Obat Pahit untuk Kotatua

16 Januari 2018 jam 9 pagi. Sebagian Jakarta dikejutkan dengan kobaran api pada Museum Kebaharian di Kotatua. Api merayap kemudian membesar hingga menghancurkan atap dan lantai atas Gedung A dan C eks gudang era VOC tersebut. Sementara, September 2017, ahli dari International Council on Monument and Sites (ICOMOS) mengunjungi Kotatua Jakarta selama 1 minggu untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap penominasian Kotatua sebagai Warisan Dunia UNESCO. Dalam laporannya, ICOMOS menilai bahwa Kotatua tidak memiliki manajemen resiko bencana yang cukup.

Akhir tahun 2017, atap gedung serba guna SMPN 32 Pekojan yang sudah berusia 200 tahun lebih, rubuh. Tak hanya Jakarta kehilangan atap berlanggam arsitektur Cina dari abad 18, tapi rubuhnya atap itu menyebabkan 2 orang terluka. Pekojan pun termasuk dalam zona penyangga usulan Kotatua sebagai Warisan Dunia. Dan pada tahun 2015, Klinik Cagar Budaya yang merupakan program UNESCO Jakarta bekerja sama dengan AusHeritage, Pusat Dokumentasi Arsitektur dan Ikatan Arsitek Indonesia, telah mengunjungi dan menilai cepat SMPN 32 dan mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada pihak sekolah, termasuk diantaranya perlusegera perlindungan darurat dan konservasi atap bangunan serba guna tersebut. 

Walaupun bangunan SMPN 32 terdiri dari bangunan Art-Deco tahun 1950 dan bangunan eks penginapan Cina Abad 18, ternyata ia tidak ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya. ICOMOS, dalam laporan sama, menilai bahwa perlindungan (legal) Kotatua dari kacamata cagar budaya tidak cukup. Pasca pemberlakukan UU Cagar Budaya 11/2010, pemerintah daerah memang diwajibkan untuk melakukan penetapan ulang. Sampai hari ini, Pemerintah Provinsi hanya baru menetapkan 6 Cagar Budaya.  

Pada bulan Januari 2015, Pemerintah Indonesia memasukkan Kotatua dan 4 pulau Kepulauan Seribu dalam Daftar Sementara Warisan Dunia UNESCO. Agar Komite Warisan Dunia UNESCO dapat menilai kelayakan Kotatua menjadi Warisan Dunia, maka Pemerintah harus menyusun dokumen nominasi. Dokumen tersebut harus membuktikan Nilai Keagungan Universal Kotatua, termasuk kondisi integritas dan keaslian serta upaya untuk perlindungan dan manajemen. Nilai Keagungan Universal adalah signifikansi budaya dan / atau alam yang begitu luar biasa sehingga melampaui batas-batas negara sehingga menjadi kepentingan bersama bagi seluruh umat manusia, baik generasi sekarang maupun masa depan. 

Komite menerima dokumen nominasi Kotatua pada tanggal 25 Januari 2017; yang kemudian ditindaklajuti oleh ICOMOS, salah satu dari 3 badan penasehat Komite, dengan melakukan kunjungan dan evaluasi. Laporan sementara ICOMOS tak hanya ditujukan kepada Komite, tapi juga diterima oleh Pemerintah Indonesia pada 24 Januari 2018. Pada versi akhir bulan April 2018, ICOMOS merekomendasikan bahwa Kotatua dan 4 Pulaunya, sebaiknya tidak ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO. Akhirnya draft keputusan Komite Warisan Dunia bulan Mei 2018 memutuskan untuk tidak menetapkan (not to inscribe) Kotatua sebagai Warisan Dunia. Memang draft keputusan tersebut masih bisa diperdebatkan saat Sidang Warisan Dunia ke 42 di Bahrain pada 24 Juni hingga 4 Juli 2018 ini, namun akhirnya Pemerintah memutuskan untuk menarik kembali dan menunda kesertaan Kotatua dalam Sidang tersebut. 

Terlapas dari perdebatan mengenai kualitas dokumen nominasi Kotatua, sebaiknya Pemerintah, baik Pusat maupun Provinsi memperhatikan secara seksama laporan akhir ICOMOS. Laporan tersebut tak hanya menolak hampir segenap justifikasi Nilai Keagungan Universal, keaslian hingga integritas Kotatua sebagai properti yang layak untuk dijadikan Warisan Dunia; ICOMOS juga menunjukkan banyak kekurangan, kesalahan dan memberikan kritik membangun terhadap apa yang sedang terjadi di Kotatua dan sekitarnya saat ini. Misalnya, ICOMOS menilai bahwa Kotatua tidak memiliki sistem manajemen menyeluruh dan Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk memastikan pengembangan kapasitas dan keahlian terkait Cagar Budaya pada semua tingkat instansi pemerintah yang terlibat dan persiapan rencana pengelolaan kawasan cagar budaya, termasuk rencana kesiapsiagaan dan tanggap bencana. 

ICOMOS pun menilai bahwa proyek restorasi dan rehabilitasi yang sedang berlangsung tidak selalu dirancang untuk menjawab persyaratan keaslian. Misalnya Kali Besar, yang dalam dokumen nominasi dianggap sebagai fitur utama tata kota era VOC, proses revitalisasinya justru mengabaikan keaslian dan memilih menggunakan lempengan beton pada dasar kanal dan malah merombak dinding kanal. Kritik serupa ditujukan pada proses penggusuran permukiman yang berdiri diatas bekas kanal yang tersedimentasi. Proses itu dilakukan hanya demi menciptakan ulang rencana kota ala abad 17-18. Padahal Kotatua tidak hanya tentang abad 17-18 saja, dan pembangunan kota dari waktu ke waktu dan khususnya sisa-sisa arsitektur abad 19 dan 20 awal justru menambah pemahaman tentang pusat bersejarah yang terbentuk saat ini. Rekonstruksi yang semata-mata hanya berpusat pada abad 17-18 harus dipertimbangkan kembali. 

Warisan Budaya di kawasan perkotaan tidak serta merta berarti peti es atau “waktu terhenti”. Atau tidak berarti ada bagian kota yang sengaja dibongkar demi membangun tiruannya ala 300-400 tahun silam. Cagar Budaya dalam rupa lanskap perkotaan, harus bersifat berkelanjutan, dimana ada bagian-bagian tertentu dimungkinkan berkembang seiring jaman. UNESCO telah mengeluarkan rekomendasi Historic Urban Landscape sebagai pendekatan menyeluruh dalam mengelola lanskap kota bersejarah; mengintegrasikan tujuan pelestarian cagar budaya perkotaan dengan kondisi ekonomi-sosial-budaya perkotaan yang dinamis. Tentunya paradigma konservasi pada kawasan perkotaan yang masih ditinggali dan terus berkembang akan berbeda dengan monumen statis seperti Candi Borobudur dan Angkor Wat. 

ICOMOS juga menyebutkan bahwa ancaman utama terhadap kelestarian Kotatua adalah pembangunan perkotaan dan infrastruktur serta penurunan tanah, banjir dan bencana alam yang berhubungan dengan air. Ancaman nyata termasuk pembangunan bangunan tinggi pada berbagai area di Kotatua (termasuk area penyangga), jalan layang, rencana MRT hingga Reklamasi 17 pulau serta rencana tanggul laut. ICOMOS menganggap penting agar semua proyek pembangunan berjalan maupun investasi baru lainnya, harus dipertimbangkan melalui Heritage Impact Assessment sebelum izin dikeluarkan. 

Keheranan ICOMOS juga muncul ketika unit yang bertanggung jawab pada manajemen Kotatua tidak dilibatkan proses perizinan. Selain tidak dilibatkan, UPK Kota Tua tidak diberi kapasitas untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Berkaca pada berbagai proyek yang sedang berjalan seperti proyek bangunan tinggi, infrastruktur dan proyek revitalisasi, ICOMOS menilai bahwa dinas yang berwenang untuk mengeluarkan izin justru kurang memiliki kapasitas dan keahlian dalam bidang Cagar Budaya serta gagal dalam memastikan perlindungan properti. 

Hal yang disampaikan ICOMOS tidak baru. Manajemen, koordinasi, kapasitas dan keahlian yang kurang, perlindungan yang belum cukup, tata ruang, perijinan, pengawasan, kebencanaan hingga badan pengelola yang kuat adalah hal-hal yang sudah teridentifikasikan sebelumnya dalam berbagai laporan dan forum. Upaya revitalisasi Kotatua pun bukannya baru kemarin sore, tapi sudah terjadi pada periode gubernur yang berbeda, seperti Ali Sadikin, Fauzi Bowo, Joko Widodo hingga Basuki Purnomo. Namun hal-hal mendasar diatas tidak pernah terjawab tuntas.

Di saat Kotatuta pun belum menjadi Warisan Budaya Nasional, malah ia ingin melompat menjadi Warisan Dunia. Alih-alih berusaha menjawab pertanyaan, “Bagaimana caranya melestarikan dan mengembangkan Cagar Budaya Perkotaan seperti Kotatua?”, malah bertanya tentang “Bagaimana caranya menjadi Warisan Dunia?”. Sebelum mendapat jawaban atas pertanyaan nomor 2, kita harus menjawab pertanyaan nomor 1 dulu. Tertundanya nominasi dan evaluasi ICOMOS terhadap Kotatua bisa diibaratkan sebagai obat pahit. Dan kita, terutama Gubernur Anies Baswedan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat harus menerjemahkan obat pahit itu dalam rupa penyusunan visi, strategi dan rencana perlindungan, pelestarian dan manajemen pemanfaatan, serta diimplementasikan; agar Kotatua pun bisa sembuh dari berbagai sakit diatas. 

Pengalaman Kotatua kali ini seharusnya tak hanya menjadi pelajaran dan (semoga) pembelajaran bagi DKI Jakarta dan Kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementeriaan Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tapi seharusnya juga bagi pemerintah kota/kabupaten maupun pihak-pihak lain yang sedang bermimpi untuk punya Warisan Dunia. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *