Oleh Bambang Bujono / Jakartanesia

SAMPAI menjelang akhir pekan keempat Januari ini hanya 30-an keluarga yang bermukim di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara, bersedia dipindahkan. Jumlah ini kurang dari 0,2 persen dari 17 ribu keluarga di kawasan tersebut.

Mungkin dengan kesabaran ala Jokowi ketika sebagai wali kota Solo memindahkan ribuan pedagang kali lima dari kawasan jalur hijau dan taman di kota tersebut 17 ribu keluarga di Waduk Pluit akhirnya mau dipindahkan. Tapi berapa lama “pembujukan” perlu dilangsungkan?

“Diplomasi” makan bersama seperti dilakukan Jokowi di Solo mungkin sulit dilakukan karena kesibukan Gubernur Jokowi. Selain itu, 17 ribu keluarga warga Waduk Pluit bukan masyarakat yang mempunyai waktu luang sama. Masing-masing memiliki pekerjaan berbeda, tak sebagaimana pedagang kaki lima yang kira-kira sama jam sibuk dan jam istirahatnya.

Tapi mengapa mereka susah diminta pindah, padahal fasilitas yang diberikan terdengar mudah dan nyaman? Fasilitas itu: rumah susun tanpa seleksi (peminat rumah susun mesti mendaftar dan diseleksi), perabotan lengkap, sembako untuk beberapa hari, dan pakaian.

Mungkin ada sejumlah sebab. Pertama, pindah berarti menjauh dari tempat bekerja. Sejumlah nelayan di Aceh menolak permukiman baru yang dibangun untuk mereka karena permukiman itu jauh dari pantai. Kalau tak salah BRR Aceh dan Nias (badan yang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias sehabis tsunami) kemudian mencarikan permukiman yang memang tak jauh dari pantai namun cukup aman dari ancaman tsunami.

Selain soal jarak ke tempat kerja, juga jarak ke sekolah untuk keluarga yang anak-anaknya sudah bersekolah, adalah kendala yang membuat mereka enggan pindah.

Kedua, rumah susun merupakan lingkungan baru yang tidak mereka (warga Waduk Pluit) kenali benar. Mereka gamang; apalagi berbagai berita (ada yang benar ada yang keliru) tentang rumah susun (tak punya halaman, air yang tak naik ke tingkat atas, air kamar mandi dari rumah di atas menetes masuk karena langit-langit bocor dan sebagainya) terdengar tak nyaman..

Ketiga, terkait dengan sebab kedua, rumah yang mereka huni sekarang lebih luas, lebih nyaman; singkat kata rumah itu sudah menjadi home sweet home apa pun keadaannya. Ini sulit diatasi karena menyangkut persepsi, karena itu berkaitan dengan masalah kejiwaan.

Keempat, kalau toh mereka setiap tahun kebanjiran dan harus mengungsi, bagi mereka ini bukan masalah besar. Kebanjiran itu hanya dua atau mungkin tiga kali dalam setahun. Hanya dalam beberapa hari mereka harus “menderita” sementara itu lebih dari 300 hari mereka menikmati homenya itu.

Kelima, rasa keadilan. Mengapa mereka harus pindah? Agar perumahan mewah di Pluit tak kebanjiran? Mengapa tak ada solusi sama-sama menanggung, yang di waduk dan yang di perumahan mahal?

Keenam, berkaitan dengan yang kelima itu, mengapa sejumlah permukiman dan kompleks bangunan lain (mal misalnya)  yang juga salah tempat (misalnya yang di jalur hijau, di daerah resapan akhirnya mendapat izin) tak juga dipindahkan? Bukankah kalau mereka yang di daerah resapan air misalnya, juga dipindahkan, dan daerah itu dikembalikan menjadi resapan air, juga bisa mengurangi banjir?

Untung ada Jokowi-Basuki 

Jadi? Sekadar catatan, setelah membaca sejumlah tulisan secara acak tentang banjir Jakarta, selain soal “nasib” bahwa Jakarta ditakdirkan berada di daerah datar bahkan di bawah permukaan air laut, adalah kebijaksanaan pembangunan yang tampaknya menjadi biang banjir itu. Dari zaman VOC sampai sekarang, terkesan pada umumnya pembangunan kota hanya untuk kepentingan bisnis (dan pemilik modal tentunya), sembari mengabaikan masyarakat luas terutama lapisan ekonomi lemah.

Ini bukan soal keberpihakan pada bisnis atau kaum lapisan lemah. Ini soal menemukan solusi. Dengan kebijakan seperti itu solusi yang ditemukan tidak komprehensif. Disadari atau tidak, kebijakan tersebut merugikan atau mengorbankan mereka yang diabaikan.

Untunglah, dalam hal itu Jokowi-Basuki terkesan berbeda. Meski belum ada janji besar yang terwujud (rumah susun deret menggantikan permukiman pinggir kali umpamanya), gubernur dan wakilnya ini menggariskan kebijakan pro masyarakat luas. Selain dari janji-janji masa kampanye, juga itu terkesan dari berbagai pernyataan Jokowi berkaitan dengan bajir sekarang ini. Misalnya, ia mengakui banyak permukiman didirikan di daerah resapan air, banyak gedung tak memenuhi keharusan memiliki sumur resapan yang baik, banyak permukiman tak meninggalkan sebagian besar lahan sebagai resapan, dan sebagainya. Sekaligus, ia pun mengakui membenahi semua itu tidak mudah karena yang melanggar itu memegang surat izin, meski ia tetap akan memikirkan hal ini.

Suara Jokowi membawa harapan. Misalnya, Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan warga yang bermukim di kawasan Waduk Pluit dengan kebijakan yang komprehensif, karena itu adil. Pasti itu tak mudah. Namun seorang pejabat yang menyadari bahwa ada kekeliruan pemberian izin, dan ia tak akan mengulanginya, ini terdengar bagaikan suara merdu di tengah hiruk yang tak keruan. Apalagi kalau ia, dengan bijaksana bukan asal gusur, dan berani membenahi semuanya tanpa pandang bulu.

Kerja keras Jokowi-Basuki dalam 100 hari pertama pemerintahannya memperkuat harapan itu. Seolah tiada hari tanpa kerja bagi mereka (kecuali ketika Jokowi nonton musik rock di Ancol itu). Karena itu mestinya “Jakarta Baru” –tak terlalu macet, tak terlalu banjir, angkutan umum yang aman dan nyaman, dan sebuah birokrasi yang tak (terlalu)korup—bukan hanya mimpi.