Click here for the report.

The Cities Development Initiative for Asia (CDIA) is a regional initiative established in 2007 by the Asian Development Bank and the Government of Germany, with additional core funding support of the governments of Sweden, Austria and Spain and the Shanghai Municipal Government. The Initiative provides assistance to medium-sized Asian cities to bridge the gap between their development plans and the implementation of their infrastructure investments (see www.cdia.asia) .

In recent months, CDIA has supported the cities of Palembang, Yogyakarta and Surakarta with the preparation of Pre-Feasibility Studies (PFS) for high priority infrastructure investment projects in the Urban Transport sector and we are currently in discussion with various financing agencies to secure funding for the identified investments.

To complement the Pre-Feasibility Studies in these 3 cities, CDIA commissioned a study on how Informal Public Transportation (IPT) offers alternatives to formal transportation systems and how IPT offers an alternative service to people in poverty and serves as a backbone of the informal economy. In doing so, the report describes how IPT improves mobility in cities by complementing formal transportation systems and argues that when IPT providers are given approriate support, local governments can fill gaps in service and extend reach of coverage when public resources as scarce.

We hope this report will be of interest to you and look forward to discussing its’ outcomes.

Best regards,

Joris van Etten

Capacity Development Coordinator/Indonesia Team-Leader

Cities Development Initiative for Asia (CDIA)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Suite 202-203 Hanston Bldg.

Emerald Avenue, Ortigas Center

Pasig City, 1600 Metro Manila

Philippines

T:   +63-2-6312342

F:   +63-2-6316158

M: +63-9188072917

E:   joris.van-etten@giz.de

W:  http://www.cdia.asia

Tulisan dan Foto oleh Robin Hartanto, Hangzhou.

Sejauh apa dapat bersepeda di sebuah kota? Baru seketika Jakarta membuat jalur sepeda pertamanya sepanjang Blok M-Taman Ayodya (1.5 m), katanya sudah tidak berfungsi.

Tapi, 28 Mei 2011, nun jauh dari Jakarta, saya berkesempatan mengunjungi Hangzhou, China, sekedar berjalan-jalan. Tak butuh waktu lama untuk jatuh cinta dengan kota ini, terutama bagi para penikmat sepeda. Selama 10 tahun ini, kota Hangzhou mendapatkan berjubel-jubel penghargaan, antara lain “The Best Tourism City of China” dari United Nations World Tourism Organization dan National Tourism Administration tahun 2006 serta “China’ s Most Beautiful Leisure City” dariChina Leisure Development International Forum tahun 2010. Salah satu winning factor-nya, adalah perihal sepeda ini. Lantas apa yang membuatnya menakjubkan?

Titik alfanya pada 1 Mei 2008. Program Public Bicycle Service yang disponsori pemerintah setempat memulai dengan 8.100 sepeda yang tesebar di 61 stasiun. Angka tersebut terus bertambah dari waktu ke waktu. 10.000 sepeda di 350 stasiun pada Maret 2009, 40.000 sepeda di 1600 stasiun pada awal Oktober 2009, dan sekarang telah menembus angka 50.000 sepeda dengan total 2050 titik servis. Tenang saja, angka tersebut masih akan terus bertambah seiring rencana pemerintah lokal mencapai angka 175.000 sepeda tahun 2020!

Bike Sharing sebenarnya bukan hal baru. Kota-kota besar di Eropa telah memulainya terlebih dahulu. Yang teranyar adalah Paris ‘Vélib’ program yang diluncurkan tahun 2007. Dengan total 20.000 sepeda dan 1450 stasiun, proyek ini pernah menjadi Bike Sharing terbesar sebelum akhirnya dibalap oleh Hangzhou. Jarak antar stasiun di kota Paris mencapai 300 meter, bandingkan dengan Hangzhou yang apabila rencana pemerintah Hangzhou tahun 2011 untuk mencapai 2711 stasiun berjalan lancar, maka jarak antar stasiun sepeda di Hangzhou akan mencapai 100 meter antar stasiun.

Sementara vandalisme dan pencurian menjadi salah satu masalah utama dari bike sharing, Hangzhou punya catatan superior. Pada tahun pertama beroperasi, HPTC (Hanzhou Public Transportation Corporation) mengklaim bahwa tidak ada satu pun sepeda yang dicuri dan hanya 0,5% sepeda yang rusak. Bandingkan dengan Paris, yang berdasarkan artikel Treehugger.com tahun 2009, telah kehilangan lebih dari 50% sepedanya, baik itu rusak maupun hilang (data dari Wikipedia.org malah mencapai 80%).

Hal lain yang menjadikan bike sharing Hangzhou brilian adalah anda dapat bersepeda gratis. Terdengar too good to be true, tapi nyatanya seperti itu. Untuk peminjaman satu jam pertama, kita tidak perlu membayar. Jika lebih, jam kedua akan dikenakan biaya 1 RMB (sekitar 1300 Rupiah/1 RMB), jam ketiga dikenakan biaya 2 RMB, dan jam keempat dan seterusnya biayanya menjadi 3 RMB/jam. Bagi yang ingin berhemat alias berpelit, cukup letakkan kembali sepeda di stasiun sebelum jam pertama, kemudian tinggal mengambilnya kembali, sehingga perhitungan waktu akan dimulai lagi dari awal.

Untuk mendapatkan kartu peminjamannya, hal yang pertama kali perlu dilakukan adalah ke konter pembuatan kartu yang tersebar di banyak titik, kemudian memberikan deposit senilai 300 RMB. Bagi para pelancong dari luar negeri, cukup tunjukkan paspor sebagai bukti identitas. Tidak sampai 5 menit mengisi formulir, kartu sudah di tangan.

Sistem pengambilan dan pengembalian sepeda pun sangat praktis. Letakkan kartu di atas mesin pengunci sepeda, beberapa detik kemudian akan terdengar bunyi ‘bip’ panjang dan sepeda sudah dapat digunakan. Prosesnya serupa ketika mengembalikan sepeda. Jika sudah tidak lagi ingin menggunakan fasilitas bike sharing, cukup kembali ke tempat pembuatan kartu untuk mengambil kembali deposit.

Tak sedikit stasiun peminjaman sepeda di Hangzhou yang terintegrasi dengan pusat informasi untuk turisme serta fasilitas publik lainnya seperti telepon umum. Di pusat informasi tersebut, kita dapat mengambil beragam brosur gratis dalam berbagai bahasa, yang di dalamnya terdapat peta dan informasi lengkap berbagai titik-titik terbaik di Hangzhou yang umumnya tersebar di sekitar pada Xi Hu (West Lake), obyek turisme utama di Hangzhou. Selain itu, di sana juga dijual berbagai minuman dan makanan ringan, layaknya warung-warung kecil di pinggir jalan Jakarta.

Tiga tahun berlalu sejak program Public Bicycle Service dijalankan di Hangzhou, sementara ribuan kilometer dari sana Jakarta baru memulai proyek jalur sepedanya. PBS Hangzhou bisa menjadi preseden yang sangat baik untuk pengembangan pemanfaatan jalur sepeda. Harapan saya, semoga proyek jalur sepeda Jakarta dapat menjadi katalis berbagai kebijakan dan program lain yang dapat membuat warga Jakarta lebih menikmati kotanya, semoga tulisan ini dapat menjadi sebuah ‘studi banding’ bagi pemerintah tanpa perlu mampir ke sana, dan semoga berbagai informasi ini dapat berguna bagi kita semua.

NB: untuk gambaran yang lebih jelas saya lampirkan video yang sangat komprehensif tentang bike sharing di Hangzhou, dipublikasikan oleh Elizabeth Press, berikut embed code dan alamat web nya.
http://www.streetfilms.org/the-biggest-baddest-bike-share-in-the-world-hangzhou-china/

Berbagai sumber referensi tentang bike sharing Hangzhou
http://www.treehugger.com/files/2009/07/biggest-bike-share-in-china.php
http://bike-sharing.blogspot.com/2009/03/bike-sharing-in-hangzhou-china.html
http://bike-sharing.blogspot.com/2009/10/hangzhou-on-go-and-wuhan-can.html
http://bike-sharing.blogspot.com/2011/06/bike-sharing-world-first-week-of-june.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_sharing_system

Semesta transportasi Manggarai. Foto dari Lantai 5, Pasaraya.

Siapa warga Jakarta yang tak tahu Manggarai? Disitu ada Pasar Rumput, surga bagi pemburu bahan bekas, dan beken sebagai gudangnya saniter bekas. Bagi yang tinggal di daerah Bodetabek dan pengguna kereta api, pasti akrab dengan stasiunnya. Lalu di musim penghujan, kita warga Jakarta pun was-was dengan ketinggian di pintu air Manggarai, karena begitu pintu air tersebut dibuka di saat ketinggian berbahaya, maka Istana Negara pun bisa tergenang.

Manggarai pun menjadi cermin tak bercela atas sabarnya warga kota ini dan semerawutnya infrastruktur kota. Bukti bahwa warga kota sangat toleran terhadap kota ini ada pada saat kita mulai turun Stasiun Manggarai, atau saat kita menggunakan Halte TransJakarta.

Tepat didepan Halte TransJakarta, ada Pasaraya Manggarai, namun pengunjung tidak bisa dengan mudah masuk kedalam pertokoan, karena harus melewati jalan raya tanpa jembatan penyeberangan, dan mengelilingi pagar sebelum akhirnya masuk ke pintu utama.

Dengan adanya Stasiun Manggarai dan Halte TransJakarta Manggarai (dan dahulu sempat ada Waterway), Manggarai adalah bagian kota yang diberkahi segala kemudahan transportasi. Tapi benarkah demikian? Esai foto berikut menggambarkan urban hiking dari halte TransJakarta ke Stasiun Manggarai: Februari 2010. Padahal, undang-undang menjamin hak-hak pejalan kaki (Editorial).

1. Selepas turun dari bus, pintu keluar mengarah ke Pasaraya Manggarai, sementara Stasiun Manggarai berada diarah sebaliknya. Maka kita harus memutari halte, berjalan di tepian jalan – berhadapan langsung dengan kendaraan yang lalu lalang.

2. Setelah berhasil memutari maka masuklah kedalam terowongan, hati-hati karena jalur tersebut tak rata dan sempit.

Melewati terowongan. Di atasnya: rel kereta api.

3. Sebelum sampai ke ujung seberangilah jalan tersebut, dan akan berjumpa dengan ini

Ada taman kecil dipagari

4. Lalu di sebelah selatan ada ini

Panjatlah tangga ini...

dan hati-hati ketika naik ‘tangga’.

Hati-hati dengan pegangan...ada paku!

5. Setelah menaiki tangga batu, masih ada lagi yang satu ini.

hati-hati saat menuruni tangga

6.  Lalu jangan lupa untuk membayar Rp 1000 kepada bapak berbaju putih

Bayar 1000 untuk jasa penempatan tangga-tangga

7. Dan anda akan langsung bertemu dengan rel-rel Stasiun Manggarai, silakan ikuti rel untuk menuju Stasiun Manggarai. Tidak dianjurkan bagi pengguna sepatu hak. Stasiun Manggarai ada disebelah kanan.

Melintasi rel: hati-hati, tengok kiri-kanan dulu.

Setelah sampai di platform, ada tangga lagi menuju platform stasiun, dan ini adalah bagian belakang stasiun. Sehingga ada kemungkinan untuk naik kereta tanpa membeli karcis lagi.

Sesuatu yang seharusnya mudah, dibuat sulit di Manggarai. Antara Stasiun Manggarai dan Halte TransJakarta ternyata saling bertolak belakang, dan keduanya berada dalam ketinggian berbeda. Hal itu mungkin kesannya sepele, tapi menjadi masalah besar bagi keberhasilan transportasi umum di Jakarta.

Selepas Stasiun Manggarai, maka ada opsi lain jika sungkan melewati tangga, bisa juga menaiki rakit penyeberangan yang dioperasikan warga kampung Menteng Jaya.

8. Hati-hati menuruni tepian kali Ciliwung

naik rakit untuk kembali ke halte TransJakarta

Ruwetnya Manggarai ini ternyata tidak mampu mehalangi ambisi Pemprov Jakarta. Di awal tahun 2010 ini, pemerintah bahkan menetapkan Manggarai sebagai stasiun utama komuter, bahkan saat Rujak berkunjung, pintu platform otomatis tengah dipersiapkan. Mari kita tunggu, bagaimana langkah pemprov demi mewujudkan impian tersebut. Minimal impian tersebut seyogyanya mampu membuat para pelaju (komuter) untuk mempu berjalan kaki selayaknya manusia.

Abstract

The livability of urban space recently is being seen as a common need for pedestrian, since walking as a basic mode of transportation is getting more consideration of its importance. Sidewalk, as an open public space for pedestrian, is a part of city’s face and image, because sidewalks can be seen as an open bowl of perceptions of its stakeholders.

Henry Lefebvre’s spatial triad concept gives the framework for understanding the phenomena behind urban space production and reproduction by analyzing stakeholder’s perceptions. One dimension of the triad is representation of space, the dimension of decision makers, which can be a government, legislative, operator or developer. In the other side is representational space, a perceived and a lived experiences of users with variety of socio- cultural background. Both triad’s dimensions influence each other, and give shapes and characteristic of resulted spatial practice, the third dimension, and its physical environment.

The research was conducted in Margonda street of Depok in Indonesia and Kitakyushu in Japan. Economic, social and cultural background differences characterized each country’s spatial triad’s perception on pedestrian public spaces. This research is expected to provide the framework for self-understanding and knowledge of living ideas in society.

Kata kunci

Spatial triad, persepsi, ruang publik, pejalan kaki, pemerintah kota.

Selengkapnya klik di sini

Hari Minggu, 14 November 2010 lalu, Detik.com mengeluarkan artikel menganjurkan pemindahan mal dan kampus ke luar kota Jakarta sebagai solusi macet. Detik.com mewawancarai Danang Parikesit dan Emil Salim sebagai sumber argument artikel. Danang Parikesit mengatakan, “Mal dan kampus pasti menyumbang kemacetan karena menyebabkan mobilitas orang bergerak”, dan “Itu bagian dari strategi besar. Jangan lupa kalau mau relokasi siapkan jaringan angkutan umum yang massal. Karena kalau tidak itu hanya memindahkan kemacetan baru ke pinggir kota”. Sementara Emil Salim mengambil contoh Washington DC, menurut beliau mal tidak terdapat didalam kota. Tambahnya, “Gula-gula mari kita distribusikan ke Jabodetabek. Siapa yang pergi ke mal? Itu orang bermobil, dan mal selalu punya kawasan pelataran parkir.”

Lalu pertanyaannya, benarkah demikian? Dan benarkah semudah itu?

Tentu opini ini tidak ingin menyoroti ketidakakuratan komentar Emil Salim, soal keberadaan mal di dalam kota Washington DC. Nyatanya ada mal sebesar 2 kali luas tanah Plaza Semanggi dan memiliki 1000 tempat parkir, dengan jarak 5 kilometer dari Gedung Putih. Selain mal berukuran sedang yang bertebaran di pusat kota, kampus utama Georgetown University menempati lebih dari 40 hektar (atau lebih dari 40 kali lapangan sepak bola) di distrik Georgetown dengan jarak kurang dari 5 kilometer juga dari Gedung Putih.

Jika menengok kawasan Grogol, ada 3 kampus besar berdekatan, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti, Sekolah Tinggi Trisakti, Universitas Trisakti dan Universitas Tarumanagara. Sementara di sisi Barat terdapat Fakultas Ekonomi Universitas Tarumangara dan UKRIDA.  Memang benar jika keberadaan kampus tersebut menimbulkan mobiitas. Tapi tidak benar jika mobilitas tersebut menimbulkan kemacetan. Sebagian besar mahasiswa tersebut tinggal di dekat kampus, atau tepatnya di rumah kost maupun apartemen dengan jarak kurang dari 1 kilometer dari bangunan kampusnya. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik angkutan umum, dan ada yang memilih motor, serta memilih mobil.

Ternyata titik kemacetan bukan berada di universitas-universitas tersebut, melainkan sekitar 100 meter dari Universitas Tarumangara, lokasi kongesti pertemuan antara jembatan layang Grogol, pintu masuk tol dalam kota, jalan layang masuk tol Kebon Jeruk-Tangerang hingga perputaran balik. Jalan Jenderal S.Parman menjadi gerbang menuju Utara-Selatan sekaligus pintu transportasi logistik antar kota dan pulau. Kondisi diperparah dengan penyempitan lebar jalan dari 30 meter menjadi 17 meter sebelum pintu masuk Tol Dalam Kota, hingga tinggal 12 meter saat menaiki jembatan layang masuk ke Jalan Tol Kebon Jeruk-Tangerang.

Lalu apakah mal dapat dijadikan kambing hitam karena fasilitas parkirnya? Adalah terpulang bagi pengembang dan arsitek mal dalam memanfaatkan Koefisien Dasar dan Luas Bangunan sesuai peraturan, termasuk besaran alokasi tempat parkir. Jangan-jangan yang menjadi masalah bukan berapa sedikit jumlah parkir, melainkan masalah aksesibilitas mal tersebut terhadap transportasi umum dan trotoar. Bangunan-bangunan di Jakarta jarang memberikan akses murah hati menghubungkan bangunan dengan halte dan trotoar; dimana pengunjung tanpa mobil dan pejalan kaki dapat mudah memasuki bangunan tanpa berpeluh maupun kehujanan. Bahkan hanya sedikit bangunan dan mal rela memberikan kemudahan perpindahan pengunjung dari gedung satu ke gedung yang lain, entah itu dalam memberikan jembatan penghubung hingga pintu masuk yang berhadapan, atau minimal tidak memagari seluruh batas bangunan. Masalahnya bukan di pemanjaan terhadap yang bermobil, tapi penganaktirian terhadap yang tidak bermobil.

Lalu masalah berkembang tak berhenti pada aksesibilitas, tapi bagaimana menarik minat golongan menengah untuk mau menggunakan transportasi umum. Jika hal seperti ini tidak dipecahkan, percuma saja ada fasilitas transportasi umum di mal luar kota.  Jika mau ditarik lebih panjang lagi, bagaimana dengan tata ruang permukiman Jakarta, serta kecenderungan suburbanisasi kota.

Penyebaran gula-gula di luar Jakarta pun bagai pindahkan masalah, bahkan cenderung memperburuk kondisi. Gula-gula di luar kota akan mendorong pertumbuhan sporadis dan menyebar, atau kerap disebut sprawling. Sprawling tak terkendali sudah terjadi di periperi Jakarta, seperti Serpong, Bintaro, Cinere, Cimanggis, Depok, Cibubur, dan lain lain, yang tak hanya mengikis daerah resapan air di Selatan Jakarta juga mengurangi lahan pertanian perkotaan. Dari sekian pengembangan sporadik tersebut hanya segelintir seperti Depok dan sebagian kecil Serpong dan Bintaro yang terhubung dengan trasportasi rel, sementara sisanya bergantung pada pertemuan jalan-jalan tol, termasuk diantaranya Jakarta Outer Ring Road 2 yang belum selesai dibangun. Sedangkan arah kebijakan transportasi terkini adalah pembangunan MRT di dalam kota Jakarta, melewati jalur yang sama tempat Universitas Atmajaya hingga Plaza Indonesia berada. Sementara Universitas Tarumanagara, Trisakti, Central Park, ITC Roxy Mas hingga Mal Taman Palem nantinya akan berdekatan dengan rencana koridor MRT Timur-Barat.

Jika begitu ingin memreteli fungsi di Jakarta serta memindahkannya keluar Jakarta, mari jeli dulu perhatikan Jakarta. Contoh mengingat mahalnya tanah Jakarta maka pindahkanlah kegiatan yang memakan lahan besar namun nilai ekonominya rendah. Tentu tidak masuk akal jika masih ada pabrik plastik dan sepatu dalam radius 10 kilometer dari Monas. Sama tidak masuk akalnya keberadaan penampungan mobil baru berlokasi strategis di Sunter dan akan dilewati TransJakarta, dengan luas total lebih dari 15 hektar.

Teliti dulu sebelum serta merta menuduh Universitas Atmajaya dan Plaza Semanggi menyumbang mobilitas tinggi lewat kendaraan pribadi sehingga menimbulkan kemacetan di mulut Jembatan Semanggi. Jeli melihat kondisi Jalan Sudirman-Thamrin sebagai pertemuan koridor Utara-Selatan, dan Timur-Barat, tentunya beban jalan tersebut sudah menumpuk dari sejak hilir hingga ke hulu, jangan mudah mereduksi langsung pada keberadaan universitas dan mal. Keberadaan kedua fungsi tersebut hanyalah dua dari sekian banyak faktor penarik mobilitas kendaraan pribadi di kota yang memang belum memiliki sarana transportasi umum yang memadai, aksesibilitas antar bangunan serta penghubung sarana pejalan kaki yang ideal dan nyaman. Permasalahan kota Jakarta tidak bisa dipecahkan jika kita hanya dengan mudahnya mereduksi masalah yang ada, dan mengabaikan yang lain.

Teks oleh: Rika Febriyani.

Saya membayangkan swasta sebagai sponsor trotoar. Imbalannya, mereka beriklan di badan trotoar. Memang, trotoar kita akan ditimpa beraneka warna dan gambar, seperti bus-bus era 80-an. Bisa jadi tak indah dipandang. Tapi, dibandingkan keadaan sekarang, mungkin trotoar di sepanjang Jakarta akan relatif lebih baik.

Kita sudah sering heran, saat waktu tempuh semakin lama untuk jarak tak seberapa jauh. Kalau jalan kaki, kita malah kerepotan: trotoar sempit, terputus-putus, tak rata, dan sering berlubang. Keadaan ini membuat saya berpikir, percuma mengandalkan pemerintah. Barangkali dengan melibatkan swasta, trotoar bisa lebih baik. Bukan cuma menguntungkan yang tak punya kendaraan, tapi juga mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Sehingga, untuk jarak dekat, pilihan berjalan kaki menjadi masuk akal, dan selanjutnya bisa meminimalisasi tingkat kemacetan.

Dan, baru-baru ini, saya sadari percik-percik peran swasta atas penyediaan dan pemeliharaan trotoar.

Beberapa bulan lalu, saya menonton tayangan televisi khusus promosi bangunan superblok. Tentu di situ ada ulasan fasilitas umum yang disediakan oleh si pengembang. Dalam durasi 30 menit, ulasan ini diletakkan di awal daripada soal bangunan ruang huni untuk calon konsumen. Fasilitas yang “dijagokan” itu mereka sebut jogging track. Masih terngiang celetukan si bintang tamu, “wow, seperti di Singapore!”

Apa sih yang istimewa dari jogging track itu? Ternyata, fasilitas itu memang bukan sekedar untuk jogging. Berbeda dengan di televisi, di laman internet, mereka menyebutnyaPedestrian Walk.

Ya, ini memang jalur untuk berjalan kaki mengitari area superblok. Sebagian dari jalur ini tidak terletak di pinggir jalan, agak menjorok ke dalam. Kiri-kanan jalur dinaungi pepohonan dan rerumputan, terhubung dengan 7 titik lokasi wisata, diantaranya, kolam renang, danau, dan taman. Melihat cakupannya, agaknya jalur ini bisa dimanfaatkan mengunjungi rumah di blok lain, ke toko, sekolah, tempat les, dan segala yang terkait rutinitas penghuni di dalam area superblok.

Pedestrian walk, atau yang mereka sebut jogging track, menjadi kunci keunggulan superblok itu. Kenapa ada ide memenangkan pasar dengan pedestrian walk? Mencoba sebuah terobosan? Atau, inikah bacaan atas kejenuhan masyarakat yang dimanfaatkan pengembang superblok?

Semakin banyak waktu terbuang menghadapi kemacetan di Jakarta, semakin kecil kemungkinan ruang gerak menjadi lebih luas. Rumah, kendaraan, dan kantor jadi ruang mutlak bagi warga Jakarta, sebab hampir tak ada ruang terbuka yang mudah dijangkau, bahkan sekedar berjalan kaki dengan aman dan nyaman. Kesempatan mengamati dan menemukan hal-hal berbeda dari yang ada di rumah atau kantor nyaris tidak masuk akal karena buruknya kondisi trotoar yang harus dilalui. Si pengembang superblok tadi mengetahui pedestrian walk adalah hal yang tak lazim dalam keseharian, dan mereka mengomersialisasikan  kebutuhan itu.

Si Cantik yang Caper

Trotoar hasil rancangan pengembang superblok itu, agaknya mengindahkan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan(dikeluarkan oleh Departemen (Kementerian) Pekerjaan Umum). Tapi, sebagai alat pemasaran, trotoar berarti bukan lagi ruang terbuka atau pilihan bermobilitas.

Trotoar di superblok itu ingin menerbitkan suasana agar konsumen merasa berada di Jakarta yang “berbeda”. Makanya, musti ada celetukan, “wow, seperti di Singapore!”. Ia tersedia untuk mencipta suatu kemewahan. Dan, komersialisasi trotoar atau jalur pedestrian macam ini, tak hanya oleh pengembang superblok.

Trotoar nyaman milik swasta. (Foto oleh Rika Febryani)

Kita juga bisa menjumpai komersialisasi itu di sekitar pusat perbelanjaan dan perkantoran. Misalnya, di depan Plaza Senayan dan Senayan City, tak hanya ada trotoar yang nyaman, tapi juga zebracross yang dijaga oleh petugas keamanan. Siapa pun bisa melenggang tanpa terlalu khawatir ada pengendara mobil atau motor yang melanggar hak mereka menyeberang. Tentu, ini hanya terbatas pada sekeliling dua pusat perbelanjaan itu. Dan, zebracross-nya hanya jadi penghubung antara Senayan City dan Plaza Senayan.

Penyeberangan yang dijaga. Mobil sudah lupa mengalah kepada pejalan kaki; padahal UU menuntut demikian. Menabrak pejalan kaki di zebra-cross sama dengan percobaan pembunuhan berencana (disengaja). (Foto oleh Rika Febryani)

Trotoir negara di seberang trotoir nyaman swasta. (Foto oleh Rika Febryani)

Di sekitar Kemang, di depan sebuah hotel yang berseberangan dengan apartemen, kita bisa memijakkan kaki leluasa. Apartemen itu bahkan meluaskan trotoar sampai memakan badan jalan. Tapi, selepas apartemen, trotoar kembali menyempit, memperlihatkan wajah morat-maritnya.

Trotoar nyaman buatan swasta. (Foto Rika Febryani)

trotoar pemerintah

Di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, dengan kondisi trotoar lebih baik, Bank Indonesia menyediakan semacam bangku untuk pejalan kaki. Diletakkan di satu sudut di depan kantornya, bangku-bangku itu mengitari majalah dinding yang menginformasikan segala sesuatu tentang Bank Indonesia.

Trotoir Thamrin, lubang bekas pohon yang ditebang supaya facade bangunan nampak

Ruas-ruas trotoar, dan berbagai fasilitasnya dari pihak swasta, rupanya masih terbatas pada pertimbangan keuntungan yang akan diperoleh. Mempermudah akses pencapaian, menampilkan wujud lebih cantik, caper (“cari perhatian”), mengundang gairah mengonsumsi. Seperti opini Mario Rustan:

Indonesia has too many malls and not enough public spaces. This is true, but it is not the fault of the mall owners. Corporations would also build parks, rejuvenate museums and develop pedestrian malls if the government did not monopolize access to developing public spaces — and if they could be assured that these enterprises would be profitable. (Rustan, “In defense of shopping mall”, Jakarta Post, 08/07/2010)

Sayangnya, itu berarti bahwa ketersediaan trotoar oleh pihak swasta jelas bukan untuk publik atau masyarakat luas. Trotoar di sekitar perkantoran dan perbelanjaan memang memungkinkan siapa saja menggunakannya, tapi hanya dalam area terbatas. Di luar area kepemilikan pihak swasta, masyarakat tak dapat menikmati trotoar yang aman dan nyaman. Di superblok, trotoar atau pedestrian walk malah cuma dinikmati kalangan yang mampu membeli atau menyewa hunian di sana.

Melalui ruas-ruas trotoar ini, perbedaan antar kelas masyarakat semakin menyolok. Di sekitar pusat perbelanjaan dan perkantoran, meski lebih cair, tapi seolah ada pesan yang kira-kira berbunyi: “Siapa lebih mau dan mampu mengonsumsi, wajib didahulukan keamanan dan kenyamanannya.”

Trotoar, yang seharusnya memiliki makna sama-rata bagi semua, berbalik menjadi alat pemilah kemampuan dan daya beli masyarakat.

Trotoar yang Berenergi

Penyediaan dan pemeliharaan trotoar, sebagai salah satu ruang publik, selalu terkait dengan pemerintah. Kutipan di atas mengatakan sebagai “monopoli”, tapi selama ini kita mengenalnya sebagai “pihak yang bertanggung jawab”.

Meski belum mampu mengadakan ruas trotoar sebaik pihak swasta, tapi sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah masih memikul tanggung jawab penyediaan trotoar yang sama-rata bagi segala kalangan. Bukan sama-rata morat-maritnya, tapi yang aman dan nyaman, layaknya ketentuan dalam standar yang mereka tetapkan sendiri.

Dikutip dari kata pengantar dan pedahuluan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki, yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum(http://www.scribd.com/doc/29136501/pjlkaki) :      

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan disusun dengan maksud menyiapkan acuan di bidang penataan ruang bagi pemerintah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (stakeholder) lain dalam penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang pejalan kaki di perkotaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang.

Maksud penataan ruang untuk pejalan kaki di perkotaan adalah sebagai panduan praktis dalam mewujudkan ruang kota yang nyaman, humanis dan berkelanjutan yang selaras dengan visi dan misi penataan ruang.

Trotoar menjadi penting untuk sebuah kota. Ia merupakan ruang publik terdepan yang dipijak setiap individu saat keluar dari satu ruang menuju ruang lain. Ruang-ruang itu bisa berupa rumah, kantor, atau lainnya yang bersifat pribadi, dan yang juga bersifat lebih publik, seperti toko, galeri, atau museum. Di atas trotoar, setiap individu bertemu, melakukan interaksi maupun kontemplasi.

Dalam jangka waktu tertentu, pertemuan antarkalangan, perjumpaan antarmanusia, biasa disebut sebagai upaya meminimalisasi benih pertentangan dalam masyarakat. Tapi, dalam skala lebih jauh, ia berpotensi memunculkan energi kritis dan kreatif yang bermanfaat bagi perkembangan kota itu sendiri.

Di banyak kota di negara maju, trotoar atau penggal jalan yang tidak diperuntukkan bagi kepentingan pribadi, juga memiliki kontribusi bagi perekonomian. Misalnya, di Edinburg dan Tokyo, festival dan segala perayaan yang diselenggarakan di jalan mampu mengundang wisatawan dunia. Pendapatan tak hanya dari pajak, tapi juga oleh aktivitas perdagangan yang bersandar pada kreativitas masyarakat.

Henry Lefebvre, seorang filsuf, juga budayawan pemerhati kebijakan publik, mengatakan:

“Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk mengakumulasikan energi dan menghabiskannya, bahkan jika hanya untuk bermain-main. Manusia butuh untuk melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, lalu menggabungkan semua agar memiliki persepsi tentang sebuah dunia. Ini merujuk pada kebutuhan untuk beraktivitas kreatif, tidak sebatas pada produk dan konsumsi benda-benda material, tapi juga menyangkut informasi, simbolisme, imajinasi, dan kebermainan.” (Writings on Cities; 1996. hal 147)

Kebutuhan seorang manusia tak hanya dapat dicukupi dengan nilai-nilai ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah sosial. Pertimbangan ekonomi pun bukan satu-satunya yang masuk akal dalam penyediaan trotoar.

Dan, pengabaian trotoar rupanya punya akar politik. Pada masa Orde Baru, seperti diungkap Abidin Kusno dalam Ruang Publik, Identitas, dan Memori Kolektif (Ombak, 2009), trotoar sengaja diabaikan demi mengendalikan ruang publik. Trotoar sengaja tidak dibangun agar tidak memberi kesempatan pada pedagang kaki lima untuk menumpang tempat.

Kehadiran pedagang kaki lima berpotensi menarik masyarakat untuk datang dan berinteraksi. Interaksi-interaksi di trotoar, atau ruang publik lainnya, berpeluang melahirkan dialog, baik sosial, budaya, ekonomi, dan segala hal yang bermula dari keresahan setiap individu yang terlibat. Bukan tidak mungkin kritik dan kekuatan lain akan lahir, sehingga membahayakan kekuasaan tunggal, rezim.

Dugaan ini juga berdasar pada kasus pembiaran mayat, terkait penembakan misterius (petrus) di jalan, pada tahun 1980. Dampak dari kasus ini adalah memori masyarakat tentang jalanan adalah sebuah tempat yang tidak aman, liar, keras, dan tak terduga (Abidin Kusno, 2009).

Dengan memori kolektif tentang jalanan yang dipaksakan itu, plus abainya pemeliharaan berbagai ruang publik, setiap individu di Jakarta digiring untuk mengupayakan ruang-ruang privat senyaman mungkin bagi diri sendiri atau beserta keluarga. “Jalanan tidak aman, bung. Lihat saja trotoarnya”. Lalu dengan begitu, kita disuruh membuat ruang-ruang individualistik saja, bukan publik. Dan, ini biasanya hanya bisa dijangkau kelas tertentu saja.

Dimensi sosial-politik trotoar ini agaknya bisa menerangkan kondisi timpang antara ruang publik yang miskin dan megahnya gedung-gedung tinggi, underpass dan flyover,kendaraan mewah, dan lainnya. Lebih mudah mengawasi setiap individu dalam mobil atau motor, daripada jutaan pejalan kaki di atas trotoar sepanjang jalan Jakarta.

Kini, saat rezim Orde Baru berlalu, trotoar masih morat-marit, persis (atau lebih parah) dengan keadaan sejak saya mengenalnya di era 80-an. Entah karena ketakutan pemerintah pada publik masih ada, atau semata abai saja? Padahal, menyoal trotoar sebagai pilihan masuk akal untuk berjalan kaki, rasanya pun tak cukup. Walau, untuk Jakarta yang macetmelulu, alasan itu bisa jadi yang utama. Kalau kita, atau pihak-pihak yang berkepentingan, serius menganggap kemacetan menghambat produktivitas masyarakat.

Trotoar dan para pejalan kaki pun memiliki potensi revolusi. Sejarah kita membuktikan, ruang publik telah mencetuskan semangat revolusi. Jalanan, trotoar, lapangan, jadi tempat mengumandangkan pidato-pidato Bung Karno, mengantar masyarakat menginsyafi semangat pembaruan. Ingat juga, Revolusi 1966 dan Reformasi 1998 yang menumbangkan dua rezim yang tadinya seperti tak terlawan, ditandai dengan aksi-aksi “turun ke jalan”.

Terlalu banyak yang termuat di atas trotoar. Mulai dari arena kegiatan sosial masyarakat kota, peluang-peluang ekonomis, kemajuan seni dan budaya, hingga dinamika politik. Semua ini menjelaskan betapa trotoar melampaui celetukan, “wow, seperti di Singapore!”.***

Berikut ini visi yang pernah diajukan pada “Imagining Jakarta, 2004″ hasil kolaborasi antara seniman dan arsitek.

Lapangan MONAS dan Kota Bukittinggi

Medium: kayu, kaca

Marco Kusumawijaya, Hedi Harijanto

Lapangan Merdeka (dan sesungguhnya: seluruh Jakarta) perlu belajar dari Kota Bukittinggi tentang: ukurannya sendiri, keragaman dalam kepadatan melalui mixed-use, ekologi, topografi yang berbukit-bukit dan skala yang manusiawi.

Hampir seluruh inti-kota Bukittinggi muat di dalam Lapangan MONAS. Dengan topografi Bukittinggi, Lapangan MONAS (dan Jakarta) akan memiliki permukaan hijau yang lebih luas. Bukit akan juga menciptakan oase yang hening di lembah dan lereng dalamnya, melindunginya dari bising jalan di sekitar. Waduk raksasa berbentuk Ngarai Sianok akan menyimpan air. Topografi akan memberikan rentang probabilitas pengalaman yang tak terbatas. Dengan peningkatan kapasitas ekologis ini, maka ke dalam Lapangan MONAS dapat dimasukkan stasiun kereta api khusus dalam-kota yang sangat dibutuhkan oleh seluruh Jakarta, dan sebaliknya akan membuat Lapangan MONAS dapat dijangkau secara murah dan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

Imagining Jakarta is a collaboration in 2004 by architects, urban designers/planners, poets, graphic designers, photographers, sculptors, and multi-media artists, to “imagine” visions for some urban spaces and issues in Jakarta. It was conducted through a series of  workshop in 2004, and the results were exhibited at Gallery Cemara in December 2004. The participants are: Marco Kusumawijaya, Adi “Mamo” Purnomo, Dewi Susanti, Bonifacius Djoko Santoso , Yuka, Irwan Ahmett, Paul Kadarisman, Erik Prasetya, Enrico Halim, Akhmad “Apep” Tardiyana, Gregorius Supie Yolodi, Hedi Hariyanto, Budi Pradono ,Yuka Dian Narendra and David  Setiadi.

Bagaimana kalau Lapangan Monas berkontur Bukittinggi? Dengan ngarai untuk menampung air, dan bukit serta lembah-lembah sebagai ruang mikro yang lebih dapat dinikmati daripada keadaan sekarang.

Ruang pameran: sepadat dan sehiruk pikuk metropolis Jakarta. Bundaran HI (kini HIK) yang permukarannya diturunkan, dengan stasiun MRT di bawahnya, suatu visi yang kini mau tidak mau akan/harus terwujud segera.

For more pictures, see: http://www.flickr.com/photos/rujak/sets/72157620952348995/

Here are some statements.

Press Release: Is Jakarta a failing metropolis?

Imagining Jakarta feelss that Jakarta has never been given a chance to succeed. Her potentials, including even ones that might arise from her problems, if understood correctly, have yet to be given ample space and momentum, vis-à-vis a way of developing that lacks discourses, perspectives, imaginations, and participations. The existing plans and “projects” tend to avoid the heart and the true scale of the matter.

Jakarta is not failing; rather, it has never been given a chance to succeed.

Although she has made many people frustrated, Jakarta metropolis is still offering cosmopolitan opportunities, providing sources of hopes to increasingly more people who will invariably depend on her in many aspects of their life: work, market, public, power, lover, limelight and hide-outs, existence and anonymity, edu- and infotainment, illusion and disillusion, victory and remorse. People never stop hoping. The problems and, at the same time, the potentials of this city lie exactly in the energy derived from the ever increasing hopes that people place on her. The hopes are based on imaginations, be they individual or collective. Perhaps it is also imaginations that are needed in order to able to realize these hopes.

Imagining Jakarta believes that imagination is the springboard to fly higher up in order to gain wider perspectives, and simultaneously to dive deeper in order to see what lies under the surface. Imagination is the passport to allow possibilities and potentials to have their chances. Imagining Jakarta manages shadows of possibilities: “What if all of those possibilities are really given their chances?”

Imagining Jakarta tries to present into the public sphere personal imaginations about the collective hopes for Jakarta. Imagining Jakarta offers an alternative method to experience Jakarta; one that not only serves as a source of ideas, but also as a space for interdisciplinary dialogues, among writers, artists—graphic designers, photographer, sculptors—and architects, all of them are from the younger generation. Twice a month, from morning to evening, June to August, they meet in a series of workshops. They explain their preliminary ideas, they give critiques and references, whether in the forms of examples of projects, works of others, or data collected from other institutions or data that are specifically collected for Imagining Jakarta.

As its initial standing stone, Imagining Jakarta believes in the programmatic density (and is against the mere volumetric cramming that ignore diversity), wishes Jakarta to be a “city of life” (and is against the negative power that turns her into a mere “city of work”), hopes for her spaces to become creative spaces, considers mobility as social, cultural, and economic rights, and aims for the environmental sustainability as a goal.

Imagining Jakarta asks us all to imagine other possible Jakarta’s. Therefore, it also entreats that all projects about Jakarta be disclosed before the public, so that these projects can enter the process of collective imaginations and be realised with the participation of the public. Imagining Jakarta wishes to reveal dialogues about the values that emerge along with the process of producing the artifacts of the city.

Imagining Jakarta: Suddenly Dusk, Suddendly Dawn…

by Marco Kusumawijaya

Imagining Jakarta started when Rifky “Goro” Effendy caught me straddling out of Cemara 6 Gallery one evening when night was approaching. He asked, “What if we make an architectural exhibition?”

As a personal activity, I have always been imagining Jakarta all the time, at least since 1998, when I was writing my master’s thesis on the city[1]. In the period of 1993 – 1995, I attempted to provoke the Arsitek Muda Indonesia (Indonesian Young Architects club) to channel their energy to works for the public, instead of merely holding exhibitions promoting themselves or some architectural styles—which invariably appears too late in Indonesia anyway. A term was born, “Kotak-Katik Kota Kita”—or “Tinkering with Our City”. Preparations took place. It remains unclear, however, why the effort eventually ceased. My presumption: There was not enough self confidence, due to doubts about technical matters, and not enough motivation, either, as in their early twenties or thirties, in the beginning of their career, people will desire more to promote themselves.

Working on the city, for architects, is indeed a step taken at the senior level. Ironically, however, after a long period of silence, in the 1980s Indonesian architects started to learn again to design cities precisely outside the cities—i.e. in the “new cities” or “new towns,” a term in the market to refer to the “sub-town” or the “sub-urb”[2]. The word “new” was indeed considered as having its own charm or power, after development has, in reality, created a dystopian image to the “old” town.

The “new-town” has nothing to do with the New Urbanism, either semantically or (even more so) ideologically. In approximately the same period of time, New Urbanism was blooming in the United States. New-towns in Indonesia are a logical step in the capital expansion to produce some added values to the existing space through a wider and deeper power over the spatial structure. This is achieved through the ability to self-arrange land-use and its infrastructure, so that price is actually no longer determined by competition in the open market, but instead by holders of vast amount of land. “New-towns” are also a special achievement in the cooperation between the capital and the state[3].

The (old) towns, meanwhile, are operated and arranged by the state, through the hands of the officials and staff of the Department of the Public Works and other related departments. This was true especially until the beginning of the 1990s, when the capital expansion started to widen and deepen its grip on the spatial structure at the heart of the city—usually with the justification that the developing of super blocks would enable the integration and efficiency of infrastructures. Naturally, what was implied but never stated was the ease for the capital to control the operating margin solely by itself, without meaningful interference from external parties, except by the state, which has in turn been assured to trust everything in the hands of the capital owner, presumed to be more responsible and professional.

The expansion of the capital and the state (which has become its puppet) over the city is far wider (and deeper) than what we can possibly imagine. “Trusting the hands of the market,” we increasingly realize, turns out to be the choice of the power holder with no true awareness and real knowledge about the market. The reason for such choice, it turns out, is due to their profitable ignorance—ignorance that, deliberately or not, has profited the persons holding the power to give license to build[4].

The marginalization of the housing areas, not only for the poorest but also for the middle class, is the result that will be most harmful in the long run. Only the capital owners and the uppermost class will enjoy this situation—because, just as their capital, they are not spatially-bounded: they are not attached to a place, and can seemingly fly wherever they want, alighting later always with the free options to stay or to move again.

The distortion in the price of the land and the house, making them even more unreachable for the majority of the people, is only one of the results. Pollutions, environmental damages, and traffic jams are other examples of how the individual profit of the capital is harmful to the wider public. Bundaran HI, or the Hotel Indonesia roundabout, with the potential to be a public space, is precisely set for the interests of private cars and create a feeling of self-assurance on the part of the capital. Consumptive messages pervade the spaces in the city intensely[5].

Taking over the public space is a form of awareness on the part of the citizenry, requiring interdisciplinary sophistications. There needs also be a blurring of the boundary between thinking and material production. What Imagining Jakarta is doing is to blur out the distinction between free critical discourses and the activities to produce, to take part in the market.

In the activities of Imagining Jakarta, taking over the public space has come to mean two things: 1)to  actually take over the physical space of the city in order to create imaginations over it for the public interest in the long run, and 2) to take over the public attention toward the proposed alternatives. Taking over the public space also means taking over a piece of the market of ideas. We don’t know whether this will be successful or not; it is, however, an adventure considered as necessary, conducted with concerns and responsibility.

***

Indeed, Jakarta is built always one step behind the aspirations of her dwellers. We tend to remember only one moment when the development of this city was quick enough to respond to the needs of the public—that was the moment of Ali Sadikin. In all honesty, however, he was also late when compared with what should actually take place—but this was not commonly felt considering the absence of previous examples and because of the harsh condition of the time. The problems of Jakarta today is piling up, because after Ali Sadikin’s moment expired, there had been no meaningful initiatives that had an ample time before the next dusk arrived.

All of a sudden it’s nighttime, when new works are just started. All of a sudden it’s morning time, the sun wakes us up, when plans are just beginning to be thought up. Changes rush in intensely, pressurising also the integrity of the decision makers.

The rush often entails recklessness, and this has been the characteristic in the management of the city of Jakarta for four decades. And such is life in the city, too. “When I look into the mirror-map of Jakarta—a creation of Dewi Susanti in the exhibition of Imagining Jakarta—I find my own face, in the size of one municipality,” said one visitor to the exhibition.

Such was the process of the workshop and the production of the exhibition. We thought the time between June and September would be enough. There were three workshops, two days each, between June and August. These were meant to provide a space for a process of understanding, to exchange views, to imagine Jakarta. All of a sudden it was already morning, we had to wake up, to produce an exhibition. Indeed, the current reflection has been: Do people have to work hard at night as well in this ever-rushing metropolis? Isn’t there appropriate time to stop for a while, to reflect about what is right and what is wrong, to let the experiences settle, before we start to produce again the next day?

Imagining Jakarta, through the four-month time of togetherness, expects to give ample time for a group of architects, sculptors, writers, photographers, graphic workers, and composers, to dwell in her problems. But we still woke up with the feeling of “suddenly dawn.” And when we started to work to build our imaginations, again we faced the fact that it was suddenly dusk. Night and day times are very short in this city—especially because we spend three hours on the road, and three more hours in front of the TV.

The city has never had time to settle her problems, applying real actions, as all of a sudden there will be new issues, new problems, or a new governor. The city has never had enough time to reflect about her future, to sublimate her experience, as all of a sudden she will have to rush again when the morning comes.

In such situations, Imagining Jakarta, therefore, becomes a kind of meditation amid the crowd and haste.

The participants in “Imagining Jakarta” realize that their imaginations must compete with other imaginations. The situation of the workshop was often carried away with the pressured atmosphere when we realized about the domination of the imagination by the power of money and politics, providing no breathing space for the imaginations of the public and the common people—or even of the experts. Advertisements, for example, are all but a campaign to form public opinions. Look at the houses in the style of “Little Spain,” “Little Italy,” and so forth. Such advertisements build the images that slowly become the “norm.”

Some of the participants, therefore, felt that they had to meditate on the realities of the metropolis, delving below the surface, without the pretension to offer any construction at all. Others viewed Jakarta as one total, integrated network. Imaginations, indeed, are like a springboard, enabling us to reach for a higher point in order to gain a wider perspective, if not a whole one, and then delving deep below the surface.

Imagining Jakarta was begun not with a strong belief about what it would achieve. What we were certain of was merely that as an experiment, this was worth trying. Architects in Jakarta (or in Indonesia) has never been truly involved in a collaboration with artists, especially by taking a city such as Jakarta as the subject—this was an ambition that had seemed a bit overconfident. Jakarta, however, has triggered so much emotions and it seems appropriate to turn them into some creative energy. What is soothing for us, at the end, is a comment from one of the audience to the exhibition: “Most of what has been imagined here someday will come to be, as that is precisely the direction of history and the inescapable fate of a metropolis. The problem is whether we want to anticipate such changes or not; proactively to plan them or not; to be able to gain the biggest possible advantage for the public and to sustain this advantage—or are we going to ‘let things work by themselves,’ let the market decide, and consequently weaken the bargaining position of the public and the future generations?”

Suddenly it’s morning time, and before our eyes we see the latest examples of public policy such as the busway and the monorail; neither of which is truly planned as an early, anticipative, and proactive public policy. Instead, these policies are more due to the pressure from certain NGO’s, and the result of the calculations of the private sectors. Fortunately, however, these policies are eventually realized, although still with such rush and recklessness.

Collaboration such as in the Imagining Jakarta means a working together on the part of different groups and in several stages and layers. Such collaboration takes place starting from by merely accepting inputs from, and giving inputs to, other participants; asking for reactions and contributions in terms of ideas, words, and substances from fellow participants; collaboration in executing the ideas; up to the level of truly working together, developing the concept up to the execution stage. There are also collaborations along the process, among the participants thinking that their ideas can be worked on together, or among the participants who thought that they needed others’ expertise. Often there were changes or developments away from the original plans of each of the participants, as other participants in the process influenced them. The prevalence of such changes and doubts precisely shows the success of the collaboration process among the participants.

Indeed, not everything that Rifky and I have imagined has been realized. There are, however, new imageries that we have not thought of before. Even the composition of participants changes. Some cancelled their participation, and some new participants came. We do miss the participants who had cancelled their involvement in the project, and are thankful to new participants who had come forward.

Personally, I have fulfilled one of my selfish goals when I designed the program since the very beginning—that is, I want to learn as much as I can from the creative perspective and expertise of each participant:

Cecil has helped me (and I think other fellow participants as well) to understand the fate and the unexpected and unlimited probabilities in the metropolis of Jakarta; to appreciate the intense varieties provided in the city, and the richness of the visual vocabulary of Jakarta.

Dewi has helped me (and I think other fellow participants as well) to comprehend Jakarta as a web—is there a femme fatale in it? This is indeed what the fate of a city should be: the intense communication and mobility.

David has helped me (and I think other fellow participants as well) to acknowledge the desperation of the heritage movement to conserve the old city, and the futility of the existing plans due to their pretentious denial of the real depth of the problem.

Joko has helped me (and I think other fellow participants as well), with an acute sense of humour and irony, to understand the chaos of the metropolis due to the solitary nature of the individual islands, they being humans or other elements of the city, which at the same time provide the richness of the city. Individuals in the metropolis—human being or not—are at the same time overexposed and confined as lonesome fragments.

Yuka has created a new folder in my mind (and hopefully in other fellow participants’ as well) for a new program of experimentations: the history and the traces of the sounds that are often not considered as a “form” in the daily life of the metropolis; and the history and the trace of the music about Jakarta, as an expression of hate and love toward this step-mother that is the city.

Supie has invariably made me (and others, too) realize the differences about architectural and artistic approaches, and why architecture must seek solutions.

Mamo helps me (and others as well) to see the possibility to treat the city as a loved subject, challenging our autonomous sincerity to give, without being dependant on the structure and the government; to see them “who fill the city,” and not the city itself. Hopefully I don’t have to be a vegetarian to be able to have the capability of the 40 Hz wave in the Spiritual Intelligence of Mamo’s. Why, I wonder, hasn’t the idea come up from me, one who is often considered an anarchist[6]?

Apep helps me (and certainly other fellow participants, too) to see in all certainty that the problems of Jakarta are actually common and classic in the history of the cities—they are not out of control at all; it is only our capability that has been out of date, and the existing solutions that are let to take place (trusting it all to the market, they say) are moving us away from the real natureof the city, and are banal and superficial.

Eric leisurely shows me (and other fellow participants) the intense happenings and feelings taking place in the frame of the moment of 1/30 second (or less?). Looking at his pictures, we feel at once framed and frozen in the moment. My spirit of activism that is often seething meets the question: “Isn’t it true that not everything needs to be changed, and we only need to live in it, giving no judgement?”

Paul, who is such a quiet person, subtly shows his unsettling and cynical feelings about the city. From a highly “objective” art form such as photography, Paul’s works are the most subjective among other works in the exhibition. We not only see Paul in his photographs, but also hear him. He creates his own personal and subjective saying, without having to utter any new word, but only by taking and composing the visual words he finds in the reality. Photography becomes a loud medium—as loud as it possibly can be—for Paul’s quiet personality, who is quietly… unsettling the curators!

Hedi (the runner up in terms of quietness) helps me (and other fellow participants) in critical times to at once remember the real dimension, to withhold decisions that are too concrete, unifying, and freedom-threatening. In other words, he prevents us from becoming fascists, reminding us about the natural right of art as the main actor and main claimant of creativity and spontaneity. At the same time, Hedi is also a realist. Therefore: “Just be careful when you’re eating!”

Rico reminds me that there is always a challenge to be more idealistic (and “why not?”); which means that there are always more home works to do and to strive for. There should be no words of tiredness and contention.

Iwang helps me (and other fellow participants as well?) to be alert to see something that is… (without words), and let our mind to be stirred up by perspective and way of thinking that demand the installation of other operating system in our brain. The logo of Imagining Jakarta that he designs has an interesting history:

“I have made more or less 300 alternatives for the logo. I became confused making all those circles. There was something interesting that happened when I was making the logo. My right hand suddenly unceasingly made artistic circles, taking composition much into account. It should be more spontaneous. I tried using my left hand, it turned out that the result was ‘chaotic’ enough, but there was still some aesthetic feelings left. Hmmm… My last resource was making circles with my eyes closed… the result was ‘not bad’ and always surprised me when I opened my eyes. It was like how I am surprised every day when I see Jakarta. Oh, and in the alternative of 1 and 4, in the middle of it there was a peeping eye, accidentally made. That reflects our condition now, as the ‘Peeping Toms’ of Jakarta. Hopefully this will be beneficial to the nation and the country.”

Budi makes me (and others, too) aware of the meta-physics of data. Together with Iwang, he has inspired the idea to create a City Corner, in the shortest possible time, which will publish the data of the city in the series of “Citizen’s Book,” combining the graphic and the text which might hopefully function as an eye-opener for the citizens of Jakarta.

Amy helps me (and all other fellow participants will never deny it) to see the fact that metropolitan urbanite likes being served with data.

***

In the last few years, there was truly an increase in the discourse on the city outside the professions that have been conventionally thought of as having the competence to hold such discourse—architecture, among others[7]. Several activities with the theme of urbanity recently took place among the artists and intellectuals. The photography exhibition “Urban Horizon” during May 11 to June 12, 2004, in Jakarta, truly gave an alternative perspective and approach, much needed in order to understand continuously the reality of the metropolis, which is always metamorphosing and pregnant. There was also the exhibition of sculptures, titled “Six Urbanites” during April 13 – April 21, 2004, in Yogyakarta, looking at the symptoms of urbanization and its baggage,  including the pathology, which might not seem as real as we need them to be in order to conduct some critical evaluation. Twenty intellectuals from various disciplines were invited on July 21, 2004, by the Foundation of Science, Aesthetics, and Technology (SET Foundation), led by Garin Nugroho the film-director, which for its seventeenth anniversary was holding a panel discussion called “Saving the Public Space as the Means for the Culture of Democracy.” Although the public space does not invariably relate to the city and exist as a material space, there are naturally various urban dimensions that are involved here. Much early on, in December 19 – 21, 2003, there was the event of  Urban Literature, the meeting of the Jakarta literati. Discussed in the December event were the issues of urban history, conflicts, and the symptoms of suburbanity.

Aside from what has been discussed above, there might be still other events that I don’t know of. In the year 2005, it is already heard, there will be an art event with the theme of the urban.

The various examples above, and the increasing intensity of the news on the city in the mass media due to the frequency of the urban events (from bombs to gossips of marriage and divorce among the artists; from the natural disasters to the cases of mis-management of the city developments) in the increasing free space, show that there has been an increase in the awareness and the discourse about the city. This is a meaningful progress compared to, say, ten years ago. This is precisely the capital that we need to amass in order to promote the quality of our urbanity and urban civilization. This is a success that we need to keep creating in its various forms, by engaging  the public through exchanges of information, negotiation, and discourse making.

It is actually strange for, as far as I know, there has been no exhibitions about the design and planning of an Indonesian city, open to the general public—except those for marketing purposes by the developers.

Probably the problem is on which level a discipline must process the issues. The city, for architects, has been a “practice,” a problem solving “project” that needs to be requested either by the state or by the private sectors as their clients. Without requests, it seems that there would be no process. Therefore the HI Roundabout is designed after there was a request, as is also the case of the sidewalk along Thamrin-Sudirman. Without the request, there is no initiative to take the problem into the level of an alternative discourse—much less in the level of participatory or imaginative discourse. The problem lies in several stages. To be able to talk with the multi-stakeholders and multi-disciplinary public, architecture and the practice of urban planning needs to elevate themselves or getting down (depending on how we view it) to the level of concept, or even briefs[8], whose formulation needs to be understood by and engage the general public. In public projects, when the owners and users of the projects are actually the people—although formally the task-giver is the government—the role of the architect becomes greater, indeed, and also more to the source: taking a role in processing the draft of the brief. In the methodological level, architects must find a way and language to communicate with the public and with other disciplines. At the most basic level, the (urban) society itself must have the desire not to give the brief and the concept solely to the architects, although still respecting the architects as the competent professionals who will help and lead the process to make the brief and the concept materialise.

——————————————————————————–

[1] Marco Kusumawijaya, “Thamrin Sudirman Avenue, Jakarta: A Case Study in the Problem of Modernisation in a Developing Metropolis,” Department of Architecture, Urban & Regional Planning, University of Leuven, Belgium, September 1990; unpublished thesis.

[2] “Sub-kota” (literally means “sub-town”) is a better term in Indonesian to refer to the “sub-urb,” as the two consecutive consonants at the end, “-rb” are not common in the Indonesian language. The two terms, meanwhile, have the same meaning.

[3] My four year experience working as a professional on the side of the capital owner, i.e. as a director in a developer company, has provided me with many experiences in terms of the cooperation between the state and the capital—and these experiences and stories are worth telling in another occasion.

[4] Recently, the governor of Jakarta has repeated the argument that seems to be pro-market: “The developer who wants to develop malls has naturally calculated that there is a sufficiently-big market for malls…”

[5] The recent history of the reform movement also includes efforts to take over the spaces of the city in order to convey public messages. The private billboard at the northeast corner of the Bundaran HI was often draped by giant banner of the NGO coalitions, conveying public messages such as the corruption in the drawing up of the budget of the city of Jakarta. Several walls of the buildings, such as the sidewall of the Hotel Indonesia, had been taken over, too, as well as the pedestal of the “Selamat Datang” (Welcome) sculpture. There was an interesting dialogue that took place at the secretariat of the Urban Poor Consortium, when they were discussing whether or not they would ask for permission to drape the billboard with the banner. The poet Afrizal Malna commented, “When they built the billboard over there, they didn’t ask for our permission. Why should we now ask for theirs?” Although it sounded (deliberately) naïve, such comment shows the fundamental dissatisfaction that is thoroughly legitimate about how a public space should be managed.  In reality, the banner draped over the billboard turned out to be very beneficial to the public: For the first time, the middle class and the poorest of Jakarta were unified in the awareness about the corrupted budget of the city of Jakarta, and about other issues. In another place, near Borobudur temple in Central Java, the musician Tanto Mendut protested, “Hey, why are we always pushed to ask the Governor about things? Why isn’t the Governor requested to ask me things for a change?”

[6] For the meaning of anarchism, I refer to Marco Kusumawijaya, “Anarkisme: Sebuah Utopia Lagi?” (“Anarchism: Another Utopia?”) in KOMPAS, opinion page, May 2000.

[7] I don’t view “urban planning” as a scientific discipline; rather, it is a practise that harnesses a variety of disciplines such as architecture, sociology, economy, mathematics, statistics, and others.

[8] Brief, or the TOR (Terms of Reference) is the basic information from the task-giver (client) to the architect about the program, goal, and direction to be able to start working on the design.

Thamrin-Sudirman

Medium: digital print di atas vynil, akrilik, dll.

Gregorius Supie Yolodi, Marco Kusumawijaya, Achmad Deny Tardyana

Satu-satunya cara memperbaiki Jalan Thamrin Sudirman (dan sesungguhnya: seluruh Jakarta) adalah meniadakan penggunaan mobil pribadi di jalan tersebut dengan membangun sistem angkutan umum yang baik, dan menyediakan hunian berbagai kelas sosial ekonomi sesuai dengan komposisi pekerja di sepanjang jalan itu, dalam jarak jangkauan berjalan kaki dari gedung-gedung perkantoran yang sekarang ada.

Pada saat ini sekitar 16.000 mobil pribadi digunakan oleh sekitar 20 % pekerja tingkat teratas, ialah pada tingkatan eksekutif, manager dan sebagian supervisor, yang lebih dari 90 %nya tinggal di luar kawasan Thamrin-Sudirman.

Meniadakan 16.000 mobil pribadi akan membebaskan lebih dari 500.000 m2 lantai parkir yang setara dengan 10.000 unit hunian kelas menengah kebawah, atau fasilitas pengasuhan balita berkapasitas 41.000 anak, atau perpustakaan kota dengan kapasitas 10.000.000 buku, atau ruang terbuka hijau seluas 10 ha.

Selain itu jalur lambat untuk kendaraan dapat seluruhnya, yaitu selebar 6 meter pada masing-masing arah, dijadkan kaki-lima.

Empat lantai bawah bangunan sepanjang seluruh jalan dapat diperluas hingga ke perbatasan kaki-lima, dan diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial-budaya dan kehidupan malam yang akan diperlukan oleh fungsi hunian di sekitarnya, dan menjadi mungkin dengan pembebasan dari mobil pribadi tersebut.

Thamrin-Sudirman dengan demikian akan menjadi highstreet, bukan highway seperti hampir-hampir sekarang ini.

Bundaran Hotel Indonesia

Medium: akrilik, kayu, logam, dll.

Marco Kusumawijaya, Hedi Harijanto, Cecil Mariani

Evolusi Bundaran Hotel Indonesia menjadi tempat yang hidup dengan keragaman kegiatan warga, seperti dimulai sejak gerakan reformasi tahun 1997, perlu dilanjutkan; bukan dihentikan dengan paksaan oleh bentuknya sekarang ini, yang sengaja dibuat anti-demokrasi oleh kekuasaan dan profesional yang miskin wawasan dan sakit. Menurunkan permukaan Bundaran HI menjadi suatu sunken plaza, dan membuatnya dapat dimasuki oleh pejalan kaki melalui terowongan di bawah jalan lingkarnya dari keempat sudutnya, akan menghilangkan konflik antara lalu lintas dan kehidupannya sebagai ruang khalayak. Keadaan ini akan makin meningkatkan intensitas dan keragaman kegiatan warga yang dapat terjadi di dalamnya, tanpa mengganggu lalu lintas sekitarnya.

Tetapi yang lebih penting lagi: apapun upaya mengubah ruang khayalak yang merupakan ikon Jakarta dan gerakan reformasi ini haruslah terlebih dahulu menjalani pemwacanaan yang interaktif melibatkan khalayak ramai.

Bunderan HI

Car-free Day sudah mengubah Jalan Thamrin menjadi ruang sosial yang hiruk pikuk. Polusi udara mungkin memang berkurang, tetapi polusi suara dan sampah pasti bertambah.

Dia juga makin padat pesan, yang tidak semuanya relevan dengan tujuan car-free day atau gagasan hijau umumnya.

Berbagai komunitas dan produk sibuk menjual dirinya. Juga Gubernur dan pemerintahnya. Pesan, pesan. Teks, teks. Identitas, identitas.

Banyak sekali gambar Gubernur dan Wakilnya di mana-mana

Gambar Gubernur dan Wakil di setiap spanduk, berderet-deret

(Senang juga tadi disapa Gubernur yang sedang bersepeda dan ternyata mengenali saya)

Komunitas Koki kah ini?

Keberhasilannya menciptakan ruang sosial merupakan hal tersendiri. Mungkin suatu by-product. Namun, mungkin memang berguna untuk penduduk Jakarta, yang nampaknya merindukan ruang ekspresi begini. Kedudukan Jalan Thamrin sebagai pusat kekayaan Jakarta (dan Indonesia) bagi sebagian besar urban villagers Jakarta nampak surreal, dan karena itu menjadi manis sekali ketika sekali-sekali bisa dikuasai oleh rakyat.

Bundaran HI pada tahun 1997-1998 juga menjelma menjadi ruang publik yang sungguh politik. Pada tahun 2001 transformasi itu berusaha distop, dengan mengubah permukaannya, yang bahkan pernah diberi tanda ‘Awas Listrik”. Kini mungkin transformasi berikut sedang berlangsung.

Kmunitas Twitter. Gubernur mengajak warga menggunakan twitter bertukar informasi tentang Jakarta.

Asal sampah dan polusi suara tidak malah menjadi beban baru bagi suatu masyarakat urban yang memang sedang bingung dan setengah pesimis.

Tolong, sampahnya....

Bagaimana kalau dibikin car-free NIGHTS?

Kampanye Jalur Sepeda tenggelam deh...

Langit biru di atas selalu indah. Sayang ada arsitektur mencakarnya

Langit selalu indah. Tapi ada arsitektur menggapainya.

Di antara langit dan jalan ada jembatan penyeberangan

Hari Minggu ini, begitu menapak di lantai dasar Stasiun Gambir dan berjalan menuju tempat mangkal taksa, tapi ternyata tak ada satupun taksi favorit menanti. Akhirnya dengan iseng, melangkah ke halte TransJakarta terdekat. Pengalaman naik TransJakartaku sebelumnya hanya melibatkan satu koridor saja, yaitu koridor 1. Tak ada salahnya toh menjajal untuk pindah-pindah TransJakarta.

Mengantri masuk

Bis pertama datang setelah 15 menit menunggu, penuh sekali. Orang-orang tak sabar berebut naik, sebelum yang turun sempat turun. Akupun memilih duduk, dan memotret isi halte. Bis kedua datang, tak kalah penuh. Sekali lagi penuh. Begitu juga bis ketiga, keempat dan kelima. Aku sudah menunggu di halte Gambir selama 30 menit tanpa hasil.

Menanti TransJakarta

Lalu aku melihat merek taksi langgananku berhenti sekitar 10 meter dari Halte. Tanpa pikir panjang dan main hitung-hitungan, langsung aku keluar dan  masuk ke taksi: “Mangga Dua, pak!”

Di ulang tahun ke5 ini, TransJakarta memiliki tantangan yang demikian besar. Sementara dalam jangka waktu 1 tahun ada 2 pom bensin Shell muncul di bilangan Cikini dan Menteng Raya dengan jarak sekitar 1 kilometer, ada berapakah pusat pengisian bahan bakar gas untuk TransJakarta? Jangan-jangan tak bertambah?

Jika persentase kenaikan jumlah kendaraan pribadi tiap tahun mencapai 11%, berapa banyak armada TransJakarta yang baru? Koridor-koridor yang telah dipersiapkan pun percuma, ketika tak satupun bis TransJakarta melenggang melewati jalanan di Pluit dan Gatot Subroto.

Tantangan terbesar TransJakarta tak hanya pada manajemen, pengadaan bis, subsidi, beban keuangan, hingga perawatan dan pengadaan bis. Tapi tantangan TransJakarta adalah bagaimana mengajak golongan menengah seperti aku untuk mau dan rela meninggalkan mobilku di rumah untuk berpindah ke TransJakarta. Orang-orang yang tak keberatan untuk ‘sedikit’ bermacet-macet atau membayar lebih mahal dengan bepergian menggunakan taksi, yaitu orang-orang pekerja, dengan persentase 78.4% dari seluruh total tenaga kerja yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi (motor dan mobil) saat pergi bekerja.

Strategi untuk memindahkan golongan menengah yang biasanya bermobil, tak bisa dengan strategi biasa. Perlu sesuatu yang ‘seksi’ dan gebrakan budaya pop, sama halnya ketika Komunitas Bike 2 Work menggebrak dan mengangkat dunia persepedaan di Jabodetabek ke sesuatu yang hip dan menarik bagi kelompok menengah. Bagaimana TransJakarta menjadi sebuah GAYA hidup, bukannya sekadar cara hidup, itulah pertanyaan yang harus dijawab Pengelola TransJakarta.