Sudah lama hak pejalan kaki dirampas oleh pemotor. Sering sekali pengendara motor melaju diatas trotoar, atau ada mobil dan motor yang parkir sembarangan di trotoar.

Mari luangkan waktumu 15 menit saja, setiap hari Jumat selama 3 bulan dari pukul 17.30 – 17.45 untuk mengklaim hakmu atas trotoar.

Sederhana, kok caranya:

1. Mintalah dengan sopan para pengendara motor untuk kembali menggunakan jalan

2. Membagikan flyer kepada pengendara motor. Flyer tersebut berisikan kutipan Undang Undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Dimana kampanye tersebut akan berlangsung? Kami akan memilih 4 tempat sebagai permulaan, dan 1 tempat usulan dari teman-teman sekalian.

Jika bersedia harap hadir di Rapat Koordinasi Kampanye Tanggal: 4 Februari 2012 Jam: 09.00 – 12.00 Lokasi: kantor Rujak Center for Urban Studies Gedung Ranuza lantai 2 Jl. Timor no.10 (belakang plaza BII Thamrin), Menteng, Jakarta Peta: http://maps.google.com/maps?q=Jalan+Timor,+Jakarta&hl=en&sll=-6.196534,106.845818&sspn=0.026793,0.038581&hnear=Jalan+Timor,+Tanah+Abang,+Jakarta,+Indonesia&t=m&z=17

Mari ber@JalanKaki dengan bahagia diatas #TrotoarKita di Jakarta.

Mudah kan? Yang penting niat dan mengisi formulir dibawah ini atau bisa klik disini

Perhatian: hanya untuk warga diatas umur 21 tahun (demi alasan keamanan)

Abstract

The livability of urban space recently is being seen as a common need for pedestrian, since walking as a basic mode of transportation is getting more consideration of its importance. Sidewalk, as an open public space for pedestrian, is a part of city’s face and image, because sidewalks can be seen as an open bowl of perceptions of its stakeholders.

Henry Lefebvre’s spatial triad concept gives the framework for understanding the phenomena behind urban space production and reproduction by analyzing stakeholder’s perceptions. One dimension of the triad is representation of space, the dimension of decision makers, which can be a government, legislative, operator or developer. In the other side is representational space, a perceived and a lived experiences of users with variety of socio- cultural background. Both triad’s dimensions influence each other, and give shapes and characteristic of resulted spatial practice, the third dimension, and its physical environment.

The research was conducted in Margonda street of Depok in Indonesia and Kitakyushu in Japan. Economic, social and cultural background differences characterized each country’s spatial triad’s perception on pedestrian public spaces. This research is expected to provide the framework for self-understanding and knowledge of living ideas in society.

Kata kunci

Spatial triad, persepsi, ruang publik, pejalan kaki, pemerintah kota.

Selengkapnya klik di sini

Teks oleh: Rika Febriyani.

Saya membayangkan swasta sebagai sponsor trotoar. Imbalannya, mereka beriklan di badan trotoar. Memang, trotoar kita akan ditimpa beraneka warna dan gambar, seperti bus-bus era 80-an. Bisa jadi tak indah dipandang. Tapi, dibandingkan keadaan sekarang, mungkin trotoar di sepanjang Jakarta akan relatif lebih baik.

Kita sudah sering heran, saat waktu tempuh semakin lama untuk jarak tak seberapa jauh. Kalau jalan kaki, kita malah kerepotan: trotoar sempit, terputus-putus, tak rata, dan sering berlubang. Keadaan ini membuat saya berpikir, percuma mengandalkan pemerintah. Barangkali dengan melibatkan swasta, trotoar bisa lebih baik. Bukan cuma menguntungkan yang tak punya kendaraan, tapi juga mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Sehingga, untuk jarak dekat, pilihan berjalan kaki menjadi masuk akal, dan selanjutnya bisa meminimalisasi tingkat kemacetan.

Dan, baru-baru ini, saya sadari percik-percik peran swasta atas penyediaan dan pemeliharaan trotoar.

Beberapa bulan lalu, saya menonton tayangan televisi khusus promosi bangunan superblok. Tentu di situ ada ulasan fasilitas umum yang disediakan oleh si pengembang. Dalam durasi 30 menit, ulasan ini diletakkan di awal daripada soal bangunan ruang huni untuk calon konsumen. Fasilitas yang “dijagokan” itu mereka sebut jogging track. Masih terngiang celetukan si bintang tamu, “wow, seperti di Singapore!”

Apa sih yang istimewa dari jogging track itu? Ternyata, fasilitas itu memang bukan sekedar untuk jogging. Berbeda dengan di televisi, di laman internet, mereka menyebutnyaPedestrian Walk.

Ya, ini memang jalur untuk berjalan kaki mengitari area superblok. Sebagian dari jalur ini tidak terletak di pinggir jalan, agak menjorok ke dalam. Kiri-kanan jalur dinaungi pepohonan dan rerumputan, terhubung dengan 7 titik lokasi wisata, diantaranya, kolam renang, danau, dan taman. Melihat cakupannya, agaknya jalur ini bisa dimanfaatkan mengunjungi rumah di blok lain, ke toko, sekolah, tempat les, dan segala yang terkait rutinitas penghuni di dalam area superblok.

Pedestrian walk, atau yang mereka sebut jogging track, menjadi kunci keunggulan superblok itu. Kenapa ada ide memenangkan pasar dengan pedestrian walk? Mencoba sebuah terobosan? Atau, inikah bacaan atas kejenuhan masyarakat yang dimanfaatkan pengembang superblok?

Semakin banyak waktu terbuang menghadapi kemacetan di Jakarta, semakin kecil kemungkinan ruang gerak menjadi lebih luas. Rumah, kendaraan, dan kantor jadi ruang mutlak bagi warga Jakarta, sebab hampir tak ada ruang terbuka yang mudah dijangkau, bahkan sekedar berjalan kaki dengan aman dan nyaman. Kesempatan mengamati dan menemukan hal-hal berbeda dari yang ada di rumah atau kantor nyaris tidak masuk akal karena buruknya kondisi trotoar yang harus dilalui. Si pengembang superblok tadi mengetahui pedestrian walk adalah hal yang tak lazim dalam keseharian, dan mereka mengomersialisasikan  kebutuhan itu.

Si Cantik yang Caper

Trotoar hasil rancangan pengembang superblok itu, agaknya mengindahkan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan(dikeluarkan oleh Departemen (Kementerian) Pekerjaan Umum). Tapi, sebagai alat pemasaran, trotoar berarti bukan lagi ruang terbuka atau pilihan bermobilitas.

Trotoar di superblok itu ingin menerbitkan suasana agar konsumen merasa berada di Jakarta yang “berbeda”. Makanya, musti ada celetukan, “wow, seperti di Singapore!”. Ia tersedia untuk mencipta suatu kemewahan. Dan, komersialisasi trotoar atau jalur pedestrian macam ini, tak hanya oleh pengembang superblok.

Trotoar nyaman milik swasta. (Foto oleh Rika Febryani)

Kita juga bisa menjumpai komersialisasi itu di sekitar pusat perbelanjaan dan perkantoran. Misalnya, di depan Plaza Senayan dan Senayan City, tak hanya ada trotoar yang nyaman, tapi juga zebracross yang dijaga oleh petugas keamanan. Siapa pun bisa melenggang tanpa terlalu khawatir ada pengendara mobil atau motor yang melanggar hak mereka menyeberang. Tentu, ini hanya terbatas pada sekeliling dua pusat perbelanjaan itu. Dan, zebracross-nya hanya jadi penghubung antara Senayan City dan Plaza Senayan.

Penyeberangan yang dijaga. Mobil sudah lupa mengalah kepada pejalan kaki; padahal UU menuntut demikian. Menabrak pejalan kaki di zebra-cross sama dengan percobaan pembunuhan berencana (disengaja). (Foto oleh Rika Febryani)

Trotoir negara di seberang trotoir nyaman swasta. (Foto oleh Rika Febryani)

Di sekitar Kemang, di depan sebuah hotel yang berseberangan dengan apartemen, kita bisa memijakkan kaki leluasa. Apartemen itu bahkan meluaskan trotoar sampai memakan badan jalan. Tapi, selepas apartemen, trotoar kembali menyempit, memperlihatkan wajah morat-maritnya.

Trotoar nyaman buatan swasta. (Foto Rika Febryani)

trotoar pemerintah

Di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, dengan kondisi trotoar lebih baik, Bank Indonesia menyediakan semacam bangku untuk pejalan kaki. Diletakkan di satu sudut di depan kantornya, bangku-bangku itu mengitari majalah dinding yang menginformasikan segala sesuatu tentang Bank Indonesia.

Trotoir Thamrin, lubang bekas pohon yang ditebang supaya facade bangunan nampak

Ruas-ruas trotoar, dan berbagai fasilitasnya dari pihak swasta, rupanya masih terbatas pada pertimbangan keuntungan yang akan diperoleh. Mempermudah akses pencapaian, menampilkan wujud lebih cantik, caper (“cari perhatian”), mengundang gairah mengonsumsi. Seperti opini Mario Rustan:

Indonesia has too many malls and not enough public spaces. This is true, but it is not the fault of the mall owners. Corporations would also build parks, rejuvenate museums and develop pedestrian malls if the government did not monopolize access to developing public spaces — and if they could be assured that these enterprises would be profitable. (Rustan, “In defense of shopping mall”, Jakarta Post, 08/07/2010)

Sayangnya, itu berarti bahwa ketersediaan trotoar oleh pihak swasta jelas bukan untuk publik atau masyarakat luas. Trotoar di sekitar perkantoran dan perbelanjaan memang memungkinkan siapa saja menggunakannya, tapi hanya dalam area terbatas. Di luar area kepemilikan pihak swasta, masyarakat tak dapat menikmati trotoar yang aman dan nyaman. Di superblok, trotoar atau pedestrian walk malah cuma dinikmati kalangan yang mampu membeli atau menyewa hunian di sana.

Melalui ruas-ruas trotoar ini, perbedaan antar kelas masyarakat semakin menyolok. Di sekitar pusat perbelanjaan dan perkantoran, meski lebih cair, tapi seolah ada pesan yang kira-kira berbunyi: “Siapa lebih mau dan mampu mengonsumsi, wajib didahulukan keamanan dan kenyamanannya.”

Trotoar, yang seharusnya memiliki makna sama-rata bagi semua, berbalik menjadi alat pemilah kemampuan dan daya beli masyarakat.

Trotoar yang Berenergi

Penyediaan dan pemeliharaan trotoar, sebagai salah satu ruang publik, selalu terkait dengan pemerintah. Kutipan di atas mengatakan sebagai “monopoli”, tapi selama ini kita mengenalnya sebagai “pihak yang bertanggung jawab”.

Meski belum mampu mengadakan ruas trotoar sebaik pihak swasta, tapi sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah masih memikul tanggung jawab penyediaan trotoar yang sama-rata bagi segala kalangan. Bukan sama-rata morat-maritnya, tapi yang aman dan nyaman, layaknya ketentuan dalam standar yang mereka tetapkan sendiri.

Dikutip dari kata pengantar dan pedahuluan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki, yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum(http://www.scribd.com/doc/29136501/pjlkaki) :      

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan disusun dengan maksud menyiapkan acuan di bidang penataan ruang bagi pemerintah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (stakeholder) lain dalam penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang pejalan kaki di perkotaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang.

Maksud penataan ruang untuk pejalan kaki di perkotaan adalah sebagai panduan praktis dalam mewujudkan ruang kota yang nyaman, humanis dan berkelanjutan yang selaras dengan visi dan misi penataan ruang.

Trotoar menjadi penting untuk sebuah kota. Ia merupakan ruang publik terdepan yang dipijak setiap individu saat keluar dari satu ruang menuju ruang lain. Ruang-ruang itu bisa berupa rumah, kantor, atau lainnya yang bersifat pribadi, dan yang juga bersifat lebih publik, seperti toko, galeri, atau museum. Di atas trotoar, setiap individu bertemu, melakukan interaksi maupun kontemplasi.

Dalam jangka waktu tertentu, pertemuan antarkalangan, perjumpaan antarmanusia, biasa disebut sebagai upaya meminimalisasi benih pertentangan dalam masyarakat. Tapi, dalam skala lebih jauh, ia berpotensi memunculkan energi kritis dan kreatif yang bermanfaat bagi perkembangan kota itu sendiri.

Di banyak kota di negara maju, trotoar atau penggal jalan yang tidak diperuntukkan bagi kepentingan pribadi, juga memiliki kontribusi bagi perekonomian. Misalnya, di Edinburg dan Tokyo, festival dan segala perayaan yang diselenggarakan di jalan mampu mengundang wisatawan dunia. Pendapatan tak hanya dari pajak, tapi juga oleh aktivitas perdagangan yang bersandar pada kreativitas masyarakat.

Henry Lefebvre, seorang filsuf, juga budayawan pemerhati kebijakan publik, mengatakan:

“Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk mengakumulasikan energi dan menghabiskannya, bahkan jika hanya untuk bermain-main. Manusia butuh untuk melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, lalu menggabungkan semua agar memiliki persepsi tentang sebuah dunia. Ini merujuk pada kebutuhan untuk beraktivitas kreatif, tidak sebatas pada produk dan konsumsi benda-benda material, tapi juga menyangkut informasi, simbolisme, imajinasi, dan kebermainan.” (Writings on Cities; 1996. hal 147)

Kebutuhan seorang manusia tak hanya dapat dicukupi dengan nilai-nilai ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah sosial. Pertimbangan ekonomi pun bukan satu-satunya yang masuk akal dalam penyediaan trotoar.

Dan, pengabaian trotoar rupanya punya akar politik. Pada masa Orde Baru, seperti diungkap Abidin Kusno dalam Ruang Publik, Identitas, dan Memori Kolektif (Ombak, 2009), trotoar sengaja diabaikan demi mengendalikan ruang publik. Trotoar sengaja tidak dibangun agar tidak memberi kesempatan pada pedagang kaki lima untuk menumpang tempat.

Kehadiran pedagang kaki lima berpotensi menarik masyarakat untuk datang dan berinteraksi. Interaksi-interaksi di trotoar, atau ruang publik lainnya, berpeluang melahirkan dialog, baik sosial, budaya, ekonomi, dan segala hal yang bermula dari keresahan setiap individu yang terlibat. Bukan tidak mungkin kritik dan kekuatan lain akan lahir, sehingga membahayakan kekuasaan tunggal, rezim.

Dugaan ini juga berdasar pada kasus pembiaran mayat, terkait penembakan misterius (petrus) di jalan, pada tahun 1980. Dampak dari kasus ini adalah memori masyarakat tentang jalanan adalah sebuah tempat yang tidak aman, liar, keras, dan tak terduga (Abidin Kusno, 2009).

Dengan memori kolektif tentang jalanan yang dipaksakan itu, plus abainya pemeliharaan berbagai ruang publik, setiap individu di Jakarta digiring untuk mengupayakan ruang-ruang privat senyaman mungkin bagi diri sendiri atau beserta keluarga. “Jalanan tidak aman, bung. Lihat saja trotoarnya”. Lalu dengan begitu, kita disuruh membuat ruang-ruang individualistik saja, bukan publik. Dan, ini biasanya hanya bisa dijangkau kelas tertentu saja.

Dimensi sosial-politik trotoar ini agaknya bisa menerangkan kondisi timpang antara ruang publik yang miskin dan megahnya gedung-gedung tinggi, underpass dan flyover,kendaraan mewah, dan lainnya. Lebih mudah mengawasi setiap individu dalam mobil atau motor, daripada jutaan pejalan kaki di atas trotoar sepanjang jalan Jakarta.

Kini, saat rezim Orde Baru berlalu, trotoar masih morat-marit, persis (atau lebih parah) dengan keadaan sejak saya mengenalnya di era 80-an. Entah karena ketakutan pemerintah pada publik masih ada, atau semata abai saja? Padahal, menyoal trotoar sebagai pilihan masuk akal untuk berjalan kaki, rasanya pun tak cukup. Walau, untuk Jakarta yang macetmelulu, alasan itu bisa jadi yang utama. Kalau kita, atau pihak-pihak yang berkepentingan, serius menganggap kemacetan menghambat produktivitas masyarakat.

Trotoar dan para pejalan kaki pun memiliki potensi revolusi. Sejarah kita membuktikan, ruang publik telah mencetuskan semangat revolusi. Jalanan, trotoar, lapangan, jadi tempat mengumandangkan pidato-pidato Bung Karno, mengantar masyarakat menginsyafi semangat pembaruan. Ingat juga, Revolusi 1966 dan Reformasi 1998 yang menumbangkan dua rezim yang tadinya seperti tak terlawan, ditandai dengan aksi-aksi “turun ke jalan”.

Terlalu banyak yang termuat di atas trotoar. Mulai dari arena kegiatan sosial masyarakat kota, peluang-peluang ekonomis, kemajuan seni dan budaya, hingga dinamika politik. Semua ini menjelaskan betapa trotoar melampaui celetukan, “wow, seperti di Singapore!”.***

Ketika komunitas Bike To Work meminta jalur sepeda kepada Gubernur Jakarta, maka sang gubernur pun menantang balik: ‘Jika komunitas mampu mendapatkan tanda tangan dari 1 juta pesepeda, maka gubernur baru memenuhi tuntutan jalur sepeda. Apakah demi mendapatkan trotoar nyaman, aman, dan lestari, maka warga Jakarta harus mengajukan 1 juta tanda-tangan dahulu sebelum ditindaklanjuti oleh gubernur?

Memanusiawikan Areal Pejalan Kaki.

Kehidupan kota yang demokratis berarti kehidupan kota yang memenangkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi dan golongan. Cermin kota yang demokratis dapat terlihat dari kondisi ruang-ruang publiknya. Bagaimana dengan kondisi trotoar dan taman-tamannya? Apakah kota didominasi oleh bangunan-bangunan publik seperti museum dan perpustakaan atau dikuasai oleh pusat-pusat perbelanjaan?

Walikota Bogota periode tahun 1998 – 2001, Enrique Penalosa dalam acara Sustainable Jakarta Convention mengutarakan pentingnya trotoar, demikian dikutip: “Sidewalks are the most important factor of democratic life.” Di trotoar itulah para warga dari berbagai macam latar belakang bertemu dan memiliki status yang sama, yaitu sebagai pejalan kaki. Trotoar pun dianggap penting karena trotoar merupakan perpanjangan tangan dari taman-taman kota. Taman-taman dan elemen kota lainnya terhubung dan disatukan oleh trotoar.

Lebih lanjut lagi, Walikota Penalosa mengutarakan deskripsi kota yang baik ( A Good City), yaitu kota dimana warga-warganya bahagia ketika berada didalam luar ruangan dan ruang publik, serta mau menghabiskan waktu diluar. Kota tersebut baik, apabila ramah dan nyaman bagi anak-anak, kaum manula dan kaum difabel (diffabled people).

Lalu bagaimana dengan Jakarta? Jakarta boleh bangga akan berbagai macam pusat perbelanjaan dengan desain mutakhir. Namun pusat perbelanjaan bukanlah ruang publik, karena dalam pusat perbelanjaan terjadi seleksi terhadap kelas ekonomi, dan tentunya mengesampingkan kaum miskin. Kedemokratisan Jakarta pun dipertanyakan jika melihat kondisi trotoar dan taman-taman kota. Trotoar-trotoar di Jakarta bagaikan serupa tak sama dengan trotoar di negara-negara Afrika, misalnya kota di Kamerun dan Sudan.

Kondisi trotoar di Kamerun, memiliki kesamaan dengan trotoar di Jakarta

Di trotoar Jakarta, para pejalan kaki bersaing dengan parkir mobil, motor, sampah hingga pedagang kaki lima. Jangankan menjadi jalur sepeda, para pejalan kaki pun sering tersingkir dari trotoar. Tak hanya harus bersaing, pejalan kaki harus berhadapan dengan kondisi trotoar yang menyedihkan, seperti permukaan tidak rata, diinterupsi terus menerus oleh pintu masuk dan keluar mobil dan terkadang ada motor yang melaju diatas trotoar.

Kondisi trotoar yang buruk bukannya tidak disadari oleh aparat. Setidaknya itulah yang tersurat dari situs resmi Pemda DKI Jakarta. Tak hanya ketidakmampuan pemerintah untuk membuat nyaman trotoar, ada saja orang-orang yang merusak trotoar, misalnya oknum yang mencuri conblock, hingga pedagang (baik pedagang kaki lima maupun bukan) yang menginvansi secara masif trotoar, dan akhirnya melemparkan para pejalan kaki sehingga harus tersingkir dan berdampingan dengan mobil motor yang melaju di jalan.

Keberpihakan kota Jakarta terhadap kendaraan bermotor pun terlihat jelas, dengan semakin banyaknya jalan baru dalam rupa jalan tol, jalan layang, jalan pintas bawah tanah, hingga jalan arteri yang terus bertambah, sementara areal pejalan kaki terkikis dan terdeteriorasi.

Adakah yang salah dalam perencanaan dan desain urban Jakarta sehingga kondisi trotoar semakin menyedihkan dan hak pejalan kaki terus terzalimi? Bisa jadi karena trotoar dianggap sebagai pelengkap bukan sebagai kebutuhan. Ditambah lagi, kemacetan yang ada, selalu dianggap oleh para insinyur jalan sebagai tanda kurangnya jalan mobil, sehingga pejalan kaki menjadi warga kelas dua di kota ini. Pada akhirnya keputusan akan pentingnya trotoar menjadi kebutusan teknis (engineering decision) dan bukannya berdasarkan kehendak dan keputusan politik (political decision). Dan terkadang pemangku kepentingan pun tak sadar, kalau trotoar adalah salah satu sarana transportasi umum. Terlebih jika trotoar tersebut memiliki hubungan dan jaringan yang baik dengan moda transportasi umum lainnya, seperti halte TransJakarta, halte bus, dan stasiun kereta api.

Lalu apa yang perlu warga Jakarta lakukan demi merebut kembali ruang jalan kaki tersebut? Pertama, sadarlah bahwa trotoar itu adalah aset kota, hargailah trotoar. Jika dan seandainya gubernur memerlukan tanda tangan sejuta pejalan kaki demi memperbaiki trotoar, marilah kita sesama warga Jakarta kerja keras mengumpulkan tanda tangan demi memerdekakan trotoar. Para pemilik gedung-gedung dan bangunan yang berdampingan langsung dengan trotoar, diminta ‘kemurahan-hatinya’ untuk menjaga agar kontinuitas trotoar tidak terinterupsi dengan parkir mobil, pintu masuk dan keluar kendaraan motor, hingga perpanjangan gerai-gerainya, termasuk menyediakan areal bagi pedagang kaki lima dalam kompleks kantor. Para pemakai sepeda motor, dimohon untuk tidak menjajah trotoar sebagai tempat parkir maupun jalan singkat.

Mari bersama-sama mewujudkan Trotoar yang Merdeka.