Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Amrta Institute, Lokataru Foundation, YLBHI, LBH Jakarta, Rujak Center for Urban Studies dan Urban Poor Consortium terkait dampak dari Covid-19 kepada 1.110 responden dari 34 provinsi di Indonesia, didapatkan beberapa kesimpulan yang cukup mengusik perhatian. Tentunya pencarian data dalam situasi seperti ini tidaklah mudah tetapi paling tidak hal ini merupakan upaya yang cukup tentatif untuk memetakan apa yang sesungguhnya sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Para sosiolog meyakini bahwa peristiwa Covid-19 ini adalah sebuah peristiwa medis. Namun korelasi antara peristiwa medis dan fenomena sosial sesungguhnya cukup dekat sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa non-sosiologis ternyata dapat memiliki pengaruh besar pada situasi sosiologis masyarakat.
Dalam temuan survey di atas disebutkan sebanyak 88,4% masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap kondisi layanan kesehatan di Indonesia. Merujuk pada buku yang ditulis oleh Anne Kerr berjudul Genetic and Society : A Sociology of Disease , dijelaskan bahwa terdapat relasi antar pandemi dengan respon sosial masyarakat yang luar biasa. Menurut Anne Kerr, salah satu dampak dari pandemi adalah adanya perasaan anxiety atau kekhawatiran yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Sebanyak 88,4% masyarakat khawatir tentang pelayanan kesehatan yang tidak mumpuni atau tidak cukup mengatasi jumlah orang yang sakit. Hal ini dapat dianggap sebagai respon sosiologis dan psikologis masyarakat berkaitan dengan kekhawatiran.
Selain itu, meluasnya pandemi Covid-19 ini juga menimbulkan fear atau ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Mengingat wabah ini memiliki kecepatan penyebaran yang luar biasa bila dibandingkan dengan wabah sebelumnya seperti SARS. Dalam hitungan hari terdapat ratusan orang yang menjadi korban. Jika dibandingkan penyebarannya, SARS dalam hitungan satu pekan sama dengan Covid-19 dalam satu hari. Semakin cepat penyebaran wabah ini, semakin luar biasa respon sosiologis masyarakat. Kesimpulan yang pertama adalah peristiwa pandemi Covid-19 ini mempengaruhi respon masyarakat dalam sebuah negara.
Kedua, dari survey ini dapat dilihat bagaimana kegelisahan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan juga kekhawatiran terkait kondisi keuangan masyarakat. Berdasarkan survey, hampir 33-40% masyarakat sudah mulai tidak mampu untuk membayar kontrakan dan lain-lain. Hal ini mencerminkan bagaimana pandemi mempengaruhi kondisi ekonomi di masyarakat sekaligus menandakan minimnya perhatian secara serius oleh pemerintah terkait kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Mengapa demikian? Jika dianalisis, perhatian pemerintah berfokus pada sumbangan yang hanya menyentuh masyarakat yang terdata dalam data kemiskinan negara. Namun nyatanya setelah ditelaah data tersebut dengan distribusi bantuan sosial ternyata tidak sinkron.
Sebagai contoh yang terjadi di Kendari, bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat hanya memenuhi sebesar 50% dari yang dibutuhkan akibat adanya perbedaan antara data pemerintah dengan data yang ada di daerah. Permasalahan data tentang kemiskinan ini tentunya mempengaruhi bagaimana kebijakan negara dalam menangani dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19 terhadap masyarakat. Sehingga kebijakan pemerintah yang muncul dari penanganan dampak sosial ekonomi ini memiliki basis data yang sebenarnya bermasalah. Permasalahan data pemerintah tidak hanya berhenti dalam persoalan siapa yang ODP, PDP dan lainnya yang diumumkan oleh satgas nasional, melainkan juga terdapat permasalahan dalam pendataan kemiskinan pada masyarakat.
Ketiga, terdapat kelas sosial yang tidak menjadi perhatian pemerintah. Dalam analisis sosiologis, terdapat lower class, middle class, dan upper class. Konsentrasi pemerintah hanya berpusat pada lower class dan upper class, sedangkan middle class kurang menjadi perhatian dari pemerintah. Padahal jika melihat situasi saat ini, dampak sosial ekonomi yang luar biasa dapat membuat mereka yang di middle class mengalami penurunan kelas menjadi lower class. Dalam Perpu No.1 Tahun 2020, banyak disinggung terkait oligarki ekonomi yang dapat dilihat bagaimana pemerintah memperhatikan lower class dan upper class namun tidak dengan middle class. Pergeseran kelas masyarakat middle class menjadi lower class merupakan catatan penting yang luput dari perhatian pemerintah karna tidak terlihat.
Misalnya yang terjadi pada mahasiswa yang merupakan middle class dalam analisis struktur sosial masyarakat. Mahasiswa saat ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kampus yang tidak memiliki kebijakan terkait bagaimana menolong mahasiswa, bagaimana mengatasi permasalahan sosial ekonomi mahasiswa, dan bahkan bagaimana melayani pendidikan dengan baik pada mahasiswa di tengah situasi Covid-19. Di saat yang sama, kekhawatiran yang lain adalah terkait penghasilan orang tua mahasiswa yang mengalami penurunan hingga 40-50% karna dampak dari Covid-19. Permasalahan ini tidak tersentuh secara sistemik oleh kebijakan pemerintah. Bahkan hingga saat ini uang kuliah yang dibebankan pada mahasiswa pun masih sama.
Kondisi yang lebih mencemaskan adalah terkait pergeseran pola hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kondisi normal, interaksi sosial dengan sesama menghasilkan kehangatan sosial dalam masyarakat. Namun dalam situasi upnormal seperti saat ini, terjadi pergeseran dalam dua hal. Pertama, masyarakat bergeser pola interaksinya dari konvensional menjadi digital. Pergeseran ini tentunya kurang menjadi perhatian dari pemerintah saat ini. Kebijakan pemerintah untuk merespon kondisi pergeseran ini misalnya dapat diwujudkan dengan menggratiskan internet untuk masyarakat sehingga interaksi sosial dapat diwadahi dengan baik tanpa ada keterbatasan kuota.
Selain itu, perilaku masyarakat menjadi terbatas hanya di lingkungan keluarga sehingga mereka tidak mendapatkan interaksi sosial seperti biasanya. Dalam analisis sosiologis, ketika individu berada di sel yang tadinya lebih luas menjadi lebih sempit dapat memunculkan tingkat stres dalam masyarakat yang kemudian dalam tingkat tertentu menjadi social tension, ketegangan sosial yang makin hari makin bertambah. Situasi sosiologis semacam ini juga tidak direspon secara serius oleh pemerintah menyangkut kebijakan bagaimana mewadahi kepentingan masyarakat di tengah kegelisahan.
Dampak dari covid-19 dapat terbaca dengan baik melalui survey diatas meskipun tentunya dalam survey terdapat beberapa kelemahan, namun dalam situasi saat ini 1.110 responden dapat dikatakan cukup tentatif untuk memetakan yang terjadi di 34 provinsi. Hasil survey yang menyatakan bahwa ternyata 88,4% masyarakat gelisah dengan pelayanan kesehatan itu scientific. Karna jika merujuk dalam jurnal penelitian internasional, dampak dari wabah dapat menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran bahkan ketakutan yang luar biasa pada masyarakat. Sehingga temuan dari survey ini dapat menjadi warning penting untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan dan memahami adanya permasalahan serius di tengah-tengah masyarakat.
Kekhawatiran yang sangat serius ini terutama pada kemampuan pelayanan kesehatan. Mengingat hampir 90% masyarakat yang merasa khawatir. Tentunya kekhawatiran ini akan semakin bertambah jika jumlah dokter, rekan ahli tentang wabah, dan perawat pun semakin berkurang. Di saat yang sama, terdapat kekhawatiran masyarakat yang tinggi terkait pelayanan fasilitas yang ada di rumah sakit.
Permasalahan lain yang tidak menjadi perhatian pemerintah adalah mereka yang pulang kampung atau mudik, bahkan jika ditelaah sebenarnya sebutan yang tepat bukan pulang kampung melainkan mengungsi. Salah satu karakteristik pengungsi yang terlihat adalah dari tingkat ketergantungan yang sangat kuat pada orang lain. Umumnya pemahaman jika pulang kampung masyarakat membagi-bagi uang, tetapi saat ini mereka yang pulang ke kampung menjadi beban di kampungnya. Hal ini yang tidak diantisipasi oleh pemerintah.
Misalnya, mereka yang sudah pulang kampung sebelum pelarangan mudik jumlahnya ada puluhan ribu dan sekian persen diprediksi membawa virus. Jika kemudian mereka membawa virus dan tidak ada tes di desa karna keterbatasan fasilitas, virus tersebut dapat berkembang biak kemana-mana. Lalu mereka pun tidak ada yang memeriksa karna tidak diantisipasi oleh pemerintah. Tentunya, kondisi ini penting untuk menjadi warning terutama dalam satu bulan ke depan, terkait antisipasi kondisi kesehatan masyarakat yang ada di kampung-kampung terutama untuk mereka yang sudah pulang lebih dahulu sebelum adanya pelarangan.
Jika melihat kembali kebijakan negara dalam situasi saat ini, sepertinya negara belum cukup membuat kebijakan yang tepat. Belum cukup disini artinya masih adanya ruang untuk kritik mengingat dampak dari Covid-19 ini terlalu banyak dan kompleks sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif.
Pertama, di antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ada yang sifatnya dapat memicu kondisi sosial seperti pembebasan narapidana lebih dari 30.000 orang. Menurut literatur dan sejumlah penelitian, mereka yang keluar dari pidana dengan pola asimilasi memiliki kecenderungan untuk kambuh lagi hingga 20-30%. Sehingga jika data dari kepolisian baru menyebutkan 0,07%, sebenarnya kondisi ini masih berproses karna mereka baru keluar beberapa pekan sedangkan dampak sosial ekonomi ini akan berlangsung terus dalam satu bulan kedepan. Mereka yang dibebaskan berpotensi untuk melakukan kejahatan kembali. Ini bukan hanya sekedar tren melainkan data riset yang faktanya akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, polisi mempunyai tugas pokok untuk mengamankan masyarakat dalam situasi seperti sekarang ini.
Selain itu, dapat dilihat juga narasi yang diungkapkan oleh para elit pengambil kebijakan dalam menggunakan istilah anarko. Adanya isu tanggal 18 April kemarin akan terjadi sesuatu yang nyatanya tidak, tentunya menjadi pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya membangun isu akan terjadi kekacauan dan tindakan kekerasan. Apalagi jika kemudian yang ditangkap ada ketuanya, ketua satu, ketua dua dan ketua tiga. Dalam studi sosiologi, anarko adalah anti kemapanan, ia mengekspresikan dirinya dengan cara menolak seluruh kemapanan yang ada. Sehingga tidak mungkin jika mereka terorganisir dengan adanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Oleh karena itu jika ada klaim anarko yang ada ketuanya itu berarti anarko yang dibuat-buat.
Ketiga, amuk masa atau rusuh memiliki dua pola yang dapat dianalisis dari beberapa peristiwa rusuh : rusuh dapat terjadi secara alamiah, tidak ada yang mendesain dan rusuh dapat terjadi karena ada yang mendesain, ada yang merencanakan. Dalam terminologi sosiologi politik, ada yang namanya partisipasi dimobilisasi dan terminologi sosiologi kekacauan atau kekacauan yang dimobilisasi. Namun perdebatan ini bukanlah menjadi poin utama dari survey di atas mengingat tidak sampai 30% masyarakat yang khawatir akan adanya kerusuhan. Tetapi yang menarik adalah masyarakat ternyata obyektif dengan 88,4% yang justru sangat takut terhadap kondisi fasilitas kesehatan. Mengapa kekhawatiran khusus terkait kerusuhan tidak sampai 50% sedangkan kekhawatiran terhadap tekanan kesehatan jauh lebih tinggi. Hal ini berarti yang memproduksi narasi terkait rusuh bukanlah masyarakat namun entah darimana.
Fenomena dampak Covid-19 mempengaruhi secara sosiologis dan merubah pandangan masyarakat secara luar biasa. Terdapat disfungsi sosial di antara masyarakat atau disorganisasi sosial. Situasi semacam ini dapat meningkatkan katastropi sosial yang jika tidak bisa dikelola oleh negara dan di saat yang sama struktur sosial dasar terjadi perang tokoh masyarakat, memungkinkan untuk terjadi situasi yang tidak terkontrol. Kebijakan publik yang tepat dari negara menjadi sangat penting bagi masyarakat di saat seperti ini meskipun di sisi lain disfungsi sosial dapat terlihat di tengah-tengah masyarakat.
Selain itu, fungsi struktur sosial paling bawah seperti RT, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan lainnya juga mengalami krisis. Hal ini dapat menimbulkan disorientasi dari fungsi struktur sosial dan lapisan yang paling bawah. Jika hal ini terjadi, situasi bisa menjadi tidak terkendali. Mengingat yang membuat masyarakat tenang di tengah-tengah masyarakat yang paling bawah justru karna struktur sosial berfungsi. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan struktur sosial tidak berfungsi? Merujuk permasalahan di atas, yaitu dampak dari Covid-19 yang mengarah pada perubahan ekonomi, organisasi sosial mereka dan sebagainya.
Dalam situasi seperti ini, sepatutnya kita berterima kasih pada tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bisa mengontrol masyarakat dengan baik. Namun di sisi lain, jika krisis ini berkepanjangan hingga terjadi disfungsi sosial, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nantinya. Satu hal yang pasti dan paling utama, berdasarkan dari temuan yang dirilis dalam survey di atas, yang harus menjadi perhatian utama pemerintah saat ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dalam menghadapi Covid-19 ini.
Tulisan ini merupakan rangkuman dari paparan Ubedilah Badrun pada Konferensi Pers Launching Laporan Survei : “Warga Khawatir Layanan Kesehatan Tidak Mampu Menampung Korban COVID-19”. Disarikan oleh : Linda Widiachristy.
Ubedillah Badrun merupakan Peneliti dan Analis sosial politik nasional. Saat ini menjadi Ketua Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Se-Indonesia (APPSANTI), Mengajar Sosiologi Politik di UNJ. Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia (Puspol Indonesia), Direktur Eksekutif Center for Social Political, Economic, and Law Studies (CESPELS), peneliti, penulis, dan pembicara di berbagai forum seminar nasional. Latar belakang studi : S1 Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNJ (Universitas Negeri Jakarta), Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, S2 program studi Ilmu Politik di Pascasarjana FISIP UI (Universitas Indonesia), Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Chapter Jepang 2004-2006, S3 bidang Ilmu Sosial di Pascasarjana FISIP Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.
