Dilema sampah: daur ulang versus konsumsi

Apakah sebuah kota perlu mengalami tragedi pahit sebelum mengalami perubahan drastis? Setidaknya itulah yang dialami oleh Minamata, sebuah kota pantai di Jepang Selatan. Minamata menjadi pusat perhatian ketika untuk pertama kalinya sindrom keracunan merkuri ditemukan secara masif dalam seluruh mata rantai makanan. Kota tersebut menjadi terkenal karena penderitaannya.  Perlu waktu berpuluh-puluh tahun untuk memulihkan tatanan sosial dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang terjadi. Kepahitan yang terjadi hampir 60 tahun yang lalu kini membawa Minamata menjadi terdepan dalam babak baru era ekologis ini.

Sesudah melakukan reklamasi masif demi meremediaasi sungai, pantai dan laut serta hasil laut yang tercemar, mereka pun berhasil menurunkan mata rantai pencemaran merkuri. Dan dengan bangganya, hasil laut di Minamata memiliki kandungan merkuri terendah diseluruh kota Jepang. Namun tak berhenti sampai disitu, kesadaran lingkungan mereka pun tertanam pada masing-masing warga dan pemerintah lokal Minamata. Minamata menjadi terdepan dalam upaya pengelolaan dan daur ulang sampah. Keteguhan dan ketekunan warganya pun luar biasa, terutama dalam upaya memilah sampah. Jika kota-kota Indonesia masih mengalami kesulitan untuk memilah sampahnya menjadi 3, maka warga Minamata memilahnya menjadi 23 macam sampah. Dan pada hari-hari yang ditentukan, mereka bersama-sama datang ke pool lokal sambil membawa sampah, saling membantu dan gotong royong dalam pemilahan sampah.

Hujan rintik tak menghalangi kegiatan pemilahan sampah komunitas di Minamata

Upaya tersebut tak hanya berhenti di masyarakat saja. Kalau warga Jakarta mungkin bertanya-tanya, apakah setelah sampah di Jakarta dipilah, bagaimana nasibnya di TPA? Jika di Minamata maka sampah-sampah tersebut mengalami pemilahan lagi, dari 23 macam sampah tersebut dipilah lagi hingga menjadi 78 macam sampah!

Tak ubahnya kota-kota juwara di Indonesia, maka Minamata pun menjadi tujuan studi banding bagi berbagai macam pengunjung, mulai dari pegawai pemerintah kota lain hingga anak-anak sekolah. Semuanya ingin melihat keberhasilan Minamata mengatasi polusi merkuri tersebut atau belajar pemilahan dan pengolahan sampah. Bahkan kini Minamata pun menerima pengolahan sampah dari kota-kota lain.

Sudut pengolahan sampah di TPA Minamata

Sektor bisnis pun juga mengeluarkan kebijakan yang sama. Salah satu hotel di Minamata bahkan menerapkan pemilahan sampah dalam kamar hotelnya. Tamu hotel diharapkan untuk memasukkan jenis sampah yang tepat kedalam 3 tong sampah didalam kamarnya. Supermarket berusaha ‘memaksa’ para konsumennya untuk membawa kantungnya sendiri, dengan cara menghargai kantung plastik mereka sebesar 50 yen (kurang lebih 5000 rupiah).

Budaya pemilahan sampah sudah merupakan pemandangan biasa di kota-kota Jepang. Namun dari budaya dan keharusan pemilahan tersebut, ada kontradiksi menarik di kota-kota Jepang, yaitu budaya vending machine. Vending maching yang menjual berbagai macam produk instan, dari minuman kaleng, minuman plastik, minuman panas dingin, makanan kemasan, rokok, hingga nasi kepal/onigiri begitu mudah ditemukan di berbagai sudut kota. Bahkan di pulau tak berpenghuni, masih dapat ditemukan vending machine. Tak jarang dalam satu sudut terdapat tiga-empat vending machine sekaligus dari merek minuman kemasan yang berbeda. Bahkan pernah ada 10 mesin dalam 1 lokasi.

Entah itu karena tuntutan gaya hidup serba cepat dan efisien, keterbatasan dan mahalnya tempat hingga mahalnya biaya tenaga kerja, menyuburkan keberadaan vending machine. Jumlah vending machine di Jepang demikian besar, terbesar per kapita di dunia tepatnya, dengan 1 vending machine melayani 23 orang, sehingga jumlah vending machine di Jepang mencapai sekitar 5,6 juta mesin di tahun 1999.  Barang-barang yang dijual dalam 5.6 juta mesin tersebut kebanyakan berupa minuman kemasan, jadi sekiranya kita dapat berandai-andai ada berapa ratus juta kemasan terbuang.

Akhirnya isu terkini bukanlah bagaimana mendaur ulang sampah, tetapi bagaimana mengurangi konsumsi yang akhirnya mengurangi sampah. Jika kota-kota Jepang tidak mampu menekan konsumsi produk kemasan, maka masalah manajemen sampah tetap menghantui, berkejaran dengan teknologi pengolahan dan pemilahan sampah. Pada akhirnya, di Kyoto Ecological Center – sebuah pusat edukasi yang didirikan paska Kyoto COP 3 di tahun 1997 , pemandu disana berkata,” Sebetulnya fokusnya bukan bagaimana melakukan daur ulang, tetapi bagaimana mengurangi konsumsi dan sampah.”

Kesadaran untuk mengurangi konsumsi dan ketergantungan terhadap kemasan serta perangkat makan instan digalakkan juga oleh Yayasan Budha Tzu Chi, di Taiwan. Gerakan tersebut dengan cepat menular ke China dan Jepang, dan penerapannya pun dimulai dari sesuatu yang sederhana, yaitu dengan membawa sumpit pribadi kemanapun kita pergi. Gerakan tersebut terasa relevan dan mudah dilakukan, mengingat negara-negara tersebut menggunakan sumpit sebagai alat makan, dan disaat bersamaan sumpit sekali pakai merambah dimana-mana, dan menimbulkan permasalahan sampah.

Tentu kita tetap harus memulai melakukan budaya memilah dan daur ulang, namun upaya tersebut tak ada artinya jika tidak dibarengi dengan pola produksi dan distribusi, serta pola konsumsi kita sendiri.

3 thoughts on “Dilema sampah: daur ulang versus konsumsi

  1. zhuyadi says:

    masalah sampah, saya makin bingung nih karena sampah yang susah diatasi itu sampah non organik, sedangkan sekarang makin banyak pabrik yang hasilkan produk plastik… tapi kok macamnya nggak dibarengi proyek penaganan sampahnya itu gimana gituuuuuuuuuuuuuu,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *