Hari ini Jakarta berulang tahun ke 485. Apakah usia mendekati 5 abad tersebut menunjukkan bahwa baik pemerintah, masyarakat dan kota Jakarta sudah dewasa?
Urban Revolution di Jakarta perlu mendapat perhatian khusus karena adanya peningkatan jumlah penduduk perkotaan di masa yang akan datang, sementara jumlah penduduk muda semakin meningkat. Di saat bersamaan, peningkatan arus penduduk perkotaan dengan usia semakin muda tidak serta merta membawa revolusi pada tingkat perkotaan dan pengelolaan kota.
Sementara ada banyak asumsi mengenai kelas menengah bahwa ia semakin konsumtif dan konservatif (Kompas, 8 Juni 2012). Lalu bagaimana dengan kelas menengah Jakarta, apakah benar demikian? Apa yang bisa diharapkan dari kelas menengah yang semakin meningkat itu.
REVOLUSI KEDUA: Revolusi Perkotaan
Kelas Menengah sering kali dituduh sebagai kaum apatis. Henri Lefebvre dalam bukunya The Urban Revolution mengatakan bahwa adanya kecenderungan mayoritas memilih diam (extraordinary passivity of the people most directly involved. The Urban Revolution, p. 181). Kecenderungan mayoritas yang memilih untuk diam itu bertolak belakang dengan para pakar seperti arsitek, urbanis maupun yang merasa ahli, justru makin banyak berteriak dan diliput oleh media massa dan kerap kali dianggap sebagai wakil warga oleh pemerintah. Padahal tidak mungkin ada pemikiran tanpa referensi nyata.
Revolusi perkotaan hanya bisa terjadi jika seluruh warga menyadari sepenuhnya hakiki menjadi warga kota lebih dari sekadar warga berKTP.
Revolusi perkotaan yang dimaksud bukanlah revolusi meletup-letup penuh teriakan dan tuntutan. Revolusi perkotaan tersebut bisa terjadi perlahan, tak terlihat bentuk fisiknya. Revolusi via kekerasan memang berpotensi memutarbalik kuasa, tetapi yang dibutuhkan sebenarnya adalah HANYA revolusi pemikiran, yang kerap lebih sulit dari sekadar beradu fisik.
Revolusi perkotaan adalah revolusi atas cara diri kita sendiri memahami dan mengkonseptualisasi urban secara bersama-sama. Revolusi perkotaan hanya bisa terjadi jika ada pendekatan partisipatif dan masyarakat turut aktif berperan serta, dan tidak akan pernah terjadi jika hanya bergantung pada para Ahli.
Sejarah mencatat bagaimana perancang urban maupun produk-produk logical dan properti formal, seperti rusunami rusunawa, yang seakan menyederhanakan kompleksitas urban, dan menghasilkan rancangan yang berbasis logika tersebut. Hasilnya adalah homogenitas. Satu tempat dengan lainnya menjadi identik. Kondisi ini diperparah dengan kecenderungan para ahli yang hanya mau melihat dari kacamata nya sendiri. They are dogmatic without realizing it, and the more competent they are, the more dogmatic, demikian dikutip dari The Urban Revolution, Henri Lefebvre (1970,54).
Fenomena kota memang kompleks. Justru karena kompleks maka penyederhanaan merupakan kesalahan besar dan tidak akan pernah bisa terjadi dalam kota, kecuali dipaksakan. Untuk memahami kompleksitas fenomena kota hanya bisa dilakukan dengan membuka ruang keberagaman. Sehingga, Utopia bersama kota harus mengedepankan pengalaman keseharian (lived experiences) dan dari individu-individu masyarakat urban.
PILKADA JAKARTA: Menuju Masyarakat Perkotaan yang Mandiri
Kota kerap dianggap sebagai alat politik global dan manifestasi ekonomi dimana akhirnya terdapat produksi ruang yang sangat sarat dengan konflik, baik itu konflik antar kepentingan hingga golongan. Kota Jakarta sendiri kerap dianggap dan diperbandingkan dengan kota-kota lain, merefleksikan dirinya dari kaca mata kota-kota lain yang dianggap global.
Lalu selalu menjadi pertanyaan, apakah benar dimata warganya: inikah kota Jakarta?
Apakah benar warga Jakarta adalah warga yang menyerah pada konsumsi semata, apatis dan tidak toleran terhadap keberagaman?
Mari kita lihat pencapaian lain warga-warga Jakarta berbagai kelas di berbagai bidang. Mari kita lihat begitu banyak kampung-kampung kota yang mampu mengorganisir dirinya untuk mengolah sampah, contoh di Rawajati dan Rawasari. Lalu bagaimana banyak warga Komunitas Hijau Pondok Indah yang mengupayakan jalur sepeda hingga pengelolaan sampah. Dan begitu banyak bukti munculnya komunitas-komunitas di berbagai bidang yang memungkinkan Jakarta untuk lebih nyaman ditinggali.
Namun pencapaian tertinggi kelas menengah adalah ketika warga-warga bahu membahu mengumpulkan KTP demi memungkinkan adanya 2 calon independen. Bayangkan ada hampir 1 juta KTP penduduk Jakarta berhasil dikumpulkan dari 2 calon independen. Itu bukanlah upaya mudah, apalagi mengingat minimnya dana.
Pilkada adalah gerbang pertama kota Jakarta untuk memulai revolusi perkotaan. Ini saatnya warga Jakarta memulai merevolusi dirinya dengan menyadari bahwa menjadi warga sebuah kota adalah harus sadar bahwa dirinya turut punya andil dalam kota.
Ditulis oleh: Elisa Sutanudjaja dan Robin Hartanto
Berdasar diskusi tertutup Jakarta: The Urban Revolution(?) yang dihadiri oleh Marco Kusumawijaya (RCUS), Elisa Sutanudjaja (RCUS), Robin Hartanto (blogger Yahoo), Aryo Danusiri (Pembuat film), Anggriani Arifin (sosiolog), Suryono Herlambang (Kepala Jurusan Teknik Perencanaan dan Real Estat, Universitas Tarumanagara), Ade Dharmawan (Ruang Rupa), Antariksa (Kunci Cultural Studies Center), Lynda Ibrahim (kolumnis The Jakarta Post), Gita Putri (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), Muhammad Ridha (Puspol UI) di Wisma PGI tanggal 9 Juni 2012.
