Posts Tagged ‘trotoar’


12 Jul 2013

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta

 

PKL dekat Universitas Bina Nusantara

PKL dekat Universitas Bina Nusantara

 

Teks dan foto  oleh Novela Millatina 

 

PKL adalah sektor informal yang hampir dapat ditemukan di setiap sudut kota besar. Seperti halnya di DKI Jakarta, PKL beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu isu penting dalam penataan kota. Menurut Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, pada tahun 2010 terdapat 78.302 PKL baik yang terdaftar maupun tidak. Tidak menutup kemungkinan, jumlah PKL sesungguhnya melebihi angka yang dirilis oleh pemerintah tersebut. PKL rata-rata menempati ruang publik yang, berdasarkan peraturan, tidak difungsikan untuk berjualan seperti di trotoar, badan jalan, pinggir rel kereta maupun di jembatan penyebrangan.

Kebijakan dalam penataan PKL sudah diatur sejak tahun 1978 oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada masa itu sudah mulai banyak pedagang yang memanfaatkan bagian jalan/trotoar untuk tempat usaha. Maka, pada masa kepemimpinan Gubernur Tjokropranolo, ditetapkan Perda No 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota. Melalui perda ini, Gubernur memiliki kewenangan untuk menentukan tempat yang diperbolehkan untuk berjualan. Sebelumnya, PKL harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk bisa berjualan. PKL yang sudah mengantongi izin ini dilarang untuk membuat bangunan permanen di lokasi berjualan.

Menurut Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, PKL dilarang berjualan di tempat-tempat untuk kepentingan umum, seperti jalan, trotoar, halte dan jembatan penyebrangan kecuali tempat tersebut sudah ditetapkan oleh Gubernur boleh untuk berjualan. Namun faktanya, mekanisme pasar yang bekerja, dalam hal ini pola demand-supply menjadikan ruang-ruang seperti trotoar menjadi ruang ekonomi untuk PKL. Menjadi tantangan bagi Pemda DKI Jakarta untuk mengatur pemanfaatan ruang yang bisa juga memenuhi kebutuhan PKL, sebagai sumber ekonomi. Dalam Perda No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, diatur bahwa setiap usaha perpasaran swasta seperti misalnya swalayan, pusat pertokoan diwajibkan menyediakan ruang bagi usaha kecil dan PKL. Aturan ini dikenakan untuk usaha perpasaran swasta dengan luas bangunan 200-500 m2 dan lebih dari 500 m2. Penyediaan ruang untuk berjualan ini tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk lain. Pedagang yang akan menempatinya diprioritaskan bagi pedagang yang sudah berjualan di sekitar lokasi tersebut.

 

Capture

 

 

Mengenai lokasi-lokasi untuk berjualan bagi PKL sebenarnya Pemda DKI memiliki Pergub No 3 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Dalam Pergub yang disahkan pada masa pemerintahan Fauzi Bowo ini terdapat beberapa jenis lokasi usaha, yaitu :

 

jenis lokasi

 

 

Setiap PKL selain wajib memiliki izin usaha, juga wajib untuk membayar retribusi. Retribusi yang harus dibayarkan bervariasi tergantung intensitas waktu berjualan, pemakaian tempat dan juga jenis tempat usaha yaitu terbuka, setengah terbuka atau tertutup. Besarannya untuk PKL di Lokasi binaan dan Lokasi Sementara antara Rp 3.000 – Rp 10.000 per harinya. Untuk PKL di lokasi pujasera, besaran retribusi yang harus dibayarkan antara Rp 3.000 – Rp 15.000 tiap harinya. Retribusi ini akan masuk ke kas daerah sebagai salah satu bentuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap Gubernur DKI Jakarta memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menyikapi PKL, seperti tertuang dalam tabel berikut:

tabel perbandingna

 

 

Pemda DKI Jakarta sesungguhnya sudah memiliki cukup banyak instrumen penataan PKL. Hanya saja, efektivitas penataan PKL bergantung pada langkah yang diambil oleh setiap pemimpin, apakah akan memprioritaskan PKL untuk ditata dengan pendekatan yang partisipatif ataupun membiarkannya hingga menggurita baru kemudian berusaha menertibkan dengan susah payah.

1 Comment »

Topics: , , , , , , , , | Agent of Change: none |


23 Jan 2013

Mengenang Pejalan Kaki

Peringatan Hari Pejalan Kaki 22 Januari 2013

1 tahun yang lalu, di halte depan Kementerian Perdagangan, satu keluarga 3 generasi bersama dengan orang-orang lain sedang berjalan menikmati hari Minggu selepas berjalan kaki di Car Free Day. Tiba-tiba ada mobil menyambar mereka dan menewaskan 9 orang, termasuk 1 keluarga tersebut.

Reaksi publik bermunculan keras. Menyoroti betapa buruknya kondisi trotoar di Jakarta.

Kontan muncul komitmen dari Gubernur saat itu Fauzi Bowo mengenai percontohan trotoar di daerah Gajah Mada, Hayam Wuruk dan Cikini. Termasuk diantaranya melarang parkir mobil sepanjang Gajah Mada dan Hayam Wuruk, pekerjaan fisik di trotoar Jalan Cikini.

Namun bagaimana selepas 1 tahun kejadian tersebut?

Laju motor-motor di atas trotoar mengancam pejalan kaki. Motor dan mobil tetap parkir di trotoar, bahkan menutup akses pejalan kaki. Tidak ada yang berubah, seakan kejadian tragis 22 Januari 2012 tersebut tak ubahnya seperti hari Minggu biasa.

Padahal 18 pejalan kaki tewas di trotoar setiap harinya. Perlu berapa banyak korban lagi supaya kita semua serius memperbaiki kondisi trotoar dan kenyamanan pejalan kaki?

 

No Comments »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


29 Jan 2012

#TrotoarKita

Hai teman-teman pejalan-kaki.

Sudah lama hak pejalan-kaki dirampas oleh pemotor. Sering sekali pengendara motor melaju diatas trotoar, atau ada mobil dan motor yang parkir sembarangan di trotoar.

Mari luangkan waktu 15 menit saja, pilih harimu, sebisamu, kapan saja.

Sederhana caranya:

Bentangkan Poster yang sudah tersedia di bawah ini saat ada motor-motor yang melintas di trotoar.

Ada berbagai macam pilihan poster. Jika anda ingin cepat, maka bisa mencetak sendiri poster berikut ini dengan printer anda:

htmpth1

htmpth2
Namun kami juga memberikan opsi mencetakkan flyer dari bahan x-banner yang tahan air dan dapat digulung. Ada beberapa pilihan desain. Silakan pilih.

1. Tipe A (Atas dan Bawah)
004

2.Tipe B (Atas dan Bawah)
002

3. Tipe C
003

Kami akan mencetakannya untuk anda – dan silakan kirimkan email kepada kami di info@rujak.org beserta alamat pengiriman dan tipe banner pilihan anda. Ukuran banner ada 2 macam, yaitu 30x90cm dan 30x120cm.

Mengapa berbanner?

Karena kami ingin memberikan kemudahan kepada siapapun yang ingin terlibat kampanye #trotoarkita ini. Tinggal taruh banner di tas anda untuk langsung siap digunakan kapan saja.

Plus jangan lupa tweetpic kegiatan teman-teman sekalian pada saat berkampanye untuk dikirimkan ke @jalankaki dengan #trotoarkita. Yuk menjaga trotoar kita dengan sambil bergaya! :D

 

Tips dan Trik:

1. PeDe aja, karena kita berada di tempat yang benar, yaitu di trotoar.

2. Jangan menatap bagian kepala pemotor. Tatap saja motornya.

3. Kurangi bahasa verbal dengan pemotor, toh percuma, mereka pakai helm.

4.  Ingin efektif, ajak teman-teman mu ya. Demi keamanan juga, dan plus perlu ada teman kan untuk mentweetpic kan fotomu :D .

Perhatian: hanya untuk warga diatas umur 21 tahun (demi alasan keamanan)

1 Comment »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


20 Dec 2010

Persepsi pemerintah kota dan masyarakat pengguna tentang ruang publik pejalan kaki di Depok (Indonesia) dan Kitakyushu (Jepang): sebuah analisis ruang kota dengan konsep spatial triad dari Lefebvre.

Oleh: S.A. Nataliwati, C. Wardhani, S.D. Anwar dan J. Sumabrata.

Abstract

The livability of urban space recently is being seen as a common need for pedestrian, since walking as a basic mode of transportation is getting more consideration of its importance. Sidewalk, as an open public space for pedestrian, is a part of city’s face and image, because sidewalks can be seen as an open bowl of perceptions of its stakeholders.

Henry Lefebvre’s spatial triad concept gives the framework for understanding the phenomena behind urban space production and reproduction by analyzing stakeholder’s perceptions. One dimension of the triad is representation of space, the dimension of decision makers, which can be a government, legislative, operator or developer. In the other side is representational space, a perceived and a lived experiences of users with variety of socio- cultural background. Both triad’s dimensions influence each other, and give shapes and characteristic of resulted spatial practice, the third dimension, and its physical environment.

The research was conducted in Margonda street of Depok in Indonesia and Kitakyushu in Japan. Economic, social and cultural background differences characterized each country’s spatial triad’s perception on pedestrian public spaces. This research is expected to provide the framework for self-understanding and knowledge of living ideas in society.

Kata kunci

Spatial triad, persepsi, ruang publik, pejalan kaki, pemerintah kota.

Selengkapnya klik di sini

1 Comment »

Topics: , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


30 Aug 2010

Melampaui “Wow, Singapore!”

Teks oleh: Rika Febriyani.

Saya membayangkan swasta sebagai sponsor trotoar. Imbalannya, mereka beriklan di badan trotoar. Memang, trotoar kita akan ditimpa beraneka warna dan gambar, seperti bus-bus era 80-an. Bisa jadi tak indah dipandang. Tapi, dibandingkan keadaan sekarang, mungkin trotoar di sepanjang Jakarta akan relatif lebih baik.

Kita sudah sering heran, saat waktu tempuh semakin lama untuk jarak tak seberapa jauh. Kalau jalan kaki, kita malah kerepotan: trotoar sempit, terputus-putus, tak rata, dan sering berlubang. Keadaan ini membuat saya berpikir, percuma mengandalkan pemerintah. Barangkali dengan melibatkan swasta, trotoar bisa lebih baik. Bukan cuma menguntungkan yang tak punya kendaraan, tapi juga mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Sehingga, untuk jarak dekat, pilihan berjalan kaki menjadi masuk akal, dan selanjutnya bisa meminimalisasi tingkat kemacetan.

Dan, baru-baru ini, saya sadari percik-percik peran swasta atas penyediaan dan pemeliharaan trotoar.

Beberapa bulan lalu, saya menonton tayangan televisi khusus promosi bangunan superblok. Tentu di situ ada ulasan fasilitas umum yang disediakan oleh si pengembang. Dalam durasi 30 menit, ulasan ini diletakkan di awal daripada soal bangunan ruang huni untuk calon konsumen. Fasilitas yang “dijagokan” itu mereka sebut jogging track. Masih terngiang celetukan si bintang tamu, “wow, seperti di Singapore!”

Apa sih yang istimewa dari jogging track itu? Ternyata, fasilitas itu memang bukan sekedar untuk jogging. Berbeda dengan di televisi, di laman internet, mereka menyebutnyaPedestrian Walk.

Ya, ini memang jalur untuk berjalan kaki mengitari area superblok. Sebagian dari jalur ini tidak terletak di pinggir jalan, agak menjorok ke dalam. Kiri-kanan jalur dinaungi pepohonan dan rerumputan, terhubung dengan 7 titik lokasi wisata, diantaranya, kolam renang, danau, dan taman. Melihat cakupannya, agaknya jalur ini bisa dimanfaatkan mengunjungi rumah di blok lain, ke toko, sekolah, tempat les, dan segala yang terkait rutinitas penghuni di dalam area superblok.

Pedestrian walk, atau yang mereka sebut jogging track, menjadi kunci keunggulan superblok itu. Kenapa ada ide memenangkan pasar dengan pedestrian walk? Mencoba sebuah terobosan? Atau, inikah bacaan atas kejenuhan masyarakat yang dimanfaatkan pengembang superblok?

Semakin banyak waktu terbuang menghadapi kemacetan di Jakarta, semakin kecil kemungkinan ruang gerak menjadi lebih luas. Rumah, kendaraan, dan kantor jadi ruang mutlak bagi warga Jakarta, sebab hampir tak ada ruang terbuka yang mudah dijangkau, bahkan sekedar berjalan kaki dengan aman dan nyaman. Kesempatan mengamati dan menemukan hal-hal berbeda dari yang ada di rumah atau kantor nyaris tidak masuk akal karena buruknya kondisi trotoar yang harus dilalui. Si pengembang superblok tadi mengetahui pedestrian walk adalah hal yang tak lazim dalam keseharian, dan mereka mengomersialisasikan  kebutuhan itu.

Si Cantik yang Caper

Trotoar hasil rancangan pengembang superblok itu, agaknya mengindahkan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan(dikeluarkan oleh Departemen (Kementerian) Pekerjaan Umum). Tapi, sebagai alat pemasaran, trotoar berarti bukan lagi ruang terbuka atau pilihan bermobilitas.

Trotoar di superblok itu ingin menerbitkan suasana agar konsumen merasa berada di Jakarta yang “berbeda”. Makanya, musti ada celetukan, “wow, seperti di Singapore!”. Ia tersedia untuk mencipta suatu kemewahan. Dan, komersialisasi trotoar atau jalur pedestrian macam ini, tak hanya oleh pengembang superblok.

Trotoar nyaman milik swasta. (Foto oleh Rika Febryani)

Kita juga bisa menjumpai komersialisasi itu di sekitar pusat perbelanjaan dan perkantoran. Misalnya, di depan Plaza Senayan dan Senayan City, tak hanya ada trotoar yang nyaman, tapi juga zebracross yang dijaga oleh petugas keamanan. Siapa pun bisa melenggang tanpa terlalu khawatir ada pengendara mobil atau motor yang melanggar hak mereka menyeberang. Tentu, ini hanya terbatas pada sekeliling dua pusat perbelanjaan itu. Dan, zebracross-nya hanya jadi penghubung antara Senayan City dan Plaza Senayan.

Penyeberangan yang dijaga. Mobil sudah lupa mengalah kepada pejalan kaki; padahal UU menuntut demikian. Menabrak pejalan kaki di zebra-cross sama dengan percobaan pembunuhan berencana (disengaja). (Foto oleh Rika Febryani)

Trotoir negara di seberang trotoir nyaman swasta. (Foto oleh Rika Febryani)

Di sekitar Kemang, di depan sebuah hotel yang berseberangan dengan apartemen, kita bisa memijakkan kaki leluasa. Apartemen itu bahkan meluaskan trotoar sampai memakan badan jalan. Tapi, selepas apartemen, trotoar kembali menyempit, memperlihatkan wajah morat-maritnya.

Trotoar nyaman buatan swasta. (Foto Rika Febryani)

trotoar pemerintah

Di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, dengan kondisi trotoar lebih baik, Bank Indonesia menyediakan (more…)

5 Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


15 Dec 2009

Apakah Pejalan Kaki Perlu Kumpulkan Sejuta Tanda Tangan juga?

Saya harap tidak demikian.

Ketika komunitas Bike To Work meminta jalur sepeda kepada Gubernur Jakarta, maka sang gubernur pun menantang balik: ‘Jika komunitas mampu mendapatkan tanda tangan dari 1 juta pesepeda, maka gubernur baru memenuhi tuntutan jalur sepeda. Apakah demi mendapatkan trotoar nyaman, aman, dan lestari, maka warga Jakarta harus mengajukan 1 juta tanda-tangan dahulu sebelum ditindaklanjuti oleh gubernur?

Memanusiawikan Areal Pejalan Kaki.

Kehidupan kota yang demokratis berarti kehidupan kota yang memenangkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi dan golongan. Cermin kota yang demokratis dapat terlihat dari kondisi ruang-ruang publiknya. Bagaimana dengan kondisi trotoar dan taman-tamannya? Apakah kota didominasi oleh bangunan-bangunan publik seperti museum dan perpustakaan atau dikuasai oleh pusat-pusat perbelanjaan?

Walikota Bogota periode tahun 1998 – 2001, Enrique Penalosa dalam acara Sustainable Jakarta Convention mengutarakan pentingnya trotoar, demikian dikutip: “Sidewalks are the most important factor of democratic life.” Di trotoar itulah para warga dari berbagai macam latar belakang bertemu dan memiliki status yang sama, yaitu sebagai pejalan kaki. Trotoar pun dianggap penting karena trotoar merupakan perpanjangan tangan dari taman-taman kota. Taman-taman dan elemen kota lainnya terhubung dan disatukan oleh trotoar.

Lebih lanjut lagi, Walikota Penalosa mengutarakan deskripsi kota yang baik ( A Good City), yaitu kota dimana warga-warganya bahagia ketika berada didalam luar ruangan dan ruang publik, serta mau menghabiskan waktu diluar. Kota tersebut baik, apabila ramah dan nyaman bagi anak-anak, kaum manula dan kaum difabel (diffabled people).

Lalu bagaimana dengan Jakarta? Jakarta boleh bangga akan berbagai macam pusat perbelanjaan dengan desain mutakhir. Namun pusat perbelanjaan bukanlah ruang publik, karena dalam pusat perbelanjaan terjadi seleksi terhadap kelas ekonomi, dan tentunya mengesampingkan kaum miskin. Kedemokratisan Jakarta pun dipertanyakan jika melihat kondisi trotoar dan taman-taman kota. Trotoar-trotoar di Jakarta bagaikan serupa tak sama dengan trotoar di negara-negara Afrika, misalnya kota di Kamerun dan Sudan.

Kondisi trotoar di Kamerun

Kondisi trotoar di Kamerun, memiliki kesamaan dengan trotoar di Jakarta

Di trotoar Jakarta, para pejalan kaki bersaing dengan parkir mobil, motor, sampah hingga pedagang kaki lima. Jangankan menjadi jalur sepeda, para pejalan kaki pun sering tersingkir dari trotoar. Tak hanya harus bersaing, pejalan kaki harus berhadapan dengan kondisi trotoar yang menyedihkan, seperti permukaan tidak rata, diinterupsi terus menerus oleh pintu masuk dan keluar mobil dan terkadang ada motor yang melaju diatas trotoar.

Kondisi trotoar yang buruk bukannya tidak disadari oleh aparat. Setidaknya itulah yang tersurat dari situs resmi Pemda DKI Jakarta. Tak hanya ketidakmampuan pemerintah untuk membuat nyaman trotoar, ada saja orang-orang yang merusak trotoar, misalnya oknum yang mencuri conblock, hingga pedagang (baik pedagang kaki lima maupun bukan) yang menginvansi secara masif trotoar, dan akhirnya melemparkan para pejalan kaki sehingga harus tersingkir dan berdampingan dengan mobil motor yang melaju di jalan.

Keberpihakan kota Jakarta terhadap kendaraan bermotor pun terlihat jelas, dengan semakin banyaknya jalan baru dalam rupa jalan tol, jalan layang, jalan pintas bawah tanah, hingga jalan arteri yang terus bertambah, sementara areal pejalan kaki terkikis dan terdeteriorasi.

Adakah yang salah dalam perencanaan dan desain urban Jakarta sehingga kondisi trotoar semakin menyedihkan dan hak pejalan kaki terus terzalimi? Bisa jadi karena trotoar dianggap sebagai pelengkap bukan sebagai kebutuhan. Ditambah lagi, kemacetan yang ada, selalu dianggap oleh para insinyur jalan sebagai tanda kurangnya jalan mobil, sehingga pejalan kaki menjadi warga kelas dua di kota ini. Pada akhirnya keputusan akan pentingnya trotoar menjadi kebutusan teknis (engineering decision) dan bukannya berdasarkan kehendak dan keputusan politik (political decision). Dan terkadang pemangku kepentingan pun tak sadar, kalau trotoar adalah salah satu sarana transportasi umum. Terlebih jika trotoar tersebut memiliki hubungan dan jaringan yang baik dengan moda transportasi umum lainnya, seperti halte TransJakarta, halte bus, dan stasiun kereta api.

Lalu apa yang perlu warga Jakarta lakukan demi merebut kembali ruang jalan kaki tersebut? Pertama, sadarlah bahwa trotoar itu adalah aset kota, hargailah trotoar. Jika dan seandainya gubernur memerlukan tanda tangan sejuta pejalan kaki demi memperbaiki trotoar, marilah kita sesama warga Jakarta kerja keras mengumpulkan tanda tangan demi memerdekakan trotoar. Para pemilik gedung-gedung dan bangunan yang berdampingan langsung dengan trotoar, diminta ‘kemurahan-hatinya’ untuk menjaga agar kontinuitas trotoar tidak terinterupsi dengan parkir mobil, pintu masuk dan keluar kendaraan motor, hingga perpanjangan gerai-gerainya, termasuk menyediakan areal bagi pedagang kaki lima dalam kompleks kantor. Para pemakai sepeda motor, dimohon untuk tidak menjajah trotoar sebagai tempat parkir maupun jalan singkat.

Mari bersama-sama mewujudkan Trotoar yang Merdeka.

5 Comments »

Topics: , , , , | Agent of Change: none |