Diskusi Pertahanan Pesisir Jakarta

Tanggal 8 Agustus 2012 silam, Rujak Center for Urban Studies mengadakan diskusi mengenai Pertahanan Pesisir Jakarta, atau yang kerap disebut Jakarta Coastal Defense Strategy. Hadir sebagai narasumber adalah perwakilan dari Kementrian Koordinasi bidang Ekonomi, Kementrian Pekerjaan Umum Ditjen Sumber Daya Air, Bapeda DKI Jakarta, serta konsultan Deltares.

Jakarta Coastal Defense Strategy merupakan strategi dan rencana jangka panjang yang bermaksud melindungi Jakarta dan Teluknya dari ancaman banjir rob yang muncul akibat dari penurunan daratan Jakarta (land subsidence) yang cukup cepat (hingga tertinggi 18 cm/thn). Jangka panjang itu berarti melebihi masa jabatan presiden, gubernur dan DPRD.

Penurunan tersebut menyebabkan permukaan air laut jauh lebih tinggi dibandingkan permukaan daratan. Sebab-sebab penurunan ini pun banyak, seperti karena kondisi alam – yaitu jenis tanah di Jakarta Utara, beban bangunan yang berlebihan, hingga yang mempercepat penurunan adalah: penarikan/penggunaan air tanah secara berlebihan.

Presentasi pertama dimulai dari Kemenko Ekonomi yang memegang peranan koordinasi dalam program JCDS ini. Perlu diingat, bahwa program JCDS ini bukanlah program pemerintah daerah, tetapi program G2G (Government to Government) antara Pemerintah RI dan Belanda. Karenanya melibatkan banyak kementrian, seperti Kementrian Pekerjaan Umum dan Bappenas, di bawah koordinasi Kementrian Koordinasi bidang Perekonomian.

Kemenko Ekonomi via Bapak Apriady Mangiwa meletakkan tatanan program JCDS ini dalam keranagka MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan di Indonesia). Mereka cenderung untuk mengganti kata D (Defense) menjadi D (Development). Selain menjelaskan latar belakang pentingnya proyek ini terhadap keamanan ibukota negara, Kemenko juga menjelaskan kemungkinan skema pembiayaan ditinjau dari PDB Indonesia yang naik terus tiap tahunnya.

Biaya dari program JCDS ini akan memakan USD 25 milyar, atau sekitar 250 Triliun, dan akan memakan waktu 20-25 tahun, jadi proyeksinya adalah USD 1 milyar per tahun. Rencana dari Kemenko Ekonomi adalah menggunakan sistem Public-Private Partnership untuk mengumpulkan dana. Hal itu yang menjadi justifikasi adanya rencana reklamasi (Red: padahal ijin beberapa lokasi reklamasi sudah diberikan paska tahun 1995 di pemerintahan Suharto). Harapannya penjualan tanah reklamasi tersebut mampu membayar sebagaian dari ongkos yang perlu dikeluarkan. Sementara itu JCDS diharapkan bisa terintegrasi dengan sistem jalan tol dan kereta api Pulau Jawa, sehingga arus dari Timur-Barat menuju Sumatera atau Banten bisa langsung tanpa perlu memasuki daerah Jakarta.

Dalam kesempatan ini KemenkoEkonomi menegaskan tidak ada penggusuran dalam program JCDS. JCDS menjadi salah satu proyek unggulan MP3EI karena dianggap merupakan terobosan di bidang sipil dan teknis sekaligus juga dianggap mampu memberikan nilai ekonomi tinggi.

Presentasi dari Kemenko Ekonomi bisa diunduh disini.

Sementara pembicaraan kedua adalah oleh Pak Pitoyo wakil dari Kementrian Pekerjaan Umum Ditjen Sumber Daya Air. Pak Pitoyo memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan air di Jakarta dan Pulau Jawa dan hulu ke hilir. Dalam presentasi verbal dia menerangkan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait dengan rencana penanggulangan banjir dan rob di Jakarta.

Pak Pitoyo juga mengutarakan kekhawatirannya mengenai model pembiayaan program JCDS ini, dan kurang sepakat dengan skema pembiayaan optimis seperti yang dikemukakan oleh Kemenko Ekonomi. Pak Pitoyo menegaskan bahwa dalam hal ini swasta harus berani membayar mahal dan mengeluarkan uang jika ingin turut serta menikmati lahan reklamasi dan meletakkan jalan tol.

Sayangnya Pak Pitoyo tidak menyertakan presentasi untuk ini, tapi Rujak sedang mengupayakan untuk menaruh file audio presentasi Pak Pitoyo.

Presentasi ke 3 dilanjutkan oleh Deltares yang diwakili oleh JanJaap Brinkman. Deltares adalah perusahaan konsultan di Belanda yang sangat berpengalaman di bidang perencanaan delta, sungai, pantai, dan lain-lain. Antaranya mereka turut dalam perencanaan New Orleans paska badai Katrina, serta turut dalam perencanaan Teluk Tokyo.

Dalam presentasinya, JanJaap memberikan bukti-bukti mengenai penurunan muka tanah, dan beberapa simulasi mengenai banjir. JanJaap memulai presentasinya dengan memperlihatkan simulasi banjir tahun 1996, 2002 dan 2007.

Lalu dengan adanya paska Kanal Banjir Timur dan upaya-upaya dilakukan pemerintah daerah dan nasional setelahnya, maka terlihat simulasi lain jika banjir dengan skala 2007 (curah hujan tinggi di hulu serta pasang di hilir) terjadi. Dalam simulasi tersebut memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah telah mengurangi banyak sekali lokasi banjir.

Namun ternyata di akhir 2007 Jakarta berkenalan dengan jenis banjir lain, yaitu banjir dari permukaan air laut atau kerap disebut banjir rob. Jika banjir dari daratan (hulu) mulai diatasi, maka JCDS ini merupakan langkah perlindungan terhadap banjir rob. Dalam presentasinya, JanJaap menegaskan bahwa Fauzi Bowo tidak mau mengubah D(Defense) menjadi D(Development) karena selama ini sudah banyak program development di Jakarta namun belum pernah ada program yang benar-benar berusaha mempertahankan keberadaan Jakarta.

Presentasi lain menggambarkan bahwa banyak wilayah Jakarta yang telah mengalami penurunan bervariasi dari 0.7 m hingga 4.1 meter dari medio tahun 1971-2010.

Ada satu simulasi dalam presentasinya yang memperlihatkan jika salah satu dinding tanggul di daerah Pluit yang dibangun masa Fauzi Bowo jebol, maka air laut akan mencapai bagian Utara dekat Istana Negara. Dalam presentasi tersebut JanJaap juga memperlihatkan satu foto di mana tinggi muka air laut siang hari di Pluit bisa mencapai 2.8 meter lebih tinggi dari permukaan tanahnya.

Saat inipun airport Soekarno Hatta dilindungi oleh tanggul-tanggul yang berada di sepanjang jalan tol. Jika tanggul tersebut rusak, maka rob di kala pasang bisa membanjiri tol dan airport.

Dalam persentasi tersebut, Deltares memberikan juga beberapa opsi skenario, misalnya jika tidak melakukan apa-apa, maka apa yang akan terjadi di masa depan. Dan ada juga skenario tahapan yang dibagi menjadi 3 tahap dalam proses pembangunan program JCDS ini. Berikut adalah tahapannya:

1. Membangun dinding tanggul, pompa dan polder tampungan

2. Melakukan reklamasi

Setelah dilakukan reklamasi, ternyata Jakarta masih memerlukan tempat penampungan air baik dari laut maupun dari hulu. Berikut perhitungannya:

Karena sulit mencari banyak area yang bisa bertotal 50-100km2 dan disaat bersamaan ingin melindungi teluk Jakarta, maka pemikiran berkembang menjadi:

3. Tahap 3: membangun Seawall dan mengubah laut didalamnya menjadi sumber baku air bersih

Tentu saja seawall yang dibangun bukanlah seperti Tembok Besar China, namun seawall yang ada diharapkan bisa dihidupi juga, seperti ilustrasi berikut:

Sementara berikutnya adalah presentasi dari Bappeda DKI. Bappeda DKI mempresentasikan apa saja langkah-langkah penanggulangan banjir (dan rob) serta penurunan tanah. Presentasi nya dapat dilihat disini.

Bappeda menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DKI Jakarta selama tahun 2007 hingga 2012, seperti membangun tanggul, pompa dan polder, seperti presentasi berikut ini:

Dalam kesempatan itu juga, Bappeda mengungkapkan adanya Cengkareng Drain. Selain itu ada kemungkinan bahwa Bappeda DKI Jakarta akan langsung ke tahap 3, yaitu membangun Seawall, sehingga ada kemungkinan reklamasi tidak diperlukan.

Dalam diskusi, isu mengenai dampak sosial dan dampak lingkungan dari proyek ini dipertanyakan oleh peserta diskusi. Ada kekhawatiran bahwa pelaksanaan proyek ini akan menggusur puluhan ribu warga yang tinggal di wilayah Utara Jakarta seperti Cilincing dan Muara Baru, terlebih lagi nelayan, menurut perwakilan dari Urban Poor Consortium.

Salah satu LSM yang mendampingi warga di Cilincing dan Muara Baru, Wahana Visi Indonesia,  juga menegaskan bahwa selama ini tidak ada proses komunikasi antara pemerintah dan warga sehingga warga tidak tahu tentang rencana proyek ini, pun dilibatkan dalam perencanaan.

Untuk nelayan di Utara Jakarta, dalam presentasinya Jan Jaap menyatakan bahwa nelayan memang harus dipindahkan karena tidak ada tempat bagi nelayan dalam skema ini. Untuk itu, menurut Jan Jaaap, proses komunikasi intens dengan nelayan menjadi hal penting. Tetapi untuk warga di Utara Jakarta seperti disebut di atas, baik Jan Jaap maupun perwakilan dari Kemenkoekuin menegaskan bahwa warga tidak akan tergusur.

Selain dampak sosial, dampak lingkungan dari proyek ini juga menjadi perhatian peserta diskusi. Menurut salah satu peserta, Selamet Daroyni mewakili KIARA, daya dukung lingkungan terhadap jenis pembangunan seperti ini harus menjadi perhatian utama. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus menjadi tolak ukur dan dasar perhitungan untuk menjalankan proyek besar ini.

Selain itu, konteks pengadaan dana untuk pelaksanaan proyek ini yang mengandalkan pihak swasta berdasarkan skema proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta juga menjadi catatan tersendiri. Selamet juga menyatakan bahwa berdasarkan putusan atas Judicial Review terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam UU No 27/ 2007 tentang Pengelolaan Wilayah-Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka pengusahaan pesisir oleh swasta tidak diperbolehkan. Swasta hanya dapat mengelola berdasarkan izin dari pemerintah yang tetap memiliki kewenangan dalam hal kebijakan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk kemakmuran rakyat. Pun, hak pengelolaan kepada swasta bukan merupakan hak kebendaan secara penuh dalam kurun waktu tertentu.

Apabila pengelolaan wilayah pesisir ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka nasib nelayan dalam skema JCDS juga harus menjadi pertimbangan.

Di akhir diskusi, baik perwakilan Bappeda maupun Kemenko Ekuin menjelaskan, bahwa, meskipun rencana JCDS telah masuk dalam master plan MP3EI, namun Master Plan JCDS termasuk feasibility studies untuk proyek ini masih berlangsung, pun kajian dampak lingkungan (ANDAL).

Untuk itu, masukan yang diberikan oleh peserta dalam diskusi ini dijadikan masukan bagi lembaga pemerintah yang hadir.