Mengembalikan Perumahan Rakyat Sebagai Hak Bukan komoditi

Pihri Buhaerah Peneliti Komnas Ham pada divisi pengkajian dan penelitian tengah memaparkan persoalan perumahan rakyat yang tengah menjadi asset dan komoditi pada Diskusi Refleksi 20 Tahun Kebijakan Perumahan Rakyat Indonesia yang diadakan RCUS di Auditorium Goethe Institute. Jl. Sam Ratulangi Menteng Jakarta Pusat.

“Rumah layak selama ini telah menjadi barang mahal pemenuhannya sebagai hak, padahal rumah layak itu sendiri merupakan hak yang melekat pada setiap individu”

“Selama 20 tahun perjalanan reformasi, masalah perumahan rakyat masih tetap menjadi barang komoditas yang bernilai ekonomis dan telah menimbulkan eksklusi sosial terhadap masyarakat termarjinalkan secara ekonomi terhadap peluang untuk mengakses rumah layak. Selain itu bahwa amanat konstitusi mengatakan bahwa rumah merupakan hak asasi manusia. Oleh sebab persoalan keterjangkauan hak atas rumah layak apakah akan kembali pada pasar ataukah akan kembali pada fitrahnya sebagai hak, tentu ini tergantung dari perjuangan kita hari ini. “Tutur Pihri Buhaerah Pegiat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham).

Persoalan keterjangkauan hunian layak merupakan tanggung jawab Negara. Selain itu bahwa persoalan struktural harus menjadi perhatian penting pembenahan kebijakan perumahan rakyat, tidak selamanya persoalan angka kebutuhan rumah selalu diatasi oleh penyediaan rumah, secara secara besar-besaran yang justru terkadang melalaikan komponen-komponen kelayakan itu sendiri. dalam perspektif hak asasi manusia, persoalan hunian layak menjadi tanggung jawab Negara sepenuhnya dan disitulah nasib kita dipertaruhkan.

“Kalau kita ingin menjadikan persoalan rumah sebagai hak asasi manusia, maka, proses penyediaan dan pembangunan rumah tidak boleh menciptakan ketimpangan, dan ketika permintaan meningkat, maka harganya pun harus turun dan hal paling penting ialah bahwa rumah harus dapat menciptakan peradaban.

Kalau dalam pemenuhan dan penyediaan perumahan rakyat diukur dari pendapatan, maka hal ini akan menciptakan kelas. Sehingga dalam kacamata hak aasi manusia, bahwa dalam pemenuhan rumah tidak boleh didasarkan pada akses pendapatan  atau sumber daya ekonomi, oleh sebab itu siapapun patut diperhitungkan keberadaannya untuk dapat mengakses, baik dari kategoti orang tidak mampu mau pun pekerja sektor informal.” Tutur Pihri Buhairah.

Regulasi kebijakan atas perumahan rakyat masih menjadi prioritas yang perlu dibenahi, juga dalam proses penyediaan rumah layak justru kerap mengorbankan kelayakan itu sendiri. Seperti halnya mengutamakan affordability,  namun melalaikan aksesnya, juga persoalan keterjangkauan akses serta harga kerap mengorbankan kelayakan.

Selain itu menurut Jehansyah Siregar selaku pegiat perumahan dan Permukiman ITB menjelaskan bahwa selama ini kendala pemerintah dalam menerapkan efisiensi program perumahan rakyat yang layak tidak berlanjut membenahi kekurangan. Contoh kecil program KIP (kampung improvement program) putus ditengah hampir suksesnya program tersebut menata kondisi sosial dan permukiman rakyat.

Kita harus belajar pada Thailand yang telah mengembangkan organisasi perumahan dan permukiman menjadi CODI (community organizations Deevelopment Institute) sebuah lembaga yang benar-benar menangani masalah perumahan danpermukiman. Belum lagi persoalan yang sangat serius ialah bahwa para pejabat dinas perumahan di tingkat kabupaten baru hadir 2 tahun lalu sekitar tahun 2016, rata-rata dari petugas dari dinas perumahan adalah pindahan dari dinas agama dan dinas y\lain yang minim pengetahuan tentang program perumahan dan permukiman telah menimbulkan “gap knowledge.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *