengan harapan semakin banyak warga-warga Jakarta dapat memahami isu perkotaan, sehingga meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki kualitas partisipasi perkotaan. Hasil dari kegiatan ini akan berlisensi CC-BY-SA-NC.

Keterangan: Kegiatan ini tidak memerlukan kehadiran fisik dan bisa dilakukan dimanapun. egiatan ini memerlukan kemampuan untuk menggunakan software desain. Contoh yang pernah dibuat dan dimuat di website Rujak adalah infografis tentang transportasi.

8.    Pelatih Tata Ruang

Deskripsi: memberikan pelatihan kepada warga sebanyak-banyaknya tentang dasar-dasar pengetahuan tata ruang. #RelawanKota disini harus mendapatkan pelatihan sebanyak 2 kali sebelum bisa melatih sesama warga. Keterangan: Peminat disini diharapkan untuk melatih warga di lingkungan sekitarnya (rumah, kantor, sekolah, dll), dengan bekal toolkits tata ruang untuk kita. Kegiatan ini hanya berlaku utk domisil Jakarta. Saat ini Rujak telah melatih ratusan orang, dari berbagai kalangan. Harapan kami adalah agar banyak orang dapat memahami tata ruang.

Bagi warga Jakarta lainnya yang tertarik untuk bergabung dalam program #RelawanKota, dapat menghubungi Rujak melalui info@rujak.org

 

 

1 Comment »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


23 Jan 2013

Melawan Lupa

Sarinah, 18 Januari 2013 (Foto: Dian Tri Irawaty)

(Seperti tertulis untuk Opini Sindo Weekly 20 Januari 2013) Saat banjir melanda Jakarta, bermunculan anjuran dan ajakan untuk tidak membuang sampah sembarang, membuang lubang biopori, menanam tanaman dan lain-lain. Namun banjir yang kerap melanda Jakarta tidak serta merta membuat kebanyakan melakukan hal-hal diatas. (more…)

4 Comments »

Topics: , , , , , | Agent of Change: none |


29 Nov 2012

Arah Jakarta 5 Tahun Mendatang

Saat ini Gubernur Joko Widodo diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang akan berlaku selama masa pimpinannya: 2013-2017.

Ada ratusan kebijakan yang terurai dalam Rencana tersebut. Kami pilihkan beberapa yang sekiranya masuk dalam isu penataan ruang, kebudayaan dan lingkungan hidup. Berikut kutipan Arah Kebijakan DKI Jakarta 2013-2017:

1. Mengembangkan kawasan strategis kepentingan ekonomi di kawasan Sentra Primer Barat, Sentra Primer Timur, Segitiga Emas Setiabudi, Manggarai, Jatinegara, Bandar Kemayoran, Dukuh Atas, Mangga Dua, Tanah Abang, dan Kawasan Ekonomi Strategis Marunda
2. Mengembangkan kawasan ekonomi strategis Marunda disertai dengan kawasan pelabuhan yang berwawasan lingkungan
3. Menata kawasan industri, pergudangan, kawasan pelabuhan melalui kerjasama Pemerintah Bodetabekpunjur.
4. Meningkatkan pembinaan dan mendorong pertumbuhan Industri kecil dan menengah (IKM) melalui pengembangan klaster dan OVOP (One Village One Product) yang ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi tepat guna
5. Membuka lapangan kerja baru disertai dengan publikasi ke masyarakat luas
6. Meningkatkan akses pada sistem pembiayaan yang memberikan dorongan bagi tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan
7. Menyediakan ruang sektor informal sebagai bagian dari pusat perniagaan dan perkantoran.
8. Meningkatkan pengelolaan distribusi bahan pangan dan barang strategis bagi masyarakat Jakarta
9. Melakukan kajian dan implementasi ketahanan pangan secara komprehensif (ketersediaan, distribusi, mutu dan keamanan)
10. Meningkatkan pengelolaan Energi, Listrik dan Migas secara efektif dan efisien
11. Mengembangkan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik yang baru.
12. Mengembangkan sistem penyediaan tenaga listrik yang berwawasan lingkungan.
13. Mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa
14. Mengembangkan fasilitas pengolahan migas hilir di perairan Kepulauan Seribu untuk memenuhi kebutuhan pasokan (supply) gas
15. Membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk melayani angkutan umum
16. Meningkatkan konversi energi dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas
17. Menyiapkan prasarana hilir untuk menjamin pasokan bahan bakar minyak
18. Menyediakan zona penyangga (bufferzone) dalam area depo bahan bakar minyak
19. Memanfaatkan energi baru terbarukan
20. Mengembangkan energi alternatif untuk mendorong diversifikasi bahan bakar
21. Mengembangkan Tempat penyimpanan bahan bakar gas dan bahan bakar minyak
22. Mengembangkan Stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak
23. Mengembangkan Jaringan pipa bahan bakar gas dan bahan bakar minyak
24. Meningkatkan kualitas pengelolaan Pencahayaan Kota (efektif, efisien dan ramah lingkungan)
25. Menetapkan kawasan lindung yang berpotensi sebagai suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
26. Menetapkan kawasan evakuasi bencana minimal 1000 M2 pada kelurahan rawan bencana.
27. Mengembangkan kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagai kawasan pariwisata alam
28. Melakukan revitalisasi dan relokasi Industri sesuai peruntukan pemanfaatan ruang dalam RTRW 2030
29. Penataan daratan Pantura dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan
30. Pengendalian pembangunan sesuai dengan aturan tata bangunan dan lingkungan yang telah ditentukan
31. Mengatur dan memperketat pembangunan gedung lebih dari 5 (lima) lantai dan pemompaan air tanah sesuai dengan hasil kajian geoteknik.
32. Membangun sistem tata air yang terpadu
33. Meningkatkan upaya pengendalian dan pengurangan dampak banjir, genangan dan rob/pasang air laut
34. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi untuk mencegah banjir
35. Menerbitkan peraturan pembersihan septic tank secara mandiri
36. Mengembangkan sistem pengolahan limbah setempat
37. Meningkatkan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat
38. Meningkatkan sambungan air limbah pada kawasan permukiman.
39. mengolah air limbah industri
40. Mengembangkan sistem dan jaringan perpipaan (ducting system) air limbah terpadu
41. Membangun pengelolaan sampah yang modern dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan
42. Mengembangkan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
43. Mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
44. Melaksanakan Penyusunan Raperda pengelolaan sampah
45. Menfasilitasi pendirian bank sampah ditiap Kelurahan
46. Mendorong dunia usaha utk melakukan aksi nyata 3R
47. mengatur pembersihan sampah sungai dan mengelola sungai-sungai yang bermuara di Jakarta
48. Meningkatkan cakupan penyediaan air bersih.
49. Menyiapkan kebutuhan air minum  (khusus Kep. Seribu) dan melakukan konservasi air tanah
50. Memanfaatkan kawasan terbuka biru sebagai sumber air baku dan pengendali banjir
51. Meningkatkan kapasitas teknologi pengolahan air bersih.
52. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan jaringan jalan serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi
53. Membentuk otoritas pelayanan transportasi umum Jabodetabek
54. Melanjutkan pembangunan koridor Busway menjadi 15 koridor
55. Melakukan penambahan 1000 armada Busway
56. Memperbaiki manajemen system Busway
57. Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum
58. Mengembangkan terminal angkutan umum yang melayani dalam kota dan luar kota
59. Melaksanakan Pembangunan MRT
60. Melaksanakan  Pembangunan Monorail
61. Merevitalisasi jalur transportasi kereta api dalam kota
62. Mengembangkan sistem dan jaringan Kereta Komuter Jabodetabek.
63. Mengembangkan sistem dan jaringan Kereta menuju Bandara lintas Manggarai-Bandara Soekarno Hatta.
64. Mengembangkan sistem dan jaringan Kereta Api Barang pendukung Pelabuhan Tanjung Priok.
65. Mengembangkan prasarana dan sarana angkutan barang
66. Mengembangkan prasarana dermaga penyebrangan di Muara Angke, Marina Ancol, dan Kawasan Reklamasi Pantura.
67. Mengembangkan sistem dan jaringan transportasi laut pelabuhan Tanjung Priok, Marunda, Sunda Kelapa, Muara Baru, Muara Angke, Kepulauan Seribu, dan Kalibaru
68. Mengembangkan sistem perparkiran yang tertib, aman, dan kapasitas pelayanan memadai
69. Melakukan Pembangunan ITS (Intelligent Transport System)
70. Menerapkan manajeman lalu lintas dan pembatasan lalu lintas di kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan di pusat.
71. Rehabilitasi kampung kumuh dengan membangun super blok  (rumah susun/ kampung susun)
72. Membenahi kampung-kampung kumuh menjadi kampung tematik
73. Melaksanakan pengembangan perbaikan kampung terpadu
74. Melaksanakan pengembangan perbaikan kampung terpadu yang partisipatif
75. Melaksanakan perbaikan jalan lingkungan
76. Penyediaan rumah susun sewa lima lantai murah di pusat-pusat kota
77. Pembangunan dan pemeliharaan rumah susun dengan sarana dan prasarananya
78. Menyusun Rencana induk (masterplan) RTH Pertamanan dan Pemakaman diwilayah Provinsi DKI Jakarta
79. Meningkatkan luasan RTH sampai dengan 30% (tiga puluh persen)
80. Membangun jalur hijau pejalan kaki/pedestrian
81. Pembangunan RTH dengan melibatkan partisipasi masyarakat
82. Melaksanakan Pembangunan data dan informasi RTH
83. Mengembangkan  Taman Suropati sebagai Tekno Park
84. membuat creative public space yang rencananya akan terpusat di tiga titik, yaitu area Thamrin City-Plaza Entertainment X’nter (EX), Blok M-Mayestik, dan area Kota Tua
85. Membangun sarana  khusus bagi masyarakat usia lanjut, perempuan dan anak, penyandang cacat, serta korban bencana;
86. Menjadikan Jakarta sebagai smart city
87. Mengembangkan pusat-pusat kebudayaan Jakarta di lima wilayah administratif.
88. Menerapkan kawasan strategis provinsi untuk kepentingan budaya yang terdiri, kawasan Kota Tua, Menteng, Taman Ismail Marzuki, Kebayoran Baru dan Situ Babakan.
89. Merevitalisasi benda-benda cagar budaya dan sekaligus melakukan konservasi secara berkala
90. Meningkatkan Harmonisasi Dan Integrasi Budaya Masyarakat
91. Melakukan revitalisasi / restorisasi kawasan / bangunan yang memiliki nilai sejarah
92. Menerbitkan PERDA perlindungan kebudayaan Betawi
93. Pengembangan Aktivitas Dan Event Budaya Secara Terpadu
94. Melakukan berbagai inovasi dan kreatifitas metode dan teknis promosi dan publikasi budaya
95. Mengembangkan model-model media yang kreatif dan inovatif yang meningkatkan daya tarik budaya
96. Merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia agar menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya di Jakarta.

 

Bagaimana menurut anda soal sebagian kebijakan diatas?

 

 

6 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


09 Nov 2012

Tata Ruang untuk 99%

 

 

Pengesahan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peta Zonasi (PZ) ditunda hingga pertengahan 2013. Bapak Triwisaksana selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus ketua Balegda memberikan waktu hingga Juni 2013 untuk Pemda DKI Jakarta menyelesaikan revisi draft RDTR. Pernyataan tersebut disampaikan pada diskusi publik tentang “RDTR dan Partisipasi Masyarakat” yang diadakan oleh Rujak Center for Urban Studies pada 7 November 2012 di Institut Francais Indonesia (IFI).

Selama kurun waktu hingga Juni 2013, menurut Ibu Ida Mahmudah selaku Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, warga dapat memberikan masukannya atas draft RDTR yang sudah ada saat ini, melalui proses sosialisasi dan partisipasi.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Triwisaksana merupakan respon terhadap apa yang dibahas di tingkatan eksekutif beberapa hari terakhir. Pada 31 Oktober 2012, dalam rapat Penyusunan Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi di kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta, disepakati bahwa draft RDTR yang sudah dihasilkan akan dievaluasi kembali untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam penyusunan draft RDTR.

Dalam pertemuan tersebut, yang dipimpin oleh Wakil Gubernur dan Asisten Pembangunan, dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

  1. Perlu disusun jadwal untuk menindaklanjuti pertemuan hari ini mengenai sosialisasi RDTR ke masyarakat.
  2.  Perlu difasilitasi pendampingan untuk penyusunan RDTR bagi 267 Kelurahan. Teman-teman LSM/NGO, perguruan tinggi yang kompeten agar masyarakat mengetahui rencana tata ruang 20 tahun ke depan.
  3. Pelibatan masyarakat seyogyanya dilakukan pada Sabtu/Minggu agar dapat diikuti pemangku kepentingan di setiap Kelurahan (REI, IAP, dan semua stakeholder)
  4. Perlu dukungan anggaran, DTR mengalokasikan anggaran untuk menyusunan RDTR 2013
  5. Pertemuan berikutnya akan dilaksanakan di Dinas Tata Ruang Selasa pagi pukul 10.00 tanggal 6 November 2012

 

Pada pertemuan kedua yang diadakan tanggal 7 November 2012, bergeser satu hari dari jadwal semula, dihasilkan usulan yang beragam tentang proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR.

Dihadiri oleh sebagian dari pemangku kepentingan seperti IAI, IAP, Anggota Sustainable Urban Development Forum (SUD), REI, Akademisi, Rujak dan pemerhati tata ruang, pertemuan tersebut mampu mengelaborasi lebih jauh tentang strategi memaksimalkan partisipasi masyarakat.  Termasuk di antara nya adalah menjadikan RDTR sebagai open book, sebuah dokumen yang terbuka dan benar-benar hidup di masyarakat. Bahwa setelah dihasilkannya Perda RDTR nanti, tetap ada pekerjaan rumah untuk memastikan dokumen RDTR bisa selalu menjadi rujukan bagi pemerintah dan masyarakat terkait penataan ruang di Jakarta.

Selain itu, juga dihasilkan masukan tentang aktor-aktor yang dapat dilibatkan sebagai fasilitator dalam proses pelibatan masyarakat yang lebih luas seperti karang taruna, fasilitator program PNPM Perkotaan, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), mahasiswa, pendamping masyarakat, dll.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Dirjen Tata Ruang Kementrian PU menegaskan kembali tentang esensi RDTR sebagai alat operasionalisasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. RDTR, termasuk di dalamnya adalah Peraturan Zonasi, berfungsi untuk mengatur detail peruntukan suatu kawasan.

Dengan sekala 1:5000, RDTR merupakan rencana tata ruang paling detail, sehingga, dengan kedetailannya tersebut, diharapkan masalah tata ruang bisa diselesaikan. Tujuan utama RDTR adalah sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang terutama perizinan. Oleh karena itu, peraturan zonasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDTR karena akan menjadi acuan dalam hal perizinan yang diharapkan mampu menghilangkan ranah abu-abu dalam penataan ruang.

Dengan segala harapan yang melekat pada RDTR; sebagai operasionalisasi RTRW, pengendali pemanfaatan ruang dan penyelesaian masalah tata ruang, maka keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan tahapan yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan menjadi wajib, sebagaimana diatur dalam UU Penataan Ruang.  Sayangnya, di dalam UU Penataan Ruang belum diatur mekanisme mengenai kedalaman dari partisipasi itu sendiri. Permen PU tentang SPM Bidang Penataan Ruang hanya mengatur prasyarat adanya minimal dua kali pertemuan yang memfasilitasi partisipasi masyarakat, tanpa mengatur bagaimana proses tersebut dilakukan.

Hal ini lah yang kemudian dikeluhkan oleh warga dan pemerhati penataan ruang di Jakarta bahwa proses partisipasi yang selama ini dilakukan dalam penyusunan draft RDTR belum memiliki jangkauan luas, dengan proses yang baik.  Seharusnya, warga yang diajak untuk berpartisipasi telah terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang tata ruang sehingga dapat memberikan masukan yang baik berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

Prosedur partisipasi publik yang dinilai kurang maksimal oleh sebagian masyarakat menghasilkan produk draft yang juga memiliki kesalahan mendasar seperti prediksi jumlah penduduk, warna pada peta dan juga nama jalan.

Hal ini disepakati oleh Suryono Herlambang selaku Ketua Jurusan Program Perencanaan Kota dan Real Estate Universitas Tarumanegara yang melakukan studi singkat tentang keterkaitan proyeksi penduduk Jakarta 2030 dengan rencana pola ruang dan jaringan transportasi. Proyeksi penduduk 2030 dibandingkan dengan laju/angka pertumbuhan penduduk Jakarta real berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 2000 dan 2010. Sedangkan rencana pola ruang RDTR 2030 dibandingkan dengan RRTR Kecamatan 2005.

Catatan dari studi singkat tersebut adalah ditemukan beberapa anomali proyeksi (misal kecamatan Menteng, Koja, Duren Sawit, Cipayung, dsb). Ada kecamatan yang diproyeksi sedemikian tinggi penduduknya tetapi ada juga yang sebaliknya (akan berkurang ratusan ribu dalam 20 tahun mendatang) tanpa ada penjelasan yang cukup. Hal lain yang menimbulkan pertanyaan adalah tidak nampak perbedaan yang jelas pada rencana pola ruang dan transportasi (dari 2005 ke 2030) di kecamatan-kecamatan yang memiliki penambahan/pengurangan drastis penduduknya.

Tentunya, diharapkan dengan partisipasi masyarakat yang lebih baik; melalui sosialisasi yang masif dan pelibatan masyarakat secara maksimal maka kesalahan yang muncul pada draft saat ini dapat ditiadakan.

Saat ini kita tinggal menunggu komitmen dari Pemda DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk menyempurnakan draft RDTR dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat demi mewujudkan Jakarta menjadi lebih baik, lebih lestari.

 

2 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |


01 Nov 2012

Diskusi Umum : Partisipasi Warga dalam Penyusunan RDTR

Diskusi Umum

Partisipasi Warga dalam Penyusunan RDTR*

Rabu 7 November 2012, jam 18.30 – 20.00

Lokasi: Institut Francais Indonesia, Ruang 8

Jl. Salemba Raya 25

Turut mengundang: Anggota DPRD DKI Jakarta

—————————————————-

Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan perumusan draft Rencana Detil Tata Ruang dengan memaksimalkan keterlibatan warga Jakarta selama 6 bulan kedepan.

Momen ini patut dimanfaatkan secara maksimal oleh warga Jakarta untuk secara aktif terlibat dalam penyusunan RDTR dan secara kolektif menyusun mimpi bagi Jakarta 20 tahun kedepan.

Diskusi ini diadakan untuk mengupas pandangan warga mengenai draft Rencana Detil Tata Ruang bersama dengan anggota DPRD dari berbagai fraksi dan komisi. Jangan lewatkan kesempatan ini.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi info@rujak.org / 31906809

Pendaftaran (isi formulir):

*Rencana Detil Tata Ruang

1 Comment »

Topics: , , | Agent of Change: none |


24 Oct 2012

Mau Dibawa Kemana Tata Ruang Kita?

PRESENTASI_RDTR
Teks: Elisa Sutanudjaja

Foto : Anita Halim

 

Saat ini Jakarta dalam proses penyusunan Raperda Rencana Detil Tata Ruang & Peraturan Zonasi Jakarta 2030 dan telah dipresentasikan di depan DPRD DKI Jakarta tanggal 17 Oktober 2012 silam. Rencana Detil Tata Ruang DKI & Peraturan Zonasi Jakarta 2030 (RDTR 2030) merupakan gambaran, rencana dan proyeksi atas penataan ruang pada wilayah darat, laut dan udara DKI Jakarta dan disusun berdasarkan skala per-kecamatan. RDTR 2030 merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 yang saat ini sedang digugat di Mahkamah Agung oleh warga DKI Jakarta.

Penyusunan RDTR 2030 seharusnya menjadi ajang dan proses partisipasi masyarakat terbesar, tak kalah penting dari proses Pemilihan Kepala Daerah, karena RDTR mengikat harkat hidup dan masa depan warga-warga dan DKI Jakarta hingga tahun 2030. Walaupun dapat ditinjau dan dievaluasi selama 5 tahun sekali, RDTR 2030 memiliki masa berlaku 4 kali lebih lama daripada pihak-pihak yang mengesahkannya: DPRD dan Pemprov DKI/Gubernur DKI Jakarta.

Mengingat pentingnya proses penyusunan ini, maka proses partisipasi yang dilakukan tidak boleh menjadi proses basa-basi belaka.

Pemprov DKI Jakarta dengan segala kelebihan dana dan sumber daya manusia dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang lebih dari standar-standar minimal di Indonesia. Perlu ada keterbukaan informasi dan kemauan untuk melayani warga dengan standar yang jauh di atas. Dengan APBD capai 40 triliun/tahun, kemungkinan investasi-investasi oleh swasta, dan rencana-rencana besar investasi pemerintah pusat yang dapat mencapai nilai hampir 1000 Triliun hingga tahun 2030, seharusnya penyusunan RDTR wajib melibatkan warga, memiliki mekanisme, jadwal dan strategi partisipasi yang jelas, dan tentu saja TIDAK BISA jika hanya dengan mensosialisaskan draft RDTR tersebut di tingkat kelurahan dan kecamatan selama 1 minggu.

Draft RDTR 2030 lewat Peraturan Zonasi pun sangat ketat mengatur tata ruang, sehingga masyarakat wajib dan berhak berpartisipasi di dalam penyusunannya, agar mengerti konsekuensi yang terjadi jika RDTR 2030 diberlakukan.

Namun draft RDTR 2030 (saat ini kami memiliki 3 draft berbeda) kami anggap sama sekali tidak mampu memperlihatkan gambaran masa depan kepada warga-warga yang membacanya. Ketika dibandingkan pun, tidak ada perubahan berarti dari rencana tahun 2005, 2010 dan draft saat ini. Padahal Jakarta telah bertumbuh dan berubah secara kependudukan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Tidak ada kota-kota di manapun yang berhasil tanpa kedisiplinan penyusunan dan pemanfaataan dalam bidang penataan ruang, termasuk dalam hal ini disiplin dalam penyusunan RDTR. Kegagalan yang terjadi dalam proses pelaksanaan rencana-rencana besar di Jakarta di bidang transportasi, sampah, pengairan dan lain-lain, kami anggap karena tidak ada integrasi dengan rencanan tata ruang, dan sebaliknya. Penyusunan RDTR juga bukan kegiatan insidentil, karenanya apa yang diputuskan dalam RDTR juga harus tercermin dalam penyusunan APBD.

Harapan warga akan perubahan Jakarta yang lebih baik mulai mewujud melalui terpilihnya Gubernur baru Jakarta.  Segala ide dan terobosan yang diharapkan bisa membawa Jakarta ke arah perubahan akan sulit terwujud apabila draft ini telah disahkan dikarenakan RDTR akan menjadi acuan dalam penataan ruang di Jakarta selama 20 tahun ke depan.

Oleh karena itu, menurut kami, Jokowi sebagai Gubernur terpilih perlu diberikan kesempatan untuk menelaah kembali apa yang diatur dalam RDTR. Kesempatan yang sama juga harus diberikan kepada masyarakat untuk bisa menjadi bagian dari proses penyusunan RDTR Jakarta 20 tahun ke depan.

 

Karenanya kami menuntut:

1. Transparansi dan Keterbukaan informasi dalam penyusunan RDTR 2030. Transparansi terhadap nama-nama penyusun dan konsultan serta penggunaan anggaran.

2. Penerjemahan isi Naskah Akademis dan draft rencana pemerintah terkait tata ruang ke dalam materi yang dikemas dalam bahasa dan gambaran populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Terjemahan tersebut bisa dilakukan dengan memberikan gambaran perubahan masa depan, misalnya dalam sektor transportasi, perumahan, fasilitas kota, rencana sungai dan badan sungai, dan lain-lain.

3. Mengulangi proses penyusunan RDTR dengan proses dan  mekanisme partisipasi yang jelas dengan berbagai macam lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses tersebut akan membahas draft rencana dan naskah akademis

4. Melakukan proses pelaporan kembali kepada warga terhadap hasil dari pembahasan draft rencana dan naskah akademis

5. Memiliki proses mekanisme penyaluran aspirasi dan pengolahannya secara jelas dan transparan serta mudah diakses oleh warga dengan berbagai macam media dan jangkauan.

6. Bekerja sama dengan berbagai macam pihak, termasuk di antaranya swasta, universitas, organisasi dan kelompok masyarakat, serta pemerintah pusat.

7. Menghentikan proses-proses pemberian ijin kepada pembangunan berskala besar selama proses penyusunan ulang RDTR 2030

8. Melengkapi persyaratan teknis dan lingkungan antara lain penyusunan KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

 

Kami sebagai warga DKI Jakarta bersedia membantu, terlibat dan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta bersama-sama untuk menyusunan Rencana Detil Tata Ruang yang partisipatif.

 

Catatan Kaki:

Contoh penyusunan Sustainable Sydney 2030 (penyusunan rencana tata ruang Kota Sydney, Australia) merupakan proses partisipasi terbesar sepanjang sejarah kota Sydney. Dari 160.000 penduduk, proses partisipasinya melibatkan 12.000 orang secara langsung melalui 30 forum komunitas, 4000 orang lewat City Talks, dan 2000 komentar yang masuk kedalam situs www.sydney2030.com.au

Sedikitnya tercatat 51 rupa-rupa konsultasi yang diorganisasi pemerintah kota selama 12 bulan dari 15 bulan waktu penyusunan, yang menyasar sekitar 22 kelompok sasaran, mulai dari pebisnis, kaum minoritas, anak-anak, hingga turis. Rupa-rupa konsultasi tersebut beragam, mulai dari forum komunitas, forum pebisnis, pameran-pameran, forum balai kota, dan lain-lain.

Setelah proses partisipasi tersebut selesai, pemerintah kota merumuskan kembali rencana tata ruang yang kemudian dilaporkan kembali kepada masyarakat melalui forum-forum dan situs. Setelah disahkan, pemerintah kota tetap melakukan pelaporan pelaksanaannya kepada masyarakat setiap tahun.

Sustainable Sydney 2030 ini mengikat semua rencana yang ada, termasuk diantaranya budget kota dan rencana transportasi.

 

Kontak:

Elisa Sutanudjaja (elisa@rujak.org/0816913260),

Dian Tri Irawaty (diantri@rujak.org/08129069342)

4 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


28 Aug 2012

Kampanye: Tata Ruang untuk Kita


Video ini bagian dari kampanye Tata Ruang untuk Kita dengan harapan mampu memberikan pemahaman dasar bagi warga Jakarta sehingga mampu berpartisipasi dalam proses penataan ruang di Jakarta.

Video ini disutradarai oleh Irwan Ahmett dan didesain oleh Tita Salina.

Silakan disebarluaskan demi kepentingan umum dan mari berdaya.

 

Tak terpisahkan dari bagian video ini adalah buku Toolkits Tata Ruang untuk Kita. Yang bisa dibaca secara online di:

8 Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


26 Jan 2012

UNDANGAN TERBUKA DISKUSI: Kilas Balik Praktek Penataan Ruang di Jakarta

MAAF, KARENA KETERBATASAN TEMPAT, MAKA PENDAFTARAN SUDAH DITUTUP

 

Di tahun 2010 dan 2011, Jakarta menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat propinsi dan Rencana Detil Tata Ruang di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Selama ini praktek penataan ruang bukanlah sesuatu yang akrab. Sementara pada praktek keseharian, kehidupan masyarakat tidak pernah lepas dari ruang itu, mulai dari ruang untuk berjalan kaki, pasar, rumah tinggal hingga beraktifitas. Adanya jurang pengetahuan dan pemahaman terhadap praktek-praktek penataan ruang, terutama pada tingkatan pembuat kebijaksanaan dan akar rumput, menyebabkan banyaknya pelanggaran penataan ruang serta tidak maksimalnya fungsi suatu kota tersebut.

Rujak Center for Urban Studies (RCUS) melalui kegiatan Pemantauan Penataan Ruang mengajak masyarakat untuk belajar secara bertahap dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan penataan ruang.

Karenanya kami mengundang warga Jakarta untuk hadir dalam:

Kilas Balik Praktek Penataan Ruang Jakarta

Retrospeksi Program Pemantauan Penataan Ruang

31 Januari 2011

12.00 – 17.00 Hotel Treva Jl. Menteng Raya Jakarta

Acara:

12.00 – 13.00 Makan Siang

13.00 – 13.15 Pendaftaran

13.15 – 13.30 Presentasi Kilas Balik dan Catatan Praktek Penataan Ruang

13.30 – 13.45 Presentasi isi klikJKT dan KataFaktaJakarta

13.45 – 14.00 Presentasi Program Pemantauan Penataan Ruang

14.00 – 15.00 Diskusi dan Tanya Jawab

15.00 – 15.20 Coffee Break dengan diselingi pemutaran film Jakarta Ketuk Pintu

15.20 – 16.00 Presentasi Kegiatan Masyarakat (@JalanKaki, Warga Antasari, Forum Tolak SPBU di Pemukiman)

16.00 – 17.00 Diskusi dan Tanya Jawab

 

Pendaftaran:
Harap mendaftar disini atau isi form dibawah ini.

Comments Off

Topics: , | Agent of Change: none |


08 Nov 2011

Diskusi: “A-Z Mekanisme Perizinan dan Pengaruhnya terhadap Tata Ruang DKI Jakarta”

Rujak Center for Urban Studies menyelenggarakan Diskusi Publik: A-Z  Mekanisme Perizinan dan Pengaruhnya terhadap Tata Ruang DKI Jakarta”

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Diskusi Publik :

Hari/ Tanggal :  Rabu, 9 November 2011

Tempat : Restoran Bumbu Desa, Jl. Cikini Raya No. 74, Jakarta Pusat

Waktu : 13. 00 – 16. 00 WIB (dimulai dengan makan siang)

Susunan Acara :

12.  00 – 13. 00 : makan siang

13.  00 – 13. 30 : pembukaan dan presentasi dari RCUS

13.  30 – 14. 00 : tanggapan dari warga

14. 00 –14.45 : tanggapan dari dinas- dinas terkait  (Dinas Tata Ruang, Dinas P2B, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Koperasi dan UKM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

14.  45  - 15. 30 : diskusi

15.  30 – 15. 45:  penutupan

————————————————-

Sejak penetapan Rencana Tata Ruang Jakarta di tahun 1965, kerap kali terjadi pelanggaran tata ruang oleh berbagai pihak hingga saat ini yang pada akhirnya menghapuskan kreadibilitas perencanaan ruang. Sehingga tidak heran jika akhirnya masyarakat merasa apatis terhadap praktek penataan ruang.

Di sisi lain, masyarakat pun awam terhadap praktek penataan ruang, dengan menganggap praktek tersebut adalah milik para ahli, arsitek, perencana kota maupun pelaku bidang teknis lainnya. Ketidaktahuan masyarakat pun menyebabkan mereka tidak sadar bahwa malpraktek penataan ruang berkaitan erat dengan masalah-masalah dalam keseharian mereka, yaitu mulai dari kemacetan, banjir, rendahnya kualitas ruang bermain anak-anak hingga kualitas udara kota.

Hal di atas kemudian coba untuk diatasi oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam tujuan besar Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu mereformasi seluruh proses dan praktek penataan ruang di Indonesia, salah satunya, dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penataan ruang. Peran masyarakat dalam penataan ruang diakui secara implisit dalam UU 26/2007 yaitu dengan terlibat dalam tiga tahapan proses penataan ruang, pertama partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, kedua partisipasi dalam pemanfaatan ruang dan ketiga partisipasi dalam pengendalian penataan ruang (pengawasan) – Pasal 65 (ayat 2) UU No.26/2007.

Dalam proses penataan ruang, perizinan merupakan aspek penting. Perizinan menjadi kunci awalan dari implementasi penataan ruang yang pada akhirnya membawa Jakarta ke arahan tertentu.

Sama hal nya dengan kurangnya pemahaman warga terhadap isu penataan ruang, mekanisme perizinan,  juga belum dipahami secara utuh oleh warga. Padahal, mekanisme perizinan sangat terkait dan membawa dampak dalam kehidupan hari-hari warga mulai dari izin mendirikan bangunan, perizinan lokasi usaha, dll.

Kalaupun warga ingin meningkatkan pemahamannya terhadap mekanisme perizinan, berdasarkan pengalaman mereka selama ini, belum ada kejelasan tentang pelaksanaan mekanisme perizinan termasuk juga pengawasan terhadap izin yang sudah diberikan.

Melalui program Pemantauan Tata Ruang (PETARU), Rujak Center for Urban Studies (RCUS) bekerja bersama warga dalam upaya meningkatkan pelibatan masyarakat, secara aktif, dalam proses penataan ruang.

Bersamaan dengan peringatan Hari Tata Ruang Nasional dan sebagai bagian pelaksanaan program PETARU, RCUS mengadakan diskusi publik  tentang perizinan dengan tujuan sebagai berikut:

  1. Agar warga/kelompok warga memiliki pemahaman utuh tentang mekanisme Perizinan dan pengaruhnya terhadap Tata Ruang DKI Jakarta

  2. Mendorong penggunaan dan pemanfaatan informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya kebijakan yang berkait dengan pengelolaan wilayah DKI Jakarta.

  3. Menjadi ajang pertukaran informasi dan pengalaman sehingga diharapkan mampu memperkaya pengetahuan masing‐masing komunitas.

No Comments »

Topics: , | Agent of Change: none |


15 Oct 2011

Draft Rencana Detil Tata Ruang Jakarta 2030

Rujak mendapatkan Draft RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) Jakarta tahun 2010 kemarin. RDTR merupakan turunan dari RTRW, dimana ia merupakan masterplan per kotamadya di Jakarta dan akan mengatur hingga kecamatan dan kelurahan.
Disini warga dapat melihat lebih jelas lagi apa yang akan terjadi pada lingkungan kehidupannya hingga tahun 2030, apa yang direncanakan pemerintah daerah lewat konsultan dan Dinas Tata Ruang, yang disusun tanpa banyak partisipasi masyarakat.

Silakan menelaah isi Naskah Akademis Rencana Detil Tata Ruang ini: (Naskah Akademis adalah dokumen persiapan yang menganalisa sebuah produk peraturan dan undang-udang, sebelum disusun.)

http://www.scribd.com/fullscreen/68829985?access_key=key-n9p25d4mxfrgy8wyqb6

http://www.scribd.com/fullscreen/68830169?access_key=key-1w8t6nqoqv32lcjxofvs

http://www.scribd.com/fullscreen/68830263?access_key=key-1oi2nhm37e7gutk1iuoq

http://www.scribd.com/fullscreen/68830664?access_key=key-moyzd9p0u5thkgel2jl

http://www.scribd.com/fullscreen/68831114?access_key=key-dbxjuh3iid5fpzflpso

http://www.scribd.com/fullscreen/68830970?access_key=key-hb7vzpshzlinwu75zm4

http://www.scribd.com/fullscreen/68830450?access_key=key-yth7gdveth1z451qafv

http://www.scribd.com/fullscreen/68831521?access_key=key-1b8hpbwgpun333xr21zz

Berikut adalah Draft Raperda Rencana Detil Tata Ruang Jakarta 2030:

1 Comment »

Topics: , , | Agent of Change: none |