Posts Tagged ‘Waduk Pluit’


20 Mar 2013

Partisipasi Warga : dari Pojok Utara hingga Ujung Selatan Jakarta

IMG_0314

 

Penataan Waduk Pluit

Perkara banjir yang terjadi di pertengahan Januari lalu masih membawa cerita bagi ribuan keluarga yang menetap di pinggiran Waduk Pluit. Sejak banjir besar yang melanda wilayah Pluit dan sekitarnya selama hampir satu minggu, warga yang tinggal di pinggiran Waduk Pluit menjadi sorotan banyak pihak.

Kali ini, keberadaan mereka lebih dipersoalkan dibanding sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta langsung mengambil langkah tegas, merencanakan program revitalisasi waduk Pluit dan merelokasi warga ke rumah susun, salah satunya adalah Rumah Susun Marunda.

Program Gubernur DKI Jakarta merupakan respon atas banjir yang disinyalir karena berkurangnya kapasitas waduk yang semula 80 Ha menjadi 60,2 Ha. Seluas 19,8 Ha telah berubah menjadi kampung yang menampung ribuan warga. Berkurangnya kedalaman waduk juga dianggap sebagai penyebab menurunnya kapasitas waduk.

Persoalan banjir, analisa penyebab dan solusinya tidak bisa disederhanakan begitu saja. Warga pinggiran waduk pun mempertanyakan hal tersebut. Dalam diskusi yang diadakan di balai warga Marlina, Muara Baru pada 3 Februari 2013, warga secara kritis merespon paparan yang disampaikan oleh Elisa Sutanudjaja terkait persoalan banjir Jakarta.

Salah satu warga dari Kebun Tebu mempertanyakan mengapa reaksi untuk penanggulangan banjir hanya disasarkan kepada warga yang menempati wilayah hilir. Ibu Tum, dari blok B Kebun Tebu, mempertanyakan mengapa hal yang sama tidak dilakukan terhadap praktek pelanggaran tata ruang di wilayah hulu Jakarta?

Seorang Ibu Muda dari Kebun Tebu juga bertanya, dengan sedikit emosi, bahwa apakah dengan direvitalisasinya Waduk Pluit dan direlokasinya ribuan warga dari pinggiran waduk dapat menjawab persoalan banjir Jakarta? Apakah dengan itu Jakarta terjamin bebas banjir?

Pertanyaan kritis dua Ibu warga Kebun Tebu di atas sebetulnya merupakan refleksi bahwa persoalan banjir memang kompleks, memerlukan solusi yang komprehensif, dan yang paling penting, tidak tebang pilih.

Terkait banjir, warga Kebun Tebu yang hadir dalam diskusi  menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari persoalan. Tetapi, terkait dengan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, warga bersedia juga untuk menjadi bagian dari solusi.

Salah satu hal yang ditekankan oleh warga adalah adanya upaya komunikasi atau konsultasi publik untuk perumusan solusi atas banjir Jakarta. Dalam hal ini, warga minta dilibatkan dalam proses dan bukan hanya menjadi objek dari program.

Niatan warga untuk menjadi bagian dari solusi diwujudkan dengan mendatangi Balaikota Jakarta pada 5 Februari 2013.  Bersama Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Urban Poor Consortium (UPC), warga menemui Gubernur DKI Jakarta, yang kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu :

  1. Bahwa tawaran pindah ke Rumah Susun Marunda hanya untuk warga yang bersedia dan tanpa paksaan
  2. Bahwa Gubernur DKI Jakarta setuju pendekatan penataan kampung, tetapi tidak di atas waduk dan alternatif lain adalah pindah ke lahan kosong terdekat.
  3. Bahwa warga diminta untuk membuat usulan kepada Gubernur DKI Jakarta.

Merespon tantangan dari Gubernur untuk membuat usulan, warga pun secara bersama merumuskan usulan penataan kampung. Bekerja bersama Arsitek Komunitas (ARKOM) dan Rujak Center for Urban Studies (RCUS) warga hadir dengan beberapa usulan yang disampaikan pada pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta pada 4 Maret 2013.

Dalam pertemuan tersebut, Nenek Della, dari Kebun Tebu, menyampaikan usulan penataan permukiman Waduk Pluit dijadikan sebagai bagian dari penataan waduk. Menurutnya, warga merupakan aset kota. Jika warga dipindahkan jauh dari lokasi semula maka yang rugi bukan saja warga tetapi juga tempat pelelangan ikan (TPI) dan perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar Muara baru.  Perusahaan tersebut bisa kehilangan tenaga kerja karena sebagian besar karyawan adalah warga Waduk Pluit. Usulannya, penataan dilakukan in-situ (di tempat) dengan cara per-segmen.

Karto, warga blok B Kebun Tebu, menambahkan bahwa untuk kebutuhan penataan, warga sudah melakukan pendataan secara partisipatif. Namun, pendataan belum selesai. Sampai hari ini warga yang sudah terdata adalah 1200 KK dari total 6000 an KK yang tinggal di 28 blok di Kebun Tebu.

Menurut Karto, pendataan mengalami hambatan dari sebagian pimpinan RT dan para pemilik kontrakan yang kepentingannya terganggu. Para pemilik kontrakan lebih setuju ganti rugi karena lebih menguntungkan. Konsep penataan yang diusulkan akan menghilangkan aset mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, JRMK-UPC mengusulkan ada tim gabungan dari kelurahan dan JRMK-UPC untuk melakukan pendataan bersama.

Atas usul warga, Gubernur merespon bahwa Waduk Pluit tetap harus steril dari permukiman. Gubenur Jokowi setuju untuk dilakukan pendataan bersama antara UPC-JRMK dengan kelurahan Penjaringan. Gubernur kemudian memerintahkan penjadwalan pertemuan lanjutan antara UPC-JRMK dengan Walikota Jakarta Utara, Camat Penjaringan dan Lurah Penjaringan untuk membahas hal tersebut.

 

Pertemuan selanjutnya terjadi pada 6 Maret 2013 di Kantor Walikota Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan JRMK, UPC dan Rujak mempertegas pentingnya pendataan partisipatif bersama  warga yang tinggal di Kebun Tebu. Dengan data yang dimiliki, pendekatan kebijakan yang dipilih dapat lebih solutif. Semisal, dari pendataan partisipatif sementara yang telah dilakukan, terdata bahwa warga di Kebun Tebu bekerja di sektor informal dan menyandarkan hidupnya pada pusat ekonomi di sekitar wilayah Muara Baru semisal Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik-pabrik, Pelabuhan Sunda kelapa, Rumah Sakit (Pluit dan Atmajaya), Mall (Pluit Junction, Mega Mall Pluit, Emporium) dan juga hunian di sekitar Waduk Pluit (Apartemen Laguna, Pantai Indah Kapuk, dan Pantai Mutiara). Dari pendataan sementara, terungkap bahwa kegiatan ekonomi warga Kebun Tebu berjarak dalam radius 1-3 km dari Waduk Pluit.

Oleh karena itu, pendataan yang sejelasnya menjadi sangat penting karena dengan dasar data yang jelas, pemerintah, setelah berkonsultasi dengan warga, dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat.

Dalam pertemuan dengan Walikota Jakarta Utara disampaikan usulan dari warga, JRMK, UPC dan Rujak untuk adanya tim gabungan antara pemerintah dengan warga dan organisasi pendamping untuk melakukan pendataan partisipatif yang dikuatkan dengan SK Gubernur sebagai awalan proses penataan partisipatif.  Saat ini, warga masih menunggu tindak lanjut dari pertemuan tersebut.

 

SPBU di Pemukiman dan Pelanggaran Hak Warga

 

Dari pojok Utara Jakarta, kita bergeser ke Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Hampir dua tahun terakhir ini, Rujak bekerjasama dengan kelompok warga yang berasal dari dua wilayah, yaitu Kedoya Utara dan Cempaka Putih Timur. Setelah hampir 2 tahun mengupayakan penyelesaian, warga mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama Asisten Pembangunan DKI Jakarta pada 4 Februari 2013. Asisten Pembangunan, selaku fasilitator juga mengundang SKPD terkait seperti Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas P2B, Dinas Tata Ruang, dll.

Inti dari pertemuan tersebut adalah menindaklanjuti keluhan warga atas pelanggaran hak warga terkait terbitnya izin untuk beroperasinya SPBU Total di Kedoya Utara dan SPBU Pertamina di Cempaka Putih Timur. Keluhan warga terkait dengan terbitnya izin tanpa adanya tanda tangan izin gangguan dari warga di sekitar lokasi SPBU.

Dari paparan warga, terungkap bahwa ternyata izin tersebut dipalsukan. Tanda tangan yang ada di dokumen perizinan ternyata bukanlah milik warga terkait. Pemalsuan tanda tangan dalam izin ini diperparah dengan lemahnya sistem verifikasi dari lembaga penerbit izin (operasional dan izin mendirikan bangunan) yaitu Dinas Perindustrian&Energi dan Dinas P2B atas terbitnya izin gangguan yang dikeluarkan oleh Dinas Satpol PP.  kedua Dinas pemberi izin tetap pada keyakinan bahwa izin yang dikeluarkan telah memenuhi syarat administratif. Yang disayangkan adalah, kedua dinas terkait tidak memverifikasi muatan atau syarat substantif dari izin tersebut, yaitu kesediaan warga. Pada pertemuan tersebut, Dinas Satpol PP tidak dihadirkan sehingga forum tidak bisa mengklarifikasi atas terbitnya izin gangguan dengan tanda tangan palsu.

Pelanggaran Hak yang meresahkan warga selama 2 (dua) tahun terakhir ini tidaklah akan semakin berlarut apabila pemerintah jeli sejak awal dan benar-benar mendengar suara warga. Rencana pembangunan SPBU di tengah permukiman kedua wilayah di atas telah sejak awal ditolak warga. Terkait rencana pembangunan SPBU, ada UU Gangguan tahun 1926 yang melindungi warga dari rencana pembangunan atau kegiatan usaha yang dikhawatirkan merugikan dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Melalui ketentuan dalam UU Gangguan, warga sekitar harus dimintakan izin. Hal ini lah yang dilanggar dalam kasus beroperasinya SPBU Total di Kedoya Utara dan SPBU Pertamina Cempaka Putih Timur.

Penolakan warga bukan tanpa alasan. Berdasarkan temuan ilmiah Ilmu Kesehatan Lingkungan, jarak aman keberadaan tangki pompa bensin adalah 100 m. Dalam radius tersebut, uap bensin yang menyebar membahayakan dan dapat menimbulkan potensi kanker darah (Leukimia) untuk balita.

Untuk wilayah Cempaka Putih Timur, kerentanan akan bahaya bertambah dengan adanya banjir yang kerap melanda willayah Cempaka Putih setiap musim penghujan. Pada pertengahan Januari lalu saja, tumpahan bensin/solar dapat masuk ke dalam rumah terbawah oleh banjir yang menggenangi rumah warga.

Dari diskusi tersebut, pihak Asisten Pembangunan menjanjkan pertemuan lanjutan dengan dinas terkait, warga dan juga operator SPBU. Sehingga, diharapkan akan ada solusi lebih lanjut.

Namun, hingga hari ini, belum ada kejelasan dari pihak Asisten Pembangunan DKI Jakarta terkait persoalan di atas. Hingga hari ini, warga dan Rujak belum mendapatkan undangan pertemuan sebagaimana dijanjikan.

 

Pondok Indah, Riwayatmu Kini..

 

Beberapa bulan belakangan ini warga Pondok Indah yang tergabung dalam lima RW (disebut sebagai Panca RW) berkumpul dan membahas tentang penurunan kualitas lingkungan yang terjadi di kawasan Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang.

Oleh warga, pengembangan kawasan Pondok Indah dianggap sudah melenceng dari rencana semula. Warga mengganggap hal ini terjadi karena adanya pembiaran dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini alih fungsi peruntukan lahan, yang menyebabkan terjadinya kemacetan, dll dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan yang asri.

Kawasan Pondok Indah memiliki banyak bangunan besar berupa bangunan perkantoran, plaza niaga, mall, apartemen dan sekolah-sekolah bertaraf internasional, yang kesemuanya mengandalkan jalan-jalan di kawasan pemukiman Pondok Indah. Belum lagi kelanjutan pembangunan yang diinisiasi oleh PT. Metropolitan Kencana Tbk dalam rangka membangun super blok yang mengabaikan aspek infrastruktur dan tidak mempedulikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Proyek raksasa ini dianggap sangat berlebihan bagi lingkungan yang sangat terbatas.

Penolakan warga terhadap rencana pembangunan super blok yang dimotori oleh PT. Metropolitan Kentjana Tbk bukan tanpa sebab. Rencana pembangunan Pondok Indah Town Center (PITC) terutama rencana pembangunan mal sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) hotel bertaraf internasional, 8 (delapan) menara gedung perkantoran, 11 (sebelas) menara apartemen, dan pusat hiburan dikhawatirkan akan membawa dampak lingkungan yang lebih buruk untuk kawasan Pondok Indah dan sekitarnya.

Warga yang tergabung dalam Panca RW juga menekankan bahwa rencana tersebut bertentangan dengan RTRW DKI Jakarta 2030 dalam kaitannya dengan upaya peeningkatkan daya dukung lingkungan hidup Jakarta dan membebaskan Jakarta dari bencana banjir, krisis air bersih, dan polusi udara.

Kekhawatiran warga juga beralasan, sebab, dalam perencanaan sebagian dari super blok, yaitu pembangunan Pondok Indah Mall 1 dan 2 yang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) nya disetujui oleh mantan Gubernur Sutiyoso pada tahun 2007, tidak ada pelibatan warga sama sekali.

Persetujuan RTBL yang akhirnya mewujud pada terbitnya dokumen AMDAL dan izin pembangunan, tidak melibatkan warga. Padahal, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, partisipasi warga dalam penataan ruang menjadi hak dasar.

Terkait AMDAL, diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa warga haruslah dilibatkan melalui proses konsultasi publik dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Sehingga, tidak seperti saat ini di mana warga menjadi saksi atas menurunnya kualitas lingkungan hidup di kawasan Pondok Indah.

Penurunan kualitas lingkungan juga tidak disikapi secara pasif oleh warga. Justru warga secara proaktif mengorganisir diri dan melakukan serangkaian kegiatan positif untuk perbaikan lingkungan di kawasan Pondok Indah. Salah satu organisasi yang sangat aktif dalam mempelopori kegiatan perbaikan kualitas lingkungan adalah Komunitas Hijau Pondok Indah (KHPI).

Dalam pemberitaan di Jakarta Post pada 15 Maret 2013, pihak Dinas Tata Ruang menyatakan bahwa saat ini RTBL dari rencana Super blok sedang dalam proses review 5 tahunan. Warga dan juga Rujak menganggap bahwa ini merupakan momen yang tepat untuk pelibatan warga terkait izin yang sudah diberikan. Artinya, apabila izin ingin dilanjutkan maka harus ada upaya perbaikan lingkungan yang komprehensif. Selain itu, harus juga ada rencana meminimalisir dampak dari pembangunan lanjutan yang sudah direncanakan.

Apabila, PT Metropolitan Kentjana  Tbk tidak dapat memenuhi hal di atas, maka patutlah izin tersebut dipertimbangkan untuk dibatalkan. Tujuan dari ketentuan AMDAL adalah memagari proses pembangunan agar tidak membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Secara prinsipil ia tidak menolak pembangunan, dalam hal ini pembangunan ekonomi, namun ia dimaksudkan untuk melindungi aspek-aspek yang mungkin terdampak dari proses pembangunan yang terjadi.

Sama halnya dengan ketentuan izin gangguan dalam kasus SPBU, yang bertujuan untuk melindungi warga dari dampak negatif yang mungkin dimunculkan dari pembangunan SPBU di tengah pemukiman.

Ketiga kasus di atas, menunjukan bahwa warga secara aktif berupaya mendorong pelibatan dirinya dalam proses pembangunan di kota Jakarta. Apa yang terjadi di kawasan Waduk Pluit, Kedoya Utara, Cempaka Putih dan Pondok Indah menunjukan pentingnya melibatkan warga dan menjadikan warga sebagai bagian dari pengelola kota, suatu hal yang semestinya.

 

 

2 Comments »

Topics: , , , , , , , , , | Agent of Change: none |