Jalan Panjang Pemenuhan Hak Atas Air di Jakarta

22 tahun yang lalu, melalui katebelece dari Presiden Suharto tahún 1995, PT Thames Water Overseas (mitra PT Kekar Pola Airindo) dan PT Suez Lyonnaise des Eaux (mitra PT Garuda Dipta Semesta) PAM Jakarta, menandatangani kontrak konsesi layanan air di Jakarta. Kontrak keduanya sepanjang 25 tahún dan diberikan melalui proses penunjukan langsung. Saat itu Indonesia berada dalam kondisi krisis Finansial Asia. Kondisi ekonomi Indonesia saat itu, berbalut dengan agenda privatisasi air, masuk melalui program World Bank Water Resources Sector Adjustment Loan memberikan pinjaman sebesar $300 juta.

Sebelum swastanisasi, memang kondisi pengadaan air bearish di Jakarta bukanlah sesuatu yang ideal. Ada bank kekecewaan warga tercatat oleh YLKI, baik soal pencatatan meteran yang tidak sesuai hingga mutu air yang jauh dari baik. Namun ternyata proses menuju swastanisasi atau privatisasi ini jauh dari tata kelola pemerintahan yang baik, misalnya tidak terbukanya proses tender, dugaan praktek kolusi hingga tidak transparannya penentuan tarif. Dan seperti diduga, terjadi lonjakan harga hingga peninkatan hutang PAM Jaya sendiri. Sementara, kualitas air pun tidak juga membaik.

Berikut adalah penggalan Kata Fakta Jakarta, bab Privatisasi Air.

Pasca reformasi, desakan publik untuk memutuskan kontrak dengan operator swasta dan menghentikan swastanisasi terus ada dan bahkan menguat. Pada tahun 2010, YLBHI dan Amrta Institute mencatat bahwa tarif per meter kubik Jakarta ($0.77) lebih mahal daripada Singapura ($0.55). Di tahun itupun, proses remunisipalisasi (pengembalian pengelolaan dari swasta kepada publik) terjadi di berbagai kota-kota dunia. Bahkan di Perancis, negara asal Suez-Lyonnaise, setidaknya ada total 49 remunisipalisasi, terms kota Paris. Laporan mengenai tren remunisipaliasi dapat dibaca disini.

Di Indonesia sendiri, Kabupaten Badung di Bali, telah melakukan remunisipalisasi di tahun 2012. Selama 20 tahun, konsensi air berata pada 3 PT, yaitu, PT Mahasara Buana, PT Intan Dyandra Mulya dan PT Dewata Artha Karisma. Beberapa tahun sebelum kontrak konsesi itu habis, Pemkab Badung memutuskan untuk mengelola air secara publik. Bahkan di akhir masa kontrak yaitu tahun 2012, Pemkab Badung sudah menyiapkan tambahan investasi sebesar 20 milyar. Tanpa swastanisasi pun, Kabupaten Badung yang menjadi lokasi penyelenggaraan pertemuan APEC di tabun 2012, tetap mampu memberikan layanan dengna baik.

Menurut Amrta Institute, Malaysia menggunakan kemitraan publik-publik sebagai alat pengembangan. Melalui remunisipalisasi ini, pengelolaan air kembali kepada publik dan bukan sebagai alat untuk mencari untung. Dan ini sejalan dengan pemenuhan hak asasi manusia atas air, dimana Indonesia sudah meratifikasinya dalam Undang Undang 11/2005.

Perjalanan panjang menggugat swastanisasi air pun cukup berliku, dan bisa disimak di laman ini.

Pada April 2017, Mahkamah Agung pun memenangkan gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta yang menyatakan kerja sama antara PAM tengan Palyja dan Aetra batalla dan tidak berlaku. Namun di pertengahan tahu 2018, Kementerian Keuangan mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Keputusan MA tersebut, yang kemudian MA memenangkan PK Kemenkeu.

Terlepas dari keputusan PK Mahkamah Agung yang memenangkan Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan swastanisasi air ini dan mengambil alih pengelolaan air. Dalam konferensi pers, Gubernur Anies Baswedan menjelaskan alasan dan langkah-langkah pertimbangan dalam melakukan remunisipalisasi.

Memang, proses remunisipalisasi itu bukanlah proses sebentar dan mudah. Namun langkah awal Pemprov DKI dan Gubernur untuk memulai proses remunisipalisasi perlu diapresiasi dan juga didorong terus agar segera tercapai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *