Nasib PKL (Pedagang Kaki Lima) Kala Pandemi

Oleh: Rahayu Santoso Putri, Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Rujak Center for Urban Studies (RCUS) pada tanggal 17 Juli  2020 menyelenggarakan diskusi secara daring  dengan tema “PKL:Peluang dan Tantangan, sebelum dan saat pandemi” . Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh Elisa Sutanudjaja selaku Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Dr. Redento B Recio, Researcher  Fellow Informal Urbanism (InfUr-) University of Melbourne dan Reihana P. Hutami Peneliti di Komunitas Rame-Rame Jakarta dan adapun penanggap diskusi diantaranya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi DKI ajakrta Pak Satrio yang mwakili Kadis PPKUMKM Ir. Elisabeth Ratu R. A., MM

Hampir separuh lebih penduduk dari Indonesia bekerja di sektor informal. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat hingga tahun 2019 diketahui sebanyak 55,72% dari masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal dan 39.01% diantaranya berada di DKI Jakarta. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sektor informal sering kali kurang diperhatikan oleh pemerintah secara baik.

Hal tersebut terindikasi dari adanya perlakuan tidak adil melalui stigma yang diberikan kepada PKL sebagai “perusak” estetika perkotaan. Di tengah ketidakadilan yang ada, kini para PKL juga dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka untuk melakukan karantina di rumah selama beberapa hari seiring dengan adanya kebijakan PSBB. Hal tersebut berpengaruh banyak terhadap penghasilan mereka, mengingat bahwa PKL merupakan pekerjaan berbasis harian sehingga jika para PKL tidak berjualan keluar rumah maka tidak ada penghasilan yang didapatkan.

Argumen tersebut diperkuat melalui penelitian yang telah dilakukan oleh Raihana P. Hutami Researcher dari komunitas Rame-Rame Jakarta, sebagai pegiat independen yang bergerak dalam isu-isu informal Jakarta menjelaskan bahwa PKL yang berjualan di wilayah perkantoran mengalami penurunan pendapatan hingga 50%, sedangkan pedagang yang berjualan di wilayah permukiman mengalami pendapatan hingga 100%.  Studi ini dilakukan di area perkantoran Karet

Selain itu, baik pedagang yang berjualan menetap maupun yang berpindah-pindah mengalami penurunan hingga 50%, bahkan tidak mendapatkan penghasilan selama 3 bulan, pada masa PSBB diterapkan.  Temuan tersebut didorong melalui adanya kebijakan Work From Home (WFH) yang dikeluarkan oleh beberapa tempat kerja yang mengakibatkan adanya peralihan sasaran konsumsi dari pedagang kaki lima di area perkantoran ke pedagang yang ada di wilayah perumahan.

Seteleh kebijakan PSBB transisi diterapkan, para pedagang yang menetap mendapatkan pertambahan pendapatan sebanyak 20% dikarenakan masih banyak pekerja kantoran yang membawa bekal sendiri untuk menghindari warung makan, serta pekerja yang WFH. Para pedagang tersebut kemudian mencari cara untuk memasarkan produknya melalui penjualan berbasis daring. Di samping itu, para pedagang yang berpindah-pindah masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemasukan karena tidak dapat berjualan baik secara daring maupun luring. Sehingga strategi yang dapat dilakukan adalah melalui jemput bola atau mendatangi wilayah yang ramai.

Rujak Center for Urban Studies bekerja sama dengan beberapa lembaga sipil membuat survei kondisi di Indonesia dan membuka layanan pengaduan independen mengenai isu hak atas ekonomi dan sosial. “Berdasarkan hasil pengaduan diketahui bahwa banyak pekerja dari sektor informal yang mengeluhkan mengenai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatannya menurun. Selain kebutuhan sehari-hari, banyak juga yang mengeluhkan karena tidak mampu membayar biaya sewa tempat tinggal. ‘Tutur ElisaSutanudjaja Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies

Di samping itu, RCUS juga tergabung ke dalam Lapor Covid-19 yang bekerja sama dengan Social Resiliency Lab, Nanyang Technology University mengenai Risk Perception Survey atau Survei Persepsi Resiko. Berdasarkan hasil survei tersebut dapat dilihat persepsi resiko berdasarkan jenis pekerjaannya. Secara total, diketahui bahwa sebanyak 81% dari total responden mengatakan bahwa faktor ekonomi menduduki urgensi yang sama dengan faktor kesehatan.

Jika ditinjau dari keadaan para PKL, tentunya pilihan antara berjualan atau melakuan karantina mandiri merupakan pilihan yang amat sulit. Kedua pilihan tersebut mengarahkan kepada pilihan antara “mati karena kelaparan atau mati karena tertular”. Hal tersebut dikarenakan jika diam di rumah maka mereka tidak mendapatkan penghasilan. Dengan tidak adanya penghasilan yang masuk mengakibatkan kondisi para PKL semakin terjepit ditekan oleh biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sewa, biaya kebutuhan sekunder, dan lainnya.

Melihat keadaan tersebut, maka Rujak Center for Urban Studies memberikan beberapa rekomendasi diantaranya terdapat rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, dibutuhkan bantuan sosial dalam membantu melindungi para PKL dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta perlu adanya penyesuaian kebijakan untuk para PKL agar bisa tetap berjualan. Sedangkan untuk jangka panjangnya, dibutuhkan jaring pengaman baik dari pemerintah maupun dari sesama PKL. Melalui pembangunan komunitas atau perkumpulan dari sesama PKL mampu membuat para PKL lebih kuat serta peran pemerintah yaitu mendorong jaring pengaman tersebut agar dapat terorganisir.

Pernyataan yang sama mengenai jaring pengaman juga dikatakan oleh Dr. Redento B. Recio sebagai peneliti di Informal Urbanism (InfUr-) Universitas Melbourne. Dalam paparannya, Reden menjelaskan bahwa terdapat lima isu sektor informal (dan PKL di dalamnya) yang perlu disoroti di masa pandemi, yaitu; (i) bertambahnya kesenjangan antar wilayah, secara umum isu ini merupakan dampak keseluruhan karena adanya pendemi COVID-19 dengan meningkatnya angka kemiskinan serta kesenjangan; (ii) Tidak terlihat (terlepas dari “epistimologi kebijakan”), dalam perencanaan kota atau wilayah, para pemangku kebijakan masih jarang untuk memperhatikan para PKL. Hal tersebut juga berkaitan dengan sifat dari PKL yang nomaden atau berpindah-pindah. Fenomena tersebut berlangung bahkan sebelum pandemi dimulai; (iii) Ketidakadilan, Para PKL sebenarnya mengalami ketidak adilan perlakuan oleh kebijakan yang ada.

Hal tersebut dikarenakan PKL tidak diperbolehkan untuk berjualan di ruang terbuka dan dianggap merusak estetik dari tatanan kota. Ketidakadilan tersebut berdampak juga pada penghasilan dari para PKL; (iv) Tindakan kolektif, Diperlukan kerja sama dari sesama PKL untuk memperjuangkan pekerjaan mereka. Modal gotong royong perlu dimiliki oleh sesama PKL untuk membantu berjuang; (v) Inklusi sosial, Keterlibatan sosial untuk menjadikan iklim yang inklusif sangat diperlukan melalui partisipasi aktif dari berbagai pihak, khususnya dari PKL itu sendiri yang kemudian dibantu pengawalannya melalui hak dan kewenangan yang dimiliki oleh NGO.

Pemerintah DKI Jakarta, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, sendiri memiliki program bernama Jakpreuneur sebagai rombakkan dari program OKEOCE. Dalam program ini nantinya para PKL dibina untuk dapat menjadi UMKM yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Langkah-langkah yang perlu diikuti berupa pelatihan dan pemberian skill agar bisa mendaftarkan diri mengikuti program Jakpreuneur ini. Namun sayangnya masih banyak para PKL yang enggan untuk mengikuti program tersebut. Menurut Pak Satrio, dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM DKI Jakarta, mengatakan bahwa kemungkinan para PKL enggan untuk mengikuti program tersebut karena enggan untuk membayar pajak jika nanti telah terdata.

Secara garis besar terdapat rekomendasi dan saran yang diberikan yaitu mengenai perlu adanya paradigma baru dalam melihat PKL sebagai suatu pekerjaan sehingga nantinya kebijakan perkotaan dapat menguntungkan para PKL dan mampu mengajak para PKL untuk bekerja sama. Hal tersebut tidak saja untuk kepentingan estetika perkotaan namun juga untuk kesejahteraan PKL-nya. Di samping itu, perlu adanya komunitas atau perkumpulan para PKL yang terorganisir karena melalui kesamaan nasib dari para PKL mampu meningkatkan solidaritas untuk lebih berkembang. Selain itu, dibutuhkan juga pengkajian ulang sistem program Jakpreuneur dalam upaya mendata para PKL secara tepat sasaran sehingga nantinya para PKL bisa lebih terperhatikan.

Diskusi ini juga dapat dilihat di laman youtubeRCUS di Link Ini

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *