Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta

 

PKL dekat Universitas Bina Nusantara
PKL dekat Universitas Bina Nusantara

 

Teks dan foto  oleh Novela Millatina 

 

PKL adalah sektor informal yang hampir dapat ditemukan di setiap sudut kota besar. Seperti halnya di DKI Jakarta, PKL beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu isu penting dalam penataan kota. Menurut Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, pada tahun 2010 terdapat 78.302 PKL baik yang terdaftar maupun tidak. Tidak menutup kemungkinan, jumlah PKL sesungguhnya melebihi angka yang dirilis oleh pemerintah tersebut. PKL rata-rata menempati ruang publik yang, berdasarkan peraturan, tidak difungsikan untuk berjualan seperti di trotoar, badan jalan, pinggir rel kereta maupun di jembatan penyebrangan.

Kebijakan dalam penataan PKL sudah diatur sejak tahun 1978 oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada masa itu sudah mulai banyak pedagang yang memanfaatkan bagian jalan/trotoar untuk tempat usaha. Maka, pada masa kepemimpinan Gubernur Tjokropranolo, ditetapkan Perda No 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota. Melalui perda ini, Gubernur memiliki kewenangan untuk menentukan tempat yang diperbolehkan untuk berjualan. Sebelumnya, PKL harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk bisa berjualan. PKL yang sudah mengantongi izin ini dilarang untuk membuat bangunan permanen di lokasi berjualan.

Menurut Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, PKL dilarang berjualan di tempat-tempat untuk kepentingan umum, seperti jalan, trotoar, halte dan jembatan penyebrangan kecuali tempat tersebut sudah ditetapkan oleh Gubernur boleh untuk berjualan. Namun faktanya, mekanisme pasar yang bekerja, dalam hal ini pola demand-supply menjadikan ruang-ruang seperti trotoar menjadi ruang ekonomi untuk PKL. Menjadi tantangan bagi Pemda DKI Jakarta untuk mengatur pemanfaatan ruang yang bisa juga memenuhi kebutuhan PKL, sebagai sumber ekonomi. Dalam Perda No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, diatur bahwa setiap usaha perpasaran swasta seperti misalnya swalayan, pusat pertokoan diwajibkan menyediakan ruang bagi usaha kecil dan PKL. Aturan ini dikenakan untuk usaha perpasaran swasta dengan luas bangunan 200-500 m2 dan lebih dari 500 m2. Penyediaan ruang untuk berjualan ini tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk lain. Pedagang yang akan menempatinya diprioritaskan bagi pedagang yang sudah berjualan di sekitar lokasi tersebut.

 

Capture

 

 

Mengenai lokasi-lokasi untuk berjualan bagi PKL sebenarnya Pemda DKI memiliki Pergub No 3 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Dalam Pergub yang disahkan pada masa pemerintahan Fauzi Bowo ini terdapat beberapa jenis lokasi usaha, yaitu :

 

jenis lokasi

 

 

Setiap PKL selain wajib memiliki izin usaha, juga wajib untuk membayar retribusi. Retribusi yang harus dibayarkan bervariasi tergantung intensitas waktu berjualan, pemakaian tempat dan juga jenis tempat usaha yaitu terbuka, setengah terbuka atau tertutup. Besarannya untuk PKL di Lokasi binaan dan Lokasi Sementara antara Rp 3.000 – Rp 10.000 per harinya. Untuk PKL di lokasi pujasera, besaran retribusi yang harus dibayarkan antara Rp 3.000 – Rp 15.000 tiap harinya. Retribusi ini akan masuk ke kas daerah sebagai salah satu bentuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap Gubernur DKI Jakarta memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menyikapi PKL, seperti tertuang dalam tabel berikut:

tabel perbandingna

 

 

Pemda DKI Jakarta sesungguhnya sudah memiliki cukup banyak instrumen penataan PKL. Hanya saja, efektivitas penataan PKL bergantung pada langkah yang diambil oleh setiap pemimpin, apakah akan memprioritaskan PKL untuk ditata dengan pendekatan yang partisipatif ataupun membiarkannya hingga menggurita baru kemudian berusaha menertibkan dengan susah payah.

3 thoughts on “Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta

  1. Pingback: Penataan PKL: Kerjasama Pemerintah dan Sektor Swasta « Rujak

  2. Pingback: Insiden Peresmian Penataan Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara | Komunitas Hukum

  3. Pingback: Pedagang Kaki Lima yang Menghiasi Jalanan Ibu Kota – Troubleasas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *