Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran akan kerentanan masyarakat yang tinggal di kampung kota. Mengingat tidak hanya isu kepadatan yang menjadi permasalahan warga kampung, namun juga bagaimana ketahanan ekonomi masyarakat ketika peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan oleh pemerintah.
Covid-19 tentunya mempengaruhi kondisi perekonomian secara drastis bagi banyak pihak. Terutama bagi warga kampung yang mata pencahariannya cenderung bergantung pada sektor informal yang menjadikan jalan-jalan di kota sebagai wilayah kerjanya. Adanya larangan untuk tidak berjualan ataupun keluar ke area publik sama seperti menghilangkan pemasukan bagi sebagian besar warga yang jika “tidak keluar, tidak makan”.
Pemerintah saat ini telah menawarkan berbagai macam bantuan sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun pertanyaannya, apakah bantuan yang ditawarkan sudah cukup?
Berdasarkan survey yang diadakan oleh RCUS, JRMK dan UPC pada tahun 2017 terkait biaya hidup warga kampung di Jakarta dengan total responden 2.326 orang, Sebanyak 660KK atau 30.6% responden memiliki total pengeluaran keluarga dalam sebulan di antara Rp 1.000.000 hingga Rp 1.900.000. Sementara 28,7% atau sebanyak 619 KK berkisar di Rp 2.000.000 – 2.900.000 per bulan.
Dalam riset World Bank terkait “Aspiring Indonesia: Expanding Middle Class”, Pengeluaran sebesar Rp 532.000 – 1.200.000/orang berpotensi untuk masuk ke kelompok Aspiring Middle Class sedangkan pengeluaran dibawah Rp 532.000/orang masuk dalam kelompok vulnerable (rentan). Yang dimaksud dengan Aspiring Middle Class adalah kelompok yang sudah tidak tinggal dalam kemiskinan namun secara ekonomi masih belum terjamin sehingga sangat rentan berpotensi masuk ke kelompok vulnerable dan bahkan memiliki kemungkinan untuk masuk ke kelompok miskin kedepannya.
Di samping pengeluaran per bulan, dari survey di atas didapatkan bahwa selain kebutuhan pokok (pangan), warga juga rata-rata memiliki tanggungan biaya di aspek lainnya yang dikeluarkan secara rutin per bulan. Dalam kondisi pengeluaran minimum, warga paling tidak menghabiskan Rp 300.000 untuk membayar sewa rumah dan Rp 100.000 untuk biaya air dan listrik.
Pengeluaran ini belum termasuk jika dalam keluarga tersebut memiliki tanggungan lain seperti angsuran motor, uang jajan anak, dan juga biaya pulsa. Dalam skema pengeluaran minimum, rata-rata warga menghabiskan sekitar Rp 1.070.000 untuk kebutuhan lainnya dengan biaya yang paling tinggi dikeluarkan adalah untuk angsuran motor sekitar Rp 510.000 dan biaya sewa rumah Rp 300.000.
Sedangkan dalam skema pengeluaran menengah yaitu apabila dalam satu keluarga juga memiliki tanggungan biaya pendidikan anak dan juga kesehatan yang rutin dikeluarkan per bulan, maka pengeluaran rata-rata berkisar di Rp 1.735.000. Dengan asumsi pengeluaran untuk sewa rumah, angsuran motor, dan biaya lainnya lebih tinggi dari pada skema di pengeluaran minimum.
Meskipun sebagian besar warga memiliki rumah sendiri, namun 28,8% warga masih terbebani biaya sewa rumah per bulan dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan minimum Rp 300.000 hingga Rp 1.000.000. Hal ini bahkan belum berbicara tentang bagaimana kualitas rumah yang ditinggali oleh warga, apakah cukup layak untuk ditinggali atau nantinya akan dibutuhkan biaya untuk renovasi.
Sejauh ini bantuan sosial yang ditawarkan pemerintah kota berupa bantuan tunai sebesar Rp 600.000 dan bantuan sembako dari bulan April hingga Juni yang dibagikan ke warga tidak mampu. Pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik bagi pelanggan 450VA dengan pembebasan biaya dan keringanan biaya listrik 50% untuk pelanggan 900VA subsidi. Aksi responsif lainnya dari pemerintah yaitu penyediaan gor sebagai tempat tinggal sementara untuk warga yang kehilangan tempat tinggal karna tidak mampu menyewa rumah. Hal ini tentunya meringankan biaya pengeluaran warga terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
Namun masih ada aspek lain yang belum tersentuh, misalnya untuk pemakaian air bersih yang jika melihat situasi saat ini pasti konsumsinya meningkat mengingat anjuran cuci tangan yang terus digiatkan oleh pemerintah. Selain itu juga masih ada angsuran motor yang tidak semua penyedia kredit mau memberikan keringanan untuk penangguhan sementara. Padahal angsuran motor ini jika kita mengacu pada skema diatas adalah yang paling memberatkan.
Ketika situasi Covid-19 ini membuat masyarakat bergantung pada kegiatan digital, bahkan tren yang mulai terlihat adalah banyaknya warga yang mulai berdagang melalui media twitter dan instagram. Belum ada program pemerintah yang menawarkan paling tidak misalnya kuota gratis untuk warga selama masa pandemi ini.
Memang benar bantuan yang diberikan pada dasarnya lebih menyorot ke kebutuhan dasar masyarakat yaitu tercukupi pangannya. Namun mungkin jika pemerintah lebih peka dalam melihat aspek pengeluaran sehari-hari warga, akan ada banyak variasi bantuan yang lebih efektif dan responsif sebagai jaring pengaman sosial warga kampung yang sangat rentan dalam menghadapi pandemi ini.
