Mengenal Koalisi Maleh Dadi Segoro: Merajut Solidaritas di Pesisir yang Tenggelam

Oleh: Elisa Sutanudjaja

Pada 9 Mei 2019, warga Tambaklorok di Semarang digusur secara paksa untuk pembangunan Banjir Kanal Timur. Warga kehilangan tempat tinggal tanpa solusi relokasi yang layak, dan banyak yang akhirnya bertahan di puing-puing bangunan. Peristiwa ini menjadi titik awal terbentuknya Koalisi antara masyarakat sipil yang terdiri atas aktivis, peneliti, warga, akademisi hingga seniman, yang nantinya dikenal sebagai Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS).

Beberapa hari setelah penggusuran, pertemuan berlangsung antara Rujak Center for Urban Studies, LBH Semarang, WALHI Jawa Tengah, dan aktivis-peneliti Bosman Batubara. Kami membicarakan krisis ekologis yang mengancam pesisir utara Jawa, khususnya keterkaitan antara ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan praktik pembangunan yang mengabaikan hak warga. Dalam wujudnya adalah ketertenggelaman Pesisir Semarang-Demak yang terjadi akibat eksploitasi ruang seperti reklamasi dan ekstraksi air tanah dalam. Namun sayangnya, krisis ekologis dan spasial tersebut dijawab oleh kaum teknokrat dan Pemerintah dengan rencana pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang Demak. 

Esoknya setelah diskusi, kami sepakat melakukan canvassing ke sejumlah titik di sepanjang pesisir Semarang dan Demak—melibatkan relawan dan warga untuk mendokumentasikan kondisi kerusakan lingkungan, penurunan muka tanah, serta kehidupan komunitas yang terdampak. Termasuk diantaranya wawancara warga mengenai kehilangan dan kerusakan (Loss and Damage) yang terjadi dalam 1 dekade ke belakang, termasuk kerugian ekonomi yang harus mereka alami akibat perubahan lingkungan, proses adaptasi inkremental terus-menerus (setiap 2-5 tahun sekali harus meninggikan rumah), serta buruknya infrastruktur. Proses tersebut menghasilkan publikasi Maleh Dadi Segoro (2020), sebuah buku yang merekam transformasi ruang dan kehidupan warga pesisir yang terancam “menjadi laut kembali”.

Koalisi ini kemudian tumbuh menjadi ruang kolaborasi antara warga, organisasi masyarakat sipil, dan peneliti—untuk memperkuat solidaritas, membangun narasi alternatif, dan memperjuangkan keadilan ekologis dari perspektif warga pesisir. Koalisi ini tidak memiliki struktur formal, namun beroperasi melalui kerja-kerja bersama dalam dokumentasi, diskusi komunitas, dan kerja advokasi.

Para pentolan Koalisi terus mengembangkan dan menggaungkan soal ketertenggelaman lewat berbagai cara. Misalnya Kolektif Hysteria yang menggunakan seni kontemporer dan mural, ataupun para peneliti yang terus produktif menghasilkan tulisan seperti Banjir Sudah Naik Seleher (2021) dan Laporan Investigasi: Banjir Rob Terbesar di Rob Pantura Jateng 10 tahun terakhir (2022). 

Sebagian anggota Koalisi juga menggodok reforma agraria perkotaan dengan kaca ruang ekonomi biru, dimana perubahan yang terjadi (sawah menjadi laut) mengantarkan mereka pada penguasaan laut sebagai sumber penghidupan bersama, dan bukan pengkaplingan.

Sementara yang lain melahirkan Pluralizing. Pluralizing knowledge atau pluralisasi pengetahuan lahir dari keprihatinan atas dominasi pengetahuan teknokratik dan maskulin dalam menjelaskan serta menangani krisis amblesan tanah dan risiko air di pesisir Jawa Tengah. Pendekatan dominan ini sering kali mengabaikan pengalaman warga, memperparah ketimpangan, dan melanggengkan solusi yang eksklusif. Untuk itu, pluralizing bertujuan membuka ruang bagi berbagai bentuk pengetahuan—khususnya yang lahir dari pengalaman komunitas—sekaligus mendorong ko-produksi pengetahuan antara warga, akademisi, dan aktivis untuk menghasilkan solusi adaptasi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini diinisiasi melalui proyek PLURALIZING, yang melibatkan konsorsium lintas sektor: akademisi dari Universitas Katolik Soegijapranata dan Universitas Islam Sultan Agung, serta organisasi masyarakat sipil seperti WALHI Jawa Tengah, LBH Semarang, Yayasan Amerta Air Indonesia, dan Rujak Center for Urban Studies. Proyek ini memadukan riset aksi, pengorganisasian komunitas, dan kampanye publik untuk memperkuat kapasitas warga pesisir dalam menghadapi krisis lingkungan berbasis keadilan sosial dan gender.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *