Posts Tagged ‘warga’


20 Mar 2013

Partisipasi Warga : dari Pojok Utara hingga Ujung Selatan Jakarta

IMG_0314

 

Penataan Waduk Pluit

Perkara banjir yang terjadi di pertengahan Januari lalu masih membawa cerita bagi ribuan keluarga yang menetap di pinggiran Waduk Pluit. Sejak banjir besar yang melanda wilayah Pluit dan sekitarnya selama hampir satu minggu, warga yang tinggal di pinggiran Waduk Pluit menjadi sorotan banyak pihak.

Kali ini, keberadaan mereka lebih dipersoalkan dibanding sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta langsung mengambil langkah tegas, merencanakan program revitalisasi waduk Pluit dan merelokasi warga ke rumah susun, salah satunya adalah Rumah Susun Marunda.

Program Gubernur DKI Jakarta merupakan respon atas banjir yang disinyalir karena berkurangnya kapasitas waduk yang semula 80 Ha menjadi 60,2 Ha. Seluas 19,8 Ha telah berubah menjadi kampung yang menampung ribuan warga. Berkurangnya kedalaman waduk juga dianggap sebagai penyebab menurunnya kapasitas waduk.

Persoalan banjir, analisa penyebab dan solusinya tidak bisa disederhanakan begitu saja. Warga pinggiran waduk pun mempertanyakan hal tersebut. Dalam diskusi yang diadakan di balai warga Marlina, Muara Baru pada 3 Februari 2013, warga secara kritis merespon paparan yang disampaikan oleh Elisa Sutanudjaja terkait persoalan banjir Jakarta.

Salah satu warga dari Kebun Tebu mempertanyakan mengapa reaksi untuk penanggulangan banjir hanya disasarkan kepada warga yang menempati wilayah hilir. Ibu Tum, dari blok B Kebun Tebu, mempertanyakan mengapa hal yang sama tidak dilakukan terhadap praktek pelanggaran tata ruang di wilayah hulu Jakarta?

Seorang Ibu Muda dari Kebun Tebu juga bertanya, dengan sedikit emosi, bahwa apakah dengan direvitalisasinya Waduk Pluit dan direlokasinya ribuan warga dari pinggiran waduk dapat menjawab persoalan banjir Jakarta? Apakah dengan itu Jakarta terjamin bebas banjir?

Pertanyaan kritis dua Ibu warga Kebun Tebu di atas sebetulnya merupakan refleksi bahwa persoalan banjir memang kompleks, memerlukan solusi yang komprehensif, dan yang paling penting, tidak tebang pilih.

Terkait banjir, warga Kebun Tebu yang hadir dalam diskusi  menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari persoalan. Tetapi, terkait dengan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, warga bersedia juga untuk menjadi bagian dari solusi.

Salah satu hal yang ditekankan oleh warga adalah adanya upaya komunikasi atau konsultasi publik untuk perumusan solusi atas banjir Jakarta. Dalam hal ini, warga minta dilibatkan dalam proses dan bukan hanya menjadi objek dari program.

Niatan warga untuk menjadi bagian dari solusi diwujudkan dengan mendatangi Balaikota Jakarta pada 5 Februari 2013.  Bersama Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Urban Poor Consortium (UPC), warga menemui Gubernur DKI Jakarta, yang kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu :

  1. Bahwa tawaran pindah ke Rumah Susun Marunda hanya untuk warga yang bersedia dan tanpa paksaan
  2. Bahwa Gubernur DKI Jakarta setuju pendekatan penataan kampung, tetapi tidak di atas waduk dan alternatif lain adalah pindah ke lahan kosong terdekat.
  3. Bahwa warga diminta untuk membuat usulan kepada Gubernur DKI Jakarta.

Merespon tantangan dari Gubernur untuk membuat usulan, warga pun secara bersama merumuskan usulan penataan kampung. Bekerja bersama Arsitek Komunitas (ARKOM) dan Rujak Center for Urban Studies (RCUS) warga hadir dengan beberapa usulan yang disampaikan pada pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta pada 4 Maret 2013.

Dalam pertemuan tersebut, Nenek Della, dari Kebun Tebu, menyampaikan usulan penataan permukiman Waduk Pluit dijadikan sebagai bagian dari penataan waduk. Menurutnya, warga merupakan aset kota. Jika warga dipindahkan jauh dari lokasi semula maka yang rugi bukan saja warga tetapi juga tempat pelelangan ikan (TPI) dan perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar Muara baru.  Perusahaan tersebut bisa kehilangan tenaga kerja karena sebagian besar karyawan adalah warga Waduk Pluit. Usulannya, penataan dilakukan in-situ (di tempat) dengan cara per-segmen.

Karto, warga blok B Kebun Tebu, menambahkan bahwa untuk kebutuhan penataan, warga sudah melakukan pendataan secara partisipatif. Namun, pendataan belum selesai. Sampai hari ini warga yang sudah terdata adalah 1200 KK dari total 6000 an KK yang tinggal di 28 blok di Kebun Tebu.

Menurut Karto, pendataan mengalami hambatan dari sebagian pimpinan RT dan para pemilik kontrakan yang kepentingannya terganggu. Para pemilik kontrakan lebih setuju ganti rugi karena lebih menguntungkan. Konsep penataan yang diusulkan akan menghilangkan aset mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, JRMK-UPC mengusulkan ada tim gabungan dari kelurahan dan JRMK-UPC untuk melakukan pendataan bersama.

Atas usul warga, Gubernur merespon bahwa Waduk Pluit tetap harus steril dari permukiman. Gubenur Jokowi setuju untuk dilakukan pendataan bersama antara UPC-JRMK dengan kelurahan Penjaringan. Gubernur kemudian memerintahkan penjadwalan pertemuan lanjutan antara UPC-JRMK dengan Walikota Jakarta Utara, Camat Penjaringan dan Lurah Penjaringan untuk membahas hal tersebut.

 

Pertemuan selanjutnya terjadi pada 6 Maret 2013 di Kantor Walikota Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan JRMK, UPC dan Rujak mempertegas pentingnya pendataan partisipatif bersama  warga yang tinggal di Kebun Tebu. Dengan data yang dimiliki, pendekatan kebijakan yang dipilih dapat lebih solutif. Semisal, dari pendataan partisipatif sementara yang telah dilakukan, terdata bahwa warga di Kebun Tebu bekerja di sektor informal dan menyandarkan hidupnya pada pusat ekonomi di sekitar wilayah Muara Baru semisal Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik-pabrik, Pelabuhan Sunda kelapa, Rumah Sakit (Pluit dan Atmajaya), Mall (Pluit Junction, Mega Mall Pluit, Emporium) dan juga hunian di sekitar Waduk Pluit (Apartemen Laguna, Pantai Indah Kapuk, dan Pantai Mutiara). Dari pendataan sementara, terungkap bahwa kegiatan ekonomi warga Kebun Tebu berjarak dalam radius 1-3 km dari Waduk Pluit.

Oleh karena itu, pendataan yang sejelasnya menjadi sangat penting karena dengan dasar data yang jelas, pemerintah, setelah berkonsultasi dengan warga, dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat.

Dalam pertemuan dengan Walikota Jakarta Utara disampaikan usulan dari warga, JRMK, UPC dan Rujak untuk adanya tim gabungan antara pemerintah dengan warga dan organisasi pendamping untuk melakukan pendataan partisipatif yang dikuatkan dengan SK Gubernur sebagai awalan proses penataan partisipatif.  Saat ini, warga masih menunggu tindak lanjut dari pertemuan tersebut.

 

SPBU di Pemukiman dan Pelanggaran Hak Warga

 

Dari pojok Utara Jakarta, kita bergeser ke Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Hampir dua tahun terakhir ini, Rujak bekerjasama dengan kelompok warga yang berasal dari dua wilayah, yaitu Kedoya Utara dan Cempaka Putih Timur. Setelah hampir 2 tahun mengupayakan penyelesaian, warga mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama Asisten Pembangunan DKI Jakarta pada 4 Februari 2013. Asisten Pembangunan, selaku fasilitator juga mengundang SKPD terkait seperti Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas P2B, Dinas Tata Ruang, dll.

Inti dari pertemuan tersebut adalah menindaklanjuti keluhan warga atas pelanggaran hak warga terkait terbitnya izin untuk beroperasinya SPBU Total di Kedoya Utara dan SPBU Pertamina di Cempaka Putih Timur. Keluhan warga terkait dengan terbitnya izin tanpa adanya tanda tangan izin gangguan dari warga di sekitar lokasi SPBU.

Dari paparan warga, terungkap bahwa ternyata izin tersebut dipalsukan. Tanda tangan yang ada di dokumen perizinan ternyata bukanlah milik warga terkait. Pemalsuan tanda tangan dalam izin ini diperparah dengan lemahnya sistem verifikasi dari lembaga penerbit izin (operasional dan izin mendirikan bangunan) yaitu Dinas Perindustrian&Energi dan Dinas P2B atas terbitnya izin gangguan yang dikeluarkan oleh Dinas Satpol PP.  kedua Dinas pemberi izin tetap pada keyakinan bahwa izin yang dikeluarkan telah memenuhi syarat administratif. Yang disayangkan adalah, kedua dinas terkait tidak memverifikasi muatan atau syarat substantif dari izin tersebut, yaitu kesediaan warga. Pada pertemuan tersebut, Dinas Satpol PP tidak dihadirkan sehingga forum tidak bisa mengklarifikasi atas terbitnya izin gangguan dengan tanda tangan palsu.

Pelanggaran Hak yang meresahkan warga selama 2 (dua) tahun terakhir ini tidaklah akan semakin berlarut apabila pemerintah jeli sejak awal dan benar-benar mendengar suara warga. Rencana pembangunan SPBU di tengah permukiman kedua wilayah di atas telah sejak awal ditolak warga. Terkait rencana pembangunan SPBU, ada UU Gangguan tahun 1926 yang melindungi warga dari rencana pembangunan atau kegiatan usaha yang dikhawatirkan merugikan dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Melalui ketentuan dalam UU Gangguan, warga sekitar harus dimintakan izin. Hal ini lah yang dilanggar dalam kasus beroperasinya SPBU Total di Kedoya Utara dan SPBU Pertamina Cempaka Putih Timur.

Penolakan warga bukan tanpa alasan. Berdasarkan temuan ilmiah Ilmu Kesehatan Lingkungan, jarak aman keberadaan tangki pompa bensin adalah 100 m. Dalam radius tersebut, uap bensin yang menyebar membahayakan dan dapat menimbulkan potensi kanker darah (Leukimia) untuk balita.

Untuk wilayah Cempaka Putih Timur, kerentanan akan bahaya bertambah dengan adanya banjir yang kerap melanda willayah Cempaka Putih setiap musim penghujan. Pada pertengahan Januari lalu saja, tumpahan bensin/solar dapat masuk ke dalam rumah terbawah oleh banjir yang menggenangi rumah warga.

Dari diskusi tersebut, pihak Asisten Pembangunan menjanjkan pertemuan lanjutan dengan dinas terkait, warga dan juga operator SPBU. Sehingga, diharapkan akan ada solusi lebih lanjut.

Namun, hingga hari ini, belum ada kejelasan dari pihak Asisten Pembangunan DKI Jakarta terkait persoalan di atas. Hingga hari ini, warga dan Rujak belum mendapatkan undangan pertemuan sebagaimana dijanjikan.

 

Pondok Indah, Riwayatmu Kini..

 

Beberapa bulan belakangan ini warga Pondok Indah yang tergabung dalam lima RW (disebut sebagai Panca RW) berkumpul dan membahas tentang penurunan kualitas lingkungan yang terjadi di kawasan Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang.

Oleh warga, pengembangan kawasan Pondok Indah dianggap sudah melenceng dari rencana semula. Warga mengganggap hal ini terjadi karena adanya pembiaran dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini alih fungsi peruntukan lahan, yang menyebabkan terjadinya kemacetan, dll dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan yang asri.

Kawasan Pondok Indah memiliki banyak bangunan besar berupa bangunan perkantoran, plaza niaga, mall, apartemen dan sekolah-sekolah bertaraf internasional, yang kesemuanya mengandalkan jalan-jalan di kawasan pemukiman Pondok Indah. Belum lagi kelanjutan pembangunan yang diinisiasi oleh PT. Metropolitan Kencana Tbk dalam rangka membangun super blok yang mengabaikan aspek infrastruktur dan tidak mempedulikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Proyek raksasa ini dianggap sangat berlebihan bagi lingkungan yang sangat terbatas.

Penolakan warga terhadap rencana pembangunan super blok yang dimotori oleh PT. Metropolitan Kentjana Tbk bukan tanpa sebab. Rencana pembangunan Pondok Indah Town Center (PITC) terutama rencana pembangunan mal sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) hotel bertaraf internasional, 8 (delapan) menara gedung perkantoran, 11 (sebelas) menara apartemen, dan pusat hiburan dikhawatirkan akan membawa dampak lingkungan yang lebih buruk untuk kawasan Pondok Indah dan sekitarnya.

Warga yang tergabung dalam Panca RW juga menekankan bahwa rencana tersebut bertentangan dengan RTRW DKI Jakarta 2030 dalam kaitannya dengan upaya peeningkatkan daya dukung lingkungan hidup Jakarta dan membebaskan Jakarta dari bencana banjir, krisis air bersih, dan polusi udara.

Kekhawatiran warga juga beralasan, sebab, dalam perencanaan sebagian dari super blok, yaitu pembangunan Pondok Indah Mall 1 dan 2 yang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) nya disetujui oleh mantan Gubernur Sutiyoso pada tahun 2007, tidak ada pelibatan warga sama sekali.

Persetujuan RTBL yang akhirnya mewujud pada terbitnya dokumen AMDAL dan izin pembangunan, tidak melibatkan warga. Padahal, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, partisipasi warga dalam penataan ruang menjadi hak dasar.

Terkait AMDAL, diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa warga haruslah dilibatkan melalui proses konsultasi publik dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Sehingga, tidak seperti saat ini di mana warga menjadi saksi atas menurunnya kualitas lingkungan hidup di kawasan Pondok Indah.

Penurunan kualitas lingkungan juga tidak disikapi secara pasif oleh warga. Justru warga secara proaktif mengorganisir diri dan melakukan serangkaian kegiatan positif untuk perbaikan lingkungan di kawasan Pondok Indah. Salah satu organisasi yang sangat aktif dalam mempelopori kegiatan perbaikan kualitas lingkungan adalah Komunitas Hijau Pondok Indah (KHPI).

Dalam pemberitaan di Jakarta Post pada 15 Maret 2013, pihak Dinas Tata Ruang menyatakan bahwa saat ini RTBL dari rencana Super blok sedang dalam proses review 5 tahunan. Warga dan juga Rujak menganggap bahwa ini merupakan momen yang tepat untuk pelibatan warga terkait izin yang sudah diberikan. Artinya, apabila izin ingin dilanjutkan maka harus ada upaya perbaikan lingkungan yang komprehensif. Selain itu, harus juga ada rencana meminimalisir dampak dari pembangunan lanjutan yang sudah direncanakan.

Apabila, PT Metropolitan Kentjana  Tbk tidak dapat memenuhi hal di atas, maka patutlah izin tersebut dipertimbangkan untuk dibatalkan. Tujuan dari ketentuan AMDAL adalah memagari proses pembangunan agar tidak membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Secara prinsipil ia tidak menolak pembangunan, dalam hal ini pembangunan ekonomi, namun ia dimaksudkan untuk melindungi aspek-aspek yang mungkin terdampak dari proses pembangunan yang terjadi.

Sama halnya dengan ketentuan izin gangguan dalam kasus SPBU, yang bertujuan untuk melindungi warga dari dampak negatif yang mungkin dimunculkan dari pembangunan SPBU di tengah pemukiman.

Ketiga kasus di atas, menunjukan bahwa warga secara aktif berupaya mendorong pelibatan dirinya dalam proses pembangunan di kota Jakarta. Apa yang terjadi di kawasan Waduk Pluit, Kedoya Utara, Cempaka Putih dan Pondok Indah menunjukan pentingnya melibatkan warga dan menjadikan warga sebagai bagian dari pengelola kota, suatu hal yang semestinya.

 

 

2 Comments »

Topics: , , , , , , , , , | Agent of Change: none |


26 Dec 2012

Reportase : Bedah Buku “Kota Rumah Kita”

 

Oleh Alfred Junaidhi | @alfredjunaidhi

 

Pagi yang cerah menandai acara bedah buku “Kota Rumah Kita” yang diadakan di Institut Francais Indonesia, pada Sabtu 15 Desember 2012. Buku yang bersampul karya pemenang World Press Photo: Peter Bialobrzeski, dengan tebal 381 halaman dan telah terbit tahun 2006 silam dibedah oleh Ayu Utami dan Ahmad Djuhara.

Ayu Utami sebagai penulis yang telah dikenal luas oleh masyarakat dengan karya-karyanya seperti Saman, Cerita Enrico, dll mendapat giliran pertama membedah buku ini.

Dia memaparkan pembahasan dari segi bagaimana Marco Kusumawijaya sebagai penulis buku berkomunikasi dengan publiknya (pembacanya) di mana kompleksitas yang rumit disampaikan dengan sederhana.

Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti “Siapa orang kota sesungguhnya? Siapa yang salah? Darimana kesalahan?” dicoba dimasukkan di dalam buku ini. Tetapi, sebagai buku yang membahas hal-hal yang bersifat ilmiah dengan mengedepankan intelektualitas tetap terdapat kelemahan. Karya para akademisi, menurutnya, memiliki kelemahan ketika tulisan mereka dipaparkan ke masyarakat luas yang sangat beragam mutu kecerdasannya. Berbicara dengan jargon-jargon dan istilah-istilah yang hanya dipahami oleh kalangan mereka menjadikan tulisannya cenderung tidak dipahami oleh masyarakat umum.

Ayu Utami membedah buku dengan cukup menghibur yang membuat peserta diskusi tertawa khususnya ketika dia menceritakan pengalaman-pengalaman yang dia alami sendiri.  Seperti ketika pertanyaan sederhana “Siapa orang kota sesungguhnya?” diajukan dalam buku, Marco menuliskan bahwa tidak bisa dibedakan lagi antara orang desa dan orang kota, karena semuanya telah jadi kota, baik kota besar maupun kota kecil.

Ayu menceritakan kisah mengenai pembantu laki-laki di rumahnya yang tidak mau membersihkan taman pada siang hari karena takut hitam dan memakai body lotion agar tampak lebih putih. Menurut Ayu, anak desa tidak lagi memahami desa karena telah terpogram dalam simbol-simbol yang sama dengan anak kota melalui televisi dan sekolah, sehingga membuat mereka tercerabut dari akarnya.

Buku yang setiap bab-nya terdapat foto karya Erik Prasetya ini kemudian dibedah oleh Ahmad Djuhara, seorang arsitek yang pernah menjadi Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta. Pembahasan yang dilakukan condong ke arah personal karena Djuhara dan Marco telah lama berteman.

Bagi para arsitek, kata Djuhara, buku ini menarik dan merupakan pengayaan, karena Marco berfungsi sebagai pemandu, pewarta, messiah, guru, pembawa berita baik dan buruk, pemikir, penata data, penyusun, pencatat, pengarah, dan pengoreksi. Dalam buku ini yang betul-betul rumah hanya dibahas satu rumah yakni rumahnya Sardjono Sani, selebihnya tentang luar rumah, tetapi tetap disebut rumah karena mengandaikan kota sebagai rumah.

Menurutnya, buku ini merupakan metamorfosa seorang Marco dari seorang yang pemarah yang tercermin dalam karya sebelumnya: Jakarta: Metropolis Tunggang-langgang, menjadi seorang yang lebih bijak. Dengan kecerdasan, kecepatan menganalisis, dan mengambil kesimpulan untuk bertanya, buku ini membagi bab-bab dengan orang kota dan kota, bagaimana kita melihat dan memposisikan diri kita terhadap kota, dan melulu adalah sebuah ajaran.

Ahmad Djuhara dalam pembedahan buku lebih bersifat akademis dikarenakan tulisan-tulisan dalam buku yang dia bahas memang demikian sifatnya seperti JakArt, Aga Khan Award, dan tentang Wendy Brauer pencipta Green Map. Kesan yang ingin disampaikan yakni fungsi Marco yang mengajak kita membangun Jakarta yang cerdas, serta menjadikan Jakarta bisa mencerdaskan orang lain juga.

Sesi tanya jawab para peserta merupakan lanjutan dari acara bedah buku ini. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan para peserta, namun ada satu pertanyaan yang pembahasannya berlangsung menarik dan berkepanjangan sampai habisnya acara. Yaitu pertanyaan tentang subjektifitas individual dalam menghadapi modernisasi pembangunan kota. Marco yang menjawab pertanyaan ini mengatakan bahwa subjek harus mampu menyikapi modernitas agak tidak tergilas begitu saja. Modernitas yang membawa kegalauan karena berkaitan erat dengan urbanisasi dan kolonialisasi. Kita tidak bisa menerima begitu saja apa yang terjadi dalam hidup kita seperti yang dikatakan Chairil Anwar kepada HB Jassin “Aku akan bikin perhitungan habis-habisan dengan begitu banyak di sekelilingku”.  Berdasarkan perkataan Chairil tersebut ingin ditunjukkan bahwa kota akan menjadi lebih baik bukan dikarenakan gubernurnya atau satu dua orang saja, tetapi semua warganya/semua subjek mampu membikin “perhitungan” terhadap kotanya sendiri melalui proses yang cerdas.

Lanjut Marco, kota pada kenyataannya (yang pahit) dibangun oleh mimpi-mimpi orang tertentu yang tidak mencerminkan mimpi semua orang. Namun inilah yang ingin dibangun Marco dalam buku ini yakni partisipasi semua orang atau warga kota berdasarkan pengetahuan yang mendalam. Kegalauan dihadapi bersama dengan cerdas, dengan pikiran yang rasional tanpa prasangka primordial. Dengan kata lain, subjek harus menghadapi modernisasi pembangunan kota tanpa kehilangan harga dirinya sebagai manusia. Tepatlah seperti yang disimpulkan Ayu Utami dan Ahmad Djuhara bahwa dengan membaca buku ini bisa mengubah cara pandang kita yang baru mengenai segala hal.

Tertarik membaca lebih jauh buku “Kota Rumah Kita” ? silahkan klik link ini.

No Comments »

Topics: , , , , , , , | Agent of Change: none |


02 Nov 2012

Siapa bilang warga Jakarta tidak peduli?

 

 

Kamis siang 1 November kantor Rujak mendapat tamu istimewa, seorang warga Jakarta. Sembari menguraikan isi mapnya, Bapak RM (inisial) yang berperawakan kurus ini memaparkan hasil temuannya tentang kesalahan pada peta draft Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, ada kesalahan pada keterangan nama jalan di wilayah rumahnya di daerah Jakarta Pusat. Catatan atas kesalahan penamaan jalan di wilayah rumahnya itu sudah Beliau sampaikan kepada pimpinan di tingkat Kelurahan dan kecamatan. Namun, hingga kini, tidak ada respon atas masukan yang Beliau sampaikan.

Perhatiannya pada proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta membawanya ke kantor Rujak. Dari beberapa liputan tentang RDTR Jakarta di salah satu surat kabar beberapa hari terakhir, bapak ini kemudian membuka website Rujak dan menemukan draft RDTR dari Dinas Tata Ruang yang telah diupload. Bapak RM menyampaikan keterkejutannya karena dalam soft copy RDTR yang diupload tersebut, kesalahan yang telah beliau paparkan masih tercantum.

Dari situlah muncul keinginan Bapak RM untuk mendatangi kantor Rujak dan menyampaikan apa yang menjadi catatannya terhadap draft RDTR. Harapan Bapak RM sangat sederhana, berharap apa yang menjadi catatannya, sebuah kebenaran tentang keterangan nama jalan, didengar oleh Dinas terkait, yaitu Dinas Tata Ruang.

Ketika kami tanyakan apakah bapak yang pernah menjadi pimpinan Dewan Kelurahan ini ikut terlibat dalam proses penyusunan RDTR beberapa waktu lalu, dengan tegas Bapak RM menjawab tidak. Dia sampaikan bahwa hanya orang-orang yang diundang saja yang dapat hadir dalam pertemuan yang disebut sebagai “Penyerapan Aspirasi dalam Penyusunan RDTR”.

Tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RDTR bukan berarti menyurutkan kepedulian Bapak RM terhadap proses penyusunan RDTR DKI Jakarta yang sedang berlangsung. Melalui surat kabar harian ternama, yang telah dikoleksi sejak tahun 1970, Bapak RM secara aktif memantau perkembangan penyusunan dokumen RDTR, suatu rencana yang penting bagi Jakarta, untuk 20 tahun ke depan.

Tidak sampai beberapa jam setelah kedatangan Bapak RM, beberapa ibu-ibu anggota Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) mengunjungi Rujak. Maksud kedatangan anggota JRMK ini adalah belajar tentang RDTR. Melalui surat kabar dan juga dari diskusi bersama Urban Poor Consortium (UPC), mereka mengetahui bahwa proses penyusunan RDTR hingga menjadi Perda sedang berlangsung saat ini. Mengetahui proses yang sedang berlangsung bukan berarti mereka menjadi bagian dari proses. Sama seperti Bapak RM di bilangan Jakarta Pusat, Ibu-Ibu yang bertempat tinggal tersebar di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara ini tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RDTR.

Ketidak tahuan akan bentuk dan rupa dari dokumen RDTR membawa mereka ke kantor Rujak. Diskusi yang berlangsung selama 2 jam itu diwarnai banyak lontaran pertanyaan. Secara serius mereka mencari tau apa arti dari rencana detail tata ruang, apa itu peruntukan, apa arti dari warna yang memenuhi peta wilayah di kecamatan mereka, dll. Kadang-kadang diskusi juga diselingi dengan gelak tawa ketika mereka mengetahui bahwa 20 tahun ke depan peruntukan wilayah di mana  mereka tinggal sudah berubah. “Waduh, saya mesti pindah kemana kalau nanti itu bukan lagi untuk permukiman?”, atau “ Yo wis sampean ngontrak di rumahku aja”.

Kedatangan warga di kantor Rujak kemarin menunjukan bahwa ada warga yang perduli akan perencanaan  kota Jakarta selama 20 tahun ke depan. Bapak RM dan anggota JRMK mungkin mewakili warga Jakarta lain yang juga peduli dan sangat ingin terlibat dalam perencanaan detail tata ruang Jakarta.

Tidak dilibatkan bukan berarti tidak peduli. Mungkin itu kalimat yang lebih tepat menggambarkan apa yang melatarbelakangi kedatangan warga ke kantor Rujak. Selama ini, asumsi bahwa warga Jakarta banyak yang tidak perduli akan proses perumusan kebijakan termasuk juga penyusunan RDTR, menjadi justifikasi bahwa partisipasi masyarakat tidak perlu dilakukan secara maksimal. Sepanjang syarat administratif sudah terpenuhi, maka itu menjadi cukup.

Hal ini yang ingin kita ubah. Terlebih lagi dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk menunda pengesahan RDTR hingga pertengahan tahun 2013 dan mensosialisasikan kembali draft RDTR hingga ke tingkat Kelurahan, maka ini merupakan momen yang penting untuk tidak dilewatkan.

Mensosialisasikan kembali darft RDTR ke tingkat kelurahan merupakan upaya bersama untuk menyempurnakan draft. Penting untuk warga Jakarta secara aktif melibatkan diri dalam proses ini.

Mari mulai dengan mengupas secara bersama apa itu RDTR dan merumuskan bersama bagaimana warga Jakarta dapat ambil bagian dalam proses penyempurnaan RDTR, melalui diskusi Publik tentang RDTR yang akan diadakan oleh Rujak pada tanggal 7 November di IFI, Salemba, Jakarta Pusat.

Mari datang, mari bersama kita buktikan bahwa warga Jakarta masih peduli !

Untuk melihat isi draft Rencana Detil Tata Ruang, yuk mampir disini.

Rujak mengadakan diskusi publik dengan menghadirkan anggota DPRD pada hari Rabu, 7 November 2012 di IFI Salemba 58, jam 18.30 – 20.00. Cek link ini untuk informasi tentang diskusi publik.

No Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


07 Sep 2012

Aku Cinta Jakarta?

“We experience our cities emotionally, yet we talk about them technically.” Charles Landry, The Creative City

Dengan membayar pajak, menaati peraturan dan mengikuti pilkada, banyak warga kota telah merasa cukup berpartisipasi dalam kehidupan berkota. Kemudian tipe warga seperti Ini mengharapkan pemerintah melakukan segalanya untuk membuat hidup mereka lebih mudah atau sesuai standarnya. Keterlibatan mereka dengan kota berhenti di 3 hal tersebut, tanpa merasa perlu dan penting untuk menghadiri pertemuan warga, pembangunan yang terjadi di sekitarnya atau peduli dengan masa depan kota.

Apakah itu cukup?

Berapa banyak warga kota melihat kotanya seperti meja buffet all you can eat, dimana mereka bisa pilih dan ambil apa yang mereka suka, dan tidak memakan yang menurut mereka tidak enak. Atau mungkin seperti supermarket, dimana warga bisa memilih jenis dan jumlah produk sesuai dengan uang di kantung mereka,

Namun jika bertanya, apakah kamu cinta kotamu? Berapa banyak yang menjawab: ‘ya, saya cinta.’?

Kata cinta mungkin terasa aneh jika disandingkan dengan kota dan perencanaan. Kata cinta bisa jadi tidak pernah muncul dalam diskusi serius tentang kota, rapat perencanaan atau dokumen kota. Dengan pemilihan kata-kata yang sangat teknis, membuat imajinasi menjadi sempit, mengisi ruang teknis tersebut.

Bagaimana jika kita mulai membawa cinta kedalam diskusi kota? Tentu indah. Cinta pada seseorang membuat kita mau berbuat lebih, menghargainya dan menjaganya tanpa pamrih. Cinta membuat kita menjadi sabar, pemaaf dan memaklumi, membuat kita tersenyum ketika mengingat rasa itu.
Cinta pada kota membuat warganya ingin berbuat lebih. Mereka merasa tidak cukup jika hanya berhenti pada membayar pajak, coblos pilkada atau mengeluh akan kemacetan.
Cinta pada kota membawa warganya rela berkorban untuk kota, dan yang lain memaklumi hal tersebut.

Saat ini Rujak sedang berada di Makassar, mengikuti forum Dinamika Pengetahuan Perkotaan yang sedang diadakan oleh warga Makassar. Didalam ruangan, ada banyak yang berkata: “Saya cinta Makassar”. Mereka berbicara dengan antusias mengenai kenangan yang meraka miliki dan harapan masa depan Pantai Losari.

Bagaimana dengan Jakarta? Bisakah warganya menemukan satu atau beberapa hal yang membuat mereka cinta? Bisakah mereka melihat Jakarta bukan sebagai sekadar tempat cari uang?

1 Comment »

Topics: , , , | Agent of Change: none |


29 Aug 2012

Tentang Kebakaran Jakarta

Dalam bulan Juli-Agustus tahun 2012 ini, peristiwa kebakaran kembali melanda Jakarta. Namun kali ini peristiwa kebakaran jauh lebih disorot dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena dipolitisir oleh banyak pihak, salah satunya kejadian di TV One tanggal 23 Agustus (dgn judul talkshow Jakarta Kebakaran atau Dibakar) silam dan komentar salah satu calon gubernur bahwa daerah-daerah yang terbakar adalah kantung suaranya.

Terlepas dari politisasi diatas, sesungguhnya kebakaran adalah suatu musibah yang harus dipahami untuk kemudian bisa dicegah. Mempolitisasi yang ada tidak membawa kondisi pencegahan dan pemadaman kebakaran menjadi lebih baik dan produktif.

Menurut berita dari Kompas ini ada 66 lokasi kebakaran di wilayah Jakarta, Tangerang dan Bekasi dari 21 Juli-20 Agustus 2012. Dan jika dibandingkan dengan periode Ramadhan di tahun 2011, jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya 203 kejadian.

Musim kemarau yang panas dan terik, serta lebih panjang memang memberi andil lebih, setidaknya kebakaran tak hanya melanda bangunan saja, tapi juga pohon-pohon, contohnya di dekat pintu tol Karang Tengah tanggal 27 Agustus 2012 silam.

Jika dilihat, daerah yang menjadi langganan, maka Jakarta Barat memang lebih sering kebakaran dibandingkan kotamadya lainnya. Dalam laporan lainnya disebutkan bahwa hingga 7 Agustus 2012 jumlah kebakaran telah mencapai 562 kejadian, sementara total kebakaran 3 tahun terakhir (2009, 2010 dan 2011) adalah 843, 708, 953 kejadian. Sementara bulan Juli, Agustus dan September, dengan puncak tertinggi di bulan September, selalu menjadi bulan dengan kejadian kebakaran tinggi.

Sementara ada kenyataan akan kurangnya sarana prasarana kebakaran, seperti yang diulas dalam wikiRujak edisi kebakaran. Dan kerap sekali kota ini memiliki banyak rencana dan studi serta kebijakan, namun selalu lemah di pelaksanaan kebijakan. Contoh dari studi impresif mengenai bencana (termasuk kebakaran) adalah studi yang pernah dilakukan JBIC di tahun 2007 silam.

Yang penting dari sisa 4 bulan menjelang akhir 2012 adalah bagaimana caranya bersama-sama mencegah kebakaran, bagaimana caranya mengurangi – menghadapi bulan September yang memang memiliki trend kebakaran tertinggi jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya (berdasarkan Jakarta Dalam Angka 2009, 2010 dan 2011). Bagaiman kita mendesak pemerintah, membantu pemerintah untuk bekerja lebih baik dalam mencegah kebakaran.

No Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


10 Nov 2011

Warga dan Lika – Liku Perizinan, Bagian 1

Oleh Dian Tri Irawaty.

Salah satu bagian dari program Pemantauan Tata Ruang (PETARU) adalah mengajak (kelompok) warga terlibat bersama dalam proses produksi pengetahuan yang terkait dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang kota. Rujak Center for Urban Studies (RCUS), yang menyelenggarakan program tersebut, percaya bahwa semua pihak memiliki pengetahuan dan perspektif yang bermakna dan bermanfaat, yang bila diolah bersama akan memperkaya dan mempertajam pemahaman bersama.

Persoalan tata ruang menjadi isu irisan dari beragam kelompok warga yang saat ini bekerja bersama dengan RCUS. Ada kelompok warga yang menghadapi permasalahan banjir di permukimannya akibat pengembang yang melanggar ketentuan pembangunan saluran air, ada yang bermasalah dengan tetangga yang membangun warnet di tengah-tengah pemukiman, ada juga kelompok warga yang menolak pembangunan SPBU di tengah-tengah pemukiman tanpa ada persetujuan warga berdasarkan ketentuan izin gangguan.

Hal yang menarik dari kelompok-kelompok warga ini adalah ketika mereka, yang sangat sadar akan hak dan kewajibannya, berpetualang mencari informasi. Pada umumnya, mereka menghubungi RCUS dan bersama mencoba memetakan kebuntuan informasi dan memecahkan kebuntuan tersebut. (more…)

No Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |


04 Nov 2011

SPBU dan Protes Warga

Oleh Famega Syafira. Warga Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat protes pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum milik PT Total Oil Indonesia. SPBU itu beroperasi mulai 15 Oktober 2011, meskipun warga merasa tidak memberikan persetujuan. Padahal, persetujuan warga sekitar adalah salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Gangguan sebagai syarat mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Sebagian besar warga menolak pembangunan SPBU dan tak memberikan izin,” kata Elizabeth, salah satu warga RT 13.
Elizabeth menolak keras pembangunan SPBU di lingkungan tempat tinggalnya karena membawa banyak dampak buruk.
Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari keberatan ini. Sebagai ibu, Elizabeth khawatir uap bensin dari SBPU memberi dampak buruk bagi anaknya. Menurut penelitian, anak yang tinggal di dekat SPBU punya risiko terkena leukimia empat kali lipat lebih besar dibanding anak-anak lain.
Alasan kedua adalah risiko kebakaran. Elizabeth mengaku terkejut saat melakukan riset kecil mengenai kasus kebakaran yang terjadi di SPBU. “Saya tak mengira ternyata ada banyak sekali kasus kebakaran di berbagai daerah,” kata dia. (Lihat box: Kasus-kasus Kebakaran SPBU). Keberadaan SPBU juga diduga memberi dampak negatif secara ekonomi.
Pemerintah bukan tak menyadari adanya potensi bahaya di sekitar SPBU. Keputusan Gubernur DKI 2863/2001 menyatakan depot pengisian bahan bakar minyak wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan karena berpotensi menghasilkan limbah gas padat dan cair yang cukup besar
Warga sempat mengirimkan surat pembaca yang dimuat di detik.com.
Sesudahnya, beberapa warga mendapatkan sms gelap yang berisi makian dan ancaman. Warga juga merasa mendapatkan ancaman tak langsung dengan embel-embel organisasi massa. “Saat dibangun, di proyek tertempel bendera FORKABI,” kata Elizabeth.
Meski tanpa izin warga, pembangunan tetap dilanjutkan hingga beroperasi. PT Total menyatakan telah memperoleh izin sesuai peraturan, tapi bagaimana bisa izin terbit tanpa persetujuan warga? Menurut peraturan Mendagri nomor 27 tahun 2009, IMB baru bisa terbit dengan seizin warga.
Pembangunan SPBU tanpa izin warga tak hanya sekali ini terjadi. Warga Cempaka Putih mengeluhkan hal yang sama, dengan modus serupa. Pemaksaan pembangunan SPBU juga terjadi di Jalan Bintaro Raya. Oktober 2009, PT Shell Indonesia menyatakan akan membangun SPBU di Jalan Bintaro Raya, RT 11 RW 10, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.
23 warga menyatakan keberatan dan penolakan. Alasannya, pembangunan SPBU akan merugikan kepentingan pemukiman dan membahayakan kepentingan umum; antara lain ancaman kebakaran, menganggu keseharan dan mencemari air tanah.
Tanpa persetujuan warga, Izin Mendirikan Bangunan telah diterbitkan. Pada September 2010, warga meminta dokumen tersebut namun tak diberikan. Desember 2010, sembilan warga, termasuk istri budayawan Nucholish Madjid, Omi Komeria Madjid, mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Putusan pengadilan pada 18 Mei 2011 mengabulkan gugatan warga. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI justru mengajukan banding bersama Shell. Dian Try Irawaty, peneliti Rujak Center For Urban Studies menilai bahwa pembangunan SPBU tanpa izin telah mengabaikan kepentingan masyarakat. “Pemerintah malah melindungi penanam modal,” kata dia.
Protes warga tak diindahkan, pembangunan tak dilakukan dengan keterbukaan, proses perizinan pun ditutup-tutupi. Pembangunan SPBU di daerah pemukiman, menimbulkan kecurigaan bahwa kota ini dibiarkan tumbuh begitu saja tanpa tata kota yang terencana. Dengan pertumbuhan kendaraan yang sangat pesat, berapa banyak lagi SPBU yang akan dibangun di wilayah pemukiman?
Adakah hal semacam ini juga terjadi di sekitar tempat tinggal Anda? Berbagilah dengan warga yang lain melalui e-mail info@rujak.org atau laporkan lengkap lokasinya ke www.klikjkt.or.id.

3 Comments »

Topics: , , | Agent of Change: none |