Gampong Pande, Banda Aceh: Pengetahuan Tidak Pernah Terlambat

Gampong Pande adalah cikal-bakal Kota Banda Aceh dan, selanjutnya, Kerajaan Aceh.

Sebelum tsunami 24 Desember 2005 pengetahuan itu sudah umum. Ada makam-makam kuno tersebar diketahui orang.

Tsunami membersihkan kampung itu dari segala hal buatan manusia di atas tanah kecuali nisan-nisan kuno (jaman, kata orang Aceh) yang teguh menancap ke dalam tanah. Sedangkan segala jenis tanaman rontok dan tumbang menjadi kering kerontang. Bentang alam sehabis tsunami malah menampakkan lebih banyak lagi nisan-nisan berukir yang begitu saja disebut Batu Aceh itu. Saya menyaksikan keadaan getir itu pertama kali pada tanggal 17 Januari 2005.

Tapi tsunami juga membawa gagasan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) besar untuk seluruh Kota Banda Aceh dengan dana APBN di Gampong Pande. Pengetahuan umum bahwa Gampong Pande adalah asal-usul Kerajaan Aceh tidak menghentikan gagasan tersebut. Pembangunan dimulai. Penampakan fisik sekarang ini sudah mengesankan.

Gambar 1. Tampak Fisik Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Sementara itu, tinggalan-tinggalan Batu Aceh terus ditemukan di sekitarnya. Di tahun 2013 orang bahkan menemukan seguci koin emas Ottoman dan Venesia. Lalu juga keramik China dari masa Dinasti Ming (abad ke 16-17), Vietnam dan Thailand.

Di sebelah timur, hanya berjarak beberapa ratus meter dari IPAL itu, juga sudah dibangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dengan cara sanitary landfill.

Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebenarnya mengatakan bahwa apabila ditemukan tinggalan-tinggalan pada kawasan suatu proyek, maka pembangunan harus dihentikan dan memberi kesempatan kepada penggalian dan penelitian arkeologi.

Pada tanggal 30 September 2017 lalu saya melihat alam telah mengambil alih dengan baik. Rimbunan bakau sudah setinggi lima hingga enam meter. Rakyat sudah membangun tambak. Seseorang menggali saluran lebih dalam di dasar tambak untuk tempat nanti menjebak udang agar mudah ditangguk nanti ketika permukaan air diturunkan dengan mengalirkannya ke luar. Ada taman nisan-nisan yang dikumpulkan. Pohon-pohon perindang jalanpun sudah nampak dewasa, pokoknya ada yang sudah bergaristengah lebih dari 30 cm, dengan tajuknya bergaristengah 15 m. Masyarakat berkesenian. Sudah banyak pula anak-anak yang lahir sesudah tsunami bermain-main di jalan. Masjid dan meuligo (mahligai, kantor dan balai kampung) telah dibangun dan aktif. Tentu saja rumah-rumah penduduk sudah lama dibangun.

Tsunami sudah hampir 13 tahun lalu. Pemerintah ingin mengembangkan pariwisata dengan berbagai fasilitas di Gampong Pande. Tapi sejauh ini selalu ditolak masyarakat setempat. Sedangkan ICAIOS (International Center for Aceh and Indian Ocean Studies) Universitas Syah Kuala dengan program Urbanisme Warga makin akrab dengan warga. Banyak tamu dari luar diajak bergaul dengan penduduk kampung itu. Sedikit demi sedikit keistimewaan kampung itu disiarkan menjadi pengetahuan umum: bakau, tambak, cara menangkap kepiting, tradisi setempat, aneka ragam Batu Aceh, manfaat dari daun, bunga dan buah nipah, sejarah, temuan koin emas…Dua perempuan muda telah menjadi pemandu wisata yang fasih sesudah dilatih bersama lima orang lainnya.

Gambar 2. Kegiatan “Wet – Wet Gampong Pande” oleh ICAIOS

Pengetahuan bertambah banyak dan makin tersiar. Tentangan terhadap proyek IPAL makin bergulir. Tetapi, IPAL tetap dinyatakan akan berjalan terus.

Jadi, sebenarnya seberapa banyak dan seberapa dini pengetahuan diperlukan untuk orang membuat keputusan yang bijak? Mungkin juga bukan di situ kita meletakkan peran pengetahuan. Sebab, barangkali diperlukan lagi kreativitas untuk memunculkan alternatif-alternatif, varian-varian. Selain itu perlu keinginan untuk ikhlas berepot-repot mendengar dan membaca, serta mencari solusi yang lebih dapat menampung banyak hal serta kepentingan.

Tapi logika “proyek” adalah linier. Sekali berjalan dengan anggaran yang sudah ditetapkan, sulit membuat perubahan. (Benarkah?) Pengetahuan saja tidak dapat dengan sendirinya mengubah keadaan. Tapi apakah ada hal yang dapat diubah tanpa peran pengetahuan? Tidak juga. Dan pengetahuan memerlukan orang-orang yang menyerap, menyimpan dan membawahnya. Merekalah warga yang sadar karena berpengetahuan. Ketika warga berpengetahuan itu aktif, maka terjadilah urbanisme warga. Setiap orang berhak ikut membentuk–bukan hanya membangun!– kampung, kota dan lingkungannya.

Saya teringat kata sahabat saya, Bang Saiful Mahdi yang mengutip sarjana kenamaan Anthony Reid: “Padahal orang Aceh itu paling obsesif dengan sejarah.”

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *