Dari Evolusi Kebudayaan Pangan hingga Sektor Ekonomi Informal

Di tengah pandemik COVID-19, muncul pertanyaan bagaimana sektor pangan di perkotaan dapat bertahan. Dalam sesi kali ini, pangan ditelusuri dari sudut pandang antropologi sejarah, urbanisasi hingga ke distribusi dan kaitannya dengan sektor ekonomi informal perkotaan, khususnya dalam kondisi krisis COVID-19 saat ini.

Hal ini dimulai dari 4 perspektif pangan oleh Semiarto Aji[1] pada awal sesi. Yang pertama dilihat dari perspektif ekonomi dan livelihood, dimana ekonomi pangan menekankan pada bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari segi livelihood (mata pencaharian), pangan secara gradual tidak lagi hanya sebagai pemenuhan kebutuhan individu, namun juga sebagai pemenuhan kebutuhan secara kolektif. Misalnya petani tidak hanya menanam untuk dirinya sendiri, tapi juga menyuplai makanan bagi masyarakat luas. Yang kedua mengenai perspektif pertanian (termasuk peternakan) sebagai material mentah pangan. Selanjutnya, pangan juga dapat dilihat dari perspektif teknologi, tentang bagaimana perkembangan pemrosesan pangan dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah perspektif kultural, bahwa perspektif ini-lah yang mendasari seluruh kegiatan pangan (ekonomi dan livelihood, pertanian dan peternakan, serta teknologi) yang tidak lepas dari perkembangan peradaban manusia.

Secara khusus, pangan dalam perspektif kultural berjalan dalam konteks peradaban yang mengacu pada evolusi kebudayaan. Evolusi kebudayaan dalam pangan yang pertama adalah periode dimana manusia mengambil bahan pangan langsung dari alam (food extracting) dan proses peralihannya menuju kemampuan memproduksi pangan (food producing). Jika mengacu pada teori, aktivitas food extracting dilakukan ketika pola mobilitas manusia bersifat nomaden (berpindah-pindah) melalui kegiatan berburu daging hewan sebagai bahan konsumsi. Sebaliknya, kegiatan food producing lebih banyak muncul ketika manusia sudah cenderung bermukim di suatu tempat, bercocok tanam dan membuka ladang (tribal society). Pada masa food producing ini-lah, sistem pengairan mulai dikembangkan. Kemudian, evolusi kebudayaan dalam pangan yang kedua terkait dengan interaksi sosial yang terjadi pada masa food producing. Interaksi sosial yang terbentuk berupa pengorganisasian kolektif manusia dalam mengolah permukimannya, dimana jumlah populasi semakin meningkat, kebutuhan pangan bertambah, pembagian tenaga kerja dan peran pemimpin (village society).

Seiring berkembangnya kegiatan manusia, proses urbanisasi dimulai ketika wilayah yang tadinya bersifat rural memiliki titik-titik pusat kegiatan, seperti pasar. Lama-lamaan, manusia tidak perlu melakukan aktivitas food producing secara mandiri, melainkan dapat bergantung pada pasar. Ciri inilah yang kemudian menginisiasi perkembangan area rural ke urban karena kegiatan di dalamnya sudah lebih kompleks dari sekedar food producing. Evolusi yang selanjutnya adalah terkait akselerasi kebudayaan yang berbasis industri. Evolusi ini-lah yang sampai sekarang sedang terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir. Ada 2 kekuatan yang menentukan laju evolusi ini; negara dan sistem pasar yang mengharuskan komunitas berubah dan beradaptasi ke arah industri. Dalam konteks pangan, evolusi akselerasi mengubah pangan menjadi industri sektoral yang mengakibatkan warga kota tidak lagi dapat memproduksi pangannya secara mandiri sehingga mengharuskan masyarakat untuk mengandalkan kekuatan kapital dan daya beli terhadap pangan.

Sesi ini dilanjutkan oleh Hendro Utomo[2] yang kemudian menjelaskan mengenai akses dan ketahanan pangan. Awal kelanjutan sesi ini adalah argumen bahwa ketahanan warga kota terhadap pangan bergantung sepenuhnya pada pihak lain karena ketidakmampuan kota dalam memproduksi bahan makanan. Terkait pandemi COVID-19, rantai distribusi pangan terganggu, khususnya dari daerah penyangga kota sehingga kota-kota seperti Jakarta rentan terhadap krisis pangan. Terlebih lagi, Jakarta merupakan pusat pandemi virus Corona yang mengakibatkan banyak jasa distribusi pangan enggan untuk memasuki wilayah Jakarta. Dari segi politik, untuk mengontrol kondisi pangan di dalam kota, pelibatan instansi-instansi seperti BUMN, PD Pasar Jaya, dan sebagainya digerakkan untuk memenuhi pasokan pangan. Namun, proses ini seringkali terkendala birokrasi yang dapat memakan waktu sehingga memperlambat waktu distribusi.

Kemudian, Hendro Utomo juga membagikan pengalamannya bersama Foodbank of Indonesia (FOI) dalam mendistribusikan makanan ke beberapa fasilitas kesehatan. Kekhawatiran yang muncul adalah tentang bagaimana menyediakan makanan yang sehat bagi para petugas medis karena mereka termasuk kelompok yang rentan akibat paparan virus secara intens. Masih terkait dengan pangan, sektor informal yang bergerak di usaha kecil seperti warung makan juga mengalami kerugian secara signifikan, namun umumnya bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan, jika pandemi ini terus berlanjut, maka akan semakin mengancam rantai distribusi pangan dan bantuan sosial. Terkait dengan hak asasi, akses terhadap pangan merupakan hak setiap warga negara yang tertuang dalam komitmen pemerintah dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dan Undang Undang 18 No. 2012. Yang terakhir, mengingat saat ini pangan merupakan komoditas yang paling dibutuhkan, maka diperlukan solidaritas sosial dan gotong royong guna menjamin akses terhadap pangan selama pandemi.

Selanjutnya terkait dengan sektor ekonomi informal, Enny Sri Hartati[3] memberikan pandangannya yang diawali dengan karakteristik ekonomi informal yang dikutip dari International Labour Organization (ILO) yang indikatornya lebih banyak dibandingkan Badan Pusat Statistik (BPS). ILO menetapkan bahwa jika suatu pekerjaan tidak memilki jaminan sosial, maka sektor tersebut dianggap sebagai sektor informal. Apabila indikator ini diterapkan di Indonesia, jumlah pekerja ‘informal’ sebetulnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan data eksisting karena sektor formal yang belum memiliki jaminan sosial di Indonesia berada di persentase 56,37%. Secara agregat, jika membandingkan data sektor pekerjaan berdasarkan adanya jaminan sosial lainnya (jaminan kematian, dll), maka sebagian besar pekerja Indonesia (menurut kriteria ILO) masih tergolong sektor informal. Menurut data BPS, jumlah pekerja informal di Indonesia sekarang sekitar 55,72% sedangkan sisanya di sektor formal. Saat pandemi seperti ini, data pekerja yang terkait dengan presentase ada/tidaknya jaminan sosial seharusnya dapat digunakan untuk memetakan distribusi bantuan sosial agar lebih merata.

Terkait profil pekerja informal, presentase sektor yang paling banyak adalah pertanian, perdagangan, akomodasi, makanan dan buruh bangunan, dimana sebagian besar adalah lulusan SD dengan rata-rata pendapatan Rp1.500.000/bulan. Kemudian terkait dengan gender, perempuan merupakan yang paling banyak bekerja di sektor informal (63%). Data selanjutnya mengenai akses pekerja terhadap internet, dimana hal ini akan berkaitan dengan pengaksesan program Pra Kerja. Namun saat ini, akses internet masih berada di bawah 50% dan bagi masyarakat pedesaan, pemahaman tentang penggunaan internet masih terbatas pada penggunaan aplikasi tertentu saja.

Sektor informal yang mendominasi (>55%) persentase sektor pekerja memang dapat dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian, namun di sisi lain, sektor ini berada di posisi yang rentan sebagai penopang ekonomi jika mengalami masalah. Hal ini dikarenakan sektor informal belum banyak dapat memberikan kehidupan dan penghidupan yang layak. Jika memang sektor informal sebagai tulang punggung perekonomian, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki struktur pendapatan melalui peningkatan keterampilan dan kebijakan publik.

Sejauh ini, dalam rangka memperbaiki struktur pendapatan, pemerintah memiliki beberapa program yang sedang dan sudah dijalankan. Salah satunya melalui pendidikan vokasi (magang, link and match dengan dunia usaha) dan upaya peningkatan instansi (balai-balai) dan SDM. Tetapi, kendala yang sering ditemukan adalah ketidakefektifan implementasi program. Contohnya terjadi ketidaksesuaian link and match antara kebutuhan kualitas industri dengan kualifikasi lulusan yang belum mampu diserap pasar. Indikator konkret yang dapat dilihat adalah tingkat pengangguran lulusan SMK yang saat ini paling tinggi persentasenya dibandingkan lulusan SMA/sederajat. Contoh lain adalah dari segi instansi terkait rendahnya anggaran dan kurangnya kesungguhan dalam program yang dijalankan.

Kendala-kendala ini perlu diatasi jika kualitas sektor informal sebagai tulang punggung perekonomian ingin ditingkatkan dan mampu bersaing secara kualitas. Sektor informal memiliki potensi yang besar karena fleksibilitasnya, sehingga yang diperlukan adalah kebijakan yang akomodatif dan roadmap untuk sektor informal di masa depan dengan profiling data yang lengkap.

 

 

[1] Semiarto Aji merupakan dosen Antropologi di Universitas Indonesia. Beliau membawakan sesi tentang evolusi kebudayaan pangan

[2] Hendro Utomo saat ini menjabat sebagai Dewan Pembina Foodbank of Indonesia (FOI). Beliau membawakan sesi terkait dengan akses dan keterjangkauan pangan, serta pengalamannya bersama dengan FOI dalam krisis COVID-19

[3] Enny Sri Hartati merupakan peneliti senior di Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) yang membawakan sesi tentang Sektor Informal sebagai Tulang Punggung Kota

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *