Pengantar Direktur Pusat Kajian Perkotaan Pesisir Marco Kusumawijaya pada rangkaian diskusi dalam rangka peluncuran Pusat Kajian Perkotaan Pesisir – Universitas Harkat Negeri.
Tegal, 23 April 2026
Bapak-Ibu hadirin sekalian. Selamat pagi!
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya.
Terima kasih khususnya kepada kepada Pak Sudirman Said dan jajaran UHN serta Bu Elisa Sutanudjaja dan Rujak Centre for Urban Studies yang telah menyetujui dan mendukung pembentukan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir ini.
Selamat Hari Bumi kemarin! Dan Selamat Hari Kartini kemarin dulu.
Bapak-Ibu yang saya hormati,
Pada saat ini di Indonesia terdapat sekitar 8.090 desa pesisir yang langsung berbatasan dengan air laut. Jumlah penduduknya 16 juta 420 ribu jiwa. Terdapat setidaknya 219 kabupaten dan kota di Indonesia memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Dalam jarak 50 kilometer dari garis pantai terdapat sekitar 132 juta jiwa warga Indonesia, atau sekitar 60% dari seluruh penduduk Indonesia. Pesisir adalah wilayah ramai kehidupan dan pembangunan, sudah sejak setidaknya di abad ke-4/5 di nusantara.
Namun, sebagaimana telah kita ketahui sejak setidaknya dua puluh tahun terakhir, air laut telah dan akan terus naik. Di berbagai daerah, juga di pesisir Jawa Tengah ini, kampung-kampung terendam hingga ke atap rumah, bukan hanya ketika sedang terjadi banjir rob saja, tetapi telah tergenang
permanen. Upaya menghentikan kenaikan suhu bumi pada rata-rata plus 1.5 derajat Celcius (terhadap suhu rata-rata di awal revolusi Industri dua setengah abad lalu) telah gagal. Kini sasaran diubah menjadi bagaimana kalau kita stop di 2 derajat Celcius, yang sebagian ahli menganggapnya juga sukar tercapai melihat kelakuan negera-negara dan sistem ekonomi yang tidak berubah.
Kalau Anda pernah menghadiri salah satu saja pertemuan COP/Conferences of Parties itu, Anda dapat merasakan pesimisme itu. (Saya sempat menghadiri 4 COP demikian, dan satu Habitat Conference pada tahun 2016). Para ahli belum lama ini juga menghitung, bahwa selama ini industri persenjataan telah menyumbang setidaknya 5% terhadap keseluruhan emisi gas pemanas bumi. Ini tidak termasuk perang sesungguhnya, yang membakar senjata-senjata ini, dan dengan demikian menambah emisi. Bayangkan pesawat pembom AS senilai 2 milyar dollar dengan sejumlah banyak material tanah langka (rare earth) yang dalam sekejap hancur terbakar terkena rudal seharga 20 ribu dollar. Dan, bayangkan juga bagian-bagian
kota yang hancur karena perang itu juga.
Emisi akan bertambah untuk membangun kembali. Itupun dengan catatan, sebagaimana dikatakan Paus Leo XIV baru-baru ini, “Hanya dibutuhkan sesaat untuk menghancurkan, tetapi sering kali seumur hidup tidak cukup untuk membangun kembali.” Setiap penggunaan material dan energi berarti menambah emisi, sedikit atau banyak. Di sinilah paradoksnya: untuk melindungi diri dari akibat peningkatan emisi yang menyebabkan pemanasan bumi, kita seringkali sengaja atau tidak malah menambah emisi.
Hal ini misalnya terjadi pada pikiran tentang daur ulang plastik, yang hanya memperpanjang umur bahan tidak layak itu, untuk seringkali membuat produk-produk baru yang menjadi diperlukan “hanya karena bisa dibuat”, padahal dapat dibuat dengan bahan-bahan lain yang teruraikan. Plastik harus dikurangi atau dihentikan, bukan didaur ulang menjadi produk lain yang sesungguhnya tidak memerlukannya. Di sinilah perluanya kehati-hatian, sebab pembangunan dengan emisi minimal, atau nol, bukannya tidak ada. Namun, diperlukan pengetahuan dan pertimbangan yang matang serta ketekunan
melaksanakannya.
Jargon-jargon seperti “membangun tembok laut sepanjang seluruh pantai utara Jawa” misalnya, adalah contoh yang tidak bijak apabila tidak disertai catatan tentang perlunya melihat keadaan-berbeda di tiap kawasan dan mempertimbangkan beragam alternatif yang ada. Reklamasi, yang membuat lebih banyak daratan baru, pada dasarnya mengurangi ruang untuk air laut, yang justru bertambah, yang perlu lebih banyak ruang, yang mau tidak mau
hanya berpindah tempat membanjiri daratan lain yang sudah ada terlebih dahulu.
Sementara itu, banjir yang disertai longsor di Sumatra dan sebenarnya sedekat kita, yaitu misalnya di Guci beberapa bulan lalu, adalah fenomenon dari curah hujan yang bukan saja meningkat hanya di waktu tertentu, dengan jumlah total tahunan yang tetap, melainkan jumlah total air hujan itu sendiri sangat mungkin telah bertambah disebabkan oleh peningkatan uap air skarena pemanasan bumi. Kejadian di Sumatra menegaskan dan memberi ilustrasi pada perspektif Pusat Kajian Perkotaan Pesisir UHN yang melihat kawasan pesisir dalam arti luas, yaitu saling terhubungnya kawasan hulu dan hilir melalui sungai-sungai.
Pada keadaan kepulauan, dengan apa yang disebut “sungai-sungai kepulauan” yang umumnya pendek, berbeda dengan “sungai-sungai benua/kontinental” yang panjang, hubungan hulu hilir itu lebih pekat dan “dekat”. (Karena itu kita dengan mudah mengamati hujan di, misalnya lereng gunung-gunung Gede-Pangrango-Salak di Bogor, dan dapat segera meramalkan bahwa dalam waktu beberapa jam sesudahnya Jakarta akan kebanjiran atau tidak).
Bapak ibu yang saya hormati,
Ada banyak sekali contoh dan pengalaman yang tidak dapat saya sebut semua. Intinya dampak sudah dan sedang meluas. Korban mulai menderita dan berduka. Pengetahuan tentang derita dan duka ini sayangnya masih terbatas, terutama pada mereka yang benar-benar mengalami langsung atau yang benar-benar meneliti langsung di lapangan. Hasrat yang makin besar akan makin banyak konsumsi seringkali juga mengaburkan pandangan ke arah duka dan derita itu. Perubahan iklim sedang dan akan makin menyebabkan keguncangan pada apa yang di dalam bahasa Latin disebut “Stabilitas Loci”. Yang sedang terguncang bukan saja tempat (fisik) menetap segala species, tetapi rasa kepastian tentang ketetapan bermukim itu sendiri. Migrasi atau pengungsian adalah salah satu wujud dan pembawa rasa ketidakpastian itu.
Pesisir, berada pada garis depan guncangan pada Stabilitas Loci itu. Pesisir adalah untaian horisontal pusat-pusat kehidupan yang akan menjadi ruang-ruang konflik dan ketidakadilan, yang sebagian sudah terjadi, sebagian lagi berupa potensi yang berbahaya di masa depan yang rasanya tidak jauh. Dan sebagaimana pedalaman dan wilayah pegunungan makin dirasuki keserakahan, pesisir juga makin mendesak untuk dilihat sebagaian untaian vertikal dari hulu ke hilir, terutama pada geografi kepulauan seperti Indonesia.
Kompleksitas ekologis mencakup kompleksitas ekonomi, sosial dan budaya wilayah horisontal maupun vertikal tersebut. Karena itu, PKPP berupaya membangun perspektif vertikal dan horisontal itu juga dengan melibatkan berbagai disiplin untuk memahami keseluruhan perkembangan kehidupan di
dalamnya. Kajian Perkotaan (urban studies) tidak serta-merta bertujuan perencanaan atau perancangan wilayah dan kota secara fisik semata.
PKPP berupaya membangun pengetahuan bersama masyarakat bukan hanya tentang keadaan fisik lingkungan mereka, tetapi juga berupaya memahami sebab-sebab ketidakadilan ruang dan di dalam ruang. Sebab, kenyataannya adalah bahwa meskipun kota-kota kita terus tumbuh, tidak semua
orang tumbuh bersama kota. Pesisir menjadi contoh paling nyata: ruang ekonomi berkembang, tapi juga di ruang itu kerentanan terkonsentrasi. Pesisir bukan hanya mengandung masalah lingkungan, tapi juga hak atas ruang dan sumber dayanya.
Dalam hal ini, kita juga perlu melakukan pembongkaran atas warisan-warisan kolonial yang malah di lain pihak sering diromantisasi. Meskipun pemikiran-pemikiran pascakolonial atau dekolonial telah berkembang sejak konferensi Asia Afrika 71 tahun yang lalu, sejak 1970-an dan belakangan ini, ia telah
mendapatkan rasa kemendesakan baru. Prakarsa Profesor Riwanto Tirtosudarmo dan kawan-kawan untuk melakukan “dekolonialisai ilmu pengetahuan sosial” adalah prakarsa yang layak mendapat dukungan.
Semoga prakarsa itu dapat terus berlanjut sekuat tenaga dan membuat perubahan. PKPP meyakini bahwa solusi lebih adil dan lestari dapat ditemukan apabila semua perspektif didengar dan dimasukkan sebagai faktor dengan sungguh-sungguh. Salah satu perspektif dan sumber pengetahuan yang menentukan adalah pekraman pemukim tempatan itu sendiri, dan mereka yang mengalami dampak terburuk, baik karena ketidakadilan ataupun karena keadaan lainnya yang seharusnya dapat diubah.
Adaptasi lingkungan karena itu diharapkan menjadi proses sosial-budaya-ekonomi yang adil, bukan hanya proyek infrastruktur (fisik) semata.
Proyek yang tidak menyentuh akar masalah, tidak memperhatikan proses sosial budaya-ekonomi, terutama pada lapisan masyarakat paling rentan, justru dapat memperbesar ketimpangan.
PKPP ingin bekerja dengan anggapan-kerja (working hypothesis) bahwa krisis pesisir bukan hanya krisis iklim, tapi krisis cara kita merencanakan dan mengelola kota, yang sebenarnya sudah kita alami jauh sebelum kita mengenali krisis iklim. Hanya saja, krisis iklim telah terbukti menyebabkan bahwa dampak terburuk dialami paling besar oleh masyarakat yang paling rentan dan justru paling sedikit menyumbang pada krisis iklim. Jangan sampai mereka dan kenyataan mereka mendapat kesempatan bersuara paling kecil pula.
PKPP tidak dimaksudkan sebagai lembaga yang hanya “menghasilkan pengetahuan”, melainkan menjadi ruang pertemuan antara ilmu pengetahuan,
kebijakan publik, dan pengalaman warga. Prinsip yang sama ini telah menjadi pegangan Rujak Center for Urban Studies
sejak pendiriaannya. Dalam bentuk lain, kami belajar bahwa UHN menekankan apa yang oleh Pak Sudirman Said dimajukan sebagai “Kepemimpinan Tri-Sektor”. Kami yakin solusi yang baik akan dihasilkan dari kerja bersama antara komunitas kebijakan publik (pemerintah, politisi, birokasi, dll.), komunitas ilmu pengetahuan (akademisi, teknokrat, peneliti…) dan komunitas sosial (masyarakat sipil, pekraman atau pemukim tempatan….)
* * *
Bapak Ibu sekalian,
Beberapa jam ke depan kita akan mengikuti diskusi yang memaparkan dan menanggapi beberapa permasalahan pesisir, terutama di kawasan utara Jawa
Tengah dan sekitarnya. Kita juga akan mendapat informasi tentang apa yang sudah dan sedang dilakukan, termasuk yang oleh PKPP bekerjasama dengan berbagai pihak. Masih banyak yang harus dilakukan. PKPP bahkan belum mematangkan rencana kerja 5 tahun ke depan yang sudah dibahas sejak beberapa bulan yang lalu.
Cita-cita di atas masih jauh lebih besar daripada apa yang sudah atau sedang dilakukan. Namun, seperti biasa, sesuai dengan pendekatannya, kesabaran
memang diperlukan, tetapi bukan kemalasan. Lagipula kesabaran di negeri ini tampak sudah menjadi kebutuhan atau keharusan. Bagaimanapun, kita memang ingin sebaiknya tumbuh seperti pohon, sekaligus ke atas dan ke bawah, sehingga memiliki akar yang kuat meskipun tidak tampak di
dalam tanah, tetapi memberikan kerimbunan yang indah di atasnya, yang karenanya juga tidak mudah tumbang. Banyak hal baik yang kelihatan sebenarnya didukung atau didahului kerja keras yang tidak kelihatan, dan mungkin tidak kelihatan indah.
Kita semua berharap diberikan cukup waktu untuk setidaknya menemukan solusi-solusi yang jitu menghadapi bukan hanya dampak perubahan iklim, tetapi
menghadirkan keadilan dan kehidupan kepesisiran yang lestari, mengubah cara mengelola hidup bersama yang sudah diwarisi dari masa yang panjang
sebelumnya.
Izinkan saya menutup pengantar ini dengan memohon dukungan, doa, dan masukan para hadirin sekalian. Diskusi beberapa jam mendatang adalah salah
satu pemantik untuk melihat apa yang kurang dan perlu dilakukan.
Selamat berdiskusi. Terima kasih.
Marco Kusumawijaya
