Bareng-Bareng Rembug CAP

1 Februari 2019, Rujak Center for Urban Studies bekerja sama dengan Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan seluruh kolaborator yang terlibat, mengadakan diskusi terbuka bertema “Kolaborasi Menuju Kampung Kota Berdaya dan Lestari” di ruang Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat. diskusi ini pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan pameran “Ini Kampung” yang terselenggara di Selasar gedung G, Balai Kota. Jakarta.

Pada kesempatan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut membuka kegiatan diskusi, sekaligus memberi simbolisasi pembukaan pameran “ini kampung.” dalam pidato pembukannnya, Gubernur Anies Baswedan Menyampaikan bahwa  “kampung kota Jakarta harus dipertahankan, dihidupkan, dan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia. proses pelaksanaan CAP (Community Action Plann) merupakan wadah kolaborasi, bukan konsultasi, tahap pelibatannya pun jauh lebih luas. Kampung tidak untuk dihilangkan, tetapi untuk dirawat dan ditumbuhkan, yang harus dihilangkan adalah kekumuhannya.”

Menurut Joko Adianto selaku dosen dan peneliti dari Departemen Arsitektur, Universitas Indonesia menyebutkan bahwa rumah adalah hak dasar yang disediakan oleh pemerintah. Namun penyediaannya tidak memenuhi kemampuan, kebutuhan, dan kegiatan keseharian masyarakat. Sedangkan rumah yang disediakan oleh masyarakat kurang memenuhi standar dan terintegrasi dengan fungsi serta infrastruktur yang mendukung. setidaknya CAP hadir untuk menjembatani kedua kekurangan tersebut. pada proses CAP, masyarakat bisa menjadi mitra pembangunan, oleh sebab itu penting kiranya kita semua harus memahami hukum dan kebijakan yang mengatur kawasan permukiman agar tidak menimbulkan masalah baru.

Lebih jauh menurut Elisa Sutanudjaja selaku Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies menyebutkan bahwa menurut BPS pada 2013 menyebutkan sekitar 71% perumahan di penuhi secara swadaya, dan rumah yang dipenuhi oleh pasar dan negara hanya berkisar 29%. kedepannya salah satu agenda millenium Development Goals adalah pengakuan atas permukiman yang berbasis produksi habitat sosial dan sebenarnnya kata tersebut telah merujuk pada kehidupan kampung dimana bentuk permukimannya berbasis pada produksi habitat sosial yang berlandaskan kebersamaan dalam setiap aspek perencanaannya.

“beberapa usulan terkait pengarusutamaan kampung dalam kebijakan perkotaan harus meliputi 1. memasukan kriteria hunian layak ke dalam RTRW. 2.  mengembangkan kawasan hunian vertikal dengan intensitas beragam yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang memadai. 3. pelaksanaan CAP perlu dasar hukum sebagai bagian dari perencanaan kawasan misalnya. 4. mewujudkan mobilitas dalam kampung terutama persoalan akses baik dari segi hukum dan kebijakan mau pun mobilitas sosial warga kampung. Beberapa Rekomendasi pengarusutamaan kampung dalam kebijakan perkotaan antara lain 1. perlu ada definisi kampung dalam RTRW. 2. perlu ada arahan struktur ruang yang berbeda dari permukiman nonswadaya atau formal. 3. perlu ada aturan terkait tata ruang kampung yang menjamin kepastian bermukim selagi program CAP berlangsung.” Tutur Elisa Sutanudjaja  

Menurut Semiarto Aji selaku dosen dan peneliti bidang antropologi, Universitas Indonesia  menjelaskan bahwa saat ini kita sedang mengalami masa transisi pembangunan, dimana pemerintah tidak menjadi aktor penuh, melainkan masyarakat sebagai subjek melalui perencanaan partisipatoris dan kolaborasi berbagai aktor antara pemerintah, akademisi dan masyarakat mau pun peran NGO. kampung merupakan wahana interaksi sosial tempat dimana proses kolaborasi terjadi.

Menurut Siti Maymunah warga Kampung Tongkol dan Prasetyo warga kampung Kaliapuran sebagai orang yang jugaterlibat dalam proses CAP dari kalangan warga kampung menyebutkan bahwa sejauh ini pelaksanaan CAp oleh dinas dan Suku dinas melalui konsultannya kerap mengalami beberapa hambatan. misalnya pelaksanaan survei dan pemetaannya masih terbatas, implementasi rembuk dan penyusunan usulan program terbatas kurang melibatkan warga lebih luas. pelaporan hasil CAP dan DED tidak terjadi hanya melalui email dan tidak bertatap muka dengan warga dan belum lagi penandatanganan berita acara yang juga belum dilakukan. menurut Siti Maymunah kendala ini yang kerap menjadi hambatan dalam proses CAP yang berharap kedepannya akan lebih baik dari ini.

Pada akhir kegiatan para peserta yang sebagian besar adalah warga kampung dan para SKPD pemerintah provinsi DKI Jakarta memberi masukan-masukan serta usulan diskusi tersebut dan berharap kedepannya sebagai pelayan masyarakat, pemerintah DKI akan lebih baik lagi dalam mengawali proses CAP (community Action Plann) di kampung-kampung kota Jakarta.

 

Berikut adalah link untuk mengakses materi para narasumber pembukaan diskusi “Menuju Kampung Kota Berdaya dan Lestari” 1 Februari 2019 di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat. klik ini

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *