Bahasa versions of the Quick Guides and posters on housing the urban poor now free to DOWNLOAD!

Introduction

     For residents of cities, a simple question remains at the heart of their engagement with the city: what can people do together and under what circumstances? What is it that people do with each other when what they do isn’t quite competition, collaboration, conflict, possession or dispossession?  From this question stem the critical dimensions of urban policy in terms of who residents have to deal with, talk to, be intruded upon or intruding; who does space belong to, who has access to what kinds of space for what purposes?  As soon as these considerations are opened up then a wide range of political, administrative and technical consideration about how cities are run also become more contestable and specific. 

See complete article (50 pages) in:

On Provisional Publics and Intersections: Remaking District Life in North Jakarta.

Pemerintah tidak pernah punya alternatif yang masuk akal. Karena itu, inisiatif masyarakat adalah satu-satunya solusi . Di Surabaya ada suatu inisiatif pendekatan permukiman lestari oleh masyarakat yang dapat dicontoh Jakarta.

Kampung hijau dengan pupuk organik hasil kompos

Paguyuban Warga Stren Kali Surabaya (PWSKS) melawan ‘cap buruk’ yang selama ini ditujukan kepada mereka. Pada tahun 2002, berbekal semangat gotong royong dan kekuatan kebersamaan, warga mulai mengorganisasikan kampungnya, memperbaiki kualitas lingkungan kampungnya, melalui kearifan mereka sendiri, dan mengkampanyekannya ke media lokal dan nasional bahwa PWSKS adalah warga Kota yang baik dan peduli. Memang bukan pekerjaan mudah seperti menghapus  kesalahan tulis pada selembar kertas.

Melalui kelompok tabungan perempuan di masing-masing kampung, warga sepakat memilah sampah. Sampah plastik dan kertas dipilah dan dikumpulkan tiap hari Minggu. Sampah ditimbang dan dijual kepada pengumpul di sekitar kampung. Uang yang didapat dikumpulkan pada kelompok tabungan dan dijadikan dana cadangan renovasi kampung.

Kegiatan ini secara bergelombang menyebar ke seluruh kampung-kampung anggota PWSKS. Bahkan tak sedikit warga yang memungut sampah plastik yang mengapung di sungai dan mengumpulkannya melalui ibu-ibu. Ibu Kartika, warga Gunungsari mengatakan, ”Meskipun dana yang kami dapat dari penjualan sampah kertas dan plastik ini tidak besar, namun kami menjaga semangat yang sudah tumbuh agar tetap besar. Hanya dengan cara inilah pemerintah akan melihat, bahwa kami juga bisa berbuat untuk Kota Surabaya”.

Sampah organis yang berasal dari masing-masing rumah dicacah dan dimasukkan dalan sebuah keranjang ”ajaib” yang disebut Keranjang Takakura, dari nama pemciptanya, Prof. Takakura dari Jepang. Keranjang Takakura adalah salah satu cara pengomposan paling sederhana yang dilakukan pada lingkungan terkecil, yaitu rumah-tangga. Dengan paradigma baru ”memilah dan mengolah sendiri”, masing-masing rumah dan anggota keluarga akan sadar bahwa sampah bukan masalah.

Setiap 4-5 bulan sekali dilakukan panen bersama kompos, hasil dari Keranjang Takakura.

Sebagian hasilnya ditawarkan kepada Pemerintah Kota, yang saat ini sedang menggalakkan penghijauan kota. Sebagian lainnya digunakan untuk memupuk tanaman obat-obatan (TOGA, Tanaman Obat Keluarga) yang ditanam di lahan sempit di tepi jalan kampung masing-masing.

Akhirnya ’Sunan’ Jogokali bisa membuka mata para Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah (Perda) Penataan Permukiman Stren Kali Surabaya. Pada 7 Oktober 2007, DPRD Propinsi Jawa Timur mengesahkan sebuah peraturan yang sangat partisipatif dan pro rakyat, yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penataan Permukiman Stren Kali Surabaya, yang intisarinya adalah warga diperbolehkan tetap tinggal di Permukiman Terbatas di Stren Kali, dengan melakukan penataan kampung.

Yuli Kusworo adalah Arsitek untuk Urban Poor Consortium (UPC) dan Paguyuban Warga Stren Kali Surabaya

Photo: Izzul Waro

Motorcycles were used not only as privately owned mode of transport but also as an occupation. More than half of the respondents owned a motorcycle because this was the only mode available daily, automobile were too expensive for them, and their journey was too far to use non-motorised transport as the main mode. The nearest point to get a public transport service was 3 to 6 km away and this was where motorcycle cab came into service. The residents ended up paying more because besides paying for public transport fare they still had to pay for the motorcycle cab service (ojek motor). This situation eventually encouraged more people to buy their own motorcycles.

There were two reasons why public transport, particularly the paratransit, was absent in this area. First was the road infrastructure condition. The local roads in the district were badly damaged that no paratransit willing to enter the area. They would stop only at collector roads instead of going into local roads, as they should be. Secondly, the few paratransit was more reluctant to serve the district because the growing number of motorcycle cab drivers had actively threatened and driven away paratransit. This situation indeed had nurtured motorcycle cab business well because people’s mobility needs were unmet by public transport service.

Bared from public transport service, there was no other choice from the residents but to turn to private motorised vehicles. Their dependence was greater when they lived outside walking distance from the nearest public transport service. Consequently, besides higher energy consumption, they should also spend more for transport modes that offered them no safety or comfortable journey.

The study was conducted by Institut Studi Transportasi (INSTRAN) as part of the Study into transport issues and challenges for residents of 5 slum settlements in Indonesia commissioned by UN Habitat in 2009.