Menatap Masa Depan Perumahan Rakyat

 

“ada hak warga Negara yang selama ini pula harus dipenuhi melalui mekanisme pasar.” Tutur Jehansyah Siregar dalam kegiatan diskusi Pada tanggal 16 Mei 2018 yang diadakan Rujak Center for Urban Studies bertemakan refleksi 20 tahun perumahan rakyat Indonesia

Perjuangan menegakan hak perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tema pokok pada diskusi refleksi 20 tahun kebijakan perumahan rakyat di Indnesia. Perhatian program pembangunan perumahan mau pun strategi pemerintah atas penyediaan perumahan terjangkau masih menjadi tantangan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pasalnya menurut catatan BPS bahwa pengeluaran yang memiskinkan dari rumah tanggga non-makanan ada pada pengeluaran untuk tempat tinggal (rumah) sebesar 36% dan merupakan angka tertinggi dari jenis pengeluaran lainnya seperti biaya kesehatan, pendidikan mau pun bahan bakar.

Menurut Jehansyah Siregar selaku anggota keahlian perumahan dan permukiman (KKPP-ITB) menjelaskan bahwa kaitan antara penyediaan rumah sebagai hak merupakan tanggung jawab pemerintah (Negara), angka kekurangan rumah yang tinggi tidak diimbangi oleh penumbuhan yang progresif. Maka di sini kita perlu mengenali penyediaan jenis dan sistem penyediaan rumah, karena memang pembangunan rumah tidak selamanya hanya dibiarkan kepada “pasar” begitu saja, agar keberadaan pembangunan perumahan dapat berkelanjutan.

“Pada dasarnya penyediaan perumahan oleh pasar juga dahulu memiliki kemajuan sekitar tahun 1990-an tepatnya pada REPLITA ke-4. Pembangunan oleh Real Estate Indonesia (REI) misalnya, sebagai pengembang sudah membangun sekitar 88.000 rumah sederhana dan bahkan meninggalkan angka yang digarap oleh PERUMNAS pada saat itu. Kenyataan ini juga didukung oleh kemauan pemerintah terhadap persoalan perumahan rakyat dengan dibentuknya Kementerian Perumahan Rakyat yang juga telah menjadi penanda bahwa urusan perumahan sudah menjadi persoalan yang kompleks pada saat itu.” Tutur Jehansyah.

Sampai saat ini proses penyediaan perumahan rakyat terlalu menggebuk rata sistem yang ada. Padahal ketika membicarakan sistem, bahwa dalam melakukan penyediaan kebutuhan perumahan komersil belum tentu sama sistem yang di terapkan dengan penyediaan rumah swadaya. Oleh sebab itu persoalan sistem seyogyanya dapat menjadi perspektif bagi Pemerintah dalam menangani persoalan penyediaan perumahan rakyat saat ini. “Bisnis property” juga turut menjadi tantangan membangun perumahan rakyat saat ini, terutama di kota-kota, dengan persoalan lahan yang sudah sebagian besar dikuasai oleh “pemodal” yang melahirkan banyak spekulasi terhadap persoalan tanah, maka kenyataan ini telah menimbulkan menurunnya keterjangkauan harga tanah.” Tutur Jehansyah.

Menurut Pangihutan Marpaung selaku Tenaga Ahli Penyediaan Perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyayangkan keterjangkauan masyarakat informal yang tidak dipandang sebagai aspek penting dalam sistem pembiayaan perumahan oleh bank atau pemerintah. Misalnya, hal sederhana persoalan “BI cecking” dan prosedur perizinan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank kerap menjadikan bank “ekslusif” terhadap pasar informal. Oleh sebab itu masyarakat pekerja informal kerap kehilangan akses untuk mendapatkan rumah layak subsidi.

hal senada juga diutarakan oleh Nurul Wajah Mujahid, selaku Kasubdit Perumahan dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan bahwa di berbagai negara lain jangkauan seperti halnya sistem KPR sudah berani mengjangkau pasar informal. oleh sebab itu jika bank selalu eksklusif terhadap pasar informal, sistem KPR kita tidak pernah berkembang. faktanya memang masyarakat memanfaatkan KPR angkanya begitu kecil, masih dibawah 3%. namun tidak juga bisa disangkal bahwa, beberapa studi menyimpulkan keengganan memanffatkan KPR dari masyarakat juga sebab dari ketidakinginanya memiliki beban hutang dalam jumlah besar dan bertahun-tahun. Tuturnya

Selain itu menurut Wahyu Setiawan selaku Tenaga Ahli Laboratorium Perumahan dan Permukiman ITS menjelaskan bahwa selama ini program dari pemerintah tidak berkesinambungan, bahkan putus dijalan. Selain itu banyak ide-ide dari local community yang sebenarnnya bagus akan tetapi tidak terserap oleh sistem pemerintah.

“Bahwa untuk menciptakan keberlanjutan dalam program perumahan rakyat dan kawasan permukiman (perbaikan kampung), maka jangan terlalu terpaku pada bentuk fisik, kita bisa masuk pada perbaikan ekonomi masyarakatnya. Selain itu, bahwa ada bentuk-bentuk standarisasi dalam pengadaan program perumahan yang kadang menjebak dan berbahaya terhadap nilai-nilai lokal bahkan mematikan nilai lokal. Contohnya, kalau kita tanya pada masyarakat Papua, mereka menginginkan rumah seperti di Jawa, ketimbang rumah berdasarkan nilai lokal. Kondisi terkadang menghilangkan ide tentang rumah serta unsur kebudayaannya.” Imbuh Wahyu..

Begitu pula sebaliknya, menurut Darrundono, yang sempat berkecimpung menangani proyek perbaikan kampung MHT (Muhammad Husni Thamrin) menjelaskan bahwa proyek MHT yang ia garap adalah proyek sosial, ketimbang fisik. Oleh sebab itu prinsip perbaikan kampung ialah bagaimana menciptakan kondisi yang sustainable yang bisa dilaksanakan, dan dapat dikerjakan oleh penduduknya sendiri. Sehingga yang utama dibangun tidak selalu kondisi fisiknya, akan tetapi kondisi sosialnya.

Refleksi 20 tahun reformasi dan kaitannya dengan kebijakan perumahan rakyat di Indonesia sudah saatnya mulai fokus terhadap kelemahan sistem. Selain itu terdapat aspek yang lebih luas dan dapat dikembangkan dalam menjangkau pasar, seperti halnya kepedulian dalam memperhatikan sektor informal menjadi perhatian serius masalah kebijakan program perumahan rakyat.  Oleh sebab itu, pada akhir diskusi permasalahan keterjangkauan menjadi tema penting pembahasan diskusi 20 tahun retrospeksi kebijakan perumahan rakyat kali ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *